1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR NOMOR 05 TAHUN 2008 TENTANG KETENTUAN PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA ATAU KELURAHAN, PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN DAN PEMEKARAN KELURAHAN MENJADI DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SELAYAR, a.
Menimbang :
bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan pemberian otonomi luas kepada daerah yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui
peningkatan
pelayanan,
pemberdayaan,
dan
peran
serta
masyarakat; b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, maka perlu membentuk desa atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat; c.
bahwa di samping desa, di wilayah perkotaan dapat dibentuk kelurahan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan di perkotaan;
d.
bahwa agar desa dan kelurahan yang dibentuk sebagai suatu wilayah yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah mampu melaksanakan tugas-tugasnya
dalam
penyelenggaraan
pemerintahan,
pelaksanaan
pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, maka perlu diatur ketentuan
pembentukan,
penghapusan,
penggabungan
desa
atau
kelurahan dan perubahan status desa menjadi kelurahan dan Pemekaran Kelurahan menjadi Desa; e.
bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, c dan d, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketentuan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa atau Kelurahan, Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan dan Pemekaran Kelurahan menjadi Desa.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan DaerahDaerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SELAYAR dan BUPATI SELAYAR MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN
DAERAH
PENGHAPUSAN, PERUBAHAN
TENTANG
KETENTUAN
PENGGABUNGAN
STATUS
DESA
DESA
MENJADI
PEMEKARAN KELURAHAN MENJADI DESA.
PEMBENTUKAN,
ATAU
KELURAHAN,
KELURAHAN
DAN
3 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1.
Daerah adalah Kabupaten Selayar;
2.
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3.
Bupati adalah Bupati Selayar;
4.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Selayar;
5.
Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten di bawah Kecamatan;
6.
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten;
7.
Desa khusus adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten
yang
pembentukannya
berdasarkan
pada
letak
geografis
yang
sulit
memberikan/mendapatkan jangkauan pelayanan, baik dari Ibukota Desa, Kecamatan maupun Kabupaten dan mempunyai potensi unggulan yang perlu dikembangkan. 8.
Pembentukan Desa adalah Penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih;
9.
Pembentukan Desa Khusus adalah tindakan pemisahan satu desa menjadi dua desa atau lebih dimana desa induk sulit memberikan pelayanan kepada masyarakat atau desa yang dibentuk mempunyai potensi unggulan yang perlu dikembangkan.
10.
Pembentukan Kelurahan adalah penggabungan beberapa kelurahan, atau bagian kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih;
11.
Penghapusan desa adalah tindakan meniadakan desa yang ada sebagai akibat tidak lagi memenuhi persyaratan;
12.
Penghapusan kelurahan adalah tindakan meniadakan kelurahan yang ada;
13.
Penggabungan desa adalah penyatuan dua desa atau lebih menjadi desa baru.
14.
Penggabungan kelurahan adalah penyatuan dua kelurahan atau lebih menjadi kelurahan baru.
15.
Pemekaran desa adalah tindakan pemisahan satu desa menjadi dua atau lebih desa baru;
16.
Pemekaran kelurahan adalah tindakan pemisahan satu kelurahan menjadi dua atau lebih kelurahan baru atau menjadi satu atau lebih desa baru;
4 BAB II PEMBENTUKAN DESA & DESA KHUSUS Bagian Kesatu Tujuan Pasal 2 (1)
Pembentukan Desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
(2)
Pembentukan Desa Khusus bertujuan untuk mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta memberikan kesempatan untuk memanfaatkan dan mengembangkan potensi desa.
(3)
Pembentukan Desa dan Desa Khusus ditetapkan dengan Peraturan Daerah. [
Bagian Kedua Syarat-Syarat Pembentukan Pasal 3 (1)
Pembentukan Desa harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : a. Jumlah penduduk, yaitu paling sedikit 1000 jiwa atau 200 KK; b. Paling sedikit 3 (tiga) dusun; c. Luas wilayah yaitu dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat; d. Wilayah kerja yaitu memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun; e. Sosial budaya yaitu dapat menciptakan kerukunan antar ummat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat; f.
Potensi Desa yaitu meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia;
g. Batas Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah; h. Sarana dan Prasarana yaitu tersedianya infrastruktur Pemerintahan Desa dan Perhubungan; i.
Jumlah penduduk / KK desa yang dimekarkan paling sedikit sama dengan jumlah penduduk / KK Desa hasil pemekaran;
(2)
Pembentukan Desa Khusus harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : a.
Jumlah penduduk yaitu paling sedikit 400 jiwa atau 100 KK;
b.
Paling sedikit 2 (dua) dusun;
c.
Keadaan wilayah terisolir sehingga sulit dijangkau;
d.
Sosial budaya yaitu dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
e.
Potensi desa yaitu meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia;
f.
Batas desa dinyatakan dalam bentuk peta desa yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
g.
Desa yang akan dibentuk tersebut memiliki kekhususan untuk dapat dikembangkan.
5 Bagian Ketiga Tata Cara Pembentukan Desa dan Desa Khusus Pasal 4 (1)
Desa dan desa khusus dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa, adat istiadat dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
(2)
Pembentukan desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan setelah mencapai usia penyelenggaraan pemerintahan desa paling singkat 5 (lima) tahun.
(3)
Pembentukan desa khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan alasan wilayah yang akan dijadikan desa khusus terisolir sehingga pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat belum sepenuhnya terjangkau. Pasal 5
Tata cara pembentukan desa dan desa khusus adalah sebagai berikut : a.
Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk Desa atau Desa Khusus;
b.
Masyarakat mengajukan usul pembentukan Desa atau Desa Khusus kepada BPD dan Kepala Desa;
c.
BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang pembentukan Desa atau Desa Khusus dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang Pembentukan Desa;
d.
Kepala Desa mengajukan usul pembentukan Desa atau Desa Khusus kepada Bupati melalui Camat disertai Berita Acara Rapat BPD dan rencana wilayah administrasi Desa atau Desa Khusus yang akan dibentuk;
e.
Dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati menugaskan Tim Kabupaten bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke Desa atau Desa Khusus yang akan dibentuk yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati;
f.
Dalam hal rekomendasi Tim Observasi menyatakan layak dibentuk Desa baru atau Desa Khusus Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa atau Desa Khusus;
g.
Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa atau Desa Khusus sebagaimana dimaksud huruf f, harus melibatkan Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat desa, agar dapat ditetapkan secara tepat batas-batas wilayah Desa atau Desa Khusus yang akan dibentuk;
h.
Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa atau Desa Khusus, hasil pembahasan Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat Desa kepada DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD;
i.
DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa atau Desa Khusus dan bila diperlukan dapat mengikutsertakan Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat Desa;
j.
Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa atau Desa Khusus yang telah disetujui Bersama oleh DPRD dan Bupati ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
6 k.
Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa atau Desa Khusus sebagaimana dimaksud huruf j, disampaikan oleh Pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;
l.
Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa atau Desa Khusus sebagaimana dimaksud huruf k, ditetapkan oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan tersebut disetujui bersama;
m.
Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa atau Desa Khusus yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf l, Sekretaris Daerah mengundangkan Peraturan Daerah tersebut dalam Lembaran Daerah. Bagian Keempat Penentuan Ibukota Desa & Desa Khusus Pasal 6
Penentuan ibukota desa dan desa khusus dituangkan dalam Peraturan Daerah mengenai Pembentukan Desa yang bersangkutan. Bagian Kelima Pembagian Wilayah Pasal 7 (1)
Untuk memperlancar jalannya pemerintahan desa dibentuk dusun.
(2)
Dusun dibentuk dengan Peraturan Desa.
(3)
Pembentukan dusun sebagaimana dimaksud ayat (2), harus menyebutkan nama, luas wilayah, jumlah peduduk dan batas dusun.
(4)
Syarat-syarat dan tata cara pembentukan dusun diatur dengan Peraturan Bupati. Bagian Keenam Hak dan Kewenangan Desa Pasal 8
Hak dan Kewenangan Desa adalah sebagai berikut : a. Hak : 1. mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri; dan 2. menolak pelaksanaan tugas pembantuan yang tidak disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana. b. Kewenangan : 1. kewenangan yang sudah ada berdasarkan asal-usul Desa; 2. kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh daerah dan pemerintah; dan 3. tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan atau Pemerintah Kabupaten.
7 BAB III PEMBENTUKAN KELURAHAN Bagian Kesatu Tujuan Pasal 9 (1)
Kelurahan
dibentuk
dengan
tujuan
untuk
meningkatkan
pelayanan
masyarakat,
melaksanakan fungsi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. (2)
Pembentukan Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Bagian Kedua Syarat-syarat Pembentukan Pasal 10
Pembentukan Kelurahan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : a.
jumlah penduduk paling sedikit 2.000 jiwa atau 400 KK;
b.
paling sedikit 3 (tiga) lingkungan;
c.
luas wilayah paling sedikit 5 km²;
d.
bagian wilayah kerja dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat;
e.
Kelurahan
dibentuk
di
kawasan
perkotaan
dan
atau
di
wilayah
Ibu
Kota
Kabupaten/Kecamatan. f.
sarana dan prasarana pemerintah yaitu : 1. memiliki kantor pemerintahan; 2. memiliki sarana transportasi yang lancar; 3. sarana komunikasi yang memadai; 4. fasilitas umum yang memadai.
g.
jumlah penduduk / KK Kelurahan yang dimekarkan paling sedikit sama dengan jumlah penduduk / KK Kelurahan hasil pemekaran ( Paling sedikit 2.000 Jiwa atau 400 KK )
h.
pemekaran dari 1 (satu) Kelurahan atau lebih dapat dilakukan setelah mencapai paling singkat 5 (lima) tahun penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan.
Bagian Ketiga Pembagian Wilayah Pasal 11 (1)
Untuk memperlancar jalannya pemerintahan Kelurahan, dibentuk Lingkungan.
(2)
Lingkungan dibentuk dengan Keputusan Bupati.
(3)
Pembentukan Lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (2), harus menyebutkan nama, luas wilayah, jumlah penduduk dan batas lingkungan.
(4)
Syarat-syarat dan tata cara pembentukan Lingkungan diatur dengah Peraturan Bupati.
8 BAB IV PEMEKARAN KELURAHAN MENJADI DESA Bagian Kesatu Tujuan Pasal 12 Pemekaran Kelurahan menjadi masyarakat,
melaksanakan
Desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada
fungsi
pemerintahan
sehingga
beberapa
lingkungan
dapat
meningkatkan kreatifitasnya. Bagian Kedua Syarat-syarat Pasal 13 (1) Pemekaran Kelurahan menjadi Desa harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : a. Jumlah penduduk paling sedikit 1.000 jiwa atau 200 kk ; b. Paling sedikit 3 (tiga) Lingkungan yang akan berubah status menjadi Dusun; c. Luas wilayah yaitu dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat; d. Sosial budaya yaitu dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat; e. Potensi wilayah yaitu meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia; f.
Dibentuk di kawasan lingkungan yang wilayah kerjanya bercirikan pedesaan;
g. Setelah Kelurahan dimekarkan menjadi Desa, maka jumlah penduduk/KK Kelurahan yang dimekarkan masih memenuhi syarat pembentukan Kelurahan. Bagian Ketiga Tata Cara Pemekaran Kelurahan Menjadi Desa Pasal 14 Tata cara pemekaran Kelurahan menjadi Desa adalah sebagai berikut : a.
Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk Desa;
b.
Masyarakat mengajukan usul pembentukan kepada Bupati melalui Camat dengan menyebutkan nama, luas wilayah, jumlah penduduk dn sarana/prasarana pemerintahan;
c.
Dengan memperhatikan dokumen usulan masyarakat, Bupati menugaskan Tim Kabupaten besrama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke Kelurahan termasuk wilayah Kelurahan yang akan dibentuk menjadi Desa, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati;
d.
Dalam hal rekomendasi Tim Kabupaten menyatakan layak dan bersyarat dibentuk Desa, Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa;
e.
Dalam hal rekomendasi Tim Kabupaten menyatakan tidak layak dibentuk Desa, Bupati menyampaikan kepada masyarakat bahwa Kelurahan yang bersangkutan tidak layak dimekarkan menjadi Desa;
f.
Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa kepada DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD;
9 g.
DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa;
h.
Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
i.
Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud huruf h, disampaikan oleh Pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;
j.
Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud huruf i, ditetapkan oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan tersebut disetujui bersama;
k.
Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud huruf j, Sekretaris Daerah mengundangkan Peraturan Daerah tersebut dalam Lembaran Daerah. BAB V PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA Pasal 15
(1)
Desa yang karena perkembangan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat dihapus atau digabung dengan Desa lain.
(2)
Penghapusan atau penggabungan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh Pemerintah Desa dan BPD dengan masyarakat Desa masing-masing.
(3)
Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (2), ditetapkan dalam Keputusan Bersama Kepala Desa yang bersangkutan.
(4)
Keputusan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
(5)
Hasil Penggabungan atau Penghapusan Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah. BAB VI PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN Pasal 16
(1)
Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat dihapus atau digabung.
(2)
Penghapusan dan penggabungan Kelurahan dilakukan berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. BAB VII PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN Pasal 17
(1)
Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi Kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan aspirasi masyarakat setempat.
(2)
Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) disetujui paling sedikit 2/3 penduduk desa yang mempunyai hak pilih.
10 (3)
Perubahan status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi syarat : a. luas wilayah paling sedikit 5 Km²; b. jumlah penduduk paling sedikit 2.000 jiwa atau 400 KK; c. prasarana dan sarana yang memadai bagi terselenggaranya Pemerintahan Kelurahan; d. potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha, jasa dan produksi serta keanekaragaman mata pencaharian; e. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan nilai agraris ke jasa dan industri; dan f. meningkatnya volume pelayanan. Pasal 18
(1)
Desa yang berubah status menjadi Kelurahan, Lurah dan perangkatnya diisi oleh Pegawai Negeri Sipil yang tersedia.
(2)
Kepala Desa dan Perangkat Desa serta anggota BPD dari Desa yang diubah statusnya menjadi Kelurahan, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan diberi pesangon serta penghargaan sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat.
(3)
Pesangon sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan sebanyak 3 (tiga) bulan gaji yang dibebankan pada APBD. Pasal 19
Tata cara pengajuan dan penetapan perubahan status Desa menjadi Kelurahan adalah sebagai berikut : a.
adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk merubah status Desa menjadi Kelurahan;
b.
masyarakat mengajukan usul perubahan status Desa menjadi Kelurahan kepada BPD dan Kepala Desa;
c.
BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara hasil rapat BPD tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
d.
Kepala Desa mengajukan usul perubahan status Desa menjadi Kelurahan kepada Bupati melalui Camat, disertai Berita Acara Hasil Rapat BPD;
e.
dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati menugaskan Tim Kabupaten bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke Desa yang akan diubah statusnya menjadi Kelurahan, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati;
f.
dalam hal
rekomendasi Tim Observasi menyatakan layak untuk merubah status Desa
menjadi Kelurahan, Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan; g.
Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Status Desa Menjadi Kelurahan kepada DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD;
11 h.
DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan, dan bila diperlukan dapat mengikutsertakan Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat desa;
i.
Rancangan Peraturan Daerah Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan yang telah disetujui oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
j.
penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf i, disampaikan oleh Pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;
k.
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf j, ditetapkan oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan tersebut disetujui bersama; dan
l.
dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf k, Sekretaris Daerah mengundangkan Peraturan Daerah tersebut dalam Lembaran Daerah. Pasal 20
(1)
Berubahnya status Desa menjadi Kelurahan, seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan Desa menjadi kekayaan daerah.
(2)
Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikelola oleh Kelurahan bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat. BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 21
(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa atau Kelurahan, Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan dan Pemekaran Kelurahan menjadi Desa dilakukan oleh Pemerintah Daerah. (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, arahan dan supervisi. BAB IX PEMBIAYAAN Pasal 22 Pembiayaan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa atau Kelurahan, Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan dan Pemekaran Kelurahan menjadi Desa dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
12 BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 23 Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 3 Tahun 2000
tentang Ketentuan Pembentukan Desa dan Kelurahan dan Peraturan Daerah
Kabupaten Selayar Nomor 7 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 3 Tahun 2000 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 24 Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 25 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Selayar.
Ditetapkan di Benteng pada tanggal 30 Mei 2008 BUPATI SELAYAR,
H. SYAHRIR WAHAB
Diundangkan di Benteng pada tanggal 2 Juni 2008 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELAYAR,
H. ZUBAIR SUYUTHI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR TAHUN 2008 NOMOR 05
13
