MATRIK VISI, MISI, SASARAN, ARAH DAN TAHAPAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP) KABUPATEN WONOSOBO TAHUN

MATRIK VISI, MISI, SASARAN, ARAH DAN TAHAPAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP) KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2005-2025 VISI

MISI

SASARAN

ARAH

RPJM I (2005-2009)

RPJM II(2010-2014)

RPJM III (2015-2019)

RPJM IV (2020-2024)

WONOSOBO 1. Mewujudkan sumber daya 1. Terwujudnya sumber 1. Mewujudkan sumber 1. Mewujudkan sumber 1. Mewujudkan sumber 1. Mewujudkan sumber 1. Mewujudkan sumber ASRI DAN manusia Kabupaten daya manusia daya manusia Kabupaten daya manusia Kabupaten daya manusia Kabupaten daya manusia Kabupaten daya manusia Kabupaten BERMARTABAT Wonosobo yang beriman Kabupaten Wonosobo Wonosobo yang beriman Wonosobo yang beriman Wonosobo yang beriman Wonosobo yang beriman Wonosobo yang beriman dan bertaqwa kepada yang ber iman dan dan bertaqwa kepada dan bertaqwa kepada dan bertaqwa kepada dan bertaqwa kepada dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Esa, sehat lahir batin, Tuhan Yang Maha Esa, sehat lahir batin, sehat lahir batin, sehat lahir batin, sehat lahir batin, sehat lahir batin, berpen berpendidikan, berbudaya, sehat lahir batin, berpendidikan, berpendidikan, berpendidikan, berpendidikan, didikan, berbudaya, kreatif dan inovatif. berpendidikan, berbudaya, kreatif dan berbudaya, kreatif dan berbudaya, kreatif dan berbudaya, kreatif dan kreatif dan inovatif. berbudaya, kreatif dan inovatif. inovatif. inovatif. inovatif. inovatif a. Meningkatnya pemahaman dan amalan ajaran keaga maan.

a. Peningkatan pembinaan anak usia dini sampai dewasa di lingkungan keluarga dalam upaya peningkatan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

a. Peningkatan penyebaran jangkauan dan kualitas pendidikan yang berfokus pada pendidikan dasar dan peningkatan keterkaitan kurikulum pendidikan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan dukungan sarana/ prasarana yang sesuai dengan standard nasional pendidikan.

a. Peningkatan penye baran jangkauan dan kualitas pendidikan yang berfokus pada pendidikan menengah dan peningkatan keterkaitan kurikulum pendidikan dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi serta kualifikasi kebutuhan tenaga kerja yang didukung dengan sarana/prasarana yang sesuai dengan standard nasional.

a. Peningkatan pelayanan pendidikan yang berkualitas dengan dukungan tenaga pendidik yang mumpuni, serta peningkatan keterkaitan kurikulum pendidikan dasar dan menengah dapat mengikuti kema juan ilmu pengetahuan dan teknologi dan kualifikasi kebutu han tenaga kerja yang sesuai dengan standard nasional pendidikan.

a. Pemantapan pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas dengan dukungan sarana prasarana yang memadai sesuai dengan standard nasional pendidikan dan tenaga pendidik yang mumpuni, serta relevansi kurikulum pendidikan dasar dan menengah dengan kemajuan ilmu penge tahuan dan teknologi, tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan kualifikasi kebutuhan tenaga kerja.

VISI

MISI

SASARAN

ARAH

RPJM I (2005-2009)

RPJM II(2010-2014)

RPJM III (2015-2019)

RPJM IV (2020-2024)

b. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sebagaimana ditunjukkan dalam Indek Pembangunan Manusia (IPM) serta Indek Pemba ngunan Gender (GDI).

b. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dimulai anak masih dalam kandungan dengan pemeliharaan kesehatan dan pemberian makanan suplemen (protein dan gizi) pada ibu hamil, serta kesehatan anak balita yang diprakarsai oleh pemerintah daerah dan masyarakat.

b. Pengembangan perpustakaan sebagai sarana pemenuhan kebutuhan bahan pustaka, penyebaran informasi, ilmu pengetahuan, menampung dan menyebarluaskan karya tulis kepada masyarakat.

b. Peningkatan pelayanan perpustakaan sebagai sarana pemenuhan kebutuhan bahan pustaka, penyebaran informasi, ilmu pengetahuan, menampung dan menyebarluaskan karyatulis kepada masyarakat sampai ke pedesaan.

b. Peningkatan pelayanan perpustakaan berbasis pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka mencer daskan masyarakat.

b. Pemantapan pelaya nan perpustakaan berbasis pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka mencerdaskan masyarakat.

c. Meningkatnya kesempatan memperoleh hak pelaya nan pendidi kan yang layak secara merata bagi setiap warga masyarakat.

c. Peningkatan dera jat pendidikan khu susnya dalam mensukseskan wajib belar 9 tahun, bahkan dimulainya pencanangan wajib belajar 12 tahun.

c. Pengembangan pendidikan nonformal keagamaan dan lembaga nonformal ketram pilan kejuruan dalam rangka peningkatan keterampilan, kreativitas, dan kewirausahaan, untuk pembukaan lapangan kerja mandiri, khususnya para pemuda, yang dimotori oleh keluarga, tokoh masyarakat dan lingkungan masyarakat secara menyeluruh berdasar nilai-nilai keagamaan dan budaya lokal dalam upaya membentuk budi pekerti yang luhur dan masyarakat yang bermartabat.

c. Peningkatan mutu pendidikan nonformal keagamaan dan lem baga nonformal ketrampilan kejuruan dalam rangka peningkatan keterampilan, kreativitas, dan kewirausahaan, untuk pembukaan lapangan kerja mandiri, khusus nya para pemuda, yang dimotori oleh keluarga, tokoh masya rakat dan lingkungan masyarakat secara menyeluruh berdasar nilai-nilai keagamaan dan budaya lokal dalam upaya membentuk budi pekerti yang luhur dan masyarakat yang bermartabat.

c. Penguatan tata nilai keagamaan dan budaya lokal dalam upaya membiasakan (habitual) berbudi pekerti luhur dan kebiasaan masyarakat yang bermartabat serta penguatan peranan pemuda dalam pembangunan, dalam upaya pembu kaan lapangan kerja mandiri yang di dukung dengan peningkatan keterampilan, kreativitas, seni budaya, dan olah raga, serta kewirausahaan.

c. Pemantapan tata nilai keagamaan dan budaya lokal dalam upaya membiasakan (habitual) berbudi pekerti luhur dan kebiasaan masyarakat yang bermartabat serta pemantapan peranan pemuda dalam pembangunan dalam upaya pembu kaan lapangan kerja mandiri yang didukung oleh pening katan keterampilan, kreativitas, seni budaya, dan olahraga, serta kewirausahaan yang berbasis pada pemanfaatan teknologi.

VISI

MISI

SASARAN

ARAH

RPJM I (2005-2009)

RPJM II(2010-2014)

RPJM III (2015-2019)

RPJM IV (2020-2024)

d. Meningkatnya kesempatan memperoleh hak pelayanan keseha tan yang merata bagi setiap warga masyarakat.

d. Peningkatan dan pengembangan pendidikan umum dan kejuruan serta ketrampilan (skill ) melalui penyediaan perpustakaan dan bengkel kerja yang diprakarsai pemerintah dan masyarakat.

d. Peningkatan upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk melalui peningkatan program KB mandiri dan pemberian alat kontra sepsi bagi penduduk kurang mampu dan optimalisasi program transmigrasi.

d. Pengembangan sistem pengendalian laju pertumbuhan penduduk melalui pening katan program KB mandiri dan pembe rian alat kontrasepsi bagi penduduk kurang mampu dan optima lisasi program transmigrasi.

d. Penguatan sistem pengendalian laju pertumbuhan penduduk melalui pening katan program KB mandiri dan pemberian alat kontrasepsi bagi penduduk kurang mampu dan optimalisasi program transmi grasi menuju transmigrasi mandiri.

d. Pemantapan sistem pengendalian laju pertumbuhan penduduk melalui peningkatan program KB mandiri dan pemberian alat kontrasepsi bagi penduduk kurang mampu dan optimalisasi program transmigrasi mandiri.

e. Meningkatnya pemenuhan hak-hak dasar bagi pendu duk miskin.

e. Peningkatan upayaupaya melestarikan dan mengembangkan seni dan budaya lokal melalui pemanfaatan even-even tertentu untuk memperkenalkan dan me ngembangkan seni budaya lokal.

e. Peningkatan pemerataan, dan jangkauan persebaran sarana prasarana, tenaga medis yang memadai dan berkua litas, serta mampu menjangkau masyarakat miskin dengan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan perseorangan/rujukan yang memadai.

e. Peningkatan pemerataan, jangkauan, dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat dan perseorangan /rujukan, yang didukung pengem bangan kompetensi tenaga medis menuju terwujudnya JPKM (Jaminan Pemelih araan Kesehatan Masyarakat).

e. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat dan perseorangan/rujukan yang didukung penguatan kompetensi tenaga medis dengan dukungan keberadaan JPKM (Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat).

e. Pemantapan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat dan perseorangan/rujukan yang optimal dengan memaksimalkan kompetensi tenaga medis yang profesional, dengan dukungan keandalan sistem JPKM (jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat.

f. Meningkatnya pemantapan kearifan budaya lokal yang tercermin dalam sikap dan prilaku yang bermartabat serta semakin meningkatnya kepribadian masyarakat.

f. Peningkatkan kreativitas dan inovasi hasil karya masyarakat melalui pendidikan formal dan informal serta memanfaatkan even-even tertentu untuk meningkatkan dan memperkenalkan hasil karya pada masyarakat luas.

f. Peningkatan mutu pene litian dan pengembangan iptek dengan memanfaatkan jejaring Litbang dalam rangka mendorong perkembangan teknologi tepat guna menuju pening katan kesejahteraan masyarakat.

f. Peningkatan dan penerapan hasil penelitian dan pengembangan iptek dalam rangka mendorong perkembangan teknologi tepat guna dan pengembangannya menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat .

f. Penguatan kualitas kelembagaan penelitian dan pengembangan yang didukung kualifikasi SDM yang mampu menghasilkan penerapan iptek yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat luas, termasuk industri menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat.

f. Pemantapan penguasaan iptek di berbagai bidang secara kompetitif dalam mewujudkan kemandirian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

VISI

MISI

SASARAN

ARAH

RPJM I (2005-2009)

RPJM II(2010-2014)

RPJM III (2015-2019)

RPJM IV (2020-2024)

g. Meningkatnya karakter dan moral masya rakat sesuai dengan Pancasila serta keimanan dan ketaqwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

g. Peningkatan kepedulian terhadap nilainilai budaya lokal dalam rangka memperkuat identitas masyarakat Wonosobo.

g. Peningkatan kesadaran untuk menerapkan nilai-nilai budaya lokal dalam rangka memperkuat identitas masyarakat Wonosobo.

g. Penguatan aktualisasi nilai-nilai kearifan budaya lokal dalam rangka peningkatan kualitas jati diri yang berbasis modal sosial yang makin berkembang.

g. Pelestarian nilai-nilai kearifan budaya lokal dalam rangka memperkuat jati diri dalam pergaulan antar daerah, nasional maupun internasional.

h. Meningkatnya karya inovatif dan kreatif masyarakat, yang ditandai oleh muncul nya produk baru yang lebih berkualitas.

h. Peningkatan kepedulian pada nilai-nilai keagamaan, moral dan etika serta budaya lokal untuk mewujudkan ketahanan dalam dinamika pergaulan antar daerah, nasional, regional, dan internasional.

h. Peningkatan kesadaran untuk menerapkan nilai-nilai keagamaan, moral dan etika serta budaya lokal untuk mewujudkan ketahanan dalam dinamika pergaulan antar daerah, nasional, regional, dan internasional.

h. Penguatan budaya masyarakat guna membentuk karakter masyarakat yang berbudaya, tangguh, dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai agama dan budaya lokal yang memiliki ketahanan dalam dinamika pergaulan antar daerah, nasional, regional, dan internasional.

h. Pemantapan karakter masyarakat yang mempunyai jati diri yang tangguh, bermoral, dan mampu bersaing dengan tetap berlandaskan pada nilainilai agama dan budaya lokal yang memiliki ketahanan dalam dinamika pergaulan antar daerah, nasional, regional, dan internasional.

i. Pengembangan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai agama/kepercayaan dengan tetap menjaga dan memelihara kerukunan, hubungan dan penghormatan antar umat beragama /kepercayaan.

i. Peningkatan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai agama /kepercayaan dengan tetap menjaga dan memelihara kerukunan, hubungan dan penghormatan antar umat beragama /kepercayaan.

i. Penguatan pengha yatan dan pengamalan nilai-nilai agama /kepercayaan dengan tetap menjaga dan memelihara kerukunan, hubungan dan penghormatan antar umat beragama /kepercayaan.

i. Pemantapan pemaha man, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai agama /kepercayaan disertai pembinaan untuk tetap menjaga dan memelihara kerukunan, hubungan dan penghormatan antar umat beragama /kepercayaan.

VISI

MISI

SASARAN

ARAH

RPJM I (2005-2009)

RPJM II(2010-2014)

RPJM III (2015-2019)

RPJM IV (2020-2024)

WONOSOBO 2. Mewujudkan 2. Terwujudnya 2. Mewujudkan pereko 2. Mewujudkan pereko 2. Mewujudkan perekono 2. Mewujudkan 2. Mewujudkan perekono ASRI DAN perekonomian daerah perekonomian daerah nomian daerah nomian daerah Kabupaten mian daerah Kabupaten perekonomian daerah mian daerah Kabupaten BERMARTABAT Kabupaten Wonosobo Kabupaten Wonosobo Kabupaten Wonosobo Wonosobo yang tangguh Wonosobo yang tangguh Kabupaten Wonosobo Wonosobo yang tangguh yang tangguh dan berbasis yang tangguh dan yang tangguh dan dan berbasis pada potensi dan berbasis pada yang tangguh dan dan berbasis pada pada potensi unggulan berbasis pada potensi berbasis pada potensi unggulan daerah dengan potensi unggulan daerah berbasis pada potensi potensi unggulan daerah daerah dengan me unggulan daerah unggulan daerah dengan memanfaatkan teknologi dengan memanfaatkan unggulan daerah dengan dengan memanfaatkan manfaatkan teknologi dengan memanfaatkan memanfaatkan teknologi inovatif yang ramah teknologi inovatif yang meman faatkan teknologi teknologi inovatif yang inovatif yang ramah teknologi inovatif yang inovatif yang ramah lingkungan disertai ramah lingkungan disertai inovatif yang ramah ramah lingkungan disertai lingkungan disertai ramah lingkungan lingkungan disertai pengua tan kelembagaan penguatan kelem bagaan lingkungan disertai penguatan kelembagaan penguatan kelembagaan disertai penguatan penguatan kelemba gaan usaha mikro dan kecil usaha mikro dan kecil penguatan kelembagaan usaha mikro dan kecil usaha mikro dan kecil kelembagaan usaha usaha mikro dan kecil serta penguatan lembaga serta penguatan lembaga usaha mikro dan kecil serta penguatan lembaga serta penguatan lembaga mikro dan kecil serta serta penguatan lembaga koperasi dalam rangka koperasi dalam rangka serta penguatan lembaga koperasi dalam rangka koperasi dalam rangka penguatan lembaga koperasi dalam rangka pemberdayaan ekonomi pemberdayaan ekonomi koperasi dalam rangka pemberdayaan ekonomi pemberdayaan ekonomi koperasi dalam rangka pemberda yaan ekonomi rakyat. rakyat. pemberdayaan ekonomi rakyat. rakyat. pemberdayaan ekonomi rakyat. rakyat. rakyat

a. Meningkat nya lapangan kerja dan lapangan berusaha khususnya pada usaha mikro dan kecil.

a. Peningkatan investasi langsung oleh masyarakat dimulai dengan menggerakkan tabungan daerah untuk mengerakkan dunia usaha daerah sehingga lapangan kerja dan lapangan berusaha khususnya usaha mikro dan kecil dapat berkembang.

a. Peningkatan investasi masyarakat daerah melalui gerakan menabung bagi semua lapisan masyarakat, disertai pembentukan opini publik pentingnya menabung.

a. Pengembangan skema-skema investasi masyarakat melalui penguatan gerakan menabung bagi semua lapisan masyarakat, disertai pembentukan opini publik penting nya menabung.

a. Penguatan penerapan skema-skema investasi masyarakat melalui penguatan gerakan menabung bagi semua lapisan masyarakat, disertai pembentukan opini publik pentingnya menabung.

a. Peningkatan jumlah penabung dan jumlah tabungan melalui perluasan keberadaan lembaga perbankan dan lembaga keuangan lain termasuk koperasi yang didukung oleh tokoh masyarakat baik formal maupun informal.

VISI

MISI

SASARAN

ARAH

RPJM I (2005-2009)

RPJM II(2010-2014)

RPJM III (2015-2019)

RPJM IV (2020-2024)

b. Meningkatnya ketersediaan kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau bagi masya rakat kecil.

b. Peningkatan pro duksi pangan daerah, pengane karagaman jenis pangan dan meng gerakkan kembali lumbung pangan secara kolektif untuk meningkat kan ketersediaan kebutuhan maka nan pokok dengan harga yang terjang kau bagi masyara kat kecil.

b. Peningkatan pendidikan kewirausahaan bagi semua warga masya rakat yang berminat yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun bekerjasama dengan dunia usaha swasta, dalam upaya mengerakkan perekono mian dan menggali potensi ekonomi daerah serta memperluas lapa ngan kerja dan usaha.

b. Pengembangan dan penerapan pendidikan kewirausahaan bagi semua warga masya rakat yang berminat yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun bekerjasama dengan dunia usaha swasta, dalam upaya menge rakkan perekonomian dan menggali potensi ekonomi daerah serta memperluas lapangan kerja dan usaha.

b. Penguatan penerapan pendidikan kewira usahaan bagi semua warga masyarakat yang berminat yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun bekerjasama dengan dunia usaha swasta, dalam upaya mengerakkan perekonomian dan menggali potensi ekonomi daerah serta memperluas lapangan kerja dan usaha.

b. Pemantapan imple mentasi pola-pola investasi masyarakat melalui perluasan keberadaan lembaga perbankan dan lem baga keuangan lain termasuk koperasi yang didukung oleh tokoh masyarakat baik formal maupun informal.

c. Menurunnya jumlah penduduk miskin alasan ekonomi secara signifi kan.

c. Peningkatan pemberdayaan ekonomi bagi warga masyarakat kurang mampu serta peningkatan dan penambahan ketrampilan dan keahlian guna menurunkan jumlah penduduk miskin alasan ekonomi secara signifikan.

c. Peningkatan peran UMKM dalam pemenuhan kebutuhan pangsa pasar daerah dan berorientasi perluasan pangsa pasar ke daerah lain bahkan ekspor, serta pengembangan kewirausahaan untuk mendorong daya saing.

c. Pengembangan peran UMKM yang berorientasi perluasan pangsa pasar ke daerah lain bahkan ekspor melalui penguatan institusi UMKM dan pengembangan sarana prasarana dalam mendorong penguatan daya saing.

c. Penguatan UMKM melalui pengembangan akses pasar dalam mendorong daya saing UMKM yang berorientasi perluasan pangsa pasar ke daerah lain bahkan ekspor.

c. Pemantapan dan diversivikasi penerapan pendidikan kewirausahaan bagi semua warga masya rakat yang berminat yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun bekerjasama dengan dunia usaha swasta, dalam upaya mengerakkan perekonomian dan menggali potensi ekonomi daerah serta memperluas lapangan kerja dan usaha.

VISI

MISI

SASARAN

ARAH

RPJM I (2005-2009)

RPJM II(2010-2014)

RPJM III (2015-2019)

RPJM IV (2020-2024)

d. Meningkatnya aktivitas ekonomi riil baik pada sektor pertanian, industri, pertambangan, pariwisata, perdagangan dan sektor jasa lainya.

d. Penyediaan fasilitas permodalan dan pengelolaan usaha serta pening katan pendidikan kewirausahaan dalam upaya meningkatkan aktivitas ekonomi riil baik pada sektor pertanian, industri, pertam bangan, pariwisata, perdagangan dan sektor jasa lainya.

d. Pemberian fasilitas permodalan yang mencukupi dengan persyaratan yang dapat dipenuhi, dalam rangka penguatan kemampuan kelompok usaha khususnya, melalui berbagai pola pembinaan.

d. Peningkatan Pemberian fasilitas permodalan yang mencukupi dengan persyaratan yang dapat dipenuhi, dalam rangka pengua tan kemampuan kelompok usaha khususnya, melalui berbagai pola pembinaan.

d. Pengembangan model -model Pemberian fasilitas, dalam rangka penguatan kemam puan kelompok usaha khususnya, melalui berbagai pola pembinaan.

d. Pemantapan UMKM yang mempunyai keunggulan kompetitif dan komparatif baik pada ranah pasar domestik bahkan orientasi ekspor yang berbasis teknologi informasi.

e. Meningkatnya kemampuan kelembagaan usaha mikro dan kecil de ngan tetap mempertahan kan prinsip kebersamaan.

e. Peningkatan pelatihan manajemen dan teknis serta penyediaan fasilitas permodalan guna meningkatkan kemampuan kelembagaan usaha mikro dan kecil dengan tetap mempertahankan prinsip kebersamaan.

e. Peningkatan struktur perekonomian daerah melalui pengembangan potensi dan produk unggulan daerah yang berorientasi pengembangan pasar bahkan ekspor dan memiliki daya saing.

e. Pengembangan struktur perekonomian daerah yang berbasis potensi dan produk unggulan melalui sinergi sektor hulu dan hilir.

e. Penguatan struktur perekonomian daerah yang berbasis produk unggulan yang komparatif dan kompetitif dalam rangka mendorong peningkatan kualitas produk melalui pemanfaatan kemajuan iptek.

e. Penguatan dan pemantapan kemampuan kelompok usaha khususnya, melalui berbagai pola pembinaan dengan selektifitas fasilitasi sepanjang diperlukan.

f. Meningkatnya kelembagaan koperasi baik koperasi pertanian dan non pertanian serta koperasi pedesaan maupun perkotaan.

f. Peningkatan kemampuan manajemen koperasi dan fasilitas permodalan guna meningkatkan kelembagaan koperasi baik koperasi pertanian dan non pertanian serta koperasi pedesaan maupun perkotaan.

f. Peningkatan produkti vitas sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan dengan model pengembangan agropo litan yang meliputi agro industri dan agro bisnis bahkan agro wisata guna memenuhi dan mempertahankan pemenuhan kebutuhan pangan daerah dan pangsa pasar.

f. Pengembangan pro duktifitas sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan dengan model pengem bangan agropolitan yang meliputi agro industri dan agro bisnis bahkan agro wisata guna memenuhi dan mempertahankan pemenuhan kebutuhan pangan daerah dan pangsa pasar.

f. Penguatan kelembagaan agropolitan yang meliputi agro industri dan agrobisnis bahkan agrowisata guna memenuhi dan mempertahankan pemenuhan kebutuhan pangan daerah dan pangsa pasar.

f. Pemantapan struktur perekonomian yang didukung oleh produk-produk unggulan yang mempunyai nilai ekonomi strategis, berkualitas, serta mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif di pasar domestik bahkan ekspor.

VISI

MISI

SASARAN

ARAH

RPJM I (2005-2009)

RPJM II(2010-2014)

RPJM III (2015-2019)

RPJM IV (2020-2024)

g. Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi daerah setidaknya sejajar dengan daerah lain di wilayah Propinsi Jawa Tengah.

g. Peningkatan kinerja sektor-sektor ekonomi dalam upaya meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah setidaknya sejajar dengan daerah lain di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

g. Peningkatan kualitas produk sektor perindustrian, perdagangan, dan pariwisata melalui pemanfaatan teknologi, kelembagaan, dan sarana prasarana pendukung.

g. Pengembangan diversifikasi produk, peningkatan kinerja kelembagaan dan saranaprasarana pendukung sektor perindustrian, perdagangan, dan pariwisata.

g. Penguatan sektor perindustrian, perdagangan, dan pariwisata guna menghasilkan produk yang mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif.

g. Pemantapan pemba ngunan pertanian, perikanan, kelautan, dan kehutanan yang diarahkan untuk meng hasilkan produk-produk yang bertumpu pada sistem agribisnis guna menjamin keta hanan dan swasembada pangan, serta peningkatan nilai tambah produk ekspor.

h. Terwujudnya struktur ekonomi yang kuat dan tangguh berdasar potensi unggulan daerah, yang ditandai oleh meningkatnya efisiensi dan keunggulan daya saing.

h. Peningkatan keter sediaan bahan baku industri agar peran sektor industri pengolahan dan agroindustri dalam mewujudkan struktur ekonomi yang kuat dan tangguh berdasar potensi unggulan daerah yang ditandai oleh meningkatnya efisiensi dan keunggulan daya saing dapat terwujud.

h. Penganekaragaman produk dan pemasaran produk pada sektor perindustrian, perdagangan, dan pariwisata.

h. Peningkatan kualitas dan perluasan pemasaran produk pada sektor perindustrian, perdagangan, dan pariwisata.

h. Penguatan kualitas dan penguatan akses pemasaran produk pada sektor perindustrian, perdagangan, dan pariwisata.

h. Pemantapan kualitas dan pemantapan serta perluasan produk pada sektor perindustrian, perdagangan, dan pariwisata.

i. Meningkatnya kemandirian keuangan daerah yang diupayakan melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

i. Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi pungutan pajak dan retribusi guna meningkatkan kemandirian keuangan daerah yang diupayakan melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

VISI

MISI

WONOSOBO 3. Mewujudkan kehidupan ASRI DAN politik dan tata BERMARTABAT pemerintahan yang demokratis, bersih, bertanggungjawab yang didukung oleh aparatur pemerintahan yang profesional, dan terbebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) disertai partisipasi rakyat secara penuh.

SASARAN

ARAH

RPJM I (2005-2009)

RPJM II(2010-2014)

RPJM III (2015-2019)

RPJM IV (2020-2024)

3. Terwujudnya kehi 3. Mewujudkan kehidu pan 3. Mewujudkan kehidupan 3. Mewujudkan kehidupan 3. Mewujudkan kehidupan 3. Mewujudkan kehidupan dupan politik dan tata politik dan tata politik dan tata pemerin politik dan tata politik dan tata pemerin politik dan tata pemerintahan yang pemerintahan yang tahan yang demokratis, pemerintahan yang tahan yang demokratis, pemerintahan yang demokratis, bersih, demokratis, bersih, bersih, bertanggung demokratis, bersih, bersih, bertanggung demokratis, bersih, bertanggung jawab bertanggung jawab yang jawab yang didukung bertanggung jawab yang jawab yang didukung bertanggung jawab yang yang didukung oleh didukung oleh aparatur oleh aparatur didukung oleh aparatur oleh aparatur didukung oleh aparatur aparatur pemerintahan pemerinta han yang pemerintahan yang pemerintahan yang pemerintahan yang pemerintahan yang yang profesional, dan profesional, dan terbebas profesional, dan terbebas profesional, dan terbebas profesional, dan terbebas profesional, dan terbebas terbebas dari Korupsi, dari Korupsi, Kolusi dan dari Korupsi, Kolusi dan dari Korupsi, Kolusi dan dari Korupsi, Kolusi dan dari Korupsi, Kolusi dan Kolusi dan Nepotisme Nepotisme (KKN) disertai Nepotisme (KKN) disertai Nepotisme (KKN) disertai Nepotisme (KKN) disertai Nepotisme (KKN) disertai (KKN) disertai partisipasi rakyat secara partisipasi rakyat secara partisipasi rakyat secara partisipasi rakyat secara partisipasi rakyat secara partisipasi rakyat penuh. penuh. penuh. penuh. penuh. secara penuh

a.Menguatnya kesadaran politik dan meningkatnya partisipasi masyarakat khususnya yang terkait dengan hak dan kewajibannya sebagai Warga Negara Indonesia.

a. Peningkatan sosialisasi dan pendidikan politik masyarakat guna mem perkuat kesadaran politik dan peningkatan partisipasi masyarakat khususnya yang terkait dengan hak dan kewajibannya sebagai Warga Negara Indonesia.

a. Peningkatan kesadaran akan profesionalisme budaya kerja yang beretika, bersih, dan berwibawa melalui peningkatan kualitas aparatur birokrasi menuju terciptanya dan terlaksananya Good Governance .

a. Peningkatan kualitas akan profesionalisme budaya kerja yang beretika, bersih, dan berwibawa melalui peningkatan kualitas aparatur birokrasi menuju terciptanya dan terlaksananya Good Governance .

a. Penguatan kualitas akan profesionalisme budaya kerja yang beretika, bersih, dan berwibawa melalui peningkatan kualitas aparatur birokrasi menuju terciptanya dan terlaksananya Good Governance .

a. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance melalui peningkatan akuntabilitas transparansi dan keadilan serta partisipasi masyarakat dalam penyeleng garaan pemerintahan daerah.

VISI

MISI

SASARAN

ARAH

RPJM I (2005-2009)

RPJM II(2010-2014)

RPJM III (2015-2019)

RPJM IV (2020-2024)

b. Menguatnya institusi partai politik sehingga dalam mem perjuangkan aspirasi rakyat lebih efektif.

b. Peningkatan institusionalisasi partai politik terhadap sistem kene garaan dan kelem bagaan sehingga dalam memper juangkan aspirasi rakyat lebih efektif.

b. Peningkatan kompetensi aparatur berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada bidang pelayanan dasar dalam rangka Pengembangan sistem pelayanan publik yang berstandart nasional.

b. Peningkatan kompetensi aparatur berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada bidang pelayanan dasar dalam rangka Peningkatan kualitas sistem pelayanan publik yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

b. Penguatan kompetensi aparatur berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada bidang pelayanan dasar dalam rangka Penguatan sistem pelayanan publik yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

b. Pemantapan kualitas akan profesionalisme budaya kerja yang beretika, bersih, , dan berwibawa melalui peningkatan kualitas aparatur birokrasi menuju terciptanya dan terlaksananya Good Governance .

c. Meningkatnya profesionalisme aparatur peme rintah daerah dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang dipercaya, transparan, dapat dipertanggungjawabkan serta pemerintah yang terbebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

c. Peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang dipercaya, transparan, dapat dipertanggung jawabkan serta pemerintah yang terbebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) melalui workshop dan pelatihan profesi birokrasi tertentu .

c. Pengembangan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dengan diterapkannya nilai-nilai akuntabilitas, transparansi, dan keadilan, serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

c. Peningkatan kualitas sistem penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dengan diterapkannya nilai-nilai akuntabilitas, transparansi, dan keadilan, serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

c. Penguatan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dengan diterapkannya nilai-nilai akuntabilitas, transparansi, dan keadilan, serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

c. Pemantapan kompetensi aparatur berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada bidang pelayanan dasar dalam rangka pemantapan sistem pelayanan publik yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

VISI

MISI

SASARAN

ARAH

RPJM I (2005-2009)

RPJM II(2010-2014)

RPJM III (2015-2019)

RPJM IV (2020-2024)

d. Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan harapan masyarakat pada umumnya.

d. Peningkatan kualitas pelayanan publik agar sesuai dengan harapan masyarakat pada umumnya melalui pendidikan dan pelatihan bidang-bidang administrasi dan pelayanan publik tertentu.

d. Pengembangan sistem perencanaan dalam rangka pemanfaatan sumber daya pembangunan secara partisipatif dengan melibatkan semua stakeholder pembangunan.

d. Peningkatan kualitas dan implementasi sistem perencanaan dalam rangka pemanfaatan sumber daya pembangunan secara terpadu dengan melibatkan semua stake holder pembangunan.

d. Penguatan sistem perencanaan dan optimalisasi sumber daya pembangunan yang didukung oleh kemitraan dengan masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya dalam mendu kung pembangunan daerah.

d. Pemantapan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dengan diterapkannya nilai-nilai akuntabilitas, transparansi, dan keadilan, serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

e. Meningkatnya kemampuan aparatur pemerintah dalam mewujudkan kemandirian daerah dalam mendukung pembangunan daerah di era otonomi daerah.

e. Peningkatan ke mampuan aparatur pemerintah untuk mewujudkan kemandirian daerah dalam mendukung pembangunan daerah di era otonomi daerah melalui pendidikan dan pelatihan administrasi dan kebijakan publik .

e. Pengembangan proses demokratisasi, politik, dan penegakan hukum serta HAM melalui peningkatan partisipasi dan pendidikan politik rakyat serta profesionalisme aparat dan penegak hukum.

e. Peningkatan proses demokratisasi politik dan penegakan hukum serta HAM melalui peningkatan kualitas kelembagaan politik serta akuntabilitas aparat dan penegak hukum.

e. Penguatan sistem demokrasi, politik, dan penegakan hukum serta HAM melalui peningkatan kesadaran politik serta penegakan hukum yang dilandasi prinsip keadilan dan HAM.

e. Pemantapan sistem perencanaan yang implementatif dan berkualitas yang berorientasi pada pemanfaatan sumber daya pembangunan secara sinergis.

f. Meningkat ke mampuan pemerintahan daerah dalam mengimbangi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

f. Peningkatan ke mampuan aparatur pemerintahan dae rah untuk mengim bangi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan lanjut bagi aparatur pemerintah sesuai kebutuhan.

f. Pengembangan masyarakat madani (civil society) yang sadar akan hak dan kewajibannya, menghormati hukum dan hak asasi manusia (HAM) menuju percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

f. Peningkatan kualitas masyarakat madani (civil society) yang sadar akan hak dan kewajibannya, meng hormati hukum dan hak asasi manusia (HAM) menuju percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

f. Penguatan institutionalisasi masyarakat madani (civil society) yang sadar akan hak dan kewajibannya, menghormati hukum dan hak asasi manusia (HAM) menuju perce patan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

f. Pemantapan sistem demokrasi, politik, dan penegakan hukum serta HAM melalui peningkatan kedewasaan politik rakyat serta penegakan hukum yang dilandasi prinsip transparansi, keadilan, dan HAM.

VISI

MISI

SASARAN g. Meningkatnya jaringan kerja sama antar berbagai pihak baik vertikal maupun horisontal dalam upaya memecahkan permasalahan pembangunan daerah.

ARAH g. Peningkatan dan pembentukan jaringan kerjasama antar lembaga baik vertikal maupun horisontal sebagai upaya memecahkan permasalahan pembangunan daerah.

RPJM I (2005-2009) g. Pengembangan kerja sama dan kemitraan strategis antar pelaku pembangunan daerah secara partisipatif.

RPJM II(2010-2014) g. Peningkatan kerja sama dan kemitraan strategis pada sektorsektor unggulan daerah yang mendukung peningkatan daya saing dan pertumbuhan ekonomi daerah.

RPJM III (2015-2019) g. Penguatan kelembagaan lokal yang berbasis jati diri Wonosobo dalam rangka kerja sama dan kemitraan strategis pada sektor-sektor unggulan daerah yang mendukung peningkatan daya saing dan pertumbuhan ekonomi daerah.

RPJM IV (2020-2024) g. Pemantapan intitutionalisasi masyarakat madani (civil society) yang sadar akan hak dan kewajibannya, menghormati hukum dan hak asasi manusia (HAM) menuju percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

h. Pemantapan kerja sama dan kemitraan strategis pada seluruh sektor pembangunan dengan tetap berbasis jati diri budaya masyarakat Wonosobo dalam mengantisipasi kemajuan dan pengaruh globalisasi.

WONOSOBO 4. Mewujudkan pengelolaan 4. Terwujudnya ASRI DAN sumberdaya alam dan pengelolaan sumber BERMARTABAT lingkungan hidup daya alam dan Kabupaten Wonosobo lingkungan hidup yang optimal dengan tetap Kabupaten Wonosobo menjaga keseimbangan yang optimal dengan dan pelestarian fungsi dan tetap menjaga keberadaannya dalam keseimbangan dan upaya menopang pelestarian fungsi dan kehidupan dan keberadaannya dalam penghidupan dimasa yang upaya menopang akan datang. kehidupan dan penghidupan dimasa yang akan datang

4. Mewujudkan pengelolaan 4. Mewujudkan pengelolaan 4. Mewujudkan pengelolaan 4. Mewujudkan pengelolaan 4. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan sumberdaya alam dan sumberdaya alam dan sumberdaya alam dan sumberdaya alam dan lingkungan hidup lingkungan hidup lingkungan hidup lingkungan hidup lingkungan hidup Kabupaten Wonosobo Kabupaten Wonosobo Kabupaten Wonosobo Kabupaten Wonosobo Kabupaten Wonosobo yang optimal dengan yang optimal dengan tetap yang optimal dengan yang optimal dengan yang optimal dengan tetap menjaga menjaga keseimbangan tetap menjaga tetap menjaga tetap menjaga keseimbangan dan dan pelestarian fungsi dan keseimbangan dan keseimbangan dan keseimbangan dan pelestarian fungsi dan keberadaannya dalam pelestarian fungsi dan pelestarian fungsi dan pelestarian fungsi dan keberadaannya dalam upaya menopang keberadaannya dalam keberadaannya dalam keberadaannya dalam upaya menopang kehidupan dan upaya menopang upaya menopang upaya menopang kehidupan dan penghidupan dimasa yang kehidupan dan kehidupan dan kehidupan dan penghidupan dimasa akan datang. penghidupan dimasa penghidupan dimasa penghidupan dimasa yang akan datang. yang akan datang. yang akan datang. yang akan datang.

VISI

MISI

SASARAN

ARAH

RPJM I (2005-2009)

RPJM II(2010-2014)

RPJM III (2015-2019)

RPJM IV (2020-2024)

a. Meningkatnya penggalian dan pengelolaan potensi sumberdaya alam dengan tetap mempertahankan pelestarian lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati.

a. Peningkatan peran usaha swasta kecil yang terseleksi, serta memiliki pengetahuan teknis eksploitasi dan rehabilitasi sumberdaya alam yang memadai guna meningkatkan penggalian dan pengelolaan potensi sumberdaya alam dengan tetap mempertahankan pelestarian lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati.

a. Pengembangan sistem Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) melalui peningkatan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan penegakan hukum lingkungan dalam rangka pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.

a. Peningkatan kualitas sistem Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) melalui pengembangan teknologi ramah lingkungan berbasis masyarakat dan penegakan hukum lingkungan dalam rangka pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.

a. Penguatan manajemen pengendalian Dampak Lingkungan dalam rangka pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui penguatan kelembagaan masyarakat dan pemantapan penegakan hukum lingkungan.

a. Pemantapan manajemen pengendalian Dampak Lingkungan dalam rangka pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas daya tampung dan daya dukung lingkungan.

b. Meningkatnya kualitas sumberdaya alam baik udara, air dan tanah se hingga tidak membahayakan kehidupan masyarakat maupun organisme yang berfungsi membentuk sistem alam yang lestari.

b. Peningkatan kualitas sumberdaya alam baik udara, air dan tanah sehingga tidak membahayakan kehidupan masyarakat maupun organisme yang berfungsi membentuk sistem alam yang lestari melalui program rehabilitasi dan reboisasi lahan dan hutan .

b. Pengembangan Sistem insentif dan disinsentif dalam rangka pengendalian dan pelestarian lingkungan .

b. Peningkatan pelaksanaan sistem insentif dan disinsentif dalam rangka pengendalian dan pelestarian lingkungan .

b. Penguatan dan diversifikasi insentif dan disinsentif dalam rangka pengendalian dan pelestarian lingkungan .

b. Pemantapan diversifikasi insentif dan disinsentif dalam rangka pengendalian dan pelestarian lingkungan .

VISI

MISI

RPJM III (2015-2019)

RPJM IV (2020-2024)

c. Meningkatnya kesadaran dan disiplin masyarakat dalam pengelolaan potensi sumberdaya alam dan lingkungan hidup dalam upaya memperkecil terjadinya bencana alam.

SASARAN

c. Peningkatan kesadaran dan disiplin masyarakat dalam pengelolaan potensi sumberdaya alam dan lingkungan hidup dalam upaya memperkecil terjadinya bencana alam melalui penyebaran informasi peraturan perundang-undangan sumberdaya alam.

ARAH

RPJM I (2005-2009) c. Peningkatan pendataan dan pemilahan kekayaan keanekaragaman hayati dalam rangka menyusun profil sumber daya hayati Kab. Wonosobo.

RPJM II(2010-2014) c. Peningkatan pengelolaan kekayaan keane karagaman hayati dengan pelibatan masyarakat secara aktif dalam rangka melindungi sumber daya genetik.

c. Pengembangan pemanfaatan potensi ekonomi sumber daya hayati dalam rangka mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

c. Pelestarian kekayaan keanekaragaman hayati dengan pelibatan masyarakat secara aktif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

d. Menguatnya penegakan hukum atas Undang-Undang dan peraturan yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

d. Peningkatan komitmen pemerintah dan lembaga terkait dalam upaya memperkuat penegakan hukum atas undangundang dan peraturan yang terkait dengan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

d. Perbaikan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam melalui pengembalian fungsi kawasan lindung dan rehabilitasi lahan kritis secara terpadu berbasis ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS).

d. Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam melalui penguatan lembaga terkait dalam rangka pengembalian fungsi kawasan lindung serta rehabilitasi lahan kritis dan terlantar.

d. Penguatan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam untuk mempertahankan dan menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya.

d. Peningkatan pemaha man masyarakat luas akan arti pentingnya upaya pelestarian sumber daya alam bagi kehidupan generasi masa yang akan datang, baik perundang-undangan, tatacara pengelolaan, dan cara penanggulangan (rehabilitasi dan reboisasi) area eksploitasi sumber daya alam.

e. Peningkatan sosialisasi dan fungsi kelembagaan masyarakat dalam rangka pengurangan risiko bencana.

e. Pengembangan dan penerapan teknologi sederhana dalam rangka pengurangan risiko bencana.

e. Peningkatan fungsi kelembagaan dan sistem dalam rangka pengurangan risiko bencana.

e. Pemantapan fungsi kelembagaan dan sistem pengurangan risiko bencana.

VISI

MISI

SASARAN

ARAH

RPJM I (2005-2009) f. Pengembangan sistem daur ulang pemanfaatan sampah lingkungan untuk pengendalian pencemaran dan pemanfaatan potensi ekonomi persampahan.

RPJM II(2010-2014) f. Peningkatan kualitas sistem daur ulang pemanfaatan sampah lingkungan untuk pengendalian pencemaran dan pemanfaatan potensi ekonomi persampahan.

RPJM III (2015-2019)

RPJM IV (2020-2024)

f. Peningkatan kapasitas pemanfaatan potensi ekonomi persampahan melalui pengembangan jaringan pemanfaatanya

f. Pemantapan pemanfaatan potensi ekonomi persampahan melalui perluasan jaringan pemanfaatanya

g. Pemantapan konser vasi lingkungan hidup dan sumber daya alam dengan memanfaatkan kelembagaan yang ada dalam masyarakat dalam rangka mempertahankan menjaga keberlanjutan fungsi dalam menopang kehidupan.

WONOSOBO 5. Mewujud kan tersedianya 5. Terwujudnya 5. Mewujudkan tersedianya 5. Mewujudkan tersedianya 5. Mewujudkan tersedianya 5. Mewujudkan tersedianya 5. Mewujudkan tersedianya ASRI DAN pra sarana dan sarana penyediaan prasarana prasarana dan sarana prasarana dan sarana prasarana dan sarana prasarana dan sarana prasarana dan sarana BERMARTABAT publik baik secara dan sarana publik baik publik baik secara publik baik secara publik baik secara publik baik secara publik baik secara kuantitatif maupun kualitatif secara kuantitatif kuantitatif maupun kuantitatif maupun kuantitatif maupun kuantitatif maupun kuantitatif maupun dengan perawatan yang maupun kualitatif de kualitatif dengan kualitatif dengan kualitatif dengan kualitatif dengan kualitatif dengan memadai. ngan perawatan yang perawatan yang perawatan yang memadai. perawatan yang perawatan yang perawatan yang memadai memadai. memadai. memadai. memadai.

VISI

MISI

SASARAN

ARAH

RPJM I (2005-2009)

RPJM II(2010-2014)

RPJM III (2015-2019)

RPJM IV (2020-2024)

a. Peningkatnya penyediaan prasarana dan sarana wilayah yang memadai sehinga dapat meningkatkan keterjangkauan dan kemuda han aktifitas produksi yang merata di seluruh wilayah sebagai pendukung laju pembangunan daerah.

a. Peningkatan kualitas perencanaan teknis dan ekonomis yang memadai guna terpenuhinya kebutuhan infrastruktur wilayah sebagai pendukung laju pembangunan daerah serta pemenuhan dan pemerataan prasarana dan sarana pelayanan dasar masyarakat .

a. Penyediaan jaringan transportasi antar desa, kecamatan dan antar kabupaten dalam upaya meningkatkan aksesibilitas sosial ekonomi antar wilayah.

a. Pemeliharaan dan peningkatan kualitas jaringan transportasi antar desa, kecamatan dan antar kabupaten dalam upaya meningkatkan aksesibilitas sosial ekonomi antar wilayah.

a. Pemeliharaan dan peningkatan kualitas dan pelebaran jaringan transportasi antar desa, kecamatan dan antar kabupaten dalam upaya mening katkan aksesibilitas sosial ekonomi antar wilayah dan penguatan daya saing wilayah dalam menarik investasi .

a. Pemeliharaan dan peningkatan kualitas dan pelebaran jaringan serta pembukaan jaringan transportasi baru antar desa, kecamatan dan antar kabupaten dalam upaya meningkatkan aksesibilitas sosial ekonomi antar wilayah dan penguatan daya saing wilayah dalam menarik investasi.

b. Meningkatnya kualitas perumahan dan pemukiman melalui penyediaan fasilitas dasar perumahan, serta penyediaan lahan perumahan yang memadai tanpa pengorbanan yang terlalu besar terhadap berkurangnya lahan produksi maupun wilayah penyangga lingkungan hidup.

b. Pengembangan perencanaan tata ruang yang memadai serta peningkatan pengendaliannya dalam meningkatkan kualitas perumahan dan pemukiman melalui penyediaan fasilitas dasar perumahan, serta penyediaan lahan peru mahan yang memadai tanpa pengorbanan yang terlalu besar terhadap berkurangnya la han produksi maupun wilayah penyangga lingkungan hidup.

b. Penyediaan moda transportasi yang cukup khususnya angkutan pedesaan dan antar kecamatan dalam upaya mendinamisir aktivitas sosial dan perekonomian masyarakat pedesaan.

b. Peningkatan kualitas dan pemeliharaan moda transportasi yang cukup khususnya angkutan pedesaan dan antar kecamatan dalam upaya mendinamisir aktivitas sosial dan perekonomian masyarakat pedesaan.

b. Pembukaan jaringan baru moda transportasi yang cukup khususnya angkutan pedesaan dan antar kecamatan dalam upaya mendinamisir aktivitas sosial dan perekonomian masyarakat pedesaan dengan tingkat kenyamanan yang memadai.

b. Pemantapan moda transportasi yang cukup khususnya angkutan pedesaan dan antar kecamatan dalam upaya mendinamisir aktivitas sosial dan perekonomian masyarakat pedesaan dengan tingkat kenyamanan yang memadai.

VISI

MISI

SASARAN c. Meningkatnya pemenuhan dan pemerataan prasarana dan sarana pelayanan dasar masyarakat di seluruh wilayah sebagai upaya peningkatan derajat hidup dan kesejahteraan masyarakat.

ARAH c. Penyusunan perencanaan teknis dan ekonomis yang han dal dalam upaya meningkatkan kemampuan pemeliharaan atas prasarana umum baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

RPJM I (2005-2009)

RPJM II(2010-2014)

RPJM III (2015-2019)

RPJM IV (2020-2024)

c. Pengembangan inventarisasi dan identifikasi sumberdaya air dalam rangka konservasi dan pemanfaatannya.

c. Peningkatan konser vasi sumber daya air dan pencarian sumbersumber baru dalam rangka mencukupi kebutuhan air baku masyarakat.

c. Penguatan kualitas dan jangkauan konservasi sumber daya air dan pencarian sumber -sumber baru dalam rangka mencukupi kebutuhan air baku masyarakat.

c. Pemantapan kualitas dan jangkauan konservasi sumber daya air dan pencarian sumbersumber baru dalam rangka mencukupi kebutuhan air baku masyarakat dan mempertahankan ketersediaannya.

d. Pengembangan sarana dan prasarana sumber daya air, irigasi dan drainase guna penye diaan air bersih dan air baku masyarakat, mendukung aktivitas produksi pertanian dan sektor lainnya, memenuhi kebutuhan prasarana dasar perkotaan dan perdesaan, serta pengendalian banjir, kebersihan lingkungan dan kekeringan.

d. Pemeliharaan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana sumberdaya air, irigasi dan drainase guna penyediaan air bersih dan air baku masyarakat, mendukung aktivitas produksi pertanian dan sektor lainnya, memenuhi kebutuhan prasarana dasar perkotaan dan perdesaan, serta pengendalian banjir, kebersihan lingkungan dan kekeringan, dengan didukung peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air.

d. Penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas pengelolaan prasarana dan sarana sumber daya air dan irigasi yang handal, guna mendukung aktivitas produksi yang berdayasaing, serta memenuhi kebutuhan prasarana dasar perkotaan dan perdesaan dengan kemantapan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air.

d. Pemantapan prasarana dan sarana sumberdaya air dan irigasi untuk mendukung aktivitas produksi yang handal dan berdaya saing, dan terpenuhinya secara mantap kebutuhan prasarana dasar perdesaan dan perkotaan, dalam rangka peningkatan kemandirian, kualitas hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

VISI

MISI

SASARAN

ARAH

RPJM I (2005-2009)

RPJM II(2010-2014)

RPJM III (2015-2019)

RPJM IV (2020-2024)

e. Peningkatan rasio elek trifikasi melalui perluasan cakupan layanan energi listrik bagi masyarakat perdesaan, serta pemenuhan energi listrik untuk industri yang ada melalui perluasan jaringan distribusi.

e. Peningkatan kualitas layanan kepada masya rakat dan industri melalui perbaikan dan perluasan jaringan distribusi serta penelitian untuk pemanfaatan sumber listrik mikro hidro yang cukup tersedia di Kab. Wonosobo .

e. Pemantapan sistem pelayanan secara konsisten melalui perbaikan dan sistem operasi dan peme liharaan jaringan sistem distribusi yang memenuhi syarat.

e. Pemantapan pasokan kebutuhan energi listrik bagi masyarakat luas (rumahtangga dan industri) secara konsisten melalui peningkatan sistem dan pemantapan manajemen operasi dan pemeliharaan jaringan distribusi secara terpadu.

f. Penyediaan Permukiman (peruma han) serta fasilitas sosial dan fasilitas umumnya (tempat ibadah, fasilitas pendidikan, fasilitas hiburan, air bersih, sanitasi, dan persampahan), terutama bagi masyarakat miskin .

f. Peningkatan Penyediaan Permukiman (perumahan) serta fasilitas sosial dan fasilitas umumnya (tempat ibadah, fasilitas pendidikan, fasilitas hiburan, air bersih, sanitasi, dan persampahan), terutama bagi masyarakat miskin secara efisien dan efektif.

f. Peningkatan kualitas rumah serta prasarana dasar permukimannya bagi masyarakat, serta pengembangannya untuk menunjang perekonomian daerah.

f. Pemenuhan kebutuhan rumah dan permukimannya yang berkualitas dalam menunjang perekonomian daerah, kesejahteraan masyarakat, dan lingkungan hidup.

VISI

MISI

SASARAN

ARAH

RPJM I (2005-2009) g. Pengembangan sistem dan saranaprasarana telekomunikasi yang mampu mendukung pertumbuhan perekonomian daerah melalui Peningkatan cakupan layanan dan kemudahan akses bagi masyarakat luas.

RPJM II(2010-2014) g. Peningkatan sistem pengelolaan dan penyelenggaraan telekomunikasi melalui pengembangan kelembagaan maupun peraturan-peraturannya terkait dengan keamanan, kerahasiaan, privasi, dan integritas informasi, serta peningkatan peran penyelenggaraan telekomunikasi yang menunjang penyelenggaraan telematika melalui optimalisasi pembangunan dan pemanfaatan prasarana pos dan telekomunikasi serta prasarana non telekomunikasi.

RPJM III (2015-2019) g. Penguatan sistem penyelenggaraan telematika yang tanggap terhadap kebutuhan pasar dan industri namun tetap menjaga keutuhan sistem yang ada melalui pemanfaatan konsep teknologi netral dan peningkatan kepedulian masyarakat terhadap potensi pemanfaatan telematika yang mampu mendukung pengembangan industri konten dan aplikasinya sebagai penciptaan nilai tambah informasi.

RPJM IV (2020-2024) g. Pemantapan sistem manajemen penyelenggaraan telekomunikasi dan telematika yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat yang berstandar internasional baik dari aspek kelembagaan, organisasi, maupun regulasinya.

VISI

MISI

SASARAN

ARAH

RPJM I (2005-2009)

RPJM II(2010-2014)

RPJM III (2015-2019)

RPJM IV (2020-2024)

h. Peningkatan pemera taan pembangunan wilayah yang mendasarkan karateristik potensi dan kesesuaian dengan RTRW melalui peningkatan kerja sama pembangunan kawasan strategis; peningkatan fungsi perkotaan; percepatan pembangunan perdesaan; dan percepatan pembangunan infrastruktur wilayah, terutama prime mover Wonosobo.

h. Peningkatan keserasian pembangunan antarwilayah Kabupaten Wonosobo yang mendasarkan pada karateristik potensi dan kese suaian dengan RTRW melalui peningkatan kualitas kerja sama pembangunan kawasan strategis; peningkatan peran dan fungsi perkotaan; peningkatan pembangunan perdesaan, dan peningkatan cakupan dan sistem infrastruktur wilayah.

h. Penguatan pemerataan dan keserasian pembangunan antar wilayah Wonosobo untuk menunjang perekonomian daerah melalui optimalisasi dan pengembangan kerja sama pemba ngunan kawasan strategis; pemantapan peran dan fungsi perkotan; peningkatan peran dan fungsi perdesaan, dan pemantapan cakupan dan sistem infrastruktur wilayah.

h. Pemantapan pemerataan dan keserasian pembangunan wilayah di Wonosobo untuk meningkatkan daya saing dalam menunjang perekonomian daerah, kesejahteraan masyarakat, dan lingkungan hidup melalui pemantapan pembangunan kawasan strategis, keserasian peran, dan fungsi perkotaan dan perdesaan, serta ketersediaan infrastruktur wilayah yang andal.

i. Pembangunan dan penerapan penatagunaan pertanahan mendasar kan pada RTRW dan peningkatan cakupan pelayanan administrasi pertanahan.

i. Pengembangan cakupan dan penerapan penatagunaan pertana han yang mendasarkan pada RTRW dan peningkatan cakupan serta kualitas pelayanan administrasi pertanahan yang sesuai dengan standar pelayanan minimal serta pemanfaatan dan pengendalian pertanahan secara merata dan berkeadilan.

i. Peningkatan penata gunaan pertanahan yang mendasarkan pada RTRW, pelayanan administrasi pertanahan berbasis desa, serta peningkatan pemanfaatan dan pengendalian pertana han, untuk menunjang perekonomian daerah.

i. Pemantapan penatagunaan pertanahan, administrasi, dan hukum; pemanfaatan dan pengendalian pertanahan untuk menunjang perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

VISI

MISI

SASARAN

ARAH

RPJM I (2005-2009)

RPJM II(2010-2014)

RPJM III (2015-2019)

RPJM IV (2020-2024)

j. Pengembangan pembangunan penataan ruang melalui peningkatan efektivitas dan peran RTRW Kabupaten Wonosobo dan Rencana Detil Tata Ruang turunannya sebagai matra ruang pembangunan daerah; peningkatan dan optimalisasi pemanfaatan ruang, dan pembangunan kelembagaan dan penerapan pengendalian pemanfaatan ruang.

j. Peningkatan kualitas penataan ruang melalui peningkatan penerapan RTRW Kabupaten Wonosobo dan Rencana Detil Tata Ruang turunannya dalam pembangunan daerah; peningkatan dan konsistensi pemanfaatan ruang sesuai dengan daya dukungnya dan penerapan pengendalian pemanfaatan ruang, terutama pada kawasan lindung dan sawah lestari didukung kelembagaan serta peran serta masyarakat.

j. Peningkatan kualitas penataan ruang melalui pengembangan penerapan perencanaan tata ruang; percepatan dan pengembangan pemanfaatan ruang dan peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menunjang perekonomian daerah dan lingkungan hidup yang didukung kelembagaan yang optimal serta peningkatan peran serta masyarakat.

j. Pemantapan sistem penataan ruang yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan melalui pemantapan penerapan perencanaan tata ruang; pemantapan dan pengembangan pemanfaatan ruang; dan peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menunjang perekonomian daerah, pelestarian fungsi lingkungan hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

k. Pengembangan sistem pembangunan berdi mensi wilayah dalam upaya menyeimbangkan dinamika dan hasil-hasil pembangunan

k. Peningkatan sistem pembangunan berdimensi wilayah dalam upaya menyeimbangkan dinamika dan hasil-hasil pembangunan dan mengurangi intervensi kepentingan politik jangka pendek.

k. Penguatan sistem pembangunan berdimensi wilayah dalam upaya menyeimbangkan dinamika dan hasil-hasil pembangunan dan menegasikan pertimbangan diluar kaidah perencanaan.

k. Pemantapan sistem pembangunan berdimensi wilayah dalam upaya menyeimbangkan dinamika dan hasil-hasil pembangunan dan mendorong penguatan daya saing seluruh wilayah.

VISI

MISI

SASARAN

ARAH

RPJM I (2005-2009)

RPJM II(2010-2014)

RPJM III (2015-2019)

RPJM IV (2020-2024)

WONOSOBO 6. Mewujud kan kehidupan 6. Terwujudnya 6. Mewujudkan kehidupan 6. Mewujudkan kehidupan 6. Mewujudkan kehidupan 6. Mewujudkan kehidupan 6. Mewujudkan kehidupan ASRI DAN masyarakat Kabupaten kehidupan masyarakat masyarakat Kabupaten masyarakat Kabupaten masyarakat Kabupaten masyarakat Kabupaten masyarakat Kabupaten BERMARTABAT Wonosobo yang sejahtera Kabupaten Wonosobo Wonosobo yang Wonosobo yang sejahtera Wonosobo yang Wonosobo yang Wonosobo yang lahir dan batin, mandiri yang sejahtera lahir sejahtera lahir dan batin, lahir dan batin, mandiri sejahtera lahir dan batin, sejahtera lahir dan batin, sejahtera lahir dan batin, dan bermartabat, dengan dan batin, mandiri dan mandiri dan bermartabat, dan bermartabat, dengan mandiri dan bermartabat, mandiri dan bermartabat, mandiri dan bermartabat, menghormati hukum dan bermartabat, dengan dengan menghormati menghormati hukum dan dengan menghormati dengan menghormati dengan menghormati Hak Asasi Manusia (HAM) menghormati hukum hukum dan Hak Asasi Hak Asasi Manusia hukum dan Hak Asasi hukum dan Hak Asasi hukum dan Hak Asasi serta keadilan dan dan Hak Asasi Manusia Manusia (HAM) serta (HAM) serta keadilan dan Manusia (HAM) serta Manusia (HAM) serta Manusia (HAM) serta kesetaraan gender. (HAM) serta keadilan keadilan dan kese taraan kesetaraan gender. keadilan dan kesetaraan keadilan dan kesetaraan keadilan dan kesetaraan dan kesetaraan gender. gender. gender. gender. gender.

a. Berkurangnya penyandang masalah sosial secara signifikan, pertumbuhan penduduk yang terkendali sesuai dengan daya dukung wilayah.

a. Peningkatan rehabilitasi dan pelayanan penyandang masalah sosial secara signifikan, dan mengaktifkan serta mensosialisasikan KB mandiri dan subsidi peralatan KB, guna mengendalikan pertumbuhan jumlah penduduk sehingga sesuai dengan daya dukung wilayah.

a. Peciptaan iklim yang kondusif untuk menarik investasi dan penciptaan akses pasar yang mendukung tumbuhnya sektor riil dalam rangka memperluas lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan.

a. Pengembangan investasi dan akses pasar untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah dalam rangka memperluas kesempatan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.

a. Penguatan akses pasar baik pasar daerah maupun antar wilayah untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang dinamis dalam rangka memperluas lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.

a. Pemantapan kondisi perekonomian daerah yang berkelanjutan dalam rangka memperluas kesempatan kerja, pengurangan dan pengentasan kemiskinan.

b. Berkurangnya diskriminasi dan kekerasan bermotif gender dan meningkatnya peran perempuan di segala bidang pembangunan

b. Peningkatan sosialisasi perundangundangan yang terkait dengan masalah diskriminasi dan kekerasan bermotif gender bahkan peran perempuan harus terus ditingkatkan disegala bidang pembangunan.

b. Penyediaan pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial dan pelayanan penduduk usia lanjut melalui fasilitasi pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat.

b. Peningkatan kualitas Penyediaan pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial dan pelayanan penduduk usia lanjut melalui fasilitasi pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat

b. Penguatan sistem dan kelembagaan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan pemberdayaan penduduk usia lanjut melalui peningkatan kepekaan dan respon kelembagaan.

b. Pemantapan sistem dan kelembagaan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan pemberdayaan penduduk usia lanjut melalui perluasan jejaring social safety net.

VISI

MISI

SASARAN

ARAH

RPJM I (2005-2009)

RPJM II(2010-2014)

RPJM III (2015-2019)

RPJM IV (2020-2024)

c. Meningkatnya perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)

c. Peningkatan perangkat hukum guna meningkat kan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) .

c. Pengembangan penga rusutamaan gender (gender mainstreaming) dalam rangka pemberdayaan perempuan menuju terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidang kehidupan serta perlindungan anak dan remaja sesuai dengan norma-norma agama dan falsafah Pancasila.

c. Peningkatan kualitas pengarusutamaan gender (gender mainstreaming) dalam rangka pemberdayaan pemberdayaan perempuan menuju terwujudnya kesetaraan kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidang kehidupan serta perlindungan anak dan remaja sesuai dengan norma-norma agama dan falsafah Pancasila.

c. Penguatan pengarusutamaan gender (gender mainstreaming) dalam rangka pemberdayaan pemberdayaan perempuan menuju terwujudnya kesetaraan kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidang kehidupan serta perlindungan anak dan remaja sesuai dengan norma-norma agama dan falsafah Pancasila.

c. Pemantapan pengarusutamaan gender (gender mainstreaming) dalam rangka pemberdayaan pemberdayaan perempuan menuju terwujudnya kesetaraan kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidang kehidupan serta perlindungan anak dan remaja sesuai dengan norma-norma agama dan falsafah Pancasila.

d. Meningkatnya kesadaran dan ketaatan terhadap hukum dan perundangundangan sebagai wujud masyarakat yang ber martabat.

d. Peningkatan kesadaran dan ketaatan terhadap hukum perundang-undangan.

d. Penyediaan fasilitasi penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan perundangundangan yang terkait dengan Kekerasaan Dalam Rumah Tangga (KDRT) serta perlindungan anak.

d. Peningkatan kualitas fasilitasi penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan perundangundangan yang terkait dengan Kekerasan Dalam Rumah tangga (KDRT) serta perlindungan anak.

d. Penguatan penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan perundangundangan yang terkait dengan Kekerasan Dalam Rumah tangga (KDRT) serta perlindungan anak.

d. Pemantapan penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan perundangundangan yang terkait dengan Kekerasan Dalam Rumah tangga (KDRT) serta perlindungan anak.

e. Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat, dengan memberdayakan masyarakat itu sendiri serta fasilitasi

e. Peningkatan sosialisasi dan pelatihan keamanan dan ketertiban masyarakat guna meningkatkan keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat, dengan mem berdayakan masyarakat itu sendiri bersama pemerintah.

e. Peningkatan sinkronisasi, harmonisasi produk-produk hukum pusat dan daerah, serta peningkatan kesadaran masyarakat dan aparat penegak hukum dalam rangka meningkatkan kepastian hukum.

e. Pengembangan kapasitas kelembagaan hukum dalam rangka mewujudkan peningkatan pelayanan dan kepastian hukum.

e. Penguatan sistem penegakan hukum yang sinergis, adil, dan menjunjung tinggi supremasi hukum.

e. Pemantapan budaya penegakan hukum guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi supremasi hukum.

VISI

MISI

SASARAN

ARAH

RPJM I (2005-2009)

RPJM II(2010-2014)

RPJM III (2015-2019)

RPJM IV (2020-2024)

f. Meningkatkan persatuan dan kesatuan warga masyarakat untuk memben tuk kemandirian sehingga beban pembangunan dapat diatasi dengan kebersamaan warga masyarakat dan pemerintah.

f. Peningkatan kerjasama dengan tokoh masyarakat dalam upaya bersama menggalang persatuan dan kesatuan warga masyarakat sehingga beban pembangunan dapat diatasi dengan kebersamaan warga masyarakat dan pemerintah.

f. Peningkatan kesadaran masyarakat dan aparat untuk memahami prinsip prinsip dasar hukum dan HAM melalui pemasyarakatan dan pendidikan hukum dan HAM.

f. Pengembangan budaya masyarakat dalam memahami prinsipprinsip dasar hukum dan HAM melalui pemasya rakatan dan pendidikan hukum dan HAM.

f. Penguatan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang menjunjung tinggi prinsipprinsip dasar hukum dan HAM.

f. Pemantapan sistem dan pelestarian tata pengelolaan kehidupan bermasyarakat yang memahami dan menerapkan prinsipprinsip dasar hukum dan HAM.

g. Meningkatnya perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Peningkatan kepedulian aparat keamanan dalam memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat untuk memperoleh keadilan dan kebenaran.

g. Pengembangan kondisi yang aman dan tertib dalam bermasyarakat dan bernegara, melalui pengembangan pola hidup kebersamaan dan kerukunan antar warga, yang digerakkan oleh tokoh-tokoh masyarakat baik formal maupun informal di seluruh wilayah Kabupaten Wonosobo.

g. Peningkatan kondisi yang aman dan tertib dalam bermasyarakat dan bernegara, melalui pengembangan pola hidup kebersamaan dan kerukunan antar warga, yang digerak kan oleh tokoh-tokoh masyarakat baik formal maupun informal di seluruh wilayah Kabupaten Wonosobo.

g. Penguatan upaya penciptaan kondisi yang aman dan tertib dalam bermasyarakat dan bernegara, melalui pengembangan pola hidup kebersamaan dan kerukunan antar warga, yang digerakkan oleh tokoh-tokoh masyarakat baik formal maupun informal di seluruh wilayah Kabupaten Wonosobo.

g. Pemantapan kondisi yang aman dan tertib dalam bermasyarakat dan bernegara, melalui pengembangan pola hidup kebersamaan dan kerukunan antar warga, yang digerakkan oleh tokoh-tokoh masyarakat baik formal maupun informal di seluruh wilayah Kabupaten Wonosobo.

h. Pengembangan kondisi untuk menjaga dan memelihara persatuan, kesatuan, dan kerukunan serta kohesifitas masyarakat .

h. Peningkatan kondisi untuk menjaga dan memelihara persatuan, kesatuan, dan kerukunan serta kohesifitas masyarakat

h. Penguatan kondisi masyarakat yang bersatu, rukun dan saling bekerjasama untuk kepentingan kedamaian dan kesejahteraan bersama.

h. Pemantapan kondisi masyarakat yang bersatu, rukun dan saling bekerjasama untuk kepentingan kedamainan dan kesejahteraan bersama.

VISI

MISI

SASARAN

ARAH

RPJM I (2005-2009) j. Pengembangan komitmen dan pelaksanaan penegakan hukum secara integratif diantara aparat yang terkait dalam upaya peningkatan kepastian dan keadilan hukum.

RPJM II(2010-2014) i. Peningkatan komit men dan pelaksanaan penegakan hukum secara integratif diantara aparat yang terkait dalam upaya peningkatan kepastian dan keadilan hukum.

RPJM III (2015-2019) i. Penguatan komitmen dan pelaksanaan penegakan hukum secara integratif diantara aparat yang terkait dalam upaya peningkatan kepastian dan keadilan hukum.

RPJM IV (2020-2024)