PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 20 TAHUN 2002 TENTANG KETERTIBAN DALAM KAWASAN PELABUHAN PEMERINTAH KOTA TARAKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TARAKAN, Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan kepelabuhan untuk mewujudkan pelayanan, ketertiban dan kebersihan yang memuaskan dalam kawasan pelabuhan Pemerintah Kota Tarakan, maka perlu diatur tata tertib dalam kawasan pelabuhan Pemerintah Kota Tarakan; b. bahwa sesuai pertimbangan pada huruf a tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk mengatur Ketertiban Dalam Kawasan Pelabuhan Pemerintah Kota Tarakan yang ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah Kota Tarakan. Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Pelayaran; 4. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan; 5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum; 6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; 7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1998 tentang Perubahan Berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenaga Kerjaan Menjadi Undang-Undang; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhan; 11. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 1999 Nomor 11 Seri C-01) jo. Peraturan Daerah Kota Tarakan 26 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2001 Nomor 26 Seri D-09); 12. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 22 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri 21 Nomor D).
Dengan ….. Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
2
Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN, MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN TENTANG KETERTIBAN DALAM KAWASAN PELABUHAN PEMERINTAH KOTA TARAKAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Tarakan; 2. Pemerintah Kota adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif Daerah; 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah badan legislatif Daerah; 4. Kepala Daerah adalah Walikota Tarakan; 5. Dinas Pengelola Pelabuhan adalah Dinas Pengelola Pelabuhan Kota Tarakan; 6. Pejabat yang berwenang adalah Kepala Dinas Pengelola Pelabuhan; 7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun juga, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, perusahaan perseroan, yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentu badan usaha lainnya; 8. Pelabuhan adalah Tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi; 9. Kepelabuhanan meliputi sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, kemananan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan atau barang, keselamatan berlayar, tempat perpindahan intra dan atau antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah; 10. Pelabuhan Umum adalah Pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum; 11. Pelabuhan Khusus adalah Pelabuhan yang dikelola untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu; 12. Pelabuhan Daratan adalah suatu tempat tertentu di daratan dengan batas-batas yang jelas, dilengkapi dengan fasilitas bongkar muat, lapangan penumpukan dan gudang serta prasarana dan sarana angkutan barang dengan cara pengemasan khusus dan berfungsi sebagai pelabuhan umum; 13. Kawasan Pelabuhan adalah Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Kota Tarakan; 14. Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan adalah Wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan umum yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan kepelabuhan; 15. Perusahaan Bongkar Muat adalah Perusahaan bongkar muat yang ada di dalam kawasan pelabuhan; 16. Buruh adalah Buruh yang bekerja dan terdaftar dalam kawasan pelabuhan; 17. Kapal adalah Kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda, terrmasuk kendaraan yang berdaya……… Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
3
berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah; 18. Pekerja adalah Orang pribadi yang bekerja pada perusahaan bongkar muat dan perusahaan pelayaran; 19. Kendaraan Bermotor adalah Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
BAB II HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 2 (1) Setiap orang pribadi dan atau badan berhak memperoleh jaminan ketertiban dan keamanan dalam kawasan pelabuhan; (2) Setiap orang pribadi dan atau badan berhak memperoleh jaminan pelayanan jasa pelabuhan dalam kawasan pelabuhan. Pasal 3 (1) Setiap orang pribadi dan atau badan wajib menjaga ketertiban, keamanan dan kebersihan dalam kawasan pelabuhan; (2) Setiap orang pribadi dan atau badan berkewajiban untuk berupaya mencegah terjadinya gangguan ketertiban dan keamanan dalam kawasan pelabuhan; (3) Setiap orang pribadi dan atau badan wajib melaporkan apabila melihat atau mengetahui telah terjadi gangguan ketertiban atau keamanan dalam kawasan pelabuhan kepada : a. Pos Pelayanan keamanan pelabuhan apabila gangguan tersebut merupakan perbuatan pelanggaran; b. Institusi yang membidangi keamanan, ketertiban masyarakat dalam wilayah kota Tarakan; (4) Setiap orang pribadi dan atau badan yang masuk ke kawasan pelabuhan baik sebagai pengusaha bongkar muat, mandor dan atau buruh wajib memiliki ijin yang diberikan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk; (5) Setiap orang pribadi dan atau badan yang masuk ke kawasan pelabuhan wajib membayar retribusi Daerah; (6) Setiap orang pribadi dan atau badan yang masuk ke kawasan pelabuhan baik sebagai pengusaha bongkar muat, mandor dan atau buruh wajib memiliki dan menggunakan pas masuk pelabuhan; (7) Setiap orang pribadi dan atau badan yang menggunakan dermaga pelabuhan baik yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Kota wajib memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada Dinas Pengelola Pelabuhan dan membayar retribusi; (8) Setiap orang pribadi dan atau badan yang bekerja sebagai buruh dan pekerja dalam usaha jasa perkapalan wajib mencantumkan dengan jelas biaya yang diberlakukan kepada penumpang dan pemilik barang dalam papan pengumuman; (9) Setiap kendaraan bermotor baik kendaraan bermotor roda empat dan atau roda dua yang masuk ke kawasan pelabuhan wajib parkir ditempat parkir yang telah ditentukan; (10) Setiap……… Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
4
(10) Setiap orang pribadi dan atau badan yang bekerja sebagai buruh dan pekerja wajib bertanggung jawab atas barang yang dititipkan kepadanya dan memberikan label pada barang tersebut; (11) Setiap orang pribadi dan atau badan yang akan melakukan kegiatan atau aktifitas pekerjaan dalam kawasan pelabuhan wajib ijin dan berkoordinasi pada Dinas Pengelola Pelabuhan; (12) Tata cara perijinan, permohonan pas masuk pelabuhan dan biaya sebagaimana dimaksud ayat (4), (6), (7), (8) dan ayat (11) Pasal ini, diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Daerah; (13) Setiap orang pribadi dan atau badan yang masuk dalam kawasan pelabuhan wajib mentaati rambu-rambu lalu lintas yang ada dalam kawasan pelabuhan.
BAB III LARANGAN Pasal 4 (1) Setiap orang pribadi dan atau badan dilarang membuang sampah di luar dari tempat yang telah ditentukan; (2) Setiap orang pribadi dan atau badan dilarang berjualan di luar dari tempat yang telah ditentukan; (3) Setiap orang pribadi dan atau badan dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak keindahan, mengganggu ketertiban umum dalam kawasan pelabuhan; (4) Setiap orang pribadi dan atau badan rasa/demonstrasi dalam kawasan pelabuhan;
dilarang
melakukan
unjuk
(5) Setiap orang pribadi dan atau badan dilarang memarkirkan kendaraannya baik kendaraan bermotor roda empat dan roda dua di luar tempat parkir yang telah ditentukan; (6) Dilarang adanya penambahan buruh dalam kawasan pelabuhan kecuali atas ijin dari Pejabat yang berwenang; (7) Setiap orang pribadi dan atau badan dilarang berjualan minuman beralkohol dalam kawasan pelabuhan diluar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (8) Setiap orang pribadi dan atau badan dilarang membawa barang-barang berbahaya dalam kawasan pelabuhan; (9) Khusus buruh dan pekerja dilarang bekerja dalam kawasan pelabuhan tanpa menggunakan/memakai identitas diri yang dikeluarkan oleh Dinas Pengelola Pelabuhan; (10) Setiap kendaraan bermotor dan alat-alat berat dilarang bermalam/menginap dalam kawasan pelabuhan tanpa ijin dari Dinas Pengelola Pelabuhan; (11) Setiap orang pribadi dan atau badan dilarang melakukan penumpukan barang, perbaikan alat berat, kapal dan usaha lainnya dalam kawasan pelabuhan tanpa ijin dari dinas Pengelola Pelabuhan dan diluar tempat yang telah ditentukan;
(12) Setiap………. Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
5
(12) Setiap kapal motor, Speedboat Cepat, Speedboat Biasa dilarang bertambat dan bongkar muat tanpa ijin dari Dinas Pengelola Pelabuhan; (13) Setiap orang pribadi dan atau badan dilarang merusak dan atau mengubah fasilitas sarana dan prasarana dalam kawasan pelabuhan; (14) Setiap orang pribadi dan atau badan dilarang memasang reklame dalam kawasan pelabuhan tanpa ijin dari Dinas Pengelola Pelabuhan dan diluar tempat yang telah ditentukan; (15) Setiap orang pribadi dan atau badan dilarang menggembala dan atau melepaskan ternaknya dalam kawasan pelabuhan; (16) Setiap orang pribadi dan atau badan dilarang menulis/menggambar/melukis dan kegiatan sejenis pada fasilitas dan sarana dalam kawasan pelabuhan yang dapat mengubah arti dan fungsi sarana fasilitas tersebut; (17) Setiap pedagang atau pemakai kios/los dalam kawasan pelabuhan dilarang: a. Memindahkan hak mempergunakan bangunan kios atau los kepada pihak lain tanpa ijin dari Dinas Pengelola Pelabuhan; b. Menyalakan api atau kompor sebagai alat memasak makanan dan minuman didalam kios kecuali rumah makan dengan mendapat ijin dari Kepala Daerah; c. Memperdagangkan barang-barang yang mudah terbakar atau meledak; d. Melakukan perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban umum; e. Menggunakan kios sebagai tempat tinggal; f. Memperdagangkan/berjualan diluar waktu berjualan; g. Bermain judi, minum-minuman keras dan atau melakukan perbuatan asusila didalam kios; h. Menempatkan barang-barang dagangan yang melebihi batas kios yang tersedia; i. Mengubah bangunan baik dalam bentuk bangunan tambahan maupun mengurangi bentuk bangunan yang sudah ada; j. Memberikan/menyambungkan aliran listrik yang dimiliki kepada orang/pedagang lain; k. Menjual dagangannya dengan cara memasuki kendaraan yang sedang menunggu atau menurunkan penumpang; l. Berdagang/berjualan tanpa ijin dari Dinas Pengelola Pelabuhan.
BAB IV TATA TERTIB PELAYANAN, KETERTIBAN DAN KEBERSIHAN Bagian Pertama Pelayanan Pasal 5 (1) Setiap orang pribadi dan atau badan pengguna jasa pelabuhan berhak melaporkan pelayanan yang tidak sesuai kepada Dinas Pengelola Pelabuhan di tempat yang telah ditentukan; (2) Setiap orang pribadi dan atau badan pengguna jasa pelabuhan wajib mematuhi ketentuan yang berlaku di kawasan pelabuhan; (3) Sebelum jadwal waktu yang telah ditetapkan, setiap orang pribadi dan atau badan pengguna jasa pelabuhan diwajibkan untuk menunggu ditempat yang telah disediakan dengan tertib;
(4) Setiap……….. Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
6
(4) Setiap orang pribadi dan atau badan yang akan memasuki dan atau keluar pelabuhan harus melalui jalan yang telah ditentukan untuk keperluan itu; (5) Setiap penumpang yang membawa barang, dapat menggunakan buruh dalam kawasan pelabuhan; (6) Petugas keamanan mempunyai kewajiban untuk menjaga semua peralatan dan sarana pelabuhan dari gangguan orang-orang yang sengaja merusak dan mengganggu kelancaran pekerjaan petugas pelabuhan; (7) Petugas keamanan berkewajiban mengawasi orang-orang yang ada dalam kawasan pelabuhan dan mengamankan orang-orang tertentu yang dianggap mengganggu ketertiban, keamanan dan keselamatan umum; (8) Setiap orang pribadi dan atau badan yang bermalam/menginap dalam kawasan pelabuhan berkewajiban mentaati ketentuan peraturan yang berlaku dalam kawasan pelabuhan. Bagian Kedua Ketertiban Pasal 6 Setiap orang pribadi dan atau badan di kawasan pelabuhan di wajibkan : 1. Memakai pakaian seragam yang telah ditetapkan dari intansi masing-masing, khusus untuk petugas, mandor, buruh dan pekerja dalam kawasan pelabuhan; 2. Menggunakan tanda pengenal diri, khusus untuk petugas, mandor, buruh dan pekerja dalam kawasan pelabuhan; 3. Mentaati peraturan perundangan-undangan yang berlaku; 4. Khusus untuk pengusaha atau mandor yang mengkoordinir buruh dan atau pekerja dalam kawasan pelabuhan, untuk mendata dan mendaftarkan buruh dan atau pekerjanya pada Dinas Pengelola Pelabuhan sesuai waktu bekerjanya masing-masing. 5. Khusus buruh, untuk menjadi anggota dalam suatu perkumpulan / organisasi yang ada dalam kawasan pelabuhan. Bagian Ketiga Kebersihan Pasal 7 (1) Setiap orang pribadi dan atau badan wajib untuk memelihara dan atau menjaga kebersihan dan keindahan fasilitas sarana dan prasarana dalam kawasan pelabuhan; (2) Setiap tempat usaha yang ada dalam kawasan pelabuhan wajib menyediakan tempat sampah pada tempat usahanya tersebut. BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 8 (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Kepala Daerah melalui Dinas Pengelola Pelabuhan beserta instansi yang terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya; (2) Jika dipandang perlu Kepala Daerah dapat membentuk Tim Pengawas Terpadu.
BAB VI……… Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
7
BAB VI SANKSI ADMINISTRASI Pasal 9 (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 ayat (4), (6), (7), (8), (10) dan (11), Pasal 5 ayat (3) dan (4), Pasal 6 dan Pasal 7 pada Peraturan Daerah ini akan dikenakan sanksi administrasi; (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa : a. Teguran secara lisan dan dapat diikuti dengan teguran secara tertulis; b. Teguran secara tertulis; c. Pencabutan ijin, apabila telah dilakukan teguran secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing selama 7 (tujuh) hari.
BAB VII KETENTUAN PIDANA Pasal 10 (1) Pelanggaran terhadap ketentuan pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000 (lima juta rupiah); (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas adalah pelanggaran; (3) Dengan tidak mengurangi arti ketentuan ancaman pidana sebagaimana dimaksud ayat (1), terhadap pemegang ijin dapat dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 11 (1) Selain oleh penyidik POLRI, penyidikan atas tindak pidana pelanggaran dalam Peraturan daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota yang pengangkatannya berdasarkan peraturan perundang-undangang yang berlaku; (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah : a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang kepelabuhanan; b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi dan atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang kepelabuhanan; c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi dan atau bahan sehubungan dengan tindak pidana di bidang kepelabuhanan; d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang kepelabuhanan; e. Melakukan penggeledahan untuk menadapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana tindak pidana di bidang kepelabuhanan; g. Menyuruh………. Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
8
g.
h. i. j. k.
Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e; Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang kepelabuhanan; Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; Menghentikan penyidikan; Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana tindak pidana di bidang kepelabuhanan yang dapat dipertanggungjawabkan;
BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 12 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah. Pasal 13 Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan. Ditetapkan di Tarakan, pada tanggal 28 Nopember 2002 WALIKOTA TARAKAN, ttd dr. H. JUSUF, SK Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2002 Nomor 20 Seri E-14 Tanggal 2 Desember 2002 SEKRETARIS DAERAH, ttd. Drs. H. BAHARUDDIN BARAQ, M.Ed Pembina Utama Muda Nip. 550 004 607
Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
