Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2006 - 2026

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2006-2026

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA

PERATURAN DAERAH NOMOR

TAHUN 2008

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2006 - 2026

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA NOMOR

TAHUN 2008

TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2006 – 2026 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU UTARA, Menimbang

:

a. bahwa pembangunan daerah pada era reformasi telah bergeser dari sentralistik ke desentralistik, dari top down ke bottom up, dari keseragaman menjadi keberagaman, dari budaya petunjuk menjadi budaya prakarsa dan memberi kewenangan yang besar kepada daerah untuk menentukan pembangunan daerah; b. bahwa otonomi harus kesejahteraan masyarakat;

bermuara

kepada

peningkatan

c. bahwa pelaksanaan otonomi daerah membutuhkan sistem pemerintahan yang baik (good governance) dengan melaksanakan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparan, pelayanan prima, demokrasi, efisien, efektif, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat;

d. bahwa pemerintah daerah dibentuk untuk memberikan serta mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Dalam penyelenggaraannya, pemerintah daerah memiliki tugas pokok untuk melaksanakan pembanguan berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan; e. bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien dan bersasaran, maka diperlukan dokumen sebagai acuan perencanaan pembangunan daerah; f. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan daerah yang berpedoman pada RPJP Nasional dan RPJP Propinsi yang disesuaikan dengan kondisi daerah; g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuf huruf a,b,c,d,e dan f maka perlu dibentuk peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Mengingat

:

1. Undang-Undang darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara tahun 1956 Nomor 55, Tambahan lembaran Negara Nomor 1091); 2. Undang–Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tembahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tembahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 8 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 11 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2006-2011; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA dan BUPATI BENGKULU UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2006–2026 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara. b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara. c. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara. d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai

e. f. g.

h.

i.

j.

k.

l. m. n.

o. p.

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara. Peraturan Daerah selanjutnya disebut PERDA adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Bengkulu Utara. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan periode 20 (dua puluh) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Rancangan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut rancangan Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Dearah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan yang dirancang secara konseptual, analitis, realitis, dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. Program adalah instrumen kerja yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.

BAB II SISTEMATIKA DAN MATERI Pasal 2 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2006-2026 merupakan dokumen perencanaan strategi yang menjabarkan Visi, Misi dan arah Pembangunan Kabupaten Bengkulu Utara untuk 20 Tahun, dan menjadi Pedoman Penyusunan RPJMD Kabupaten Bengkulu Utara sampai dengan tahun 2026.

Pasal 3 Materi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bengkulu Utara secara rinci akan diuraikan dalam naskah RPJPD 2006-2026 sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4 Untuk memperoleh satu kesatuan yang utuh dan menyeluruh, maka Sistematika Penulisan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bengkulu Utara disusun sebagai berikut : 1. BAB I 2. BAB II 3. BAB III 4. BAB IV

5. BAB V

PENDAHULUAN KONDISI UMUM DAERAH VISI, MISI DAN ARAH PEMBANGUNAN DAERAH ARAH, TAHAPAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG TAHUN 2006 – 2026 PENUTUP

BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 5 Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka ketentuanketentuan sederajat yang mengatur materi yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6 Dengan adanya Peraturan Daerah Ini, maka materi yang belum tertuang dalam dan tidak bertentangan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang ini dapat diatur dalam Peraturan Bupati. Pasal 7 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur Pada Tanggal

2008

BUPATI BENGKULU UTARA

Ir. H.M. IMRON ROSYADI, MM.

Diundangkan di Arga Makmur Pada tanggal 2008 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA

Ir. ERI ASTIANSYAH, MM LEMBARAN DERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2008 NOMOR

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) BENGKULU UTARA TAHUN 2006 – 2026

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA

BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Kabupaten Bengkulu Utara, yang secara geografis terletak pada 1010 32’ – 1020 8’ Bujur Timur dan 20 15 – 40 Lintang Selatan pada awalnya dibentuk berdasarkan UU Darurat Nomor: 04 Tahun 1956 dimana dalam undang-undang tersebut ditetapkan bahwa Kabupaten Bengkulu Utara merupakan bagian dari Propinsi Sumatera Selatan yang beribukota di Kota Madya Bengkulu. Namun setelah terbentuknya Propinsi Bengkulu, yang ditetapkan melalui Undang-undang Nomor: 09 Tahun 1967, maka Kabupaten Bengkulu Utara resmi dinyatakan sebagai bagian dari Propinsi Bengkulu tetapi Ibukota Kabupaten Bengkulu Utara pada saat itu masih berada di Kota Madya Bengkulu. Berselang kurang lebih sembilan tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1976, Ibukota Kabupaten Bengkulu Utara dipindahkan dari Kota Madya Bengkulu ke Kota Arga Makmur yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor: 23 Tahun 1976. Pada tahun 2003 Kabupaten Bengkulu Utara dimekarkan menjadi dua wilayah yakni Kabupaten Bengkulu Utara sendiri dan Kabupaten Mukomuko yang ditetapkan melalui Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2003. Setelah mengalami pemekaran wilayah pada tahun 2003 yang secara langsung berdampak kepada berkurangnya luas wilayah yang dimiliki, maka luas wilayah teritorial Kabupaten Bengkulu Utara saat ini adalah seluas 5.548.54 Km2 yang semula seluas 9.584.54 Km2, memanjang dari Utara yang berbatasan dengan Kabupaten Mukomuko ke Selatan yang berbatasan dengan Kota Bengkulu dan Kabupaten Seluma. Sebelah Timur berbatasan dengan Propinsi Jambi, Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahyang, sedangkan sebelah Barat langsung berhadapan dengan Samudera Indonesia. Secara administratif Kabupaten Bengkulu Utara terdiri dari 18 Kecamatan 303 desa dan 6 kelurahan dengan jumlah penduduk sebanyak 353.039 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 63,63 jiwa / Km2. Perubahan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat pada masa memasuki milenium ketiga secara nasional berimbas secara langsung ke daerah yang ditandai dengan perubahan pada berbagai bidang. Perubahan itu bukan saja mempengaruhi kehidupan secara struktural melainkan juga terjadi pada aspek politik, sosial, budaya, ekonomi dan sebagainya. Perubahan yang terjadi ini merupakan konsekwensi logis dengan bergulirnya semangat reformasi yang selanjutnya berakibat pada munculnya desakan untuk melakukan perbaikan pada sistem penyelenggaraan pemerintahan. Masyarakat sadar bahwa keberhasilan 1

pembangunan tidak terlepas dari suatu sistem perencanaan, sistematika, kesinambungan, keadilan, keberpihakan dan pemerataan Tuntutan reformasi yang terjadi pada tahun 1998 telah berdampak pada pergeseran nilai-nilai pembangunan di seluruh wilayah Indonesia termasuk juga di Kabupaten Bengkulu Utara. Perubahan nilai yang terjadi setelah reformasi meliputi pergeseran dari sentralistik menjadi desentralistik, dari top down menjadi bottom up, dari keseragaman menjadi keberagaman, dari budaya petunjuk menjadi budaya prakarsa, dan dari instruksi menjadi pilihan. Kenyataan tersebut telah memberi kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Kewenangan tersebut dijamin dengan lahirnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang diikuti oleh Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Sejak diterbitkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka kesinambungan antara pembangunan tingkat pusat dan daerah, sebagai sebagai esensi utama daripada kedua peraturan perundang-perundangan tersebut, harus segera terwujud. Perwujudan dari kesinambungan pembangunan antara pusat dan daerah tersebut termaktub dalam rencana pembangunan pusat dan daerah. Rencana pembangunan pusat yang disebut dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional adalah merupakan acuan bagi propinsi dan kabupaten di Indonesia untuk menyusun rencana pembangunan jangka panjang mereka. Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, Kabupaten Bengkulu Utara telah pula menyusun rencana pembangunan jangka panjang selama dua puluh tahunan yakni pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2026 yang dalam penyusunannya tentu saja berpedoman kepada rencana pembangunan nasional dan Propinsi Bengkulu. Rencana pembangunan daerah Kabupaten Bengkulu Utara ini memuat visi, misi serta arah pembangunan daerah selama kurang lebih dua puluh tahun kedepan.

1.2. PENGERTIAN Rencana pembangunan jangka panjang daerah, yang kemudian disebut dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkulu Utara, adalah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Bengkulu Utara sebagai penjabaran dari RPJP Nasional dan Propinsi Bengkulu yang telah disesuaikan dengan kondisi daerah. RPJPD untuk masa dua puluh tahunan ini selanjutnya harus dijabarkan lebih detail setiap lima tahun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkulu Utara pada setiap tahunnya. 2

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bengkulu Utara periode dua puluh tahunan yakni tahun 2006 hingga 2026 ini adalah dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi pemerintah, masyarakat dan stakeholder lainnya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah yang tertuang dalam visi, misi dan arah pembangunan yang disepakati bersama. Sasaran dari penetapan RPJP Daerah Kabupaten Bengkulu Utara adalah agar seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif dan saling melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.

1.4. LANDASAN HUKUM Landasan idiil dari RPJPD Kabupaten Bengkulu Utara adalah Pancasila dan landasan konstitusionil adalah Undang-undang Dasar 1945, sedangkan landasan operasional meliputi seluruh ketentuan perundangundangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan nasional dan daerah sebagai berikut: 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan; 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 7. Undang-undang Nomor 9 tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 1976 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Dati II Bengkulu Utara. 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 11. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP dan RPJM Daerah. 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 8 tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

3

1.5. TATA URUT RPJPD Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2006 – 2026 ini disusun dengan tata urutan sebagai berikut: Bab I Pendahuluan Bab II Kondisi Umum Bab III Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2006 – 2026 Bab IV Arah, Tahapan dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2006 – 2026 Bab V Penutup

4

BAB II KONDISI UMUM 2.1. KONDISI SAAT INI Secara administratif Kabupaten Bengkulu Utara terdiri atas 18 kecamatan yang terbagi dalam 312 desa dan 6 kelurahan, kecamatan tersebut adalah sebagai berikut: 1. Kecamatan Taba Penanjung, terdiri dari 22 Desa dan 1 Kelurahan 2. Kecamatan Pagar Jati, terdiri dari 20 Desa 3. Kecamatan Karang Tinggi, terdiri dari 13 Desa 4. Kecamatan Talang Empat, terdiri dari 13 Desa 5. Kecamatan Enggano, terdiri dari 6 Desa 6. Kecamatan Pondok Kelapa, terdiri dari 22 Desa 7. Kecamatan Pematang Tiga, terdiri dari 20 Desa 8. Kecamatan Air Napal, terdiri dari 16 Desa 9. Kecamatan Air Besi, terdiri dari 16 Desa 10. Kecamatan Kerkap, terdiri dari 34 Desa dan 1 Kelurahan 11. Kecamatan Arga Makmur, terdiri dari 24 Desa dan 3 Kelurahan 12. Kecamatan Padang Jaya, terdiri dari 7 Desa 13. Kecamatan Giri Mulya, terdiri dari 4 Desa 14. Kecamatan Lais, terdiri dari 22 Desa dan 1 Kelurahan 15. Kecamatan Batik Nau, terdiri dari 15 Desa 16. Kecamatan Ketahun, terdiri dari 14 Desa 17. Kecamatan Napal Putih, terdiri dari 17 Desa 18. Kecamatan Putri Hijau, terdiri dari 19 Desa Berdasarkan atas kriteria yang dikeluarkan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal yang meliputi perekonomian masyarakat, sumberdaya manusia, infrastruktur, kemampuan keuangan daerah, karakteristik daerah dan aksesibilitas, maka ternyata Kabupaten Bengkulu termasuk dalam katagori tertinggal sebagaimana dengan delapan kabupaten lainnya di Propinsi Bengkulu. Dengan demikian maka diperlukan percepatan pembangunan dalam rangka mengejar ketertinggalannya dengan daerah-daerah lain. Pembangunan wilayah dan masyarakat di Kabupaten Bengkulu Utara yang telah dilaksanakan selama beberapa tahun terakhir dan telah menunjukkan kemajuan di berbagai bidang kehidupan masyarakat yang meliputi bidang sumber daya manusia, sosial budaya dan kehidupan beragama, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), politik, pertahanan dan keamanan, hukum dan aparatur, pembangunan wilayah dan tata ruang, penyediaan sarana dan prasarana serta pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup. Disamping banyak 5

kemajuan yang telah dicapai, masih banyak pula tantangan atau masalah yang belum sepenuhnya terpecahkan dan masih perlu dilanjutkan upaya mengatasinya dalam pembangunan daerah 20 tahun ke depan yaitu tahun 2006 s/d 2026.

A. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama 1. Pembangunan kesejahteraan sosial dan budaya amat erat hubungannya dengan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara. Meskipun pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Bengkulu Utara telah mampu memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam menanggulangi permasalahan sosial, namun masalah sosial sebagai dampak perkembangan global dan perubahan yang sangat cepat dalam berbagai aspek kehidupan terutama politik, ekonomi dan hukum yang terjadi hampir bertepatan dengan terjadinya krisis ekonomi, telah meningkatkan secara tajam permasalahan sosial baik dalam jumlah maupun kualitasnya seperti tercermin dalam kondisi kependudukan yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan dan lingkungan. 2. a. Di bidang kependudukan, jumlah penduduk Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2003 berdasarkan hasil pendaftaran pemilih dan pendataan penduduk berkelanjutan (P4B) sebanyak 334.381 jiwa yang terdiri dari 173.629 jiwa laki-laki dan 160.752 jiwa perempuan. Kepadatan penduduk rata-rata Kabupaten Bengkkulu Utara masih di bawah Propinsi Bengkulu yakni sekitar 60,27 jiwa per km2. Data terakhir yang dihimpun dalam berbagai sumber, pada tahun 2004 jumlah penduduk Kabupaten Bengkulu Utara sebanyak 346.567 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk rata-rata per sepuluh tahun pada masing-masing periode adalah: a. Tahun 1971 – 1980 sebesar 6,23 % b. Tahun 1980 – 1990 sebesar 6,75 % c. Tahun 1990 – 2000 sebesar 3,24 % d. Tahun 2000 – 2001 sebesar 1,08 % e. Tahun 2001 – 2002 sebesar 0,32 % f. Tahun 2002 – 2003 sebesar 30,04 % (karena adanya pemekaran) g. Tahun 2003 – 2004 sebesar 3,64 %. Bila dilihat dari laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun tahun 2004 yakni 3,64 %, maka laju pertumbuhan penduduk tersebut masih sangat tinggi dibandingkan dengan pusat dan propinsi yang masing-masing hanya 2,07 % dan 1,36 % dan hal ini jelas menyebabkan tingginya komposisi penduduk yang menjadi beban ketergantungan. tingkat jumlah rumah tangga yang terdapat di Kabupaten Bengkulu Utara tahun 6

2003 sebanyak 79.649 dengan rata-rata jiwa pada satu rumah tangga sekitar 4,6 jiwa. Pada sisi ketenagakerjaan, pengangguran terbuka pada tahun 2005 masih sangat tinggi yakni sebanyak 2.053 jiwa. b. Bila dilihat dari laju pertumbuhan penduduk, Kabupaten Bengkulu Utara masih tergolong tinggi ringkat pertumbuhan pendudukanya, maka oleh karena itu, upaya untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk harus terus menerus dilakukan sehingga laju pertumbuhan penduduk tersebut dapat menurun. c. Ukuran demografi lainnya yang dapat diukur adalah tingkat kematian bayi (Infant Mortality Rate/IMR) dan untuk kabupaten Bengkulu Utara, tingkat kematian bayi dan neonatus telah mengalami penurunan yakni dari 40 bayi pada tahun 2006 menjadi 27 bayi per seribu kelahiran pada tahun 2007. Hal ini menunjukkan telah meningkatnya kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Bengkulu Utara. Namun demikian, angka harapan hidup (Expectancy of Life) ternyata tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan, hal ini terlihat dari angka harapan hidup 66 tahun pada tahun 2006 dan angka yang sama pada tahun 2007. d. Status kesehatan penduduk secara umum di Kabupaten Bengkulu Utara sebenarnya juga dapat dilihat dari rumah tangga sehat berPHBS. Rumah tangga sehat di Kabupaten Bengkulu Utara dapat dikatakan masih rendah yakni hanya 23,18 persen pada tahun 2006 dan hanya naik menjadi 30 % pada tahun 2007. Selain daripada itu, persentase keluarga penghuni rumah sehat juga masih rendah yakni hanya 43 % pada tahun 2006 dan hanya meningkat menjadi 47,8 % pada tahun 2007. e. Status gizi balita Kabupaten Bengkulu Utara dapat dilihat dari persentase balita dengan gizi buruk, dapat terlihat adanya peningkatan jumlah balita dengan gizi buruk selama dua tahun terakhir yakni sebanyak 0,28 % pada tahun 2006 meningkat jumlah anak penderita gizi buruk pada tahun 2007 menjadi sebanyak 5 %. Namun demikian ada peningkatan usaha penanggulangan anak penderita gizi buruk, hal ini terlihat dari persentase balita dengan gizi buruk yang mendapat perawatan yakni sebesar 85 % pada tahun 2006 dan mencapai angka 95 % balita dengan gizi buruk yang mendapat perawatan pada tahun 2007. 3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dilakukan dengan tidak memandang asal suku maupun agama. Semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Dari berbagai sekolah formal yang ada, masyarakat memiliki kesempatan untuk 7

menimba pengetahuan yang dimanfaatkan untuk dunia kerja setelah menamatkannya. Upaya-upaya pendidikan yang dilakukan selama ini oleh pemerintah, telah menciptakan SDM dengan berbagai kondisi dan tingkatan pendidikan yang ditamatkan dan sudah cenderung membaik namun masih rendah. a. Fokus kebijakan pembangunan di bidang pendidikan sejalan dengan Visi Pembangunan Kabupaten Bengkulu Utara yang antara lain ditujukan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), maka kebijakan pembangunan di bidang pendidikan memiliki arti yang sangat penting dalam menyiapkan anak didik sebagai generasi penerus yang memiliki potensi dan berkualitas. Kebijakan pendidikan di Kabupaten Bengkulu Utara untuk kedepannya diarahkan untuk :  Memperluas dan meningkatkan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu mulai dari pra-sekolah sampai sekolah menengah bahkan pendidikan tinggi.  Meningkatkan kualitas tenaga pendidik sehingga tercapai wajib belajar 9 tahun dan kualitas lulusan yang baik. Untuk menyiapkan dan mengenalkan anak pra usia Sekolah Dasar di Kabupaten Bengkulu Utara telah tersedia lembaga pendidikan taman kanak-kanak (TK), sampai tahun 2003 terdapat 66 TK, dengan jumlah tenaga pengajar sebanyak 182 orang untuk mengasuh murid sebanyak 1,599. Secara kuantitas jumlah murid maupun guru menunjukkan adanya peningkatan di bandingkan tahun 2002. Jumlah murid yang meningkat sebesar 4,72 % dibanding tahun 2002. Jumlah Sekolah Dasar di Kabupaten Bengkulu Utara sampai tahun 2003 berjumlah 299 Sekolah Dasar dan Madrasyah Ibtidaiyah, dengan jumlah murid sebanyak 45.017 orang dan tenaga pengajar sebanyak 2.761 orang. Dari jumlah tersebut sebanyak 1 SD/MI yang ada berstatus sekolah swasta dengan jumlah murid mencapai 29 orang dan didukung oleh 2 orang guru, dibandingkan dengan jumlah murid pada tahun 2002 lalu terlihat adanya peningkatan sebesar 2,91 %. Dalam rangka pelaksanaan program Wajib Belajar 9 (sembilan) tahun di Kabupaten Bengkulu Utara berbagai upaya pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan terus dilaksanakan, sampai dengan tahun 2003 jumlah SLTP dan MTs berjumlah 50 sekolah, dengan perincian 39 buah SLTP/MTs berstatus Negeri dan 11 berstatus swasta. Dengan jumlah siswa sebanyak 14.021 orang dan didukung oleh 976 orang guru, dibanding tahun 2002 yang lalu jumlah murid mengalami peningkatan sebesar 12,19 %. Untuk penunjang kegiatan belajar mengajar seperti perpustakaan SLTP sebanyak 35 buah dan MTs 5

8

buah, UKS SLTP 24 Unit dan MTs 2 Unit, Laboratorium SLTP 38 Unit dan MTs 3 Unit. Pada Tingkat Sekolah Menengah Umum jumlah sekolah menengah baik SMU, SMK, dan MA di Kabupaten Bengkulu Utara sebanyak 21 sekolah dengan rincian 10 SMU berstatus negeri dengan jumlah murid sebanyak 4.324 orang dan didukung oleh 308 orang guru, disamping itu terdapat 8 sekolah swasta dengan 660 orang murid dan didukung oleh 108 Guru. Untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Bengkulu Utara terdapat 3 buah SMK dengan 1.098 orang murid dan 111 orang guru, dengan perincian 2 SMK berstatus SMK Negeri dengan jumlah murid mencapai 1.070 orang dan didukung oleh 102 orang tenaga guru, dan 1 SMK Swasta dengan jumlah murid 28 orang dengan didukung oleh 9 orang guru. Sejak tahun 1986 di Kabupaten Bengkulu Utara telah beroperasi beberapa Perguruan Tinggi Swasta melalui program kelas asistensi Mahasiswa Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu di Arga Makmur, Yang pada tahun selanjutnya diikuti oleh beberapa perguruan tinggi lainnya seperti STIA (Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi), UMB (Universitas Muhamadiyah Bengkulu), dan Program Akta IV Universitas Terbuka. Di samping itu sebagai wujud komitmen nyata Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Bengkulu Utara telah didirikan Universitas Ratu Samban dengan izin penyelenggaraan dari Kopertis Wilayah II Nomor 172/G/0/2001 Tanggal 30 Agustus 2001 sebagai satu-satunya asset Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara yang juga merupakan produk unggulan di bidang pendidikan khususnya pendidikan tinggi. Untuk kedepannya akan terus diupayakan peningkatan kapasitas Universitas Ratu Samban, baik dari segi fasilitas maupun kualitas tenaga pengajar sehingga pada akhirnya diharapkan dapat menjadi mitra Pemerintah untuk memacu perkembangan daerah, khususnya dalam hal peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). b. Bila dilihat dari jumlah anak usia dini di Kabupaten Bengkulu Utara yang berumur antara 0-6 tahun adalah sebanyak 50.932 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 24.064 jiwa dan perempuan sebanyak 26.868 jiwa. c. Akses pendidikan TK/RA di Kabupaten Bengkulu Utara sebanyak 2.943 peserta didik. Sedangkan akses pendidikan untuk lembaga Pendidikan Anak Usia Dini sebanyak 1.836 peserta didik sehingga total dari peserta didik tersebut adalah 4.779 orang. d. Bilia dilihat dari Angka Partisipasi Kasar (APK) siswa Sekolah Dasar Di Kabupaten Bengkulu Utara angkanya mencapai 100,1 sedangkan 9

Angka Partsipasi Murni (APM) sebesar 94,26. Untuk APK Sekolah Menengah Pertama adalah sebesar 62,69 dan APM sebesar 54,68. e. Namun demikian, bila dilihat dari jumlah angka melek huruf di Kabupaten Bengkulu Utara dirasakan cukup menggembirakan karena pada tahun 2007 hanya 4.3 % penduduk yang masih buta hurup. Artinya 95.7 % penduduk Kabupaten Bengkulu Utara telah melek huruf. 4. Langkah-langkah upaya yang dilakukan pada bidang pemberdayaan perempuan, keluarga dan kesejahteraan sosial terus dilaksanakan namun masih jauh dari harapan semua pihak, hal ini terlihat dari posisi peranan perempuan di lembaga-lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif di Kabupaten Bengkulu Utara sudah mulai menunjukkan perannya namun dengan porsi yang masih sangat kecil. Hal ini dapat dillihat dari masih sedikitnya jumlah perempuan yang menduduki posisiposisi strategis pada lembaga-lembaga tersebut di atas. 5. Pembangunan kepemudaan di Kabupaten Bengkulu Utara dihadapkan pada beberapa persoalan antara lain kecenderungan terjadinya pergeseran nilai dan dekadensi moral dikalangan pemuda yang ditandai oleh perilaku permisif seperti kenakalan remaja dan pelajar, penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya, pornografi serta perilaku lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung menyimpang dari norma aturan dan etika bermasyarakat. Selain itu, kondisi yang cukup mengkhawatirkan adalah masih banyaknya pengangguran di kalangan pemuda yang apabila tidak ditangani dengan baik diperkirakan menimbulkan keresahan sosial. Dalam bidang olahraga, Kabupaten Bengkulu Utara relatif tertinggal terutama dalam hal prestasi, sarana dan prasarana olahraga. Padahal di lain pihak, olahraga disamping mampu meningkatkan kualitas fisik dan kesehatan, juga mampu maningkatkan sportifitas, disiplin, semangat juang dan produktifitas, yang kesemuanya merupakan elemen penting bagi peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan keunggulan daya saing masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara. Olahraga yang kegiatannya merupakan perwujudan dari persahabatan, persaudaraan dan kebersamaan juga diharapkan menjadi alat perekat persatuan dan kesatuan bangsa, serta peningkatan rasa kebanggaan daerah. Beberapa permasalahan yang dihadapi pada bidang olahraga antara lain adalah sebagai berikut: a. Prestasi olahraga dalam berbagai cabang dan even olahraga baik pada tingkat propinsi maupun nasional dan internasional masih belum memuaskan. b. Pembinaan dan pembibitan olahraga serta peningkatan prestasi olahraga belum didukung iptek olahraga 10

c. Jumlah dan mutu SDM pelaku olahraga belum mamadai d. Belum terintegrasinya pembinaan dan pembibitan olahraga masyarakat apalagi untuk olahraga prestasi e. Masih terbatasnya sarana dan prasarana olahraga masyarakat apalagi untuk olahraga prestasi. f. Kurang terperhatikannya olahraga cacat dan olahraga kelompok khusus. g. Pembudayaan dan pemasyarakatan olahraga sebagai bagian dari upaya pembentukan dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia, belum menumbuhkan kepedulian masyarakat. h. Peningkatan kesegaran jasmani belum dilaksanakan secara terpadu, terarah dan terpola, sehingga hasilnya kurang memuaskan baik bagi peningkatan kesehatan dan kebugaran masyarakat sejak dini, maupun dalam kaitannya dengan upaya peningkatan produktivitas kerja masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara. i. Organisasi atau lembaga keolahragaan yang ada segi kualitas dan kinerjanya masih sangat memprihatinkan, karena pada umumnya belum dikelola secara profesional dan sungguh-sungguh. j. Kesejahteraan dan jaminan penghargaan bagi atlet, pelatih dan pembina olahraga yang berprestasi, menjadi salah satu masalah yang dapat menyebabkan bidang olahraga kurang diminati untuk dijadikan sebagai profesi yang menjamin masa depan k. Belum adanya sistem pendanaan yang sistematis dan berkesinambungan. 6. Pemahaman masyarakat dalam berinteraksi dengan sesama sudah menunjukkan peningkatan. Masyarakat sudah banyak yang memahami tentang keragaman budaya, pentingnya toleransi, dan pentingnya sosialisasi peyelesaian masalah melalui adat tanpa kekerasan, serta mulainya interaksi antar budaya. 7. Hingga akhir tahun 2003 jumlah penduduk di Kabupaten Bengkulu Utara menurut agama yang dianut mayoritas beragama Islam, disamping keberadaan pemeluk agama selain Islam terdapat pula Khatolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha dan lainnya. Komposisi penduduk menurut agama dan kepercayaan yang dianut adalah sebagaimana tabel di bawah ini.

11

Tabel 1. Persentase Penduduk Kabupaten Bengkulu Utara Berdasarkan Agama yang Dianut Persentase No Agama Penganut (%) 1 Islam 97,60 2 Khatolik 0,56 3 Protestan 1,22 4 Hindu 0,61 5 Budha 0,01 Jumlah 100,00 Sumber : Data Pokok Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2004 Pendidikan agama merupakan wahana strategis bagi upaya membangun SDM berkualitas, yang dijiwai oleh moralitas agama sehingga dapat melahirkan insan-insan terpelajar, terampil, dan berakhlak mulia. Pendidikan agama dilaksanakan baik di sekolah umum pada berbagai jenjang pendidikan maupun di sekolah-sekolah yang berciri agama. Kondisi yang terjadi selama ini bahwa ada kesenjangan pendalaman ajaran agama yang tercermin dalam mata pelajaran dan kegiatan keagamaan di sekolah-sekolah umum dimana anak didik memperoleh pelajaran yang sangat minim setiap minggunya. Namun demikian, seperti di daerah-daerah lain, kondisi di Kabupaten Bengkulu Utara juga menunjukkan bahwa dari aspek kualitas pendidikan agama terutama yang terdapat di sekolah-sekolah bercirikan agama Islam relatif masih rendah. Rendahnya kualitas pendidikan di madrasyah pada umumnya disebabkan kurangnya sarana dan prasarana, minimnya fasilitas pendukung, dan rendahnya mutu guru serta tenaga pendidikan lainnya. Mengingat peran madrasyah yang demikian besar dalam memberikan pelayanan pendidikan bagi masyarakat, maka perlu diberi dukungan penuh untuk meningkatkan mutu madrasyah sehingga lebih kompetitif. Tantangan paling nyata adalah memperbaiki kinerja dengan menyediakan sarana dan prasarana fisik seperti gedung dan ruang kelas yang lebih layak dan memadai. Gedung madrasyah tersebut dilengkapi pula dengan fasilitas pendukung seperti laboratorium berikut peralatan, ruang perpustakaan berikut buku-buku mata pelajaran dan buku bacaan lainnya. Adapun hal yang paling penting dilakukan adalah memberikan pendidikan dan pelatihan, baik bergelar maupun non gelar, bagi guru-guru madrasyah sesuai dengan bidang studi yang diajarkan. Selain itu, pendalaman pendidikan agama juga dilakukan di pesantren dan pondok-pondok yang kondisinya masih cukup memprihatinkan. Pesantren sebagai lembaga pendidikan agama telah memberikan kontribusi yang amat besar dalam pelayanan pendidikan bagi masyarakat. Apalagi biaya pendidikan akhir-akhir ini bertambah meningkat. Masyarakat di perdesaan yang tidak mampu secara 12

ekonomi, justru dapat mengenyam pendidikan melalui pesantren. Dalam hal ini pesantren telah memberikan askes pendidikan bagi masyarakat miskin di perdesaan. Kontribusi pesantren terasa lebih berarti karena selain memberikan pendidikan agama, juga memberikan bekal keterampilan praktis kepada para santri/siswa seperti pertanian, peternakan, perbengkelan, menjahit, bahkan operator komputer. Bekal ketrampilan praktis ini sangat penting bagi mereka yang tak mampu melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, sehingga mereka dapat langsung terjun ke dunia kerja berdasarkan kompentensi yang dimilikinya. Mengingat demikian besarnya peranan pesantren dalam memberikan pelayanan pendidikan bagi masyarakat, maka pesantren pun berhak mendapat alokasi anggaran dari pemerintah daerah dan difasilitasi untuk mendapatkan askes pada berbagai sumber pembiayaan yang berasal dari dana publik. Kenyataan yang ada, bahwa pendidikan agama yang selama ini dilakukan di sekolah-sekolah umum ataupun sekolah bernuansa keagamaan serta pesantren dan pondok-pondok, pada kenyataannya masih sulit membendung degradasi akhlak, yakni terjadinya penurunan akhlak mulia dan melemahnya sendi-sendi moralitas agama. Berbagai gejala yang dapat diamati, misalnya, praktik perjudian, perilaku asusila, pengedaran dan pemakaian narkoba, dan perilaku permitif yang tidak lagi mengindahkan adab kesopanan dan kesantunan. Gejala tersebut menunjukkan bahwa etika dan nilai-nilai agama mulai rapuh, serta terjadi kesenjangan antara kesemarakan kehidupan keagamaan di satu pihak dan perilaku sosial yang bertentangan dengan norma-norma agama di pihak lain. Untuk itu, pembinaan kehidupan keagamaan perlu terus ditingkatkan melalui dakwah dan bimbingan agama khususnya kepada pejabat dan aparat pemerintah, agar mereka memperoleh pemahaman agama dengan baik sekaligus menjadi tauladan bagi masyarakat. Selain itu, penanaman dan sosialisasi nilai-nilai agama juga perlu dilakukan sejak dini di dalam keluarga dan makin diperkuat di lingkungan sekolah serta masyarakat, agar dapat diinternalisasi oleh setiap individu. Dengan demikian, tuntutan pelayanan kehidupan beragama akan terus mengalami peningkatan, untuk memberikan kemudahan bagi umat beragama dalam melaksanakan ibadah dan mengamalkan ajaran agama. Demikian pula dengan masalah toleransi. Toleransi antar umat beragama yang telah berjalan selama ini cukup baik. Guna makin memantapkan kerukunan hidup antar umat beragama, perlu dibentuk forum-forum dialog dan silaturahmi antar umat beragama, serta musyawarah di antara pemuka-pemuka agama yang berbeda. Ini dimaksudkan untuk mempererat hubungan antar umat beragama, dan berupaya melakukan pencegahan dini atas bibit-bibit konflik antar agama.

13

B. Ekonomi Jika dilihat dari pertumbuhan ekonomi, Kabupaten Bengkulu Utara dalam beberapa tahun terakhir mangalami peningkatan yang cukup berarti. Hal ini antara lain terlihat pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bengkulu Utara setelah pelaksanaan otonomi daerah yang terus tumbuh. Semakin membaiknya kondisi perekonomian Kabupaten Bengkulu Utara memberikan kontribusi kepada pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2003 berdasarkan Produk Domestik Bruto atas dasar harga konstan dengan tahun dasar 1993 mengalami kenaikan sebesar 4,52 % atau lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi tahun 2002 yaitu sebesar 3,82 %. Untuk melihat perkembangan pertumbuhan PDRB Kabupaten Bengkulu Utara selama satu dasawarsa tersaji dalam Tabel 2 di bawah ini. Tabel 2. Perkembangan PDRB Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 1993 2003 (Atas Dasar Harga Konstan) PDRB Pertumbuhan (Rp.000.000,-) (%) 1994 369.277 8,94 1995 395.507 7.10 1996 421.749 6.64 1997 438.220 3.91 1998 434.732 -0.80 1999 442.656 1.82 2000 456.917 3.22 2001 474.052 3.75 2002 492.148 3.82 2003 334.381 -32.06 Sumber : Data Pokok Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2004 Tahun

Seiring membaiknya perkembangan ekonomi secara umum yang menunjukkan adanya pertumbuhan PDRB yang positif tidak terpisahkan dengan kontribusi masing-masing sektor dalam PDRB. Sektor pertanian yang merupakan sektor unggulan pada tahun 2003 menunjukkan peningkatan sebesar 6,33 % dari tahun 2002. Pada tahun ini sub sektor tanaman pangan ternyata mengalami peningkatan terbesar di antara sub sektor pertanian lainnya yaitu 8,34 %. Sedangkan sub sektor tanaman perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan juga mengalami peningkatan, hanya saja sub sektor peternakan mengalami peningkatan terkecil yaitu sebesar 1,77 % . Tahun ini sektor pertanian masih menjadi sektor andalan yang memberikan sumbangan cukup besar terhadap PDRB. Selain sektor pertanian, sektor-sektor lainnya seperti sektor pertambangan juga mengalami peningkatan meskipun kecil, pertumbuhannya pada tahun ini mencapai 1,40%. Padahal tahun 14

sebelumnya pada saat Mukomuko belum menjadi Kabupaten terpisah pertumbuhannya sempat mengalami penurunan sebesar 6,38 %. Pertumbuhan sektor industri pengolahan pada tahun 2003 ternyata tidak jauh berbeda dengan sektor pertambangan yakni sebesar 1,64%. Sektor listrik, gas dan air minum mengalami pertumbuhan sebesar 5,11 %, hal ini tidak terlalu jauh berbeda dengan tahun sebelumnya yakni 5,25 %. Pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan tahun 2003 mengalami peningkatan sebesar 4,48% atu terlihat lebih besar dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 3,96 %, sedangkan sektor pengangkutan mengalami peningkatan sebesar 4,72 % dibanding tahun sebelumnya. Sektor perbankan tahun 2003 mengalami peningkatan sebesar 7,60 %, sementara itu sub sektor yang mengalami peningkatan terbesar adalah Lembaga Keuangan Tanpa Bank yakni sebesar 10,32 %. Sektor jasa mengalami pertumbuhan 1,31 % dari tahun sebelumnya. Berdasarkan PDRB tahun 2003 atas dasar harga konstan sektor pertanian masih menjadi tumpuan perekonomian di Kabupaten Bengkulu Utara dengan kontribusinya sebesar 36,81 % terhadap Produk Domestik Regional Bruto secara keseluruhan. Sedangkan sektor kedua yang cukup besar sumbangannya adalah sektor jasa dengan kontribusinya sebesar pada tahun ini yaitu sebesar 10,91, sedangkan sektor pengangkutan dan komunikasi hampir sama yaitu sebesar 10,75 %, seperti pada Tabel 3. Tabel 3.

Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Bengkulu Utara Atas Dasar Harga Konstan, 2002 – 2003 (%) Sektor

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

2002* 36,18 6,70 2,62 0,73 4,65 10,92 10,73 5,70

Pertanian Pertambangan dan Penggalian Industri pengolahan Listrik, Gas dan air Bersih Bangunan Perdagangan, Hotel dan Restauran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 9. Jasa-jasa 21,77 PDRB 100,00 *) Angka diperbaiki **) Angka sementara Sumber : Bengkulu Utara Dalam Angka 2003, tahun 2004

2003** 36,81 6,50 2,55 0,74 4,77 10,91 10,75 5,87 21,10 100,00

Dilihat dari sumber data lain, dapat dibandingkan pertumbuhan PDRB Kabupaten Bengkulu Utara atas dasar harga berlaku dan harga konstan seperti pada Tabel 4 berikut.

15

Tabel 4. Perkembangan PDRB Kabupaten Bengkulu Utara 2002 – 2003 No 1

2

PDRB

TAHUN 2002

TAHUN 2003

Perkembangan (%)

Atas dasar harga berlaku a. PDRB pada harga pasar 816.980.000.000 915.075.000.000 b. Penyusutan 17.324.000.000 21.661.000.000 c. PDRN pada harga pasar 799.656.000.000 893.414.000.000 d. Pajak tak langsung Neto 5.141.000.000 6.220.000.000 e. PDRB perkapita (Rp.) 2.641.589 2.736.624 f. Pendpt. Regional 2.568.951 2.653.243 Perkapita

0,12 0,25 0,12 0,21 0,04 0,03

Atas dasar harga konstan a. PDRB pada harga pasar 297.018.000.000 310.436.000.000 b. Penyusutan 16.522.000.000 17.736.000.000 c. PDRN pada harga pasar 280.496.000.000 292.700.000.000 d. Pajak tak langsung Neto 5.065.000.000 5.426.000.000 e. PDRB perkapita (Rp.) 960.364 973.097 f. Pendpt. Regional 890.566 900.493 Perkapita

0,05 0,07 0,04 0,07 0,01 0,01

Sumber: Monografi Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2004 Pembangunan sektor jasa memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PDRB kabupaten 2003 yaitu mencapai 21,10 %. Pembangunan Jasa perbankan di Kabupaten Bengkulu Utara diarahkan untuk menunjang perkembangan di sektor perekonomian dan perdagangan. Yang meliputi jasa perbankan yang didukung oleh keberadaan BRI, Bank Bengkulu Cabang Arga Makmur, BNI 46, dan Bank Perkreditan Rakyat. Sementara jasa asuransi yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara antara lain Asuransi Jiwasraya, Asuransi Bumi Putra, Asuransi Bumi Asih. Pembangunan bidang koperasi di Kabupaten Bengkulu Utara secara kuantitatif dapat dikatakan relatif belum berkembang, dengan indikasi relatif masih kurangnya jumlah koperasi dan keanggotaannya, akan tetapi secara kualitatif selama kurun waktu lima tahun terakhir koperasi di Kabupaten Bengkulu Utara cukup menunjukkan adanya peningkatan. Beberapa permasalahan yang ditenggarai menjadi pemicu lambatnya perkembangan koperasi di Kabupaten Bengkulu Utara adalah permasalahan yang berkaitan dengan organisasi dan manajemen, daya saing serta permodalan. Hingga tahun 2003 jumlah Koperasi yang berbadan hukum berjumlah 115 koperasi dengan perincian 24 KUD dan 91 koperasi non KUD dengan anggota mencapai 23.359 orang dengan volume usaha mencapai Rp. 14.942.236.000,-.

16

C. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kemampuan pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan iptek mengalami peningkatan. Berbagai hasil penelitian, pengembangan dan rekayasa teknologi telah mulai dimanfaatkan oleh pihak industri dan masyarakat. Jumlah publikasi ilmiah terus meningkat, meskipun tergolong masih sangat rendah. Hal ini menunjukkan peningkatan kegiatan penelitian, transparansi ilmiah dan aktivitas diseminasi hasil penelitian dan pengembangan. Namun demikian kemampuan daerah dalam penguasaan dan pemanfaatan iptek dinilai masih belum memadai untuk meningkatkan daya saing. Hal ini ditunjukan antara lain oleh masih rendahnya sumbangan iptek di sektor produksi, belum efektifnya mekanisme intermediasi, lemahnya sinergi kebijakan, belum berkembangnya budaya iptek di masyarakat, dan terbatasnya sumber daya iptek.

D. Sarana dan Prasarana Infrastruktur merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan di semua bidang. Sebagai contoh, infrastruktur transportasi berfungsi sebagai pelayanan dalam penyediaan jasa transportasi yang berguna untuk mendorong pemerataan pembangunan, baik di perkotaan maupun pedesaaan, serta untuk melancarkan mobilitas distribusi barang dan jasa serta untuk mendorong pertumbuhan sektor ekonomi nasional. Transportasi juga sangat diperlukan dalam menjembatani kesenjangan dan untuk mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan antar wilayah perkotaan dan perdesaan. 1. Kebijakan pembangunan jalan di Kabupaten Bengkulu Utara disamping untuk memelihara jaringan tranportasi yang telah ada juga ditujukan untuk membuka daerah-daerah baru yang masih terisolir sekaligus untuk membuka akses bagi sentra-sentra ekonomi masyarakat termasuk jalan alternatif. Prasarana wilayah dalam hal ini berkaitan dengan prasarana jalan dan irigasi (pengairan) merupakan infrastruktur yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap pembangunan ekonomi rakyat. Hingga tahun 2003 kondisi jalan di Kabupaten Bengkulu Utara yang di aspal telah mencapai 532,97 km, dengan konsentrasi berada paling panjang di Kecamatan Arga Makmur sepanjang 78,72 km, Kecamatan Ketahun sepanjang 77,60 km, Kecamatan Lais sepanjang 59,96 km dan Kecamatan Pondok Kelapa mencapai panjang 55,40 km. Jalan koral sepanjang 334,32 km dengan konsentrasi terpanjang di Kecamatan Giri Mulya sepanjang 42,00 km, Kecamatan Ketahun sepanjang 38,20 km, Kecamatan Enggano sepanjang 32,60 km dan Kecamatan Pagar Jati sepanjang 31,60 km. Jalan tanah sepanjang 125,80 km dengan konsentrasi terpanjang berada di Kecamatan 17

Pondok Kelapa sepanjang 36,50 km, Kecamatan Pematang Tiga sepanjang 29,50 km serta di Kecamatan Putri Hijau sepanjang 18,90 km. Berdasarkan klasifikasi kelas jalan di Kabupaten Bengkulu Utara termasuk dalam kelas jalan III C sepanjang 886,59 km. Adapun kondisi jalan terdiri dari kondisi baik sepanjang 184,25 km, kondisi sedang sepanjang 415,27 km, kondisi Rusak 304,17 km dan kondisi rusak berat mencapai 208,10 km yang paling panjang berada disepanjang ruas jalan Kecamatan Pondok Kelapa 47,60 km, Kecamatan Pematang Tiga sepanjang 36,20 km dan Kecamatan Pagar Jati sepanjang 26,60 km. 2. Transportasi laut di Kabupaten Bengkulu Utara hanyalah untuk menghubungkan jalur pelayaran dari dan ke pulau Enggano melalui pelabuhan Pulau Baai di Kota Bengkulu ke pelabuhan laut Malakoni maupun pelabuhan laut Kahyapu di Pulau Enggano. Untuk jalur pelayaran ini hanya dilayari oleh kapal perintis satu-dua kali dalam seminggu dan KMP Raja Enggano satu kali seminggu, sehingga dapat dikatakan bahwa keberadaan kedua fasilitas pelabuhan tersebut belum dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi skala besar dan masih terbatas untuk kegiatan sosial. 3. Hingga tahun 2003 jumlah kantor Pos yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara terdapat 12 unit Kantor Pos yang berada di 12 kecamatan yaitu: Kecamatan Talang Empat, Taba Penanjung, Pondok Kelapa, Air Napal, Air Besi, Arga Makmur, Lais, Batik Nau, Giri Mulya, Padang Jaya, Ketahun dan Putri Hijau. (Bengkulu Utara Dalam Angka tahun 2003). 4. Kabupaten Bengkulu Utara sejak tahun 1982 telah memiliki stasiun bumi kecil (SBK) yang berlokasi di Kecamatan Kota Arga Makmur. Sehingga tahun 2003 jumlah pesawat telepon yang telah terpasang sebanyak 2.143 unit yang menjangkau sebelas kecamatan yaitu Arga Makmur sebanyak 1.847 unit, Kecamatan Padang Jaya 160 unit, Kecamatan Kerkap 4 unit, Kecamatan Lais 4 unit, Kecamatan Putri Hijau 3 unit, Kecamatan Napal Putih 1 unit, Kecamatan Air Napal 1 unit, Kecamatan Air Besi 1 unit, Kecamatan Batik Nau 1 unit dan Kecamatan Giri Mulya 1 unit. Untuk kecamatan lainnya dijangkau oleh sambungan induk dari Kota Bengkulu. Kecamatan Enggano belum terfasilitasi dengan sambungan telepon (Bengkulu Utara Dalam Angka tahun 2003). 5. Pembangunan bidang kelistrikan di Kabupaten Bengkulu Utara diarahkan untuk mencukupi kebutuhan berbagai segmen pelanggan baik rumah tangga, usaha, industri maupun kebutuhan umum hingga menjangkau ke daerah perdesaan. Aliran listrik di Kabupaten Bengkulu Utara masih bersumber dari Propinsi Bengkulu (Kota Bengkulu).

18

Selama tahun 2003 kapasitas listrik yang terjual mencapai 17.092.590 KWH atau senilai Rp. 7.821.306.000,- dengan Konsumsi terbesar pada pelanggan rumah tangga yaitu 14.368.241 KWH atau 84 %, usaha sebesar 1.343.085 KWH atau 7,86 %, umum sebesar 1.292.200 KWH atau 7,56 % dan industri sebesar 89.064 KWH atau 0,52 % dari total konsumsi listrik di Kabupaten Bengkulu Utara. Pengelolaan air minum di Kabupaten Bengkulu Utara di laksanakan oleh PDAM Tirta Ratu Samban. Untuk tahun 2003 PDAM Tirta Ratu Samban telah melayani 9.548 pelanggan dengan produksi 3.110.679 M3 atau senilai Rp. 2.486.026.139,-. Selama lima tahun terakhir jumlah pelanggan dan jumlah air bersih yang diproduksi menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan.

E. Pemerintahan, Politik, Keamanan dan Hukum 1. Perkembangan proses demokratisasi sejak tahun 1997 hingga selesainya proses Pemilu tahun 2004 yang lalu telah memberikan peluang untuk mengakhiri masa transisi demokrasi menuju arah proses konsolidasi demokrasi. Amandemen UUD 1945 yang dilaksanakan sebanyak empat kali telah mengubah dasar-dasar konsensus dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara baik pada tataran suprastruktur maupun infrastruktur politik. Amandemen UUD 1945 yang kemudian memberikan ruang diterbitkannya berbagai peraturan perundangan di bidang politik sebagai penjabarannya telah merumuskan format politik baru bagi kelembagaan demokrasi. Amandemen UUD 1945 telah secara tegas menata kembali kewenangan kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif termasuk di dalamnya kekuasaan dari lembaga-lembaga yang baru seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Dewan Perwakilan Daerah. Dengan adanya penataan tersebut telah memberikan peluang ke arah terwujudnya keseimbangan kekuasaan. Lebih lanjut, format politik ini terumuskan juga berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, dan UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, serta UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Berkenaan dengan Pemilu, keberhasilan penting yang telah diraih adalah telah dilaksanakannya pemilu langsung anggota DPR, DPD dan DPRD, serta pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, aman dan demokratis pada tahun 2004. Hal ini merupakan modal awal yang penting bagi lebih berkembangnya demokrasi pada masa selanjutnya. Kemudian di tingkat Daerah khususnya di Provinsi Bengkulu serta Kabupaten dan kota telah dilakukan pemilu langsung untuk memilih kepala daerah (Gubernur dan wakil Gubernur) dan Bupati dan Wakil Bupati yang berlangsung pada tanggal 27 Juni 2005, 19

sebagai pewujudan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah. Perkembangan demokrasi selama ini ditandai pula dengan terumuskannya format hubungan pusat-daerah yang baru berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang pada intinya lebih mendorong kemandirian daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan mengatur mengenai hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, Kabupaten, dan kota, atau provinsi dan Kabupaten dan kota. Kemajuan demokrasi terlihat pula dengan telah berkembang kesadaran-kesadaran terhadap hak-hak sah masyarakat dalam kehidupan politik, yang dalam jangka panjang diharapkan mampu menstimulasi masyarakat lebih jauh untuk makin aktif berpartisipasi dalam mengambil inisiatif bagi pengelolaan urusan-urusan publik. Perkembangan ini tidak terlepas dari berkembangnya peran partai politik dan masyarakat sipil. Disamping itu, kebebasan pers dan media telah jauh berkembang yang antara lain ditandai dengan adanya peran aktif pers dan media dalam menyuarakan aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaran pemerintahan di Daerah. 2. Situasi sosial politik di Kabupaten Bengkulu Utara sampai berakhirnya Tahun Anggaran 2004 dapat dikatakan berada dalam kategori cukup dinamis dan terkendali. Terkendalinya situasi politik ditunjukkan oleh tidak terjadinya hal-hal yang menonjol pada tahun 2000 – 2004. Aspirasi politik masyarakat berjalan dengan wajar dan disalurkan melalui wakil-wakil yang ada di DPRD. Sedangkan kehidupan partai politik juga berjalan cukup baik dan pembinaan tetap dilakukan secara kontinyu. Selama periode 1996 s/d 2004 merupakan suatu periode pembangunan politik yang dinamis sejalan dengan bergulirnya reformasi pada akhir tahun 1997. Namun demikian, lahirnya gerakan reformasi yang menuntut ditegakkannya kedaulatan rakyat sangat terasa pengaruhnya di daerah. Sejalan dengan itu, adanya pemekaran Kabupaten Mukomuko, hingga saat ini adanya tuntutan beberapa kecamatan yang ingin memekarkan diri menjadi kabupaten baru yang terpisah dari Kabupaten Bengkulu Utara dan lahir pula gerakan rakyat yang sifatnya mendaerah yang di warnai dengan berbagai tuntutan rakyat mewarnai permasalahan politik terutama pemilihan Kepala Daerah secara langsung. Beberapa masalah menyangkut lahan dan hutan rakyat yang telah diambil alih oleh pemerintah dimasa lalu, serta tuntutan nelayan tradisional terhadap masih banyaknya nelayan trawl yang beroperasi, 20

merupakan indikator kebijakan pemerintah yang belum berjalan dengan efektif dan optimal. Seperti diketahui bahwa pada periode 1996 s/d 2004 telah dilaksanakan pemilu sebanyak tiga kali, yaitu Pemilu 1997, 1999, dan 2004. 3. Gerakan reformasi pada tahun 90-an menghendaki perubahan secara total di segala bidang penyelenggaraan negara termasuk tuntutan terhadap reposisi TNI dan Polri. Penyempurnaan terhadap reposisi dan peran TNI dan Polri dikukuhkan melalui Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selanjutnya ketetapan MPR tersebut diperkuat lagi dengan diundangkannya UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Namun demikian, reposisi tersebut juga berdampak pada ketidakterkaitan masalah pertahanan dengan masalah keamanan dalam negeri yang seharusnya bersama-sama dengan keamanan sosial merupakan satu kesatuan dalam keamanan nasional. Sebagai Kabupaten dengan keanekaragaman budaya, suku, dan golongan yang cukup komplek, maka masalah keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi sangat penting. Dengan adanya ketertiban dan keamanan berarti pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan lancar. Kondisi ketertiban masyarakat yang mantap merupakan wahana peningkatan stabilitas daerah dalam menjamin kelangsungan hidup masyarakat yang sedang melaksanakan pembangunan di segala bidang sebagai perwujudan kegiatan pengamalan Pancasila. Keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang merupakan bagian integral dari sistem Pertahanan Keamanan Nasional (Hankamnas) dapat di tingkatkan dengan mewujudkan daya tangkal yang tangguh serta pengembangan dan pendayagunaan segenap unsur kekuatan pertahanan rakyat semesta dengan berintikan POLRI. Dalam kondisi kemampuan dan kekuatan POLRI yang sangat terbatas, maka tantangan tugas yang sangat berat adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat untuk menjamin berjalannya proses pemulihan ekonomi dan demokratis secara lebih efektif. Dalam era transparansi dan proses demokratisasi, serta tingkat kemajuan masyarakat yang makin tinggi, maka segala bentuk ketidakadilan, kesenjangan, dan distorsi dapat segera diketahui oleh masyarakat. Bila tuntutan masyarakat atas ketidakadilan, kesenjangan, dan distorsi itu tidak dapat tersalurkan dan terselesaikan secara memadai, dapat diduga bahwa klimaksnya rakyat akan menggunakan caranya sendiri untuk mengatasi permasalahan itu. Hal itu berartii akan 21

terjadi kerusuhan sosial, gejolak emosional, dan gangguan keamanan, yang penanganannya oleh aparat TNI dan POLRI tidak dapat dilakukan dengan cara-cara kekerasan, tetapi memerlukan metode, taktik dan teknik-teknik yang lebih mengutamakan pendekatan persuasif untuk dapat mengatasi permasalahannya di atas landasan hukum dan hak asasi manusia. Letak geografis Kabupaten Bengkulu Utara yang cukup strategis dan berbatasan dengan propinsi tetangga maupun kabupaten lain di Propinsi Bengkulu merupakan salah satu potensi pendukung mobilitas tindak kejahatan. Mobilisasi transportasi dengan daerah tetangga yang semakin lancar menimbulkan dampak kepada kehidupan masyarakat, baik positif maupun negatif. Dampak negatif yang cukup menonjol adalah meningkatkan kriminalitas dan kecelakaan lalu lintas. Akhir-akhir ini yang paling mengkhawatirkan adalah meningkatnya kejahatan dimasyarakat hingga sampai ke desa-desa. Di kalangan pemuda dan remaja usia sekolah telah menjalar kecendrungan sikap bebas, yang tidak bertanggungjawab terutama yang berhubungan dengan tertib hukum dan tertib sosial keagamaan, yang ditengarai dengan masuknya pornogarafi, VCD porno, dan budaya pesta sampai di desa-desa. Kejahatan lainnya secara kuantitatif menunjukkan kenaikan cukup tajam, bersamaan dengan itu jenis dan bobot kualitasnya pun semakin meningkat sejalan dengan dinamika kehidupan sosial maupun ekonomi masyarakat. 4. Dalam era reformasi upaya perwujudan Sistem Hukum Nasional terus dilanjutkan mencakup: (a) Pembangunan substansi hukum baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis telah mempunyai mekanisme untuk membentuk hukum nasional yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan aspirasi masyarakat yaitu berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Ditetapkannya undang-undang tersebut, proses pembentukan hukum dan peraturan perundang-undangan dapat diwujudkan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan dengan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan serta meningkatkan koordinasi dan kelancaran proses pembentukan hukum dan peraturan perundang-undangan; (b) Penyempurnaan struktur hukum yang lebih efektif terus dilanjutkan, terakhir dengan Amandemen Keempat UUD 1945 membawa perubahan mendasar di bidang kekuasaan kehakiman dengan dibentuknya Mahkamah Konstitusi yang mempunyai hak menguji UU terhadap UUD 1945 dan Komisi Judisial yang akan melakukan pengawasan terhadap sikap tindak dan perilaku hakim. Peningkatan kemandirian hakim berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman membawa perubahan bagi terselenggaranya check and balances dalam penyelenggaraan negara dengan beralihnya kewenangan administratif, organisasi, dan keuangan 22

lembaga peradilan kepada Mahkamah Agung. Peningkatan kemandirian tidak berarti lepas dari kontrol dan pengawasan. Dengan dibentuknya Komisi Judisial yang komposisi keanggotaannya cukup representatif, maka pengawasan dan kontrol terhadap kemandirian lembaga peradilan, pembentukan sistem hukum nasional dapat dilakukan lebih berhasil guna, dan penyelenggaraan fungsi negara di bidang hukum dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien; dan (c) Pelibatan seluruh komponen masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum tinggi untuk mendukung pembentukan sistem hukum nasional yang dicita-citakan. Perwujudan Sistem Hukum Nasional yang telah dilakukan oleh Pemerintah mempengaruhi juga terhadap sistem hukum yang berlaku di Daerah. Oleh sebab itu dalam pembentukan Peraturan daerah tetap berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara yang ada sekarang ini secara keseluruhan belum bisa mencakup semua aspek kebutuhan pembangunan dan kebutuhan masyarakat, oleh karena itu perlu dilakukan inventarisasi terhadap Perda yang ada untuk dilakukan penyempurnaan dan pembuatan Peraturan Daerah yang belum tersedia. Pada saat ini masih dihadapi beberapa masalah dalam penyelenggaraan daerah dan pemerintahan daerah. Permasalahan tersebut antara lain masih terjadinya praktek-praktek penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk KKN dan belum terwujudnya harapan masyarakat atas pelayanan yang cepat, murah, manusiawi dan berkualitas. Upaya yang sungguh-sungguh untuk memberantas KKN dan meningkatkan kualitas pelayanan publik sebenarnya telah banyak dilakukan. Namun demikian hasil yang dicapai belum cukup menggembirakan. Kelembagaan pemerintah yang tersedia di daerah masih belum terlihat efektif dalam membantu pelaksanaan tugas dan sistem manajemen pemerintahan daerah juga belum efisien dalam menghasilkan dan menggunakan sumber-sumber daya. Upaya-upaya untuk meningkatkan profesionalisme birokrasi masih belum sepenuhnya dapat teratasi mengingat keterbatasan dana pemerintah daerah.

F. Wilayah dan Tata Ruang Pada umumnya masyarakat yang berada di wilayah-wilayah tertinggal masih mempunyai keterbatasan akses terhadap pelayanan sosial, ekonomi, dan politik serta terisolir dari wilayah di sekitarnya. Oleh karena itu kesejahteraan kelompok masyarakat yang hidup di wilayah tertinggal memerlukan perhatian dan keberpihakan pembangunan yang besar dari pemerintah. Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan wilayah 23

tertinggal, termasuk yang masih dihuni oleh komunitas adat terpencil antara lain: (1) terbatasnya akses transportasi yang menghubungkan wilayah tertinggal dengan wilayah yang relatif lebih maju; (2) kepadatan penduduk relatif rendah dan tidak merata; (3) kebanyakan wilayah-wilayah ini miskin sumber daya, khususnya sumber daya alam dan manusia; dan (4) belum optimalnya dukungan sektor terkait untuk pengembangan wilayah-wilayah ini. Banyak daerah-daerah yang memiliki produk unggulan dan lokasi strategis belum dikembangkan secara optimal. Hal ini disebabkan, antara lain: (1) adanya keterbatasan informasi pasar dan teknologi untuk pengembangan produk unggulan; (2) terbatasnya akses petani dan pelaku usaha skala kecil terhadap modal pengembangan usaha, input produksi, dukungan teknologi, dan jaringan pemasaran, dalam upaya mengembangkan peluang usaha dan kerjasama investasi; (3) keterbatasan jaringan prasarana dan sarana fisik dan ekonomi dalam mendukung pengembangan kawasan dan produk unggulan daerah; serta (4) belum optimalnya pemanfaatan kerangka kerjasama antar wilayah untuk mendukung peningkatan daya saing kawasan dan produk unggulan. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tinggal di perdesaan umumnya masih jauh tertinggal dibandingkan dengan mereka yang tinggal di perkotaan. Hal ini merupakan konsekuensi dari perubahan struktur ekonomi dan proses industrialisasi, dimana investasi ekonomi oleh swasta maupun pemerintah (infrastruktur dan kelembagaan) cenderung terkonsentrasi di daerah perkotaan. Selain itu, kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan masih banyak yang tidak sinergis dengan kegiatan ekonomi yang dikembangkan di wilayah perdesaan. Akibatnya, peran kota yang diharapkan dapat mendorong perkembangan perdesaan, justru memberikan dampak yang merugikan pertumbuhan perdesaan. Pembangunan yang dilakukan di suatu daerah atau wilayah saat ini masih sering dilakukan tanpa mempertimbangkan keberlanjutannya. Keinginan untuk memperoleh keuntungan ekonomi jangka pendek seringkali menimbulkan eksploitasi SDA secara berlebihan sehingga menurunkan kualitas dan kuantitas SDA dan lingkungan hidup. Selain itu, seringkali pula terjadi konflik pemanfaatan ruang antar sektor, contohnya adalah terjadinya konflik antar kehutanan dan pertambangan. Salah satu penyebab terjadinya permasalahan tersebut adalah karena pembangunan yang dilakukan dalam wilayah tersebut belum menggunakan “Rencana Tata Ruang” sebagai acuan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan antar sektor dan antar wilayah. G. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 1. Berdasarkan Undang-undang nomor 9 tahun 1967 tentang pembentukan Propinsi Bengkulu, Kota Bengkulu ditetapkan sebagai 3 (tiga) ibu kota pemerintahan yaitu sebagai Ibukota Propinsi, Ibukota Kotamadia Bengkulu dan Ibukota Kabupaten Bengkulu Utara. Mengingat luasnya 24

wilayah Kabupaten Bengkulu Utara dan semakin kompleknya permasalahan pembangunan dan kemasyarakatan seiring dengan perkembangan pembangunan, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 1976 Ibu Kota Kabupaten Bengkulu Utara di pindahkan ke Arga Makmur pada tanggal 8 Oktober 1976.Berdasarkan Undang-undang nomor 9 tahun 1967 tentang pembentukan Propinsi Bengkulu, Kota Bengkulu ditetapkan sebagai 3 (tiga) ibu kota pemerintahan yaitu sebagai Ibukota Propinsi, Ibukota Kotamadia Bengkulu dan Ibukota Kabupaten Bengkulu Utara. Mengingat luasnya wilayah Kabupaten Bengkulu Utara dan semakin kompleknya permasalahan pembangunan dan kemasyarakatan seiring dengan perkembangan pembangunan, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 1976 Ibu Kota Kabupaten Bengkulu Utara di pindahkan ke Arga Makmur pada tanggal 8 Oktober 1976. Sejak bulan Januari 2003 sesuai dengan UU Nomor 23 tahun 2003 Kabupaten Bengkulu Utara dimekarkan menjadi dua Kabupaten yaitu Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Mukomuko, pada saat itu telah resmi terpisah dalam pengelolaan wilayah serta pemerintahan. Hingga saat ini Kabupaten Bengkulu Utara yang terletak antara 101 0 32’ – 102 0 8’ BT dan 2 0 15 – 4 0 LS memiliki Luas wilayah 5.548,54 Km² terdiri dari 18 kecamatan, 6 kelurahan, 312 desa dengan batas-batas sebagai berikut: a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Mukomuko. b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Seluma dan Kota Bengkulu. c. Sebelah Timur berbatasan dengan Propinsi Jambi, Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang. d. Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia. Kabupaten Bengkulu Utara dengan Pusat Pemerintahan di Kota Arga Makmur, memiliki jarak dengan Kota Bengkulu dari berbagai alternatif jalan yang dapat dilewati sebagai berikut: 1. Melalui Lubuk Durian dengan jarak 76 Km. 2. Melalui Lais dengan jarak 72 Km. 3. Melalui Tanjung Agung – Dusun Kali dengan jarak 60 Km. 4. Melalui Tanjung Agung Palik – Dusun Curup – Kemumu dengan jarak 63 Km. 5. Melalui Kota Agung – Dusun Curup – Dusun Kali berjarak 74 Km. Sedangkan jarak Ibukota beberapa kecamatan yang ada dengan Ibukota Kabupaten (Arga Makmur) adalah sebagai berikut: - Kota Bani – Arga Makmur berjarak 104 Km - Ketahun – Arga Makmur berjarak 64 Km - Lais – Arga Makmur berjarak 27 Km - Lubuk Durian – Arga Makmur berjarak 26 Km - Pekik Nyaring – Arga Makmur berjarak 56 Km - Kembang Seri – Arga Makmur berjarak 88 Km - Tb. Penanjung – Arga Makmur berjarak 103 Km. 25

2. Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara pada umumnya merupakan tanah bergelombang yang ditandai dengan adanya bukit-bukit dengan ketinggian yang bervariasi. Daerah datar hanya di daerah perkotaan dan hiterland Kota Arga Makmur. Daerah dengan ketinggiaan 10 – 150 m dari permukaan laut terdapat di bagian Pantai Barat yang membentang dari Selatan ke Utara. Sedangkan di bagian Timur merupakan daerah yang berbukit dengan ketinggian rata-rata 541 meter dari permukaan laut. Kondisi topografi merupakan faktor utama yang paling besar pengaruhnya terhadap kerusakan lingkungan jika dibandingkan dengan faktor-faktor lain. Topografi yang dimaksud dalam hal ini adalah kelerengan lahan yang dinyatakan dalam persen kemiringan, makin besar kemiringannya makin besar pula resiko kerusakan lingkungan yang terjadi. Data mengenai kelerengan lahan di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara dapat dilihat pada Tabel 5 berikut ini. Tabel 5. Penilaian Kelas Lereng di Kabupaten Bengkulu Utara Kemiringan ( 0 ) % Bobot 0–3 16,59 0–8 11,32 8 - 15 18,36 15 - 25 16,32 25 - 40 11,30 > 40 25,80 Jumlah 100,00 Sumber: Monografi Kabupaten Bengkulu Utara, 2004 Pola penggunaan lahan di Kabupaten Bengkulu Utara secara umum mengikuti potensi serta pembatas-pembatas yang ada. Lahan potensial yang ada sebagian besar dimanfaatkan oleh penduduk untuk mengembangkan usaha pertanian, seperti sawah, ladang dan perkebunan, yang keseluruhannya mencapai 107.016 Ha. 3. Berdasarkan klasifikasi FAO (1974), USDA (1975) dan PPT (1982), ternyata Kabupaten Bengkulu Utara memiliki 7 (tujuh) jenis tanah, yaitu organosol, alluvial, regosol, andosol, latosol, podsolik dan litosol. Masing-masing jenis tanah tersebut tersebar di Kabupaten Bengkulu Utara, dengan luas tiap-tiap klasifikasi jenis seperti pada Tabel 6 di bawah ini.

26

Tabel 6. Luas Masing-masing Klasifikasi Tanah di Kabupaten Bengkulu Utara No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Jenis Tanah Organosol Aluvial Regosol PodsolikMerah Kuning (PMK) Latosol Asosiasi Lotosol dan PMK Andosol Asosiasi Latosol dan Andosol Asosiasi Andosol dan Regosol Asosiasi PMK dan litosol Asos. Podsolik Coklat & PMK/Litosol Jumlah

Luas (Ha) 6.325,34 33.013,81 9.321,55 65.861,17 165.069,06 116.519,34 7.046,65 21.472,85 14.481,69 88.499,21 27.243,33 554.854,00

Persentase (%) 1,14 5,95 1,68 11,87 29,75 21,00 1,27 3,88 2,61 15,95 4,91 100,00

Sumber: Bengkulu Utara Dalam Angka 2003, Tahun 2004 Penggunaan lahan yang terjadi akibat kegiatan masyarakat terhadap tanah akan dapat menunjukkan pola kecenderungan arah perkembangan daerah itu sendiri. Penggunaan lahan yang terencana akan melestarikan sumber daya hutan dan air yang sangat diperlukan untuk masa yang akan datang. Namun penggunaan lahan pada akhirakhir ini cenderung tidak terencana akibat pembukaan lahan pertanian, perkebunan, permukiman dan sebagainya. Luas penggunaan lahan di Kabupaten Bengkulu Utara dapat dilihat pada Tabel 7 di bawah ini. Tabel 7. Luas Penggunaan Lahan di Kabupaten Bengkulu Utara No Jenis Penggunaan Luas (Ha) Bobot (%) 1 Permukiman 7.158 1,29 2 Pertanian dan 206.073 37,14 perkebunan 3 Persawahan 24.802 4,47 4 Tegalan 13.039 2,35 5 Hutan 253.457 45,68 6 Lain-lain 50.325 9,07 Jumlah 554.854 100,00 Sumber: Monografi Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2004 4. Kabupaten Bengkulu Utara merupakan Daerah yang mempunyai temperatur rata-rata tahunan antara 22˚C - 24˚C dengan curah hujan bulanan tahun 2003 berkisar 38 - 351 mm atau rata-rata 148,08 mm 27

dengan jumlah hari hujan rata-rata 5,67 hari atau berkisar 1 – 11 hari. Sedangkan curah hujan tahunan berkisar 2.500 – 4.000 mm. Berdasarkan klasifikasi iklim menurut Schmidt dan Ferguson, daerah ini tergolong tipe iklim C dengan tinggi kelembaban 60 – 70 %. Jumlah bulan basah 3,6 dan bulan kering 3,2 dengan rata-rata dimulai dari bulan Oktober dan berakhir pada bulan Juli. Keadaan demikian tentunya cukup mendukung bagi berkembangnya semua sektor kegiatan penduduk khususnya pertanian dan perkebunan. 5. Penelaahan aspek hidrologi mencakup sisi ketersediaan dan pemanfaatan sumbar-sumber air di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara. Ketersediaan air dapat diidentifikasi terutama dari aliran masuk (run-in) atau aliran permukaan (surface run-off). Sedangkan sisi pemanfaatannya tergantung dari jenis pemakaian (irigasi, sumber energi, konsumsi penduduk, serta faktor kehilangan air/discharges secara alami). Untuk aliran air permukaan, debit air yang mengalir pada sungai-sungai di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara terutama pada sungai-sungai besar seperti Air Sebelat, Air Lais, Air Palik, Air Padang, Air Urai, Air Ketahun, Air Bintunan Serangai dan Air Lemau Bengkulu diperkirakan sangat memadai untuk memenuhi kebutuhan air dalam berbagai jenis pemanfaatannya. Pemanfaatan ini terutama terlihat pada hampir semua kawasan yang relatif dekat dengan aliran sungai Sebelat, Ketahun, Bintunan – Serangai, Palik dan Sungai Lemau Bengkulu. 6. Kabupten Bengkulu Utara juga memiliki potensi pertambangan dan pertambangan tersebut saat ini masih didominasi oleh pertambangan tanpa migas dan bahan galian. Pada tahun 2003 sub sektor pertambangan dalam perekonomian Kabupaten Bengkulu Utara memberikan kontribusi sebesar 6,47% terhadap total PDRB. Angka ini menurun dibanding tahun 2002, sebagai akibat dari belum dilakukannya usaha penambangan bahan tambang maupun bahan galian yang terkandung di Kabupaten Bengkulu Utara secara optimal. Ketidakoptimalan itu berkaitan erat dengan minimnya investor yang berasal dari Penanaman Modal Asing (PMA) maupun berasal dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Hingga tahun 2003 Batu Bara merupakan produk unggulan di Kabupaten Bengkulu Utara dengan volume ekspor mencapai 156.008,69 ton. 7. Perkiraan berdasarkan foto satelit tahun 1998 menyatakan bahwa areal berhutan di Kabupaten Bengkulu Utara adalah sekitar 169,692.44 Ha (76.40 % terhadap luas hutan tetap) terdiri dari hutan perawan belukar. Sementara sisanya (52,423.63 Ha, sekitar 23.60% terhadap hutan tetap), dapat diklasifikasikan sebagai area degradasi yang ditanami kopi, karet, dan perkebunan kelapa sawit; sawah tadah hujan; belukar muda dan rerumputan; lahan tidur dan perkampungan. Kondisi vegetasi dalam hutan tetap dapat dilihat dalam Tabel 28 berikut. 28

8. Ada beberapa obyek wisata yang bersifat potensial di Kabupaten Bengkulu Utara, namun pada saat ini kondisinya belum dikelola secara baik sehingga dapat menarik para turis untuk berkunjung setiap saat di Kabupaten Bengkulu Utara. Obyek-obyek wisata secara umum hanya dikunjungi masyarakat lokal pada hari-hari libur dan hari besar lainnya. Ini menandakan bahwa pengelolaan obyek wisata belum tertangani secara baik sehingga mampu manarik para wisatawan lokal, domestik maupun internasional untuk menikmatinya. Beberapa obyek wisata alam, sejarah, seni, budaya dan agro yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara seperti pada Tabel 8 berikut. Tabel 8. Potensi Beberapa Obyek Wisata di Kabupaten Bengkulu Utara No 1

Jenis Objek Wisata Wisata Alam

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

2

Wisata Pantai

3 4

Wisata Fauna Wisata Flora

5

Wisata Bahari

1. 2. 3.

Lokasi (Kecamatan) Arga Tirta/Palak Siring Arga Makmur Air Terjun Datar Lebar Taba Kolam mata Air Penanjung Gua Alam/Terowongan Kerkap Danau Gedang Kerkap Taman Buru Gn. Nana Kerkap Nua Padang Jaya TN. Kerinci Sebelat Ketahun TB. Semidang Bukit Putri Hijau Kaba Taba Taman Hutan Raya Penanjung Air Terjun Batu Layang Pondok Kelapa Istana Ratu Taba Taman Laut Enggano Penanjung Pantai Sungai Suci Enggano Pondok Kelapa Pusat Pelatihan Gajah Putri Hijau Bunga Langka Raflesia Taba Arnoldi Penanjung Pulau Dua, Mega Enggano Nama Objek Wisata

Sumber : Data Pokok Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2004 9. Kabupaten Bengkulu Utara termasuk dalam wilayah pertemuan dua lempeng/lapisan yang sewaktu-waktu dapat mengalami pergeseran sehingga berpotensi terjadinya gempa tektonik. Di samping itu, pergeseran lempeng itu dapat mengakibatkan terjadinya gelombang tsunami yang dapat melanda beberapa kecamatan di Kabupaten Bengkulu Utara yang berdekatan dengan pantai yaitu kecamatan 29

Enggano, Pondok Kelapa, Air Napal, Air Besi, Lais, Batik Nau, Ketahun dan Putri Hijau. Gempa bumi yang terjadi pada tanggal 12 September 2007 yang lalu telah memporak-porandakan sebagian besar bangunan baik itu perumahan masyarakat maupun bangunan pemerintah, sehingga dengan demikian maka pembangunan fisik yang dilaksanakan harus mengacu kepada konsep pembangunan fisik yang tahan terhadap gempa.

2.2. TANTANGAN A. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama 1. Tujuan pembangunan Kabupaten Bengkulu Utara pada dasarnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, secara adil dan merata baik bagi laki-laki maupun perempuan. Dalam kontek pembangunan, kesejahteraan masyarakat sering direfleksikan dengan tingkat kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) seperti tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, konsumsi, kondisi rumah dan tingkat pendapatan. Secara umum tingkat kualitas SDM di Kabupaten Bengkulu Utara tergolong relatif rendah, di mana sebagian besar penduduk masih berpendidikan SD sampai SLTP. Tingkat kesehatan tercermin pada jumlah sarana dan tenaga medis yang tersedia, dimana jumlah sarana yang terbatas serta belum adanya Rumah Sakit Tipe C dan jumlah sarana yang menjadi suatu kendala di bidang pelayanan kesehatan. 2. a. Indikator pokok terhadap tingkat kesejahteraan dan atau kemiskinan biasanya adalah tingkat pendapatan masyarakat. Adapun perkembangan pendapatan perkapita masih relatif kecil. Dari data tersebut terlihat bahwa Kabupaten Bengkulu Utara telah menunjukkan peningkatan kegiatan perekonomian, namun demikian kita tidak dapat menutup mata bahwa peningkatan tersebut hasilnya belum dirasakan oleh seluruh masyarakat. Hal ini terlihat dari angka kemiskinan di Kabupaten Bengkulu Utara, Pada tahun 2004 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bengkulu Utara sebanyak 118.353 jiwa atau 35,39 % dari jumlah penduduk Kabupaten Bengkulu Utara yang tersebar pada 18 kecamatan. Jika dilihat dari jumlah Kepala Keluarga yang ada, ternyata 27.729 kepala keluarga dalam kategori miskin atau 21,51 % keluarga miskin yang ada di Propinsi Bengkulu terdapat di Kabupaten Bengkulu Utara. Keluarga miskin yang dikategorikan Keluarga Pra Sejahtera (miskin sekali) sebanyak 47,5 % dan sisanya termasuk dalam kategori keluarga sejahtera I, II dan III. b. Secara garis besar, permasalahan kemiskinan di Kabupaten Bengkulu Utara meliputi beberapa pokok permasalahan utama seperti masih tingginya jumlah penduduk miskin yang tersebar di seluruh 30

wilayah Kabupaten Bengkulu Utara, penyebaran penduduk miskin tersebut pada umumnya berada di desa-desa yang jauh di pendalaman sehingga menyebabkan terbatasnya akses jalan yang memadai menuju desa-desa tertinggal tersebut. Keterisolasian desadesa tertinggal tersebut telah menyebabkan terbatasnya kecukupan dan mutu gizi pangan dan ketidak kecukupan mutu gizi dan pangan yang memadai tersebut diperparah dengan terbatasnya askses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang ditandai dengan jauhnya pusat-pusat pelayanan kesehatan baik puskesmas apalagi rumah sakit. Selain daripada mutu kesehatan yang rendah, pada umumya desa-desa tertinggal atau miskin tersebut juga bermasalah dengan pesoalan lingkungan seperti perumahan atau pemukiman yang memadai, sanitasi dan akses terhadap air bersih. Di samping itu, keterisolasian desa-desa terpencil itu juga telah menyebabkan terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha serta pelayanan pendidikan bagi masyarakat yang berimbas pada rendahnya mutu sumber daya manusia. Selain dari pada faktor-faktor sosial yang menyebabkan kemiskinan seperti yang telah disebutkan di atas, faktor alampun juga menjadi faktor penyebab kemiskinan, hal ini ditandai dengan menurunya tingkat ekonomi masyarakat sebagai imbas dari berbagai bencana alam terutama bencana gempa bumi. c. Pemecahan masalah kemiskinan perlu didasarkan pada pemahaman suara masyarakat miskin dan adanya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat secara bertahap yaitu hak sosial, budaya, ekonomi dan politik. Tantangan yang dihadapi antara lain yaitu kurangnya pemahaman terhadap hak-hak dasar masyarakat miskin, kurangnya keberpihakan dalam perencanaan dan penganggaran, lemahnya sinergi dan koordinasi kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam berbagai upaya penanggulangan kemiskinan, rendahnya partisipasi dan terbatasnya akses masyarakat miskin terutama perempuan dalam pengambilan keputusan baik dalam keluarga maupun masyarakat. 3. a. Upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia tidak terlepas dari kemampuan pemerintah dalam menyediakan sarana dan parasarana pendidikan yang memadai serta fasilitas dan pelayanan kesehatan yang baik. Pada satu sisi pendidikan merupakan upaya penting dalam pembangunan SDM dalam menghadapi tantangan global. Pada sisi lainnya dengan keterbatasan kemampuan pemerintah dalam menyediakan sumber pendanaan berakibat pada tidak meratanya penyebaran guru-guru pada masing-masing sekolah, minimnya fasilitas dan terbatasnya jumlah gedung maupun ruangan sekolah dan pendukungnya, minimnya perpustakaan dan fasilitas laboratorium, kondisinya lebih diperburuk dengan rendahnya partisipasi masyarakat dalam membantu dunia pendidikan. 31

b. Pada masa yang akan datang, tantangan pemerintah dirasakan semakin berat dengan adanya berbagai peraturan, misalnya kewajiban dalam penyediaan dana pendidikan minimal 20 % dari total APBD setiap tahun, adanya standar pelayanan minimal pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan luar sekolah. c. Pendidikan merupakan salah satu pilar terpenting dalam meningkatkan kualitas manusia, yang merupakan komponen variabel dalam menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Oleh karena itu pembangunan pendidikan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan dimasa depan. Permasalahan dalam bidang pendidikan adalah sebagai berikut: 1. Dinamika perubahan struktur penduduk belum sepenuhnya teratasi dalam pembangunan pendidikan 2. Masih terdapat kesenjangan tingkat pendidikan yang cukup lebar antar kelompok masyarakat 3. Fasilitas pelayanan pendidikan khususnya untuk jenjang pendidikan menengah pertama dan yang lebih tinggi belum tersedia secara merata 4. Kualitas pendidikan relatif masih rendah dan belum mampu memenuhi kebutuhan kompetensi peserta didik 5. Penyebaran sekolah dan guru yang tidak merata 6. Minimnya sarana dan parasarana pendidikan 7. ualitas tenaga pendidik yang perlu ditingkatkan 8. Pembangunan pendidikan belum sepenuhnya dapat meningkatkan kemampuan kewirausahaan lulusan 9. Belum terkoordinasinya pendidikan tinggi di kabupaten 10. Manajemen pendidikan belum berjalan secara efektif dan efisien 11. Anggaran pembangunan pendidikan belum tersedia secara memadai 4. Demikian pula halnya pada bidang kesehatan, tantangan juga dirasakan semakin berat dengan kewajiban pemerintah dalam penyediaan sarana prasarana kesehatan yang memadai serta memperluas jangkauan pelayanan kesehatan, ini artinya pada masa yang akan datang harus disediakan tenaga medis, para medis, peralatan, gedung dan teknologi kesehatan yang lebih baik. Secara teknis, permaslahan yang ditemui dalam bidang kesehatan dapat diuraikan sebagai berikut: a. Masih cukup tingginya disparitas status kesehatan antar tingkat sosial ekonomi, antar kecamatan dan perdesaan b. Mobilitas penduduk yang cukup tinggi c. Kondisi kesehatan lingkungan masih rendah d. Perilaku hidup sehat masyarakat yang masih rendah 32

e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. q. r. s.

Keterbatasan pelayanan kesehatan Jumlah tenaga kesehatan masih kurang merata Pemanfaatan fasilitas kesehatan yang ada belum optimal Akses masyarakat untuk mencapai fasilitas kesehatan yang ada belum optimal Masih rendahnya kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya Masih rendahnya kinerja SDM Kesehatan Peran lintas sektor dalam bidang kesehatan belum optimal Masih tingginya laju pertumbuhan penduduk. Masih tingginya tingkat kelahiran penduduk Kurang pengetahuan dan kesadaran pasangan usia subur dan remaja tentang hak-hak reproduksi dan kesehatan reproduksi. Masih rendahnya usia kawin pertama penduduk Rendahnya partisipasi pria dalam ber-KB Masih kurangnya akses dan kualitas pelayanan KB Masih lemahnya ekonomi dan ketahanan keluarga Masih lemahnya institusi daerah dalam pelaksanaan KB

5. Tantangan yang dihadapi pada bidang kebudayaan dan seni masih dirasakan hingga saat ini dan diperkriakan akan terus ditemui pada masa-masa yang akan datang, tantangan tersebut adalah seperti; a. Belum adanya konsep, kebijakan dan strategi kebudayaan nasional yang dapat dijadikan rujukan dalam memajukan kebudayaan daerah b. Masih lemahnya ketahanan budaya daerah dalam mengahadapi budaya asing c. Media massa belum dimanfaatkan dalam upaya pembentukan watak dan jati diri bangsa d. Belum adanya pedoman perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan di bidang kebudayaan e. Masih lemahnya tenaga pengelola kebudayaan yang profesional f. Masih lemahnya kesadaran masyarakat terhadap upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan g. Hasil-hasil penelitian kebudayaan belum dimanfaatkan secara optimal h. Data dan informasi kebudayaan belum dikelola secara profesional 6. Pada bidang kepemudaan, tantangan berat masih terus dirasakan dan perlu mendapat penanganan serius mulai dari sekarang hingga masa yang akan datang, tantangan itu seperti; a. Rendahnya kualitas pemuda dikarenakan masih rendahnya tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh kaum muda di Kabupaten Bengkulu Utara b. Rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) pemuda c. Belum serasinya kebijakan dan kepemudaan dan tingginya tingkat pengangguran terbuka pemuda

33

d. Maraknya masalah-masalah sosial di kalangan pemuda seperti, kriminalitas, premanisme, narkotika, psikotropika, zat adiktif (NAPZA) dan HIV/AIDS e. Rendahnya budaya olahraga f. Rendahnya kesempatan untuk beraktivitas olahraga karena semakin berkurangnya lapangan dan fasilitas untuk olahraga g. Kekurangan guru pendidikan jasmani di sekolah-sekolah h. Belum tersedianya sarana dan prasarana olahraga i. Jumlah dan mutu sumberdaya manusia (SDM) olah raga masih rendah j. Belum terkoordinasinya program pengarustamaan gender bagi pemuda 7. Berkaitan dengan masalah kesejahteraan sosial, masih banyak kendala yang ditemui yang harus menjadi perhatian pembangunan pada masa yang akan datang, persoalan tersebut adalah: a. Rendahnya kualitas penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) b. Penyandang cacat masih menghadapi kendala untuk kemandirian, produktivitas dan hak untuk hidup normal yang meliputi antara lain akses ke pelayanan sosial dasar c. Terbatasnya jumlah dan kualitas tenaga pelayanan sosial untuk berbagai jenis kecacatan dan aksesibilitas terhadap pelayanan umum d. Rendahnya kualitas manajemen dan profesionalisme pelayanan kesejahteraan sosial e. Masih lemahnya penanganan korban bencana alam dan sosial f. Masih terbatasnya kemampuan sumberdaya manusia dan teknologi untuk memprediksi kemungkinan terjadinya bencana alam g. Belum ada data base yang akurat mengenai PMKS 8. Banyaknya persoalan-persoalan sosial masyarakat terutama yang berhubungan dengan pelanggaran-pelanggaran susila yang akhir-akhir ini telah mengarah kepada tindakan kriminal seperti perkosaan, pencabulan, zinah dan sebagainya sebenarnya sangat erat kaitannya dengan pendidikan kerohanian, tantangan yang terus dihadapi berkaitan dengan pendidikan rohani ini adalah: a. Pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama di masyarakat kurang memadai. b. Kehidupan beragama pada sebagian masyarakat baru mencapai tataran simbol-simbol keagamaan dan belum sepenuhnya bersifat substansial c. Berbagai perilaku masyarakat yang bertentangan dengan moralitas dan etika keagamaan d. Pemahaman dan penghayatan dan pengamalan ajaran agama di kalangan peserta didik belum memuaskan

34

e. Rendahnya kualitas dan kuantitas serta sarana dan prasarana pendidikan agama f. Pelayanan kehidupan beragama belum memadai g. Sarana dan prasarana ibadah belum optimal pemanfaatannya dan belum efektif pengelolaan dana sosial keagamaan

B. Ekonomi Pada masa otonomi daerah, Kabupaten Bengkulu Utara dituntut untuk mandiri dalam bidang ekonomi. Kemandirian tersebut bertumpu pada kemampuan Kabupaten dalam mengelola sumber daya sehingga terjadi percepatan pertumbuhan ekonomi, pendapatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu program-program yang berorientasi mengembangkan usaha ekonomi rakyat seyogyanya menjadi prioritas dalam alokasi APBD Kabupaten. Demikian juga halnya, dengan besarnya perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 25 tahun 1999 di perbaharui dengan UU Nomor 33 tahun 2004. Dalam Undangundang nomor 25 tahun 1999 ditetapkan bahwa pembiayaan otonomi di daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah. Adapun dana perimbangan terdiri dari : a. Bagian daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan penerimaan dari sumber daya alam b. Dana Alokasi Umum c. Dana Alokasi Khusus Semakin besar dana perimbangan yang diperoleh Kabupaten Bengkulu Utara, maka semakin besar efeknya terhadap kegiatan ekonomi Kabupaten dan ekonomi rakyat, atau sebaliknya. Murah dan mudahnya transportasi untuk mencapai Kabupaten, baik dari propinsi Bengkulu sendiri, maupun Propinsi tetangga dan terlebih dari ibukota Jakarta akan dapat mendorong perkembangan Kabupaten Bengkulu Utara. Pembangunan ekonomi sampai saat ini, meskipun telah menghasilkan berbagai kemajuan, masih jauh dari cita-citanya mewujudkan perekonomian yang tangguh dan mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, tantangan besar kemajuan perekonomian 20 tahun mendatang adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi secara berkelanjutan untuk mewujudkan secara nyata peningkatan kesejahteraan sekaligus mengejar ketertinggalan dari daerah lain yang lebih maju. Secara eksternal, tantangan tersebut dihadapkan pada situasi dimana persaingan ekonomi antar daerah semakin ketat sebagai akibat semakin pesat dan meluasnya proses globalisasi. Basis kekuatan ekonomi yang masih banyak mengandalkan sektor pertanian dan ekspor bahan mentah serta eksploitasi sumber-sumber daya alam tak terbarukan, ke depan perlu 35

diubah menjadi perekonomian yang mengandalkan keterampilan SDM serta produk-produk bernilai tambah tinggi dan berdaya saing global. Secara internal, tantangan dihadapi pada situasi dimana pertambahan penduduk masih relatif tinggi dan rasio penduduk usia produktif diperkirakan mencapai lebih dari sekitar 50 persen dari total penduduk (pada periode sekitar 2020–2025). Dalam periode tersebut, angkatan kerja diperkirakan meningkat hampir dua kali lipat dari kondisi saat ini. Dengan demikian, kapasitas perekonomian di masa depan dituntut untuk mampu tumbuh dan berkembang agar tersedia tambahan lapangan kerja yang layak. Tantangan internal penting lainnya adalah terlalu terpusatnya aktivitas perekonomian di daerah perkotaan dan ibukota kecamatan. Ke depan, perekonomian juga dituntut untuk mampu berkembang secara lebih proporsional di seluruh wilayah dengan mendorong perkembangan ekonomi di perdesaan. Di samping akan bermanfaat untuk menjaga keseimbangan pembangunan, hal tersebut juga akan berguna untuk memperkuat perekonomian daerah yang ditunjukkan oleh diversifikasi perekonomian sekaligus perbaikan di dalam kesempatan kerja dan berusaha sehingga pada gilirannya akan meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat. Kemajuan ekonomi perlu didukung oleh kemampuan di dalam mengembangkan potensi daerah sendiri untuk mewujudkan kemandirian serta mengurangi ketergantungan sumber-sumber pembiayaan pembangunan terhadap pemerintah pusat. Dengan demikian, tantangan pembangunan ke depan adalah mengembangkan aktivitas perekonomian yang didukung oleh penguasaan dan penerapan teknologi serta peningkatan produktivitas SDM, meningkatkan sumber-sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah sendiri, serta menjamin ketersediaan pelayanan kebutuhan dasar. 1. a. Nilai PDRB riil yang merupakan cermin keadaan ekonomi Kabupaten Bengkulu Utara sesungguhnya relatif kecil. PDRB pada tahun 2003 hanya sebesar 915,075 milyar. Kondisi PDRB riil ekonomi Kabupaten Bengkulu Utara tersebut yang relatif kecil, maka secara makro dan regional merupakan kendala yang dapat memperlambat tumbuh kembangnya kegiatan ekonomi rakyat dalam Kabupaten Bengkulu Utara. Tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 4,52 % atas dasar harga konstan. Rendahnya PDRB ini menunjukkan masih rendahnya tingkat kemandirian Kabupaten Bengkulu Utara sehingga dapat menghambat proses pembangunan Kabupaten Bengkulu Utara. b. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa kontribusi sektor pertanian dan perkebunan terhadap PDRB hingga saat ini masih menempati posisi teratas dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Hal in dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penduduk Kabupaten Bengkulu Utara menumpukan hidupnya pada sektor pertanian dan perkebunan. Dikarenakan sektor pertanian yang menjadi primadona dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat 36

Bengkulu Utara tersebut, maka tentu saja banyak permasalahan dan kendala yang kerap dihadapi oleh masayarakat itu sendiri. Permasalahan di sektor pertanian yang muncul di Kabupaten Bengkulu Utara dapat dikelompokkan berdasarkan subsektorsubsektor. Pembangunan subsektor pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan menghadapi permasalahan sebagai berikut: (i) terbatasnya ketersediaan lahan budidaya, (ii) terjadinya konversi lahan, (iii) terbatasnya sarana dan prasarana pertanian, (iv) terbatasnya modal usaha, (v) rendahnya penguasaan teknologi di tingkat petani, dan (vi) lemahnya kelembagaan dan posisi tawar petani. c. Permasalahan-permasalahan yang muncul pada sektor pertanian tersebut secara detail dapat dikemukakan sebagai berikut: 1. Kesejahteraan petani masih rendah dan tingkat kamiskinan relatif tinggi 2. Lemahnya kelembagaan dan posisi tawar petani yang berakibat pada panjangnya tataniaga dan belum adilnya sistem pemasaran 3. Lahan pengusahaan petani semakin sempit sehingga pendapatan yang diperoleh tidak mencukupi kebutuhan dan kurang mendorong upaya peningkatan produksi 4. Terbatasnya akses petani ke sumberdaya produktif termasuk permodalan dan layanan usaha 5. Masih rendahnya sistem alih teknologi dan diseminasi teknologi pengolahan produk pertanian sehingga produktifitas dan nilai tambah produk pertanian rendah 6. Usaha budidaya perikanan dan peternakan yang belum optimal 7. Ketidakseimbangan pemanfaatan stok ikan di perairan umum dan terjadinya kerusakan lingkungan ekosistem sungai menyebabkan rendahnya produktifitas penangkapan ikan sungai 8. Menurunnya mutu genetik induk ikan dan ternak, serta tingginya angka kematian akibat peracunan ikan 9. Masih kecilnya sumbangan PAD bidang peternakan dan perikanan 10. Tingginya ketergantungan pada beras dan rentannya ketahanan pangan di tingkat rumah tangga 11. Rendahnya nilai hasil hutan non kayu yang sebenarnya berpotensi untuk meningkatkan pendapatan petani dan masyarakat sekitar kawasan hutan 12. Terjadinya Illegal Logging sehingga membahayakan pasokan air yang menopang keberlanjutan produksi hasil pertanian 13. Rendahnya modal petani untuk berusahatani 14. Lemahnya koordinasi antar stakeholder dan birokrasi 15. Masih rendahnya sumberdaya manusia pertanian d. Semua permasalahan di sektor pertanian di atas berdampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat di Kabupaten Bengkulu Utara. 37

Lahan usaha yang sempit akibat rendahnya ketersediaan lahan budidaya dan terjadinya konversi lahan berdampak pada rendahnya pendapatan petani sehingga tidak mencukupi kebutuhan dan kurang mendorong upaya peningkatan produksi. Terbatasnya sarana dan prasarana pertanian serta minimnya akses petani terhadap modal usaha berdampak pada rendahnya produktivitas, terhambatnya pemasaran produk pertanian dan rendahnya harga produk di tingkat petani. e. Di sisi lain, proses alih teknologi ke petani masih rendah, terutama yang berhubungan dengan penanganan pasca panen, sehingga nilai tambah produk pertanian juga rendah. Pada subsektor perkebunan, teknologi yang diterapkan petani juga kurang memadahi, karena kurang permodalan. Untuk komoditi unggulan seperti karet dan sawit, banyak petani yang belum menggunakan benih/bibit berkualitas dan belum melakukan pengelolaan tanaman secara optimal, oleh karenanya produktivitasnya juga rendah. Strategi yang dapat ditempuh antara lain adalah meningkatkan kualitas sumberdaya petani melalui penguasaan teknologi dan akses modal agar produktivitas hasil pertanian per satuan luas lahan dan nilai tambah produk pertanian yang dihasilkan meningkat. f. Lembaga dan posisi tawar petani yang lemah berakibat pada panjangnya tataniaga dan belum adilnya sistem pemasaran. Nilai tambah produk pertanian justru lebih banyak dinikmati oleh pelaku ekonomi yang bergerak di bidang tataniaga terutama di kawasan perkotaan, sementara yang dinikmati masyarakat perdesaan masih sangat rendah. Jaringan informasi pasar sepenuhnya dikuasai pelaku tataniaga sehingga petani tidak dapat melakukan akses terhadap informasi tersebut. Akibatnya, harga produk di tingkat petani lebih banyak ditentukan oleh pelaku tataniaga di perkotaan. 2. Walaupun dapat memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap PDRB, sebenarnya masih banyak permasalahan yang ditemui dalam sektor perkebunan terutama perkebunan rakyat, permasalahanpermasalahan tersebut dapat dikemukanan sebagai berikut: a. Masih rendahnya produktifitas perkebunan rakyat, hal ini terjadi disebabkan oleh; 1. Petani belum menggunakan bibit unggul 2. Kurangnya pemeliharaan kebun 3. Produktifitas kabun tanaman kelapa sawit, karet dan kakao masyarakat rendah 4. Kelembagaan petani masih lemah, disebabkan oleh kurangnya pembinaan, belum efektifnya penerapan regulasi pemerintah

38

daerah, dan lemahnya manajemen kelembagaan yang berkaitan dengan rendahnya sumberdaya manusia 5. Banyak tanaman perkebunan yang tua dan rusak b. Harga jual hasil perkebunan rakyat masih rendah yang disebabkan oleh: 1. Kualitas hasil rendah, terutama karena kurangnya sarana pengolahan (industri pengolahan) dan rendahnya kemampuan petani melakukan pengolahan 2. Akses pasar rendah, disebabkan oleh belum dimanfaatkannya informasi pasar secara optimal, masih tingginya peranan tengkulak dalam pemasaran, tidak adanya pasar lelang dan minimnya infrastruktur pendukung pemasaran c. Tingginya Biaya Pemasaran 1. Jarak antara lokasi kebun rakyat dengan pedagang pengumpul dan pabrik pengolahan cukup jauh 2. Sistem pemasaran kurang efisien 3. Infrastruktur kurang menunjang d. Minimnya Sarana Produksi Dinas Perkebunan 1. Belum adanya lahan pembibitan yang permanen 2. Belum tersedianya alat dan mesin pertanian (traktor, bulldozer, trailer, truk, dsb) e. Masalah Perkebunan Besar (Swasta) 1. Masalah status yang tidak jelas kapemilikannya 2. Masalah petani plasma 3. Masalah kredit 4. Masalah KUD 5. Masalah ganti rugi lahan 6. Masalah Keamanan 3. Peran koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah dalam perekonomian daerah sangat penting karena merupakan wujud nyata kehidupan sosial ekonomi sebagian besar rakyat. Majunya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) akan sangat mendukung upaya mengatasi berbagai ketimpangan yang terjadi baik antarpelaku, antargolongan pendapatan dan antardaerah, termasuk mendukung penanggulangan kemiskinan. Melalui keberadaan UMKM yang tangguh dapat dijamin keberlangsungan penyediaan lapangan kerja, sumber pertumbuhan dan pemerataan pendapatan. Peran UMKM dalam perekonomian dapat dilihat dari beberapa indikator, seperti jumlah unit usaha dan pengusaha, serta penyerapan tenaga kerja Pada sektor pengembangan koperasi. Namun demikian, pengembangan Usaha Mikro dan Kecil Menengah UMKM) masih menemui permasalahan-permasalahan yang disebabkan oleh beberapa hal seperti: a. Rendahnya produktivitas, sehingga menimbulkan kesenjangan yang sangat lebar antar pelaku usaha kecil, menengah dan besar: 39

b. c. d.

e. f. g.

1. Rendahnya kualitas sumber daya manusia UMKM khususnya dalam bidang manajemen, organisasi, penguasaan teknologi dan pemasaran 2. Rendahnya kompetensi kewirausahaan UMKM Terbatasnya akses UMKM pada sumberdaya produktif, terutama terhadap permodalan, teknologi, informasi dan pasar Masih rendahnya kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi dan kurang baiknya citra koperasi Kurang kondusifnya iklim usaha, diantaranya adalah: (a) ketidakpastian dan ketidakjelasan prosedur perizinan yang mengakibatkan besarnya biaya transaksi panjangnya proses perijinan dan timbulnya berbagai pungutan tidak resmi, (b) praktik bisnis dan persaingan usaha yang tidak sehat, (c). Lemahnya koordinasi lintas instansi dalam pemberdayaan koperasi dan UMKM. Rendahnya kualitas sumber daya manusia, khususnya dalam manajemen, organisasi, teknologi, dan pemasaran. besarnya biaya transaksi, panjangnya proses perizinan dan timbulnya berbagai pungutan. Belum optimalnya peran dunia Perbankan dalam pembinaan UMKM

4. Secara khusus, subsektor peternakan memiliki keterbatasan dalam penyediaan bibit berkualitas dan pakan ternak, sedangkan sektor kelautan dan perikanan, terutama perikanan tangkap, menghadapi kendala sarana dan prasarana penangkapan. Hasil hutan alam semakin menurun sebagai akibat terjadinya penebangan hutan yang tidak terkontrol sementara hasil hutan tanaman dan hasil hutan non-kayu belum dimanfaatkan secara optimal. 5. Di subsektor peternakan, produktivitas juga terhambat akibat kelangkaan bibit yang berkualitas dan mahalnya harga pakan. Populasi ternak baik ruminansia maupun ternak unggas, serta perikanan darat mengalami penurunan yang cukup tajam. Ternak yang ada di masyarakat pada umumnya berkembang biak secara alami sehingga kontrol terhadap kualitas bakalan yang dihasilkan sama sekali tidak dapat dilakukan. Oleh sebab itu, strategi peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk peternakan dapat diawali dengan peningkatan penguasaan teknologi yang berhubungan dengan kedua permasalahan tersebut. 6. Potensi perikanan laut yang begitu besar belum dapat dimanfaatkan dengan baik karena kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia. Padahal, perairan laut di Kabupaten Bengkulu Utara memiliki berbagai jenis ikan yang memiliki nilai komersial tinggi seperti tuna dan cakalang. Namun dengan terbatasnya sarana dan prasarana penangkapan, nelayan di Kabupaten Bengkulu Utara hanya

40

7. Untuk pembangunan kedepannya, Kabupaten Bengkulu Utara perlu untuk memikirkan kawasan-kawasan strategis dan cepat tumbuh yang selama ini Belum berkembang. Kondisi saat ini yang ditemui adalah: a. Banyaknya kecamatan dan perdesaan yang memiliki produk unggulan dan lokasi strategis belum dikembangkan secara optimal b. Adanya keterbatasan informasi pasar dan teknologi untuk pengembangan produk unggulan c. Belum adanya sikap profesinalisme dan kewirausahaan dari pelaku pengembangan kawasan d. Belum optimalnya dukungan kebijakan daerah yang berpihak pada petani dan pelaku usaha swasta e. Belum berkembangnya infrastruktur kelembagaan yang berorientasi pada pengelolaan pengembangan usaha yang berkelanjutan dalam perekonomian f. Masih lemahnya koordinasi, sinergi dan kerjasama diantara pelaku pengembangan kawasan, baik pemerintah, swasta lembaga non pemerintah dan masyarakat g. Masih terbatasnya akses petani dan pelaku usaha skala kecil terhadap modal usaha, input produksi, dukungan teknologi dan jaringan pemasaran, dalam upaya pengembangan peluang usaha dan kerjasama investasi h. Keterbatasan jaringan prasarana dan sarana fisik dan ekonomi dalam mendukung pengembangan kawasan dan produk unggulan daerah i. Belum optimalnya pemanfaatan kerangka antar daerah untuk mendukung peningkatan daya saing kawasan dan produk unggulan j. Kawasan-kawasan perbatasan dan terpencil kondisinya masih terbelakang

C. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Persaingan yang makin tinggi dalam masa mendatang menuntut peningkatan kemampuan dalam penguasaan dan penerapan iptek dalam rangka menghadapi perkembangan global menuju ekonomi berbasis pengetahuan. Dalam rangka meningkatkan kemampuan iptek daerah, maka tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan kontribusi iptek di sektor produksi, meningkatkan efektifitas mekanisme intermediasi iptek, memperkuat sinergi kebijakan iptek dengan kebijakan sektor lain, mengembangkan budaya iptek di kalangan masyarakat, meningkatkan peran iptek dalam mengatasi degradasi fungsi lingkungan, mengantisipasi dan menanggulangi bencana alam, serta meningkatkan ketersediaan dan kualitas sumber daya iptek, baik SDM, sarana dan prasarana, maupun pembiayaan iptek.

41

D. Sarana dan Prasarana Permasalahan yang dihadapi dalam pembagunan infrastruktur dikelompokkan berdasarkan bidang pembangunannya, yakni diantaranya bidang transportasi, bidang irigasi/pengairan, listrik, pemukiman dan air bersih. Persoalan masing-masing bidang tersebut adalah sebagai berikut: 1. Bidang Transportasi a. Prasarana jalan 1. Kondisi jaring jalan poros desa, jalan kabupaten dan jalan propinsi diwilayah Kabupaten Bengkulu Utara beberapa tahun terakhir terus mengalami penurunan, yang disebabkan oleh kualitas konstruksi jalan yang belum optimal, pembebanan berlebih, akibat alam serta menurunnya kemampuan pembiayaan pemeliharaan. 2. Tingkat kerusakan jalan akibat pembebanan muatan lebih dan sistem penanganan yang belum memadai, berakibat pada hancurnya jalan sebelum umur teknis jalan tersebut tercapai. 3. Kerusakan prasarana jalan telah menyebabkan bertambahnya biaya sosial ekonomi. 4. Kinerja pelayanan prasarana jalan yang didasarkan atas kecepatan yang mampu dicapai oleh kendaraan masih rendah. 5. Menurunnya tingkat pelayanan prasarana jalan. 6. Sistem jaringan jalan belum terhubungkan seluruhnya dalam kabupaten Bengkulu Utara. 7. Mekanisme pendanaan dan penanganan jalan provinsi, kabupaten dan desa belum jelas bahkan masih mengacu kepada baras-batas administrasi wilayah, sehingga berdampak kepada sistem jaringan jalan yang belum membentuk suatu jaringan transportasi intermoda yang terpadu. 8. Rendahnya sumber-sumber pembiayaan baik pembangunan baru maupun pemeliharaan jalan. 9. Belum terhubungkannya berbagai kawasan sentra produksi. 10. Belum disusunnya District Road Management System secara terpadu b. Perhubungan dan Komunikasi 1. Penyediaan jasa pelayanan umum transportasi masih rendah 2. Kualitas sarana dan prasarana transportasi masih rendah 3. Pelayanan kebutuhan masyarakat akan sistem transportasi masih rendah 4. Belum terpadunya sistem transportasi di Kabupaten Bengkulu Utara 5. Luasnya wilayah Kabupaten Bengkulu Utara 6. Masih banyaknya wilayah terisolir dan terpencil 7. Kondisi fisik geografis Kabupaten Bengkulu Utara yang sangat beragam 42

8. Belum ada keterpaduan antar mode dalam sistem transportasi 9. Belum terpadunya dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dengan sistem Transportasi daerah 10. Belum disusunnya Rencana Induk Pengembangan Sistem Transportasi Daerah 11. Secara umum, kendala yang dihadapi sektor transportasi meliputi aspek kapasitas, kondisi, kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana fisik; kelembagaan dan peraturan; sumberdaya manusia; teknologi; pendanaan/investasi; serta manajemen, operasi dan pemeliharaan 12. Belum berkembangnya pemanfaatan sistem Teknologi Informasi di Kabupaten Bengkulu Utara c. Lalu Lintas Angkutan Jalan 1. Rendahnya kondisi pelayanan prasarana jalan 2. Belum terpadunya pembangunan prasarana jalan dengan sistem jaringan transportasi jalan, penataan kelas jalan dan terminal serta pola pelayanan distribusi angkutan jalan, antar kota kecamatan dan pedesaan 3. Masih tingginya kerusakan jalan akibat pelanggaran muatan lebih 4. Kondisi kualitas dan kuantitas sarana dan pelayanan angkutan umum yang masih terbatas 5. Masih tingginya jumlah dan fatalitas kecelakaan akibat: disiplin pengguna jalan, rendahnya tingkat kelayakan armada; rambu dan fasilitas keselamatan di jalan; law enforcement peraturan lalu lintas dan pendidikan berlalu lintas 6. Rendahnya kelancaran distribusi angkutan jalan akibat dari; a. Terbatasnya perkembangan kapasitas prasarana jalan b. Kondisi sarana jalan yang semakin menurun palayanannya c. Optimalisasi pengguna kapasitas jalan yang masih rendah d. Sistem manajemen lalu lintas yang belum optimal e. Penataan jaringan transportasi jalan, penetapan kelas jalan dan pengaturan sistem terminal 7. Masalah keterjangkauan dan pemerataan pelayanan transportasi jalan 8. Masih terbatasnya pengembangan SDM di bidang LLAJ 9. Masih tingginya dampak lingkungan 10. Meningkatkan aksesibilitas pelayanan kepada masyarakat daerah terpencil 11. Meningkatnya kinerja peraturan dan kelembagaan melalui penataan sistem transportasi jalan; penataan simpul, ruang kegiatan dan ruang lalu lintas 12. Meningkatkan profesionalisme SDM (petugas, disiplin operator dan pengguna jalan) 13. Mendukung pengembangan transportasi yang berkelanjutan

43

2. Di bidang pembangunan sarana pengairan/irigasi, permasalahan yang dihadapi adalah ketidakseimbangan antara pasokan dan kebutuhan akan air, jaringan yang lama rata-rata sudah banyak yang tidak berfungsi (rusak), dan peralihan fungsi sawah menjadi lahan perkebunan dan pemukiman. 3. Di bidang energi listrik, permasalahan yang muncul adalah keterbatasan kapasitas pembangkit, karena kapasitas tenaga listrik yang tersedia tidak mampu untuk melayani permintaan listrik, sebagian besar pelayanan hanya terdapat di ibukota-ibukota kecamatan, tingginya ketergantungan tehadap BBM, dan keterbatasan kemampuan pendanaan. Permasalahan untuk infrastruktur telekomunikasi adalah terbatasnya ketersediaan infrastruktur informasi, tidak meratanya penyebaran infrastruktur informasi, dan terbatasnya kemampuan pembiayaan penyediaan infrastruktur informasi. 4. Permasalahan di bidang permukiman adalah terbatasnya kemampuan penyediaan prasarana dan sarana perumahan, masih banyaknya penduduk perkotaan dan perdesaan yang belum memiliki tempat tinggal, belum tertatanya sistem perumahan dan lingkungan, terutama di daerah pemungkiman nelayan, daerah pelabuhan dan daerah pemukiman sekitar pasar, dan rendahnya kemampuan masyarakat untuk membangun rumah yang layak. 5. Di bidang penyediaan air bersih, permasalahannya adalah masih sedikitnya jumlah pelanggan yang menggunakan air PDAM, rendahnya kualitas pengelolaan air minum yang dikeluarkan oleh PDAM, tingginya tingkat kebocoran yang terjadi pada perpipaan, permasalahan tarif yang tidak mampu mencapai kondisi pemulihan biaya, masih rendahnya kualitas pengelolaan pelayanan air minum yang dilakukan oleh perusahaan daerah air minum, penyediaan air hanya sebatas penyediaan air minum (drinking water) bukan air bersih. 6. Di bidang pembangunan perumahan, masih ditemui kendala-kendala sebagai berikut: a. Terbatasnya kemampuan penyediaan sarana dan prasarana perumahan b. Meningkatnya luasan kawasan kumuh, baik dikota maupun perdesaan c. Belum mantapnya kelembagaan penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman d. Meningkatnya jumlah rumah tangga yang belum memiliki rumah e. Terjadinya kesenjangan dalam pembiayaan perumahan f. Masih rendahnya efisiensi dalam pembangunan perumahan

44

7. Di bidang pariwisata, tantangan yang juga ditemui mesti dapat ditanggulangi saat ini dan saat yang akan datang, kendala-kendala tersebut berupa: a. Belum terdatanya objek-objek pariwisata yang potensial secara rinci b. Belum adanya kesatuan tekad pemerintah daerah serta industri pariwisata untuk menangani pariwisata daerah c. Belum terolahnya objek-objek dan kawasan potensial pariwisata d. Perencanaan pariwisata yang masih parsial e. Belum adanya pengembangan sistem informasi kepariwisataan f. Belum tercapainya keterpaduan berbagai sektor untuk secara bersama mengembangkan pariwisata g. Belum tersolisasinya misi pengembangan pariwisata ke berbagai sektor, instansi dan lembaga terkait lainnya

E. Pemerintahan, Politik, Keamanan dan Hukum 1. Penyelenggaraan kepemerintahan di Kabupaten Bengkulu Utara hingga saat ini belum mengalami perubahan yang mendasar. Banyak permasalahan yang belum terselesaikan. Permasalahan ini ditambah dengan makin meningkatnya kompleksitasnya dengan adanya desentraliasasi, demokratisasi, globalisasi dan revolusi teknologi informasi. Sebagaimana proses demokratisasi semestinya dijalankan, proses demokratisasi di Kabupaten Bengkulu Utara juga memerlukan partisipasi masyarakat, namun kondisinya partisipasi masyarakat terhadap proses demokratisasi di Kabupaten Bengkulu Utara boleh dikatakan masih rendah, hal ini membuat aparatur daerah belum dapat menghasilkan kebijakan pembangunan yang sesuai seperti yang diinginkan dan dibutuhkan masyarakat. Oleh karena itu, kesiapan aparatur pemerintah daerah dalam mengantisipasi proses demokratisasi ini perlu dicermati agar mampu memberikan pelayanan yang mampu memberikan aspek transparansi, akuntabilitas dan kualitas yang prima dari kinerja organisasi publik. Globaliasasi juga membawa perubahan yang mendasar pada sistem dan mekanisme pemerintahan di Kabupaten Bengkulu Utara. Revolusi teknologi dan informasi (TI) akan mempengaruhi terjadinya perubahan manajemen penyelenggaraan pemerintah daerah. Pemanfaatan TI dalam bentuk e-government, eprocurement, e-business dan cyber law selain akan menghasilkan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih baik, dan lebih murah, juga akan menghasilkan diterapkannya prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik. Segala persoalan yang telah disebutkan di atas secara garis besar disebebakan oleh beberapa hal, seperti: 1. Reformasi dan birokrasi belum berjalan sesuai dengan tuntutan masyarakat

45

2. Masih tingginya tingkat penyalahgunaan wewenang, banyaknya praktik KKN dan masih lemahnya pengawasan terhadap kinerja aparatur 3. Makin meningkatnya tuntutan akan partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik 4. Meningkatnya tuntutan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik antara lain transparansi, akuntabilitas dan kualitas kinerja publik serta taat hukum 5. Meningkatnya tuntutan dalam pelimpahan tanggung jawab, kewenangan dan pengambilan keputusan dalam era desentralisasi 6. Rendahnya kinerja sumberdaya manusia dan kelembagaan aparatur, sistem kelembagaan (organisasi) dan ketatalaksanaan (manajemen) pemerintahan daerah yang belum memadai 7. Rendahnya efisiensi dan efektivitas kerja, kualitas pelayanan umum, kesejahteraan PNS dan banyaknya peraturan yang tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan tuntutan pembangunan 2. Ancaman dan gangguan sangat terkait dengan bentang dan posisi geografis yang sangat strategis, kekayaan alam yang ada, serta belum tuntasnya pembangunan karakter dan berbagai suku terutama pemahaman mengenai masalah multikulturalisme. Di masa depan ancaman dan gangguan yang menonjol terutama adalah sengketa batas wilayah antar daerah dan wilayah dalam daerah. Luasnya wilayah laut serta banyaknnya pulau-pulau kecil yang belum dapat di awasi secara maksimal. Sementara itu, kemampuan keamanan saat ini dihadapkan kepada situasi kekurangan jumlah dan ketidaksiapan kondisi personil dan alat utama lainnya yang jika tidak dilakukan upaya percepatan penggantian, peningkatan, dan penguatan akan menyulitkan penegakan hukum di masa mendatang. Oleh karena itu, tantangan yang juga harus diatasi untuk membangun kemampuan dalam penegakan hukum adalah meningkatkan jumlah personil Polri, sarana dan prasarana sehingga mampu menciptakan rasa aman bagi masyarakat di daerah. 3. Tantangan ke depan di dalam mewujudkan sistem hukum nasional dan Peraturan daerah yang mantap adalah melaksanakan sistem hukum nasional dan Peraturan daerah yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan HAM berdasarkan keadilan dan kebenaran. Saat ini, birokrasi belum mengalami perubahan mendasar. Banyak permasalahan belum terselesaikan. Permasalahan ini makin meningkat kompleksitasnya dengan desentralisasi, demokratisasi, globalisasi dan revolusi teknologi informasi. Proses demokratisasi yang dijalankan telah membuat rakyat semakin sadar akan hak dan tanggung jawabnya. Secara detail, persoalan dalam bidang hukum adalah sebagai berikut: a. Tumpang tindih dan inkonsistensi peraturan tingkat pusat dan daerah b. Kurang independensi kelembagaan hukum c. Akuntabilitas kelembagaan hukum tidak dilaksanakan dengan baik 46

d. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia di bidang hukum e. Sistem peradilan yang tidak transparan dan terbuka f. Meningkatnya apatisme atau timbulnya degradasi budaya hukum di lingkungan masyarakat g. Menurnnya kesadaran hukum akan hak dan kewajiban hukum masyarakat h. Meningkatnya ancaman kejahatan terhadap keamanan daerah i. Kriminalitas belum ditangani secara maksimal j. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum dari aparat penegak hukum k. Turunnya kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum dan peraturan

F. Wilayah dan Tata Ruang 1. Kebijakan pembangunan yang selama ini kurang memberikan perhatian yang memadai pada kesenjangan antar wilayah juga menimbulkan beberapa ekses negatif terhadap pembangunan daerah, antara lain: terkonsentrasinya kegiatan ekonomi di daerah tertentu saja, melebarnya kesenjangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan perdesaan; meningkatnya kesenjangan pendapatan perkapita antar wilayah; masih banyaknya wilayah-wilayah tertinggal, kurangnya keterkaitan kegiatan pembangunan antar wilayah dan keterkaitan kegiatan ekonomi pembangunan antara perkotaan dengan perdesaan. 2. Sementara itu, dari sisi eksternal secara pasti persaingan global akan semakin kuat berpengaruh terhadap pembangunan daerah di masa yang akan datang. Perekonomian daerah akan semakin terbuka yang secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap perkembangan dan pembangunan daerah. Oleh karena itu identifikasi kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang yang dimiliki oleh masingmasing daerah sangat penting dilakukan berdasarkan potensi dan peluang yang dapat dimanfaatkan agar setiap daerah dapat memanfaatkan keunggulan yang terdapat di masing-masing daerah; untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat. 3. Kurang berfungsinya sistem kota-kota dalam pembangunan wilayah, hal ini dikarenakan: a. Pembangunan wilayah selama ini pada dasarnya berlangsung di wilayah perkotaan, sedikit sekali yang dilaksanakan di perdesaan b. Pembangunan perkotaan dan perdesaan belum saling terkait membentuk suatu sistem pembangunan wilayah yang sinergis, bahkan cendrung sendiri-sendiri bahkan saling merugikan c. Peran kota-kota sebagai ’motor penggerak’ (engine of development) dan pendorong belum berjalan dengan baik 47

d. Belum terwujudnya pembanguanan kota-kota kecamatan yang hirarkis sehingga belum dapat memberikan pelayanan yang efektif dan optimal bagi wilayah belakangnya 4. Adanya kesenjangan pembangunan antar desa dan kota yang disebabkan oleh; a. Investasi ekonomi oleh swasta maupun pemerintah (infrastruktur dan kelembagaan) cenderung terkonsentrasi di daerah perkotaan b. Kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan masih banyak yang tidak sinergis dengan kegiatan ekonomi di wilayah perdesaan c. Peran kota yang diharapkan dapat mendorong perkembangan perdesaan, justru memberikan dampak yang merugikan pertumbuhan perdesaan 5. Berkaitan dengan tata ruang wilayah permasalahannya adalah belum dilaksanakan pemanfaatan Rencana Tata Ruang sebagai acuan koordinasi pembangunan lintas sektor dan wilayah, oleh karena itu menyebabkan munculnya permasalahan sebagai berikut: a. Pembangunan yang dilakukan sering dilakukan tanpa mempertimbangkan keberlanjutannya b. Terlalu berorientasi pada keuntungan jangka pendek dan terjadi eksploitasi sumberdaya alam secara berlebihan akibatnya terjadi jangka penurunan kualitas dan sumberdaya alam dan lingkungan hidup c. Belum mengacu kepada ‘Rencana Tata Ruang’ sebagai acuan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan antar sektor dan antar wilayah

G. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 1. Berkaitan dengan sumber daya alam, ada beberapa hal yang menjadi permasalahan yang perlu mendapat penanganan sekarang dan masa yang akan datang, beberapa persoalan itu adalah: a. Terus menurunnya kondisi hutan merupakan salah satu sumberdaya yang penting tidak hanya dalam menunjang perekonomian daerah tetapi juga dalam menjaga daya dukung lingkungan terhadap keseimbangan ekosistem dunia b. Berbagai program pembangunan skala besar yang jika tidak memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan justru akan merusak dan mencemari lingkungan c. Kerusakan DAS (Daerah Aliran Sungai), paraktik penebangan liar dan konversi lahan menimbulkan dampak yang luas, yaitu kerusakan ekosistem dalam tatanan DAS. Akibatnya kondisi beberapa DAS dan Subdas mulai menurun terjadi erosi dan sedimentasi. Kerusakan DAS tersebut juga dipacu oleh pengelolaan DAS yang kurang terkoordinasi 48

d. e. f. g.

h. i. j. k. l. m. n. o. p. q. r. s. t. u. v. w.

antara hulu dan hilir serta kelembagaan yang masih lemah. Hal ini akan mengancam keseimbangan ekosistem secara luas, khususnya cadangan dan pasokan air yang sangat dibutuhkan untuk irigasi, pertanian, dan konsumsi rumah tangga Belum ada studi AMDAL beberapa kegiatan pembangunan dan belum diterapkannya AMDAL yang telah disepakati Lemahnya peraturan bidang pertambangan Eksploitasi bahan galian yang tidak ramah lingkungan dan tidak berkelanjutan Citra pertambangan yang merusak lingkungan, sifat usahanya pertambangan, khususnya tambang terbuka (open pit mining), merubah bentang alam sehingga mempengaruhi ekosistem dan habitat aslinya seperti, Eks- tambang emas dan batu bara Tingginya ancaman terhadap keanekaragaman hayati (biodiversity) Pencemaran air semakin meningkat Kualitas udara semakin menurun Sistem pengelolaan hutan secara berkelanjutan belum optimal dilaksanakan Lemahnya penegakan hukum terhadap penebangan liar dan penyelundupan kayu Rendahnya kapasitas pengelolaan kehutanan Belum berkembangnya pemanfaatan hasil hutan non-kayu dan jasa lingkungan Sistem mitigasi bencana alam belum berkembang Terjadinya penurunan kontribusi migas dan hasil tambang pada penerimaan daerah Mulai meningkatnya pencemaran dan belum dilaksanakannya pengelolaan limbah secara terpadu dan sistematis Adaptasi kebijakan terhadap perubahan iklim (climate change) dan pemanasan global (global warming), belum dilaksanakan Alternatif pendanaan lingkungan belum dikembangkan Issue lingkungan global belum dipahami dan diterapkan dalam pembangunan daerah Belum diterapkannya peraturan lingkungan hidup Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan Belum ada dana kompensasi sebagai daearah penjaga kawasan lingkungan

2. Belum optimalnya sistem pengelolaan pertanahan juga saat ini menjadi kendala dan diperkirakan akan tetap menjadi persoalan di masa yang akan datang, sistem pengelolaan pertanahan yang belum optimal tersebut adalah berupa: a. Sistem pengelolaan tanah yang belum efektif dan efisien b. Belum terwujudnya kelembagaan pertanahan yang efisien dalam memberikan pelayanan pertanahan kepada masyarakat 49

c. Masih rendahnya kompetensi pengelolaan pertanahan d. Masih lemahnya penegakan hukum terhadap hak atas tanah yang menerapkan prinsip-prinsip yang adil, transparan dan demokratis 3. Berkenaan dengan pengelolaan lingkungan, beberapa permasalahan yang ditemui berupa: 1. Belum dilakukan penanganan sampah dan drainase secara baik dan berwawasan lingkungan (environment friendly) 2. Meningkatnya pencemaran lingkungan akibat meningkatnya jumlah sampah yang berasal dari rumah tangga (domestik) dan non rumah tangga yang dibuang ke sungai atau dibakar 3. Belum adanya pengolahan sampah dikawasan perdesaan dan kota kecamatan 4. Belum adanya TPA yang dikelola secara baik dan memenuhi syarat 5. Tidak berfungsinya saluran drainase sebagai jalur aliran air hujan 6. Terjadi penyalahgunaan drainase dan sungai-sungai 7. Belum adanya pelayanan sistem pembuangan air limbah (sewerage system)

2.3. MODAL DASAR Modal dasar pembangunan daerah adalah seluruh sumber kekuatan daerah, baik yang efektif maupun potensial yang memiliki dan didayagunakan masyarakat Bengkulu Utara dalam pembangunan daerah. Dengan Kondisi geografis dan topografi yang dimiliki Kabupaten Bengkulu Utara saat ini tentu saja akan memberikan ciri khas tersendiri. Dengan sumber daya alam yang ada tersebut tentu saja dapat dijadikan modal dasar dalam pembangunan Kabupaten Bengkulu Utara untuk dua puluh tahun kedepan. Namun demikian, sumber daya alam yang dimiliki tersebut secara tidak langsung juga akan menjadi tantangan apabila tidak dikelola dengan baik pemanfaatannya. Pemanfaatan dengan tanpa perencanaan yang matang dan akurat tentu hanya akan menjadi bencana besar bagi Kabupaten Bengkulu Utara yang apabila dilihat secara geografis dan topografis (kemiringan lahan) memiliki potensi bencana yang lebih besar dibandingkan dengan daerah lain yang memiliki ciri geografis dan topografis yang berbeda. Selain daripada sumber daya alam yang dimiliki, populasi penduduk, secara kuantitas, sebenarnya juga dapat dijadikan peluang modal dasar sebagai angkatan kerja dalam pembangunan Kabupaten Bengkulu Utara dua puluh tahun mendatang. Namun demikian, dengan jumlah populasi penduduk yang dimiliki Bengkulu Utara saat ini secara sepihak juga sangat berpotensi dapat menjadi ancaman apabila tanpa ada pengendalian dan pengelolaan populasi tersebut. Tanpa dibarengi dengan kualitas yang dimiliki, tentu saja populasi penduduk sebagai angkatan kerja tersebut malah 50

sangat berpeluang untuk menjadi pengangguran terbuka yang tentu akan dapat menghambat lajunya pertumbuhan pembangunan Bengkulu Utara untuk masa-masa yang akan datang terutama untuk dua puluh tahun kedepan. Namun demikian, heterogenitas adat istiadat dan budaya yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara saat ini justru akan menjadi potensi bagi usaha pembangunan khususnya untuk dua puluh tahun mendatang. Dengan adanya keragaman adat istiadat dan budaya tersebut tentu saja diharapkan akan menciptakan suatu kompetisi yang sehat dalam masyarakat khususnya dalam konteks pembangunan Kabupaten Bengkulu Utara. Hal ini ditunjang pula dengan konsetalasi politik yang sangat kondusif di Kabupaten Bengkulu Utara menuju pembangunan yang demokratis dan pro rakyat. Hal ini telah terbukti dengan telah suksesnya pilkada di Kabupaten Bengkulu Utara yang pertama kali dalam masa reformasi dan otonomi daerah.

51

BAB III VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2006 - 2026 3.1. VISI Berdasarkan kepada kondisi umum dan sasaran umum pembangunan Kabupaten Bengkulu Utara dalam kurun waktu 20 tahun ke depan, maka pembangunan diarahkan kepada perwujudan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara. Perwujudan masyarakat yang sejahtera tersebut dapat dicapai melalui peningkatan, pertumbuhan dan adanya pemerataan perekonomian yang berbasis kepada perekonomian rakyat, maka dengan adanya pemerataan tersebut diharapkan akan terbentuk rasa keatuan dan persatuan di masyarakat untuk selalu maju bersama untuk membangun daerah. Persatuan dan kesatuan tersebut tentu saja diharapkan berlandaskan kepada keimanan yang kuat dan tak tergoyahkan. Tentu saja kesejahteraan rakyat dan persatuan itu tidak akan terwujud tanpa didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas, oleh karena itu visi pembangunan Bengkulu Utara untuk 20 tahun kedepan juga menekankan kepada penciptaan sumber daya manusia yang berkualitas. Dengan didasarkan kepada kondisi ideal yang ingin dicapai dalam kurun waktu dua puluh tahun ke depan itulah, seperti yang telah diuraikan di atas, maka dengan demikian visi pembangunan Bengkulu Utara untuk 20 tahun (2006 – 2026) kedepan dirumuskan sebagai berikut: “Terwujudnya masyarakat Bengkulu Utara yang sejahtera, bersatu dan beriman berbasis ekonomi kerakyatan didukung Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas” Visi pembangunan Bengkulu Utara tahun 2006 – 2006 yang telah diuraikan di atas tersebut tentu saja telah mengacu dan berpedoman kepada visi pembangunan Propinsi Bengkulu tahun 2005 – 2025 yakni Propinsi Bengkulu yang sejahtera, adil dan demokratis bertumpu kepada sumber daya manusia unggul dan perekonomian kokoh. Selain itu, visi pembangunan Bengkulu Utara 2006 – 2026 tersebut tentu saja juga berpedoman kepada visi pembangunan nasional yakni Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur.

52

3.2. MISI Untuk pencapaian visi selama dua puluh tahun seperti yang telah dijabarkan di atas, maka perlu disusun langkah-langkah operasional yang sifatnya dapat terukur yang tujuannya tidak lain adalah untuk mencapai visi yang telah ditetapkan. Langkah-langkah operasional pencapaian visi tersbebut telah disusun dalam misi daerah, maka misi pembangunan yang merupakan agenda pembangunan jangka panjang Kabupaten Bengkulu Utara periode 2006 – 2026 dijabarkan sebagai berikut: 1. Meningkatkan perekonomian daerah 2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat 3. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dan menyelenggarakan pemerintahan yang bersih. 4. Meningkatkan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat Dalam pencapaian visi yang telah dijabarkan sebelumnya, maka misi yang telah ditetapkan di atas kemudian akan dijadikan agenda pembangunan Kabupaten Bengkulu Utara untuk dua puluh tahun ke depan yakni tahun 2006 s/d 2026. Dalam pencapaian empat agenda pembangunan untuk dua puluh tahun ke depan itu telah ditetapkan pula sasaran dan arah kebijakan sebagai langkahlangkah operasional pencapaian agenda tersebut.

53

BAB IV ARAH, TAHAPAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG TAHUN 2006-2026 4.1. ARAH PEMBANGUNAN DAERAH Untuk pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan untuk dicapai pada dua puluh tahun yang akan datang, maka secara garis besar ditetapkan tiga hal mendasar untuk pencapaian visi dan misi tersebut yakni; kebijakan umum, strategi dan agenda pembangunan daerah selama dua puluh tahun mendatang. Secara detail penjelasan ketiga hal utama tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: A. Kebijakan Umum 1. Meletakkan landasan yang kokoh dalam pembangunan ekonomi kerakyatan untuk mengurangi pengangguran, meningkatkan kesejahteraan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. 2. Meningkatkan produksi, kualitas dan daya saing produk pertanian dan produk agroindustri lainnya. 3. Meningkatkan kemampuan promosi dan pemasaran produk pertanian dan produk agroindustri lainnya. 4. Mengembangkan ekonomi daerah melalui pemanfaatan potensi sumber daya lokal (alam, manusia serta buatan) dan kemitraan yang saling menguntungkan 5. Meningkatkan kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan hak-hak dasar dalam pelayanan pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja dan perlindungan sosial lainnya. 6. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam memperkokoh kemampuan kelembagaan dan posisi tawar 7. Mengurangi biaya transaksi dalam menciptakan kondisi yang kondusif dalam berinvestasi dalam memangkas ekonomi biaya tinggi untuk memberikan insentif bagi para investor 8. Memberikan peluang yang sama bagi masyarakat dalam akses kepada sumber daya produktif terutama bagi kaum perempuan 9. Mengembangkan seni, budaya lokal dan menjaga kerukunan antar pemeluk agama 10. Membangun, memelihara dan meningkatkan kualitas infrastruktur dasar dan sosial yang mendukung kehidupan dan kegiatan ekonomi masyarakat. 11. Meningkatkan kehidupan dan pemahaman Ipoleksosbud masyarakat secara merata 54

12. Meningkatkan kemampuan pelayanan publik dalam bidang kependudukan, kesehatan, pendidikan, perizinan, transportasi, air bersih, telekomunikasi, listrik, keamanan dan sebagainya. 13. Membangun, memperluas dan memperkuat jaringan kerja sama antar pelaku pembangunan pada skala lokal, regional, nasional dan internasional 14. Meningkatkan kinerja dan kapasitas manajemen pemerintah untuk meningkatkan produktivitas pelayanan masyarakat dan efisiensi dalam melaksanakan pembangunan. 15. Meningkatkan kapasitas dan pengelolaan keuangan pemerintah 16. Mewujudkan pemerintahan yang bersih (clean goverment) dan melaksanakan tata pemerintahan yang baik (good governance) pada semua lembaga, tingkat dan semua lini pemerintahan. 17. Menyiapkan perangkat hukum dan melakukan sosialisasi bidang hukum dan peraturan kepada masyarakat 18. Menciptakan masyarakat dan aparatur yang taat dan mengerti hukum B. Strategi Pelaksanaan agenda/misi pembangunan pada dasarnya diarahkan untuk; 1). meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu semakin berkurangnya jumlah penduduk miskin, meningkatnya pelayanan kesehatan serta pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, 2). Meningkatkan perekonomian daerah melalui penyediaan infrastruktur, pengembangan pertanian dan sumber daya lokal, pemanfaatan SDA, Lingkungan hidup dan pariwisata, 3). Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih melalui penerapan tata pemerintahan yang baik dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, pengembangan kapasitas kelembagaan, aparatur, keuangan daerah, jaringan promosi, pembiayaan dan investasi, dan 4). Meningkatkan kesadaran hukum melalui penyediaan perangkat hukum, penegakan hukum, tertib hukum dan penciptaan rasa aman. Efektifitas pelaksanaan agenda pembangunan dapat dicapai melalui beberapa strategi, antara lain: 1. Pelaksanaan program pembangunan yang didasari oleh kebutuhan masyarakat didahului dengan suatu studi dan perencanaan yang akurat, dilaksanakan secara mantap diawasi secara ketat, dimanfaatkan secara tepat dan dipelihara dengan taat. 2. Penciptaan sinergi usaha bidang pertanian dan non pertanian untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan. 3. Pengembangan potensi sumber daya dan tenaga kerja lokal untuk menciptakan hubungan sosial, ekonomi, budaya dan politik secara lebih luas. 4. Pengembangan infrastruktur strategis, ekonomi dan sosial 5. Pengembangan fasilitas pelayanan kebutuhan dasar masyarakat secara merata 55

6. Penggalian dan penyediaan sumber pendanaan pembangunan yang cukup dan berkesinambungan 7. Penyediaan sumber daya manusia dan aparatur pemerintahan yang berkualitas secara proporsional dan profesional 8. Perwujudan pemerintahan yang mandiri sehingga mampu menetapkan prioritas pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat 9. Pemantapan pelaksanaan tata pemerintahan yang baik dan bersih. 10. Penyediaan perangkat hukum dan peraturan pada semua bidang kehidupan bermasyarakat 11. Penegakan hukum dan HAM yang adil dan transparan Untuk menjamin terjadinya keterkaitan yang erat antara Visi, Misi dan Kebijakan Umum, maka berikut ini akan diuraikan arah pembangunan jangka panjang berdasarkan pengelompokan Misi atau Agenda Pembangunan.

C. AGENDA PEMBANGUNAN DAERAH 1. AGENDA MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAERAH Agenda yang pertama dalam pencapaian visi dan misi selama dua puluh tahun ke depan adalah meningkatkan perekonomian daerah. Arah pembangunan dalam rangka peningkatan perekonomian daerah tersebut adalah sebagai berikut: A. Pengembangan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial 1. Prasarana Jalan Sasaran 1. Terpeliharanya dan meningkatnya daya dukung, kapasitas dan kualitas pelayanan prasarana jalan daerah-daerah yang perekonomiannya berkembang pesat 2. Meningkatnya aksebilitas wilayah yang sedang dan belum berkembang melalui dukungan pelayanan prasarana jalan khususnya pada koridor utama di masing-masing kawasan sentra produksi 3. Terwujudnya partisipasi aktif pemerintah, swasta dan masayarakat dalam penyelenggaraan pelayanan prasarana jalan Arah Kebijakan 1. Mempertahankan kinerja pelayanan prasarana jalan yang telah terbangun dengan mengoptimalkan pemanfaatan prasarana jalan melalui pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan teknologi jalan 2. Mengharmonisasikan keterpaduan sistem jaringan jalan dengan kebijakan tata ruang wilayah Kabupaten Bengkulu Utara dan kawasan sentra produksi 3. Melakukan koordinasi teknis dengan pemerintah pusat dan provinsi untuk memperjelaskan dalam penanganan prasarana jalan 56

4. Mengembangkan rencana induk sistem jaringan prasarana jalan berbasis kawasan, khususnya sentra-sentra produksi 5. Menumbuhkan sikap profesionalisme dan kemandirian institusi dan SDM bidang penyelenggaraan prasarana jalan 6. Mendorong keterlibatan peran dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan dan penyediaan prasarana jalan

2. Perhubungan dan Komunikasi Sasaran 1. Meningkatnya kondisi dan kualitas prasarana dan sarana 2. Meningkatnya jumlah dan kualitas pelayanan transportasi, terutama keselamatan transportasi 3. Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi yang berkesinambungan dan ramah lingkungan, serta dengan standar pelayanan yang dipersyaratkan 4. Meningkatnya mobilitas dan distribusi wilayah 5. Meningkatnya pemerataan dan keadilan pelayanan transportasi baik antar wilayah maupun antar golongan masyarakat di perkotaan, perdesaan, maupun daerah terpencil 6. Meningktanya akuntabilitas pelayanan transportasi melalui pemantapan sistem transportasi wilayah dan lokal 7. Program rehabilitasi sarana dan prasarana transportasi dan pembinaan sumberdaya manusia yang terpadu dengan program sektor-sektor lainnya dan rencana pengembangan wilayah 8. Berkembangnya sistem teknologi informasi di segala bidang Arah Kebijakan 1. Pengembangan sistem transportasi terpadu di seluruh kawasan 2. Kebijakan pembangunan prasarana dan sarana transportasi di seluruh wilayah dan kawasan 3. Kebijakan untuk meningkatkan keselamatan transportasi daerah secara terpadu 4. Kebijakan untuk meningkatkan mobilitas dan distribusi daerah 5. Kebijakan pembangunan transportasi yang berkelanjutan 6. Kebijakan pembangunan transportasi terpadu yang berbasis pengembangan wilayah 7. Kebijakan peningkatan data dan informasi serta pengembangan audit prasarana dan sarana transportasi daerah 8. Kebijakan membangun dan memantapkan terwujudnya sistem transportasi wilayah dan lokal secara bertahap dan terpadu 9. Kebijakan untuk mendorong pengembangan industri jasa transportasi yang bersifat komersial di daerah yang telah berkembang dengan melibatkan peran serta swasta dan masyarakat 10. Kebijakan untuk menerapkan restrukturisasi kelembagan dan peraturan transportasi peraturan pelaksanaannya 57

B. Pengembangan Pertanian dan Agroindustri Sasaran 1. Meningkatnya kemampuan petani untuk dapat menghasilkan komoditas yang berdaya saing tinggi 2. Terjaganya tingkat produksi beras di sentra-sentra produksi untuk mencukupi kebutuhan lokal dan kemandirian pangan 3. Diversifikasi produksi, ketersediaan dan konsumsi pangan untuk mencukupi kebutuhan lokal dan kemandirian pangan 4. Meningkatnya ketersediaan pangan ternak dan ikan serta meningkatnya konsumsi masyarakat terhadap protein hewani 5. Meningkatnya daya saing dan nilai tambah produk pertanian dan perikanan 6. Meningkatnya areal perkebunan karet, kakao dan kelapa sawit 7. Meningkatnya produksi tanaman perkebunan karet, kakao dan kelapa sawit 8. Meningkatnya pendapatan petani karet, kako dan kelapa sawit 9. Meningkatnya produksi dan kualitas hasil pertanian dan perikanan 10. Meningkatnya kemampuan petani dalam mengelola sumberdaya alam secara lestari dan bertanggung jawab 11. Optimalnya nilai tambah dan manfaat hasil hutan non kayu serta jasa lingkungan 12. Pembangunan industri pengolahan hasil perkebunan dalam rangka peningkatan nilai tambah melalui pembangunan pabrik CPO, pabrik Crumb Rubber dan pabrik pengolahan kayu karet. Arah Kebijakan 1. Peningkatan kemampuan petani dan petambak serta pelaku pertanian dan perikanan lain serta penguatan lembaga pendukungnya a. Pengembangan penyuluhan dan pendampingan petani, termasuk peternak, petambak dan pembudidaya ikan b. Menghidupkan dan memperkuat lembaga pertanian dan perdesaan untuk meningkatkan akses petani dan petambak terhadap sarana produktif dan meningkatkan pengusaha yang dapat meningkatkan posisi tawar petani c. Peningkatan kemampuan/kualitas SDM pertanian 2. Pengamanan ketahanan pangan a. mempertahankan tingkat produksi beras untuk mensuplai kebutuhan domestik, agar kemandirian pangan daerah dapat diamankan b. Meningkatkan ketersediaan pangan ternak dan ikan daerah, dengan arahan meningkatnya kebijakan populasi hewan agar ketersediaan dan keamanan pangan hewani dapat lebih terjamin c. Melakukan diversifikasi pangan untuk menurunkan ketergantungan pada beras

58

3. Peningkatan produktifitas, produksi, daya saing dan nilai tambah produk pertanian dan perikanan a. Peningkatan pemanfaatan sumberdaya perikanan dalam mendukung ekonomi dan tetap menjaga kelestariannya melalui: 1. Penataan dan perbaikan lingkungan perikanan budidaya 2. Peningkatan peran aktif masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sumberdaya perikanan 3. Peningkatan kualitas pengolahan dan nilai tambah produk perikanan melalui pengembangan dan teknologi pasca panen 4. Percepatan peningkatan produk perikanan 5. Peningkatan kemampuan SDM, penyuluh perikanan yang ada 6. Perkuatan sistem kelembagan, koordinasi dan pengembangan peraturan sebagai instrumen penting untuk mempertegas pengelolaan sumberdaya perikanan yang ada 7. Pengembangan industri pengolahan ikan dan hasil ternak b. Pengembangan usaha pertanian dengan pendekatan kewilayahan terpadu dengan konsep pengembangan agribisnis c. Penyusunan strategi peningkatan daya saing produk pertanian dan perikanan, misalnya dorongan dan insentif untuk peningkatan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian dan perikanan, peningkatan standar mutu komoditas pertanian dan keamanan pangan, melindungi petani dan petambak dari persaingan yang tidak sehat. 4. Peningkatan produktivitas, produksi dan pendapatan petani kebun a. Meningkatkan produksi dan pengelolaan input produksi b. Pengembangan industri berbasis perkebunan, akses pasar dan harga komoditas perkebunan c. Pengembangan sumberdaya, kelembagaan petani dan riset teknologi 5. Pembangunan perkebunan mengedepankan kepentingan masyarakat khususnya petani perkebunan, yang diarahkan pada: a. Peningkatan produksi dan pengelolaan input produksi b. Kebijakan pengembangan industri berbasis perkebunan, akses pasar dan harga komoditas perkebunan c. Pengembangan sumberdaya manusia, kelembagaan petani dan riset teknologi d. Kebijakan pembiayaan perkebunan

C. Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil Serta Agrobisnis Sasaran 1. Meningkatnya produktivitas UMKM dengan laju pertumbuhan tinggi 2. Meningkatnya proporsi usaha kecil formal 3. Meningkatnya nilai ekspor produk usaha kecil dan menengah dengan laju pertumbuhan dan nilai tambah yang tinggi 59

4. Berfungsinya sistem untuk menumbuhkan wirausaha baru berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi 5. Meningkatnya kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi sesuai dengan jati diri koperasi Arah Kebijakan 1. Mengembangkan usaha kecil dan menengah (UKM) yang diarahkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya saing dan memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat berpendapat rendah 2. Memkerkuat kelembagaan dengan menerapkan prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance) dan berwawasan jender: a. Memperluas akses kepada sumber permodalam khususnya perbankan b. Memperbaiki lingkungan usaha dan menyederhanakan prosedur perizinan c. Memperluas dan meningkatkan kualitas institusi pendukung yang menjalankan fungsi d. Intermediasi sebagai penyedia jasa pengembangan usaha, teknologi, manajemen, pemasaran dan informasi 3. Memperluas basis dan kesempatan berusaha serta menumbuhkan wirausaha baru untuk mendorong pertumbuhan, peningkatan ekspor dan penciptaan lapangan kerja terutama dengan: a. Meningkatkan perpaduan antara tenaga kerja terdidik dan terampil dengan adopsi penerapan teknologi b. Mengembangkan UMKM melalui pendekatan klaster di sektor agribisnis dan agroindustri disertai pemberian kemudahan dalam pengelolaan usaha, termasuk dengan cara meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi sebagai wadah organisasi kepentingan usaha bersama untuk memperoleh efisiensi kolektif c. Mengembangkan UMKM untuk makin berperan dalam proses industrilisasi, perkuatan keterkaitan industri, percepatan pengalihan teknologi dan peningkatan kualitas SDM d. Mengintegrasikan pengembangan usaha dalam konteks pengembangan daerah, sesuai dengan karakteristik pengusaha dan potensi usaha unggulan di daerah 4. Mengembangkan UMKM untuk makin berperan sebagai penyedia barang dan jasa pada pasar domestik yang semakin berdaya saing dengan produk impor, khususnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak 5. Membangun koperasi yang diarahkan dan difokuskan pada upaya-upaya untuk : a. Membenahi dan memperkuat tatanan kelembagaan dan organisasi koperasi guna menciptakan iklim dan lingkungan usaha yang kondusif bagi kemajuan koperasi serta kepastian hukum yang 60

menjamin terlindunginya koperasi dan/atau anggotanya dari praktek persaingan usaha yang tidak sehat b. Meningkatkan pemahaman, kepedulian dan dukungan pemangku kepentingan (stakeholders) kepada koperasi c. Meningkatkan kemandirian gerakan koperasi

D. Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup Sasaran 1. Membaiknya sistem pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup bagi terciptanya keseimbangan antara aspek pemanfaatan sumberdaya alam sebagai modal pertumbuhan ekonomi dengan aspek perlindungan terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagai penopang sistem kehidupan secara luas 2. Pengarusutamaan (mainstreaming) prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development) diseluruh sektor di daerah, khususnya dalam pelaksanaan rencana pembangunan 3. Seluruh kegiatan harus dilandasi tiga pilar pembangunan secara seimbang yaitu : (a). Menguntungkan secara ekonomi (economycally viable), (b). Diterima secara sosial (sosially acceptable), (c). Ramah lingkungan (environmentally sound) 4. Prinsip tersebut harus dijabarkan dalam bentuk instrumen kebijakan dan peraturan perundangan lingkungan yang dapat mendorong investasi pembangunan jangka menengah diseluruh sektor dan bidang yang terkait dengan sasaran pembangunan sumberdaya alam dan lingkungan hidup Sasaran khusus pembangunan kehutanan adalah: 1. Tegaknya hukum, khusus dalam pemberantasan penebangan liar dan penyelundupan kayu 2. Penetapan kawasan hutan dalam tata ruang 3. Penyelesaian penetapan kesatuan pengelolaan hutan 4. Optimalisasi nilai tambah dan manfaat hasil hutan kayu 5. Bertambahnya hutan tanaman industri (HTI) 6. Konservasi hutan dan rehabilitasi lahan di DAS prioritas untuk menjamin pasokan air dan sistem penopang kehidupan lainnya 7. Desentralisasi kehutanan melalui pembagian wewenang dan tanggung jawab yang disepakati oleh Pusat dan Daerah 8. Berkembangnya kemitraan antara pemerintah, pengusaha dan masyarakat dalam pengelolaan hutan lestari 9. Penerapan iptek yang inovatif pada sektor kehutanan Sasaran pembangunan pertambangan, energi dan sumberdaya mineral adalah : 1. Optimalisasi peran migas dalam penerimaan daerah guna menunjang pertumbuhan ekonomi 61

2.

Meningkatnya investasi pertambangan dan sumberdaya mineral dengan perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha 3. Meningkatnya produksi dan nilai tambah produk pertambangan 4. Terjadinya ahli teknologi dan kompetensi tenaga kerja 5. Meningkatnya kualitas industri hilir yang berbasis sumberdaya mineral 6. Meningkatnya keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan 7. Teridentifikasinya “ kawasan rawan bencana geologi” sebagai upaya pengembangan sistem mitigasi bencana 8. Meningkatnya kesadaran pembangunan berkelanjutan dalam eksploitasi energi dan suberdaya mineral 9. Dilakukannya usaha pertambangan yang mencegah timbulnya pencemaran dan kerusakan lingkungan 10. Usaha penambangan galian C yang ramah lingkungan dan berkelanjutan Sasaran pembangunan Lingkungan hidup adalah: 1. meningkatnya kualitas air permukaan dan kualitas air tanah disertai pengendalian dan pemantauan terpadu antar sektor 2. meningkatnya kualitas udara yang didukung oleh perbaikan manajemen dan sistem transportasi yang ramah lingkungan 3. berkembangnya kemampuan adaptasi terhadap perubahan iklim global 4. pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan 5. dilaksanakannya upaya pengelolaan sampah perkotaan dengan menepatkan perlindungan lingkungan sebagai salah satu faktor penentu kebijakan 6. tersusunnya informasi dan peta-peta wilayah yang rentan terhadap kerusakan lingkungan ,bencana banjir, kekeringan dan gempa bumi serta bencana alam laninya 7. tersusunnya aturan pendanaan lingkungan yang inovatif sebagai terobosan untuk mengatasi rendahnya pembiayaan sektor lingkungan hidup 8. meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya memelihara sumberdaya alam dan lingkungan hidup Arah Kebijakan 1. Memperbaiki sistem pengelolaan hutan dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat secara langsung dalam pengelolaan hutan, meningkatkan koordinasi dan penguatan kelembagaan dalam wilayah DAS, serta meningkatnya pengawasan dan penegakan hukumnya 2. Mencapai kesepakatan antar tingkat pemerintahan dan mengimplementasikan pembagian wewenang dan tanggung jawab pengelolaan hutan 3. Mengefektifkan sumberdaya yang tersedia dalam pengelolaan hutan 4. Memberlakukan moratorium di kawasan tertentu 5. Memanfaatkan hasil hutan non kayu dan jasa lingkungannya secara optimal 62

Pembangunan Pertambangan, energi dan sumberdaya mineral diarahkan untuk : 1. Meningkatkan eksploitasi dalam upaya menambah pendapatan 2. Meningkatkan eksploitasi dengan selalu memperhatikan aspek pembangunan berkelanjutan, khususnya mempertimbangkan kerusakan hutan, keanekaragaman hayati dan pencemaran lingkungan 3. Meningkatkan peluang usaha pertambangan (khususnya bahan galian golongan C) skala kecil di wilayah terpencil dengan memperhatikan aspek sosial dan lingkungan hidup 4. Meningkatkan manfaat pertambangan dan nilai tambah 5. Menerapkan good minning practice di lokasi tambang yang sudah ada 6. Merehabilitasi kawasan bekas pertambangan emas dan batu bara 7. Menjamin kepastian hukum melalui penyerasian aturan dan penegakan hukum secara konsekuen 8. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pertambangan 9. Meningkatkan pelayanan dan informasi pertambangan, termasuk informasi kawasan yang rentan terhadap bencana geologi 10. Meningkatkan penelitian dalam penyediaan energi alternatif 11. Evaluasi kebijakan/peraturan yang tidak sesuai Pembangunan Lingkungan hidup diarahkan untuk : 1. Mengarustakan (mainstreaming) prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan keseluruh bidang pembangunan 2. Meningkatkan koordinasi pengelolaan lingkungan hidup dimulai dari tingkat desa sampai kabupaten 3. Meningkatkan upaya harmonisasi pengembangan hukum dan aturan lingkungan dan penegakannya secara konsisten terhadap pencemaran lingkungan 4. Meningkatkan upaya pengendalian dampak lingkungan akibat kegiatan pembangunan 5. Meningkatnya kapasitas lembaga pengelolaan lingkungan hidup, terutama dalam manangani permasalahan yang bersifat akumulasi, fenomena alam yang bersifat musiman dan bencana 6. Membangun kesadaran masyarakat agar peduli dengan isu lingkungan hidup dan berperan aktif sebagai kontrol sosial dalam memantau kualitas lingkungan hidup 7. Maningkatnkan penyebaran data dan informasi lingkungan, termasuk informasi wilayah-wilayah rentan dan rawan bencana lingkungan E. Pengembangan Pariwisata dan Kebudayaan Sasaran Bidang Pariwisata 1. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pariwisata 2. Meningkatnya citra daerah sebagai daerah tujuan pariwisata berkelas dunia, khususnya kegiatan ekowisata di TNKS 63

3. 4. 5. 6. 7.

Berkembangnya rural eco tourism Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan manca negara dan domestik Meningkatnya diversifikasi produk wisata yang kompetitif Meningkatnya daya saing global SDM pariwisata daerah Meningkatnya jaringan kerja dan koordinasi antar sektor, antar wilayah dan antar daerah, antar pelaku di dalam dan luar negeri 8. Meningkatnya peran serta masyarakat dan UKM dalam pengembangan pariwisata Bidang kebudayaan 1. Meningkatnya kerukunan hidup bermasyarakat dan berbudaya 2. Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap budaya 3. Meningkatnya kreasi di bidang seni dan budaya lainnya 4. Meningkatkan kesadaran sejarah dalam kehidupan bermasyarakat 5. Meningkatnya pengelolaan industri budaya 6. Meningkatnya inventarisasi dan dokumentasi warisan budaya 7. Meningkatnya perlindungan, penghargaan terhadap pelaku budaya daerah dan hasil karya budaya daerah dari pelanggaran hak cipta 8. Meningkatnya sumberdaya manusia yang profesional dan pelayanan di bidang kebudayaan 9. Meningkatnya peran serta masayarakat dan UMKM dalam perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudaya daerah 10. Meningkatnya perlindungan terhadap peninggalan sejarah dan kepurbakalaan 11. Meningkatnya kerjasama inter daerah di bidang kebudayaan Arah Kebijakan Bidang pariwisata 1. Peningkatan diversifikasi produk pariwisata 2. Peningkatan kualitas pelayanan usaha pariwisata 3. Fasilitasi pengembangan pariwisata di wilayah perbatasan dan daerah lain 4. Pengembangan data base dan jaringan sistem informasi produk pariwisata 5. Pengembangan wisata alam 6. Pengembangan program sadar wisata 7. Pengembangan penelitian pemasaran pariwisata 8. Pengembangan kebijakan dan strategi pemasaran pariwisata 9. Percepatan (akselarasi) kegiatan pemasaran/promosi parawisata 10. Peningkatan peliputan visualisasi pariwisata 11. Pengembangan data base dan jaringan sistem informasi pasar wisata 12. Penataan peraturan parawisata 13. Penyusunan tata cara mekanisme hubungan kerja antar stakeholders 14. Peningkatan peran dalam kerjasama pariwisata di tingkat nasional dan global 15. Peningkatan kerjasama antar lembaga , antar wilayah dan antar pelaku parawisata 64

16. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengambangan parawisata 17. Peningkatan kemampuan SDM parawisata 18. Pemberdayaan masyarakat dan UKM dalam pembangunan parawisata Bidang kebudayaan 1. Peningkatan peran sebagai wahana persatuan bangsa melalui visualisasi kebudayaan daerah di media massa 2. Perlindungan, pengambangan dan pemafaatan kebudayaan 3. Penanaman nilai-nilai budaya bangsa melalui jalur keluarga, sekolah, masyarakat dan media massa 4. Pengembangan pusat pengembangan kebudayaan daerah 5. Perumusan konsep, kebijakan dan strategi pengembangan kebudayaan daerah 6. Peningkatan peliputan dan visualisasi pembangunan kebudayaan daerah 7. Pengembangan data base dan jaringan sistem informasi kebudayaan daerah 8. Penataan peraturan di bidang kebudayaan melalui pengkajian peraturan 9. Peningkatan kerjasama kebudayaan di tingkat nasional melalui jalur pertukaran dan promosi budaya 10. Peningkatan koordinasi perencanaan kebudayaan lintas sektor melalui forum perencanaan 11. Peningkatan kerjasama antar lembaga, antar wilayah, antar pelaku kebudayaan melalui forum kerjasama 12. Peningkatan kemampuan manajerial perencanaan kebudayaan melalui pendidikan dan pelatihan 13. Peningkatan kesadaran sejarah pada masyarakat dalam rangka pemulihan makna berbangsa dan bernegara melalui dialog di media massa 14. Peningkatan peranserta masyarakat dalam perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan melalui sosialisasi

2. AGENDA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Agenda yang kedua adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk pencapaiannya adalah dengan arah pembangunan sebagai berikut: A. Peningkatan Kualitas Hidup dan Penanggulangan Kemiskinan Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, kesetaraan jender, dan kondisi lingkungan. Mengacu pada strategi nasional penanggulangan kemiskinan, definisi kemiskinan adalah kondisi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak 65

dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Pada tahun 2004 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bengkulu Utara sebanyak 118.353 jiwa atau 35,39 % dari jumlah penduduk Kabupaten Bengkulu Utara yang tersebar pada 18 kecamatan. Jika dilihat dari jumlah Kepala Keluarga yang ada, ternyata 27.729 kepala keluarga dalam kategori miskin atau 21,51 % keluarga miskin yang ada di Propinsi Bengkulu terdapat di Kabupaten Bengkulu Utara. Keluarga miskin yang diketagorikan Keluarga Pra Sejahtera (miskin sekali) sebanyak 47,5 % dan sisanya termasuk dalam kategori keluarga sejahtera I, II dan III. Sasaran 1. Menurunnya persentase penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan 2. Terpenuhinya kecukupan pangan yang bermutu 3. Terpenuhinya standar pelayanan kesehatan yang lebih baik 4. Tersedianya pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang bermutu dan merata 5. Terbukanya kesempatan kerja dan berusaha 6. Terpenuhinya kebutuhan perumahan dan sanitasi yang layak dan sehat 7. Terpenuhinya kebutuhan air bersih bagi masyarakat miskin 8. Terjaminnya rasa aman dan damai 9. Berkurangnya jumlah desa miskin dan tertinggal 10. Terbukanya akses menuju desa-desa tertinggal 11. Meningkatnya partisipasi masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan Arah Kebijakan a. Pemenuhan Hak Atas Pangan Pemenuhan hak atas pangan bagi masyarakat miskin dilakukan dengan : 1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah dan masyarakat miskin dalam mendukung ketahanan pangan lokal 2. Meningkatkan pengethuan masyarakat miskin tentang diversifikasi pangan yang tidak diskriminatif jender dalam keluarga 3. Meningkatkan efisiensi produksi dan mutu pangan petani dan hasil industri pengolahan 4. Menyempurnakan sistem penyediaan dan distribusi dengan harga yang terjangkau 5. Meningkatkan pendapatan petani miskin 6. Meningkatkan sistem kewaspadaan dini dalam gizi dan rawan pangan 7. Menjamin kecukupan pangan masyarakat miskin dan kelompok yang rentan terhadap goncangan ekonomi dan sosial

66

b. Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Pemenuhan hak atas dasar masyarakat miskin atas layanan kesehatan yang bermutu dilakukan dengan : 1. Meningkatkan partisipasi masyarakat miskin dalam pengembangan pelayanan kesehatan 2. Meningkatkan pengetahuan tentang pencegahan penyakit menular, lingkungan sehat, kelangsungan dan perkembangan anak, gizi keluarga, perilaku hidup sehat 3. Meningkatkan kemampuan identifikasi maslah kesehatan 4. Meningkatkan investasi kesehatan guna menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan masyarakat miskin 5. Meningkatkan alokasi anggaran daerah untuk membiayai pelayanan kesehatan 6. Meningkatkan ketersediaan pelayanan kesehatan yamh bermutu dan terjangkau 7. Mengutamakan penanggulangan masalah kesehatan seperti TBC, malaria, rendahnya status gizi dan akses kesehatan reproduksi 8. Membina dan mendorong keikutsertaan pelayanan kesehatan nonpemerintah/swasta dalam pelayanan c. Pemenuhan Hak Atas Layanan Pendidikan Pemenuhan hak masyarakat miskin untuk memperoleh layanan pendidikan yang bebas biaya dan bermutu dilakukan dengan : 1. Meningkatkan partisipasi pendidikan pada jenjang wajib belajar Sembilan Tahun melalui jalur formal atau non formal bagi masyarakat miskin 2. Menurunkan secara signifikan jumlah penduduk yang buta aksara 3. Menyelenggarakan pendidikan non formal yang bermutu 4. Mengembangkan kurikulum, bahan ajar dan model-model kecakapan hidup dan ketrampilan 5. Meningkatkan tenaga pendidik dalam jumlah dan kualitas, khusus di desa-desa tertinggal 6. Memberikan kesempatan kepada anak yang berprestasi dari keluarga miskin untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi d. Pemenuhan Hak Atas Perumahan Untuk masyarakat miskin Pemenuhan hak masyarakat miskin atas perumahan yang layak dan sehat dilakukan dengan: 1. Mengembangkan partisipasi masyarakat dalam penyediaan perumahan 2. Menyempurnakan peraturan-peraturan yang dapat menjamin perlindungan hak atas perumahan 3. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam pembangunan rumah yang layak dan sehat 4. Meningkatkan keterjangkauan (affordability) terhadap perumahan yang layak dan sehat 67

5. Meningkatkan ketersediaan rumah yang layak dan sehat e. Pemenuhan Hak untuk Berprestasi Upaya peningkatan kemampuan dan partisipasi masyarakat miskin dalam perumusan kebijakan publik dilakukan dengan : 1. Meningkatkan kemampuan untuk berpartisipasi dalam keseluruhan proses pembangunan 2. Meningkatkan peran serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi atas pelaksanaan pembangunan yang berdampak langsung pada penanggulangan kemiskinan 3. Menyediakan informasi pembangunan

B. Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan Pendidikan merupakan salah satu pilar terpenting dalam meningkatkan kualitas manusia, yang merupakan komponen variabel dalam menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Oleh karena itu pembangunan pendidikan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan dimasa depan. Sasaran 1. Meningkatnya taraf pendidikan penduduk 2. Meningkatnya kualitas pendidikan 3. Meningkatnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan pembangunan 4. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi manajemen pelayanan pendidikan Arah Kebijakan Dalam rangka mewujudkan sasaran tersebut, peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas akan dilaksanakan dalam kerangka arah kebijakan sebagai berikut: 1. Menyelenggarakan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang bermutu 2. Menurunkan secara signifikan jumlah penduduk yang buta aksara 3. Meningkatkan perluasan dan pemerataan pendidikan melalui jalur formal maupun non formal 4. Meningkatkan perluasan pendidikan anak usia dini 5. Menurunkan kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok masyarakat dengan memberikan akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat miskin, perdesaan dan terpencil serta masyarakat penyandang cacat 6. Menerapkan kurikulum nasional dan memasukkan muatan lokal yang di sesuaikan dengan perkembangan ilmu teknologi, budaya dan seni serta perkembangan global 68

7. Menyusun peraturan daerah tentang pelajaran budi pekerti, akidah, akhlak dan ibadah sebagai muatan local disetiap jenjang pendidikan dalam rangka pembinaan akhlak mulia 8. Menyediakan materi dan peralatan pendidikan (teaching and learning materials) terkini baik yang berupa materi cetak seperti buku pelajaran maupun yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dan alam sekitar. 9. Meningkatkan jumlah dan kualitas pendidik serta meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan hukum bagi pendidik agar lebih mampu mengembangkan kompentensinya dan komitmennya dalam melaksanakan tugas pengajaran 10. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di bidang pendidikan, standar kompentensi, penunjang administrasi pendidikan, alat bantu manajemen satuan pendidikan, dan infrastruktur pendidikan 11. Mengembangkan sistem evaluasi, akreditasi dan sertifikasi termasuk sistem pengujian dan penilaian pendidikan dalam rangka mengendalikan mutu pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan 12. Penyempurnaan manajemen pendidikan dengan meningkatkan otonomi dan desentralisasi pengelolaan pendidikan kepada satuan pendidikan 13. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan termasuk pembiayaan dan penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat serta dalam peningkatan mutu layanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan 14. Menata sistem pembiayaan pendidikan yang berprinsip adil, efisien, efektif, transparan dan akuntabel termasuk penerapan pembiayaan pendidikan berbasisi jumlah siswa (student-based financing) dan peningkatan anggaran guna meningkatkan pemerataan dan penyediaan pendidikan yang berkualitas. 15. Meningkatkan penelitian dan pengembangan pendidikan untuk penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pendidikan

C. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Sasaran 1. Menurunnya angka kesakitan dan angka kematian 2. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan 3. Meningkatnya umur harapan hidup (UHH) dari 62,9 tahun menjadi 67,9 tahun 4. Menurunnya angka kematian bayi menjadi 40 per 1.000 kelahiran hidup 5. Menurunnya angka kematian ibu melahirkan dari 477 menjadi 125 per 100.000 kelahiran hidup 6. meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di atas 15%

69

Arah Kebijakan 1. Peningkatan jumlah jaringan dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan 2. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan 3. Pengembangan sistem jaminan kesehatan terutama bagi penduduk miskin 4. Peningkatan sosialisasi kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat 5. Peningkatan pendidikan kesehatan pada masayarakat sejak usia dini 6. Pemerataan dan peningkatan kualitas fasilitas kesehatan dasar dan sebaran tenaga kesehatan

D. Pembangunan Perdesaan Sasaran 1. Meningkatnya peran dan kontribusi kawasan perdesaan sebagai basis pertumbuhan ekonomi dan sebagai pensuplai utama kawasan kota 2. Terciptanya lapangan kerja di perdesaan akibat berkembangnya kawasan perdesaan 3. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat perdesaan yang ditandai dengan berkurangnya jumlah penduduk miskin, meningkatnya taraf pendidikan dan kesehatan serta tidak bias gender 4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur di kawasan permukiman di perdesaan 5. Meningkatnya akses, kontrol dan partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam kegiatan pembangunan perdesaan yang ditandai dengan terwakilinya aspiransi semua kelompok masyarakat dan meningkatnya kesetaraan jender Arah Kebijakan 1. Mendorong terciptanya lapangan kerja berkualitas di perdesaan dengan merangsang pertumbuhan aktivitas ekonomi non pertanian (industri perdesaan dan jasa penunjang) 2. Meningkatkan promosi dan pemasaran produk-produk pertanian dan perdesaan lainnya untuk meningkatkan kontinuitas pasokan, khususnya ke pasar perkotaan terdekat serta industri olahan berbasis sumber daya lokal 3. Memperluas akses masyarakat, terutama kaum perempuan, ke sumberdaya produktif untuk mengembangkan usaha seperti lahan, prasarana sosial ekonomi, permodalan, informasi, teknologi dan inovasi, serta akses masyarakat ke pelayanan publik dan pasar 4. Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan melalui peningkatan kualitasnya, baik sebagai insan maupun sebagai sumberdaya pembangunan, serta penguatan kelembagaan dan modal sosial masyarakat perdesaan 5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan dengan memenuhi hak-hak dasar atas pelayanan pendidikan dan kesehatan serta 70

meminimalkan resiko kerentanan baik dengan mengembangan kelembagaan perlindungan masyarakat 6. Mengembangkan praktek-praktek budidaya pertanian dan usaha non pertanian yang ramah lingkungan dan sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan

E. Pembangunan Perumahan dan Permukiman Sasaran 1. Pemenuhan kebutuhan hunian bagi masyarakat melalui terciptanya pasar primer yang sehat, efisien, akuntabel, tidak disriminatif dan terjangkau oleh masyarakat seluruh lapisan masyarakat yang didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang yang market friendly, efisien dan akuntabel 2. Terbentuknya pola pembiayaan untuk memperbaiki dan pembangunan rumah baru yang berbasis swadaya masyarakat 3. Sasaran penyediaan subsidi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah 4. Peningkatan akses kredit mikro untuk pembangunan dan perbaikan perumahan berbasis keswadayaan masyarakat Arah Kebijakan dan Strategi 1. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana dasar bagi kawasan rumah sederhana dan rumah sederhana sehat 2. Mengembangkan kawasan perumahan dikawasan perkotaan maupun padat penduduk 3. Meningkatkan penyediaan hunian bagi masyarakat berpendapatan rendah 4. Meningkatkan fasilitas dan pemberdayaan masyarakat berpendapatan rendah dalam penyediaan lahan, sumber pembiayaan dan prasarana dan sarana lingkungan melalui pembangunan perumahan yang bertumpu pada masyarakat 5. Mengembangkan kredit mikro pembangunan dan perbaikan rumah yang terkait dengan kredit mikro peningkatan pendapatan dalam rangka upaya pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat miskin dan penciptaan lapangan kerja 6. Menciptakan pola subsidi baru yang lebih tepat sasaran 7. Mengembangkan lembaga yang bertangguang jawab dalam pembangunan perumahan dan permukiman daerah serta fasilitas pelaksanaan penataan ruang kawasan permukiman yang transparan dan partisipatif 8. Pemantapan pasar primer perumahan 9. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan teknis keamanan dan keselamatan gedung 10. Menciptakan kepastian hukum dalam bermukim 71

11. Meningkatkan kualitas pelayanan prasarana dan sarana lingkungan pada kawasan kumuh perkotaan dan perdesaan Pembangunan Air Minum dan Pengelolaan Air Limbah Sasaran; Adalah untuk meningkatkan cakupan pelayanan air minum perpipaan di seluruh kawasan permukiman, sedangkan sasaran umum pembuangan air limbah adalah untuk semua rumah tangga minimal mempunyai jamban sebagai tempat pembuangan feces dan meningkatkan kualitas air permukaan yang digunakan sebagai air baku air minum, selain itu pembangunan air limbah adalah membangun IPAL. Arah Kebijakan; 1. Menciptakan kesadaran seluruh pemangku kepentingan terhadap pentingnya peningkatan pelayanan air minum dan air limbah 2. Meningkatkan peran serta seluruh pemangku kepentingan dalam upaya mencapai sasaran pembangunan air minum dan air limbah 3. Menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia usaha (swasta) untuk berperanserta secara aktif dalam memberikan pelayanan air minum dan limbah 4. Meningkatkan kenerja pengelola air minum dan pengembangan instalasi pengelolaan air limbah melalui BUMD air minum dan air limbah 5. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pengelolaan air minum dan air limbah, melalui, pendidikan dan pelatihan dan perbaikan pelayanan kesehatan 6. Mengurangi tingkat kebocoran pelayanan air minum

Pengelolaan Sampah dan Drainase Sasaran; Sasaran umum pembangunan drainase adalah terbebasnya saluran-saluran drainase dari sampah sehingga mampu meningkatkan fungsi saluran drainase sebagai jalur aliran air hujan dan berkurangnya wilayah genangan permanen dan temporer. Arah Kebijakan 1. Menciptakan kesadaran stakeholders terhadap pentingnya pelayanan persampahan dan drainase 2. Meningkatkan peran serta seluruh stkeholders dalam upaya mencapai sasaran pembangunan persampahan dan drainase 3. Menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia usaha (swasta untuk turut berperan serta secara aktif dalam memberikan pelayanan persampahan, baik dalam handling-transportation maupun dalam pengelola TPA 4. Menciptakan peraturan-peraturan yang terkait dengan kemitraan pemerintah-swasta (public-private-partnership) dalam pengelolaan persampahan di daerah 72

5. Mendorong terbentuknya regionalisasi pengelolaan persampahan dan drainase 6. Meningkatkan kinerja pengelola persampahan dan drainase melalui restrukturisasi kelembagaan dan revisi peraturan-peraturan yang terkait 7. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola persampahan dan drainase melalui uji, kompetensi, pendidikan, pelatihan, dan perbaikan pelayanan kesehatan 8. Meningkatkan kinerja dalam pengelolaan TPA dengan sistem sanitarylandfill 9. Membangun TPA di setiap wilayah dan kota-kota kecamatan

F. Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah Sasaran 1. Terwujudnya percepatan pembangunan di kawasan cepat tumbuh dan strategis, kawasan tertinggal, termasuk wilayah perbatasan dengan daerah lain dalam suatu ‘sistem wilayah pengembangan ekonomi’ yang berintegrasi dan sinergis 2. Terwujudnya keseimbangan pertumbuhan pembangunan antar kota kecamatan secara hirarkis dalam suatu ‘sistem pembangunan perkotaan’ 3. Terwujudnya percepatan pembangunan kota-kota kecamatan dan kawasan perdesaan, sehingga dapat menjalankan perannya sebagai ‘motor penggerak’ atau pendorong pembangunan dalam ‘sistem wilayah pengembangan ekonomi’, termasuk dalam melayani kebutuhan masyarakat warga kotanya 4. Terkendalinya pertumbuhan kota-kota kecamatan dalam suatu ‘sistem wilayah pembangunan perkotaan yang kompak, nyaman, efisien serta mempertimbangkan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan 5. Terwujudnya keterkaitan kegiatan ekonomi antara wilayah perkotaan dan perdesaan dalam suatu ‘sistem wilayah pengembangan ekonomi’ yang saling menguntungkan 6. Terwujudnya keserasian pemanfaatan dan pengendalian ruang dalam suatu sistem wilayah pembangunan yang berkelanjutan 7. Terwujudnya sistem pengelolaan tanah yang efisien, efektif serta terlaksananya penegakan hukum terhadap hak atas tanah masyarakat dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan, transpransi dan demokratisasi. Arah Kebijakan 1. Mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan kawasankawasan strategis dan cepat tumbuh sehingga dapat mengembangkan kawasan tertinggal di sekitarnya dalam suatu ‘sistem wilayah pengembangan ekonomi’ yang sinergis 2. Mendorong pengembangan produk unggulan daerah, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antar 73

sektor, antar tingkat pemerintahan, dunia usaha dan masyarakat dalam mendukung peluang usaha dan investasi di daerah 3. Mendorong dan mengembangkan wilayah tertinggal dan terpencil sehingga agar dapat tumbuh dan berkembang lebih cepat dan dapat mengejar ketertinggalan pembangunan dengan wilayah lain 4. Mengembangkan wilayah-wilayah perbatasan dengan daerah lain sehingga kawasan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan daerah tetangga 5. Meningkatnya percepatan pembangunan kota-kota kecamatan, sehingga diharapkan dapat menjalankan perannya sebagai ‘motor penggerak’ dan pendorong pembangunan wilayah di sekitarnya 6. Mendorong peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan dengan wilayah perdesaan secara sinergis dalam suatu ‘sistem wilayah pengembangan ekonomi’. 7. Mengendalikan pertumbuhan kota-kota kecamatan dalam suatu ‘sistem wilayah pembangunan perkotaan yang kompak, nyaman, efisien dalam pengelolaan, serta mempertimbangkan pembangunan yang berkelanjutan 8. Mengoperasionalisasikan ‘Rencana Tata Ruang’ sesuai dengan hirarki perencanaan (RTRW-Kabupaten dan Rencana Tata Ruang Kawasan serta Rencana Tata Ruang Kota) sebagai acuan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan antar sektor dan antar wilayah serta kawasan 9. Merumuskan sistem pengelolaan tanah yang efisien, efektif serta melaksanakan penegakan hukum terhadap hak atas tanah dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan, transpransi dan demokrasi 10. Pemenuhan hak atas tanah bagi masyarakat miskin dengan menjamin dan melindungi hak perorangan dan komunal atas tanah bagi masyarakat miskin yang dilakukan dengan : a. Meningkatkan peranserta lembaga adat dalam perencanaan dan pelaksanaan tata ruang b. Meningkatkan pengetahuan tentang aspek hukum pertanahan dan tanah ulayat c. Meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah tanpa diskriminasi jender d. Mengembangkan mekanisme perlindungan terhadap hak atas tanah e. Mengembangkan mekanisme redistribusi selektif

G. Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama Sasaran 1. Peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama serta kehidupan beragama 2. Meningkatnya kualitas pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga kualitas masyarakat dari sisi rohani semakin baik 74

3. Meningkatnya kepedulian dan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar zakat, wakaf, infaq, shodaqoh dalam rangka mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat 4. Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama bagi seluruh lapisan masyarakat sehingga mereka dapat memperoleh hak-hak dasar dalam memeluk agamanya masing-masing. 5. Meningkatnya peran lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan sebagai agen pembangunan dalam rangka meningkatkan daya tahan masayarakat dalam menghadapi berbagai krisis 6. Peningkatan kerukunan antar umat beragama Arah Kebijakan 1. Peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama serta kehidupan beragama a. Peningkatan kualitas pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama b. Peningkatan kualitas pendidikan agama dan pendidikan keagamaan pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan c. Peningkatan kualitas tenaga kependidikan agama dan keagamaan d. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat, wakaf, infaq, shodaqoh e. Peningkatan kualitas tenaga penyuluh agama dan keagamaan lainnya f. Peningkatan kualitas penataan dan pengelolaan serta pengembangan fasilitas pada pelaksanaan ibadah, dengan memperhatikan kepentingan seluruh lapisan umat beragama dengan akses yang sama bagi setiap pemeluknya g. Pembinaan keluarga harmonis untuk menempatkan keluarga sebagai pilar utama pembentukan moral etika h. Peningkatan kualitas dan kapasitas lembaga sosial agama dan lembaga pendidikan keagamaan 2. Peningkatan Kerukunan Intern dan Antar umat Beragama a. Peningkatan upaya menjaga keserasian sosial di dalam kelompok keagamaan dengan memanfaatkan kearifan lokal dalam rangka memperkuat hubungan sosial masyarakat b. Pencegahan kemungkinan berkembangnya potensi konflik di dalam masyarakat yang mengandung sentimen keagamaan c. Pemulihan kondisi sosial dan psikologis masyarakat pasca konflik melalui penyuluhan dan bimbingan keagamaan d. Peningkatan kerjasama intern dan antar umat beragama di bidang sosial ekonomi. 3. Peningakatan Anggaran untuk meningkatakan Kehidupan beragama

75

H. Peningkatan Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial Sasaran 1. Meningkatnya aksebilitas penyandang masalah kesejahteraan sosial terhadap pelayanan sosial dasar dan peluang mengakseskan pembangunan, khusunya dikawasan-kawasan yang akan dikembangkan menjadi kawasan Agropolitan 2. Meningkatnya kualitas hidup penyandang masalah kesejahteraan sosial sesuai harkat dan martabat kemanusiaan 3. Meningkatnya kemampuan dan kepedulian sosial masyarakat dalam pelayanan kesejahteraan sosial 4. Meningkatnya ketahanan sosial individu, keluarga dan masyarakat dalam mencegah dan menangani permasalahan kesejahtraan sosial 5. Tersusunnya sistem perlindungan sosial daerah 6. Meningkatnya keserasian kebijakan kesejahteraan sosial 7. Terjaminnya bantuan sosial dan meningkatnya penanganan korban bencana alam dan sosial 8. Meningkatnya kualitas menajemen pelayanan kesejahteraan sosial Arah Kebijakan 1. Meningkatkan pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial 2. Memberikan peluang kepada PMKS untuk berperan dalam pembangunan segala bidang 3. Meningkatkan pemberdayaan fakir miskin, penyandang cacat, dan kelompok rentan sosial lainnya 4. Meningkatnya kualitas hidup bagi PMKS terhadap pelayanan sosial dasar, fasilitas pelayanan publik, dan jaminan kesejahteraan sosial 5. Mengembangkan dan menyerasikan kebijakan untuk penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut masalah kesejahteraan sosial 6. Memperkuat ketahanan sosial masyarakat berlandaskan prinsip kemitraan dan nilai-nilai sosial 7. Mengembangkan sistem perlindungan sosial daerah 8. Meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial dalam mendayagunaan sumber-sumber kesejahteraan sosial 9. Meningkatkan pelayanan bagi korban bencana alam dan sosial 10. Meningkatkan prakarsa dan peran aktif masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial secara terpadu dan berkelanjutan.

I. Pembangunan Kependudukan, Pemuda, Olah Raga dan Gender Sasaran 1. Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan keningkatnya Keluarga Kecil Berkualitas ditandai dengan: 76

a. b. c. d. e. f. g. 2.

3. 4. 5. 6. 7.

Menurunnya rata-rata laju pertumbuhan Meningkatnya peserta KB laki-laki Meningkatnya penggunaan metode kontrasepsi yang efektif dan efisien Meningkatnya usia perkawinan pertama perempuan menjadi 21 tahun Meningkatnya partisipasi keluarga dalam pembinaan tumbuh kembangnya anak Meningkatnya jumlah keluarga pra-sejahtera dan keluarga sejahtra I yang aktif dalam usaha ekonomi Meningkatnya jumlah institusi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi Meningkatnya keserasian, kebijakan kependudukan dalam rangka peningkatan kualitas, pengendalian pertumbuhan dan kuantitas, pengarahan, mobilitas dan persebaran penduduk yang serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan. Meningkatnya keserasian berbagai kebijakan pemuda Meningkatnya kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan Meningkatnya keserasian berbagai kebijakan olahraga Meningkatnya kesehatan dan kebugaran jasmani masyarakat serta prestasi olahraga Meningkatnya pemahaman program pengarustamaan gender

Arah Kebijakan 1. Kebijakan pembangunan keluarga berencana diarahkan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk serta meningkatkan keluarga kecil yang berkualitas: a. Mengendalikan tingkat kelahiran penduduk b. Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi bagi pasangan usia subur tentang kesehatan reproduksi; melindungi peserta KB dari dampak negatif penggunaan alat dan obat kontrasepsi; peningkatan kualitas penyediaan dan pemanfaatan alat dan obat kontrasepsi; peningkatan pemakian kontrasepsi yang efektif dan efisien untuk jangka panjang c. Meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi remaja d. Penguatan institusi masyarakat dan pemerintah daerah yang memberikan layanan kesehatan reproduksi bagi remaja serta pemberian konseling tentang permasalahan remaja e. Meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga dalam kemampuan pengasuhan dan penumbuhkembang anak f. Memperkuat kelembagaan dan jejaring pelayanan KB 2. Pembangunan kependudukan diarahkan untuk menata pembangunan di bidang kependudukan melalui: a. Menata kebijakan persebaran dan mobilitas penduduk secara seimbang sesuai dengan daya dukung lingkungan b. Menata kebijakan administrasi kependudukan guna meningkatkan kualitas dokumen, data dan informasi penduduk 77

3. Pembangunan pemuda dan olahraga diarahkan untuk meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan dan menumbuhkan budaya olahraga dan prestasi guna meningkatkan kualitas manusia dengan: a. Mewujudkan Keserasian kebijakan pemuda di berbagai bidang pembangunan b. Memperluas kesempatan memperoleh pendidikan dan ketrampilan c. Meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya dan agama d. Meningkatkan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan dan kepemimpinan dalam pembangunan e. Melindungi segenap generasi muda dari bahaya penyalahgunaan NAPZA, minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS dan penyakit menular seksual di kalangan pemuda f. Mengembangkan kebijakan dan manajemen olahraga dalam upaya mewujudkan penataan sistem pembinaan dan pengembangan olah raga secara terpadu dan berkelanjutan g. Meningkatkan akses dan partisipasi masyarakat secara lebih luas dan merata untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani serta membentuk watak bangsa h. Mengoptimalkan sarana dan prasarana olahraga yang tersedia untuk mendukung pembinaan olahraga i. Meningkatkan upaya pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga secara sistematik, berjenjang dan berkelanjutan j. Meningkatkan pola kemitraan dan kewirausahaan dalam upaya menggali potensi olahraga k. Mengembangkan sistem penghargaan dan meningkatkan kesejahteraan atlet, pelatih dan tenaga keolahragaan

J. Peningkatan Kemampuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Sasaran 1. Berkembangnya teknologi tepat guna yang dapart dimanfaatkan bagi peningkatan nilai tambah dalam sistem produksi dan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan 2. Meningkatnya ketersediaan, hasil guna dan daya guna sumberdaya (SDM, sarana, prasarana dan kelembagaan) iptek 3. Tertatanya mekanisme intermediasi untuk meningkatkan pemanfaatan hasil litbang dan ritel oleh dunia usaha dan industri serta meningkatnya kandungan teknologi dalam industri daerah 4. Terwujudnya iklim yang kondusif bagi berkembangnya kreativitas, sistem pembinaan dan pengelolaan hak atas kekayaan intelektual, pengetahuan lokal, serta sistem standarisasi daerah

78

Arah Kebijakan 1. Menyusun prioritas penelitian, pengembangan dan rekayasa iptek yang berorientasi pada permintaan dan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha di Kabupaten Bengkulu Utara 2. Meningkatkan kapasitas dan kapabalitas iptek dengan memperkuat kelembagaan, sumberdaya dan jaringan iptek di daerah 3. Menciptakan iklim inovasi dalam bentuk pengembangan skema insentif yang tepat untuk mendorong perkuatan struktur industri 4. Menanamkan dan menumbuhkembangkan budaya iptek di kalangan masyarakat

K. Pembangunan Ketenagakerjaan Sasaran Sasaran yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang adalah menurunnya tingkat pengangguran terbuka dan terciptanya lapangan kerja baru serta meningkatnya arus tenaga kerja Arah Kebijakan 1. Menciptakan fleksibilitas pasar kerja dengan memperbaiki aturan main ketenagakerjaan yang berkaitan dengan rekrutmen, pengupahan dan PHK 2. Menciptakan kesempatan kerja melalui investasi 3. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan pelayanan pendidikan, pelatihan serta memperbaiki pelayanan kesehatan 4. Memperbarui program-program perluasan kesempatan kerja melalui program pekerjaan umum, kredit mikro, pengembangan UKM, serta program pengentasan kemiskinan 5. Menyempurnaan kebijakan program pendukung pasar kerja dengan mendorong terbentuknya informasi pasar kerja

3. AGENDA MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN MASYARAKAT DAN MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH Dalam rangka pencapaian peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan yang baersih untuk dua puluh tahun ke depan, maka arah pembangunan untuk pencapaian agenda tersebut adalah sebagai berikut:

79

A. Pemantapan Pelaksanaan Pemerintah yang Bersih

Tata

Pemerintahan

yang

Baik

dan

Sasaran 1. Berkurangnya secara nyata praktik korupsi di birokrasi, yang dimulai dari tataran (jajaran) pejabat yang paling atas 2. Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel 3. Terhapusnya aturan, peraturan dan praktek yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara, kelompok atau golongan masyarakat 4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik 5. Terjaminnya konsistensi seluruh peraturan daerah Arah Kebijakan 1. Menuntaskan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk praktik KKN dengan cara: a. Penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance) pada semua tingkat dan lini pemerintahan daerah dan pada semua kegiatan b. Pemberian sanksi bagi pelaku KKN sesuai dengan ketentuan yang berlaku c. Peningkatan efektifitas pengawasan aparatur negara melalui koordinasi dan sinergi pengawasan internal, eksternal dan pengawasan masyarakat d. Peningkatan budaya kerja aparatur yang bermoral, profesional, produktif dan bertanggungjawab e. Percepatan pelaksanaan tindak lanjut hasil-hasil pengawasan dan pemeriksaan f. Peningkatan pemberdayaan penyelenggara negara, dunia usaha dan masyarakat dalam pemberantasan 2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi negara melalui: a. Penetaan kembali fungsi-fungsi lembaga pemerintahan agar dapat berfungsi secara lebih memadai, efektif dengan struktur lebih proposional, ramping, luwes dan responsif b. Peningkatan efektifitas dan efisien ketalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat dan lini pemerintahan c. Penataan dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia aparatur agar lebih profesional sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat d. Peningkatan kesejahteraan pegawai dan pemberlakuan sistem karir berdasarkan prestasi e. Optimalisasi pengembangan dan pemanfaatan e-Government, dan dokumen/ arsip negara dalam pengelolaan tugas dan fungsi pemerintahan 80

3. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan dengan: a. Peningkatan kualitas pelayanan publik terutama pelayanan dasar, pelayanan umum dan pelayanan unggulan b. Peningkatan kapasitas masyarakat untuk dapat mencukupi kebutuhan dirinya, berpartisipasi dalam proses pembangunan dan mengawasi jalannya pemerintahan c. Peningkatan transparansi, partisipasi dan mutu pelayanan melalui peningkatan akses dan sebaran informasi

B. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan, Sumber Daya Aparatur, Kearsipan Daerah dan Keuangan Sasaran 1. Tercapainya sikronisasi dan harmonisasi peraturan pusat dan daerah 2. Meningkatnya kerjasama antar pemerintah daerah 3. Terbentuknya kelembagaan pemerintah daerah yang efektif, efisien dan akuntabel 4. Meningkatnya kapasitas pengelolaan sumberdaya aparatur pemerintah daerah yang profesional dan kompeten 5. Terkelolanya sumber dana dan pembiayaan pembangunan secara transparan akuntabel dan profesional 6. Meningkatnya pengelolaan arsip daerah Arah Kebijakan 1. Mempertegas pembagian wewenang antar tingkat kelembagaan baik kewenangan mengenai tugas dan tanggungjawab maupun penggalian sumber dana dan pembiayaan pembangunan 2. Menodorong kerjasama antar pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat 3. Menata kelembagaan pemerintah daerah agar lebih proporsional berdasarkan kebutuhan nyata daerah, ramping, hirarki yang pendek, bersifat jejaring kemudian fleksibel, adaptif dan diisi banyak jabatan fungsional 4. Menyiapkan ketersediaan aparatur pemerintahan daerah yang berkualitas secara proporsional, menata keseimbangan antara jumlah aparatur dengan beban kerja di setiap lembaga/SKPD, serta meningkatkan kualitas aparat daerah 5. Meningkatkan kapasitas keuangan pemerintah daerah, termasuk pengelolaan keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan profesionalisme 6. Menata daerah otonomi baru termasuk mengkaji pelaksanaan kebijakan pembentukan daerah pemekaran baru 7. Menata pengarsipan daerah yang lebih baik

81

C. Pengembangan Jaringan Promosi, Pembiayaan dan Daya Tarik Investasi Sasaran 1. Berkembangnya kapasitas pembiayaan untuk pengembangan ekonomi daerah 2. Berkembangnya investasi 3. Berkembangnya kaitan (linkages) diantara pasar regional (regional market) untuk mengatasi rintangan pemancaran inovasi dan income multiflier 4. Tumbuhnya perekonomian perdesaan dan perkotaan yang seimbang 5. Tersedianya lapangan kerja di perdesaan yang menghela gerbong pertumbuhan ekonomi daerah Arah Kebijakan 1. Penyediaan dan pengembangan jaringan informasi a. Meningkatkan kapasitas kelembagaan yang menangani informasi dalam upaya menarik minat investor b. Meningkatkan intensitas kerjasama dengan pihak investor dan pengembang dalam mengembangkan agribisnis dan prasarana/sarana strategis pendukung percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan ekonomi daerah c. Menyediakan database yang berkaitan dengan profil investasi kabupaten bengkulu utara d. Mengadakan ekspose, pameran investasi dan kerjasama dengan daerah lain 2. Peningkatan investasi di daerah a. Mempermudah dan memfasilitasi proses perizinan b. Memberi insentif melalui pengurangan pajak dan meniadakan pungutan-pungutan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi c. Meningkatkan kapasitas infrastruktur yang mempermudah akses investor terhadap sumberdaya produktif d. Menciptakan kondisi keamanan dan hubungan harmonis antara masyarakat di daerah dengan para investor 3. Peningkatan akses pembiayaan untuk investasi a. Menarik minat perbankan untuk menyediakan dana bagi investasi b. Mengembangkan bank perkreditan di daerah c. Meningkatnya kapasitas kelembagaan keuangan di daerah

82

4. AGENDA MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM APARATUR DAN MASYARAKAT Agenda pembangunan jangka panjang Kabupaten Bengkulu Utara yang berikutnya adalah meningkatkan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat dimana untuk pencapaian agenda tersebut maka pembangunan jangka panjang dapat diarahkan kepada:

Peningkatan Tertib, Kesadaran Hukum dan Menciptakan Rasa Aman Sasaran 1. Terciptanya sistem hukum yang adil, konsekwen dan tidak diskriminatif 2. Terjaminnya konsistensi seluruh peraturan 3. Terciptanya kelembagaan peradilan dan penegakan hukum yang berwibawa, bersih, profesional 4. Menurunnya angka kriminalitas 5. Terciptanya ketertiban umum dan rasa aman bagi masyarakat Arah Kebijakan 1. Menata kembali substansi hukum melalui peninjauan dan penataan kembali peraturan di bidang hukum dan peraturan daerah 2. Melakukan pembenahan struktur hukum melalui penguatan kelembagaan dengan meningkatkan profesionalisme aparat hukum dan sistem peradilan yang transparan 3. Meningkatkan budaya hukum melalui pendidikan dan sosialisasi peraturan di bidang hukum 4. Meningkatkan kinerja pengawasan dan mekanisme kontrol lembaga penegak hukum

4.2. TAHAPAN DAN SKALA PRIORITAS Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJPD Kabupaten bengkulu Utara ini, maka pembangunan jangka panjang yang akan diterapkan membutuhkan adanya tahapan dan skala prioritas yang akan diturunkan menjadi agenda-agenda pembangunan yang akan dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJM). Tahapan dan skala prioritas ini menunjukkan adanya prioritas permasalahan yang harus diselesaikan di setiap tahapan jangka menengah. Namun demikian, kesinambungan skala prioritas di tiap jangka menengah itu harus tetap dijaga konsistensinya sehingga pada akhir jangka panjang dapat tercapai sasaran pokok yang telah ditetapkan.

83

A. RPJMD ke-1 (2006 – 2011) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Utara tahap ke-1 diarahkan kepada program pembangunan untuk meningkatkan perekonomian daerah melalui pengembangan potensi daerah baik sumber daya alam maupun potensi ketenagakerjaan yang berkecukupan. Pembangunan perekonomian kerakyatan ini dilakukan dengan cara menggali dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dasar yakni pada bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan kelautan, kehutanan, pertambangan dan pariwisata. Pengembangan dan peningkatan ekonomi daerah ini akan ditunjang pula oleh peningkatan sarana dan prasarana dan infrastruktur daerah untuk mendukung pencapaian kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur yang perlu menjadi prioritas adalah seperti transportasi, irigasi dan komunikasi. Disamping itu, pembangunan infrastruktur juga dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar seperti air bersih, penerangan, perumahan dan sanitasi lingkungan.

B. RPJMD Ke-2 (2011 – 2016) Sebagai kesinambungan dari RPJMD tahap pertama, maka RPJMD tahap ke-2 kabupaten Bengkulu Utara diprioritaskan kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Seiring dengan adanya peningkatan perekonomian daerah maka kemudian peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas utama pada RPJMD tahan kedua. Muara dari peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bengkulu Utara adalah tercapainya pengentasan kemiskinanan. Berbagai upaya dapat dilakukan untuk pencapaian tujuan pengentasan kemiskinan tersebut. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia menjadi salah satu prioritas dalam pengentasan kemiskinan, pemerataan pendidikan baik formal maupun non formal merupakan pilihan utama dalam rangka peningkatan kemampuan sumber daya manusia tersebut. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat seperti perumahan dan pemukiman yang layak yang ditandai dengan sanitasi lingkungan yang memadai serta pemerolehan air bersih juga menjadi prioritas pada tahun kedua pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bengkulu Utara. Peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat tentu juga menjadi prioritas peningkatan kesejateraan masyarakat. Peningkatan pembangunan terhadap kependudukan, kepemudaan, olahraga, gender, pembangunan bidang ketenagakerjaan, kebudayaan dan kepariwisataan merupakan prioritas lainnya yang dapat dilakukan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bengkulu Utara. Selain daripda itu, peningkatan kehidupan beragama menjadi prioritas pula dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat tersebut.

84

C. RPJMD Ke-3 (2016 – 2021) Sebagai keberlangsungan dari pencapaian RPJMD kedua Kabupaten Bengkulu Utara, maka pada tahap ketiga, RPJMD Bengkulu Utara lebih memprioritaskan untuk lebih memantapkan pembangunan daerah secara menyeluruh di berbagai bidang dengan fokus tekanan kepada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian yang berlandaskan kepada keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas. Kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara terus mengalami peningkatan, pertumbuhan ekonomi masyarakat terus meningkat. Kualitas sumber daya manusia terus adanya perbaikan yang ditandai dengan terus meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan dengan dunia kerja termasuk pendidikan yang berbasis keunggulan lokal dan didukung dengan manajemen pelayanan pendidikan yang efisien dan efektif. Derajat kesehatan dan status gizi juga terus meningkat pada tahun ketiga RPJMD Bengkulu Utara. Terus meningkatnya kesetaraan gender, kesejahteraan dan perlindungan terhadap anak serta tercapainya keseimbangan pertumbuhan kondisi penduduk serta mantapnya budaya dan karakter bangsa. Ketersediaan infrstruktur, terutama infrastruktur perdesaan, pendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat terus diupayakan terutama untuk dapat mendukung tumbuhnya perekonomian rakyat terutama dari sektor pertanian dan perkebunan. Sejalan dengan itu, pemenuhan kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat terus meningkat karena didukung oleh sistem perumahan rakyat yang muaranya adalah tercegahnya kehadirran pemukiman-pemukiman kumuh. Peningkatan kelembagaan politik dan hukum, dalam rangka untuk mewujudkan konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam berbagai aspek kehidupan politik serta supremasi hukum dan penegakan huk-hak asasi manusia, terus diupayakan pada tahun ketiga RPJMD Kabupaten Bengkulu Utara, Disamping itu, peningkatan kualitas pelananan kepada masyarakat oleh pemerintah terus untuk diupayakan pada tahunketiga ini. Peningkatan kulaitas pelayanan dapat dicapai dengan cara penyelenggaraan pemerintahan yang bersih.

D. RPJMD Ke-4 (2021 – 2026) Dengan berlandaskan kepada pencapaian pada RPJM kesatu, kedua dan ketiga, maka RPJM keempat diarahkan kepada terwujudnya masyarakat Bengkulu Utara yang sejahtera, bersatu dan beriman berbasis ekonomi kerakyatan didukung Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, dan pencapaian ini adalah melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang di Kabupaten Bengkulu Utara. Pada tahun keempat ini maka diharapkan kesejahteraan masyarakat terus ditingkatkan, peningkatan kualitas sumber daya manusia terus pula diupayakan, struktur perekonomian masyarakat dan daerah makin maju. Disamping itu, kelembagaan politik dan hukum telah tercipta pula yang ditandai 85

dengan terwujudnya konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam berbagai aspek kehidupan politik.

86

BAB V PENUTUP Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) kabupaten Bengkulu Utara tahun 2006 – 2026 merupakan program dua puluh tahunan yang implementasinya dirangkum dalam rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sebagai acuan dalam penyusunan program lima tahunan, maka RPJMD diharapkan dapat menjadi pedoman bagi kepala daerah terpilih setiap lima tahunnya untuk menyusun program kegiatan setiap periode kepemimpinannya. Oleh karena itu, perlu dukungan yang sangat kuat serta komitmen dan konsistensi yang tinggi dari setiap kepala daerah terpilih untuk menyukseskan cita-cita daerah yang telah tertuang dalam RPJPD ini.

87