PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 08 TAHUN 2004 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH PELABUHAN KOTA TARAKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TARAKAN, Menimbang
Mengingat
: a.
bahwa dalam rangka mengatur dan mengurus rumah tangga Daerah dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, diperlukan pembiayaan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah;
b.
bahwa sebagai pelaksanaan dari Otonomi Daerah di bidang Perhubungan perlu dilakukan penataan dalam pengaturan kepelabuhanan dengan pendirian Perusahaan Daerah Pelabuhan Kota Tarakan dalam Peraturan Daerah.
: 1.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387) jo. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2901); Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493); Undang-undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3711); Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838); Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279); Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4145);
2.
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
2 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262). Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN, MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH PELABUHAN KOTA TARAKAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan : 1. Daerah adalah Kota Tarakan; 2. Pemerintah Kota adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah; 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah; 4. Kepala Daerah adalah Walikota Tarakan; 5. Perusahaan Daerah adalah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan; 6. Perusahaan Daerah Pelabuhan yang selanjutnya disebut PD PEL adalah Perusahaan Daerah Pelabuhan Kota Tarakan; 7. Direksi adalah Direksi PD PEL Kota Tarakan; 8. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PD PEL Kota Tarakan; 9. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi. BAB II PENDIRIAN Pasal 2 (1) PD PEL dinyatakan didirikan dengan Peraturan Daerah ini; (2) PD PEL adalah Badan Hukum dibidang pengelolaan dan pelayanan kepelabuhanan yang kedudukannya diperoleh dengan berlakunya Peraturan Daerah ini. Pasal 3 Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, maka terhadap Perusahaan berlaku segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3 BAB III TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 4 PD PEL berkedudukan dan berkantor pusat di wilayah Daerah. BAB IV TUJUAN Pasal 5 Tujuan PD PEL ialah memenuhi hajat hidup masyarakat serta melaksanakan Pembangunan Daerah Khususnya dan Pembangunan Ekonomi Nasional Umumnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan rakyat, menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. BAB V TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 6 Tugas pokok PD PEL adalah menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan bidang kepelabuhanan yang meliputi Jasa Kapal, Jasa Barang, Jasa Teknis, Jasa Umum, Perencanaan, Pemasaran serta Manajemen Sumber Daya Manusia dan Keuangan. Pasal 7 Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Daerah ini, PD PEL mempunyai fungsi : 1. Penyelenggaraan pelayanan Jasa Kapal; 2. Penyelenggaraan pelayanan Jasa Barang; 3. Penyelenggaraan pelayanan Jasa Teknik; 4. Penyelenggaraan pelayanan Jasa Umum; 5. Penyelenggaraan perencanaan pengelolaan kepelabuhanan; 6. Penyusunan program pemasaran jasa kepelabuhanan; 7. Pengelolaan manajemen Sumber Daya Manusia dan Keuangan. BAB VI MODAL Pasal 8 (1) Modal dasar PD PEL terdiri atas kekayaan Daerah yang dipisahkan; (2) Dengan persetujuan DPRD, modal PD PEL sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dapat ditambah dari penyisihan sebagian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, penyertaan modal Pemerintah dan pinjaman lain Daerah. BAB VII SAHAM Pasal 9 (1) Saham PD PEL terdiri dari Saham Prioritas dan Saham Biasa;
4 (2) Saham Prioritas hanya dapat dimiliki oleh Pemerintah Kota; (3) Saham Biasa dapat dimiliki oleh Pemerintah Kota, Perorangan dan atau Badan Hukum dan pesertanya terdiri dari Warga Negara Indonesia; (4) Besarnya jumlah nominal dari Saham Prioritas dan Saham Biasa ditetapkan oleh Kepala Daerah; (5) Pembayaran saham-saham dengan “goodwill” tidak diperbolehkan. Pasal 10 (1) Saham-saham dikeluarkan atas nama; (2) Saham Biasa dapat dipindahtangankan; (3) Hak, wewenang dan kekuasaan Saham Prioritas dilakukan oleh Kepala Daerah; (4) Kepala Daerah menetapkan mengenai pendaftaran, penggantian, pemindahan, administrasi, dan lain-lain yang berhubungan dengan pengeluaran saham setelah mendengar saran dan pertimbangan Badan Pengawas. BAB VIII RAPAT PEMEGANG SAHAM Pasal 11 (1) Tata tertib rapat pemegang Saham Prioritas dan rapat umum pemegang Saham Prioritas dan Biasa diatur dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Badan Pengawas; (2) Keputusan dalam rapat pemegang Saham Prioritas dan rapat umum pemegang Saham Prioritas dan Biasa diambil dengan kata mufakat; (3) Apabila tidak dicapai kata mufakat sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, maka pendapat-pendapat yang dikemukakan dalam musyawarah disampaikan kepada Kepala Daerah dalam hal pengambilan keputusan dengan memperhatikan pendapat-pendapat dimaksud. BAB IX DIREKSI Pasal 12 (1) PD PEL dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari Direktur Utama dan dibantu paling banyak 3 (tiga) orang Direktur; (2) Anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dengan mengutamakan calon dari swasta atas usulan Badan Pengawas; (3) Dalam hal calon Direksi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, bukan berasal dari swasta maka yang bersangkutan harus melepaskan terlebih dahulu status kepegawaiannya; (4) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Direksi antara lain : a. Warga Negara Indonesia;
5 b. c. d.
e. f.
Anggota Direksi harus memiliki profesionalisme dan memiliki ahlak serta moral yang baik untuk memimpin PD PEL; Membuat dan menyajikan proposal yang berisi visi, misi dan strategi perusahaan; Tidak ada hubungan keluarga dengan Kepala Daerah, anggota Direksi lainnya dan Badan Pengawas sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar, kecuali atas kepentingan perusahaan diizinkan oleh Kepala Daerah; Anggota Direksi tidak boleh berdagang atau mempunyai kepentingan di salah satu perusahaan baik langsung atau tidak langsung; Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain;
(5) Susunan Organisasi dan pengangkatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah. Pasal 13 (1) Direksi dalam mengelola PD PEL mempunyai tugas sebagai berikut : a. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PD PEL; b. Menyampaikan Rencana Kerja 5 (lima) tahunan dan Rencana Kerja Anggaran PD PEL tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan; c. Melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas; d. Membina karyawan; e. Mengurus dan mengelola kekayaan PD PEL; f. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan; g. Mewakili PD PEL baik didalam maupun diluar pengadilan; h. Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi kepada Badan Pengawas; (2) Direksi melaksanakan pengurusan dan pembinaan PD PEL menurut kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas sesuai kebijaksanaan umum Pemerintah Kota; (3) Tata tertib dan cara menjalankan PD PEL diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas; (4) Dalam hal Direksi mewakili PD PEL di pengadilan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g Pasal ini, Direksi dapat memberikan kuasa kepada seorang atau beberapa orang karyawan PD PEL, baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang/Badan lain. Pasal 14 Direksi dalam mengelola PD PEL mempunyai wewenang sebagai berikut : 1. Mengangkat dan memberhentikan karyawan; 2. Mengangkat, memberhentikan dan memindahtugaskan karyawan dari jabatan dibawah Direksi; 3. Menandatangani neraca dan perhitungan laba/rugi; 4. Menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain Pasal 15 (1) Anggota Direksi mempunyai masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama setelah masa jabatan tersebut berakhir; (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, apabila Direktur diangkat menjadi Direktur Utama;
6 (3) Badan Pengawas harus mengajukan calon Direksi kepada Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Anggota Direksi berakhir sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini. Pasal 16 (1) Anggota Direksi berhenti atau dapat diberhentikan oleh Kepala Daerah karena : a. Meninggal dunia; b. Atas permintaan sendiri; c. Berakhirnya masa jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah ini; d. Tidak cakap jasmani atau rohani (kesehatan) sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya; e. Tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui; f. Melakukan tindakan merugikan PD PEL; g. Dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; h. Terbukti ada hubungan keluarga sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (4) huruf d Peraturan Daerah ini. (2) Pemberhentian dilakukan karena alasan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f dan g Pasal ini, maka Anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat; (3) Sebelum dilakukan pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, Anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri yang harus dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah Anggota Direksi yang bersangkutan diberi tahu tentang niat pemberhentian itu oleh Kepala Daerah; (4) Badan Pengawas memeriksa pengajuan pembelaan Anggota Direksi yang akan diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, dan selanjutnya memutuskan apakah pembelaan diri tersebut dapat diterima atau tidak; (5) Apabila ternyata Badan Pengawas dapat menerima pembelaan dari Anggota Direksi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini, maka kehendak pemberhentian tersebut harus dibatalkan; (6) Selama persoalan mengenai pemberhentian Anggota Direksi sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, belum ada keputusan, maka Kepala Daerah dapat memberhentikan untuk sementara Anggota Direksi yang bersangkutan; (7) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan setelah pemberhentian sementara dijatuhkan sebagaimana dimaksud ayat (5) Pasal ini, belum ada keputusan, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal dan Anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya lagi, kecuali apabila keputusan tersebut diperlukan Keputusan Pengadilan dan hal tersebut harus diberitahukan kepada yang bersangkutan; Pasal 17 (1) Direksi memerlukan persetujuan Badan Pengawas dalam hal : a. Mengadakan perjanjian-perjanjian kerjasama usaha dan pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya aset dan membebani anggaran PD PEL; b. Memindahtangankan atau menghipotikkan atau menggadaikan benda bergerak dan atau tidak bergerak milik PD PEL; c. Penyertaan modal dalam perusahaan lain;
7 (2) Apabila Direktur Utama berhalangan, maka tugasnya dilakukan oleh seorang Anggota Direksi yang tertua dalam jabatannya atas penunjukan Direktur Utama; (3) Direksi bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas. BAB X KETENTUAN TARIF Pasal 18 Ketentuan tarif Pelabuhan ditentukan oleh Direksi dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB XI BADAN PENGAWAS Pasal 19 (1) Badan Pengawas dibentuk dan diangkat oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD; (2) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, terdiri dari unsurunsur pejabat Pemerintah Kota, Perorangan dan Masyarakat Konsumen yang profesional sesuai dengan bidang usaha PD PEL yang berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang dan seorang diantaranya dipilih menjadi ketua merangkap anggota; (3) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Badan Pengawas antara lain : a. Warga Negara Indonesia; b. Menyediakan waktu yang cukup; c. Tidak ada hubungan keluarga dengan Kepala Daerah, anggota Direksi lainnya dan Badan Pengawas sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar; (4) Pengangkatan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. Pasal 20 (1) Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut : a. Mengawasi kegiatan operasional PD PEL; b. Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah atas pengangkatan dan pemberhentian Direksi; c. Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah atas program kerja yang diajukan oleh Direksi; d. Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah terhadap laporan neraca dan perhitungan laba/rugi; e. Memberikan pendapat dan saran atas laporan kinerja PD PEL; (2) Badan Pengawas menetapkan kebijaksanaan PD PEL secara terarah sesuai kebijaksanaan umum Pemerintah Kota. Pasal 21 Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut : 1. Memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
8 2. 3. 4.
Memeriksa Direksi yang diduga merugikan PD PEL; Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran PD PEL; Menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja Direksi pada tahun berjalan. Pasal 22
(1) Badan Pengawas berhenti atau dapat diberhentikan karena : a. Meninggal dunia; b. Atas permintaan sendiri; c. Tidak cakap jasmani atau rohani (kesehatan) sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya; d. Tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya; e. Terlibat dalam tindakan yang merugikan PD PEL; f. Dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; (2) Apabila Badan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, d dan e Pasal ini, Kepala Daerah segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan; (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan maka Kepala Daerah paling lama 12 (dua belas) hari kerja segera mengeluarkan: a. Keputusan Kepala Daerah tentang pemberhentian sebagai Badan Pengawas terhadap perbuatan yang dimaksud ayat (1) huruf c, d dan f Pasal ini; b. Keputusan Kepala Daerah tentang pemberhentian sementara sebagai Badan Pengawas terhadap perbuatan yang dimaksud ayat (1) huruf e Pasal ini. Pasal 23 (1) Badan Pengawas mempunyai masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama setelah masa jabatan tersebut berakhir; (2) Kepada Ketua dan para anggota Badan Pengawas diberikan imbalan jasa yang diatur oleh Kepala Daerah dan dibebankan pada Anggaran PD PEL. Pasal 24 Apabila diperlukan untuk membantu tugas Badan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Badan Pengawas dengan anggota paling banyak 2 (dua) orang terdiri dari 1 (satu) orang Pejabat Pemerintah Kota dan 1 (satu) orang dari PD PEL, dengan honararium dibebankan kepada Anggaran dan Belanja PD PEL. BAB XII TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KARYAWAN Pasal 25 (1) Semua karyawan PD PEL termasuk anggota Direksi dalam kedudukannya yang demikian, tidak dibebankan tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan, yang karena tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi PD PEL, diwajibkan mengganti kerugian tersebut;
9 (2) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi berlaku sepenuhnya terhadap karyawan PD PEL; (3) Semua karyawan PD PEL yang dibebani tugas penyimpanan pembayaran atau penyerahan uang dan surat-surat berharga milik PD PEL dan barang-barang persediaan milik PD PEL yang disimpan di dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberikan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugasnya kepada Badan Pengawas; (4) Karyawan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, tidak perlu mengirimkan pertanggungjawaban mengenai cara mengurusnya kepada Badan Pengawas apabila tuntutan terhadap karyawan tersebut dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi karyawan Bendaharawan Daerah; (5) Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun juga sifatnya yang termaksud bilangan tata buku dan administrasi PD PEL disimpan ditempat PD PEL atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke Badan Pengawas, dalam hal dianggap perlu untuk kepentingan suatu pemeriksaan; (6) Untuk keperluan pemeriksaan yang bertalian dengan penetapan pajak dan pemeriksaan akuntan pada umumnya, surat bukti dan surat lainnya sebagaimana dimaksud ayat (5) Pasal ini, untuk sementara dapat dipindahkan ke Kantor Akuntan Negara. BAB XIII TAHUN BUKU Pasal 26 Tahun Buku PD PEL adalah tahun takwin. BAB XIV ANGGARAN PD PEL Pasal 27 (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku mulai berlaku, Direksi mengajukan Rencana Anggaran PD PEL kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan; (2) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan Anggaran PD PEL oleh Kepala Daerah belum ada keputusan mengenai pengesahan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka Anggaran PD PEL dimaksud dianggap telah disahkan; (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, apabila Kepala Daerah mengemukakan keberatan atau menolak yang dimuat dalam Anggaran PD PEL maka Anggaran PD PEL berpedoman pada Anggaran tahun lalu; (4) Anggaran tambahan atau perubahan Anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan dari Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas.
10 BAB XV LAPORAN BERKALA PERHITUNGAN HASIL USAHA DAN KEGIATAN PD PEL Pasal 28 Laporan berkala perhitungan hasil usaha dan kegiatan PD PEL oleh Direksi disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas setiap 3 (tiga) bulan dan jika dipandang perlu dapat dilakukan untuk waktu tertentu. BAB XVI LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN Pasal 29 (1) Untuk setiap tahun buku oleh Direksi disampaikan perhitungan tahunan laba/rugi kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun buku; (2) Cara penilaian pos dalam perhitungan tahunan harus dijelaskan secara terperinci; (3) Jika dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah mengajukan perhitungan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Kepala Daerah melalui Badan Pengawas tidak ada keberatan tertulis, maka perhitungan itu dianggap telah disahkan. BAB XVII PENETAPAN DAN PENGGUNAAN SERTA PEMBERIAN JASA PRODUKSI Pasal 30 (1) Cadangan diam dan atau rahasia tidak boleh diadakan; (2) Penggunaan laba bersih, setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan lain yang wajar dalam PD PEL, ditetapkan sebagai berikut : a. Untuk Anggaran Belanja Pembangunan Daerah 30 % (tiga puluh persen); b. Untuk Anggaran Belanja Rutin 25 % (dua puluh lima persen); c. Lain-lain Anggaran : 1. Untuk cadangan umum 20 % (dua puluh persen); 2. Untuk Sosial dan Pendidikan 10 % (sepuluh persen); 3. Untuk Jasa Produksi (Direksi dan Karyawan) 10 % (sepuluh persen); 4. Untuk Dana Pensiun dan Sokongan 5 % (lima persen); (3) Penggunaan laba untuk cadangan umum bilamana telah tercapai tujuannya dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan persetujuan Kepala Daerah; (4) Cara mengurus dan menggunakan dana penyusutan cadangan tujuan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, ditentukan oleh Kepala Daerah atas usulan Badan Pengawas.
11 BAB XVIII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KARYAWAN Pasal 31 (1) Kedudukan hukum karyawan, gaji, pesangon/pensiun dan penghasilan lain PD PEL ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2) Direksi mengangkat dan memberhentikan karyawan PD PEL dengan persetujuan Badan Pengawas setelah mendapatkan persetujuan Kepala Daerah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB XIX PENGAWASAN Pasal 32 (1) Dengan tidak mengurangi hak instansi atasan/Badan lain menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kepala Daerah melalui Badan Pengawas berwenang mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai pekerjaan pengurusan Rumah Tangga PD PEL, menurut peraturan perundangan yang berlaku; (2) Kepala Daerah dapat menunjuk pejabat Pemerintah Kota untuk melakukan pengawasan atas pengurusan dan pembinaan PD PEL serta pertanggungjawabannya, dan hasil pengawasan dilaporkan kepada Kepala Daerah; (3) Kepala Daerah dapat meminta Akuntan Publik, Badan Hukum maupun lembaga-lembaga pengurus lainnya untuk melakukan pemeriksaan atas kepengurusan PD PEL. BAB XX PEMBUBARAN Pasal 33 (1) Pembubaran PD PEL dan penunjukan Panitia likuidasi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD; (2) Semua kekayaan PD PEL setelah diadakan likuidasi menjadi milik Pemerintah Kota; (3) Pertanggungjawaban likuidasi oleh likuidatur disampaikan kepada Pemerintah Kota yang memberikan pembebasan tanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga apabila kerugian itu dibebankan oleh karena dan perhitungan laba rugi yang disahkan tidak menggambarkan keadaan PD PEL yang sebenarnya.
12 BAB XXI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 34 Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua peraturan pelaksanaan yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini. BAB XXII KETENTUAN PENUTUP Pasal 35 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD. Pasal 36 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan. Ditetapkan di Tarakan pada tanggal 27 April 2004 WALIKOTA TARAKAN, ttd. dr. H. JUSUF, SK Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2004 Nomor 08 Seri D-06 Tanggal 30 April 2004 SEKRETARIS DAERAH, ttd Drs. H. BAHARUDDIN BARAQ, M.Ed Pembina Utama Muda Nip. 550 004 607
