PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 05 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA,PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN INFORMASI KOMUNIKASI KABUPATEN BENGKALIS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BENGKALIS, Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 33 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Informasi Komunikasi Kabupaten Bengkalis ; b. bahwa Berdasarkian pertimabangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Informasi Komunikasi, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis. Mengingat
: 1.
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) ;
2.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3.
Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran negara republik Indonesia Nomor 4398 ) ;
4.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) ;
2
5.
Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022) ; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262 Tahun 2003); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263 Tahun 2003);
Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA, PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN INFORMASI KOMUNIKASI KABUPATEN BENGKALIS. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis. b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkalis. c. Kepala Daerah adalah Bupati Bengkalis.
3
d. Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Informasi Komunikasi, selanjutnya disebut Badan Kesbang, Linmas dan Infokom adalah Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Informasi Komunikasi Kabupaten Bengkalis. e. Kepala Badan Kesbang, Linmas dan Infokom adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Informasi Komunikasi Kabupaten Bengkalis. f. Unit Pelaksana Teknis Tertentu adalah Unit Pelaksana Teknis Operasional Badan Kesbang, Linmas dan Infokom Kabupaten Bengkalis ; g. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kesbang, Linmas dan Infokom yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 2 (1) Badan Kesbang, Linmas dan Infokom adalah unsur pendukung Pemerintah Daerah dibidang Kesbang, Linmas danInfokom . (2) Badan Kesbang, Linmas dan Infokom dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
Pasal 3 Tugas Badan Kesbang, Linmas dan Infokom adalah membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang Pembinaan Kesbang, Linmas dan Infokom.
Pasal 4 Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 3, Badan Kesbang, Linmas dan Infokom mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan hubungan antar lembaga; b. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan kesatuan bangsa; c. Perumusan kebijakan dalam penanganan masalah aktual ;
demokratisasi
d. Evaluasi pelaksanaan kebijakan kesatuan bangsa;
dan
pelaksanaan
4 e. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyelamatan dari bencana dan rehabilitasi bencana serta peningkatan sumber daya manusia satuan Linmas; f. Penyusunan rencana teknis, pembinaan dan bimbingan teknis dibidang informasi dan komunikasi dalam rangka pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di daerah; g. Penyusunan rencana dan program serta evaluasi pengelolaan data dibidang informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan; h. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan pengelolaan perizinan dibidang pelayanan pembangunan informasi dan komunikasi daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; i. Pelayanan informasi dan komunikasi dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, memperkokoh persatuan dan kesatuan serta membentuk kepribadian bangsa sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945; j. Pelaksanaan pelayanan informasi dan komunikasi tentang penyelenggaraan Negara dan pemerintahan serta pembangunan di daerah; k. Pelaksanaan urusan Tata Usaha ; l. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Tertentu. BAB III ORGANISASI Pasal 5 (1) Organisasi Badan Kesbang, Linmas dan Infokom, terdiri dari : a.
Unsur Pimpinan adalah Kepala ;
b.
Unsur Pembantu Pimpinan adalah Bagian Tata Usaha;
c.
Unsur Pelaksana adalah Bidang
(2) Susunan Organisasi Badan Kesbang, Linmas dan Infokom,terdiri dari : a. Kepala ; b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari : a. Sub Bagian Perencanaan Program; b. Sub Bagian Administrasi dan Keuangan.
5
c. Bidang Kesatuan Bangsa, terdiri dari : a. Sub Bidang Demokratisasi dan Penanganan Masalah Aktual ; b. Sub Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Nilai Kebangasaan. d.
Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri dari : a. Sub Bidang Penanggulangan Bencana dan Rehabilitasi ; b. Sub Bidang Peningkatan dan Pemberdayaan SDM.
e. Bidang Informasi dan Komunikasi, terdiri dari : a. Sub Bidang Informasi dan Humas; b. Sub Bidang Media dan Komunikasi. f.
Unit Pelaksana Teknis Tertentu.
g. Kelompok Jabatan Fungsional. (3)
Bagan Susunan Organisasi Badan Kesbang, Linmas dan Infokom sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Pertama KEPALA Pasal 6 Kepala mempunyai tugas : (1) Memimpin dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini; (2) Memimpin dan membina bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi; (3) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Kedua BAGIAN TATA USAHA Pasal 7 Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, surat menyurat, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan umum.
6 Pasal 8 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 7, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : a. Penyusunan rencana, program, evaluasi dan pelaporan ; b. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, penggandaan serta hubungan masyarakat; c. Pengelolaan administrasi kepegawaian, perlengkapan, dan rumah tangga; d. Pengelolaan administrasi keuangan; e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Bagian Ketiga BIDANG KESATUAN BANGSA Pasal 9 Bidang Kesatuan Bangsa penanganan masalah aktual, kesatuan bangsa.
mempunyai tugas melaksanakan demokratisasi serta pelaksanaan
Pasal 10 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 9, Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan penanganan masalah aktual; b. Pelaksanaan Demokratisasi dan hubungan antar lembaga; c. Pembinaan dan pengendalian kesatuan bangsa; d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Bagian Keempat BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT Pasal 11 Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan usaha penanggulangan bencana, penyelamatan, evakuasi dan rehabilitasi serta peningkatan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat.
Pasal 12 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 11, Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :
7 a. Pelaksanaan pembinaan kesiapan siagaan terhadap ancaman terjadinya bencana ; b. Pelaksanaan penanggulangan bencana baik yang disebabkan oleh alam maupun manusia; c. Pelaksanaan peningkatan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana ; d. Penyelamatan umum akibat bencana; e. Pembinaan penanggulangan bencana sebelum terjadi, saat terjadi dan sesudah terjadi serta pelaksanaan evakuasi umum; f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Bagian Kelima BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI Pasal 13 Bidang Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis dibidang informasi dan komunikasi serta pengelolaan perizinan dibidang pelayanan pembangunan informasi dan komunikasi. Pasal 14 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 13, Bidang Informasi dan Komunikasi mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan komunikasi ;
pembinaan dan bimbingan teknis dibidang informasi dan
b. Pelaksanaan, pemantauan dan pengelolaan perizinan dibidang pelayanan pembangunan informasi dan komunikasi ; c. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan monitoring pelayanan informasi dan komunikasi melalui Media Cetak, Media Radio, Media Televisi, Media Tradisional, Media Baru, Media Film, Video , LD dan VCD; d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
BAB V UNIT PELAKSANA TEKNIS TERTENTU Pasal 15 (1) Pada Badan Kesbang, Linmas dan Infokom dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Tertentu Berdasarkan Kebutuhan dan beban kerja ; (2) Unit Pelaksana Teknis Tertentu adalah unsur pelaksana teknis Operasional Badan Kesbang, Linmas dan Infokom dilapangan. eraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8 Unit Pelaksana Teknis Tertentu dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Kesbang, Linmas dan Infokom. Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Tertentu Badan Kesbang, Linmas dan Infokom ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 16 (1) Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Badan Kesbang, Linmas dan Infokom terdiri dari sejumlah tenaga jenjang jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. (2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Kesbang, Linmas dan Infokom . (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja. (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
sesuai
dengan
BAB VII PENGANGKATAN DALAM JABATAN Pasal 16 (1) Pengangkatan, Pemindahan dan pemberhentian Kepala Badan Kesbang, Linmas dan Infokom ditetapkan oleh Bupati setelah konsultasi kepada Gubernur. (2) Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian, Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Badan Kesbang, Linmas dan Infokom oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah. Kepada Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian dapat diangkat dan (3) diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Kepala Daerah Berdasarkan usul Kepala Badan Kesbang, Linmas dan Infokom. (4) Dalam pengangkatan Kepala Badan Kesbang, Linmas dan Infokom, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang perlu diperhatiakan persyaratan umum kepangkatan serta kecakapan dan kemampuan teknis yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
9 BAB VIII TATA KERJA Pasal 18 (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan Kesbang, Linmas dan Infokom, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal. (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dilingkungan Badan Kesbang, Linmas dan Infokom, bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. (3) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dilingkungan Badan Kesbang,Linmas dan Infokom wajib mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya. (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dilingkungan Badan Kesbang, Linmas dan Infokom dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan. BAB IX PEMBIAYAAN Pasal 19 Sumber-sumber pembiayaan Badan Kesbang, Linmas dan Infokom dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Subsidi atau bantuan Pemerintah Pusat dan bantuan dari Lembaga lain yang sah diluar Pemerintah Daerah dengan Persetujuan Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 20 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 21 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.
10 Pasal 22 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.
Ditetapkan di Bengkalis pada tanggal 5 Februa BUPATI BENGKALIS
H. SYAMSURIZAL
Diundangkan di Bengkalis Pada tanggal 5 Februari 2005 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
Drs. H. SULAIMAN, DIPL.PS PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 170 006 818 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2005 NOMOR 05, SERI D
