PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 04 TAHUN 2007 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG ( RPJP ) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2005 - 2025 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BENGKALIS, Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan kepada Masyarakat, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka untuk mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah dimaksud dipandang perlu menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjangh( RPJP ) Kabupaten Bengkalis Tahun 2005 – 2025; a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang ( RPJP ) Kabupaten Bengkalis Tahun 2005 – 2025; Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
2 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 );
3 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 13. Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 1 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Provinsi Riau Tahun 2004 – 2008; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 19 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2004 Nomor 22); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2005 Nomor 17); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS dan BUPATI BENGKALIS MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2005 – 2025. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
4 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 4. Kepala Daerah adalah Bupati Bengkalis. 5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis. 6. Sekretariat Daerah Kabupaten adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis. 7. Sekretaris Daerah Kabupaten Kabupaten Bengkalis.
adalah
Sekretaris
Daerah
8. Dinas Daerah Kabupaten adalah Dinas Daerah Kabupaten Bengkalis. 9. Lembaga Teknis Daerah Kabupaten adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bengkalis. 10. Kewenangan Kabupaten adalah Kewenangan Kabupaten Bengkalis sebagai Daerah Otonom. 11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yang selanjutnya disingkat RPJP adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 ( dua puluh ) tahun. 12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. 13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
5 BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG ( RPJP ) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2005 – 2025 Pasal 2 (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bengkalis bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Bengkalis yang maju, sejahtera dan makmur sebagai landasan bagi tahapan pembangunan jangka waktu 20 (dua pulu) tahun kedepan. (2) RPJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan sebagai tolok ukur untuk mewujudkan visi , misi dan arah pembangunan Kabupaten Bengkalis untuk masa 20 (dua puluh) Tahun kedepan. Pasal 3 Sistematika Rencana Pembangunan Jangka Panajang ( RPJP ) Tahun 2005 – 2025 disusun sebagai berikut : a. BAB I
: Pendahuluan
b. BAB II
: Kondisi Analisis dan Prediksi Kondisi Umum Daerah
c. BAB III
: Visi dan Misi Pembangunan Daerah
d. BAB IV
: Kaedah Pelaksanaan
e. BAB V
: Penutup Pasal 4
Isi beserta uraian terinci Rencana Pembangunan Jangka Panjang ( RPJP ) Kabupaten Bengkalis Tahun 2005 – 2025 sebagaimana dimaksud Pasal 2 tertuang dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.
6 Pasal 5 Rencana Pembangunan Jangka Panjang ( RPJP ) Kabupaten Bengkalis Tahun 2005 – 2025 akan menjadi dasar dan tolok ukur pada Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Kabupaten Bengkalis untuk masa 20 (dua puluh) tahun kedepan. Pasal 6 (1). Rencana Pembangunan Jangka Panjang ( RPJP ) Kabupaten Bengkalis Tahun 2005 – 2025 ini adalah merupakan salah satu bentuk dokumen perencanaan yang menggambarkan tentang perspektif kebijakan pembanunan yang dilakukan selama 20 (dua puluh) tahun dan akan saling melengkapi dengan dokumen perencanaan lainnnya. (2). RPJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipisahkan dengan dokumen perencanaan lain yang memiliki sifat dan karakteristik yang sama namun dalam perspektif kebijakan yang lebih luas lagi, dalam hal ini adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Riau dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Bengkalis yang disusun setiap 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari pada RPJP. Pasal 7 Pembiayaan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang ( RPJP ) Kabupaten Bengkalis tahun 2005-2025 diperoleh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta dana dari partisipasi masyarakat dan Investasi Pihak Swasta lainnya.
7 BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 8 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah. Pasal 10 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis. Ditetap di Bengkalis pada tanggal 24 September 2007 BUPATI BENGKALIS
H. SYAMSURIZAL
