BAB IV SASARAN, ARAH, TAHAPAN, DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2005-2025
A. SASARAN POKOK PEMBANGUNAN Tujuan pembangunan jangka panjang Daerah, Tahun 2005-2025 adalah mewujudkan masyarakat dan Daerah “Asri dan Bermartabat“ sebagai landasan pembangunan berikutnya menuju masyarakat yang adil makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai ukuran keberhasilan pembangunan Daerah dalam 20 tahun yang akan datang adalah sasaran-sasaran yaitu : 1. Terwujudnya sumberdaya manusia Kabupaten Wonosobo yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat lahir batin, berpendidikan, berbudaya, kreatif dan inovatif; Dengan beberapa sasaran yaitu: a. Meningkatnya pemahaman dan amalan ajaran keagamaan. b. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sebagaimana ditunjukkan dalam Indek Pembangunan Manusia (IPM) serta Indeks Pembangunan Gender (GDI). c. Meningkatnya kesempatan memperoleh hak pelayanan pendidikan yang layak secara merata bagi setiap warga masyarakat. d. Meningkatnya kesempatan memperoleh hak pelayanan kesehatan yang merata bagi setiap warga masyarakat. e. Meningkatnya pemenuhan hak-hak dasar bagi penduduk miskin. f.
Meningkatnya pemantapan kearifan budaya lokal yang tercermin dalam sikap dan perilaku yang bermartabat serta semakin meningkatnya kepribadian masyarakat.
g. Meningkatnya karakter dan moral masyarakat sesuai dengan Pancasila serta keimanan dan ketaqwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. h. Meningkatnya karya inovatif dan kreatif masyarakat, yang ditandai oleh munculnya produk baru yang lebih berkualitas.
53
2. Terwujudnya tangguh
dan
perekonomian berbasis
daerah
pada
Kabupaten
potensi
Wonosobo
unggulan
daerah
yang
dengan
memanfaatkan teknologi inovatif yang ramah lingkungan disertai penguatan kelembagaan usaha mikro dan kecil serta penguatan lembaga koperasi dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat; Dengan beberapa sasaran yaitu: a. Meningkatnya lapangan kerja dan lapangan berusaha khususnya pada usaha mikro dan kecil. b. Meningkatnya ketersediaan kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat kecil. c. Menurunnya jumlah penduduk miskin alasan ekonomi secara signifikan. d. Meningkatnya aktivitas ekonomi riil baik pada sektor pertanian, industri, pertambangan, pariwisata, perdagangan dan sektor jasa lainya. e. Meningkatnya kemampuan kelembagaan usaha mikro dan kecil dengan tetap mempertahankan prinsip kebersamaan. f.
Meningkatnya kelembagaan koperasi baik koperasi pertanian dan non pertanian serta koperasi pedesaan maupun perkotaan.
g. Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi Daerah setidaknya sejajar dengan daerah lain di wilayah Provinsi Jawa Tengah. h. Terwujudnya struktur ekonomi yang kuat dan tangguh berdasar potensi unggulan Daerah, yang ditandai oleh meningkatnya efisiensi dan keunggulan daya saing. i.
Meningkatnya kemandirian keuangan Daerah yang diupayakan melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
3. Terwujudnya kehidupan politik dan tata pemerintahan yang demokratis, bersih, bertanggung jawab yang didukung oleh aparatur pemerintahan yang profesional, dan terbebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) disertai partisipasi rakyat secara penuh; Dengan beberapa sasaran yaitu: a. Menguatnya kesadaran politik dan meningkatnya partisipasi masyarakat khususnya yang terkait dengan hak dan kewajibannya sebagai Warga Negara Indonesia. b. Menguatnya institusi partai politik sehingga dalam memperjuangkan aspirasi rakyat lebih efektif.
54
c.
Meningkatnya profesionalisme aparatur Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan
pemerintahan
yang
dipercaya,
transparan,
dapat
dipertanggungjawabkan serta pemerintah yang terbebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). d. Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan harapan masyarakat pada umumnya. e. Meningkatnya kemampuan aparatur pemerintah dalam mewujudkan kemandirian Daerah dalam mendukung pembangunan Daerah di
era
otonomi daerah. f.
Meningkatnya kemampuan pemerintahan Daerah dalam mengimbangi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
g. Meningkatnya jaringan kerjasama antar berbagai pihak baik vertikal maupun
horizontal
dalam
upaya
memecahkan
permasalahan
pembangunan Daerah.
4. Terwujudnya pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup Kabupaten
Wonosobo
yang
optimal
dengan
tetap
menjaga
keseimbangan dan pelestarian fungsi dan keberadaannya dalam upaya menopang kehidupan dan penghidupan dimasa yang akan datang; Dengan beberapa sasaran yaitu: a. Meningkatnya penggalian dan pengelolaan potensi sumber daya alam dengan tetap mempertahankan pelestarian lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati. b. Meningkatnya kualitas sumber daya alam baik udara, air dan tanah sehingga
tidak
membahayakan
kehidupan
masyarakat
maupun
organisme yang berfungsi membentuk sistem alam yang lestari. c. Meningkatnya kesadaran dan disiplin masyarakat dalam pengelolaan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam upaya memperkecil terjadinya bencana alam. d. Menguatnya penegakan hukum atas undang-undang dan peraturan yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
5. Terwujudnya penyediaan prasarana dan sarana publik baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan perawatan yang memadai ; Dengan beberapa sasaran yaitu:
55
a. Meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana wilayah yang memadai sehingga dapat meningkatkan keterjangkauan dan kemudahan aktifitas produksi yang merata di seluruh wilayah sebagai pendukung laju pembangunan Daerah. b. Meningkatnya kualitas perumahan dan pemukiman melalui penyediaan fasilitas dasar perumahan, serta penyediaan lahan perumahan yang memadai tanpa pengorbanan yang terlalu besar terhadap berkurangnya lahan produksi maupun wilayah penyangga lingkungan hidup. c.
Meningkatnya pemenuhan dan pemerataan prasarana dan sarana pelayanan dasar masyarakat di seluruh wilayah sebagai upaya peningkatan derajat hidup dan kesejahteraan masyarakat.
6. Terwujudnya sejahtera
kehidupan
lahir
dan
masyarakat batin,
Kabupaten
mandiri
dan
Wonosobo
bermartabat,
yang
dengan
menghormati hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) serta keadilan dan kesetaraan gender; Dengan beberapa sasaran yaitu: a. Berkurangnya
penyandang
masalah
sosial
secara
signifikan,
pertumbuhan penduduk yang terkendali sesuai dengan daya dukung wilayah. b. Berkurangnya
diskriminasi
dan
kekerasan
bermotif
gender
dan
meningkatnya peran perempuan di segala bidang pembangunan. c. Meningkatnya perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) d. Meningkatnya kesadaran dan ketaatan terhadap hukum dan perundangundangan sebagai wujud masyarakat yang bermartabat. e. Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat, dengan memberdayakan masyarakat itu sendiri serta fasilitasi pemerintah. f.
Meningkatkan persatuan
dan kesatuan warga masyarakat
untuk
membentuk kemandirian sehingga beban pembangunan dapat diatasi dengan kebersamaan warga masyarakat dan pemerintah. g. Meningkatnya perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat baik secara kuantitatif maupun kualitatif.
B. ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG TAHUN 2005 - 2025 Dengan adanya sasaran yang telah ditetapkan maka
pembangunan
Daerah dalam era Tahun 2005-2025 diarahkan pada:
56
1. Mewujudkan sumberdaya manusia Kabupaten Wonosobo yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat lahir batin, berpendidikan, berbudaya, kreatif dan inovatif. a. Peningkatan pembinaan anak usia dini sampai dewasa di lingkungan keluarga dalam upaya peningkatan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. b. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dimulai anak masih dalam kandungan dengan pemeliharaan kesehatan dan pemberian makanan suplemen (protein dan gizi) pada ibu hamil, serta kesehatan anak balita yang diprakarsai oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat. c. Peningkatan derajat pendidikan khususnya dalam mensukseskan Wajib Belajar 9 tahun, bahkan dimulainya pencanangan Wajib Belajar 12 tahun. d. Peningkatan dan pengembangan pendidikan umum dan kejuruan serta keterampilan (skill) melalui penyediaan perpustakaan dan bengkel kerja yang diprakarsai pemerintah dan masyarakat. e. Peningkatan upaya-upaya melestarikan dan mengembangkan seni dan budaya
lokal
melalui
pemanfaatan
even-even
tertentu
untuk
memperkenalkan dan mengembangkan seni budaya lokal. f.
Peningkatkan kreativitas dan inovasi hasil karya masyarakat melalui pendidikan formal dan informal serta memanfaatkan even-even tertentu untuk meningkatkan dan memperkenalkan hasil karya pada masyarakat luas.
2. Mewujudkan perekonomian daerah Kabupaten Wonosobo yang tangguh dan berbasis pada potensi unggulan daerah dengan memanfaatkan teknologi
inovatif
yang
ramah
lingkungan
disertai
penguatan
kelembagaan usaha mikro dan kecil serta penguatan lembaga koperasi dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat. a. Peningkatan investasi langsung oleh masyarakat dimulai dengan menggerakkan tabungan Daerah untuk menggerakkan dunia usaha Daerah
sehingga lapangan kerja dan lapangan berusaha khususnya
usaha mikro dan kecil dapat berkembang. b. Peningkatan produksi pangan Daerah, penganekaragaman jenis pangan dan menggerakkan kembali lumbung pangan secara kolektif untuk meningkatkan ketersediaan kebutuhan makanan pokok dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat kecil.
57
c.
Peningkatan pemberdayaan ekonomi bagi warga masyarakat kurang mampu serta peningkatan dan penambahan keterampilan dan keahlian guna menurunkan jumlah penduduk miskin alasan ekonomi secara signifikan.
d. Penyediaan
fasilitas
permodalan
peningkatan pendidikan
dan
pengelolaan
usaha
serta
kewirausahaan dalam upaya meningkatkan
aktivitas ekonomi riil baik pada sektor pertanian, industri, pertambangan, pariwisata, perdagangan dan sektor jasa lainya. e. Peningkatan pelatihan manajemen dan teknis serta penyediaan fasilitas permodalan guna meningkatkan kemampuan kelembagaan usaha mikro dan kecil dengan tetap mempertahankan prinsip kebersamaan. f.
Peningkatan kemampuan manajemen koperasi dan fasilitas permodalan guna meningkatkan kelembagaan koperasi baik koperasi pertanian dan non pertanian serta koperasi pedesaan maupun perkotaan.
g. Peningkatan kinerja sektor-sektor ekonomi dalam upaya meningkatkan laju
pertumbuhan ekonomi Daerah setidaknya sejajar dengan daerah
lain di wilayah Provinsi Jawa Tengah. h. Peningkatan ketersediaan bahan baku industri agar peran sektor industri pengolahan dan agroindustri dalam mewujudkan struktur ekonomi yang kuat dan tangguh berdasar potensi unggulan Daerah yang ditandai oleh meningkatnya efisiensi dan keunggulan daya saing dapat terwujud. i.
Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi pungutan pajak dan retribusi guna meningkatkan kemandirian keuangan Daerah yang diupayakan melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
3. Mewujudkan kehidupan politik dan tata pemerintahan yang demokratis, bersih, bertanggung jawab yang didukung oleh aparatur pemerintahan yang profesional, dan terbebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) disertai partisipasi rakyat secara penuh. a. Peningkatan
sosialisasi
dan
pendidikan
politik
masyarakat
guna
memperkuat kesadaran politik dan peningkatan partisipasi masyarakat khususnya yang terkait dengan hak dan kewajibannya sebagai Warga Negara Indonesia. b. Peningkatan institusionalisasi partai politik terhadap sistem kenegaraan dan kelembagaan sehingga dalam memperjuangkan aspirasi rakyat lebih efektif.
58
c. Peningkatan profesionalisme aparatur Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan
pemerintahan
yang
dipercaya,
transparan,
dapat
dipertanggungjawabkan serta pemerintah yang terbebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) melalui workshop dan pelatihan profesi birokrasi tertentu . d. Peningkatan kualitas pelayanan publik agar sesuai dengan harapan masyarakat pada umumnya melalui pendidikan dan pelatihan bidangbidang administrasi dan pelayanan publik tertentu. e. Peningkatan kemampuan aparatur pemerintah untuk mewujudkan kemandirian Daerah dalam mendukung pembangunan Daerah di era otonomi daerah melalui pendidikan dan pelatihan administrasi dan kebijakan publik . f.
Peningkatan
kemampuan
aparatur
pemerintahan
Daerah
mengimbangi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
untuk melalui
pendidikan lanjut bagi aparatur pemerintah sesuai kebutuhan. g. Peningkatan dan pembentukan jaringan kerjasama antar lembaga baik vertikal maupun horizontal sebagai upaya memecahkan permasalahan pembangunan Daerah.
4. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup Kabupaten
Wonosobo
yang
optimal
dengan
tetap
menjaga
keseimbangan dan pelestarian fungsi dan keberadaannya dalam upaya menopang kehidupan dan penghidupan dimasa yang akan datang. a. Peningkatan peran usaha swasta kecil yang terseleksi, serta memiliki pengetahuan teknis eksploitasi dan rehabilitasi sumber daya alam yang memadai guna meningkatkan penggalian dan pengelolaan potensi sumber daya alam dengan tetap mempertahankan pelestarian lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati. b. Peningkatan kualitas sumber daya alam baik udara, air dan tanah sehingga
tidak
membahayakan
kehidupan
masyarakat
maupun
organisme yang berfungsi membentuk sistem alam yang lestari melalui program rehabilitasi dan reboisasi lahan dan hutan. c. Peningkatan kesadaran dan disiplin masyarakat dalam pengelolaan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam upaya memperkecil terjadinya bencana alam melalui penyebaran informasi peraturan perundang-undangan sumber daya alam. 59
d. Peningkatan komitmen pemerintah dan lembaga terkait dalam upaya memperkuat penegakan hukum atas undang-undang dan peraturan yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
5. Mewujudkan prasarana dan sarana publik baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan perawatan yang memadai. a. Peningkatan kualitas perencanaan teknis dan ekonomis yang memadai guna terpenuhinya kebutuhan infrastruktur wilayah sebagai pendukung laju pembangunan Daerah serta pemenuhan dan pemerataan prasarana dan sarana pelayanan dasar masyarakat. b. Pengembangan
perencanaan
tata
ruang
yang
memadai
serta
peningkatan pengendaliannya dalam meningkatkan kualitas perumahan dan pemukiman melalui penyediaan fasilitas dasar perumahan, serta penyediaan lahan perumahan yang memadai tanpa pengorbanan yang terlalu besar terhadap berkurangnya lahan produksi maupun wilayah penyangga lingkungan hidup. c.
Penyusunan perencanaan teknis dan ekonomis yang handal dalam upaya meningkatkan kemampuan pemeliharaan atas prasarana umum baik oleh pemerintah maupun masyarakat.
6. Mewujudkan sejahtera
kehidupan
lahir
dan
masyarakat batin,
Kabupaten
mandiri
dan
Wonosobo
bermartabat,
yang
dengan
menghormati hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) serta keadilan dan kesetaraan gender. a. Peningkatan rehabilitasi dan pelayanan penyandang masalah sosial secara signifikan, dan mengaktifkan serta mensosialisasikan KB mandiri dan subsidi peralatan KB, guna mengendalikan pertumbuhan jumlah penduduk sehingga sesuai dengan daya dukung wilayah. b. Peningkatan sosialisasi perundang-undangan yang terkait dengan masalah diskriminasi dan kekerasan bermotif gender bahkan peran perempuan harus terus ditingkatkan disegala bidang pembangunan. c. Peningkatan perangkat hukum guna meningkatkan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) d. Peningkatan kesadaran dan ketaatan terhadap hukum perundangundangan.
60
e. Peningkatan
sosialisasi
dan
pelatihan
keamanan
dan
ketertiban
masyarakat guna meningkatkan keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat, dengan memberdayakan masyarakat itu sendiri bersama pemerintah. f.
Peningkatan kerjasama dengan tokoh masyarakat dalam upaya bersama menggalang persatuan dan kesatuan warga masyarakat sehingga beban pembangunan dapat diatasi dengan kebersamaan warga masyarakat dan pemerintah.
g. Peningkatan
kepedulian
aparat
keamanan
dalam
memberikan
perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat untuk memperoleh keadilan dan kebenaran.
C. TAHAPAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Daerah, maka
disusunlah
rangkaian
agenda
pembangunan
yang
secara
berkesinambungan menuju pencapaian tujuan pembangunan dengan mengacu pada esensi misi pembangunan yang dicanangkan disertai sasaran pokok dan prioritas pembangunan. Esensi yang ada dalam visi, misi, arah dan sasaran pokok pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) akan diimplementasikan dalam empat tahap rencana pembangunan lima tahunan atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo, selama kurun waktu dua puluh tahun mendatang. Mengingat pentingnya perencanaan diatas maka dirumuskanlah tahap-tahap pembangunan jangka menengah Daerah. Adapun tahapan dan skala prioritas pembangunan yang disusun mengacu pada teori evolusi yaitu bertahan (struggle of life), penguatan (survival of the fittest), kemampuan bersaing (natural selection) dan pengembangan (progress). Pada tiap tahap akan memuat pokok permasalahan yang hendak dipecahkan, tanpa mengesampingkan permasalahan lain atau kemungkinan timbulnya permasalahan baru. Skala prioritas pembangunan yang disusun mungkin masih sama namun segmentasi dan penajamannya akan berbeda, tetapi semua masih dalam mata rantai permasalahan pokok atau adanya kesinambungan antar satu tahap dengan tahap berikutnya sesuai dengan misi pembangunan jangka panjang. Dalam pelaksanaan perencanaan jangka panjang dibagi menjadi empat
61
tahapan pembangunan jangka menengah yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dibagi menjadi : 1. RPJMD I (Tahun 2005 s/d Tahun 2009) Pada RPJMD I, pembangunan Daerah masih merupakan bagian pencapaian sasaran pembangunan RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2006-2010, yang diarahkan pada pemerataan pelayanan dasar, peningkatan kapasitas kelembagaan ekonomi rakyat, peningkatan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan serta pengelolaan sumber daya alam dengan tetap menjaga kelestariannya. Hal itu semua tertuang dalam prioritas sebagai berikut : a. Mewujudkan sumber daya manusia Kabupaten Wonosobo yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat lahir batin, berpendidikan, berbudaya, kreatif dan inovatif. 1. Peningkatan penyebaran jangkauan dan kualitas pendidikan yang berfokus pada pendidikan dasar dan peningkatan keterkaitan kurikulum pendidikan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan dukungan sarana/prasarana yang sesuai dengan standar nasional pendidikan. 2. Pengembangan
perpustakaan
sebagai
sarana
pemenuhan
kebutuhan bahan pustaka, penyebaran informasi, ilmu pengetahuan, menampung dan menyebarluaskan karya tulis kepada masyarakat. 3. Pengembangan pendidikan nonformal keagamaan dan lembaga nonformal
keterampilan
keterampilan,
kreativitas,
kejuruan
dalam
rangka
peningkatan
dan kewirausahaan, untuk pembukaan
lapangan kerja mandiri, khususnya para pemuda, yang dimotori oleh keluarga, tokoh masyarakat dan lingkungan masyarakat secara menyeluruh berdasar nilai-nilai keagamaan dan budaya lokal dalam upaya membentuk
budi pekerti yang luhur dan masyarakat yang
bermartabat. 4. Peningkatan upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk melalui peningkatan program KB mandiri dan pemberian alat kontrasepsi bagi penduduk kurang mampu dan optimalisasi program transmigrasi. 5. Peningkatan
pemerataan,
dan
jangkauan
persebaran
sarana
prasarana, tenaga medis yang memadai dan berkualitas, serta mampu menjangkau masyarakat miskin dengan kualitas pelayanan
62
kesehatan
masyarakat
dan
pelayanan
kesehatan
perseorangan/rujukan yang memadai. 6. Peningkatan mutu penelitian dan pengembangan iptek dengan memanfaatkan
jejaring
Litbang
perkembangan
teknologi
dalam
tepat
guna
rangka menuju
mendorong peningkatan
kesejahteraan masyarakat. 7. Peningkatan kepedulian terhadap nilai-nilai budaya lokal dalam rangka memperkuat identitas masyarakat Wonosobo. 8. Peningkatan kepedulian pada nilai-nilai keagamaan, moral dan etika serta budaya lokal untuk mewujudkan ketahanan dalam dinamika pergaulan antar daerah, nasional, regional, dan internasional. 9. Pengembangan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai agama/kepercayaan kerukunan,
dengan
hubungan
tetap
dan
menjaga
dan
penghormatan
memelihara antar
umat
beragama/kepercayaan.
b. Mewujudkan perekonomian daerah Kabupaten Wonosobo yang tangguh dan berbasis pada potensi unggulan daerah dengan memanfaatkan teknologi inovatif
yang ramah lingkungan disertai
penguatan kelembagaan usaha mikro dan kecil serta penguatan lembaga koperasi dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat. 1. Peningkatan
investasi
masyarakat
Daerah
melalui
gerakan
menabung bagi semua lapisan masyarakat, disertai pembentukan opini publik pentingnya menabung. 2. Peningkatan
pendidikan
kewirausahaan
bagi
semua
warga
masyarakat yang berminat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun bekerjasama dengan dunia usaha swasta, dalam upaya menggerakkan perekonomian dan menggali potensi ekonomi Daerah serta memperluas lapangan kerja dan usaha. 3. Peningkatan peran UMKM dalam pemenuhan kebutuhan pangsa pasar Daerah dan berorientasi perluasan pangsa pasar ke daerah lain bahkan ekspor, serta pengembangan kewirausahaan untuk mendorong daya saing. 4. Pemberian fasilitas permodalan yang mencukupi dengan persyaratan yang
dapat
dipenuhi,
dalam
rangka
penguatan
kemampuan
kelompok usaha khususnya, melalui berbagai pola pembinaan.
63
5. Peningkatan struktur perekonomian Daerah melalui pengembangan potensi
dan
produk
unggulan
Daerah
yang
berorientasi
pengembangan pasar bahkan ekspor dan memiliki daya saing. 6. Peningkatan
produktivitas
sektor
pertanian,
perikanan,
dan
kehutanan dengan model pengembangan agropolitan yang meliputi agro industri dan agro bisnis bahkan agrowisata guna memenuhi dan mempertahankan pemenuhan kebutuhan pangan
Daerah dan
pangsa pasar. 7. Peningkatan kualitas produk sektor perindustrian, perdagangan, dan pariwisata melalui pemanfaatan teknologi, kelembagaan, dan sarana prasarana pendukung.
c. Mewujudkan
kehidupan
politik
dan
tata
pemerintahan
demokratis, bersih, bertanggung jawab yang
yang
didukung oleh
aparatur pemerintahan yang profesional, dan terbebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) disertai partisipasi
rakyat secara
penuh. 1. Peningkatan kesadaran akan profesionalisme budaya kerja yang beretika, bersih, dan berwibawa melalui peningkatan kualitas aparatur birokrasi menuju terciptanya dan terlaksananya Good Governance. 2. Peningkatan kompetensi aparatur berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada bidang pelayanan dasar dalam rangka Pengembangan sistem pelayanan publik yang berstandar nasional. 3. Pengembangan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dengan diterapkannya nilai-nilai akuntabilitas, transparansi, dan keadilan, serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. 4. Pengembangan sistem perencanaan dalam rangka pemanfaatan sumber daya pembangunan secara partisipatif dengan melibatkan semua stakeholder pembangunan. 5. Pengembangan proses demokratisasi, politik, dan penegakan hukum serta HAM melalui peningkatan partisipasi dan pendidikan politik rakyat serta profesionalisme aparat dan penegak hukum.
64
6. Pengembangan masyarakat madani (civil society) yang sadar akan hak dan kewajibannya, menghormati hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) menuju percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 7. Pengembangan kerjasama dan kemitraan strategis antarpelaku pembangunan Daerah secara partisipatif.
d. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Kabupaten
Wonosobo
yang
optimal
dengan
tetap
menjaga
keseimbangan dan pelestarian fungsi dan keberadaannya dalam upaya menopang kehidupan dan penghidupan dimasa yang akan datang. 1. Pengembangan sistem Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) melalui peningkatan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan penegakan hukum lingkungan
dalam rangka
pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. 2. Pengembangan Sistem insentif dan disinsentif dalam rangka pengendalian dan pelestarian lingkungan . 3. Peningkatan pendataan dan pemilahan kekayaan keanekaragaman hayati dalam rangka menyusun profil sumber daya hayati Kabupaten Wonosobo. 4. Perbaikan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam melalui pengembalian fungsi kawasan lindung dan rehabilitasi lahan kritis secara terpadu berbasis ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS). 5. Peningkatan sosialisasi dan fungsi kelembagaan masyarakat dalam rangka pengurangan resiko bencana. 6. Pengembangan sistem daur ulang pemanfaatan sampah lingkungan untuk pengendalian pencemaran dan pemanfaatan potensi ekonomi persampahan.
e. Mewujudkan
pengadaan
prasarana
dan
sarana
baik
secara
kuantitatif maupun kualitatif dengan perawatan yang memadai. 1. Penyediaan jaringan transportasi antar desa, kecamatan dan antar kabupaten dalam upaya meningkatkan aksesibilitas sosial ekonomi antar wilayah.
65
2. Penyediaan moda transportasi yang cukup khususnya angkutan pedesaan dan antar kecamatan dalam upaya mendinamisir aktivitas sosial dan perekonomian masyarakat pedesaan. 3. Pengembangan inventarisasi dan identifikasi sumber daya air dalam rangka konservasi dan pemanfaatannya. 4. Pengembangan sarana dan prasarana sumber daya air, irigasi dan drainase guna penyediaan air bersih dan air baku masyarakat, mendukung
aktivitas
produksi
pertanian
dan
sektor
lainnya,
memenuhi kebutuhan prasarana dasar perkotaan dan perdesaan, serta pengendalian banjir, kebersihan lingkungan dan kekeringan. 5. Peningkatan rasio elektrifikasi melalui perluasan cakupan layanan energi listrik bagi masyarakat perdesaan, serta pemenuhan energi listrik untuk industri yang ada melalui perluasan jaringan distribusi. 6. Penyediaan Permukiman (perumahan) serta fasilitas sosial dan fasilitas umumnya (tempat ibadah, fasilitas pendidikan, fasilitas hiburan, air bersih, sanitasi, dan persampahan), terutama bagi masyarakat miskin . 7. Pengembangan sistem dan sarana-prasarana telekomunikasi yang mampu mendukung pertumbuhan perekonomian Daerah melalui Peningkatan
cakupan
layanan
dan
kemudahan
akses
bagi
masyarakat luas. 8. Peningkatan pemerataan pembangunan wilayah yang mendasarkan karakteristik
potensi
peningkatan
dan
kerjasama
kesesuaian
dengan
pembangunan
RTRW
kawasan
melalui strategis;
peningkatan fungsi perkotaan; percepatan pembangunan perdesaan; dan percepatan pembangunan infrastruktur wilayah, terutama prime mover Wonosobo. 9. Pembangunan
dan
penerapan
penatagunaan
pertanahan
mendasarkan pada RTRW dan peningkatan cakupan pelayanan administrasi pertanahan. 10. Pengembangan pembangunan penataan ruang melalui peningkatan efektivitas dan peran RTRW Kabupaten Wonosobo dan Rencana Detail Tata Ruang turunannya sebagai matra ruang pembangunan Daerah, peningkatan dan optimalisasi pemanfaatan ruang, dan pembangunan
kelembagaan
dan
penerapan
pengendalian
pemanfaatan ruang.
66
11. Pengembangan sistem pembangunan berdimensi wilayah dalam upaya menyeimbangkan dinamika dan hasil-hasil pembangunan
f.
Mewujudkan kehidupan masyarakat Kabupaten Wonosobo yang sejahtera lahir
dan batin, mandiri dan bermartabat, dengan
menghormati hukum dan Hak Asasi manusia (HAM) serta keadilan dan kesetaraan gender. 1. Penciptaan
iklim yang kondusif untuk menarik investasi dan
penciptaan akses pasar yang mendukung tumbuhnya sektor riil dalam rangka memperluas lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan. 2. Penyediaan pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial dan pelayanan penduduk usia lanjut melalui fasilitasi Pemerintah Daerah dan partisipasi masyarakat. 3. Pengembangan pengarusutamaan gender (gender mainstreaming) dalam rangka pemberdayaan perempuan menuju terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidang kehidupan serta perlindungan anak dan remaja sesuai dengan norma-norma agama dan falsafah Pancasila. 4. Penyediaan fasilitasi penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Kekerasaan Dalam Rumah Tangga (KDRT) serta perlindungan anak. 5. Peningkatan sinkronisasi, harmonisasi produk-produk hukum pusat dan Daerah, serta peningkatan kesadaran masyarakat dan aparat penegak hukum dalam rangka meningkatkan kepastian hukum. 6. Peningkatan kesadaran masyarakat dan aparat untuk memahami prinsip prinsip dasar hukum dan HAM melalui pemasyarakatan dan pendidikan hukum dan HAM. 7. Pengembangan kondisi yang aman dan tertib dalam bermasyarakat dan bernegara, melalui pengembangan pola hidup kebersamaan dan kerukunan
antar
warga,
yang
digerakkan
oleh
tokoh-tokoh
masyarakat baik formal maupun informal di seluruh wilayah Daerah. 8. Pengembangan kondisi untuk menjaga dan memelihara persatuan, kesatuan, dan kerukunan serta kohesifitas masyarakat. 9. Pengembangan komitmen dan pelaksanaan penegakan hukum secara
integratif
diantara
aparat
yang
terkait
dalam
upaya
peningkatan kepastian dan keadilan hukum. 67
2. RPJMD II ( Tahun 2010 s/d Tahun 2014) Pada RPJMD II, merupakan tahap dinamisasi kegiatan pembangunan disemua bidang, dengan demikian pembangunan Daerah diarahkan pada pengembangan dan peningkatan kualitas output yang berupa pelayanan publik dan produksi Daerah. Untuk itu aparatur pemerintahan dan serta sistem prosedur serta sarana prasarana penunjang yang dibutuhkan dalam dinamisasi pembangunan Daerah harus sudah tertata dengan baik. Sesuai dengan arah pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Wonosobo, Tahun 2005 s.d. 2025 maka prioritas pembangunan pada RPJMD II adalah sebagai berikut : a. Mewujudkan sumber daya manusia Kabupaten Wonosobo yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat lahir batin, berpendidikan, berbudaya, kreatif dan inovatif. 1. Peningkatan penyebaran jangkauan dan kualitas pendidikan yang berfokus pada pendidikan menengah dan peningkatan keterkaitan kurikulum pendidikan dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi serta kualifikasi kebutuhan tenaga kerja yang didukung dengan sarana/prasarana yang sesuai dengan standar nasional. 2. Peningkatan pelayanan perpustakaan sebagai sarana pemenuhan kebutuhan bahan pustaka, penyebaran informasi, ilmu pengetahuan, menampung dan menyebarluaskan karya tulis kepada masyarakat sampai ke perdesaan. 3. Peningkatan mutu pendidikan nonformal keagamaan dan lembaga nonformal
keterampilan
keterampilan,
kreativitas,
kejuruan
dalam
rangka
peningkatan
dan kewirausahaan, untuk pembukaan
lapangan kerja mandiri, khususnya para pemuda, yang dimotori oleh keluarga, tokoh masyarakat dan lingkungan masyarakat secara menyeluruh berdasar nilai-nilai keagamaan dan budaya lokal dalam upaya membentuk
budi pekerti yang luhur dan masyarakat yang
bermartabat 4. Pengembangan sistem pengendalian laju pertumbuhan penduduk melalui peningkatan program KB mandiri dan pemberian alat kontrasepsi bagi penduduk kurang mampu dan optimalisasi program transmigrasi. 5. Peningkatan
pemerataan,
jangkauan,
dan
kualitas
pelayanan
kesehatan masyarakat dan perseorangan/rujukan, yang didukung
68
pengembangan kompetensi tenaga medis menuju terwujudnya Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM). 6. Peningkatan dan penerapan hasil penelitian dan pengembangan iptek dalam rangka mendorong perkembangan teknologi tepat guna dan
pengembangannya
menuju
peningkatan
kesejahteraan
masyarakat. 7. Peningkatan kesadaran untuk menerapkan nilai-nilai budaya lokal dalam rangka memperkuat identitas masyarakat Wonosobo. 8. Peningkatan kesadaran untuk menerapkan nilai-nilai keagamaan, moral dan etika serta budaya lokal untuk mewujudkan ketahanan dalam dinamika pergaulan antar daerah, nasional, regional, dan internasional. 9. Peningkatan
penghayatan
agama/kepercayaan kerukunan,
dengan
hubungan
dan tetap
dan
pengamalan menjaga
dan
penghormatan
nilai-nilai memelihara
antar
umat
beragama/kepercayaan.
b. Mewujudkan perekonomian daerah Kabupaten Wonosobo yang tangguh dan berbasis pada potensi unggulan daerah dengan memanfaatkan teknologi inovatif
yang ramah lingkungan disertai
penguatan kelembagaan usaha mikro dan kecil serta penguatan lembaga koperasi dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat. 1. Pengembangan
skema-skema
investasi
masyarakat
melalui
penguatan gerakan menabung bagi semua lapisan masyarakat, disertai pembentukan opini publik pentingnya menabung. 2. Pengembangan dan penerapan pendidikan kewirausahaan bagi semua warga masyarakat yang berminat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun bekerjasama dengan dunia usaha swasta, dalam upaya menggerakkan perekonomian dan menggali potensi ekonomi Daerah serta memperluas lapangan kerja dan usaha. 3. Pengembangan peran UMKM yang berorientasi perluasan pangsa pasar ke daerah lain bahkan ekspor melalui penguatan institusi UMKM dan pengembangan sarana prasarana dalam mendorong penguatan daya saing. 4. Peningkatan pemberian fasilitas permodalan yang mencukupi dengan persyaratan
yang
dapat
dipenuhi,
dalam
rangka
penguatan 69
kemampuan kelompok usaha khususnya, melalui berbagai pola pembinaan. 5. Pengembangan struktur perekonomian Daerah yang berbasis potensi dan produk unggulan melalui sinergi sektor hulu dan hilir. 6. Pengembangan produktifitas sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan dengan model pengembangan agropolitan yang meliputi agro industri dan agro bisnis bahkan agro wisata guna memenuhi dan mempertahankan pemenuhan kebutuhan pangan
Daerah dan
pangsa pasar. 7. Pengembangan
diversifikasi
produk,
peningkatan
kinerja
kelembagaan dan sarana-prasarana pendukung sektor perindustrian, perdagangan, dan pariwisata.
c. Mewujudkan
kehidupan
politik
dan
tata
pemerintahan
demokratis, bersih, bertanggung jawab yang
yang
didukung oleh
aparatur pemerintahan yang profesional, dan terbebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) disertai partisipasi
rakyat secara
penuh. 1. Peningkatan kualitas akan profesionalisme budaya kerja yang beretika, bersih dan berwibawa melalui peningkatan kualitas aparatur birokrasi menuju terciptanya dan terlaksananya Good Governance. 2. Peningkatan kompetensi aparatur berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada bidang pelayanan dasar dalam rangka Peningkatan kualitas sistem pelayanan publik yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. 3. Peningkatan kualitas sistem penyelenggaraan pemerintahan yang efektif
dan
pemerintahan
efisien yang
berdasarkan baik
prinsip-prinsip
dengan
tata
diterapkannya
kelola
nilai-nilai
akuntabilitas, transparansi, dan keadilan, serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. 4. Peningkatan kualitas dan implementasi sistem perencanaan dalam rangka pemanfaatan sumber daya pembangunan secara terpadu dengan melibatkan semua stakeholder pembangunan. 5. Peningkatan proses demokratisasi politik dan penegakan hukum serta HAM melalui peningkatan kualitas kelembagaan politik serta akuntabilitas aparat dan penegak hukum.
70
6. Peningkatan kualitas masyarakat madani (civil society) yang sadar akan hak dan kewajibannya, menghormati hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) menuju percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 7. Peningkatan kerjasama dan kemitraan strategis pada sektor-sektor unggulan Daerah yang mendukung peningkatan daya saing dan pertumbuhan ekonomi Daerah.
d. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup Kabupaten
Wonosobo
yang
optimal
dengan
tetap
menjaga
keseimbangan dan pelestarian fungsi dan keberadaannya dalam upaya menopang kehidupan dan penghidupan dimasa yang akan datang. 1. Peningkatan kualitas sistem Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
melalui pengembangan
teknologi ramah
lingkungan
berbasis masyarakat dan penegakan hukum lingkungan dalam rangka pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. 2. Peningkatan pelaksanaan sistem insentif dan disinsentif dalam rangka pengendalian dan pelestarian lingkungan . 3. Peningkatan pengelolaan kekayaan keanekaragaman hayati dengan pelibatan masyarakat secara aktif dalam rangka melindungi sumber daya genetik. 4. Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam melalui penguatan lembaga terkait dalam rangka pengembalian fungsi kawasan lindung serta rehabilitasi lahan kritis dan terlantar. 5. Pengembangan dan penerapan teknologi sederhana dalam rangka pengurangan resiko bencana. 6. Peningkatan kualitas sistem daur ulang pemanfaatan sampah lingkungan untuk pengendalian pencemaran dan pemanfaatan potensi ekonomi persampahan.
e. Mewujudkan
pengadaan
prasarana
dan
sarana
baik
secara
kuantitatif maupun kualitatif dengan perawatan yang memadai. 1. Pemeliharaan dan peningkatan kualitas jaringan transportasi antar desa, kecamatan dan antar kabupaten dalam upaya meningkatkan aksesibilitas sosial ekonomi antar wilayah.
71
2. Peningkatan kualitas dan pemeliharaan moda transportasi yang cukup khususnya angkutan pedesaan dan antar kecamatan dalam upaya mendinamisir aktivitas sosial dan perekonomian masyarakat pedesaan. 3. Peningkatan konservasi sumber daya air dan pencarian sumbersumber baru
dalam rangka
mencukupi kebutuhan
air baku
masyarakat. 4. Pemeliharaan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana sumber daya air, irigasi dan drainase guna penyediaan air bersih dan air baku masyarakat, mendukung aktivitas produksi pertanian dan sektor lainnya, memenuhi kebutuhan prasarana dasar perkotaan dan perdesaan, serta pengendalian banjir, kebersihan lingkungan dan kekeringan, dengan didukung peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air. 5. Peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat dan industri melalui perbaikan dan perluasan jaringan distribusi serta penelitian untuk pemanfaatan sumber listrik mikro hidro yang cukup tersedia di Kabupaten Wonosobo. 6. Peningkatan Penyediaan Permukiman (perumahan) serta fasilitas sosial dan fasilitas umumnya (tempat ibadah, fasilitas pendidikan, fasilitas hiburan, air bersih, sanitasi, dan persampahan), terutama bagi masyarakat miskin secara efisien dan efektif. 7. Peningkatan
sistem
pengelolaan
melalui
pengembangan
telekomunikasi
dan
penyelenggaraan
kelembagaan
maupun
peraturan-peraturannya terkait dengan keamanan, kerahasiaan, privasi,
dan
integritas
informasi,
serta
peningkatan
peran
penyelenggaraan telekomunikasi yang menunjang penyelenggaraan telematika melalui optimalisasi pembangunan dan pemanfaatan prasarana
pos
dan
telekomunikasi
serta
prasarana
non
telekomunikasi. 8. Peningkatan keserasian pembangunan antarwilayah Daerah yang mendasarkan pada karakteristik potensi dan kesesuaian dengan RTRW
melalui peningkatan kualitas kerjasama pembangunan
kawasan strategis; peningkatan peran dan fungsi perkotaan; peningkatan pembangunan perdesaan, dan peningkatan cakupan dan sistem infrastruktur wilayah.
72
9. Pengembangan cakupan dan penerapan penatagunaan pertanahan yang mendasarkan pada RTRW dan peningkatan cakupan serta kualitas pelayanan administrasi pertanahan yang sesuai dengan standar pelayanan minimal serta pemanfaatan dan pengendalian pertanahan secara merata dan berkeadilan. 10. Peningkatan kualitas penataan ruang melalui peningkatan penerapan RTRW Kabupaten Wonosobo dan Rencana Detail Tata Ruang turunannya
dalam
pembangunan
Daerah;
peningkatan
dan
konsistensi pemanfaatan ruang sesuai dengan daya dukungnya dan penerapan
pengendalian
pemanfaatan
ruang,
terutama
pada
kawasan lindung dan sawah lestari didukung kelembagaan serta peran serta masyarakat. 11. Peningkatan sistem pembangunan berdimensi wilayah dalam upaya menyeimbangkan dinamika dan hasil-hasil pembangunan dan mengurangi intervensi kepentingan politik jangka pendek.
f.
Mewujudkan kehidupan masyarakat Kabupaten Wonosobo yang sejahtera lahir
dan batin, mandiri dan bermartabat, dengan
menghormati hukum dan Hak Asasi manusia (HAM) serta keadilan dan kesetaraan gender. 1. Pengembangan investasi dan akses pasar untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi Daerah dalam rangka memperluas kesempatan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan. 2. Peningkatan kualitas Penyediaan pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial dan pelayanan penduduk usia lanjut melalui fasilitasi Pemerintah Daerah dan partisipasi masyarakat 3. Peningkatan
kualitas
mainstreaming)
dalam
pengarusutamaan rangka
gender
pemberdayaan
(gender
pemberdayaan
perempuan menuju terwujudnya kesetaraan kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidang kehidupan serta perlindungan anak dan remaja sesuai dengan norma-norma agama dan falsafah Pancasila. 4. Peningkatan
kualitas
fasilitasi
penegakan
hukum
terhadap
pelanggaran peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) serta perlindungan anak. 5. Pengembangan kapasitas kelembagaan hukum dalam rangka mewujudkan peningkatan pelayanan dan kepastian hukum. 73
6. Pengembangan budaya masyarakat dalam memahami prinsip-prinsip dasar hukum dan HAM melalui pemasyarakatan dan pendidikan hukum dan HAM. 7. Peningkatan kondisi yang aman dan tertib dalam bermasyarakat dan bernegara, melalui pengembangan pola hidup kebersamaan dan kerukunan
antar
warga,
yang
digerakkan
oleh
tokoh-tokoh
masyarakat baik formal maupun informal di seluruh wilayah Daerah. 8. Peningkatan kondisi untuk menjaga dan memelihara persatuan, kesatuan, dan kerukunan serta kohesifitas masyarakat. 9. Peningkatan komitmen dan pelaksanaan penegakan hukum secara integratif diantara aparat yang terkait dalam upaya peningkatan kepastian dan keadilan hukum.
3. RPJMD III (Tahun 2015 s/d Tahun 2019) Pada
RPJMD
III,
merupakan
tahap
pengembangan
kegiatan
pembangunan disemua bidang, dengan demikian pembangunan Daerah diarahkan pada pengembangan dan peningkatan kualitas out put yang berupa pelayanan publik dan produksi Daerah. Untuk itu aparatur pemerintahan dan sistem prosedur serta sarana prasarana penunjang yang dibutuhkan dalam dinamisasi pembangunan Daerah harus sudah tertata dengan baik. Disisi lain situasi dan kondisi perlu dijaga stabilitasnya khususnya keamanan dan sosial politik. Sesuai dengan arah pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Wonosobo, Tahun 2005 s.d. 2025 maka prioritas pembangunan pada RPJMD III adalah sebagai berikut : a. Mewujudkan sumberdaya manusia Kabupaten Wonosobo yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat lahir batin, berpendidikan, berbudaya, kreatif dan inovatif. 1. Peningkatan
pelayanan
pendidikan
yang
berkualitas
dengan
dukungan tenaga pendidik yang mumpuni, serta peningkatan keterkaitan kurikulum pendidikan dasar dan menengah dapat mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan kualifikasi kebutuhan tenaga kerja yang sesuai dengan standar nasional pendidikan. 2. Peningkatan
pelayanan
perpustakaan
berbasis
pemanfaatan
teknologi informasi dalam rangka mencerdaskan masyarakat.
74
3. Penguatan tata nilai keagamaan dan budaya lokal dalam upaya membiasakan (habitual) berbudi pekerti luhur dan kebiasaan masyarakat yang bermartabat serta penguatan peranan pemuda dalam pembangunan, dalam upaya pembukaan lapangan kerja mandiri
yang
didukung
dengan
peningkatan
keterampilan,
kreativitas, seni budaya, dan olahraga, serta kewirausahaan. 4. Penguatan sistem pengendalian laju pertumbuhan penduduk melalui peningkatan program KB mandiri dan pemberian alat kontrasepsi bagi penduduk kurang mampu dan optimalisasi program transmigrasi menuju transmigrasi mandiri. 5. Peningkatan
kualitas
pelayanan
kesehatan
masyarakat
dan
perseorangan/rujukan yang didukung penguatan kompetensi tenaga medis
dengan
dukungan
keberadaan
Jaminan
Pemeliharaan
Kesehatan Masyarakat (JPKM). 6. Penguatan kualitas kelembagaan penelitian dan pengembangan yang
didukung
kualifikasi
SDM
yang
mampu
menghasilkan
penerapan iptek yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat luas, termasuk industri menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat. 7. Penguatan aktualisasi nilai-nilai kearifan budaya lokal dalam rangka peningkatan kualitas jati diri yang berbasis modal sosial yang makin berkembang. 8. Penguatan
budaya
masyarakat
guna
membentuk
karakter
masyarakat yang berbudaya, tangguh, dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai agama dan budaya lokal yang memiliki ketahanan dalam dinamika pergaulan antar daerah, nasional, regional, dan internasional. 9. Penguatan
penghayatan
agama/kepercayaan kerukunan,
dan
dengan
hubungan
tetap
dan
pengamalan menjaga
penghormatan
dan
nilai-nilai memelihara
antar
umat
beragama/kepercayaan.
b. Mewujudkan perekonomian daerah Kabupaten Wonosobo yang tangguh dan berbasis pada potensi unggulan daerah dengan memanfaatkan teknologi inovatif yang ramah lingkungan disertai penguatan kelembagaan usaha mikro dan kecil serta penguatan lembaga koperasi dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat.
75
1. Penguatan penerapan skema-skema investasi masyarakat melalui penguatan gerakan menabung bagi semua lapisan masyarakat, disertai pembentukan opini publik pentingnya menabung. 2. Penguatan penerapan pendidikan kewirausahaan bagi semua warga masyarakat yang berminat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun bekerjasama dengan dunia usaha swasta, dalam upaya menggerakkan perekonomian dan menggali potensi ekonomi Daerah serta memperluas lapangan kerja dan usaha. 3. Penguatan UMKM melalui pengembangan akses pasar dalam mendorong daya saing UMKM yang berorientasi perluasan pangsa pasar ke daerah lain bahkan ekspor. 4. Pengembangan model-model pemberian fasilitas, dalam rangka penguatan
kemampuan
kelompok
usaha
khususnya,
melalui
berbagai pola pembinaan. 5. Penguatan struktur perekonomian Daerah yang berbasis produk unggulan yang komparatif dan kompetitif dalam rangka mendorong peningkatan kualitas produk melalui pemanfaatan kemajuan iptek. 6. Penguatan kelembagaan agropolitan yang meliputi agro industri dan agro
bisnis
bahkan
agro
wisata
guna
memenuhi
mempertahankan pemenuhan kebutuhan pangan
dan
Daerah dan
pangsa pasar. 7. Penguatan sektor perindustrian, perdagangan, dan pariwisata guna menghasilkan produk yang mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif.
c. Mewujudkan
kehidupan
politik
dan
tata
pemerintahan
demokratis, bersih, bertanggung jawab yang
yang
didukung oleh
aparatur pemerintahan yang profesional, dan terbebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) disertai partisipasi
rakyat secara
penuh. 1. Penguatan kualitas akan profesionalisme budaya kerja yang beretika, bersih dan berwibawa melalui peningkatan kualitas aparatur birokrasi menuju terciptanya dan terlaksananya Good Governance. 2. Penguatan kompetensi aparatur berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada bidang pelayanan dasar dalam rangka Penguatan sistem pelayanan publik yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. 76
3. Penguatan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dengan diterapkannya nilai-nilai akuntabilitas, transparansi, dan keadilan, serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. 4. Penguatan sistem perencanaan dan optimalisasi sumber daya pembangunan yang didukung oleh kemitraan dengan masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya dalam mendukung pembangunan Daerah. 5. Penguatan sistem demokrasi, politik, dan penegakan hukum serta HAM melalui peningkatan kesadaran politik serta penegakan hukum yang dilandasi prinsip keadilan dan HAM. 6. Penguatan institusionalisasi masyarakat madani (civil society) yang sadar akan hak dan kewajibannya, menghormati hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) menuju percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 7. Penguatan kelembagaan lokal yang berbasis jati diri Jawa Tengah dalam rangka kerjasama dan kemitraan strategis pada sektor-sektor unggulan Daerah yang mendukung peningkatan daya saing dan pertumbuhan ekonomi Daerah.
d. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup Kabupaten
Wonosobo
yang
optimal
dengan
tetap
menjaga
keseimbangan dan pelestarian fungsi dan keberadaannya dalam upaya menopang kehidupan dan penghidupan dimasa yang akan datang. 1. Penguatan manajemen pengendalian Dampak Lingkungan dalam rangka pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui penguatan kelembagaan masyarakat dan pemantapan penegakan hukum lingkungan. 2. Penguatan dan diversifikasi insentif dan disinsentif dalam rangka pengendalian dan pelestarian lingkungan. 3. Pengembangan pemanfaatan potensi ekonomi sumber daya hayati dalam rangka mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. 4. Penguatan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam untuk mempertahankan dan menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya. 77
5. Peningkatan
fungsi
kelembagaan
dan
sistem
dalam
rangka
pengurangan resiko bencana. 6. Peningkatan kapasitas pemanfaatan potensi ekonomi persampahan melalui pengembangan jaringan pemanfaatanya
e. Mewujudkan
pengadaan
prasarana
dan
sarana
baik
secara
kuantitatif maupun kualitatif dengan perawatan yang memadai. 1. Pemeliharaan dan peningkatan kualitas dan pelebaran jaringan transportasi antar desa, kecamatan dan antar kabupaten dalam upaya meningkatkan aksesibilitas sosial ekonomi antar wilayah dan penguatan daya saing wilayah dalam menarik investasi. 2. Pembukaan jaringan baru moda transportasi yang cukup khususnya angkutan pedesaan dan antar kecamatan dalam upaya mendinamisir aktivitas sosial dan perekonomian masyarakat perdesaan dengan tingkat kenyamanan yang memadai. 3. Penguatan kualitas dan jangkauan konservasi sumber daya air dan pencarian sumber-sumber baru dalam rangka mencukupi kebutuhan air baku masyarakat. 4. Penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas pengelolaan prasarana dan sarana sumber daya air dan irigasi yang handal, guna mendukung aktivitas produksi yang berdaya saing, serta memenuhi kebutuhan prasarana dasar perkotaan dan perdesaan dengan kemantapan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air. 5. Pemantapan sistem pelayanan secara konsisten melalui perbaikan dan sistem operasi dan pemeliharaan jaringan sistem distribusi yang memenuhi syarat. 6. Peningkatan kualitas rumah serta prasarana dasar permukimannya bagi
masyarakat,
serta
pengembangannya
untuk
menunjang
perekonomian Daerah. 7. Penguatan
sistem
penyelenggaraan
telematika
yang
tanggap
terhadap kebutuhan pasar dan industri namun tetap menjaga keutuhan sistem yang ada melalui pemanfaatan konsep teknologi netral dan peningkatan kepedulian masyarakat terhadap potensi pemanfaatan telematika yang mampu mendukung pengembangan industri konten dan aplikasinya sebagai penciptaan nilai tambah informasi. 78
8. Penguatan pemerataan dan keserasian pembangunan antarwilayah Wonosobo
untuk
menunjang
perekonomian
Daerah
melalui
optimalisasi dan pengembangan kerjasama pembangunan kawasan strategis, pemantapan peran dan fungsi perkotaan; peningkatan peran dan fungsi perdesaan, dan pemantapan cakupan dan sistem infrastruktur wilayah. 9. Peningkatan penatagunaan pertanahan yang mendasarkan pada RTRW, pelayanan administrasi pertanahan berbasis desa, serta peningkatan pemanfaatan dan pengendalian pertanahan, untuk menunjang perekonomian Daerah. 10. Peningkatan
kualitas
penataan
ruang
melalui
pengembangan
penerapan perencanaan tata ruang, percepatan dan pengembangan pemanfaatan ruang dan peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menunjang perekonomian Daerah dan lingkungan hidup yang didukung kelembagaan yang optimal serta peningkatan peran serta masyarakat. 11. Penguatan sistem pembangunan berdimensi wilayah dalam upaya menyeimbangkan dinamika dan hasil-hasil pembangunan dan menegaskan pertimbangan diluar kaidah perencanaan.
f.
Mewujudkan kehidupan masyarakat Kabupaten Wonosobo yang sejahtera lahir
dan batin, mandiri dan bermartabat, dengan
menghormati hukum dan Hak Asasi manusia (HAM) serta keadilan dan kesetaraan gender. 1. Penguatan akses pasar baik pasar Daerah maupun antar wilayah untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang dinamis dalam rangka memperluas lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan. 2. Penguatan sistem dan kelembagaan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan pemberdayaan penduduk usia lanjut melalui peningkatan kepekaan dan respon kelembagaan. 3. Penguatan pengarusutamaan gender (gender mainstreaming) dalam rangka pemberdayaan perempuan menuju terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidang kehidupan serta perlindungan anak dan remaja sesuai dengan norma-norma agama dan falsafah Pancasila.
79
4. Penguatan penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Kekerasan Dalam Rumah tangga (KDRT) serta perlindungan anak. 5. Penguatan sistem penegakan hukum yang sinergis, adil, dan menjunjung tinggi supremasi hukum. 6. Penguatan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip dasar hukum dan HAM. 7. Penguatan upaya penciptaan kondisi yang aman dan tertib dalam bermasyarakat dan bernegara, melalui pengembangan pola hidup kebersamaan dan kerukunan antar warga, yang digerakkan oleh tokoh-tokoh masyarakat baik formal maupun informal di seluruh wilayah Daerah. 8. Penguatan kondisi masyarakat yang bersatu, rukun dan saling bekerjasama untuk kepentingan kedamaian dan kesejahteraan bersama. 9. Penguatan komitmen dan pelaksanaan penegakan hukum secara integratif diantara aparat yang terkait dalam upaya peningkatan kepastian dan keadilan hukum.
4. RPJMD IV (Tahun 2020 s/d Tahun 2024) Pada
RPJMD
IV,
merupakan
tahap
pengembangan
kegiatan
pembangunan disemua bidang, dengan demikian pembangunan Daerah diarahkan pada pengembangan dan peningkatan kualitas ouput yang berupa pelayanan publik dan produksi Daerah. Untuk itu aparatur pemerintahan dan sistem prosedur serta sarana prasarana penunjang yang dibutuhkan dalam dinamisasi pembangunan Daerah harus sudah tertata dengan baik. Disisi lain situasi dan kondisi perlu dijaga stabilitasnya khususnya keamanan dan sosial politik. Sesuai dengan arah pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Wonosobo, Tahun 2005 s.d. 2025 maka proritas pembangunan pada RPJMD IV adalah sebagai berikut : a. Mewujudkan sumber daya manusia Kabupaten Wonosobo yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat lahir batin, berpendidikan, berbudaya, kreatif dan inovatif. 1. Pemantapan pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas dengan dukungan sarana prasarana yang memadai sesuai dengan standar nasional pendidikan dan tenaga pendidik 80
yang mumpuni, serta relevansi kurikulum pendidikan dasar dan menengah dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan kualifikasi kebutuhan tenaga kerja. 2. Pemantapan
pelayanan
perpustakaan
berbasis
pemanfaatan
teknologi informasi dalam rangka mencerdaskan masyarakat. 3. Pemantapan tata nilai keagamaan dan budaya lokal dalam upaya membiasakan (habitual) berbudi pekerti luhur dan kebiasaan masyarakat yang bermartabat serta pemantapan peranan pemuda dalam pembangunan dalam upaya pembukaan lapangan kerja mandiri yang didukung oleh peningkatan keterampilan, kreativitas, seni budaya, dan olahraga, serta kewirausahaan yang berbasis pada pemanfaatan teknologi. 4. Pemantapan sistem pengendalian laju pertumbuhan penduduk melalui peningkatan program KB mandiri dan pemberian alat kontrasepsi bagi penduduk kurang mampu dan optimalisasi program transmigrasi mandiri. 5. Pemantapan
kualitas
pelayanan
perseorangan/rujukan
yang
kesehatan
optimal
masyarakat
dengan
dan
memaksimalkan
kompetensi tenaga medis yang profesional, dengan dukungan keandalan sistem Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM). 6. Pemantapan penguasaan iptek di berbagai bidang secara kompetitif dalam
mewujudkan
kemandirian
Daerah
dan
kesejahteraan
masyarakat. 7. Pelestarian
nilai-nilai
kearifan
budaya
lokal
dalam
rangka
memperkuat jati diri dalam pergaulan antar daerah, nasional maupun internasional. 8. Pemantapan karakter masyarakat yang mempunyai jati diri yang tangguh, bermoral, dan mampu bersaing dengan tetap berlandaskan pada nilai-nilai agama dan budaya lokal yang memiliki ketahanan dalam dinamika pergaulan antar daerah, nasional, regional, dan internasional. 9. Pemantapan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai agama/kepercayaan disertai pembinaan untuk tetap menjaga dan memelihara kerukunan, hubungan dan penghormatan antar umat beragama/kepercayaan.
81
b. Mewujudkan perekonomian daerah Kabupaten Wonosobo yang tangguh dan berbasis pada potensi unggulan daerah dengan memanfaatkan teknologi inovatif yang ramah lingkungan disertai penguatan kelembagaan usaha mikro dan kecil serta penguatan lembaga koperasi dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat. 1. Peningkatan
jumlah penabung dan
jumlah
tabungan
melalui
perluasan keberadaan lembaga perbankan dan lembaga keuangan lain termasuk koperasi yang didukung oleh tokoh masyarakat baik formal maupun informal. 2. Pemantapan implementasi pola-pola investasi masyarakat melalui perluasan keberadaan lembaga perbankan dan lembaga keuangan lain termasuk koperasi yang didukung oleh tokoh masyarakat baik formal maupun informal. 3. Pemantapan dan diversifikasi penerapan pendidikan kewirausahaan bagi semua warga masyarakat yang berminat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun bekerjasama dengan dunia usaha swasta, dalam upaya menggerakkan perekonomian dan menggali potensi ekonomi Daerah serta memperluas lapangan kerja dan usaha. 4. Pemantapan UMKM yang mempunyai keunggulan kompetitif dan komparatif baik pada ranah pasar domestik bahkan orientasi ekspor yang berbasis teknologi informasi. 5. Penguatan
dan
pemantapan
kemampuan
kelompok
usaha
khususnya, melalui berbagai pola pembinaan dengan selektifitas fasilitasi sepanjang diperlukan. 6. Pemantapan struktur perekonomian yang didukung oleh produkproduk
unggulan
yang
mempunyai
nilai
ekonomi
strategis,
berkualitas, serta mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif di pasar domestik bahkan ekspor. 7. Pemantapan pembangunan pertanian, perikanan, kelautan, dan kehutanan yang diarahkan untuk menghasilkan produk-produk yang bertumpu pada sistem agribisnis guna menjamin ketahanan dan swasembada pangan, serta peningkatan nilai tambah produk ekspor. 8. Pemantapan
kualitas
dan
pemasaran
produk
pada
sektor
perindustrian, perdagangan, dan pariwisata.
82
c. Mewujudkan
kehidupan
politik
dan
tata
pemerintahan
demokratis, bersih, bertanggung jawab yang
yang
didukung oleh
aparatur pemerintahan yang profesional, dan terbebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) disertai partisipasi
rakyat secara
penuh. 1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance melalui peningkatan akuntabilitas transparansi dan keadilan serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah. 2. Pemantapan kualitas akan profesionalisme budaya kerja yang beretika, bersih, dan berwibawa melalui peningkatan kualitas aparatur birokrasi menuju terciptanya dan terlaksananya Good Governance. 3. Pemantapan kompetensi aparatur berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada bidang pelayanan dasar dalam rangka pemantapan sistem pelayanan publik yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. 4. Pemantapan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dengan diterapkannya nilai-nilai akuntabilitas, transparansi, dan keadilan, serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. 5. Pemantapan sistem perencanaan yang implementatif dan berkualitas yang berorientasi pada pemanfaatan sumber daya pembangunan secara sinergis. 6. Pemantapan sistem demokrasi, politik, dan penegakan hukum serta HAM melalui peningkatan kedewasaan politik rakyat serta penegakan hukum yang dilandasi prinsip transparansi, keadilan, dan HAM. 7. Pemanatapan intitusionalisasi masyarakat madani (civil society) yang sadar akan hak dan kewajibannya, menghormati hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) menuju percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 8. Pemantapan kerjasama dan kemitraan strategis pada seluruh sektor pembangunan dengan tetap berbasis jati diri budaya masyarakat Wonosobo
dalam
mengantisipasi
kemajuan
dan
pengaruh
globalisasi.
83
d. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Kabupaten Wonosobo yang optimal dengan tetap menjaga keseimbangan dan pelestarian fungsi dan keberadaannya dalam upaya menopang kehidupan dan penghidupan dimasa yang akan datang. 1. Peningkatan pemahaman masyarakat luas akan arti pentingnya upaya pelestarian sumber daya alam bagi kehidupan generasi masa yang akan datang, baik perundang-undangan, tata cara pengelolaan, dan cara penanggulangan (rehabilitasi dan reboisasi) area eksploitasi sumber daya alam. 2. Pemantapan manajemen pengendalian Dampak Lingkungan dalam rangka pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas daya tampung dan daya dukung lingkungan. 3. Pemantapan
diversifikasi insentif dan disinsentif dalam rangka
pengendalian dan pelestarian lingkungan. 4. Pelestarian kekayaan keanekaragaman hayati dengan pelibatan masyarakat secara aktif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 5. Pemantapan konservasi lingkungan hidup dan sumber daya alam dengan memanfaatkan kelembagaan yang ada dalam masyarakat dalam rangka mempertahankan menjaga keberlanjutan fungsi dalam menopang kehidupan. 6. Pemantapan fungsi kelembagaan dan sistem pengurangan resiko bencana. 7. Pemantapan
pemanfaatan potensi ekonomi persampahan melalui
perluasan jaringan pemanfaatannya
e. Mewujudkan
pengadaan
prasarana
dan
sarana
baik
secara
kuantitatif maupun kualitatif dengan perawatan yang memadai. 1. Pemeliharaan dan peningkatan kualitas dan pelebaran jaringan serta pembukaan jaringan transportasi baru antar desa, kecamatan dan antar kabupaten dalam upaya meningkatkan aksesibilitas sosial ekonomi antar wilayah dan penguatan daya saing wilayah dalam menarik investasi.
84
2. Pemantapan moda transportasi yang
cukup khususnya angkutan
pedesaan dan antar kecamatan dalam upaya mendinamisir aktivitas sosial dan perekonomian masyarakat pedesaan dengan tingkat kenyamanan yang memadai. 3. Pemantapan kualitas dan jangkauan konservasi sumber daya air dan pencarian sumber-sumber baru dalam rangka mencukupi kebutuhan air baku masyarakat dan mempertahankan ketersediaannya. 4. Pemantapan prasarana dan sarana sumber daya air dan irigasi untuk mendukung aktivitas produksi yang handal dan berdaya saing, dan terpenuhinya secara mantap kebutuhan prasarana dasar perdesaan dan perkotaan, dalam rangka peningkatan kemandirian, kualitas hidup, dan kesejahteraan masyarakat. 5. Pemantapan pasokan kebutuhan energi listrik bagi masyarakat luas (rumah tangga dan industri) secara konsisten melalui peningkatan sistem dan pemantapan manajemen operasi dan pemeliharaan jaringan distribusi secara terpadu. 6. Pemenuhan kebutuhan rumah dan permukimannya yang berkualitas dalam menunjang perekonomian Daerah, kesejahteraan masyarakat, dan lingkungan hidup. 7. Pemantapan sistem manajemen penyelenggaraan telekomunikasi dan telematika yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat yang berstandar internasional baik dari aspek kelembagaan, organisasi, maupun regulasinya. 8. Pemantapan pemerataan dan keserasian pembangunan wilayah di Wonosobo untuk meningkatkan daya saing dalam menunjang perekonomian Daerah, kesejahteraan masyarakat, dan lingkungan hidup
melalui
pemantapan
pembangunan
kawasan
strategis,
keserasian peran, dan fungsi perkotaan dan perdesaan, serta ketersediaan infrastruktur wilayah yang andal. 9. Pemantapan penatagunaan pertanahan, administrasi, dan hukum; pemanfaatan dan pengendalian pertanahan untuk menunjang perekonomian Daerah dan kesejahteraan masyarakat. 10. Pemantapan sistem penataan ruang yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan melalui pemantapan penerapan perencanaan tata ruang; pemantapan dan pengembangan pemanfaatan ruang; dan peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menunjang
85
perekonomian Daerah, pelestarian fungsi lingkungan hidup, dan kesejahteraan masyarakat. 11. Pemantapan sistem pembangunan berdimensi wilayah dalam upaya menyeimbangkan dinamika dan hasil-hasil pembangunan dan mendorong penguatan daya saing seluruh wilayah.
f.
Mewujudkan kehidupan masyarakat Kabupaten Wonosobo yang sejahtera lahir
dan batin, mandiri dan bermartabat, dengan
menghormati hukum dan Hak Asasi manusia (HAM) serta keadilan dan kesetaraan gender. 1. Pemantapan kondisi perekonomian Daerah yang berkelanjutan dalam rangka memperluas kesempatan kerja, pengurangan dan pengentasan kemiskinan. 2. Pemantapan sistem dan kelembagaan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan pemberdayaan penduduk usia lanjut melalui perluasan jejaring social safety net. 3. Pemantapan pengarusutamaan gender (gender mainstreaming) dalam rangka pemberdayaan pemberdayaan perempuan menuju terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidang kehidupan serta perlindungan anak dan remaja sesuai dengan norma-norma agama dan falsafah Pancasila. 4. Pemantapan penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Kekerasan Dalam Rumah tangga (KDRT) serta perlindungan anak. 5. Pemantapan
budaya
penegakan
hukum
guna
mewujudkan
kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi supremasi hukum. 6. Pemantapan sistem dan pelestarian tata pengelolaan kehidupan bermasyarakat yang memahami dan menerapkan prinsip-prinsip dasar hukum dan HAM. 7. Pemantapan kondisi yang aman dan tertib dalam bermasyarakat dan bernegara, melalui pengembangan pola hidup kebersamaan dan kerukunan
antar
warga,
yang
digerakkan
oleh
tokoh-tokoh
masyarakat baik formal maupun informal di seluruh wilayah Daerah. 8. Pemantapan kondisi masyarakat yang bersatu, rukun dan saling bekerjasama untuk kepentingan kedamaian dan kesejahteraan bersama.
86
9. Pemantapan komitmen dan pelaksanaan penegakan hukum secara integratif diantara aparat yang terkait dalam upaya peningkatan kepastian dan keadilan hukum.
87
