PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 10 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BENGKALIS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BENGKALIS, Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 22 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis; b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis. Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) ; 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 4. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
2 5.
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemrintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan pertanggung jawaban Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022) ; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262 Tahun 2003); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263 Tahun 2003);
Dengan persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS dan BUPATI BENGKALIS MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BENGKALIS. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis. b. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bengkalis dan Perangkat Daerahnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. c. Kepala Daerah adalah Bupati Bengkalis. d. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis. e. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis.
3 f. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis. g. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perhubungan yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan bidang keahliannya masingmasing. BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 2 (1) Dinas Perhubungan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang Perhubungan yang menjadi urusan rumah tangga Daerah. (2) Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Pasal 3 Tugas Dinas Perhubungan adalah membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang Perhubungan. Pasal 4 Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 3, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan kewenangan di bidang Perhubungan yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundangundangan ; b. Perumusan perencanaan pembangunan sarana dan prasarana yang meliputi darat, laut, udara serta pos dan Telekomunikasi ; c. Pemberian perizinan di Bidang Perhubungan ; d. Pembinaan penetapan rambu-rambu lalu lintas baik darat maupun laut ; e. Penetapan lokasi bidang perhubungan sesuai dengan kewenangan Daerah; f. Penetapan wilayah lalu lintas baik darat maupun laut sesuai dengan kewenangan Daerah ; g. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, peralatan dan perlengkapan Dinas; h. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.
4 BAB III ORGANISASI Pasal 5 (1) Organisasi Dinas Perhubungan
terdiri dari :
a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas; b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Bagian Tata Usaha c. Unsur Pelaksana adalah Bidang (2) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri dari : a. Kepala ; b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari : 1) Sub Bagian Perencanaan Program ; 2) Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan. c. Bidang Perhubungan Darat, terdiri dari : 1) Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Darat ; 2) Seksi Prasarana Keselamatan Teknis Sarana dan Prasarana. d. Bidang Perhubungan Laut, terdiri dari : 1) Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut dan Keselamatan Pelayaran ; 2) Seksi Kepelabuhan. e. Bidang Perhubungan Udara, terdiri dari : 1) Seksi Kebandarudaraan; 2) Seksi Penunjang Keselamatan Penerbangan. f. Bidang Pos dan Telekomunikasi, terdiri dari : 1) Seksi Pos; 2) Seksi Telekomunikasi. g
Unit Pelaksana Teknis Dinas
h
Kelompok Jabatan Fungsional.
(3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
5 BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Pertama KEPALA Pasal 6 Kepala mempunyai tugas : a. Memimpin dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini; b. Memimpin dan membina bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi; c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Kedua BAGIAN TATA USAHA Pasal 7 Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, surat menyurat, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan umum. Pasal 8 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 7, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : a. Penyusunan rencana, program, evaluasi dan pelaporan ; b. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, penggandaan serta hubungan masyarakat; c. Pengelolaan administrasi kepegawaian, perlengkapan, dan rumah tangga; d. Pengelolaan administrasi keuangan; e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Bagian Ketiga BIDANG PERHUBUNGAN DARAT Pasal 9 Bidang Perhubungan Darat mempunyai tugas Penyelenggaraan ketertiban lalu lintas dan angkutan darat, perencanaan penetapan sarana prasarana serta pengaturan umum penggunaan jalan dalam rangka keselamatan.
6 Pasal 10 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 9, Bidang Perhubungan Darat mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan teknis bidang Perhubungan Darat sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan ; b. Penetapan lokasi terminal, pengelolaan pemeliharaan fisik, ketertiban dan keamanan terminal ; c. Penetapan lokasi pengolahan parkir, lokasi tempat-tempat penyeberangan jalan, serta penetapan lokasi pengelolaan dan ketertiban tempat pemberhentian/halte untuk kenderaan umum diwilayah Kabupaten ; d. Pemberian izin pendirian perusahaan kenderaan bermotor ; e. Pengaturan dan kewajiban memberi bantuan, kepada perkumpulan dan atau badan hukum yang ditugaskan untuk menyelenggarakan penempatan dan pemeliharaan rambu-rambu dan tanda-tanda lalu lintas ; f. Pemberian izin operasi angkutan jalan untuk trayek atau lalu lintas didalam Daerah ; g. Pengaturan sirkulasi lalu lintas di Daerah ; h. Pengadaan, penetapan, penempatan, pemasangan dan pemeliharaan rambu-rambu serta tanda-tanda jalan dijalan Kabupaten ; i. Penetapan kecepatan maksimal bagi jenis kenderaan tertentu pada jalan Kabupaten tertentu dan jalan propinsi yang berada diibukota Kabupaten sesuai dengan kewenangan Daerah ; j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Bagian Keempat BIDANG PERHUBUNGAN LAUT Pasal 11 Bidang Perhubungan Laut mempunyai tugas menyelenggarakan upaya ketertiban dipelabuhan dan laut melalui pengaturan lalu lintas angkutan laut, pelayaran dan penataan pelabuhan. Pasal 12 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 11, Bidang Perhubungan Laut mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan teknis Bidang Perhubungan Laut sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan ; b. Perencanaan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dilaut ;
7 c. Pemberian sertifikat baik pelayaran laut dan surat kecakapan kapal (SKK) nahkoda dan masinis ; d. Penetapan lokasi pelabuhan, pengaturan manajemen lalu lintas angkutan laut ; f. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh atasan. Bagian Kelima BIDANG PERHUBUNGAN UDARA Pasal 13 Bidang Perhubungan Udara mempunyai tugas menyelenggarakan ketertiban dan keamanan dilingkungan Bandar Udara dan pelaksanaan upaya keselamatan penerbangan. Pasal 14 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 13, Bidang Perhubungan Udara mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan teknis di Bidang perhubungan udara sesuai dengan kewenangan Daerah ; b. Perencanaan penetapan lokasi Bandar Udara ; c. Penyediaan sarana prasarana dan upaya penunjang keselamatan penerbangan ; d. Pengaturan ketertiban dan keamanan lingkungan bandar udara ; e. Pelaksanaan Penerbitan IMB bagi bangunan-bangunan dalam kawasan keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) setelah mendapat rekomendasi dari penyelenggara Bandar Udara ; f. Penerbitan rekomendasi pembangunan di dalam Bandar Udara ; g. Pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat sekitar Bandar Udara ; h. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh atasan. Bagian Keenam BIDANG POS DAN TELEKOMUNIKASI Pasal 15 Bidang Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas melaksanakan pengaturan dan pengendalian serta penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi.
8 Pasal 16 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 15, Bidang Pos dan Telekomunikasi mempunyai fungsi : a. Penyelenggaraan teknis Bidang Pos dan Telekomunikasi sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan ; b. Penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang bersifat lokal ; c. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang bersifat lokal ; d. Pemberian izin penyelenggaraan instalasi-instalasi kabel rumah (IKR/G) ; e. Penyelenggaraan telekomunikasi khusus ; f. Pelaksanaan pemnytaun dan penerbitan pelanggan atas ketentuan sertifikasi dan penandaan alat/perangkat postel ; g. Pemberian izin penggunaan spektrum radio untuk televisi dan radio lokal, dengan tetap mengacu alokasi spektrum frekuensi Nasional ; h. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan filateli serta penyusunan laporannya ; i. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh atasan. BAB V UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS Pasal 17 (1) Pada Dinas Perhubungan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas Perhubungan di lapangan. (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan dan secara operasional berkoordinasi dengan Camat. (4) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dengan berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 18 (1) Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Dinas Perhubungan terdiri dari sejumlah tenaga jenjang jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
9 (2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perhubungan. (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja. (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
sesuai
dengan
BAB VII PENGANGKATAN DALAM JABATAN Pasal 19 (1) Pengangkatan, Pemindahan dan pemberhentian Kepala Dinas Perhubungan ditetapkan oleh Bupati setelah berkonsultasi kepada Gubernur. (2) Pengangkatan, Pemindahan dan pemberhentian Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Bidang pada Dinas Perhubungan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah. (3) Kepala Sub bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Kepala Daerah berdasarkan usul Kepala Dinas Perhubungan ; (4) Dalam pengangkatan Kepala Dinas Perhubungan , Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang , Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional perlu diperhatikan persyaratan umum kepangkatan serta kecakapan dan kemampuan teknis yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
BAB VIII TATA KERJA Pasal 20 (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal. (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dilingkungan Dinas Perhubungan, bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masingmasing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
10
(3) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dilingkungan Dinas Perhubungan wajib mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya. (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dilingkungan Dinas Perhubungan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
BAB IX PEMBIAYAAN Pasal 21
Sumber-sumber pembiayaan Dinas Perhubungan ddibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Subsidi atau bantuan Pemerintah Pusat dan bantuan dari Lembaga lain yang sah diluar Pemerintah Daerah dengan Persetujuan Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.
BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 22
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 23
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.
11
Pasal 24 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis.
Ditetapkan di Bengkalis pada tanggal 5 Pebruari 2005
BUPATI BENGKALIS ttd H. SYAMSURIZAL
Diundangkan di Bengkalis Pada tanggal 5 Pebruari 2005
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
Drs. H. SULAIMAN,DIPL.PS PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 170 006 818
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2005 NOMOR 10, SERI D
