PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 15 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH KABUPATEN BENGKALIS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BENGKALIS, Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 18 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis; b. bahwa Peraturan tersebut dimaksudkan untuk dapat menyesuaikan dengan peningkatan peran, Fungsi serta Tugas Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah dalam upaya Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan secara berdayaguna dan berhasil guna. c. bahwa berdasarkan Pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Bengkalis. Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) ; 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2 4. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) ; 5.
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemrintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan pertanggung jawaban Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022) ; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262 Tahun 2003); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263 Tahun 2003); Dengan persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS dan BUPATI BENGKALIS MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH KABUPATEN BENGKALIS. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis. b. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bengkalis dan Perangkat Daerahnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. c. Kepala Daerah adalah Bupati Bengkalis.
3 d. Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah adalah Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Bengkalis. e. Kepala Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah adalah Kepala Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Bengkalis. f. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Operasional Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Bengkalis. g. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 2 (1) Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang Pekerjaan Umum yang menjadi urusan rumah tangga Daerah. (2) Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Pasal 3 Tugas Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah adalah membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang Pemukiman dan Prasarana Wilayah. Pasal 4 Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 3, Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan Pembinaan kewenangan di bidang Pemukiman dan Prasarana Wilayah yang meliputi sarana prasarana perkotaan dan pedesaan, pengaturan pengairan, jalan, pemukiman, tata ruang dan konstruksi yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah ; b. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, pengembangan, rehabilitasi, pemeliharaan dan pembangunan pada sub bidang sarana prasarana, pengaturan pengairan, jalan, pemukiman, tata ruang dan konstruksi ; c. Pengelolaan perizinan dibidang Pemukiman dan Prasarana Wilayah sesuai dengan kebijakan Kepala Daerah yang berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan ;
4 d. Penetapan kebijakan di bidang jalan untuk mendukung pembangunan Daerah secara mikro ; e. Penetapan standar pelayanan minimal pada sub bidang pengairan, sarana-prasarana dan jalan ; f. Pelaksanaan penanggulangan bencana berskala Kabupaten pada sarana-prasarana perkotaan dan pedesaan serta pengairan ; g. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, peralatan dan perlengkapan Dinas; h. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas. BAB III ORGANISASI Pasal 5 (1) Organisasi Dinas Pemukiman Dan Prasarana Wilayah
terdiri dari :
a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas; b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Bagian Tata Usaha c
Unsur Pelaksana adalah Bidang
(2) Susunan Organisasi Dinas Pemukiman Dan Prasarana Wilayah, terdiri dari : a. Kepala ; b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari : a. Sub Bagian Perencanaan dan Program ; b. Sub Bagian Administrasi Umum, Kepegawaian dan Keuangan ; c. Bidang Konstruksi, terdiri dari : a. Seksi Teknik Konstruksi ; b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian. d. Bidang Bina Marga, terdiri dari : a. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan ; b. Seksi Pembangunan Peningkatan Jembatan. e. Bidang Cipta Karya, terdiri dari : a. Seksi Bangunan Perumahan ; b. Seksi Penyehatan Lingkungan dan Tata Ruang.
5 f Bidang Pegairan, terdiri dari : a. Seksi Pembangunan ; b. Seksi Pemeliharaan. g Unit Pelaksana Teknis Dinas h Kelompok Jabatan Fungsional. (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan. BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Pertama KEPALA Pasal 6 Kepala mempunyai tugas : a. Memimpin dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini; b. Memimpin dan membina bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi; c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Kedua BAGIAN TATA USAHA Pasal 7 Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, surat menyurat, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan umum. Pasal 8 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 7, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : a. Penyusunan Perencanaan dan program secara umum ; b. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, penggandaan serta hubungan masyarakat; c. Pengelolaan administrasi kepegawaian, perlengkapan, dan rumah tangga; d. Pengelolaan administrasi keuangan;
6 e. Pelaksanaan ketatalaksanaan Dinas ; f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Bagian Ketiga BIDANG KONSTRUKSI Pasal 9 Bidang Konstruksi mempunyai tugas Fasilitasi penyelenggaraan forum jasa konstruksi, pengembangan Sumber Daya Manusia dalam peningkatan teknologi di bidang jasa konstruksi serta pengembangan usaha dalam menjalin kemitraan. Pasal 10 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 9, Bidang Konstruksi mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan dan pembinaan teknis dan umum sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah yang berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; b. Pembinaan dan pengembangan teknik jasa konstruksi sebagai upaya peningkatan sistem pembangunan didaerah ; c. Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam peningkatan ilmu dan pengetahuan ; d. Pelaksanaan pengawasan dalam penyelenggaraan dan penerapan teknik konstruksi ; e. Pelaksanaan pengendalian sebagai upaya kontrol dalam penerapan teknis konstruksi ; f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Bagian Keempat BIDANG BINA MARGA Pasal 11 Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan pembangunan yang meliputi peningkatan pembangunan jalan, jembatan serta pemeliharaannya. Pasal 12 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 11, Bidang Bina Marga mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan pembinaan teknis pembangunan jalan dan jembatan sesuai dengan kebijakan Kepala Daerah yang telah ditetapkan ; b. Penerapan standar pelayanan minimal di bidang prasarana jalan sesuai dengan kewenangan Daerah ;
7
c. Pembinaan pemeliharaan jalan yang meliputi jalan kota, jalan desa, jalan strategis Kabupaten dan jalan Kabupaten ; d. Pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan sesuai dengan hasil survey ; e. Pelaksanaan penanggulangan bencana yang berakibat pada jalan ; f. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh atasan. Bagian Kelima BIDANG CIPTA KARYA Pasal 13 Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan pembangunan yang meliputi bangunan perumahan, pemukiman, tata ruang dan penyehatan lingkungan. Pasal 14 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 13, Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan teknis pembangunan pengadaan bangunan perumahan, pemukiman, tata ruang dan penyehatan lingkungan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan Kepala Daerah ; b. Penetapan kawasan bangunan untuk tata ruang kota sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ; c. Penetapan kawasan pemukiman baik di perkotaan maupun di pedesaan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ; d. Penyelenggaraan pembangunan dengan orientasi sehat lingkungan ; e. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh atasan. Bagian Keenam BIDANG PENGAIRAN Pasal 15 Bidang Pengairan mempunyai tugas melaksanakan pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi pengairan yang meliputi jaringan irigasi, penanggulangan bencana akibat pengairan dan penetapan sumber daya air serta usaha-usaha pemeliharaannya.
8
Pasal 16 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 15, Bidang Pengairan mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan teknis pembangunan di Bidang Pengairan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah ; b. Penyusunan rencana mikro dalam menentukan prioritas dan pengaturan pembangunan pengairan ; c. Pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi pengairan yang jangkauan pelayanannya terletak dalam satu Kabupaten sesuai dengan kemampuan Daerah ; d. Penanggulangan bencana akibat pengairan ; e. Pengendalian fungsi dan manfaat terhadap sumber daya air ; f. Pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan di bidang pengairan ; g. Pengawasan fungsi dan manfaat terhadap jaringan irigasi Desa ; h. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh atasan.
BAB V UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS Pasal 17 (1) Pada Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah di lapangan. (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah dan secara operasional berkoordinasi dengan Camat. (4) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dengan berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
9
BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 18 (1) Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah terdiri dari sejumlah tenaga jenjang jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. (2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah. (3) Jumlah Jabatan Fungsional dditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja. (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
sesuai
dengan
BAB VII PENGANGKATAN DALAM JABATAN Pasal 19 (1) Pengangkatan, Pemindahan dan pemberhentian Kepala Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah ditetapkan oleh Bupati setelah berkonsultasi kepada Gubernur. (2) Pengangkatan, Pemindahan dan pemberhentian Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Bidang pada Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah. (3) Kepada Seksi, Kepala Sub Bagian, dan Kepala UPTD dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Kepala Daerah berdasarkan usul Kepala Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah. (4) Dalam pengangkatan Kepala Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah, Kepala Bagian, Kepala Bidang , Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD perlu diperhatikan persyaratan umum kepangkatan serta kecakapan dan kemampuan teknis yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
BAB VIII TATA KERJA Pasal 20 (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal.
10
(2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dilingkungan Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah, bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. (3) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dilingkungan Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah wajib mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya. (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dilingkungan Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
BAB IX PEMBIAYAAN Pasal 21 Sumber-sumber pembiayaan Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah ddibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Subsidi atau bantuan Pemerintah Pusat dan bantuan dari Lembaga lain yang sah diluar Pemerintah Daerah dengan Persetujuan Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 22 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 23 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.
11
Pasal 24 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis.
Ditetapkan di Bengkalis pada tanggal 5 Pebruari 2005
BUPATI BENGKALIS ttd H. SYAMSURIZAL
Diundangkan di Bengkalis Pada Tanggal 5 Pebruari 2005 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
Drs.H. SULAIMAN, DIPL.PS PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 170 006 818
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2005 NOMOR 15, SERI D
