PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 31 TAHUN 2010
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP) DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2005 - 2025
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA 2010
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 31 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP) DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2005 - 2025 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SUMBAWA Menimbang
:
a. bahwa
dalam
rangka
pengintegrasian
perencanaan
pembangunan daerah dalam sistem pembangunan nasional serta menjamin agar pembangunan berjalan efektif, efisien, dan berkelanjutan, Kabupaten Sumbawa memerlukan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah sebagai arah dan prioritas
pembangunan
secara
menyeluruh
yang
akan
dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Rencana
Pembangunan
Pembangunan
Nasional
Jangka
Panjang
mengamanatkan Daerah
yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah; c. bahwa berdasarkan Pasal 150 ayat (3) huruf a Undang-Undang Republik
Indonesia
Pemerintahan Daerah
Nomor
32
Tahun
2004
tentang
sebagaimana telah beberapa kali
dirubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
12
Tahun
2008,
mengamanatkan
Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) untuk jangka
waktu 20 (dua puluh) tahun memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional; d. bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 8 ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 mengamanatkan bahwa untuk mengakomodasi RPJP Daerah yang telah ada, dan mengingat RPJP Daerah harus mengacu pada RPJP Nasional, maka RPJP Daerah baik substansi dan jangka waktunya perlu disesuaikan dengan RPJP Nasional; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu membentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2005 – 2025 dengan Peraturan Daerah;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem
Perencanaan
Pembangunan
Nasional
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700) 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575); 8. Peraturan
Pemerintah
Nomor
58
Tahun
2005
tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Perencanaan
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 21); 10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 20052025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 18 Tahun 2007 tentang
Pokok-Pokok
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 522). 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 530).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA dan BUPATI SUMBAWA MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP) DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2005 – 2025 BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumbawa 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati penyelenggara Pemerintahan Daerah.
dan
perangkat
daerah
sebagai
unsur
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selajutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa. 5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 6. Pembangunan daerah adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat daerah dalam rangka mencapai tujuan bernegara. 7. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan di daerah untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah dan masyarakat di Daerah. 8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluha) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. 9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan
pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. 10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan, yaitu RPJM Nasional ke-1 Tahun 2005–2009, RPJM Nasional ke-2 Tahun 2010–2014, RPJM Nasional ke-3 Tahun 2015–2019, dan RPJM Nasional ke-4 Tahun 2020–2024. 11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa, yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk perioda 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional, yaitu RPJM Daerah ke-1 Tahun 2006-2010, RPJM Daerah ke-2 Tahun 2011-2015, RPJM Daerah ke-3 Tahun 2016-2020, dan RPJM Daerah ke-4 Tahun 2021-2025. 12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut RKP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Pasal 2 (1)
RPJP Daerah merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Kabupaten Sumbawa yakni mewujudkan Tana Samawa yang Senap Semu, Riam Remo dan Nyaman Nyawe Mura Era dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(2)
RPJP Daerah dijabarkan dalam bentuk rumusan visi, misi dan arah pembangunan daerah.
(3)
RPJP Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
(4)
RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pedoman dalam penyusunan visi, misi dan program kerja calon Kepala Daerah yang selanjutnya dituangkan dalam RPJM Daerah bagi kepala daerah terpilih.
BAB II PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 3 (1)
Program Pembangunan Daerah periode 2005 – 2025 dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan RPJP Daerah.
(2)
Program pembangunan Daerah dalam jangka menengah diuraikan dalam RPJM Daerah dan dalam jangka pendek diuraikan dalam RKP Daerah.
(1)
(2)
Pasal 4 Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan daerah, Bupati yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun RKP Daerah untuk tahun pertama periode Pemerintahan Bupati berikutnya. RKP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun pertama periode Pemerintahan Bupati berikutnya. BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI Pasal 5
(1)
Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah.
(2)
Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(3)
Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah peraturan daerah ini diundangkan. BAB IV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 6
Ketentuan mengenai RPJM Daerah yang telah ada masih tetap berlaku dan wajib disesuaikan dengan RPJP Daerah paling lambat 6 (enam) bulan setelah peraturan daerah ini diundangkan.
BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa. Ditetapkan di Sumbawa Besar pada tanggal, 12 November 2010 Pj. BUPATI SUMBAWA,
MUHAMMAD NUR
Diundangkan di Sumbawa Besar Pada tanggal, 12 November 2010 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
Drs. H. MAHMUD ABDULLAH BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2010 NOMOR 31
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 31 TAHUN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2005 – 2025
I.
UMUM Kabupaten Sumbawa yang berkembang dari wilayah Kesultanan Samawa terus berkembang baik dari segi administrasi pemerintahan maupun dalam kehidupan sosial masyarakat. Terbentuknya Kabupaten Sumbawa pada tanggal 22 Januari 1959 merupakan salah satu ijtihad masyarakat Tana Samawa untuk mendekatkan diri pada tujuan kemerdekaan sebagaimana tertuang dalam konstitusi negara UndangUndang Dasar 1945, yang secara spesifik dinyatakan sebagai tujuan dibentuknya Kabupaten Sumbawa yakni mewujudkan Tana Samawa yang Senap Semu, Riam Remo dan Nyaman Nyawe Mura Era dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mencapai tujuan dan cita-cita tersebut diperlukan suatu rencana yang dapat merumuskan secara lebih konkrit mengenai visi, misi dan arah pembangunan daerah yang akan dipedomani bersama untuk mewujudkannya. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 150 ayat (1) mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan Pembangunan Daerah disusun secara berjangka. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah disingkat RPJP Daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, juga disebutkan bahwa RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. Dengan demikian, dokumen RPJP Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2005 - 2025 akan menjadi dokumen perencanaan induk dalam kurun waktu tersebut sehingga hanya memuat hal-hal mendasar untuk memberikan ruang bagi penjabarannya dalam rencana pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahunan dan rencana kerja pembangunan daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RPJP Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2005 - 2025 merupakan kelanjutan dari tahap pembangunan yang sudah dilakukan sebelumnya. Dalam RPJP Daerah ini, dilakukan penataan kembali berbagai langkah-langkah, baik di bidang pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya budaya dan kelembagaannya sehingga masyarakat Kabupaten Sumbawa dapat sejajar kemajuannya dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia serta memiliki daya saing yang kuat. Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2005-2025 dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen daerah (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha) di Kabupaten Sumbawa dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan bersama sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan yang disepakati bersama, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif dan melengkapi satu sama lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak. Disamping itu peraturan daerah ini dimaksudkan untuk menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah kabupaten Sumbawa dalam periode tersebut. Melalui peraturan daerah ini diharapkan akan tersedianya dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang daerah periode 2005-2025 yang memuat rumusan visi, misi dan arah pembangunan daerah, yang disusun berdasarkan kondisi dan analisis kondisi umum daerah saat ini serta prediksinya kedepan sebagai instrumen pengintegrasian perencanaan Kabupaten Sumbawa dengan sistem perencanaan nasional serta menjamin perencanaan pembangunan agar efektif, efisien dan berkelanjutan. Disamping itu dokumen ini diharapkan dapat memberikan inspirasi para pelaku pembangunan (stakeholders) dalam mengarahkan proses perubahan sosial masyarakat sehingga dapat a) meningkatkan kemampuan sosial-ekonomi masyarakat sehingga terbebas dari belenggu kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan; b) menciptakan tatanan sosial-politik yang demokratis dan berkeadilan dan c) meningkatkan kapasitas kelembagaan pembangunan melalui perubahan sosio-kultural yang mendukung.
Peraturan daerah ini memuat visi bersama seluruh elemen masyarakat Kabupaten Sumbawa dalam jangka panjang pembangunan daerah yaitu “Terwujudnya Kabupaten Sumbawa Sebagai Daerah Agribisnis Berdaya Saing menuju Masyarakat Sejahtera”. Selanjutnya visi tersebut dijabarkan dalam misi, arah dan strategi pembangunan yang terurai dalam lampiran peraturan daerah ini sebagai bagian tak terpisahkan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Tiga konsepsi falsafah hidup masyarakat Tana Samawa, yakni Senap Semu, Riam Remo dan Nyaman Nyawe. Senap semu merupakan konsepsi dimensi kesejahteraan spritual yaitu situasi kehidupan masyarakat sejahtera secara spritual, masyarakat yang diliputi oleh suasana kedamaian dan ketentraman sebagai berkah Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa atas ketaqwaan hamba-Nya dalam menjalankan perintah agama. Masyarakat yang “Senap Semu” merupakan masyarakat yang memiliki kesalehan sosial (tauhid sosial) yang tinggi sebagai implikasi perwujudan dari keimanan yang kuat seorang hamba kepada Sang Khalik (tauhid individu). Riam remo merupakan dimensi kesejahteraan sosial yaitu gambaran suasana masyarakat yang penuh dengan kedamaian, persahabatan dan rasa kekeluargaan dalam menjalankan kehidupannya sebagai warga negara. Masyarakat yang “Riam Remo” merupakan implikasi dari masyarakat yang memiliki kesadaran yang tinggi akan hak dan kewajibannya sehingga berangkat dari kesadaran ini terbentuk keteraturan tatanan sosial. Nyaman nyawe mura era merupakan dimensi Kesejahteraan Ekonomis merupakan gambaran kondisi masyarakat yang berkecukupan. Berkecukupan mengandung pengertian bahwa ketersediaan dan pemenuhaan kebutuhan sandang, pangan dan papan telah tersedia dan terdistribusi secara cukup. Artinya masyarakat “Nyaman Nyawe” merupakan wujud masyarakat yang maju dan sejahtera sebagai implikasi keberhasilan pembangunan dibidang ekonomi dengan tingkat perrtumbuhan yang tinggi dan terdistribusi secara merata. Pasal 3 Program pembangunan daerah periode 2005-2025 merupakan program pembangunan jangka panjang yaitu instrumen kebijakan pembangunan daerah yang dilaksanakan secara bertahap dan dijabarkan dalam program pembangunan jangka menengah lima tahunan dan program pembangunan jangka pendek satu tahunan.
Pasal 4 RKPD yang disusun pada akhir periode Bupati yang sedang memerintah merupakan RKPD transisi yang penyusunannya tetap mengacu pada program pembangunan jangka panjang yang akan menjadi bagian dalam program pembangunan jangka menengah periode berikutnya. Hal ini dimaksudkan agar program pembangunan jangka panjang dapat dilakukan secara berkesinambungan dan terjadi kekosongan pelaksanaan program pembangunan tahunan meskipun terjadi pergantian Bupati yang memerintah. Pasal 5 Ayat (1) Pengendalian dan evaluasi dimaksudkan untuk menjaga konsistensi pelaksanaan program pembangunan daerah agar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dan melakukan penyesuaian terhadap perkembangan yang terjadi. Pengendalian untuk mengamati perkembangan pelaksanaan rencana, mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang muncul untuk ditindaklanjuti. Tindaklanjut dapat berupa koreksi, klarifikasi maupun mengusutan atas penyebab masalah. Dengan demikian kegiatan pengendalian meliputi pemantauan, pengawasan, dan tindak lanjut.
Evaluasi yang dilakukan mencakup evaluasi terhadap pelaksanaan substansi perencanaan dimaksudkan untuk dapat mengetahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan rencana pembangunan dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan rencana pembangunan di masa mendatang. Fokus utama evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan diarahkan kepada hasil, manfaat, dan dampak dari rencana pembangunan. Pengendalian dan evaluasi secara menyeluruh dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Sumbawa sedangkan pengendalian dan evaluasi secara sektoral dilaksanakan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah. Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas
DAFTAR ISI Halaman Judul Konsideran dan Batang Tubuh Peraturan Daerah Penjelasan Peraturan daerah Lampiran Peraturan daerah I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang
I -1
1.2 Maksud Dan Tujuan
I-8
1.3 Landasan Hukum
I-9
1.4 Hubungan RPJP Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 1.5 Sistematika Penulisan
I-10
I-13
II. KONDISI UMUM DAN ANALISIS SERTA PREDIKSI KONDISI UMUM DAERAH 2.1. Geomorfologi dan Lingkungan Hidup 2.2. Demografi
II-1
II-4
2.3. Ekonomi dan Sumber Daya Alam 2.4. Sosial Budaya dan Politik
II-7 II-12
2.5. Prasarana dan Sarana
II-5
2.6. Pemerintahan Umum
II-19
2.7. Pendidikan dan Kesehatan
II-26
III. ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS 3.1. Geomorfologi dan Lingkungan Hidup 3.2. Demografi
III-1
III-4
3.3. Ekonomi dan Sumber Daya Alam
III-6
3.4. Sosial Budaya dan Politik
III-10
3.5. Prasarana dan Sarana
III-14
3.6. Pemerintahan Umum
III-17
3.7. Pendidikan dan Kesehatan
III-21
IV. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH 2005-2025 4.1. Visi Pembangunan 2025 – 2025
IV-1
4.2 Misi Pembangunan 2005 – 2025
IV-7
V. ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG 5.1. Sasaran Pokok
V-1
5.2. Kebijakan Pembangunan
V-4
5.3. Tahapan Dan Prioritas
V-15
VI. KAIDAH PELAKSANAAN
VII. PENUTUP
DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1 Skema Proses Penyusunan RPJP Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2005-2025
I-7
Gambar 1.2 Hubungan RPJP Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
I-12
DAFTAR TABEL Tabel 4.1 Matrik Prioritas Utama, Indikasi Keberhasilan dan Skenario Alokasi Anggaran RPJMD Ke-1 (2006-2010)
V-8
Tabel 4.2 Matrik Prioritas Utama, Indikasi Keberhasilan dan Skenario Alokasi Anggaran RPJMD Ke-2 (2011-2015)
V-21
Tabel 4.3 Matrik Prioritas Utama, Indikasi Keberhasilan dan Skenario Alokasi Anggaran RPJMD Ke-3 (2016-2020)
V-24
Tabel 4.4. Matrik Prioritas Utama, Indikasi Keberhasilan dan Skenario Alokasi Anggaran RPJMD Ke-4 (2021-2025)
V-27
BAB I PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG 1.1.1. Sejarah Pembentukan Kabupaten Sumbawa Kabupaten Sumbawa sebelum menjadi bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), berkembang dari cikal bakal wilayah Kesultanan Samawa. Menurut Manca (1984), Kesultanan Samawa merupakan kumpulan dari berbagai kerajaan kecil yang tersebar dari Jereweh hingga Empang, seperti di bagian barat Sumbawa terdapat kerajaan Hutan, Taliwang, Seran (Seteluk), Jereweh yang sekarang telah menjadi bagian Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) hingga Selaparang di Pulau Lombok. Di bagian tengah dan Selatan, bergabung Kerajaan Dewa Mas Kuning di Selesek (Ropang), Datu Naga di Petonang (Ropang), Ai Renung (Moyo Hulu), Dewa Awan Kuning di sampar Semulan (Moyo Hulu), Perumpak di dekat Pernek (Moyo hulu), Gunung Setia (Sumbawa) dan Gunung Galesa (Moyo hilir). Serta di bagian Timur bergabung Kerajaan Tangko (Empang), Kolong (Pelampang), Ngali (Lape), dan Dongan (Lape). Sejak penaklukan Goa atas Sumbawa pada tahun 1618, maka pada tahun 1623 kerajaan-kerajaan kecil yang berada di Sumbawa bagian barat berhasil dipersatukan menjadi satu kerajaan, yaitu kerajaan Sumbawa. Menurut Ligtvoet (dalam Manca, 1984) kerajaan Sumbawa terdiri dari kerajaan itu sendiri dan tiga daerah taklukannya, yaitu Taliwang, Jereweh, dan Seran. Ketiga kerajaan taklukan ini memiliki kedudukan yang sederajat, dan
karena
itu
dikenal
dengan
sebutan
Kamutar
Telu
(de
drie
Kamutarlanden). Penaklukan Goa atas Selaparang pada tahun 1640 mengakibatkan kerajaan Selaparang disatukan dengan kerajaan Sumbawa. Sejak itulah kerajaan Sumbawa membawahi empat kerajaan: Jereweh, Taliwang, Seran, dan Selaparang (di pulau Lombok), atau dikenal dengan Kamutar Empat (de vier Kamutarlanden). Dalam pembagian daerah kekuasaan Belanda, kerajaan Sumbawa menjadi wilayah Gubernemen Selebes dan kepulauannya. Selanjutnya,
I|1
menurut pembagian wilayah Karesidenan Timor, pulau Sumbawa dan Pulau Sumba merupakan sebuah afdeeling dengan Sumbawa Besar sebagai ibukotanya, dan asisten residen yang pertama bernama Janson van Ray. Khusus
untuk
kerajaan
Sumbawa
dibagi
ke
dalam
dua
wilayah
onderafdeeling, yaitu onderafdeeling Sumbawa Barat yang wilayahnya meliputi Jereweh hingga Rhee dengan Hoofd van Plaateselijk Bestuur-nya di Taliwang (yang pertama bernama Luitenant Minderman dan yang kedua bernama Gezaghebber Zantman – oleh orang Sumbawa dijuluki Piter Torok); dan onderafdeeling Sumbawa Timur dengan Hoofd van Plaateselijk Bestuurnya yang pertama bernama Gezabheber Civiel en Militair Boomstra, yang kedua bernama Assistant-Residen Groeneveld, dan yang ketiga bernama Couvereur. Dengan diangkatnya Couvereur sebagai residen di Kupang, maka penggantinya diangkatlah Controleur Philips, namun karena yang terakhir ini tidak berkenan pindah tempat tinggal dari Bima ke Sumbawa, maka mulai saat itulah ibukota afdeeling Sumbawa pindah ke Bima, dengan AssistenResidentnya Philips. Pola pemerintahan hasil introdusir pemerintahan Hindia Belanda ini telah terjabarkan secara hirarkhis-struktural, dari sistem Onderafdeeling yang dibagi dalam beberapa daerah administratif. Beberapa kampung digabung menjadi satu lingkungan kekuasaan yang merupakan Onderdistrict, dan beberapa onderdistrict digabung menjadi satu district, sehingga dengan demikian
dijumpai
district-district
dalam
wilayah
kekuasaan
kerajaan
Sumbawa sebagai berikut: a. District
Punu-Kika,
yang
meliputi
onderdistrict-onderdistrict:
Empang (Punu) dan Plampang, Lape/Lopok (Kika). b. District Sumbawa Tengah dan Orong Telu, meliputi onderdistrict Brang Rea Hilir (Sumbawa Besar), Brang Rea Hulu (PeraU), Moyo Hilir, Moyo hulu, Ropang, Lunyuk, dan Batu Lanteh. c. District Alas meliputi onderdistrict: Utan, Buer, Alas, dan Mapin. d. District Taliwang yang meliputi onderdistrict: Seteluk, Taliwang, dan Jereweh.
I|2
Penggabungan onderdistrict tidak bertahan lama dan lalu dihapus, sehingga yang tinggal adalah onderdistict yang kemudian berubah menjadi kedemungan (kecamatan). Perubahan struktur pemerintahan ini telah berdampak pula pada perubahan atau penghapusan terhadap konsep Kamutar Telu: Jereweh, Taliwang, dan Seran (periksa Manca, 1984). Selanjutnya dinyatakan bahwa secara ringkas masa kekuasaan Kesultanan Sumbawa adalah sebagai berikut : -
Tahun 1623 s.d 1637 Tahun 1637 s.d 1674 Tahun 1674 s.d 1702
-
Tahun 1702 s.d 1723
-
Tahun 1723 s.d 1732
-
Tahun 1733 s.d 1758
-
Tahun 1758 s.d 1796
-
Tahun 1796 s.d 1836
-
Tahun 1836 s.d 1883 Tahun 1883 s.d 1931 Tahun 1831 s.d 1959
: Zaman Dewa Maja Paruwa dan Mas Goa. : Zaman Mas Cini. : Zaman Mas Bantan, Dewa Dalam Bawa, Sultan Harunnurrasyid I. : Zaman Mas Madina, Amasa Samawa, Datu Bala Balong, Datu Apitai yang bergelar Muhammad Jalaluddin Syah I. : Zaman Dewa Loka Lengit Ling Sampar atau Datu Bala Sawo dan Zaman Dewa Ling Gunung Setia atau Datu Taliwang. : Zaman Dewa Mapasusung, Datu Poro yang bergelar Sultan Muhammad Kaharuddin I : Zaman Sultan Siti Aisyah, Datu Ungkap Sermin, Dewa Pangeran, Dewa Mapaconga Mustafa, Harunnurrasyid II, dan Sultan Syafiatuddin : Zaman Sultan Muhammad Kaharuddin II Datu Bau Balo, Nene Ranga Mele Manyurang, dan Mele Abdullah. : Zaman Sultan Amrullah. : Zaman Sultan Muhammad Jalaluddin III : Zaman Sultan Muhammad Kaharuddin Daeng Manurung yang bergelar Sultan Muhammad Kaharuddin III
Dalam pemerintahan Sultan Muhammad Jalaluddin III ( 1833 – 1931) inilah dibangun Istana “Dalam Loka”. Hal ini sangat dimungkinkan karena Sultan Muhammad Jalaluddin III menjalankan roda pemerintahan selama 48 tahun. Kini Istana “Dalam Loka” menjadi aset Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa dalam rangka mengembangkan pariwisata sejarah. Setelah ia meninggal pada tahun 1931, kekuasaan raja turun kepada putra mahkota yang mendapat gelar Sultan Muhammad Kaharuddin III. Pada zaman
I|3
pemerintahannya inilah menjadi masa peralihan kolonialisme Belanda kepada Jepang. Kesultanan Sumbawa telah memainkan peran penting dalam tata pemerintahan di Pulau Sumbawa, paling tidak selama 1945 - 1957. Tentara sekutu menginjakkan kakinya di Pulau Sumbawa pada tanggal 12 Januari 1946, kemudian menyusun pemerintahannya di Pulau Sumbawa. Kesultanan Sumbawa dan Bima diatur dalam satu ikatan yang dinamakan Federasi Pulau Sumbawa dalam lingkungan Keresidenan Timor. Federasi ini dibentuk di Sumbawa Besar pada tanggal 27 Februari 1947 dan pemerintahan Federasi Pulau Sumbawa ini dijalankan oleh Dewan Raja-raja federasi tersebut. Selanjutnya dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat yang anggota-anggotanya diangkat dan ditunjuk oleh Kepala Swapraja. Dewan ini bertugas memberi nasehat. Pada tanggal 14 Desember 1948 Sultan Sumbawa menandatangani sebuah perjanjian politik baru dengan Belanda. Isinya antara lain menjelaskan tentang sisa – sisa kekuasaan yang masih dikuasai oleh Belanda di Sumbawa. Kekuasaan tersebut ada tiga, yaitu bidang pertahanan, hubungan luar negeri dan monopoli atas candu dan garam. Tanggal 1 Januari 1949 Dewan-dewan Kerajaan dan Dewan Pulau Sumbawa diganti oleh Dewan Perwakilan Rakyat Pulau Sumbawa dan oleh Dewan Perwakilan Rakyat setempat (swapraja). Pada tanggal 26 Maret 1949 Assisten Resident menyerahkan kekuasaan kepada Ketua Dewan Raja-raja Muhammad Salahuddin, Sultan Bima. Penyerahan tersebut dilakukan di Sumbawa Besar yang disaksikan oleh Mr. S. Binol, Menteri Sosial NIT atas nama Menteri Dalam Negeri NIT (periksa Sejarah Nusa Tenggara Barat, 1997). Kemudian Pemerintah Indonesia Timur berdasarkan Undang – undang Nomor 44 tahun 1949 membentuk Daerah Statuta Federasi Pulau Sumbawa, yang ditetapkan oleh Dewan Raja – Raja pada tanggal 6 September 1949. Perubahan sistem Pemerintahan terjadi lagi dengan terbentuknya Propinsi Nusa Tenggara Barat, yang didasarkan pada Undang –undang Nomor 64 Tahun 1958. Propinsi Sunda Kecil dibagi menjadi tiga Daerah Swatantra Tingkat I yaitu Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa
I|4
Tenggara Timur (NTT). Khusus Daerah Swatantra Tingkat I Nusa Tenggara Barat menjadi enam Daerah Swatantra Tingkat II, dimana raja sekaligus menjadi
Kepala
Pemerintahan.
Karena
itu
otomatis
Federasi
Pulau
dibubarkan. Federasi Pulau Lombok dibubarkan pada tanggal 17 Desember 1958 dan tanggal tersebut hingga sekarang dijadikan sebagai hari lahirnya Propinsi Nusa Tenggara Barat. Sedangkan Federasi Pulau Sumbawa dibubarkan pada tanggal 22 Januari 1959 dan pada saat itu dilantiklah Sultan Muhammad Kaharuddin III menjadi Pejabat Sementara Kepala Daerah Swatantra Tingkat II Sumbawa. Oleh karena itu saat dibubarkannya Federasi Pulau Sumbawa dan diangkat / dilantiknya Pejabat Sementara Kepala Daerah Swatantra Tingkat II Sumbawa, dijadikan sebagai hari lahirnya Kabupaten Sumbawa. (Husain, 2007). Sejarah panjang proses transformasi pemerintahan di Kabupaten Sumbawa tersebut membawa implikasi pada terbentuknya kultur masyarakat yang terus berimplikasi pada kultur birokrasi dalam kehidupan modern masyarakat Kabupaten Sumbawa yang sangat taat terhadap kepemimpinan formal.
1.1.2. Perkembangan Kontemporer Kabupaten Sumbawa Setelah melewati masa revolusi perjuangan kemerdekaan NKRI, Kabupaten
Sumbawa
terus
berkembang baik dari segi
administrasi
pemerintahan maupun dalam kehidupan sosial masyarakat. Kabupaten Sumbawa dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, bersama 5 (lima) Daerah Tingkat II lainnya dalam Wilayah Daerah Tingkat I Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu Daerah Tingkat II Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Dompu, Bima, Pada saat pembentukannya, Kabupaten Sumbawa terdiri dari 14 kecamatan yaitu Kecamatan Empang, Plampang, Lape-Lopok, Moyo Hilir, Moyo Hulu, Ropang, Lunyuk, Sumbawa, Batu Lanteh, Utan Rhee, Alas, Seteluk, Taliwang, dan Jereweh. Dalam perkembangan selanjutnya pada saat I|5
implementasi UU Nomor 22 Tahun 1999, telah dibentuk lima kecamatan baru sebagai
hasil
pemekaran
yaitu
Kecamatan
Sekongkang
(pemekaran
Kecamatan Jereweh), Kecamatan Brang Rea (pemekaran Kecamatan Taliwang), Kecamatan Alas Barat (pemekaran Kecamatan Alas), Kecamatan Labangka (pemekaran KecamatanPlampang) dan Kecamatan Labuhan Badas (pemekaran Kecamatan Sumbawa). Dan pada tahun 2003, dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 14, 15, 16, 17, 18, dan 19 Tahun
2003 telah dibentuk kecamatan baru yaitu Kecamatan Buer
(Pemekaran Kecamatan Alas), Kecamatan Rhee (Pemekaran Kecamatan Utan Rhee), Kecamatan Unter Iwes (Pemekaran Kecamatan Sumbawa), Kecamatan Moyo Utara (Pemekaran Kecamatan Moyo Hilir), Kecamatan Maronge
(Pemekaran
Kecamatan
Plampang),
Kecamatan
Tarano
(Pemekaran Kecamatan Empang). Pada tahun 2003, lima kecamatan paling barat yaitu
Kecamatan Sekongkang, Jereweh, Taliwang, Brang Rea dan
Seteluk dimekarkan menjadi Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003. Pembentukan KSB mengurangi jumlah kecamatan di Kabupaten Sumbawa yang semula 24 kecamatan menjadi 19 kecamatan, dan pada Tahun 2005 dibentuk dua kecamatan baru yaitu Kecamatan Orong Telu (pemekaran Kecamatan
Lunyuk) dan Kecamatan
Lopok (pemekaran
Kecamatan Lape Lopok). Dan pada tahun 2007 berdasarkan Perda Nomor 12, 13, dan 14 Tahun 2007, Kecamatan Ropang dimekarkan menjadi 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Ropang, Lenangguar dan Lantung. Sehingga awal tahun 2008 Kabupaten Sumbawa terdiri dari 24 kecamatan serta 8 kelurahan dan 157 desa.
1.1.3. Arti Penting Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Sumbawa 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berisi pernyataan kehendak masyarakat
Kabupaten Sumbawa
yang
dikukuhkan
dalam
peraturan daerah. RPJP Daerah Kabupaten Sumbawa disusun dengan
I|6
pendekatan sistem perencanaan nasional merupakan pernyataan kehendak rakyat Kabupaten Sumbawa yang tertuang dalam pernyataan visi, misi dan arah pembangunan daerah kabupaten Sumbawa untuk 20 tahun ke depan. Oleh karenanya RPJP Daerah memiliki kedudukan strategis sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kerja kepala daerah dalam kurun waktu 2005-2025.
1.1.4. Proses Penyusunan RPJP Daerah Proses penyusunan RPJP Daerah dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut yakni: Pertama: Bappeda Kabupaten Sumbawa menyiapkan rancangan awal RPJP Daerah sebagai bahan bahasan dalam musyawarah perencanaan pembangunan jangka panjang daerah (musrenbang RPJPD); Kedua: penyelenggaraan musrenbang RPJPD sebagai forum konsultasi dengan stakeholders untuk membahas rancangan visi, misi dan arah pembangunan
daerah
yang
telah
disusun
pada
tahapan
pertama.
Stakeholders yang terlibat dalam proses ini merupakan kelompok strategis yang berasal dari para tokoh masyarakat tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, LSM, pers, perguruan tinggi, partai politik, para praktisi non pemerintah, dan unsur-unsur SKPD. Ketiga ; penyusunan rancangan akhir RPJP Daerah, yang bahan masukan utamanya bersumber dari musrenbang RPJPD. Karena perkembangan keadaan sejak pelaksanaan musrenbang di pertengahan tahun 2005 hingga saat penetapan RPJP Nasional pada awal tahun 2007, maka dipandan perlu menyelenggarakan seminar sebagai mekanisme konsultasi publik untuk pemutakhiran data, informasi dan aspirasi yang terhimpun sebelumnya. Keempat; penetapan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah untuk menjadi dokumen perencanaan setalah melalui pembahasan bersama di DPRD dan selanjutnya dijadikan pedoman dalam revisi RPJM Daerah yang telah ada dan penyusunan RPJM Daerah yang akan datang. Proses penyusunan RPJP Daerah Kabupaten Sumbawa secara diagramatis dapat digambarkan melalui Gambar 1.1.
I|7
RANCANGAN RPJP NASIONAL & PROVINSI NTB
RPJP NASIONAL & PROVINSI NTB Kondisi Umum Visi & Misi Arah, Tahapan & Prioritas
Kondisi Umum Visi & Misi Arah, Tahapan & Prioritas
KONDISI UMUM DAN PREDIKSI WILAYAH Geomorfologi & Lingkungan Hidup Demografi Ekonomi & SDA Sosial Budaya & Politik Prasaran & Sarana Pemerintahan
RANCANGAN AWAL RPJPD Rumusan ttg : Visi Misi Arah Tahap Prioritas
MUSRENBANG JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
RANCANGAN AKHIR RPJPD KABUPATEN SUMBAWA 2005-2025
REVISI RANCANGAN AKHIR RPJPD Revisi Rumusan mengenai : Visi Misi Arah Tahap Prioritas
RENCANA PEMBANGUNAN SPASIAL DAERAH RTRW Provinsi RTRW Kabupaten
PEMBAHASAN DAN PENETAPAN PERDA DI DPRD SUMBAWA
PERDA RPJPD KABUPATEN
SUMBAWA 2005-2025
Gambar 1.1. Skema Proses Penyusunan RPJP Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2005-2025 I|7
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN 1.2.1. Maksud RPJP Daerah sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka waktu 2005-2025 dimaksud untuk ; 1) memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen daerah (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha) di Kabupaten Sumbawa dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan bersama sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan yang disepakati bersama, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif dan melengkapi satu sama lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak. 2) menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah kabupaten Sumbawa dalam periode tersebut.
1.2.2. Tujuan Tujuan penyusunan RPJP Daerah adalah ; 1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang daerah periode 2005-2025 yang memuat rumusan visi, misi
dan arah
pembangunan daerah, yang disusun berdasarkan kondisi dan analisis kondisi umum daerah saat ini serta prediksinya kedepan sebagai instrumen pengintegrasian perencanaan Kabupaten Sumbawa dengan sistem perencanaan nasional serta menjamin perencanaan pembangunan agar efektif, efisien dan berkelanjutan. 2) Tersedianya dokumen perencanaan yang memberikan inspirasi para pelaku
pembangunan
(stakeholders)
dalam
mengarahkan
proses
perubahan sosial masyarakat dalam rangka : a) meningkatnya kemampuan sosial-ekonomi masyarakat sehingga terbebas dari belenggu kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan. b) terciptanya tatanan sosial-politik yang demokratis dan berkeadilan. c) meningkatnya
kapasitas
kelembagaan
pembangunan
melalui
perubahan sosio-kultural yang mendukung.
I|8
1.3. LANDASAN HUKUM Landasan idiil dari RPJP ini adalah Pancasila dan Landasan Konstitusional UUD 1945, sedang landasan operasional meliputi seluruh ketentuan
perundang-undangan
yang
berkaitan
langsung
dengan
pembangunan daerah sebagai berikut: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara
Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 1655); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700)
I|9
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Pengendalian
dan
Evaluasi
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 21); 10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor ); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 522). 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 530).
1.4. HUBUNGAN RPJP DAERAH DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA Hubungan antara RPJP Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut: 1) RPJP Daerah Kabupaten Sumbawa merupakan kerangka dasar pembangunan Kabupaten Sumbawa dalam 20 tahun kedepan, sebagai
I | 10
penjabaran dari kehendak masyarakat Sumbawa dan menjadi arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 20 tahun, baik bagi pemerintah daerah, DPRD, swasta dan seluruh komponen masyarakat demi terwujudnya keselarasan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan; 2) RPJP Daerah disusun dengan mengacu kepada RPJP Provinsi dan RPJP Nasional. Disamping itu, penyusunan RPJP Daerah disusun dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa. 3) RPJP Daerah Kabupaten Sumbawa merupakan pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah, yang selanjutnya RPJM Daerah menjadi pedoman
dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja
Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) di Kabupaten Sumbawa. RenstraSKPD dijabarkan dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD). Disamping itu, RPJM Daerah setiap tahunnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Daerah. RKP Daerah juga menjadi acuan dalam penyusunan Renja-SKPD. 4) Pada akhirnya melalui serangkaian dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka pendek tersebut diatas, RPJP Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
I | 11
Secara grafis, keterkaitan RPJP Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya sebagaimana terlihat pada gambar 1.2.
Pedoman
RPJM-Nasional (5 Tahun)
RPJP-Nasional (20 Tahun) Acuan
Memperhatikan
Pedoman
RPJP-Daerah Propinsi (20 Tahun)
RPJM- Daerah Propinsi/ Renstrada-Propinsi dan Standar Pelayanan Minimal
Memperhatikan
Acuan RPJP-Daerah Kab/Kota (20 Tahun)
Pedoman Input
RPJM-Daerah Kab/Kota (5 Tahun)
Penjabaran
Pedoman
Pedoman
RKPD Kab/Kota I (1 Tahun)
Renstra-SKPD (5 Tahun) Acuan
Input
Penjabaran
Acuan Input
Rancangan Renstra-SKPD
RKP Acuan
Pedoman
Renja-SKPD (1 Tahun) Pedoman RAPBD Kab/Kota (1 Tahun)
Gambar 1.2. Hubungan RPJP Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
I | 12
1.5. SISTEMATIKA PENULISAN Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 disusun dalam tata urut sebagai berikut: Bab I
: Pendahuluan
Bab II
: Gambaran Umum Kondisi Daerah
Bab III : Analisis Isu-Isu Strategis Bab IV : Visi dan Misi Daerah Bab V
: Arah Kebijakan
Bab VI : Kaidah Pelaksanaan Bab VII : Penutup
I | 13
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1. Geomorfologi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa sebagai salah satu kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat terletak di Pulau Sumbawa pada posisi 116°42’ sampai 118°22’ BT dan 8°8’ sampai 9°7’ LS, dengan luas wilayah 6.643,98 Km². Topografi wilayah datar hingga berbukit dengan ketinggian 0-1.730 m dpal, 41,81% berada pada ketinggian 100-500 m, dan kota-kota kecamatan berada pada ketinggian 10-650 m dpal, sedangkan ibukota kabupaten berada pada ketinggian 10m dpal. Kabupaten Sumbawa memiliki 41 buah pulau-pulau kecil, 6 buah diantaranya berpenghuni dan 29 buah belum bernama, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut. Sebelah utara
: Laut Flores
Sebelah timur
: Kabupaten Dompu
Sebelah selatan
: Samudera Indonesia
Sebelah Barat
: Kabupaten Sumbawa Barat
Daerah Kabupaten Sumbawa beriklim tropis, dalam sepuluh tahun terakhir rata-rata temperatur maksimumnya 36,80°C terjadi di Bulan November dan rata-rata temperatur minimum 18,0°C terjadi di Bulan Agustus, rata-rata jumlah hari hujan 107 hari, dengan rata-rata curah hujan 1.351,8 mm/tahun, Kelembaban udara rata-rata 85% dan penyinaran matahari 60%. Evaporasi berkisar 5 mm/hari pada bulan Januari dan berkisar antara 9-10 mm pada bulan Oktober. Kabupaten Sumbawa dilintasi 81 aliran sungai, namun terdapat beberapa sungai yang tidak sepanjang tahun dialiri air. Masih tingginya laju kerusakan lingkungan hidup, karena belum sebandingnya upaya rehabiltasi dan konservasi dengan tingkat kerusakan lingkungan hidup baik yang disebabkan oleh faktor manusia maupun bencana alam. Kondisi lingkungan hidup di tahun 2006 tercatat 26.308 Ha merupakan lahan kering yang tidak diusahakan, sementara di tahun 2005 seluas 28.304 Ha. Ini setara dengan 4,26% dari luas keseluruhan wilayah darat, atau 64,5%
II | 1
dari luas lahan kering merupakan lahan kritis, kondisi ini lebih buruk dibanding tahun 1998 yang hanya mencapai 46,11%. Bencana alam yang kerapkali terjadi di Kabupaten Sumbawa adalah banjir dan kekeringan yang terutama terjadi di wilayah pedalaman, sedangkan wilayah pesisir terjadi abrasi dan kekurangan air bersih. Pada tahun 2006 dan 2007 di Kabupaten Sumbawa terjadi bencana alam banjir yang menimbulkan kerusakan dan kerugian yang tidak kecil. Hancurnya beberapa prasarana irigasi yang diterjang banjir, rusaknya lahan-lahan pertanian rakyat, terendamnya kawasan permukiman yang mengakibatkan cukup banyak masyarakat terkena bencana alam banjir kehilangan tempat tinggal. Berbagai peristiwa bencana alam telah menyita anggaran pembangunan yang cukup besar untuk upaya rehabilitasi dan rekonstruksi. Pada tahun 2005 tercatat masyarakat terkena bencana alam sebanyak 724 jiwa serta masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana 4.929 jiwa. Permasalahan geomorfologi di Kabupaten Sumbawa sangat terkait dengan faktor-faktor yang secara inheren dan tidak sepenuhnya dapat dikendalikan (endowment factor) serta permasalahan yang timbul karena faktor manusia(human factor), antara lain: 1. Permasalahan geomorfologi terkait dengan endowment factor, seperti topografi wilayah yang tidak rata atau cenderung berbukit-bukit. Kondisi ini disamping memberi keragaman pola pemanfaatan lahan juga memberikan masalah dalam hal pembangunan infrastruktur wilayah. Demikian pula dengan beberapa lokasi permukiman yang menempati lereng-lereng bukit yang sangat rentan dengan bencana alam tanah longsor. Selain itu dengan kondisi topografi yang ada, cukup banyak wilayah-wilayah terpencil dan terisolir sehingga aksessibilitasnya amat rendah; 2. Dalam sepuluh tahun terakhir ini, bencana alam banjir di Kabupaten Sumbawa telah melanda beberapa kecamatan, seperti Kecamatan Empang, Sumbawa, Lunyuk dan Plampang, meskipun tidak menimbulkan korban jiwa, namun banjir telah menyebabkan kerusakan prasaranaprasarana publik seperti saran permukiman, jalan dan jembatan, bendungan-bendungan dan areal persawahan serta saluran irigasinya.
II | 2
Tidak jarang akibat berbagai bencana alam yang terjadi banyak menyebabkan peristiwa gagal tanam dan gagal panen. Sebagai conoth kasus, banjir yang terjadi di tahun 2006 menyebabkan luas panen berkurang sebesar 37,5% dari tahun sebelumnya meskipun luas tanam telah ditingkatkan sebesar 8,75%. 3. Permasalahan
terkait
perusakan/pencemaran
dengan lingkungan
faktor masih
manusia,
terjadi.
seperti
Sungai-sungai
di
perkotaan tercemar oleh limbah home-industry dan sampah rumah tangga. Masalah pencemaran ini selain disebabkan oleh masih rendahnya kemampuan pengelolaan persampahan, juga karena faktor kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan sehat dan bersih yang masih rendah. Di samping itu kerusakan lingkungan juga diakibat ilegal logging, illegal fishing dan kerusakan ekosistem laut akibat pengeboman ikan; 4. Belum optimalnya upaya pelestarian dan konservasi lingkungan, serta masih
lemahnya
pengawasan
dan
penertiban
terhadap
aktivitas
masyarakat di perairan laut dan pulau-pulau kecil terutama pulau tak berpenghuni, menyebabkan masih terjadinya kasus-kasus kerusakan lingkungan di kawasan tersebut;
Dalam pelaksanaan pembangunan selama ini, capaian yang sudah dilakukan dalam rangka mengatasi permasalahan dalam aspek geomorfologi dan lingkungan hidup adalah : 1. Dibukanya akses wilayah melalui pembangunan jalan sepanjang 8 km (2003-2005)
yang
menghubungkan
Baturotok-Tepal
di
Kecamatan
Batulanteh, dan pembangunan jalan sepanjang 18 km (tahun 2003) yang menghubungkan Jotang – Tero di Kecamatan Empang. Meskipun hingga saat ini belum dapat ditingkatkan karena seringnya terjadi longsor, namun sudah jauh lebih baik dibandingkan masa sebelumnya. 2. Dilakukannya perbaikan terhadap jalan dan jembatan, bendungan dan saluran irigasi yang rusak akibat bencana, serta relokasi perumahan pendudukn yang terkena bencana alam;
II | 3
3. Dilakukan pengamanan tebing sungai melalui pemasangan bronjong, terutama di sekitar kawasan permukiman dan pinggir jalan raya; 4. Dilakukan penamanan bakau di beberapa lokasi pantai Kecamatan Buer di sepanjang kawasan tepi jalan lintas kabupaten dan sekarang sedang dalam masa pemeliharaannya. 5. Dilakukan penanaman tanaman pelindung di kawasan mata air, dan perbaikan lahan persawahan yang rusak akibat banjir seluas 845 ha; 6. Tetap berjalannya program Pengelolaan Sumberdaya Hutan Berbasis Masyarakat (PSDHBM), sehingga sudah terbentuk kelompok-kelompok masyarakat yang secara swadaya ikut melakukan pengawasan dan pelestarian hutan; 7. Pelayanan pengangkutan sampah rumah tangga ke TPA yang telah dimulai sejak TPA dibangun pada tahun 1999.
2.2. Demografi Setelah berpisah dengan Kabupaten Sumbawa Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat, penduduk Kabupaten Sumbawa di tahun 2003 berkurang menjadi 371.646 jiwa dengan 192.183 jiwa laki-laki dan 179.463 jiwa perempuan, karena sebagiannya menjadi penduduk kabupaten Sumbawa Barat, namun kemudian meningkat menjadi 403.500 jiwa di tahun 2006 yang terdiri dari 209.536 jiwa laki-laki dan 193.964 jiwa perempuan. Bila jumlah penduduk kecamatan-kecamatan yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Sumbawa Barat tidak diperhitungkan, maka rata-rata laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Sumbawa sepanjang tahun 1995-2006 mencapai 2,26% pertahun. Demikian pula dengan tingkat kepadatan penduduk, pada tahun 2003 kepadatan penduduk Kabupaten Sumbawa mencapai 56 jiwa/km² meningkat menjadi 59 jiwa/ km² di tahun 2006. Kondisi ini belum memperhitungkan penduduk pendatang secara ilegal (tanpa mendaftar) untuk menjadi pekerja-pekerja di kebun/ladang perusahaan swasta dan buruh kasar perusahaan tambang. Meskipun hal ini memperlihatkan bahwa penduduk kabupaten Sumbawa masih jarang, namun ada kecenderungan bahwa ke
II | 4
depan akan semakin padat. Data tahun 2006 menunjukkan bahwa Kecamatan
Sumbawa
sebagai
letak
ibukota
kabupaten
merupakan
kecamatan terpadat yaitu 1.117 jiwa/km², dan kecamatan Lunyuk merupakan kecamatan dengan penduduk terjarang sebesar 22 jiwa/km². Jumlah rumah tangga yang ada pada tahun 2006 sebanyak 100.355 KK, meningkat dari tahun 2003 yang hanya mencapai 89.314 KK, dengan rata-rata 4 jiwa/KK. Pada tahun 2006, komposisi demografi terdiri atas kelompok umur 0-19 tahun (42,80%), 20-54 tahun (48,84%), dan 55 tahun ke atas (8,36%), dengan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) mencapai 71,37% dan selebihnya tergolong tidak produktif. Dalam sepuluh tahun terakhir, ada kecenderungan terjadi pergeseran komposisi dengan menurunnya proporsi kelompok umur 019 tahun dan meningkatnya proporsi kelompok 55 tahun ke atas tetapi tidak terlalu signifikan. Meskipun demikian, kondisi ini mengindikasikan bahwa bila angka kelahiran cenderung menurun, dan angka harapan hidup cenderung meningkat, maka komposisi penduduk kabupaten Sumbawa ke depan akan mengarah ke keadaan semakin banyak penduduk tergolong ke dalam kelompok 56 tahun ke atas (eging). Demikian pula dengan kondisi kemiskinan, berdasarkan data BPS Nusa Tenggara Barat per kabupaten (2005), bahwa jumlah penduduk miskin di kabupaten Sumbawa sejak tahun 2000 sampai tahun 2004 meningkat dari 62.759
jiwa
(14,30%)
menjadi
124.318
jiwa
(26,42%)
dan
tingkat
pengangguran secara rata-rata naik sebesar 3,69% per tahun, sedangkan rata-rata kenaikan pengangguran provinsi NTB pada tahun yang sama mencapai 3,98% pertahun. Memperhatikan potensi penduduk, selama ini sekitar 66% tenaga kerja bekerja di bidang pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan yang dikelola secara tradisional. Padahal kontribusi dan laju pertumbuhan sektor pertanian memiliki kecenderungan menurun dari tahun ke tahun. Penurunan tersebut juga menyiratkan makna masih belum optimalnya pengelolaan potensi sektor pertanian yang demikian luas di Kabupaten Sumbawa. Sejalan dengan indikasi tersebut, kecilnya proporsi penduduk yang bekerja di sektor industri juga memberikan sinyalemen proses transformasi sosial dari
II | 5
masyarakat tradisional agraris menjadi masyarakat industrialis masih jauh. Permasalahan demografis yang dihadapi Kabupaten Sumbawa antara lain : 1. Kepadatan penduduk Kabupaten Sumbawa yang cenderung meningkat ditunjang dengan laju pertumbuhan yang mencapai 2,26% pertahun sepanjang tahun 1995-2006 dimana konsentrasi penduduk lebih besar di wilayah bagian kota, yang ditunjang dengan semakin banyaknya pendatang belum terdaftar dari luar Kabupaten Sumbawa untuk menjadi buruh dan tenaga kasar, disamping menjadi potensi sumberdaya juga akan dapat menimbulkan masalah dikemudian hari. 2. Angka pengangguran dan kemiskinan yang saat ini masih tinggi (KK miskin sebesar 28,4% dari jumlah KK), ditunjang dengan belum optimalnya upaya yang dilakukan untuk peningkatan kualitas SDM masyarakat; 3. Keadaan tenaga kerja dan kesempatan kerja masih ditandai oleh adanya beberapa masalah pokok dan komplek yang bersifat struktural. Masih tingginya
tingkat
pertumbuhan
penduduk,
kekurangseimbangan
penyebaran tenaga kerja bila dikaitkan dengan sumberdaya alam yang tersedia, serta faktor pendidikan, keahlian dan pengalaman bekerja yang sangat
kurang
menjadi
kendala
utama
kurangnya
keberdayaan
masyarakat dalam memanfaatkan potensi yang tersedia.
Pelaksanaan pembangunan selama ini telah memberikan harapan atas terselesaikan berbagai permasalahan kependudukan. Antara lain upaya tersebut dilakukan melalui : 1. Dilaksanakan operasi penertiban administrasi kependudukan sepanjang tahun 2004-2006 dan peningkatan pelayanan administrasi kependudukan melalui pelayanan KTP gratis yang langsung dilaksanakan di lokasi; 2. Adanya Balai Latihan Kerja yang sudah menjadi salah satu Unit Pelaksana Teknis Dinas Ketenagakerjaan, dan telah memulai kegiatan pelatihan keterampilan tenaga kerja sejak tahun 2004, serta telah berhasil melatih sebanyak 300 orang yang terdiri dari 120 orang usaha bengkel/las, 120 orang usaha pertukangan kayu/ukir, dan 80 orang untuk keterampilan menjahit;
II | 6
3. Dilaksanakannya program transmigrasi lokal di tiga lokasi UPT, dan saat ini sudah dihuni oleh 400 KK, sebagai upaya untuk pemerataan populasi penduduk;
2.3. Ekonomi dan Sumber Daya Alam Kondisi perekonomian kabupaten Sumbawa dalam sepuluh tahun terakhir secara rata-rata menunjukkan peningkatan bila dilihat dari PDRB atas dasar harga konstant, terutama selepas masa krisis moneter tahun 1997/1998.
Terpisahnya
kabupaten
Sumbawa
Barat
dari
kabupaten
Sumbawa tahun 2003 sempat menunjukkan penurunan PDRB kabupaten Sumbawa. Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sumbawa atas dasar harga konstan (1993) dari tahun ke tahun terus bertumbuh. Secara berurut sejak tahun 1994 (dalam juta rupiah) mencapai Rp451.976,-
menjadi
Rp527.709,-
di
tahun
1999
dengan
rata-rata
pertumbuhan (1994-1999) sebesar 5,13 persen per tahun, dan sempat mengalami pertumbuhan negatif di tahun 1998 sebesar minus (0,74) persen. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (2000) pada tahun 1994 mencapai Rp1.167.543,- menjadi Rp1.426.200,- di tahun 2005 dengan ratarata pertumbuhan (2000-2006) sebesar 4,09 persen pertahun. PDRB ADHK 2000 KAB. SUMBAWA (2001-2006)
PDRB Perkapita ADHK 2000 Kab. Sum baw a (2001-2006)
1,800,000.00
3,900,000 3,800,000
y = 57315.01x + 1143335.86
1,400,000.00
3,700,000
1,200,000.00
3,600,000
(Rupiah)
(Juta Rupiah)
1,600,000.00
1,000,000.00 800,000.00
3,500,000 3,400,000
600,000.00
3,300,000
400,000.00
3,200,000
200,000.00
3,100,000
0.00
y = 77771.82x + 3252606.92
3,000,000 2001
2002
2003
2004
2005
2006
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Gambar 2
Gambar 3
PDRB ADHK 2000 Kab. Sumbawa
PDRB Perkapita ADHK 2000 Kab. Sumbawa
Sepanjang
tahun
1994-2005,
struktur perekonomian
kabupaten
Sumbawa atas dasar harga konstan secara rata-rata didominasi oleh sektor II | 7
pertanian (44,15%), diikuti sektor perdagangan hotel dan restoran (16,10%), sektor jasa-jasa (12,65%), sektor bangunan/konstruksi (10,67%), sektor pengangkutan dan komunikasi (6.91%), sektor industri pengolahan (3,90%), sektor pertambangan dan penggalian (2,80%), sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (2,37%), dan sektor dengan kontribusi terendah adalah sektor listrik, gas dan air minum (0,46%). Konstribusi Sektor Pertanian Dalam PDRB ADHK 2000 Kab. Sumbawa
Analisis Location Coutient (LQ) Sektor Dalam PDRB ADHK 2000 Kab. Sumbawa (2001-2006)
46.50
1.40 46.00
1.20
45.00
1.00
44.50
0.80
LQ
(%)
45.50
44.00
0.60
43.50 y = -0.4608x + 46.425
43.00
0.40 0.20
42.50
ga n
Ja sa -ja sa
Ke ua n
ga n
na n
tr ik
ri
Li s
ng ku ta n
2006
Pe ng a
2005
Pe rd ag an
2004 Tahun
Ba ng u
2003
In du st
n 2002
Pe rta ni a
2001
Pe rta m
41.50
ba ng an
42.00
Gambar 4
Gambar 5
Kontribusi Sektor Pertanian
Hasil Analisis LQ Sektor-Sektor PDRB
Terhadap PDRB
ADHK 2000 Kab. Sumbawa (2001-
ADHK 2000 Kab. Sumbawa
2006)
Meskipun pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Sumbawa dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, namun tingkat pertumbuhannya masih jauh di bawah angka rata-rata nasional. Tingginya potensi sumberdaya alam yang tersedia takkan mampu termanfaatkan secara optimal jika tidak ditunjang dengan keberadaan modal usaha yang dimiliki oleh masyarakat. Untuk mengatasi
persoalan
tersebut, sejak
tahun
2001
Pemerintah
Kabupaten Sumbawa telah berusaha memberikan bantuan modal bergulir dengan bunga lunak, namun ketersediaan anggaran yang amat terbatas dan sistem penyaluran modal usaha yang tidak tepat menyebabkan upaya tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan modal usaha ekonomi masyarakat untuk mengembangkan usahanya secara maksimal, baik untuk memenuhi kebutuhan lokal maupun luar daerah; Upaya mempromosikan potensi daerah yang dilakukan selama inipun belum mampu menggerakkan
II | 8
para investor dari luar daerah untuk menanamkan modalnya, baik secara sendiri maupun bermitra dengan masyarakat dan pengusaha daerah (lokal). Disamping
aspek
permodalan,
ketersedian
sarana
prasarana
perekonomian yang dapat mendorong pengembangan usaha lokal masih sangat terbatas ketersediannya. Dari 24 Kecamatan yang ada di Kabupaten Sumbawa, pasar tradisonal yang beroperasi 16 unit, 3 unit di antaranya berada di Kecamatan Sumbawa. Demikian pula halnya dengan pusat-pusat perdagangan, yang masih terpusat di Sumbawa Besar yang merupakan Ibu Kota Kabupaten Sumbawa, di Ibu Kota Kecamatan Alas di bagian Barat dan Ibu Kota Kecamatan Empang di bagian Timur. Rendahnya investasi dan terbatasnya kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan pasar dan pusat-pusat
perdagangan
perekonomian dan
menyebabkan
lambat
perkembangan
transaksi ekonomi antarmasyarakat. Hal ini pula yang
menjadi salah satu kendala bagi bertumbuhnya lembaga keuangan di kecamatan dan desa. Lembaga keuangan bank dan non bank baik pemerintah maupun swasta telah ada di Kabupaten Sumbawa cukup lama. Terdapat 26 lembaga perbankan, yang terdiri atas Bank Umum milik Pemerintah seperti PT. Bank BNI sebanyak 2 unit, PT. Bank NTB 2 unit, PT. BRI 8 unit, dan Bank swasta yaitu PT. Bank Danamon 1 unit dan PT. Bank Sri Partha 1 unit. Di samping bank umum, juga terdapat Bank Perkreditan Rakyat (BPR) LKP milik Pemerintah sebanyak 11 unit, dan BPR milik swasta sebanyak 3 unit. Walaupun demikian berdasarkan laporan Bank Indonesia, tingkat pinjaman masyarakat di Kabupaen Sumbawa tergolong rendah dibandingkan dengan tingkat simpanan masyarakat yang ada di lembaga keuangan tersebut. Rendahnya aksesibilitas masyarakat dalam menggunakan jasa lembaga keuangan tersebut menjadi salah satu masalah kekurangan modal usaha masyarakat sehingga mempangaruhi geliat perekonomian lokal secara keseluruhan. Sesuai dengan laporan Bank Indonesia Cabang Mataram Nusa Tenggara Barat, bahwa sepanjang tahun 2004-2006 sebaran dana pihak ketiga perbankan NTB, menempatkan kabupaten Sumbawa berada pada
II | 9
nomor urut kedua di bawah Kota Mataram, yaitu secara berturut-turut sebesar Rp424 M (12,24%), Rp520M (12,78%) dan Rp617M (14,08%). Sedangkan sebaran kredit perbankan di kabupaten Sumbawa pada tahun tersebut secara berturut-turut hanya mencapai Rp340M (12,89%), 405M (12,09%) dan 497M (12,80%). Kondisi ini menunjukkan bahwa masih lebih banyak tabungan masyarakat di lembaga perbankan dibandingkan dengan jumlah kredit yang bergulir di tengah-tengah masyarakat. Demikian juga dengan kelembagaan ekonomi masyarakat yang terwadahi dalam koperasi, pada tahun 2006 berjumlah 301 unit dan 21 unit diantaranya tidak aktif sehingga masih belum dapat menjadi “soko guru” perekonomian masyarakat. Demikian juga pada sektor-sektor usaha lainnya, peranan kelembagaan masyarakat dalam memobilisasi dan mengorganisir proses produksi agar lebih produktif masih belum nampak dominan. Padahal kelembagaan masyarakat memiliki arti strategis dalam membangun posisi tawar masyarakat dalam aktivitas perekonomian yang mengarah pada sistem pasar bebas seperti dewasa ini. Permasalahan yang dihadapi pembangunan terkait dengan aspek ekonomi dan SDA antara lain : 1. Sarana dan prasarana sosial ekonomi yang ada di Kabupaten Sumbawa terdiri dari usaha perdagangan, jasa industri, pertanian dan peternakan dengan skala pelayanan lokal dan regional masih sangat terbatas. Prasarana pasar tradisional tersedia hanya di 13 kecamatan, 3 di antaranya di kota Sumbawa Besar, sedangkan di 12 kecamatan lainnya belum tersedia prasarana pasar; 2. Aktivitas ekonomi di Kabupaten Sumbawa masih terpusat di Kecamatan Sumbawa dalam hal ini kota Sumbawa Besar. Hal ini terlihat dari jumlah dan jangkauan pelayanan pasar yang ada yakni Pasar Seketeng sebagai pasar induk yang melayani seluruh wilayah Kabupaten. 3. Meskipun secara rata-rata dalam sepuluh tahun terakhir, sektor pertanian merupakan penyumbang terbesar yaitu 41,54 persen, yang ditunjang oleh sub sektor tanaman bahan makanan yang menyumbang rata-rata 23,89 persen dan sub sektor peternakan dan perikanan juga memberikan share
II | 10
yang cukup besar yakni antara 6 sampai dengan 8 persen, dan dalam skala provinsi sektor pertanian merupakan sektor unggulan bagi kabupaten
Sumbawa
(LQ>1),
namun
ada
kecenderungan
terjadi
penurunan kontribusi terhadap PDRB dari tahun ke tahun. Hal ini menggambarkan bahwa pengelolaan potensi pertanian belum dapat dilakukan secara optimal; 4. Masih tingginya angkatan kerja di sektor pertanian yang tidak diimbangi dengan peningkatan kemampuan penguasaan teknologi, sehingga pola pengusahaan
pertaniannya
masih
dilakukan
secara
tradisional,
berpengaruh terhadap rendahnya produktivitas yang dicapai; 5. Terjadinya krisis ekonomi di tahun 1997 dan 1998 masih berdampak terhadap perekonomian masyarakat hingga saat ini, meskipun secara perlahan-lahan mulai menunjukkan peningkatan; 6. Kesenjangan pendapatan masyarakat masih tinggi yang terlihat dari masih tingginya persentase KK miskin;
Keberhasilan yang dicapai antara lain : 1. Sepanjang
sepuluh
tahun
terakhir
ini,
pemerintah
daerah
telah
menyediakan 6 dari 14 unit pasar, memfasilitasi terbentuknya 11 unit BPR, 48 Unit Pengelola Keuangan Desa (UPKD), yang diharapkan dapat menggeliatkan gerak perekonomian daerah; 2. Terjadinya pergeseran struktur perekonomian dari sektor pertanian ke sektor lainnya. Bila dilihat per sektor, pada tahun 2001-2003 sektor perdagangan
hotel
dan
restoran
merupakan
sektor
yang
laju
pertumbuhannya paling tinggi yakni 6,42 persen dan yang terendah adalah sektor listrik, gas, dan air bersih 3,51 persen. Sementara itu, pada tahun 2004 sektor industri pengolahan merupakan sektor yang mencatat laju pertumbuhan paling tinggi yakni 8,32 persen dan yang terendah adalah sektor pertanian sebesar 2,55 persen. 3. Pembangunan Bidang kehutanan dan perkebunan mengalami kemajuan dan keberhasilan pada peningkatan produksi komoditi perkebunan dan penanganan serta pemanfaatan hasil hutan. Sub sektor perkebunan telah
II | 11
menunjukkan peningkatan dengan telah dilakukan eksport jagung tujuan Malaysia di tahun 2007 serta perkembangan komoditas perkebunan kelapa, pinang, kopi, asam, kemiri
jambu mete, jagung dan kapas;
Sedangkan sub sektor kehutanan dengan luas hutan 515.579,91 Ha meliputi hutan lindung seluas 234.896,39, hutan cagar alam 524,00 Ha, hutan taman buru 22.537,90, hutan produksi terbatas 174.069,33, hutan produksi biasa 72.342,99 dan hutan wisata 11.225,30 Ha, menunjukkan peningkatan kontribusi. 4. Pembangunan sub sektor peternakan yang semakin baik terutama setelah dicanangkannya Kabupaten Sumbawa sebagai pusat pembibitan sapi bali serta pengembangan kerbau lumpur;
2.4. Sosial Budaya dan Politik Tinjauan terhadap kondisi sosial, budaya dan politik di kabupaten Sumbawa dapat dilihat dari aspek sosial kemasyarakatan, aspek keagamaan dan kebudayaan, aspek politik dan hukum serta keamanan dan keteriban masyarakat. Masyarakat Sumbawa memiliki sikap yang relatif terbuka, bahwa keberadaan manusia tidak dilihat dari latar belakang asal, keturunan, tetapi lebih ditekankan pada sejauh mana orang itu dapat membawa ketenangan hati bagi kehidupan bersama. Konsep ketenangan (hati) inilah lalu merefleksikan berbagai konstruksi hubungan sosial kemasyarakatannya. Melalui adat istiadat dan budaya lokal bersendikan agama, kehidupan sosial secara intuitif terintrodusir ke dalam nilai hidup yang menempatkan masalah hati nurani sebagai parameter dalam mengarahkan derap langkah kehidupan. Hati nurani pula yang menjadi ukuran tercapainya tujuan kehidupan, bahkan hati nurani diidentikkan dengan diri manusia itu sendiri. Perilaku keterbukaan, egaliter yang dimiliki selain digambarkan dalam konstruksi kebahasaan juga dalam pola komunikasi antarsesama telah memunculkan suatu bentuk reduksi sarana komunikasi (bahasa) dari terminologi
hubungan
kekerabatan/persaudaraan
antarsesama
dengan
II | 12
melintasi batas hubungan seketurunan. Fakta semangat egalitarian itulah yang menjadikan Sumbawa memiliki masyarakat yang majemuk. Namun
dalam
perkembangannya,
tidak bisa
dipungkiri
bahwa
berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, kecanggihan informasi dan komunikasi yang kini serba sukar terbendung merambat pula dalam kehidupan sosial. Sikap masyarakat yang terbuka disamping memberikan sisi positif ternyata juga mulai terinfiltrasi ke sikap moral, perilaku dalam kehidupan. Nilai-nilai budaya dan agama mulai terusik. Apresiasi masyarakat umumnya kalangan generasi muda terhadap budaya-budaya lokal termasuk seni dan bahasa, serta sikap pergaulanpun relatif mulai menunjukkan pergeseran mengikuti perkembangan dunia luar meskipun belum tentu senafas dengan nilai-nilai moral, budaya dan agama. Kreasi-kreasi seni yang merupakan kesenian kontemporer sebagai seni garapan baru lebih banyak dipertunjukkan dan diminati masyarakat terutama kalangan generasi muda dibandingkan dengan seni tradisional. Kondisi ini memang sangat kontras mengingat Kabupaten Sumbawa dulunya adalah sebuah kerajaan yang mestinya dapat mewariskan orisinalitas adat dan budaya lokal kepada generasi penerusnya. Meskipun demikian, ruh dari budaya dan adat istiadat masih tetap hidup terutama terlihat dalam event-event budaya walaupun tetap tidak dapat mewarnai kehidupan keseharian masyarakat. Dari segi keagamaan, mayoritas penduduk Kabupaten Sumbawa beragama Islam, mencapai 96,33%, diikuti Hindu 2,67%, Katolik 0,9%, Protestan 0,42%, dan yang paling sedikit beragama Budha 0,09%. Sampai dengan saat ini, nilai-nilai toleransi antar umat beragama senantiasa teraktualisasi
dalam
kehidupan
masyarakat
sehari-hari.
Kasus-kasus
perusakan terhadap rumah ibadah tidak dijumpai di Kabupaten Sumbawa. Dari lima agama yang dianut masyarakat di kabupaten Sumbawa, tersedia 476 unit prasarana keagamaan, yang terdiri atas 445 unit mesjid/musholla, 2 gereja kristen, 3 gereja katholik, 25 pura dan 1 vihara. Peran yang ditempuh pemerintah daerah selama ini hanyalah memberikan bantuan dana untuk pembangunan dan pemeliharaan terhadap prasarana keagamaan
tersebut.
Sumber
utama
pembiayaan
pembangunannya
II | 13
merupakan swadaya masyarakat ataupun dari bantuan yang diterima dari pihak luar. Dari aspek kehidupan politik, pengaruh iklim perpolitikan tingkat nasional sangat terasa menggeliat di Kabupaten Sumbawa. Jumlah partai politik peserta pemilu legislatif tahun 2004 sebanyak 24 partai, dengan pemilih terdaftar sebanyak 146.171 pemilih pada 1.004 unit TPS, pada pemilu legislatif tahun 1999 sebanyak 196.452 pemilih pada 519 unit TPS. Dalam keanggotaan legislatif, keterwakilan kaum perempuan hanya pernah ada hingga DPRD periode tahun 1994-1999, sedangkan pada periode berikutnya tidak satupun duduk sebagai anggota DPRD. Dari aspek hukum dan kamtibmas, meskipun angka kriminalitas cukup rendah, namun pelanggaran aturan-aturan hukum, budaya kekerasan masih saja terjadi.. Sepanjang tahun 2003-2007 kasus curat meningkat dengan trend 9,09%, curanmor meningkat luar bisasi dengan trend 175%, kasus curas meningkat dengan trend 50%, kasus anirat menurun (20%), kasus narkoba menurun (200%), pembunuhan menurun (50%), kasus miras melonjak 700% dan pelanggaran tertinggi secara statistik ada pada pelanggaran lalulintas jalan raya, yang sepanjang tahun 2007 mencapai 1.828 kasus dan secara keseluruhan telah disidangkan. Permasalahan yang dihadapi antara lain : 1. Belum optimalnya upaya pelestarian adat istiadat dan budaya daerah termasuk di dalamnya bahasa daerah, hal ini terlihat dari kecenderungan menurunnya penggunaan bahasa daerah serta pola pergaulan hidup masyarakat terutama di perkotaan yang mulai mengalami pergeseran; 2. Masih kurang optimalnya pembinaan dan pengembangan seni budaya lokal, sehingga peningkatan apresiasi masyarakat tidak sebanding dengan meningkatnya kecenderungan ke arah seni budaya luar, hal ini ditunjukkan oleh langkanya kemunculan generasi muda sebagai pioner dalam menggali dan mengembangkan kesenian daerah; 3. Pembangunan bernuansa religius di kalangan generasi muda masih belum maksimal, generasi muda masih kurang gencar menyuarakan pesar-pesan rerilgius di tengah-tengah masyarakat;
II | 14
4. Pembangunan bidang hukum belum sepenuhnya dapat dilaksanakan secara maksimal, meskipun angka kriminalitas cukup rendah, namun pelanggaran aturan-aturan hukum, budaya kekerasan masih saja terjadi. Demikian pula dengan penegakan hukum yang belum maksimal dapat dilaksanakan; 5. Masih rendahnya keterwakilan perempuan dalam kancah politik;
Adapun capaian keberhasilan pembangunan antara lain : 1. Mulai
ditingkatkannya
perhatian
terhadap
kegiatan
pengembangan
kesenian daerah melalui pemberian bantuan kepada sanggar-sanggar seni, serta diselenggarakannya lomba-lomba bertutur, lomba tari, dan lomba kesenian tradisional lainnya; 2. Kesadaran melaksanakan ibadah keagamaan berkembang dengan baik. Demikian pula telah tumbuh kesadaran yang kuat di kalangan pemuka agama untuk membangun harmoni sosial dan hubungan intern dan antar umat beragama yang aman, damai, dan saling menghargai. 3. Dalam rangka pemantapan pelaksanaan otonomi daerah, Kabupaten Sumbawa
terus
melengkapi
penerbitan/penyempurnaan
berbagai
berbagai
produk
Peraturan
hukum Daerah
melalui ataupun
Keputusan Bupati. Produk hukum tersebut bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat dalam melakukan aktivitasnya. 4. Secara umum kondisi keamanan dan ketertiban di Kabupaten Sumbawa relatif aman dan terkendali. Walaupun terjadi berbagai macam gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat namun skala dan eskalasi gangguannya masih tergolong kecil. Modus gangguan yang dominan meliputi tindakan pencurian, perjudian, miras dan aksi kriminalitas lainnya. 5. Suksesnya Pemilu Legislatif tahun 2004 dan Pilkada tahun 2005;
2.5. Prasarana dan Sarana Kondisi prasarana dan sarana yang ada di Kabupaten Sumbawa secara umum dapat dikatakan belum memadai. Prasarana irigasi dan sumberdaya air yang telah dibangun dalam sepuluh tahun terakhir di
II | 15
kabupaten Sumbawa sebanyak 16 bendung sehingga jumlahnya menjadi 32 buah bendung dengan total areal seluas 2.941 ha.
Selain itu telah
dilaksanakan rehabilitasi terhadap 28 buah bendung dengan layanan areal seluas 2.606 ha. Demikian pula terhadap jaringan irigasi, sejak tahun 2000 sampai tahun 2004, pemerintah telah melaksanakan kegiatan peningkatan jaringan irigasi sebanyak 78 buah jaringan dengan total panjang 84.947,91 m. Sedangkan dalam upaya menunjang pengembangan dan konservasi sumberdaya alam, pemerintah daerah telah dapat ditangani Pemerintah Kabupaten Sumbawa tercatat sebanyak 41 daerah irigasi dengan luas baku 40.989 ha, dengan luas potensial 34.861 ha serta panjang saluran pembawa primer dan sekunder 992.174 km. Dengan telah terbentuknya kabupaten Sumbawa
Barat
maka
daerah
irigasi
berkurang
6
daerah
dengan
pengurangan luas baku 7.515 ha, pengurangan luas potensial 6.045 ha. Demikian pula terhadap saluran primer dan sekunder berkurang 120.504 km. Sehingga sejak tahun 2005, Pemerintah kabupaten Sumbawa hanya menangani 35 daerah irigasi dengan luas baku 33.472 ha, luas potensial 28.816 ha, panjang saluran pembawa primer dan sekunder 541.670 km dengan jumlah organisasi P3A sebanyak 227 organisasi. Pembangunan jaringan irigasi dan sumberdaya air yang telah dilaksanakan tersebut telah cukup memberikan dampak dalam meningkatkan intensitas tanam dan berkembangnya luas areal persawahan irigasi, serta dapat mengurangi kemungkinan meningkatnya kerusakan tebing sungai. Memperhatikan
potensi
wilayah
di
Kabupaten
Sumbawa,
sesungguhnya masih cukup banyak yang belum tersentuh, terutama potensipotensi yang berada di wilayah Kabupaten Sumbawa Bagian Selatan. Salah satu
penyebabnya
adalah
prasarana
jalan
dan
jembatan
yang
menghubungkan daerah potensial terisolir dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi belum tersedia. Kondisi jalan yang baik dalam Kabupaten Sumbawa yakni sepanjang 99,10 km , kondisi sedang sepanjang 262,78 km, kondisi rusak sepanjang 263,79 km, dan rusak berat sepanjang 311,15 km. Berkaitan dengan kawasan
II | 16
terisolir, hingga kini masih ada beberapa desa yang belum terhubungkan dengan prasarana jalan, karena memiliki medan yang sulit. Pelabuhan laut yang ada dan menghubungkan Kabupaten Sumbawa dengan daerah lainnya saat ini hanyalah Pelabuhan Badas. Pelabuhan tersebut merupakan pelabuhan bongkar muat dan keluar masuk barangbarang untuk kepentingan perdagangan (bukan pelabuhan untuk transportasi penumpang). Sementara pelabuhan antar pulau yang memperlancar arus transportasi penumpang hanya ada di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat (pelabuhan Poto Tano) yang menghubungkan Pulau Sumbawa dengan Pulau Lombok, sedangkan penghubung Pulau Sumbawa dengan Sulawesi dan Nusa Tenggara Timur terdapat di Kabupaten Bima. Pelabuhan-pelabuhan laut lokal yang ada hanya untuk menghubungkan Pulau Sumbawa dengan Pulau Moyo dan sekitarnya. Hal inipun masih sebatas perahu kecil yang terbatas. Kabupaten Sumbawa memiliki Pelabuhan Udara Brang Biji yang melayani penerbangan domestik secara regional, hingga saat ini lalu lintas udara hanya dilayani oleh Pesawat Wing’s Air dan Trigana Air dengan frekwensi penerbangan sebanyak 4 hari dalam seminggu, disamping itu juga dimanfaatkan oleh pesawat-pesawat carteran untuk keperluan pariwisata PT. Amanwana Resort, PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT), atau perusahaan swasta lainnya. Kebutuhan akan sarana telekomunikasi seperti telepon umum ataun warung telekomunikasi belum tersedia merata di setiap desa ataupun kecamatan di Kabupaten Sumbawa. Namun telekomonukasi melalui jaringan telepon seluler GSM telah merata hampir disemua kecamatan. Sedangkan untuk Kantor Pos dan Giro tersedia di 12 kecamatan. Meskipun pelayanan listrik PLN sudah dapat menjangkau seluruh kecamatan, namun masih belum mampu memenuhi kebutuhan setiap desa dan dusun. Hingga saat ini masih terdapat 14 Desa dan 34 Dusun yang belum menikmati listrik layanan PLN. Pemerintah Kabupaten Sumbawa telah memberikan bantuan PLTS di beberapa desa dan dusun, namun masih belum menjangkau seluruhnya terutama di daerah-daerah pesisir dan kawasan terpencil.
II | 17
Adapun permasalahan yang dihadapi antara lain : 1. Masih tingginya kondisi jalan rusak (263,79 km) dan rusak berat (311,15 km), menunjukkan bahwa kondisi jalan di Kabupaten Sumbawa kurang memadai untuk mendukung mobilitas masyarakat; 2. Masih adanya wilayah terisolir (daerah terpencil dan daerah pulau) disebabkan karena belum memadainya prasarana jalan dan jembatan atau dermaga penyeberangan yang menghubungkan wilayah (pulau) tersebut dengan wilayah lainnya; 3. Masih adanya desa dan dusun yang belum terjangkau layanan listrik PLN, dan terbatasnya kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kebutuhan listrik perdesaan, sementara populasi penduduk makin meningkat dan kebutuhan akan listrik semakin tinggi; 4. Dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi bencana alam banjir yang mengakibatkan rusaknya lahan pertanian menunjukkan bahwa jaringan saluran irigasi sebagai suatu sistem belum memadai;
Keberhasilan yang dapat dicapai antara lain : 1. Dalam rangka mendukung peningkatan pengembangan potensi wilayah dan pembangunan bidang lainnya, pemerintah daerah telah melaksanakan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan prasarana irigasi dan sumberdaya air. Beberapa hasil yang dicapai dalam sepuluh tahun terakhir adalah dibangunnya 16 buah bendung, rehabilitasi terhadap 12 buah bendung,
meningkatkan
prasarana
irigasi
sebanyak
78
jaringan
(84.947,91m). 2. Dalam upaya menunjang pengembangan dan konservasi sumberdaya alam, telah dapat ditangani Pemerintah Kabupaten Sumbawa sebanyak 35 daerah irigasi dengan luas baku 33.472 ha, luas potensial 28.816 ha, panjang saluran pembawa primer dan sekunder 541.670 km dengan jumlah organisasi P3A sebanyak 227 organisasi. 3. Pembangunan dilaksanakan
jaringan tersebut
irigasi telah
dan
sumberdaya
air
yang
cukup
memberikan
dampak
telah dalam
II | 18
meningkatkan
intensitas
tanam
dan
berkembangnya
luas
areal
persawahan irigasi, serta dapat mengurangi kemungkinan meningkatnya kerusakan tebing sungai. 4. Dalam
rangka
membuka
kawasan
potensial
terisolir,
Pemerintah
Kabupaten Sumbawa telah membuat prasarana jalan sepanjang 26 km 5. Sarana telekomunikasi dan informasi berperan dalam memperlancar arus informasi antar daerah yang pada gilirannya akan membuat hubungan antar daerah semakin intensif. Sarana telekomunikasi dan infrormasi berupa telepon, radio dan televisi telah menjangkau daerah perdesaan. Hal ini tentu saja akan berimplikasi positif terhadap arus informasi ke daerah perdesaan. 6. Mengatasi masalah pasokan listrik terutama pada desa-desa yang tidak terjangkau layanan PLN, upaya yang telah dilakukan selama ini adalah membangun prasarana listrik tenaga surya, namun hal ini belum dapat dikatakan memadai karena hanya untuk beberapa rumah tangga dan tidak menjangkau seluruh desa;
2.6. Pemerintahan Umum Fungsi
fasilitasi
pemerintah
daerah
dalam
rangka
mendorong
masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraannya secara mandiri masih menjadi tugas yang belum optimal dijalankan. Pemerintah daerah dengan kemampuan keuangan yang terbatas yang dihadapkan dengan permasalahan yang semakin kompleks semakin dituntut untuk dapat efisien dan efektif dalam menggunakan sumberdaya yang tersedia. Sementara kelembagaan pemerintah daerah cenderung “gemuk struktur namun miskin fungsi”, sehingga restrukturisasi kelembagaan pemerintah daerah menjadi kebutuhan yang mendesak dilakukan. Kelembagaan pemerintah kabupaten Sumbawa saat ini sesuai dengan Peraturan Daerah kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2000 kemudian dirubah menjadi Peraturan Daerah kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi
II | 19
dan Tata Kerja Perangkat Daerah kabupaten Sumbawa, bahwa organisasi perangkat daerah kabupaten Sumbawa terdiri dari : 1.
Sekretariat Daerah, dengan 3 (tiga) asisten yang masing-masing membawahi 3 (tiga) bagian, dan tiap-tiap bagian membawahi 4 (empat sub bagian );
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 3. Lembaga Teknis Daerah, terdiri atas 7 (tujuh) Badan, 7 (tujuh) Kantor dan 1 (satu) RSUD; 4. Dinas-Dinas Daerah, sebanyak 16 Dinas; 5. 23 Kecamatan dan 8 Kelurahan. Bila dirinci berdasarkan eselon, hingga akhir Tahun 2006 di kabupaten Sumbawa terdapat 984 jabatan eselon, yang terdiri dari ; Eselon II-A (1), Eselon II-B (27), Eselon III-A (174), Eselon IV-A (738),dan Eselon IV-B (44). Sedangkan gambaran SDM aparatur Pemerintah kabupaten Sumbawa dilihat dari tingkat golongan sesuai dengan kondisi akhir Tahun 2006 sebagai berikut: Tabel 1. Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Sumbawa Berdasarkan Golongan / Ruang Tahun 2006 No
Golongan
Jumlah
Persentase
1.
Golongan I
44
0,69
2.
Golongan II
1.492
23,26
3.
Golongan III
3.291
51,31
4.
Golongan IV
1.587
24,74
Jumlah
6.414
100,00
Sumber : BKD Kabupaten Sumbawa, 2007
II | 20
Sebagai gambaran kompetensi PNS Daerah kabupaten Sumbawa dilihat dari tingkat pendidikannya dapat disajikan sebagai berikut :
Tabel 2. Tingkat Pendidikan PNS Daerah di Kabupaten Sumbawa Hingga Tahun 2006 No
Pendidikan
Jenis Kelamin Pria
Wanita
Jumlah
Persentase
1.
S3
2
0
2
0,02
2.
S2
40
3
43
0,67
3.
S1 / D-IV
1.236
554
1.790
27,91
4.
D-III/Sarjana Muda
316
249
565
8,81
5.
D-II
823
672
1.495
24,79
6.
D-I
56
152
208
3,24
7.
SLTA / Sederajat
1.240
773
2.013
31,38
8.
SMP / Sederajat
152
34
186
2,90
9.
SD / Sederajat
112
1
113
1,76
3.796
2.438
6.414
100,00
Jumlah
Sumber : SIMPEG BKD Kabupaten Sumbawa, 31 Desember 2006
Berdasarkan kedua tabel diatas, dari segi sumberdaya aparatur PNS sesungguhnya kelembagaan pemerintah di kabupaten Sumbawa dapat didorong untuk menjadi organisasi katalis proses perubahan sosial. Dari segi golongan, sebagian besar berada di lini bawah yang langsung bersentuhan dengan pelayanan masyarakat. Sedangkan dari segi taraf pendidikan sekitar separuhnya telah mengenyam bangku pendidikan tinggi. Dengan demikian pembenahan kelembagaan pemerintah daerah dalam rangka menciptakan organisasi yang “kaya fungsi hemat struktur” dapat ditopang oleh sumberdaya manusia yang tersedia. Di sisi lain, sebagai upaya memperdekat dan memperlancar pelayanan pemerintah daerah terhadap masyarakat, saat ini di Kabupaten Sumbawa terdapat 23 kecamatan, 14 kecamatan diantaranya merupakan kecamatan yang baru terbentuk sebagai pemekaran dari kecamatan terdahulu, meskipun
II | 21
hingga saat ini belum semuanya memiliki kantor camat serta sarana penunjang lainnya yang masih sangat terbatas.
Sumber penerimaan daerah Kabupaten Sumbawa yang meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut: Tabel 3. Realisasi Pendapatan Daerah kabupaten Sumbawa Tahun 2001 -2007 (dalam Jutaan) Jenis Pendapatan
Tahun 2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2
3
4
5
6
7
8
Pendapatan Asli Daerah
10,358
17,217
20,085
18,845
15,809
19,248
18,908
Pajak Daerah
3,369
4,800
5,385
6,317
5,781
6,577
4,259
Retribusi
2,359
3,869
4,157
4,579
4,259
6,011
8,564
191
670
1,462
1,662
1,642
1,845
2,775
4,439
7,878
9,081
6,287
4,127
4,815
3,308
Dana Perimbangan
172,313
186,031
211,648
220,739
222,582
326,200
443,286
DBH
17,002
20,850
26,158
27,147
30,049
21,233
23,279
DAU
152,245
165,150
182,529
184,992
179,553
272,557
365,080
DAK
3,066
31
2,961
8,600
12,980
32,410
54,927
Lain-lain Penerimaan sah
79,826
60,163
88,342
16,924
16,251
16,846
22,819
Dana Bagi hasil prop.
72,026
53,135
53,125
64,894
9,170
6,660
7,013
-
2,774
14,252
16,924
7,081
10,186
7,000
7,800
4,254
3,857
6,524
-
-
1,806
-
-
-
-
-
-
7,000
262,497
263,411
302,967
327,926
254,642
362,294
485,013
1
Bagian laba Usaha Daerah Lain-lain PAD yang sah
Penerimaan Dari Pemerintah Dana Dari Propinsi Dana Darurat Pendapatan Daerah
Sumber: Pemerintah Kabupaten Sumbawa, (2001-2007)
Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah dari tahun 2001 sampai tahun 2007 mengalami fluktuasi. Namun secara umum total pendapatan Kabupaten Sumbawa mengalami peningkatan dari Rp262,497 milyar pada tahun 2001 dan mengalami peningkatan menjadi Rp485.013 milyar pada tahun 2007.
II | 22
Sedangkan proporsi belanja terhadap penerimaaan daerah Kabupaten Sumbawa dari tahun 2001-2007 dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 4. Proporsi Belanja terhadap Pendapatan Daerah Dan Perhitungan APBD Kabupaten Sumbawa Tahun 2001-2007 Tahun
Uraian
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2
3
4
5
6
7
8
Pendapatan Daerah
262,497
263,411
302,967
327,926
254,642
254,642
485,013
Belanja Daerah
242,061
278,401
317,278
323,689
249,939
350,876
505,316
92%
105%
104%
98%
98%
96%
104%
20,436
(14,990)
(14,311)
4,237
4,703
11,418
(20,303)
10,936
31,372
16,382
2,071
6,308
11,011
22,429
10,936
31,372
16,382
2,071
6,308
11,011
22,429
Pinjaman daerah
-
-
-
-
-
-
-
Pengeluaran
-
-
-
-
-
-
-
10,936
31,372
16,382
2,071
6,308
11,011
22,429
31,372
16,382
2,071
6,308
11,011
22,429
2,126
1
Proporsi Belanja terhadap Pendapatan Daerah Surplus/(Defisit) Pembiayaan Penerimaan Sisa
Lebih
Perhitungan
Tahun Lalu
Pembiayaan Netto Sisa
Lebih
Perhitungan
Anggaran
Sumber : Pemerintah Kabupaten Sumbawa, 2001-2007 (diolah)
Dari tabel 4 dapat diketahui bahwa rata- rata belanja Pemerintah Kabupaten Sumbawa tahun 2001 sampai dengan tahun 2007 sebesar 96.22%. Hal ini menunjukkan bahwa belanja daerah Kabupaten Sumbawa menggunakan
pandapatan
melaksanakan
kegiatan
APBD
dalam
pemerintahan,
jumlah
yang
pembangunan
besar
untuk
dan
sosial
kemasyarakatan. Permasalahan yang dihadapi antara lain : 1. Pelayanan
umum
sebagai
tugas
utama
dalam
penyelenggaraan
pemerintahan daerah masih memiliki beberapa kekurangan yang dapat menghambat
efisiensi
dan
kinerja
pemerintah
daerah.
Beberapa
kekurangan tersebut, antara lain ; (a) belum optimalnya perubahan pola II | 23
pikir terhadap reformasi birokrasi sebagai upaya peningkatan pelayanan masyarakat, (b) belum optimalnya koordinasi antar instansi (Badan, Dinas dan Kantor terkait), sehingga masih adanya tumpang tindih tugas dalam implementasi kebijakan, (c) masih adanya ego sektoral diantara birokrasi, dan (d) masih belum optimalnya pemahaman tupoksi; 2. Pelayanan umum belum dapat dijalankan secara optimal karena keterbatasan penguasaan teknologi dan sistem informasi akibat dari kurang
sesuainya
jenis/tingkat
pendidikan,
jenis
pekerjaan
dan
kapasitas/kualifikasi pendidikan aparatur yang sebagian besar belum memadai untuk menunjang pelaksanaan pelayanan publik di segala bidang; 3. Masih rendahnya sarana pelayanan yang cepat dan nyaman serta memuaskan bagi para pengguna jasa pelayanan publik, masih belum tersedianya kantor camat dan sarana pendukung bagi kecamatan yang baru dibentuk sebagai hasil pemekaran. Hal ini tentu saja dapat mengganggu pelayanan kepada masyarakat, mengingat ke depan kantor kecamatan akan memegang peranan yang strategis sebagai garis depan pelayanan kepada masyarakat. 4. Belum tersedianya standar pelayanan minimal (SPM) di sebagian besar instansi pemerintahan daerah; 5. Menyadari bahwa pemerintah daerah masih terlalu kecil untuk dapat menuntaskan masalah-masalah yang besar, tetapi juga terlalu besar untuk menangani permasalahan-permasalahan yang kecil, namun penguatan peran masyarakat
sipil untuk berpartisipasi dalam menyelesaikan
permasalahan pembangunan daerahpun belum dapat dilakukan secara optimal, sehingga masih dibutuhkan peningkatan respon pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan masyarakat; 6. Celah fiskal (fiscal gap) Kabupaten Sumbawa masih tinggi yang antara lain disebabkan karena rendahnya kapasitas fiskal dan tingginya kebutuhan anggaran (fiscal needs) untuk pelaksanaan pembangunan daerah, sehingga Kabupaten Sumbawa masih sangat tergantung kepada transfer pemerintah pusat melalui dana perimbangan. Hal ini menunjukkan bahwa
II | 24
Kabupaten Sumbawa masih jauh dari kemandirian untuk membiayai pembangunan di daerahnya;
Adapun capaian keberhasilan yang telah diperoleh selama ini antara lain : 1. Telah dibangunnya kantor pemerintah kabupaten Sumbawa setelah terjadinya perisitiwa kebakaran yang menghanguskan gedung dan sarana lain yang ada dalam kantor tersebut. 2. Telah terbentuknya beberapa kecamatan baru sebagai pemekaran dari kecamatan sebelumnya. Hal ini diharapkan dapat menunjang kelancaran pelayanan publik; 3. Telah mengirimkan PNS tugas belajar untuk S3 sebanyak 1 orang, dan jenjang S2 sebanyak 36 orang hingga tahun 2005 dan tetap membuka peluang tugas belajar jenjang S2 bagi PNS yang memenuhi syarat masuk ke Perguruan Tinggi Negeri di luar daerah untuk program studi yang dibutuhkan oleh daerah. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan aparatur semakin meningkat; 4. Sejak tahun 2003 telah menerapkan pola perencanaan partisipatif disertai dengan Survey Prioritas Pelayanan Masyarakat (SPPM) untuk lebih mempertajam
hasil
Asmara)/Musyawarah
Penjaringan Perencanaan
Aspirasi
Masyarakat
Pembangunan
(Jaring Daerah
(Musrenbangda); 5. Sejak tahun 2005 telah menerapkan penganggaran pemerintahan desa melalui pola Alokasi Dana Desa; 6. Semakin meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses perumusan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan pembangunan daerah;
II | 25
2.7. Pendidikan dan Kesehatan Kondisi pendidikan yang merupakan salah satu gambaran kualitas sumberdaya manusia. Bila diukur dari angkatan kerja yang melek huruf sepanjang sepuluh tahun terakhir, kabupaten Sumbawa menempati urutan kedua tertinggi di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Rata-rata angka melek huruf di kabupaten Sumbawa adalah 88,92% sedangkan kota Mataram 90,29%, kondisi yang jauh berada di atas rata-rata provinsi yang hanya mencapai 79,88%. (BPS NTB, 2005). Sedangkan bila dilihat dari angka partisipasi pendidikan penduduk usia sekolah, secara rata-rata dalam lima tahun terakhir, angka partisipasi kasar SD/MI adalah 108,10%, SMP/MTS 84,99% dan untuk SMA/SMK 48,92%. Untuk Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI 93,05%; SMP/MTS 63,22% dan untuk SMA/SMK 35,26%. Kondisi jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Kondisi tidak terlepas dari keberadaan prasarana dan sarana pendidikan yang tersedia. Keberadaan sarana prasarana pendidikan di Kabupaten Sumbawa masih belum dapat memenuhi kebutuhan idealnya, baik untuk pendidikan pra sekolah, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas (umum/kejuruan) maupun perguruan tinggi. Perbandingan sarana prasarana sekolah antar jenjang pendidikan masih mencolok, terlebih antar jenjang SD dan SMP, SMP dan SMA ataupun SMK, demikian pula terhadap TK ataupun Perguruan Tinggi. Dari data yang ada di luar TK dan Perguruan Tinggi, semakin tinggi jenjang sekolah semakin rendah ketersediaan sarana prasarananya. Jika SD sudah dapat dikatakan merata di seluruh desa, maka SMP masih belum merata di setiap kecamatan, demikian juga dengan SMA ataupun SMK. Kondisi ini lebih diperparah dengan banyaknya ruang kelas belajar yang dalam keadaan rusak. Dari data tahun 2007, jumlah SD/MI yang ada di Kabupaten Sumbawa sebanyak 355 sekolah, dengan total ruang kelas 1.875 unit, 47,68% kondisi baik, 31,84% rusak ringan dan 20,48% rusak berat. Jumlah kelompok belajar SD/MI sebanyak 2.243 kelompok, SD/MI yang memiliki perpustakaan hanya 37 sekolah. Guru SD/MI berdasarkan data tahun 2006 sebanyak 3.622 orang,
II | 26
47,52% tergolong guru layak mengajar, 24,54 % semi layak dan 27,94% tergolong tidak layak. Jumlah SMP/MTs yang ada sebanyak 78 sekolah dengan ruang kelas 515 unit, 74,56% kondisi baik, 18,65% rusak ringan dan 4,22% rusak berat. Jumlah kelompok belajar mencapai 579 kelompok, perpustakaan SMP/MTs sebanyak 41 unit dan laboratorium sebanyak 56 unit. Guru SMP/MTs berdasarkan data tahun 2006 sebanyak 1.473 orang, 1.083 orang (73,93%) tergolong guru layak mengajar, 155 orang (10,52 %) semi layak dan 229 orang (15,55%) tergolong tidak layak. Demikian pula dengan jumlah SMA/SMK/MA hanya sebanyak 34 sekolah dengan ruang kelas 257 unit, 85,60% kondisi baik, 11,67% rusak ringan dan 2,72% rusak berat. Jumlah kelompok belajar 317 kelompok, perpustakaan 31 unit dan laboratorium 53 unit serta bengkel praktik 3 unit. Guru yang mengajar di SMA/SMK/MA sebanyak 911 orang, terdiri dari 762 orang (83,64%) layak mengajar, 102 (11,20%) semi layak, dan 47 (5,16%) tidak layak mengajar. Dari aspek kesehatan, angka kesakitan masyarakat pada tahun 2005 adalah 310.763 menurun 8,58% dibanding tahun 2000 yang mencapai 375.275. Angka kematian bayi mengalami penurunan. Tahun 1999 sebesar 66/1000 kelahiran hidup menjadi 59,11/1000 kelahiran hidup pada tahun 2005. Angka ini semakin mendekati angka nasional yaitu 45/1000 kelahiran hidup, angka kematian bayi Kabupaten Sumbawa selama kurun waktu 19992005 masih lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata angka kematian bayi Propinsi NTB. Menurunnya angka kematian bayi dari tahun 2003 berjumlah 144 kasus bayi mati menjadi 59 kasus bayi mati pada tahun 2006. Ini menunjukkan
adanya
penambahan
positif
dan
meningkatnya
derajat
kesehatan Ibu melahirkan serta bayi lahir. Namun bila memperhatikan kasus gizi buruk yang terjadi di tahun 2006 di kabupaten Sumbawa yang di antaranya 1.704 orang balita, maka penanganan masalah kesehatan masyarakat menjadi prioritas yang tidak dapat diabaikan. Sejak tahun 2004-2006 tidak ditemukan lagi kasus penyakit polio dan kasus tetanus neonaturo sebagai bukti nyata keberhasilan program imunisasi.
II | 27
Sedangkan penyakit yang berbasis lingkungan dan sangat dipengaruhi oleh faktor perilaku seperti diare dapat diturunkan angka kesakitannya dalam tahun 2002 sebesar 16.386 kasus turun menjadi 15.511 kasus pada tahun 2005 atau turun sebesar 5,34 %, serta tidak terdapat angka kematian akibat diare (Case Fatality Rate = 0 %). Temuan kasus ISPA di sarana kesehatan pada tahun 2002 sebesar 97% menurun menjadi 94,1% pada tahun 2005. Menurut data tahun 2007, pelayanan kesehatan di Kabupaten Sumbawa yaitu terdiri dari : Rumah Sakit Umum Daerah 1 Unit, Puskesmas 15 Unit, Puskesmas Pembantu 83 Unit, Puskesmas Keliling 16 Buah, Jumlah Posyandu 513, jumlah Polindes ada 66, Rumah Bersalin Swasta 2 Buah, balai Pengobatan / Klinik ada 2 Buah, Apotek 12 Buah, Toko Obat 17 Buah, Gudang Farmasi Kabupaten (GFK) 1 buah, Praktek Dokter Bersama 2 buah dan Praktek Dokter Perorangan 57 Buah. Jumlah Sarana Pelayanan Kesehatan yang ada di RSUD, terdiri dari tempat tidur sebanyak 96 buah dengan Bed Occupancy Rate (BOR) RSUD yaitu 72.46%, Length of Stay (LOS) RSUD yaitu 3 hari, TOI ada 1.70, Gross Death Rate (GDR) RSUD Yaitu 5.00, dan Net Death Rate (NDR) RSUD yaitu 3.20. Indikator Sumber Daya Kesehatan terdiri atas rasio Dokter, Dokter Spesialis, Dokter Keluarga, Dokter gigi, Apoteker, Bidan, Perawat, Ahli Gizi, Ahli Sanitasi dan Ahli Kesehatan Masyarakat masing–masing per 100.000 penduduk, dan persentase penduduk yang menjadi Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) . Rasio jenis tenaga kesehatan terhadap 100.000 penduduk yang ada di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2007 sebagai berikut : 1. Rasio Dokter per 100.000 penduduk 12.81 meningkat bila dibandingkan pada tahun 2004 hanya 8.61 2. Rasio Dokter Spesialis terhadap penduduk ada 1.03 per 100.000 penduduk 3. Rasio Dokter gigi terhadap penduduk ada 2.56 per 100.000 penduduk. Pada tahun 2004 ada 2.42 per 100.000 penduduk 4. Rasio Apoteker terhadap penduduk ada 3.08 per 100.000 penduduk
II | 28
5. Rasio Bidan terhadap penduduk ada 40.49 per 100.000 penduduk. Pada tahun 2004 ada 38.21 per 100.000 penduduk 6. Rasio Perawat terhadap terhadap penduduk ada 75.60 per 100.000 penduduk 7. Rasio Ahli Gizi terhadap penduduk ada 9.48 per 100.000 penduduk 8. Rasio Ahli Sanitasi terhadap penduduk ada 10.25 per 100.000 penduduk; 9. Rasio Ahli Kesehatan Masyarakat terhadap penduduk ada 5.38 per 100.000 penduduk; 10. Ratio Puskesmas per 10.000 penduduk adalah 0,25, padahal seharusnya 0,33. Sedangkan mengenai pembangunan sumberdaya manusia yang ditunjukkan
dengan
Indeks
Pembangunan
Manusia
(IPM),
dengan
memperhatikan indikator kesehatan, indikator pendidikan dan indikator ekonomi masyarakat berdasarkan perhitungan BPS Nusa Tenggara Barat, maka IPM Kabupaten Sumbawa mencapai 63,2, berada pada posisi ketiga di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kondisi IPM Provinsi Nusa Tenggara Barat khususnya untuk Kabupaten Sumbawa pada tahun 2004 dapat dilihat pada tabel 5 berikut ini.
Tabel 5. IPM Kab. Sumbawa dan Kabupaten/Kota Lain di Provinsi NTB Tahun 2004 No.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Kabupaten/ Kota Lombok Barat Lombok Tengah Lombok Timur Mataram Sumbawa Barat Sumbawa Dompu Bima Kota Bima Propinsi NTB
Angka Harapan Hidup 55,2 55,8 54,7 64,0 56,0 56,7 57,7 57,3 61,2 57,3
Pendidikan 60,3 57,7 64,1 79,9 73,6 74,4 70,3 69,6 75,4 66,4
Paritas Daya Beli 55,5 57,2 57,3 62,5 56,1 58,5 59,1 53,7 53,3 58,1
IPM (0-100)
Peringkat IPM
57,0 56,9 58,7 68,8 61,9 63,2 62,3 60,2 63,5 60,6
8 9 7 1 5 3 4 6 2 -
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTB, 2005.
II | 29
Adapun permasalahan utama yang dihadapi dari aspek pendidikan dan kesehatan antara lain : 1. Masih rendahnya proporsi guru layak mengajar, baik di SD, SMP maupun SMA/MA/SMK; 2. Belum meratanya prasarana pendidikan menengah atas di setiap kecamatan, sedangkan prasarana yang adapun masih belum optimal dalam menunjang proses belajar dan mengajar; 3. Belum meratanya ketersediaan lembaga-lembaga pendidikan menengah atas di kecamatan-kecamatan, sehingga ada kecenderungan makin tinggi tingkat sekolah makin rendah angka partisipasi pendidikannya; 4. Belum
meratanya
ketersediaan
prasarana
pelayanan
kesehatan
masyarakat yang memadai di setiap kecamatan, menyebabkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat di daerah-daerah tertentu masih kurang; 5. Rasio tenaga kesehatan terhadap penduduk masih tergolong rendah, sehingga pelayanan kesehatan belum dapat terlaksana secara optimal;
Sedangkan capaian keberhasilan yang telah dicapai antara lain : 1. Dalam sepuluh tahun terakhir, pemerintah daerah telah membangun 2 buah TK Negeri masing-masing 4 ruang kelas, menambah sekolah baru SD sebanyak 36 sekolah dengan total ruang kelas 676 unit termasuk ruang perpustakaan, SMP sebanyak 9 sekolah dengan total ruang kelas 72 unit serta perpustakaan 19 unit dan laboratorium 21 unit, sedangkan untuk SMA telah dibangun 12 sekolah, dan SMK 3 sekolah dengan total ruang kelas 90 unit, termasuk perpustakaan, serta laboratorium sebanyak 6 unit. Meskipun jumlah tersebut tetap masih belum memenuhi kebutuhan, namun telah dapat berfungsi dalam rangka meningkatkan kualitas proses dan hasil-hasil pendidikan; 2. Angka Partisipasi Kasar SD/MI pada Tahun 2005 adalah 108,10, untuk SMP/MTS 84,99 dan untuk SMA/SMK 48,92. Untuk Angka Partisipasi
II | 30
Murni (APM) SD/MI 93,05; SMP/MTS 63,22 dan untuk SMA/SMK 35,26. Kondisi jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya; 3. Pada tahun 2004 dan 2005 tidak ditemukan lagi kasus penyakit polio dan kasus tetanus neonaturo sebagai bukti nyata keberhasilan program imunisasi. Sedangkan penyakit yang berbasis lingkungan dan sangat dipengaruhi oleh faktor perilaku seperti diare dapat diturunkan angka kesakitannya dalam tahun 2002 sebesar 16.386 kasus turun menjadi 15.511 kasus pada tahun 2005 atau turun sebesar 5,34 %, serta tidak terdapat angka kematian akibat diare (Case Fatality Rate = 0 %). Temuan kasus ISPA di sarana kesehatan pada tahun 2002 sebesar 97% menurun menjadi 94,1% pada tahun 2005. 4. Pada tahun 2005, Desa Sebasang Kecamatan Moyo Hulu berhasil meraih juara I Nasional promosi desa sehat; 5. Angka kesakitan masyarakat pada tahun 2005 adalah 310.763 menurun 8,58% dibanding tahun 2000 yang mencapai 375.275. Angka kematian bayi mengalami penurunan. Tahun 1999 sebesar 66/1000 kelahiran hidup menjadi 59,11/1000 kelahiran hidup pada tahun 2005. Angka ini semakin mendekati angka nasional yaitu 45/1000 kelahiran hidup, angka kematian bayi Kabupaten Sumbawa selama kurun waktu 1999-2005 masih lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata angka kematian bayi Propinsi NTB. 6. Pemerintah daerah telah membangun sebanyak 6 puskesmas dengan 18 unit puskesmas pembantu dalam masa sepuluh tahun terakhir, di samping melakukan rehabilitasi terhadap bangunan yang rusak. Saat ini di Kabupaten Sumbawa sedang dipersiapkan pembangunan Rumah Sakit Umum Type B yang akan dilaksanakan secara bertahap;
II | 31
BAB III ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
3.1. Geomorfologi dan Lingkungan Hidup 3.1.1. Analisis Proyeksi Peluang 1. Dengan berbekal kondisi geomorfologi dan lingkungan hidup yang dimiliki, Kabupaten Sumbawa dalam 20 tahun mendatang berpeluang menjadi Kabupaten yang memiliki keunggulan di sektor agribisnis, baik subsektor tanaman pangan, peternakan, perkebunan dan kehutanan maupun perikanan dan kelautan karena didukung oleh luasnya wilayah dan tingginya potensi alam, serta tersedianya 81 buah sungai yang dapat dijadikan sumber irigasi, sehingga dapat meraih keunggulan dalam menghadapi
persaingan
regional
ataupun
global
terutama
dalam
menopang kemandirian daerah sesuai dengan jiwa otonomi daerah. 2. Banyaknya pulau-pulau kecil yang tak berhuni, panjang dan indahnya pantai yang belum tergarap saat ini, serta adanya bendungan-bendungan yang luas, memiliki peluang pengembangan usaha termasuk untuk pariwisata alam yang cukup menjanjikan bagi kabupaten Sumbawa sepanjang 20 tahun ke depan; 3. Dengan upaya rehabilitasi, konservasi, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana alam secara berkesinambungan, serta berbagai upaya penataan permukiman di wilayah-wilayah rentan bencana alam, maka Kabupaten Sumbawa dalam 20 tahun mendatang berpeluang sangat besar menjadi Kabupaten yang bersih dan asri, serta berkurangnya kerugian akibat bahaya bencana alam;
3.1.2. Analisis Proyeksi Ancaman 1. Perubahan iklim global akibat “efek rumah kaca” diprediksi menyebabkan peristiwa kejadian bencana alam terus meningkat menyebabkan semakin meningkatnya resiko bagi kehidupan. Disamping itu, dengan semakin meningkatnya jumlah dan kebutuhan penduduk, menyebabkan eksploitasi
III | 1
sumberdaya alam juga semakin tinggi sehingga membawa resiko pada menurunnya daya dukung lingkungan. 2. Adanya kecenderungan naiknya permukaan air laut yang disertai meningkatnya abrasi pantai sehingga dapat menjadi ancaman kelestarian kawasan pesisir dan keselamatan warga masyarakat yang bermukim di sepanjang pantai; 3. Pembukaan akses wilayah selatan dengan dibangunnya jalan lingkar selatan Pulau Sumbawa akan memberikan peluang bagi berkembangnya aktivitas ekonomi masyarakat namun juga menjadi ancaman bagi kelestarian kawasan hutan di wilayah tersebut;
3.1.3. Analisis Proyeksi Permasalahan 1. Sungai di Kabupaten Sumbawa berjumlah 81 buah, secara rata-rata mempunyai cathment area yang sempit dan lereng yang curam, hanya ada beberapa sungai yang luas catchment areanya lebih dari 200 Km2. sungai yang catchment areanya terbesar adalah Sungai “Brang Beh” yang mengalir ke selatan Lunyuk, luasnya 1.372 Km2. Sempitnya catchment area atau daerah aliran sungai (DAS) dan karena curamnya lereng mengakibatkan aliran sungai sangat dipengaruhi oleh besarnya hujan. Pada waktu ada hujan besar, debit sungai dengan cepat menjadi besar, tapi begitu hujan selesai aliran sungai dengan cepat menjadi turun, sehingga pada musim kemarau menjadi relatif kering. 2. Laju kerusakan lingkungan hidup yang masih lebih tinggi dibandingkan dengan kemampuan pelestariannya, mengakibatkan semakin lama kualitas lingkungan semakin rendah. Oleh karenanya pembangunan kabupaten
Sumbawa
ke
depan
harus
mengantisipasi
degradasi
lingkungan hidup dan dampak yang ditimbulkannya; 3. Masih tingginya kerusakan lingkungan hidup di kawasan hulu serta belum optimalnya penanganan permukiman di lereng-lereng bukit dan sekitar aliran sungai (pinggir kali), yang dapat ditimpa bencana tanah longsor ataupun banjir;
III | 2
3.1.4. Analisis Proyeksi Keberhasilan 1. Terbangunnya beberapa bendungan besar / Dam seperti Dam Batu Bulan, Bendungan
Mamak,
Bendungan
Salante,
Bendungan
Plara
dan
bendungan-bendungan lainnya, diharapkan dapat mengantisipasi musim kering karena sempitnya cacthmen area DAS di Kabupaten Sumbawa; 2. Dalam dua puluh tahun ke depan, dengan kualitas SDM semakin meningkat yang mengarah kepada peningkatan kesadaran, sikap mental dan perilaku masyarakat akan kebersihan lingkungan dan partisipasinya dalam upaya pelestarian lingkungan hidup,
maka akan terwujud
lingkungan yang bersih, sehat dan lestari; 3. Laju kerusakan lingkungan hidup akan dapat ditekan melalui peningkatan program penyehatan lingkungan, program pengelolaan sumberdaya hutan berbasis
masyarakat,
serta
meningkatkan
penertiban
pengelolaan
lingkungan hidup. 4. Terwujudnya kawasan pesisir yang lestari, ditunjang oleh terbangunnya tanggul-tanggul pemecah ombak dan pengaman pantai terutama di kawasan pantai berpenghuni; 5. Tergarapnya
potensi
pulau-pulau
kecil
terutama
pulau
yang
tak
berpenghuni;
3.1.5. Predeksi Kondisi Geomorfologi dan Lingkungan Hidup 1. Dalam dua puluh tahun ke depan lapisan ozon masih akan menjadi masalah bagi pemanasan global, sehingga perubahan musim menjadi tidak teratur, dan akan berdampak terhadap lingkungan hidup, termasuk pola pertanian yang selama ini sangat tergantung pada kondisi alam; 2. Jumlah penduduk yang makin besar ditunjang dengan meningkatnya aktivitas ekonomi di bergagai bidang, meningkatnya volume dan intensitas lalu lintas kendaraan bermotor, sehingga konsekuensinya akan terjadi polusi udara, polusi air dan tanah dalam 20 tahun mendatang; 3. Berkembangnya teknologi yang ramah lingkungan dan hemat energi, diharapkan dalam dua puluh tahun ke depan, akan dapat mendukung upaya pelestarian dan penyehatan lingkungan hidup;
III | 3
3.2. Demografi 3.2.1. Analisis Proyeksi Peluang 1. Mulai bertumbuhnya industri-industri kecil berbasis sumberdaya lokal secara merata, memberikan peluang kerja dan kesempatan berusaha, sehingga akan membantu dalam mengatasi masalah pengangguran, kemiskinan serta konsentrasi penduduk akan lebih merata; 2. Dilakukannya transmigrasi lokal dalam rangka pemerataan penduduk dengan membuka lahan baru memberikan peluang bagi peningkatan produksi dan taraf hidup masyarakat; 3. Aksessibilitas masyarakat terhadap perbankan makin terbuka dengan tersedianya bank-bank di kecamatan, sehingga akan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat yang lebih merata yang akhirnya dapat menghindari kepadatan penduduk di wilayah-wilayah tertentu;
3.2.2. Analisis Proyeksi Ancaman 1. Di era perdagangan bebas, lalu lintas penduduk akan jauh lebih dinamis sehingga penertiban kependudukan akan semakin rumit; 2. Bila angka kelahiran gagal ditekan, maka pertumbuhan penduduk akan semakin tinggi yang tidak mampu diimbangi dengan pertumbuhan kesempatan kerja, sementara usia harapan hidup juga meningkat, maka disamping penduduk usia tua, banyak pula penduduk usia kerja yang akan menjadi beban bagi penduduk yang bekerja. Hal ini menjadi ancaman bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat; 3. Perkembangan IPTEK yang begitu pesat akibat globalisasi bila tidak dapat diimbangi dengan peningkatan kualitas SDM, maka akan kalah dalam bersaing;
III | 4
3.2.3. Analisis Proyeksi Permasalahan 1. Angka harapan hidup yang cenderung meningkat dan angka kelahiran yang semakin ditekan akan mengakibatkan struktur demografi akan bergeser (proporsi penduduk yang berusia tua dan tidak produktif akan meningkat); 2. Penduduk usia kerja akan semakin meningkat, bila laju peningkatannya tidak diimbangi dengan laju peluang kerja maka tingkat pengangguran akan bertambah; 3. Bila pertumbuhan peluang kerja di Kabupaten Sumbawa rendah, maka tenaga kerja berpendidikan tinggi dan berkualitas asal kabupaten Sumbawa akan keluar meninggalkan Sumbawa, dan akan menyisakan tenaga kerja yang tidak berkualitas; 4. Adanya pertumbuhan ekonomi terutama di pusat-pusat pertumbuhan akan menarik penduduk sehingga konsentrasi penduduk akan meningkat di kota-kota, dan jika hal ini tidak diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk seperti sandang, pangan dan papan, maka kepadatan penduduk di suatu wilayah tertentu akan menimbulkan permasalahan sosial;
3.2.4. Analisis Proyeksi Keberhasilan ; 1. Angka kematian bayi dan angka kematian ibu melahirkan cenderung menurun didukung oleh semakin tingginya teknologi dan akses pelayanan kesehatan yang semakin baik; 2. Dalam kurun waktu 20 tahun mendatang, dengan bermodalkan wilayah yang luas dan arus transportasi serta pengelolaan transmigrasi yang semakin baik dan terintegrasi, serta pengembangan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang semakin merata, maka sebaran penduduk akan semakin merata pula; 3. Dengan program-program pembangunan yang disusun berdasarkan kebutuhan daerah dan sesuai dengan ketersediaan kualifikasi angkatan kerja yang ada, maka dalam dua puluh tahun ke depan dakan dapat menekan angka pengangguran;
III | 5
3.2.5. Analisis Predeksi Kondisi Demografi 1. Dalam dua puluh tahun ke depan, struktur demografi kabupaten Sumbawa akan mengalami pergeseran terutama dalam proporsi penduduk berusia tua yang bertambah, karena angka harapan hidup yang meningkat; 2. Terjadi
pergeseran
tata
ruang
wilayah
kabupaten
Sumbawa,
meningkatnya jumlah penduduk dan makin berkembangnya penggunaan lahan untuk permukiman; 3. Persaingan yang semakin ketat di masa mendatang menuntut peningkatan kemampuan SDM dalam penguasaan dan penerapan IPTEK menghadapi perkembangan global menuju ekonomi berbasis pengetahuan;
3.3. Ekonomi dan Sumber Daya Alam 3.3.1. Analisis Proyeksi Peluang 1. Berkembangnya kawasan kota terpadu mandiri dan kawasan agropolitan akan menciptakan kutub-kutub pertumbuhan baru, sehingga prasarana pasar sangat diperlukan; 2. Dijadikannya kabupaten Sumbawa sebagai pusat pembibitan ternak sapi bali, maka peluang pengembangan potensi peternakan sangat prospektif. Hal ini ditopang oleh kondisi iklim dan potensi lahan yang cukup luas. Komoditas peternakan yang menonjol meliputi sapi, kerbau dan kuda. 3. Dengan munculnya kutub pertumbuhan baru seperti kawasan agropolitan Alas-Utan yang berpusat di wilayah barat kabupaten Sumbawa dan kawasan Kota Terpadu Mandiri di wilayah timur kabupaten Sumbawa, maka
memberikan
peluang
untuk
berkembangnya
perekonomian
sumberdaya lokal; 4. Berproduksinya kawasan Labangka Komplek dengan dijadikannya jagung sebagai komoditas eksport akan memacu kawasan sekitarnya untuk berkembang; 5. Potensi wilayah laut di Kabupaten Sumbawa sangat tinggi. Luas areal potensial untuk penangkapan ikan di Kabupaten Sumbawa (masih termasuk Kabupaten Sumbawa Barat) meliputi Perairan Pantai seluas
III | 6
677.600 Ha, Perairan Lepas Pantai 900.000 Ha dan ZEE seluas 7.400.000 Ha. Daerah perairan yang memiliki fishing ground yang cukup potensial yaitu Selat Alas, Teluk Saleh dan Laut Selatan (Samudera Indonesia). Jenis ikan yang potensial antara lain Cakalang, Tuna, Cucut/Hiu, Nener, Benur, Teripang, Siput Mutiara, Lobster, Ikan Hias, Cumi-cumi, Kerapu, Rumput Laut, Kerang-kerangan serta jenis ikan lainnya. 4. Luas penggunaan lahan di Kabupaten Sumbawa sebesar 664.239 Ha, terdiri dari lahan persawahan seluas 42.340 Ha dan lahan bukan persawahan (lahan kering, tambak, kolam/tebat/empan) seluas 621.898 Ha. Penggunaan lahan persawahan terdiri dari luas lahan persawahan beririgasi seluas 35.684 Ha, dan lahan persawahan tadah hujan seluas 6.656 Ha. Penggunaan lahan kering yang terbesar berupa tegalan dengan luas 42.885 Ha, dan lahan perkebunan seluas 28.304 Ha. Sementara tanah terlantar (tidak diusahakan) mencapai 27.084 Ha. Sisanya merupakan areal permukiman, padang rumput, hutan rakyat, hutan Negara dan lahan pertambakan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa potensi lahan di Kabupaten Sumbawa masih sangat luas, terutama menyangkut potensi lahan kering. 5. Tumbuhnya lembaga-lembaga keuangan bank / non bank yang semakin merata ke kecamatan dan desa memberikan peluang bagi terbukanya akses permodalan; 6. Berkembangnya
kepariwisataan
pulau
Lombok
(di
sebelah
barat
kabupaten Sumbawa) serta mulai ramainya kunjungan wisatawan manca negara di kawasan Pantai Maci (ujung timur) wilayah kabupaten Sumbawa sebagai lokasi olahraga air (selancar) memberikan peluang bagi kawasan lainnya untuk dikembangkan sebagai lokasi kujungan wisata; 7. Adanya komitmen pemerintah untuk memperkuat pengawasan terhadap lalu
lintas
ternak
dan
pengawasan
terhadap
lingkungan
pesisir
memberikan peluang bagi tetap lestarinya potensi sumberdaya alam kabupaten Sumbawa, sehingga memungkinkan untuk menjadi salah satu sektor yang memberi kontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah;
III | 7
8. Mulai lancarnya arus lalu lintas penerbangan Bali-Lombok-Sumbawa-Bima dan NTT dan lalu lintas angkutan darat antar kabupaten – antar provinsi, memberikan
peluang akan
kelancaran distribusi barang sehingga
membuka peluang bagi perkembangan perekonomian daerah;
3.3.2. Analisis Proyeksi Ancaman 1. Masih lemahnya daya dukung sarana dan prasarana aparatur dalam menunjang peningkatan kemampuan pengawasan di laut, dan kawasan hutan sehingga masih sulitnya mengatasi kasus illegal fishing, illegal loging. Demikian pula dengan kemampuan pengawasan terhadap lalu lintas ternak dan tingginya angka pemotongan ternak produktif menjadi ancaman bagi kelestarian populasi ternak besar di kabupaten Sumbawa; 2. Masih seringnya terjadi bencana alam banjir yang merusak kawasan pertanian. Hal ini akan mengancam produksi pertanian di masa datang; 3. Akses masyarakat terhadap teknologi tepat guna masih sangat rendah. Hal ini berimplikasi kepada rendahnya produktivitas masyarakat terutama pada bidang pertanian dan industri kecil. 4. Ancaman kondisi ekonomi global/nasional seperti kebijakan pemerintah pusat serta pengaruh kenaikan harga-harga BBM, perubahan alokasi dana, perubahan politik, perdagangan bebas akan menjadi ancaman bagi perekonomian Kabupaten Sumbawa; 5. Ancaman
daya
saing
yang
rendah
dari
produk
lokal
dengan
berkembangnya era persaingan global; 6. Masih adanya larangan bagi lalu lintas produk-produk bahan asal ternak dari Pulau Sumbawa untuk melewati daratan Pulau Bali karena adanya penyakit Jembrana di Bali menghambat pemasaran produk peternakan Kabupaten Sumbawa ke Pulau Jawa;
III | 8
3.3.3. Analisis Proyeksi Permasalahan 1. Masih kentalnya budaya beternak secara ekstensif di tengah-tengah masyarakat, sehingga dengan adanya pertumbuhan penduduk di masa datang yang akan mengakibatkan pengalihan pemanfaatan lahan akan berdampak terhadap berkurangnya lahan untuk beternak; 2. Penguasaan teknologi masyarakat masih belum optimal serta kurangnya modal usaha, sehingga belum bertumbuhnya industri-industri pengolahan di Kabupaten Sumbawa, masih akan menjadi masalah bagi upaya peningkatan nilai tambah produk-produk lokal di Kabupaten Sumbawa;
3.3.4. Proyeksi Keberhasilan 1. Dengan mulai berkembangnya kawasan pertumbuhan baru berbasis pertanian tanaman pangan dan perkebunan (KTM Labangka), kawasan peternakan dan perikanan ( Agrobavet- Emparano), serta kawasan agropolitan Alas-Utan ditunjang dengan semakin baiknya daya dukung prasarana perhubungan, akses modal dan ketersediaan angkatan kerja, maka dalam kurun waktu 20 tahun mendatang akan tercipta perekonomian berbasis kerakyatan dan sumberdaya lokal serta lebih berpihak kepada usaha kecil dan menengah sehingga akan terwujud kondisi perekonomian Kabupaten Sumbawa yang stabil dan kuat; 2. Dalam kurun waktu 20 tahun mendatang, perkembangan UKM dan industri pengolahan akan berkembang didukung dengan ketersediaan SDA, SDM, kelancaran arus perdagaangan serta kerjasama antar daerah secara terintegrasi akan memberikan kontibusi yang tinggi dalam memacu pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumbawa; 3. Banyaknya pulau-pulau kecil yang tak berhuni (35 buah), panjang dan indahnya pantai yang belum tergarap saat ini, bendungan Batu Bulan yang luas, serta mulai diliriknya Pantai Maci sebagai obyek wisata selancar oleh kalangan wisatawan mancanegara, ditunjang dengan perkembangan pariwisata Bali dan Lombok, maka pengembangan pariwisata alam Kabupaten Sumbawa dalam kurun waktu 20 tahun ke depan akan
III | 9
semakin baik sehingga dapat memberikan dampak bagi pertumbuhan perekonomian Kabupaten Sumbawa;
3.3.5. Analsis Predeksi Kondisi Ekonomi dan Sumberdaya Alam 1. Dalam dua puluh tahun ke depan kondisi perekonomian masyarakat yang ditunjukkan dengan pendapatan perkapita, kesempatan kerja, investasi dan daya saing yang semakin tinggi; 2. Dalam dua puluh tahun ke depan kondisi perekonomian masyarakat akan didominasi oleh sektor industri, jasa-jasa serta sektor pertanian dalam arti luas; 3. Dalam dua puluh tahun ke depan Kabupaten Sumbawa sudah mampu mengekspor produk-produk sumberdaya lokal dan sektor pariwisata akan berkembang; 4. Terjadi
pergeseran
tata
ruang
wilayah
kabupaten
Sumbawa,
meningkatnya jumlah penduduk dan makin berkembangnya penggunaan lahan untuk permukiman, sehingga lahan pertanian dan peternakan akan semakin terbatas. Hal ini mengakibatkan terjadinya perubahan pola pengelolaan usaha dari ekstensif sebagaimana yang dilakukan selama ini menjadi pola intensif;
3.4. Sosial Budaya dan Politik 3.4.1. Analisis Proyeksi Peluang 1. Mulai meningkatnya kunjungan wisatawan Mancanegara (wisata selancar) di Pantai Maci ( bagian timur Kabupaten Sumbawa ), didukung oleh beragamnya permainan rakyat yang menjadi obyek menarik memberikan peluang bagi pengembangan wisata budaya dan wisata alam di kawasan wisata lainnya di Kabupaten Sumbawa; 2. Meningkatnya
kesadaran masyarakat
akan
pentingnya
pendidikan,
dengan demikian akan meningkat pula generasi muda yang mengenyam pendidikan tinggi. Hal ini berdampak pada peningkatan wawasan dan tanggungjawab moral masyarakat; 3. Tumbuhnya sanggar-sanggar seni budaya di desa-desa dan kecamatan;
III | 10
4. Rendahnya angka kriminalitas menunjukkan kondisi daerah yang dapat dikatakan aman, memberikan peluang bagi investor dari luar untuk menanamkan modal dan berusaha di Kabupaten Sumbawa, sehingga akan dapat membuka peluang kerja dan menekan angka pengangguran di Kabupaten Sumbawa; 5. Kesadaran politik masyarakat semakin meningkat, yang terlihat dari banyaknya partai-partai politik, serta tingginya tingkat partisipasi dalam Pemilu dan Pilkada;
3.4.2. Analisis Proyeksi Ancaman 1. Arus informasi di era global disamping memberikan dampak positif juga memungkinkan untuk terjadinya akulturasi budaya khususnya di kalangan generasi muda; 2. Meskipun tingkat toleransi beragama dan hidup berdampingan antar suku dari penduduk Kabupaten Sumbawa dapat dikatakan sangat tinggi, namun mengingat adanya heterogenitas baik dari segi suku bangsa maupun keragaman agama yang dianut, maka dengan semakin tingginya populasi penduduk
berarti
akan
semakin
ketat
persaingan
dan
semakin
beragamnya aktivitas masyarakat, sehingga tidak tertutup kemungkinan dapat terjadinya konflik-konflik yang dapat mengancam kehidupan sosial kemasyarakatan (SARA) di Kabupaten Sumbawa; 3. Kondisi perpolitikan nasional yang cenderung relatif tidak stabil akan dapat berdampak terhadap instabilitas politik di daerah;
3.4.3. Analisis Proyeksi Permasalahan 1. Sifat masyarakat yang relatif terbuka dan belum selaras dengan kualitas SDM yang memadai, sehingga filter terhadap budaya-budaya luar (asing) yang menyertai perkembangan teknologi dan arus informasi yang pesat sukar lagi dibendung, menyebabkan budaya asing yang masuk mulai teradopsi oleh kalangan generasi muda khususnya termasuk di dalamnya budaya yang tidak sejalan dengan nilai-nilai moral bangsa dan agama;
III | 11
2. Intensitas kegiatan perekonomian masyarakat yang cenderung meningkat, didukung dengan semakin majemuknya komposisi penduduk akan berdampak terhadap kurangnya perhatian masyarakat akan pentingnya mempertahankan dan mengembangkan budaya lokal / tradisi, sehingga nilai-nilai lokal akan terkikis; Kondisi akan berdampak pula terhadap pola hidup dan pandangan masyarakat akan nilai-nilai moral; 3. Peningkatan kesadaran masyarakat belum sepenuhnya membangun kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga dekadensi moral dan degradasi di kalangan remaja khususnya akan memudahkan budaya-budaya negatif dari luar untuk berkembang; 4. Belum optimalnya kemampuan aparatur dalam menerapkan prinsip-prinsip good governance (transparansi, akuntabel dan partisipasi), serta belum adanya aturan main yang tegas tentang penguatan peran serta sistem keterlibatan masyarakat sipil baik dalam perencanaan dan penganggaran maupun dalam proses pembangunan partisipatif; 5. Meningkatnya jumlah pengangguran terdidik akan menjadi masalah bagi upaya pengentasan kemiskinan di kabupaten Sumbawa; 6. Tantangan terberat dalam membangun aspek politik adalah menjaga keberlangsungan proses demokrasi dan terus meningkatkan kualitasnya, Kondisi tersebut akan sulit dipertahankan bilamana pendidikan politik kurang optimal dilakukan baik oleh pihak pemerintah daerah maupun dari sistem pengkaderan partai politik, karena bila wawasan politik generasi muda masih rendah, akan sangat mudah tersulut dengan isu-isu politik yang tidak bertanggungjawab;
3.4.4. Analisis Proyeksi Keberhasilan 1. Pembangunan budaya diharapkan menghasilkan penghargaan pada nilainilai budaya dan bahasa, nilai-nilai solidaritas sosial, kekeluargaan dan rasa cinta tanah air ( nilai persatuan dan kesatuan bangsa ), serta dengan meningkatnya perhatian pemerintah daerah terhadap bertumbuhnya sanggar seni budaya, maka dalam 20 tahun mendatang akan dapat
III | 12
terciptanya kreasi-kreasi seni dan budaya daerah yang bersumber dari nilai-nilai luhur yang tumbuh dan berkembang di Kabupaten Sumbawa; 2. Meningkatnya profesionalitas aparatur, makin meratanya aksessibilitas masyarakat akan pelayanan publik pemerintah daerah serta meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
akan
berimbas terhadap terciptanya stabilitas politik dan keamanan sebagai syarat utama bagi kelancaran pembangunan masyarakat; 3. Dalam kurun waktu 20 tahun mendatang,
peran swasta dalam
pemberdayaan masyarakat akan meningkat; 4. Melalui pembinaan kehidupan beragama yang makin baik, maka dalam 20 tahun mendatang akan tercipta masyarakat religius yang menjadikan agama dan pancasila sebagai sumber utama motivasi dalam aktivitas pembangunan, serta menjunjung tinggi norma-norma hukum yang berlaku; 5. Partisipasi politik masyarakat dan keterlibatan kaum perempuan dalam kancah politik akan meningkat;
3.4.5. Analisis Predeksi Kondisi Sosial Budaya dan Politik 1. Dalam dua puluh tahun ke depan masyarakat kabupaten Sumbawa akan lebih majemuk, dan apresiasi terhadap adat istiadat akan mengalami pengikisan, karena nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang tak terwariskan secara menyeluruh; 2. Dalam dua puluh tahun ke depan tingkat pendidikan masyarakat semakin tinggi, tetapi karena persaingan dan tuntutan hidup lebih kompetitif maka pola hubungan dan nilai-nilai sosial akan bergeser; 3. Dalam dua puluh tahun ke depan kehidupan beragama makin baik dan kondusif; 4. Dalam kurun waktu 20 tahun ke depan, partisipasi dan kemandirian masyarakat akan memberikan pengaruh dalam menciptakan stabilitas politik dan demokrasi di Kabupaten Sumbawa;
III | 13
3.5. Prasarana dan Sarana 3.5.1. Analisis Proyeksi Peluang 1. Meningkatnya pertumbuhan penduduk berdampak terhadap meningkatnya kebutuhan
prasarana
hunian,
hal
ini
memberi
peluang
bagi
pengembangan perumahan untuk masyarakat; 2. Dengan telah dibangunnya prasarana jalan dan jembatan untuk membuka akses kawasan yang selama ini terisolir namun potensial, maka akan menuntut penyediaan prasarana transportasi, sehingga kawasan potensi kawasan tersebut berpeluang untuk lebih dikembangkan; 3. Ketersediaan sumber mata air memberikan peluang untuk penyediaan prasarana pelayanan air bersih PDAM; 4. Tersedianya terminal di masing-masing kecamatan dan terminal induk di Sumbawa Besar, serta adanya pelabuhan udara “Brang Biji” serta Pelabuhan laut regional untuk bongkar muat barang (Pelabuhan Badas) yang ditunjang dengan lancarnya arus transportasi antar kabupaten antar pulau baik melalui prasarana perhubungan darat, laut dan udara memberikan peluang bagi pengembangan ekonomi kabupaten Sumbawa;
3.5.2. Analisis Proyeksi Ancaman 1. Tidak terprediksinya
bencana
alam,
sangat
memungkinkan
untuk
menghancurkan prasarana publik terutama jalan, jembatan, prasarana irigasi dan prasarana lainnya; 2. Mulai lancarnya arus transportasi barang antar kabupaten antar pulau dengan menggunakan kendaraan berkapasitas tinggi, bila tonase prasarana jalan tidak ditingkatkan kemampuan jalan tidak sebanding dengan kapasitas kendaraan yang melaluinya, maka akan terjadi kerusakan pada prasarana jalan dan jembatan yang ada saat ini; 3. Bila daya dukung pihak swasta khususnya pengembang perumahan terbatas, maka keterbatasan dana pemerintah daerah dalam penataan kawasan permukiman akan berdampak terhadap kemungkinan munculnya kawasan-kawasan kumuh di pusat-pusat kota;
III | 14
3.5.3. Analisis Proyeksi Permasalahan 1. Topografi wilayah yang berbukit, bergunung dan berlembah curam akan menjadi masalah dalam membuka akses wilayah terisolir, terutama kaitannya
mahalnya
biaya
pembangunan
infrastruktur
sementara
terbatasnya kemampuan anggaran yang ada untuk penyediaan prasarana perhubungan; 2. Jaringan jalan yang masih relatif sempit dan pendek akan menjadi masalah di masa depan dikaitkan dengan akan meningkatnya jumlah kendaraan akibat pertumbuhan penduduk dan intensitas penggunaan jalan; 3. Kecenderungan
untuk
memanfaatkan
air
tanah
dalam
memenuhi
kebutuhan akan air bersih relatif sangat memungkinkan bagi penduduk di kota-kota, hal ini dapat mengakibatkan meningkatnya angka kesakitan masyarakat dikemudian hari; 4. Adanya pengalihan lahan pertanian yang selama ini tergolong subur namun berlokasi di sekitar kawasan permukiman untuk menjadi perluasan kawasan permukiman akan dapat berdampak terhadap penurunan produksi tanaman pangan; 5. Bila jaringan air bersih tidak ditata sejak saat ini, maka daya dukung sumber air bersih untuk melayani kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi akan menjadi kendala; 6. Dengan pertumbuhan penduduk yang makin tinggi terutama di Sumbawa Besar, akan terjadi perluasan lahan permukiman, maka dengan lokasi tempat pembuangan sampah yang ada saat ini akan mengakibatkan menurunnya derajat kesehatan lingkungan permukiman; 7. Bila penegakan hukum tidak tegas dijalankan, maka berkaitan dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah, maka akan tumbuh bangunanbangunan pada lokasi-lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya; 8. Bila pemerintah daerah tidak mengoptimalkan upaya pasokan listrik pada desa dan dusun terisolir dan potensial, maka akan menjadi salah satu kendala bagi tumbuhnya kegiatan perekonomian kawasan tersebut;
III | 15
3.5.4. Analisis Proyeksi Keberhasilan 1. Dalam 20 tahun mendatang, akses bagi desa terisolir akan terbuka dengan ketersediaan prasarana perhubungan serta terjangkaunya layanan listrik bagi desa-desa yang sebelumnya tidak terjangkau (14 desa dan 34 dusun); 2. Dalam kurun waktu 20 tahun mendatang, layanan terhadap penyediaan air bersih semakin meningkat; 3. Melalui penegakan RTRW, maka permukiman penduduk dapat tertata rapi, dan dengan pengelolaan sampah secara terintegrasi maka permasalahan sampah akan dapat teratasi; 4. Dalam kurun waktu 20 tahun mendatang, tercipta manajemen transportasi yang baik, sehingga prasarana perhubungan dan sarana transportasi harus mampu mendorong kelancaran arus penumpang, barang dan jasa; 5. Dalam 20 tahun mendatang, ketersediaan prasarana irigasi teknis akan makin meningkat;
3.5.5. Analisis Predeksi Kondisi Prasarana dan Sarana 1. Dalam dua puluh tahun ke depan tidak ada satupun desa yang tidak terjangkau layanan listrik; 2. Dengan tetap menerapkan prinsip pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan, maka dua puluh ke depan, aksessibilitas masyarakat akan pelayanan prasarana publik seperti pasar, pusat-pusat perekonomian, pendidikan dan pelayanan kesehatan akan semakin mudah terjangkau, karena didukung oleh jaringan transportasi yang makin tersedia secara memadai; 3. Investasi swasta dalam penyediaan perumahan akan meningkat, sehingga penataan permukiman akan semakin baik, hal ini berdampak pada terwujudnya kawasan yang nyaman dan indah; 4. Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi serta meningkatnya kebutuhan pelayanan publik yang efektif dan efisien, maka jaringan informasi wireless antar instansi pemerintah harus tersedia;
III | 16
5. Diprediksikan dalam dua puluh tahun ke depan, sampah/limbah rumah tangga/industri semakin meningkat, perlu tersedianya sistem pengolahan sampah / limbah yang berbasis teknologi; 6. Berkembangnya kota dan desa akan menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan pertanian yang berada di sekitar permukiman, karena kebutuhan akan prasarana hunian / rumah semakin meningkat;
3.6. Pemerintahan Umum 3.6.1. Analisis Proyeksi Peluang 1. Diterapkannya UU No. 32/2004 tentang pemerintahan daerah memberikan peluang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengelola penyelenggaraan pemerintahan sejak perencanaan pembangunan, dengan demikian terbuka peluang yang besar untuk dapat menyusun rencana sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat; 2. Tingginya minat masyarakat untuk menjadi pegawai negeri akan semakin memperketat persaingan dan seleksi, sehingga kualitas SDM aparatur pemerintahan daerah akan semakin meningkat pula; 3. Peluang mengembangan kapasitas aparatur semakin terbuka dengan terbukanya kesempatan tugas belajar dan ijin belajar serta banyaknya tawaran program pelatihan capacity building yang diselenggarakan baik oleh pemerintah pusat maupun kalangan profesional (lembaga di luar pemerintahan);
3.6.2. Analisis Proyeksi Ancaman 1. Dalam era reformasi, tuntutan akan transparansi, akuntabilitas, dan ruang partisipasi masyarakat dalam pembangunan semakin menguat, bila kebijakan pemerintah daerah belum selaras dengan tuntutan tersebut, dapat menjadi salah satu faktor penekan yang akan mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di daerah; 2. Makin besarnya beban pembangunan nasional antara lain dengan banyaknya terjadi bencana alam di berbagai daerah di Indonesia,
III | 17
menyebabkan alokasi anggaran ke daerah dapat semakin berkurang, sehingga beban pemerintah daerah akan semakin tinggi; 3. Makin canggihnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sistem informasi, sementara percepatan kemampuan aparatur masih belum optimal dalam penguasaannya akan menghambat akselerasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik; 4. Ketidaksiapan masyarakat untuk dapat berpartisipasi aktif dalam programprogram inovatif dari pemerintah dapat menjadi penghambat bagi keberhasilan program tersebut;
3.6.3. Analisis Proyeksi Permasalahan 1. Menguatnya tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang belum sebanding dengan kesiapan aparatur, ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan untuk memenuhi harapan tersebut dapat menjadi masalah bagi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2. Belum optimalnya kecamatan dalam menjalankan kewenangan yang telah dilimpahkan oleh Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di kecamatan; 3. Kualifikasi, profesionalitas dan kompetensi aparatur birokrasi belum termanfaatkan secara optimal; 4. Belum efektif dan konsistennya perencanaan pembangunan desa meskipun Alokasi Dana Desa telah dialokasikan berdasarkan karakteristik desanya; 5. Belum optimalnya penerapan sistem perencanaan pembangunan daerah dikaitkan dengan proses politik, sehingga masih terjadinya distorsi aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan;
III | 18
3.6.4. Analisis Proyeksi Keberhasilan 1. Bertumbuhnya kegiatan perekonomian masyarakat dan semakin lancarnya transportasi dalam kabupaten, antar kabupaten dan antar propinsi berdampak terhadap terbukanya kesempatan investasi yang dapat mendorong peningkatan pendapatan asli daerah, yang pada akhirnya akan dapat menunjang terwujudnya kemandirian daerah; 2. Dengan
terbentuknya
Unit
Pelayanan
Terpadu,
disukung
dengan
penempatan aparatur yang memiliki integritas tinggi dalam pelayanan publik, maka dalam kurun waktu 20 tahun ke depan akan pelayanan publik akan menjadi lancar dan efisien sehingga setiap urusan masyarakat akan dapat terlayani secara efektif; 3. Melalui upaya peningkatan kualitas aparatur yang sedang dilaksanakan saat ini, diharapkan dalam dua puluh tahun ke depan akan tersedia aparatur pemerintah yang berkualitas; 4. Akses masyarakat terhadap pelayanan pemerintah dalam segala bidang akan sangat terbuka; 5. Melalui penegakan hukum, pembinaan disiplin aparatur dan peningkatan kesadaran masyarakat secara terintegrasi, maka supremasi hukum dan HAM akan semakin tegak; 6. Terwujudnya transparansi, partisipasi masyarakat dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 7. Proses pembuatan regulasi dengan semakin meningkatnya partisipasi pihak-pihak terkait akan menghasilkan peraturan daerah yang baik, kondisuf dan berterima umum;
3.6.5. Analisis Predeksi Kondisi Pemerintahan 1. Dalam dua puluh tahun ke depan tercipta keselarasan langkah setiap aktor pembangunan di daerah, dimana pemerintah daerah, masyarakat termasuk DPRD dan pihak swasta akan saling bersinergi dalam mewujudkan pembangunan daerah; 2. Meningkatnya efektifitas pelayanan perijinan melalui one stop service;
III | 19
3. Menguatnya peran desa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di desa; 4. Melalui sistem institusional yang mantap, kebijakan pemerintah akan selaras
dengan
menggerakkan
aspirasi masyarakat
masyarakat, dalam
sehingga
berpatisipasi
akan
mampu
menyukseskan
pembangunan daerah; 5. Potensi-potensi daerah akan dapat termanfaatkan secara optimal untuk mewujudkan kemandirian daerah; 6. Melalui sistem perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang efektif, akuntabilitas kinerja pemerintah akan semakin baik, ditunjang dengan perubahan paradigma loyalitas kepada atasan menjadi loyalitas kepada masyarakat ; 7. Dalam kurun waktu 20 tahun mendatang, organisasi publik semakin ramping dan kaya fungsi; 8. Dengan semakin terbukanya kesempatan pemerintah daerah untuk memperoleh alternatif sumber dana pembangunan (sumber lain yang sah) melalui skema pembiayaan, maka dalam 20 tahun mendatang, masalah keterbatasan anggaran untuk pelayanan publik akan dapat diatasi;
III | 20
3.7. Pendidikan dan Kesehatan 3.7.1. Analisis Proyeksi Peluang 1. Makin tingginya persaingan dan kebutuhan dunia kerja terhadap SDM berkualitas akan meningkatkan motivasi masyarakat untuk belajar dan melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi; 2. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi terutama menyangkut informasi pendidikan memberikan akses bagi pengembangan inovasi dan kreativitas anak didik yang akan berdampak positif bagi keberhasilan pembangunan pendidikan; 3. Terbukanya ruang bagi daerah untuk menerapkan kurikulum muatan lokal dalam sistem pendidikan nasional memberikan peluang kepada daerah untuk melakukan inovasi guna mengembangkan kapasitas potensi sumberdaya lokal sehingga sejak dini di bangku sekolah, anak didik sudah mengenal kondisi daerahnya secara lebih terstruktur; 4. Meningkatnya peran swasta dalam penyediaan layanan kesehatan melalui praktik, klinik maupun balai pengobatan/rumah sakit memberikan peluang bagi makin terbukanya akses terhadap layanan kesehatan masyarakat; 5. Adanya program-program pembangunan kesehatan masyarakat dari pemerintah pusat dan provinsi akan menunjang keberhasilan program pemerintah daerah dalam hal penyehatan lingkungan;
3.7.2. Analisis Proyeksi Ancaman 1. Derasnya arus globalisasi dan informasi akan dapat memberikan pengaruh negatif bagi anak didik; 2. Percepatan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era global yang tidak sebanding dengan percepatan peningkatan mutu tenaga pendidik dapat menyebabkan proses pendidikan kurang dapat memanfaatkan kemajuan teknologi terbaru; 3. Makin banyaknya ketersediaan obat-obatan yang dijual bebas dan kurang ketatnya pengawasan peredaran obat-obatan berdampak terhadap banyaknya peredaran obat palsu dan kadaluarsa memberi peluang penyalahgunaan obat oleh masyarakat tak bertanggungjawab;
III | 21
3.7.3. Analisis Proyeksi Permasalahan 1. Kurangnya lembaga pendidikan tinggi berkualitas di daerah; 2. Tingginya kebutuhan hidup masyarakat dapat memaksa keluarga-keluarga miskin untuk lebih memilih mempekerjakan anggota keluarganya yang masih berusia sekolah dan berhenti sekolah; 3. Mahalnya biaya peningkatan mutu pendidikan yang belum tentu terjangkau masyarakat, akibatnya hanya kalangan tertentu yang dapat mengenyam pendidikan pada lembaga pendidikan bermutu; 4. Makin tingginya kompetisi dokter praktik akan menimbulkan persaingan yang tidak sehat, dan akhirnya berdampak terhadap penggunaan obatobatan dengan dosis yang tinggi; 5. Perilaku masyarakat yang kurang memperhatikan kesehatan lingkungan akan menjadi sumber penyakit;
3.7.4. Analisis Proyeksi Keberhasilan 1. Tersedianya prasarana dan sarana pendidikan yang memadai yang mampu memenuhi tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga akan terwujud kualitas proses dan hasil pendidikan yang semakin baik; 2. Dalam kurun waktu 20 tahun mendatang, akan terwujudnya SDM yang memiliki kapasitas, kapabilitas, kompetensi dan reputasi; 3. Suksesnya program wajib belajar hingga ke perguruan tinggi yang didukung dengan mutu proses dan mutu hasil pendidikan akan semakin tinggi; 4. Meningkatnya pembangunan unit pelayanan kesehatan masyarakat hingga ke desa-desa yang ditunjang dengan perbaikan mutu layanan kesehatan akan berdampak terhadap meiningkatnya derajat kesehatan masyarakat; 5. Dalam kurun waktu 20 tahun mendatang, IPM Kabupaten Sumbawa akan mengalami peningkatan, selaras dengan pertumbuhan dan pemerataan
III | 22
ekonomi yang makin baik, derajat kesehatan serta derajat pendidikan yang semakin tinggi;
3.7.5. Analisis Prediksi Kondisi Pendidikan dan Kesehatan 1. Dalam dua puluh tahun ke depan akan terwujud peningkatan mutu proses dan mutu hasil pendidikan di Kabupaten Sumbawa; 2. Dalam dua puluh tahun ke depan tingkat pendidikan masyarakat semakin tinggi, tetapi karena persaingan dan tuntutan hidup lebih kompetitif maka pola hubungan akan bergeser dari kekerabatan menjadi bernuansa ekonomi; 3. Dalam dua puluh tahun ke depan kehidupan beragama makin baik 4. Makin tingginya populasi penduduk, maka tak dapat dihindari akan munculnya kepadatan pada kawasan-kawasan tertentu, sehingga akan tetap ada kawasan permukiman yang kumuh;
III | 23
BAB IV VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH
4.1. VISI PEMBANGUNAN 2005 - 2025 Rumusan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Sumbawa didasarkan dengan mempertimbangkan kondisi, analisis dan prediksi faktor strategis yang dimiliki daerah dari aspek geomorfologi, lingkungan hidup, demografi, ekonomi, sumberdaya alam, sosial budaya, politik, prasarana dan sarana serta pemerintahan. Visi Kabupaten Sumbawa juga merupakan kristalisasi dari nilai-nilai luhur yang menggambarkan makna sekaligus sebagai tujuan hidup masyarakat Sumbawa baik secara individual maupun secara komunal. Disamping itu, karena pembangunan Kabupaten Sumbawa adalah bagian dari pembangunan nasional, maka perumusan Visi Kabupaten Sumbawa juga mempedomani Visi Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Visi Nasional. Atas pertimbangan itu, rumusan Visi Kabupaten Sumbawa Tahun 2005-2025 adalah : “Terwujudnya Kabupaten Sumbawa Sebagai Daerah Agribisnis Berdaya Saing menuju Masyarakat Sejahtera” Daerah agribisnis berdaya saing merupakan kata kunci visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Sumbawa. Daerah Agribisnis adalah daerah yang kegiatan utama masyarakat berbasis pada bisnis sumberdaya pertanian (dalam arti luas) meliputi kegiatan budidaya, pascapanen, proses pengolahan dan pemasaran. Daerah agribisnis yang dituju oleh Kabupaten Sumbawa merupakan proses transformasi kehidupan masyarakat dari proses produksi untuk pemenuhan kebutuhan sendiri (subsisten) kearah peningkatan produksi dan nilai tambah yang berorientasi pasar (market oriented). Produk agribisnis dapat berasal dari tumbuhan, hewan maupun organisme lainnya dan seiring dengan perkembangan teknologi, produk agribisnis berkaitan erat dengan farmasi, teknologi bahan, dan penyediaan energi. Aktivitas agribisnis meliputi seluruh rangkaian proses pengolahan dari hulu hingga hilir dalam pemanfaatan sumberdaya pertanian,
IV| 1
jadi meliputi pengolahan di sektor primer (bahan baku), sekunder (setengah jadi) dan tersier (barang jadi). Bidang usaha agribisnis meliputi pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan dan kelautan. Berdasarkan kondisi kekinian, perekonomian Kabupaten Sumbawa bertumpu pada aktivitas agribisnis di sektor primer. Pembangunan jangka panjang bertujuan mempercepat proses transformasi ke sektor sekunder dan tersier yang lebih banyak memberikan penciptaan nilai tambah sehingga mempercepat terwujudnya masyarakat yang dicita-citakan, yaitu masyarakat yang beriman, rukun, maju dan sejahtera. Konsepsi Daya saing mencakup aspek yang lebih luas dari sekedar produktivitas atau efisiensi pada level mikro perusahaan atau individu, namun mencakup aspek yang lebih luas. Sebagaimana dipahami bahwa pelaku ekonomi daerah mencakup unsur pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang kesemuanya berpadu dalam suatu sistem ekonomi daerah yang sinergis. Kata kunci daya saing adalah kompetisi, yaitu kondisi persaingan dengan para kompetitor dalam suatu sistem perekonomian yang terbuka. Tujuan akhir dari kondisi yang berdaya saing adalah meningkatnya taraf kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan tinjauan berbagai literatur mengenai daya saing disimpulkan bahwa daya saing dalam konteks perekonomian daerah
adalah
kemampuan
perekonomian
daerah
dalam
mencapai
pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional (PPSK BI, 2002). Konsepsi kesejahteraan dalam masyarakat Sumbawa memiliki tiga dimensi, yakni dimensi kesejahteraan spritual (senap semu), kesejahteraan sosial (riam remo) dan kesejahteraan ekonomis (nyaman nyawe mura era). Dimensi kesejahteraan tersebut sejalan dengan visi masyarakat yang hendak dituju baik dalam lingkup Provinsi Nusa Tenggara Barat maupun Nasional. Secara lebih lengkap masyarakat sejahtera dalam konsepsi “Senap Semu, Riam Remo, Nyaman Nyawe Mura Era” sebagai berikut. Senap semu merupakan dimensi kesejahteraan spritual yaitu situasi kehidupan masyarakat sejahtera secara spritual, masyarakat yang diliputi oleh suasana kedamaian dan ketentraman sebagai berkah Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa atas ketaqwaan hamba-Nya dalam menjalankan perintah agama. IV| 2
Masyarakat yang “Senap Semu” merupakan masyarakat yang memiliki kesalehan sosial (tauhid sosial) yang tinggi sebagai implikasi perwujudan dari keimanan yang kuat seorang hamba kepada Sang Khalik (tauhid individu). Kesejahteraan spritual tersebut juga didukung oleh kesehatan jasmani dan ruhani. Kondisi tersebut dapat terwujud dari keberhasilan pembangunan dibidang agama, pendidikan dan kesehatan sehingga membentuk anggota masyarakat yang sehat secara lahiriah dan batiniah. Karena menyangkut sikap mental, maka kesejahteraan spritual pada dasarnya adalah masalah kesejahteraan ruhaniah dalam arti seluas-luasnya yang berhubungan timbal balik dengan aspek kehidupan lainnya seperti aspek ekonomi, politik, sosial dan budaya. Tingkat kesejahteraan daerah juga diukur berdasarkan berbagai indikator sosial yang pada umumnya berkaitan dengan kualitas sumber daya manusianya. Suatu daerah dikatakan makin maju apabila makin tinggi tingkat pendidikan penduduknya, yang tercermin
dari semakin tingginya rata-rata
tingkat pendidikan penduduk, tingkat partisipasi pendidikan dan jumlah tenaga ahli serta profesional yang dihasilkan oleh sistem pendidikan,
laju
pertumbuhan penduduk yang lebih kecil; angka harapan hidup yang lebih tinggi; dan kualitas pelayanan sosial yang lebih baik. Secara keseluruhan kualitas SDM yang makin baik tercermin dari produktivitas yang makin tinggi. Kesejahteraan suatu daerah tidak hanya dicerminkan dari perkembangan ekonomi semata, tetapi mencakup aspek yang lebih luas. Kesejahteraan juga tercermin dalam keseluruhan aspek kehidupan, dalam kelembagaan, pranatapranata, dan nilai-nilai yang mendasari kehidupan politik, sosial dan spritualreligius.
Secara
lebih
mendasar
lagi,
kesejahteraan
sesungguhnya
mencerminkan sikap individu, daerah atau bangsa mengenai dirinya, masyarakatnya,
serta
semangatnya
dalam menghadapi peluang dan
tantangan yang melingkupinya. Riam remo merupakan dimensi kesejahteraan sosial yaitu gambaran suasana masyarakat yang penuh dengan kedamaian, persahabatan dan rasa kekeluargaan dalam menjalankan kehidupannya sebagai warga negara. Masyarakat yang “Riam Remo” merupakan implikasi dari masyarakat yang IV| 3
memiliki kesadaran yang tinggi akan hak dan kewajibannya sehingga berangkat dari kesadaran ini terbentuk keteraturan tatanan sosial. Keteraturan ini sebagai buah dari keberhasilan pembangunan dibidang hukum, politik, sosial dan budaya. Selain indikator sosial ekonomi, daerah yang maju juga ditandai dengan
sistem dan kelembagaan politik, termasuk hukum yang
mantap. Lembaga politik dan kemasyarakatan telah berfungsi berdasarkan aturan. Daerah yang maju juga ditandai oleh peran serta rakyat secara nyata dan efektif dalam segala aspek kehidupan, baik ekonomi, hukum, sosial, politik, maupun keamanan dan ketertiban. Dalam aspek politik, daerah yang maju pada umumnya adalah yang warganya
terjamin
hak-haknya,
telah memiliki budaya demokrasi,
yang
ketenteraman dalam kehidupannya.
terjamin
rasa
keamanan
dan
Kesejahteraan juga mencerminkan
kondisi kemandirian dalam hubungan saling ketergantungan dalam kehidupan bermasyarakat, baik masyarakat daerah, regional dan nasional maupun dalam hubungannya dengan masyarakat internasional. Terlebih lagi dalam era globalisasi dan perdagangan bebas ketergantungan antar daerah, antar bangsa semakin kuat. Kemandirian dengan demikian adalah paham yang proaktif dan bukan reaktif atau defensif. Kemandirian merupakan konsep yang dinamis
karena
mengenali
bahwa
kehidupan
dan
kondisi
saling
ketergantungan senantiasa berubah, baik konstelasinya, perimbangannya, maupun nilai-nilai yang mendasari dan mempengaruhinya. Dengan demikian “masyarakat yang Riam Remo” merupakan wujud dari masyarakat yang rukun. Nyaman
nyawe
mura
era
merupakan
dimensi
kesejahteraan
ekonomis merupakan gambaran kondisi masyarakat yang berkecukupan. Berkecukupan
mengandung
pengertian
bahwa
ketersediaan
dan
pemenuhaan kebutuhan sandang, pangan dan papan telah tersedia dan terdistribusi secara cukup. Artinya masyarakat “Nyaman Nyawe mura era” merupakan masyarakat wujud masyarakat yang maju dan sejahtera sebagai implikasi keberhasilan pembangunan dibidang ekonomi dengan tingkat perrtumbuhan
yang
tinggi
dan
terdistribusi
secara
merata.
Tingkat
kesejahteraan suatu daerah dapat dinilai berdasarkan berbagai indikator. IV| 4
Ditinjau secara material-ekonomis, kemajuan dan kemakmuran suatu daerah tercermin dari tingkat pendapatan dan distribusinya. Tingginya tingkat pendapatan rata-rata yang diiringi dengan distribusi yang merata pada suatu daerah, maka dapat dikatakan daerah tersebut makmur, dan dengan demikian dikatagorikan sebagai daerah yang maju dan sejahtera. Daerah yang maju juga pada umumnya adalah daerah yang tingkat konstribusi sektor industri dan sektor jasanya telah berkembang. Peran sektor industri manufaktur sebagai penggerak utama laju pertumbuhan makin meningkat, baik dilihat dari segi sumbangannya dalam penciptaan Produk Domestik Regional Bruto maupun dalam penyerapan tenaga kerja. Selain itu dalam proses produksi berkembang keterpaduan antar sektor, terutama sektor industri, sektor pertanian, dan sektor jasa-jasa; serta pemanfaatan sumber alam secara rasional, efisien, dan berwawasan lingkungan. Lembaga dan pranata ekonominya telah tersusun dan tertata, dan berfungsi dengan baik, sehingga mendukung perekonomian yang efisien dengan produktivitas yang tinggi. Daerah yang maju umumnya adalah daerah yang perekonomiannya stabil. Gejolak yang bersifat lokal dan regional maupun nasional dapat diredam oleh ketahanan ekonominya. Daerah yang sejahtera adalah daerah yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan daerah lain yang telah maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Oleh karena itu, untuk membangun kemandirian, mutlak harus dibangun kemajuan ekonomi. Kemampuan untuk berdaya saing menjadi kunci untuk mencapai kemajuan sekaligus kemandirian. Daya saing suatu daerah tercermin antara lain dari SDM yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan
kebutuhan
dan
kemajuan
pembangunannya;
pembiayaan
pembangunan bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), yang berarti sumber pembiayaan pembangunan daerah tidak semata-mata tergantung dari pembiayaan yang bersumber dari pemerintah pusat, dan kemampuan memenuhi sendiri kebutuhan pokok daerahnya. Apabila karena SDA tidak lagi memungkinkan, kelemahan itu diimbangi dengan keunggulan lain, sehingga tidak membuat ketergantungan dan kerawanan; dan daya tahan tinggi terhadap perkembangan dan gejolak ekonomi nasioanl maupun ekonomi
IV| 5
global. Pembangunan Kabupaten Sumbawa bukan hanya untuk mencapai kesejahteraan untuk kemajuan dan kemandirian, tetapi juga mewujudkan sekaligus
untuk
keadilan. Sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan
objek
pembangunan,
rakyat
mempunyai
hak
baik
dalam
melaksanakan maupun dalam menikmati hasil pembangunan. Pembangunan haruslah dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oleh karena itu,
masalah
keadilan
merupakan
ciri
yang
menonjol
pula
dalam
pembangunan Kabupaten Sumbawa. Keadilan ini harus tercermin pada semua aspek kehidupan. Semua rakyat mempunyai kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf hidupnya dan memperoleh lapangan pekerjaan, mendapatkan pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan, mengemukakan pendapat dan melaksanakan hak politiknya, serta perlindungan dan persamaan di depan hukum, tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun baik antarindividu, gender, dan wilayah. Kesejahteraan juga terkait dengan terwujudnya kesalehan individu dan sosial dalam kehidupan masyarakat Tana Samawa. Dengan demikian masyarakat “Nyaman Nyawe mura era” merupakan masyarakat yang maju dan sejahtera. Masyarakat yang sejahtera sebagai wujud masyarakat yang dicitacitakan melalui proses pembangunan yang diselenggarakan dalam kurun waktu 2005 hingga 2025 didorong melalui melalui pengerahan segala sumberdaya pembangunan yang dimiliki masyarakat Tana Samawa sesuai dengan kekuatan dan kelemahan faktor internal serta peluang dan ancaman faktor eksternal yang melingkupinya. Oleh karena itu pilihan perencanaan pembangunan
hingga
tahun
2025
diarahkan
dan
bahkan
wajib
difokuskan pada terbentuknya Kabupaten Sumbawa dengan core competency sebagai daerah agribisnis yang memiliki daya saing di tingkat regional, nasional dan bahkan internasional.
IV| 6
3.2. MISI PEMBANGUNAN 2005 - 2025 Dalam mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan Daerah sebagai berikut:
1. Mewujudkan berkesadaran
masyarakat hukum
beriman,
melalui
berbudaya,
pembinaan
rukun
kehidupan
dan
beragama
diharapkan terbentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
memelihara
kerukunan
internal
dan
antarumat
beragama;
menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan melaksanakan interaksi antarbudaya; mematuhi aturan hukum dengan mengembangkan sistem penjagaan keamanan berbasis pertisipasi masyarakat serta menjalin koordinasi dan kerjasama yang sinergis dengan aparat keamanan agar mampu melindungi dan mengayomi masyarakat, mencegah tindak kejahatan, dan menuntaskan tindak kriminalitas; membangun kapabilitas Perlindungan Masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja serta dengan menggalang
partisipasi
masyarakat
melalui
sistem
keamamanan
swakarsa. Upaya ini sebagai dasar kuatnya modal sosial pembangunan daerah dalam rangka rangka memantapkan landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan bangsa.
2. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan melalui pemerataan dan peningkatan hasil dan manfaat pembangunan dari segi pembangunan
kewilayahan
dan
kawasan,
ketersediaan
pangan,
perumahan dan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan bagi kelompok masyarakat miskin, dan keadilan gender.
3. Mewujudkan daerah yang berdaya saing melalui pembangunan sumber daya manusia berkualitas; meningkatnya profesionalisme aparatur untuk mewujudkan penyelengaraan pemerintahan lokal yang baik dan bersih (good and clean local governance), pengelolaan keuangan daerah yang efisien, akuntabel dan transparan; memperkuat perekonomian domestik berbasis keunggulan komparatif dan kompetitif yang didukung oleh
IV| 7
jaringan infrastruktur perhubungan, pasokan tenaga listik sehingga mendukung terwujudnya daerah agribisnis unggulan.
4. Mewujudkan daerah yang asri dan lestari dengan memperbaiki pengelolaan
pelaksanaan
pembangunan
yang
dapat
menjaga
keseimbangan antara pemanfaatan dan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung dan kenyamanan dalam kehidupan di masa kini dan masa yang akan datang, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial dan ekonomi, dan upaya konservasi; pemanfaatan ekonomi SDA dan lingkungan yang berkesinambungan; pengelolaan SDA dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan, memberikan keindahan dan kenyamanan hidup. 5. Mewujudkan masyarakat yang maju dan sejahtera melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat secara berkualitas mencakup kebutuhan pangan, sandang, papan, lapangan kerja, kependudukan, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.
IV| 8
BAB V ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
Arah kebijakan memuat tentang sasaran pokok pembangunan, arah pembangunan, tahapan dan agenda prioritas pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2005-2025.
5.1. SASARAN POKOK Ukuran tercapainya Visi 2005-2025 Kabupaten Sumbawa didasarkan pencapaian sasaran pokok pembangunan sebagai berikut:
5.1.1.
Mewujudkan
masyarakat
beriman,
berbudaya,
rukun
dan
berkesadaran hukum : 1. Meningkatnya ketaatan masyarakat dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangan agama sehingga terbentuk karakter masyarakat yang tangguh, kompetitif, dan bermoral tinggi sebagai watak dan perilaku manusia yang beriman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Makin tumbuh dan berkembangnya apresiasi dan peranan nilai-nilai luhur Tau Samawa dan terjalinnya interaksi antarbudaya dalam menunjang pembangunan daerah. 3. Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum yang ditandai dengan semakin menurunya kasus pelanggaran hukum dan terciptanya ketentraman dan kerukunan dalam masyarakat sehingga terwujud perikehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tertib, dan harmonis.
5.1.2. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan : 1. Tingkat pembangunan yang makin merata diwujudkan dengan semakin berkurangnya kesenjangan pembangunan antarwilayah.
V|1
2. Terwujudnya pembangunan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sesuai dengan kebutuhan kehidupan masyarakatnya secara lebih baik, berkelanjutan, serta mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat. 3. Terwujudnya pengentasan kemiskinan melalui program pemberdayaan masyarakat dan kemudahan akses pelayanan dasar sehingga dapat mengurangi kemiskinan (absolut) dibawah 5 persen. 4. Terwujudnya pembangunan yang berwawasan gender yang terlihat dari
semakin
meningkatnya
keterlibatan
perempuan
dalam
pembangunan.
5.1.3. Mewujudkan daerah yang berdaya saing : 1. Terwujudnya daerah agrobisnis unggulan sebagai basis pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan ditandai oleh ratarata pertumbuhan ekonomi riil diatas 5 persen per tahun. 2. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) dan indeks pembangunan gender (IPG), meningkatnya jumlah wirausahawan baru, meningkatnya penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna melalui fasilitasi penelitian, pengembangan dan penerapan menuju inovasi berkelanjutan serta tercapainya penduduk tumbuh seimbang. 3. Meningkatnya profesionalisme aparatur daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan lokal yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab, serta profesional yang mampu mendukung pembangunan nasional. 4. Meningkatnya pengelolaan sumberdaya keuangan daerah yang efisen, akuntabel dan transparan ditandai oleh semakin meningkatnya sumber-sumber penerimaan daerah yang diimbangi dengan efisiensi dan
efektivitas
belanja
daerah
dan
optimalisasi
pembiayaan
pembangunan daerah.
V|2
5. Terbangunnya jaringan infrastruktur perhubungan dan komunikasi sehingga
mampu
mengintegrasikan
pembangunan
pusat-pusat
pertumbuhan, sentra produksi dan pasar. 6. Terpenuhinya pasokan energi dan kelistrikan di seluruh wilayah sehingga mampu mendukung aktivitas ekonomi dan kehidupan masyarakat.
5.1.4. Mewujudkan Kabupaten Sumbawa yang asri dan lestari : 1. Meningkatnya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam dengan
memperhatikan
karakteristiknya
dan
pelestarian
fungsi
lingkungan hidup yang dicerminkan oleh tetap terjaganya fungsi, daya dukung, dan kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari. 2. Terpeliharanya kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya hayati (biodiversity) untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing bangsa, serta modal pembangunan daerah. 3. Terkendalikannya pencemaran, kerusakan lingkungan dan potensi bencana alam yang ditandai dengan adanya instrumen mitigasi bencana alam. 4. Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan bersama.
5.1.5. Mewujudkan masyarakat yang maju dan sejahtera : 1. Terwujudnya ketahanan pangan yang ditandai terpenuhi kecukupan pangan terutama beras bagi penduduk dari hasil produksi sendiri (swasembada beras) yang diikuti dengan meningkatnya kesejahteraan petani. Disamping itu ketahanan pangan juga diikuti oleh peningkatan kualitas gizi dan kuantitas untuk menjamin pangan yang berkualitas terjangkau hingga ditingkat rumah tangga. 2. Terpenuhinya kebutuhan sandang yang murah, hunian sehat dan lingkungan permukiman yang layak bagi seluruh masyarakat. V|3
3. Tersedianya lapangan kerja yang semakin luas melalui pembinaan sektor
formal
dan
informal,
hubungan
industrial,
peningkatan
keterampilan dan produktivitas pekerja sehingga dapat menekan angka pengangguran terbuka dibawah 4 persen. 4. Terwujudnya keluarga berkualitas melalui program kependudukan dan pembinaan keluarga yang terencana. 5. Meningkatnya kualitas pendidikan penduduk, yang dicirikan dengan terbebasnya penduduk dari buta aksara, berhasilnya wajib belajar 12 tahun yang ditandai dengan rata-rata lama sekolah penduduk menjadi 12 tahun, dan ketrampilan lulusan yang sesuai dengan permintaan pasar kerja. 6. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat yang dicirikan dengan menurunnya angka kematian bayi, meningkatnya usia harapan hidup, menurunnya angka kematian ibu melahirkan, dan menurunnya prevalensi gizi kurang pada anak balita. 7. Meningkatnya
upaya-upaya
perlindungan
dan
peningkatan
kesejahteraan sosial.
5.2. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN Dalam rangka mencapai sasaran pokok pembangunan daerah, maka arah kebijakan yang ditempuh pemerintah daerah sebagai berikut :
5.2.1.
Mewujudkan
masyarakat
beriman,
berbudaya,
rukun
dan
berkesadaran hukum. 1. Pembangunan Sosial Keagamaan diarahkan untuk: a. Memantapkan fungsi dan peranan agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan, membina ahlak mulia, memupuk etos kerja, menghargai prestasi, dan menjadi kekuatan pendorong dalam mencapai kemajuan dan pembangunan. b. Meningkatkan fungsi dan peran lembaga dalam mewadahi dan menumbuhkembangkan aktivitas keagamaan yang mengarah pada peningkatan amal ibadah. V|4
c. Meningkatkan peranan alim ulama dan tokoh agama dalam pembinaan kehidupan mayarakat sebagai teladan penerapan akhlak yang mulia.
2. Pembangunan budaya diarahkan untuk: a. Mengaktualisasikan nilai-nilai luhur Tau Samawa sebagai modal sosial dalam pembangunan daerah sehingga berkembang sistem sosial yang berakar dan unik, seperti ila’ / malu, to’ / tahu, balongbakalako / baik-bermanfaat, kemeri-kamore / riang-gembira, saling satingi / saling menghargai dan mendukung, basiru, serta sikap egaliter dan sportif yang menjadi ciri khas dalam kultur masyarakat Tana Samawa. Nilai-nilai luhur tersebut dikembangkan melalui proses transformasi, revitalisasi, dan reaktualisasi sehingga menciptakan mentalitas manusia yang unggul. b. Mengembangkan berbagai wujud ekpresi seni dan budaya yang mendorong
berkembangnya
peningkatan
derajat
budaya
penghidupan
kreatif dan
dalam
rangka
pengembangan
kepariwisataan daerah. c. Mengembangkan budaya iptek melalui pengembangan budaya membaca dan menulis, masyarakat pembelajar, cerdas, kritis, dan kreatif, pengembangan karya teknologi tepat guna dalam rangka pengembangan tradisi iptek dan budaya produktif. d. Terwujudnya budaya politik yang santun dan bermartabat sebagai dasar pembentukan karakter kepemimpinan politik daerah.
3. Pembangunan kerukunan masyarakat diarahkan untuk: a. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam rangka mewujudkan terjaminnya tegaknya
keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan hukum,
serta
terselenggaranya
perlindungan,
pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. b. Memantapkan kepolisian
keamanan
masyarakat,
masyarakat yaitu
melalui
masyarakat
mekanisme yang
turut V|5
bertanggungjawab dan berperan aktif dalam penciptaan keamanan dan ketertiban dalam bentuk kerjasama dan kemitraan dengan polisi dalam menjaga keamanan dan ketertiban. c. Meningkatkan
kualitas
kelembagaan
pamswakarsa
melalui
penataan
dan
profesionalisme
organisasi
dan
fungsi
pamswakarsa, termasuk penyempurnaan seleksi, pendidikan dan latihan.
4. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat diarahkan untuk: a. Meningkatkan kesadaran dan penghayatan masyarakat terhadap hak dan kewajibannya sebagai warga negara serta bentuk-bentuk perilaku merasa memiliki daerahnya dan taat hukum. b. Meningkatkan akses masyarakat terhadap segala informasi yang dibutuhkan,
pelibatan
dalam
berbagai
proses
pengambilan
keputusan pembangunan daerah. c. Meningkatkan pelayanan dan bantuan hukum kepada masyarakat dengan biaya yang terjangkau, proses yang tidak berbelit dan penetapan putusan yang mencerminkan rasa keadilan masyarakat. d. Pembangunan
hukum
dilaksanakan
melalui
penyempurnaan
mekanisme, materi dan kelengkapan produk hukum daerah yang ditunjang oleh profesionalitas aparat penegak hukum, sarana dan prasaran hukum sehingga tercipta kepastian hukum, penegakan hukum, kesadaran hukum serta pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban, dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang makin tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan pembangunan daerah akan makin lancar.
V|6
5.2.2. Mewujudkan masyarakat yang maju dan sejahtera 1. Pembangunan ketahan pangan diarahkan untuk: a. Menjaga ketahanan dan swasembada pangan daerah khususnya swasembada beras dengan mengembangkan kemampuan produksi dan produktivitas. b. Memperkuat kelembagaan ketahanan pangan daerah yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan di tingkat rumah tangga secara kualitas dan kualitas gizi terjaga, aman, dan terjangkau. c. Mengembangkan sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keanekaragaman hayati yang dimiliki masyarakat.
2. Pembangunan sandang dan perumahan diarahkan untuk: a. Menjamin ketersediaan sandang sesuai kebutuhan masyarakat seiring dengan itu dilakukan pengembangan hasil tenun tradisional sebagai penguat jati diri masyarakat Tana Samawa. b. Memfasilitasi
pembangunan
perumahan
yang
berkelanjutan,
memadai, layak dan terjangkau oleh daya beli masyarakat serta didukung oleh prasarana dan sarana permukiman yang mencukupi dan berkualitas. c. Mendorong tumbuh dan berkembangnya inisiatif untuk terwujudnya lingkungan perumahan yang sehat.
3. Pembangunan lapangan kerja diarahkan untuk: a. Mendorong terciptanya lapangan kerja sebanyak mungkin baik disektor formal dan informal melalui penciptaan iklim berusaha yang kondusif. b. Meningkatkan
hubungan
industrial
yang
harmonis
melalui
pembinaan dan perlindungan sehingga dapat menekan terjadinya kasus perselisihan kerja. c. Meningkatkan keterampilan dan produktivitas pekerja agar dapat memiliki daya saing dan menghasilkan nilai tambah yang tinggi.
V|7
4. Pembangunan keluarga dan kependudukan diarahkan untuk: a. Mewujudkan keluarga berkualitas yang semakin banyak jumlahnya. b. Mengendalikan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk menuju pertumbuhan penduduk yang seimbang. c. Memperbaiki persebaran penduduk yang lebih merata sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. d. Membangun sistem administrasi kependudukan sebagai instrumen perlindungan
sosial
penduduk
dan
mendukung
keperluan
perencanaan pembangunan daerah.
5. Pembangunan pelayanan pendidikan diarahkan untuk: a. Memantapkan bebas buta aksara sehingga meningkatkan derajat melek huruf masyarakat. b. Meningkatkan kualitas dan mutu wajib belajar 12 tahun yang didukung ketersediaan saran, prasaran, dan tenaga kependidikan yang memadai. c. Mewujudkan pendidikan dasar gratis sehingga dapat diakses oleh anak-anak dari keluarga miskin. d. Memfasilitasi
terjadinya
link
and
match
pendidikan
dengan
kebutuhan pasar kerja.
6. Pembangunan pelayanan kesehatan diarahkan untuk: a. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sehingga menurunkan angka kematian bayi dan ibu melahirkan dibawah rata-rata nasional, meningkatnya usia harapan hidup diatas rata-rata provinsi, dan menekan prevalensi gizi kurang balita hingga mendekati nol persen. b. Meningkatkan upaya promosi perilaku hidup bersih dan sehat. c. Meningkatkan kesehatan
ketersediaan
yang
sebanding
sarana, dengan
prasarana
dan
kebutuhan
tenaga
pelayanan
kesehatan masyarakat.
V|8
7. Pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan untuk: a. Meningkatkan jangkauan pelayanan sosial secara berkualitas bagi masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) b. Meningkatkan sarana, prasarana dan sumberdaya manusia untuk menunjang terselenggaranya pelayanan sosial yang memadai. c. Meningkatkan terbebas
dari
perlindungan tindak
anak
kekerasan,
dan
perempuan
pelecehan,
sehingga
ekploitasi
dan
trafficking. d. Mengembangkan
sistem
perlindungan
dan
jaminan
sosial
masyarakat untuk memastikan pemenuhan kebutuhan pelayanan sosial dasar terutama bagi penduduk miskin.
5.2.3. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan 1. Pembangunan wilayah diarahkan untuk: a. Mempercepat pembangunan dan pertumbuhan kawasan prioritas yang bertujuan mempercepat pembangunan daerah sekaligus mengurangi kesejangan pembangunan antarwilayah. b. Mengembangkan
kerjasama
antardaerah
dalam
rangka
menghilangkan kesenjangan daerah perbatasan, terlaksananya pelayanan publik dan meningkatan nilai perdagangan antardaerah. c. Mengembangkan wilaya desa tertinggal dan terpencil melalui pembangunan prasarana dasar, pemberdayaan masyarakat dan penyediaan pelayanan publik. d. Mengoptimalkan pemanfaatan ruang agar sesuai peruntukannya sebagaimana diatur dalam peraturan Rencana Tata Ruang dan Wilayah sebagai landasan kebijakan spasial bagi pembangunan daerah. e. Memfasilitasi peningkatan pelayanan pertanahan secara murah dan berkepastian hukum. 2. Pembangunan Kota dan Desa diarahkan untuk :
V|9
a. Mempercepat terbentuknya kota-kota kecil dan menengah sebagai drive moving dan pusat jasa. b. Meningkatkan kemampuan desa sebagai basis produksi sektor pertanian (dalam artian luas). melalui pengembangan agropolitan, peningkatan kapasitas SDM, pengembangan jaringan infrastruktur penunjang, peningkatan akses informasi dan pemasaran, lembaga keuangan, kesempatan kerja dan teknologi, dan pengembangan social capital dan human capital. c. Meningkatkan keterkaitan kegiatan ekonomi kota dengan desa.
3. Penanggulangan kemiskinan diarahkan untuk: a. Mewujudkan
pemenuhan
hak-hak
dasar
masyarakat
miskin
terutama ketersediaan pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan. b. Memantapkan
program
pemberdayaan
masyarakat
sehingga
membangkitkan kemampuan diri masyarakat miskin untuk terbebas dari belenggu kemiskinan.
4. Pembangunan gender diarahkan untuk : a. Memastikan terbukanya kesempatan yang sama bagi perempuan untuk terlibat aktif dalam pembangunan. b. Meningkatkan keberpihakan pemerintah dan masyarakat bagi peningkatan kemampuan perempuan. c. Meningkatkan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.
V | 10
5.2.4. Mewujudkan daerah yang berdaya-saing 1. Pembangunan sumberdaya manusia (SDM) diarahkan untuk: a. Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sehingga berada pada posisi tertinggi di tingkat provinsi. b. Meningkatkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) d. Memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya pusat-pusat pendidikan tinggi, penelitian dan penemu teknologi tepat guna dari masyarakat Sumbawa. e. Meningkatan kualitas dan peran serta pemuda dalam berbagai bidang pembangunan. f. Meningkatkan budaya olah raga dan prestasi olah raga di kalangan masyarakat. g. Memantapkan pengendalian penduduk sehingga tercapai penduduk tumbuh seimbang.
2. Pembangunan ekonomi daerah diarahkan untuk: a. Memperkuat keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan sebagai basis pembangunan agrobisnis. b. Memfasilitasi pengolahan,
terbangunnya distribusi,
dan
keterkaitan perdagangan
sistem pada
produksi, pusat-pusat
pertumbuhan ekonomi sehingga memperkuat basis pertumbuhan industri pengolahan yang didukung oleh pertumbuhan sektor bangunan, pengangkutan dan komunikasi. c. Mengembangkan koperasi,
usaha
kelembagaan
ekonomi
mikro,
dan
kecel
kerakyatan
mengah
berupa
(KUMKM)
dan
memantapkan iklim investasi sehingga mendorong tingginya pertumbuhan sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor keuangan, persewaan dan jasa-jasa lainnya. d. Mendorong terjadinya multiplayer effect sektor pertambangan sehingga
dapat
menjadi mesin
pertumbuhan
kawasan
dan
multisektor. V | 11
3. Pembangunan profesionalisme aparatur diarahkan untuk: a. Meningkatkan kemampuan aparatur dalam menjalankan fungsi public services
melalui pelaksanaan pendidikan struktural,
fungsional dan pelatihan teknikal lainnya. b. Meningkatkan kapasitas kelembagaan
aparatur pemerintahan
daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai dengan prinsip-pinsip tata pemerintahan yang baik (good local governance). c. Meningkatkan
budaya
kerja,
etika
birokrasi
dan
mencegah
terjadinya penyelewenangan jabatan serta terjadinya tindak pidana korupsi
sehingga
terwujud
pemerintah
yang
bersih
(clean
goverment) d. Meningkatkan dukungan sarana prasarana pelayanan publik.
4. Pengelolaan sumberdaya keuangan daerah diarahkan untuk : a. Meningkatkan pengelolaan sumber-sumber penerimaan daerah melalui penyempurnaan regulasi, pemetaan potensi, peningkatan realisasi dan penyempurnaan penatausahaan sehingga terwujud pengelolaan pendapatan daerah yang prefesional, akuntabel dan transparan. b. Memantapkan alokasi belanja daerah secara efisien dan efektif yang diprioritaskan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, terlaksananya pelayanan publik secara optimal, mendorong
pertumbuhan
ekonomi
daerah
dan
instrumen
pemerataan. c. Meningkatkan kemampuan penerimaan pembiayaan daerah melalui penggalian sumber-sumber pembiayaan dalam dan luar negeri. d. Memantapkan pengeluaran pembiayaan daerah yang diprioritaskan untuk menjaga keseimbangan kemampuan fiskal pemerintah daerah.
V | 12
5. Pembangunan perhubungan dan komunikasi diarahkan untuk: a.
Menciptakan kondisi agar pergerakan orang, barang dan jasa berjalan aman dan lancar yang didukung oleh tersedianya sarana dan prasarana perhubungan yang memadai.
b.
Menciptakan jaringan pelayanan secara inter dan antarmoda angkutan.
c.
Memfasilitasi peranan swasta dalam pembangunan sarana dan prasarana komunikasi sehingga akses komunikasi terbuka untuk semua wilayah potensial.
6. Pembangunan energi dan kelistrikan diarahkan untuk: a.
Memantapkan ketersediaan pasokan bahan bakar minyak (BBM) sehingga tidak terjadi kelangkaan yang menggangu aktivitas masyarakat.
b.
Mengembangkan kawasan sumber penghasil biofuel.
c.
Memfasilitasi
pemenuhan
kebutuhan
tenaga
listrik
melalui
peningkatan kemampuan pasokan listrik PLN dan penyediaan listrik bagi daerah-daerah tidak terjangkau layanan PLN.
5.2.5. Mewujudkan daerah yang asri dan lestari 1. Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam terbarukan (renewable resources) diarahkan untuk : a. Meningkatkan pemanfaatan secara optimum yang diimbangi dengan upaya peremajaan sehingga tercipta keseimbangan antara ekploitasi dan pelestarian. b. Meningkatkan upaya rehabilitasi dan pemulihan terhadap sumber daya yang berada dalam kondisi kritis sehingga mengembalikan daya dukungnya bagi kehidupan masyarakat. . c. Meningkatkan upaya memantauan dan pengelolaan lingkungan bagi ekosistem-ekosistem kritis seperti wilayah pesisir dan pulaupulau kecil, kawasan hutan, daerah aliran sungai, dan
padang
V | 13
pengembalaan (lar) agar tetap terjaga kelestarian dan kemanfaatan bagi masyarakat. d. Meningkatkan konservasi hutan sebagai penyangga kehidupan disamping
fungsi
sosial
ekonomi
bagi
sumber
kehidupan
masyarakat sekitar hutan. e. Meningkatkan upaya konservasi mata air, air tanah dan daerah tangkapan air (catchment area) sehingga tersedia pasokan sumber air bersih dan pencegahan terjadinya bencana banjir dan kekeringan.
2. Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam tidakbarukan (unrenewable resources) diarahkan untuk : a. Menjaga pemanfaatannya agar dilakukan secara hemat dan cermat yang didukung oleh rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang ketat. b. Meningkatkan nilai tambah ekploitasinya baik yang bersifat forward lingkages, backward lingkages dan multiplayer effect yang hasilnya diarahkan
pada
investasi
peningkatan
kualitas
sumberdaya
manusia (SDM) dan pengembangan sumberdaya alam terbarukan. c. Memantapkan upaya reklamasi, rehabilitasi dan konversi pada kawasan bekas tambang.
3.
Pengelolaan
keragaman
sumberdaya
hayati
(biodiversity)
diarahkan untuk: d. Meningkatkan pemanfaatannya sebagai sumber bahan pangan, sandang,
papan,
obat-obatan
dan
bioenergi/biofuel
untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. e. Meningkatkan
upaya
perlindungan
dan
pelestarian
melalui
perangkat regulasi, hak paten dan pengembangan kearifan lokal. f. Memberdayakan institusi sosial dan usaha ekonomi lokal dalam pelestarian dan pengembangan pemanfaatan sumberdaya hayati.
V | 14
4. Pembangunan mitigasi bencana alam diarahkan untuk: a. Mengembangkan sistem deteksi dini, sosialisasi dan diseminasi informasi secara dini terhadapancaman kerawanan bencana alam kepada masyarakat. b. Meningkatkan identifikasi dan pemetaan daerah-daerah rawan bencana agar dapat diantisipasi secara dini sejak sebelum terjadi.
5. Pembangunan kesadaran lingkungan masyarakat diarahkan untuk: g. Mengupayakan
kompensasi
sebanding
dari
jasa
lingkungan
sehingga berkembang tanggung jawab sosial masyarakat dan dunia usaha atas upaya pelestarian lingkungan.. h. Meningkatkan upaya penyadaran, sosialisasi dan pembinaan kepada
masyarakat
khususnya
generasai
muda
mengenai
pelestarian lingkungan hidup. i.
Mengembangkan
aksi-aksi
lokal
untuk
mengantisipasi
dan
mengurangi dampak buruk perubahan iklim global (global climate change) dan pemanasan global (global warming).
5.3. TAHAPAN DAN PRIORITAS Untuk mencapai sasaran pokok sebagaimana dimaksud di atas, pembangunan jangka panjang daerah membutuhkan tahapan dan skala prioritas yang akan menjadi agenda dalam rencana pembangunan jangka menengah
daerah.
Tahapan
dan
skala
prioritas
yang
ditetapkan
mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan, tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Titik tekan skala prioritas dalam setiap tahunnya dapat sama dapat pula berbeda-beda sesuai urgensi permasalahan yang dihadapi namun semua itu harus terarah dan berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka panjang. Setiap sasaran pokok dalam lima misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Sumbawa dapat ditetapkan prioritasnya dalam masing-masing V | 15
tahapan. Prioritas masing-masing misi dapat diperas kembali menjadi prioritas utama. Prioritas utama menggambarkan makna strategis dan urgensi permasalahan. Atas dasar tersebut, tahapan dan skala prioritas utama dapat disusun sebagai berikut.
5.3.1. RPJM Daerah Kabupaten Sumbawa ke-1 (2005-2010) Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian dan sebagai keberkelanjutan masa sebelumnya dan pembangunan yang dilaksanakan saat ini, RPJM ke-1 ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kelembagaan pemda dan pelayanan publik, serta penataan kembali Kabupaten Sumbawa di segala bidang dengan menekankan upaya pemantapan penyelenggaraan pelayanan dasar yang menjadi urusan wajib pemerintahan daerah terutama dibidang infrastruktur pelayanan dasar, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan dan pelayanan umum pemerintahan lainnya. Diimbangi dengan penyiapan pengembangan potensi daerah menuju daerah agribisnis yang berdaya saing terutama dari aspek sumberdaya manusia, produk unggulan dan infrastruktur pendukung. Pada tahap pertama, pembangunan pelayanan dasar diarahkan untuk mendukung penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun serta inisiasi pengembangan pendidikan anak usia dini (PAUD) yang didukung oleh penyediaan sarana prasarana dan tenaga kependidikan yang memadai. Pada tahap pertama juga diprioritaskan pada pencapaian Indonesia Sehat 2010 terutama melalui konsolidasi upaya kesehatan masyarakat, promosi kesehatan dan pemberdayaan kesehatan masyarakat. Upaya pembangunan infrastruktur dasar
wilayah
terutama
jalan,
jembatan,
infrastruktur
pengairan
dan
pengembangan ekonomi lokal sehingga memperlancar aksesibilitas menuju terwujudnya pusat-pusat pertumbuhan baru. Pelayanan umum pemerintahan terutama ditujukan untuk pembangunan ketakwaan, kerukunan sosial dan terlaksananya tata pemerintahan yang baik (good governance). Pembangunan potensi daerah
pada
tahap
ini ditujukan untuk
menyiapkan landasan bagi pembangunan daerah agribisnis yang berdaya saing dengan diprioritas utama pada penyiapan kerangka regulasi dan dokumen V | 16
perencanaan pembangunan daerah agribisnis, peningkatan sumberdaya manusia dibidang budidaya dan pengolahan pasca panen sumberdaya agribisnis. Dalam hal pengembangan produk unggulan agribinis, pada tahap awal ini ditujukan pada ekplorasi, inventarisasi dan identifikasi sumberdaya agribisnis yang dapat diunggulkan serta penyiapan sarana prasarana budidaya dan pasca panen. Dibidang infrastruktur pendukung, pada tahap pertama pembangunan jangka panjang ditujukan pada inisiasi pengembangan kawasankawasan sentra pengembangan agribisnis.
Secara ringkas prioitas utama, indikasi keberhasilan pembangunan jangka panjang tahap pertama disajikan melalui tabel 4.1. berikut ini.
V | 17
Tabel 4.1. Matrik Prioritas Utama dan Indikasi Keberhasilan RPJMD Ke-1 (2006-2010) NO
URAIAN Pendidikan
(1) 1
(2) Program Prioritas Utama
(3) Perencanaan dan inisiasi wajib belajar 9 tahun. Perencanaan dan inisiasi pendidikan anak usia dini (PAUD)
2
Indikasi Keberhasilan Utama
Rata-rata lama sekolah 9 thn Terselenggara nya PAUD di tiap kecamatan
PELAYANAN DASAR (URUSAN WAJIB) Kesehatan Infrastrukutur Dasar (4) (5) Perencanaan dan Perencanaan dan inisiasi upaya inisiasi promosi kesehatan pembangunan masyarakat infrastrukur wilayah pusat Perencanaan dan pusat inisiasi pertumbuhan penyelenggaraan kesehatan berbasis masyarakat Penurunan angka kematian bayi dan ibu melahirkan. Penurunan persentase penyakit menular Kesadaran kesehatan membaik
Lancarnya aksesibilitas pusat-pusat pertumbuhan
Pelayanan Umum Lainnya (6) Perencanaan dan inisiasi pembangunan ketakwaan dan kerukunan masyarakat. Konsolidasi penyelenggaraan tata pemerintahan Tumbuhnya karsa masyarakat dibidang keagamaan. Pemerintahan yg transparan, akuntabel, & partisipasi
PENGEMBANGAN AGRIBISNIS (URUSAN PILIHAN) Sumberdaya Produk Infrastruktur Manusia Unggulan Pendukung (7) (8) (9) Perencanaan dan Perencanaan Perencanaan inisiasi dan inisiasi dan inisiasi pembangunan produk regulasi kemampuan budi agribisnis pembangunan daya dan pasca unggulan kawasan panen agribisnis
Meningkatnya pengetahuan budidaya dan pasca panen Semakin meningkatnya kemampuan aparatur
Terpilihnya produk agribisnis berdaya saing
Tersedianya masterplan pembangunan kawasan agribisnis, Rintisan pembangunan infrastruktur
V | 18
3.4.2. RPJM Daerah Kabupaten Sumbawa ke-2 (2011-2015) Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian dan sebagai keberkelanjutan RPJM ke -1, RPJM ke-2 ditujukkan untuk lebih memantapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan pelayanan dasar terutama
dibidang
pendidikan,
kesehatan,
kesejahteraan
sosial
dan
infrastruktur dasar wilayah serta pembangunan infrastruktur daerah agribisnis. Penyelenggaraan
pelayanan
dasar
diprioritaskan
dalam
rangka
memantapkan suprastruktur pembangunan daerah agribisnis berdaya saing melalui pemantapan pelayanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar wilayah yang semakin memadai dan pelayanan umum lainnya yang semakin baik. Pelayanan pendidikan terutama diprioritaskan pada penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan memulai pengembangan hingga ketingkat 12 tahun. Pelayanan pendidikan tersebut semakin didukung oleh layanan yang semakin berkualitas dengan biaya pendidikan murah sehingga dapat dijangkau oleh keluarga miskin. Demikian juga pelayanan kesehatan yang semakin ditingkatkan melalui ketersediaan sarana dan prasarana yang semakin lengkap serta dukungan tenaga kesehatan yang profesional. Adapun pembangunan infrastruktur dasar terus ditingkatkan dengan fasilitas publik yang semakin lengkap sehingga semakin memperluas aksesibilitas pusat-pusat pertumbuhan wilayah. Untuk melengkapi pelayanan dasar, kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah semakin baik yang didukung oleh semakin berkualitasnya sistem perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yaitu dari segi perencanaa, pelaksanaa, motoring dan evaluasi pembangunan. Adapun pengembangan potensi agribisnis semakin dipertajam melalui pemantapan kemampuan SDM yang handal dalam perencanaan dan pengambangan daerah agribisnis, SDM pengelolaan sektor primer dan sekunder dengan didukung oleh berkembangnya pusat-pusat pendidikan tinggi serta lembaga research and development (R&D) yang berdampak langsung pada peningkatan daya saing produk agribisnis daerah. Bersamaan dengan itu, pemerintah daerah semakin mendorong keterlibatan sektor swasta untuk mengembangkan industri pengolahan yang didukung oleh regulasi, perizinan dan iklim investasi yang kondusif. Pada tahap ini kawasan-kawasan agribisnis V | 19
semakin berkembang pesat atas dukungan infrastruktur pendukung yang semakin lengkap.
Secara ringkas priritas utama dan indikasi keberhasilan pembangunan jangka panjang tahap kedua disajikan melalui tabel 4.2. berikut ini.
V | 20
Tabel 4.2. Matrik Prioritas Utama dan Indikasi Keberhasilan RPJMD Ke-2 (2011-2015) NO
URAIAN Pendidikan
(1) 1
(2) Program Prioritas Utama
(3) Penuntasan wajib belajar 9 tahun. Insiasi wajar 12 tahun Pengembangan pendidikan anak usia dini (PAUD).
2
Indikasi Keberhasilan Utama
lama sekolah mulai diatas 9 thn. Berkembangya kelompok PAUD di tiap kecamatan
PELAYANAN DASAR (URUSAN WAJIB) Kesehatan Infrastrukutur Dasar (4) (5) Pembangunan Pembangunan promosi kesehatan infrastruktur masyarakat wilayah di pusat-pusat Pembangunan pertumbuha kesehatan Pembangunan berbasis masyarakat Pembangunan fasilitas publik pendukung
Angka kematian bayi dan ibu semakin menurun Persentase penenularan penyakit semakin rendah Kesadaran kesehatan semakin meningkat
Mantapnya aksesibilitas pusat-pusat pertumbuhan Mulai lengkapnya fasilitas publik pendukung
Pelayanan Umum Lainnya (6) Pembangunan keimanan, dan kerukunan masyarakat. Pembangunan penyelenggaraan tata pemerintahan
Semakin berkembangnya karsa beragama dan kerukunan sosial Pemerintahan yg Semakin transparan, akuntabel, & terbuka luas Partisipasi publik
PENGEMBANGAN AGRIBISNIS (URUSAN PILIHAN) Sumberdaya Produk Infrastruktur Manusia Unggulan Pendukung (7) (8) (9) Pembangunan Pembanguna Pembangunan budidaya, pasca n produk infrastruktur panen dan agribisnis kawasan mulainya tahap berdaya agribisnis pengolahan saing Pembangunan Inisasi pusat pendidikan kawasan tinggi dan industri penelitian pengolahan
Masyarakat semakin berkembangnya pengetahuan produksi Aparatur semakin profesional Tersedianya SDM terdidik dibidang budidaya dan pasca panen.
Berkembangnya produksi agribisnis berdaya saing Tumbuhnya industri pengolahan
Tersedianya infrastruktur kawasan agribisnis
V | 21
3.4.3. RPJM Daerah Kabupaten Sumbawa ke-3 (2016-2020) Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian dan sebagai keberkelanjutan RPJM ke -2, RPJM ke-3 ditujukkan untuk lebih memantapkan pembangunan daerah secara menyeluruh dengan penekanan pada pengembangan proses produksi di sektor sekunder dan tersier yang didukung oleh basis-basis sektor primer daerah agribisnis yang semakin kokoh. Pada tahap ini mulai berkembangnya kawasan industri dan sektor jasa yang meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian daerah. Pada tahap ketiga ini, diharapkan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat telah memasuki tahap establish. Beban pemerintah berkurang seiring dengan meningkatnya kemampuan ekonomi masyarakat dan semakin berperannya sektor swasta dalam memproduksi barang dan jasa secara murah. Walaupun demikian pelayanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan penyediaan barang publik (public goods) lainnya yang tidak dapat disediakan secara murah melalui mekanisme pasar tetap dilakukan pemerintah. Pada tahap ini terus dilakukan pementapan terhadap program wajib belajar 12 tahun seiring dengan semakin meningkatnya taraf pendidikan, keterampilan serta semakin link and match-nya dunia pendidikan dengan kebutuhan tenaga kerja profesional. Pemerintah daerah dapat memfasilitasi pengembangan pendidikan tinggi dan pusat-pusat R&D yang menunjang visi daerah agribisnis yang berdaya saing. Taraf kesehatan semakin baik disebabkan oleh semakin meningkatnya kesadaran akan hidup sehat dan bersih serta semakin primanya pelayanan kesehatan sehingga semakin meningkatnya angka harapan hidup, semakin menurunnya angka kematian balita, bayi dan ibu melahirkan, dan semakin rendahnya penyebaran penyakit menular. Demikian juga penyelenggaraan pelayan umum lainnya semakin baik sehingga semakin tercipta suasana yang memberikan kesempatan bagi ketangan ibadah, meningkatnya kerukunan sosial dan semakin bergairahnya interaksi masyarakat yang penuh kekeluargaan. Seiring dengan kemajuan tersebut kondisi infrastruktur dasar semakin mantap
sehingga
semakin memberikan kenyamanan, keamanan, efisiensi, ekonomis dan efektivitas dalam kehidupan masyarakat. Demikian pula kesadaran akan kelestarian lingkungan hidup semakin baik, pencemaran dapat dikurangi secara V | 22
signifikan serta proses produksi semakin bersahabat dengan lingkungan karena didukung oleh teknologi ramah lingkungan. Pada tahap ketiga ini, pengembangan potensi agribisnis daerah telah memasuki fase kematangan yang ditandai semakin berkembangnya proses produksi di sektor sekunder tersier yang didukung oleh basis-basis sektor primer yang semakin kokoh. Kawasan industri telah berkembang pesat dan semakin berkembang pada penciptaan nilai tambah melalui sektor perdagangan dan jasa-jasa lainnya. Produk-produk agribisnis Kabupaten Sumbawa telah memasuki pasar ekspor regional asia tenggara dan timur tengah. Pesatnya perkembangan kegiatan agribisnis telah ditunjang oleh ketersediaan infarstruktur pendukung terutama dalam hal komunikasi, informasi, perdagangan dan kelistrikan.
Secara ringkas prirotas utama dan indikasi keberhasilan pembangunan jangka panjang tahap ketiga disajikan melalui tabel 4.3. berikut ini.
V | 23
Tabel 4.3. Matrik Prioritas Utama dan Indikasi Keberhasilan RPJMD Ke-3 (2016-2020) NO
URAIAN Pendidikan
(1) 1
2
(2) Program Prioritas Utama
Indikasi Keberhasilan Utama
(3) Pengembangan wajib belajar 12 tahun. Pengembangan pendidikan anak usia dini (PAUD). fasilitasi pendidikan tinggi
lama sekolah mulai mendekati 12 tahun Pemantapan kelompok PAUD hingga desa Semakin berkembangnya pendidikan tinggi
PELAYANAN DASAR (URUSAN WAJIB) Kesehatan Infrastrukutur Dasar (4) (5) Pengembangan Pengembangan upaya kesehatan infrastruktur masyarakat wilayah di pusat-pusat Pengembangan pertumbuhan promosi kesehatan dan Pengembangan pemberdayaan fasilitas publik masyarakat pendukung
Angka kematian bayi dan ibu terus semakin menurun Persentase penenularan penyakit terus semakin rendah Kesadaran kesehatan semakin meningkat
Semakin berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan semakin lengkapnya fasilitas publik pendukung
Pelayanan Umum Lainnya (6) Pengembangan keimanan, dan kerukunan masyarakat. Pengembangan penyelenggaraan tata pemerintahan
Semakin berkembangnya karsa beragama dan kerukunan sosial Pengelolaan pemerintahan yg semakin profesional
PENGEMBANGAN AGRIBISNIS (URUSAN PILIHAN) Sumberdaya Produk Infrastruktur Manusia Unggulan Pendukung (7) (8) (9) Pengembangan Pengembang Pengembanga kemampuan an produk n infrastruktur pengolahan yang agribisnis kawasan didukung budiberdaya agribisnis daya dan pascasaing di panen yg mantap sektor sekunder Pengembangan tenaga pendidik Pengembang agribisnis an kawasan industri & tumbuhnya perdagangan agribisnis Berkembangnya Berkembang- BerkembangSDM di sektor nya produk nya industri olahan infrastruktur pengolahan agribisnis kawasan berdaya agribisnis Birokrasi semakin saing profesional Berkembangnya pengolahan
V | 24
3.4.3. RPJM Daerah Kabupaten Sumbawa ke-4 (2021-2025) Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian dan sebagai keberkelanjutan RPJM ke-3, RPJM ke-4 ditujukkan untuk memastikan telah tercapainya sasaran utama pembangunan daerah agribisnis yang berdaya saing dengan indikator
terbangunnya
struktur
perekonomian
daerah
yang
kokoh
berlandaskan keunggulan kompetitif produk agribisnis yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Kelembagaan politik dan hukum telah tercipta yang ditandai dengan terwujudnya konsolidasi demokrasi yang kokoh di berbagai aspek kehidupan politikserta supremasi hukum, terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh masyarakat. Terwujudnya sinergi antara aparat hukum dan masyarakat dalam bidang keamanan, terwujudnya tata kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa yang berdasarkan hukum, serta birokrasi yang profesional dan netrai, terwujudnya masyarakat sipil, masyarakat politik dan masyarakat ekonomi yang mandiri, serta pelayanan publik yang prima. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat ditunjukkan oleh makin tinggi dan meratanya tingkat pendapatan masyarakat, mantapnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, antara lain ditandai oleh meningkat dan meratanya akses, tingkat kualitas dan relevansi pendidikan seiring
dengan
makin
efisien
dan
efektifnya
manajemen
pelayanan
pendidikan, meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, meningktanya kesetaraan gender, serta kesejahteraan dan perlindungan anak. Sumber daya manusia Kabupaten Sumbawa diharapkan berkarakter cerdas, tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral yang dicirikan dengan watak dan perilaku masyarakat yang beragama, beriman dan bertaqwa kepada
Tuhan
Yang
Maha
Esa,
berbudi
luhur,
toleran
terhadap
keberagamaan, bergotong royong, dinamis dan berorientasi iptek. Struktur perekonomian makin maju dan kokoh dengan daya saing perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antar sektor. Lembaga perekonomian sudah tersusun, tertata serta berfungsi dengan baik. Pertumbuhan ekonomi yang semakin berkualitas dan berkesinambungan
V | 25
ditunjang dengan berkembangnya industri ramah lingkungan, kapabilitas dan reputasi Kabupaten Sumbawa sebagai daerah agribisnis bertaraf nasional. Secara ringkas prioritas utama dan indikasi keberhasilan pembangunan jangka panjang tahap ketiga disajikan melalui tabel 4.4. berikut ini.
V | 26
Tabel 4.4. Matrik Prioritas Utama dan Indikasi Keberhasilan RPJMD Ke-4 (2021-2025) NO
URAIAN Pendidikan
(1) 1
(2) Program Prioritas Utama
(3) Penuntasan wajib belajar 12 tahun dan pelembagaan PAUD Pengembangan pendidikan tinggi
2
Indikasi Keberhasilan Utama
lama sekolah rata-rata 12 tahun PAUD swadaya Pendidikan tinggi semakin maju
PELAYANAN DASAR (URUSAN WAJIB) Kesehatan Infrastrukutur Dasar (4) (5) Pemantapan Pemantapan upaya promosi infrastruktur kesehatan wilayah di masyarakat pusat-pusat pertumbuhan Pemantapan penyelenggaraan Pemantapan kesehatan fasilitas publik berbasis pendukung masyarakat
Angka kematian bayi dan ibu telah rendah Persentase penenularan penyakit telah rendah Kesadaran kesehatan sangat tinggi
Kualitas infrastruktur wilayah semakin baik. fasilitas publik pendukung telah memadai
Pelayanan Umum Lainnya (6) Pemantapan tatanan sosial Pemantapan penyelenggaraan tata pemerintahan
Tatanan sosial semakin mantap Pemerintahan telah profesional
PENGEMBANGAN AGRIBISNIS (URUSAN PILIHAN) Sumberdaya Produk Infrastruktur Manusia Unggulan Pendukung (7) (8) (9) Pemantapan Pemantapan Pemantapan SDM profesional produk infrastruktur di jasa perdangan agribisnis kawasan berbasis berdaya agribisnis agribisnis saing di sektor tersier Pemantapan kluster industri & jasa perdagangan agribisnis Semakin banyak Produk jasa Semakin SDM terdidik agribisnis mantapnya disektor primer berdaya infrastruktur dan sekunder saing pendukung kawasan Birokrasi semakin Berkembangagribisnis profesional nya kluster industri dan kawasan perdagangan
V | 27
BAB VI KAIDAH PELAKSANAAN
Adapun kaidah dalam pelaksanaan RPJP Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2005-2025 ini sebagai berikut: 1. Segenap stakeholder pembangunan daerah, baik
lingkup instansi
pemerintah daerah, pemerintah desa, kalangan dunia usaha maupun masyarakat umum berkewajiban untuk mempedomani RPJP Daerah dalam rangka merencanakan pembangunan daerah; 2. RPJP Daerah ini dijabarkan lebih lanjut secara detil dan konsisten kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan setiap tahunnya kedalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Daerah yang dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan dengan memperhatikan tahapan dan prosedur perencanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Rencana
pembangunan
yang
mengacu
pada
RPJP
Daerah
ini
dilaksanakan dengan memobilisasi potensi anggaran publik baik yang bersumber dari pemerintah/pemerintah daerah, dukungan kalangan swasta dan partisipasi masyarakat. 4. Segenap komponen daerah dapat berperan serta seluas-luasnya dalam pelaksanaan RPJP Daerah ini dalam aksi-aksinya di lapangan yang terkoordinasi dan difasilitasi pemerintah daerah. 5. Untuk menjaga konsistensi pelaksanaan RPJP Daerah ini, Kepala Daerah bertanggungjawab
atas
pemantauan,
evaluasi
dan
reformulasi
perencanaan sehingga terwujud kondisi yang diinginkan sesuai dengan visi dan misi pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJP Daerah ini.
VI | 1
BAB VII PENUTUP
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Sumbawa yang memuat Visi, Misi dan Arah Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sumbawa Tahun 2005–2025, merupakan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan (pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha) dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, yang selanjutnya akan dijabarkan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah untuk setiap periode lima tahunan selama kurun waktu 2005-2025. Periodesasi RPJP Daerah dipilih 2005-2025 didasarkan atas amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 khususnya melalui pasal 8 beserta penjelasanannya. Dengan demikian, RPJP Daerah ini berlaku surut sesuai tahapan pembangunan yang diatur didalamnya. Mengingat bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih setiap lima tahun, maka RPJP Daerah ini juga sekaligus menjadi koridor bagi calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam merumuskan visi, misi dan program pembangunan yang ditawarkan kepada masyarakat. Sedangkan untuk RPJM Daerah Kabupaten Sumbawa yang telah berjalan dan penetapannya dilakukan sebelum adanya Perda RPJP Daerah ini wajib untuk diselaraskan agar sesuai dengan substansi RPJP Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2005-2025.. Keberhasilan implementasi RPJP Daerah yaitu terwujudnya visi jangka panjang Kabupaten Sumbawa, yaitu “Terwujudnya Kabupaten Sumbawa Sebagai Daerah Agribisnis Berdaya Saing menuju Masyarakat Sejahtera” akan sangat tergantung pada konsistensi penjabaran lima tahunnya dalam RPJM Daerah serta penjabaran tiap tahun dalam RKP Daerah. Semua itu dapat terlaksana melalui komitmen, integritas dan dedikasi para pimpinan
VII | 1
daerah, partisipasi masyarakat dan dunia usaha, serta dukungan Pemerintah Provinsi dan Pusat.
Pj. BUPATI SUMBAWA,
MUHAMMAD NUR
VII | 2
