PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 13 TAHUN 2002 TENTANG KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN KOTA TARAKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TARAKAN, Menimbang
: a. bahwa ketertiban, kebersihan dan keindahan Kota Tarakan perlu dijaga dan ditingkatkan kualitasnya, dan pemeliharaaannya pada hakekatnya bukan hanya merupakan tugas dan kewajiban Pemerintah Kota saja, akan tetapi juga merupakan tugas dan kewajiban dari seluruh masyarakat; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas ketertiban, kebersihan dan keindahan Kota Tarakan perlu diatur dalam Peraturan Daerah.
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480); 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699); 4. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3711); 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3892); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 8. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 1999 Nomor 11 Seri C-01) Jo. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 26 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2001 Nomor 26 Seri D-09); 9. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 22 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2000 Nomor 23 Seri D). Dengan …..
Bagian Hukum Pemerintah kota Tarakan
2 Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN, MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN TENTANG KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN KOTA TARAKAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Tarakan; 2. Pemerintah Kota adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif Daerah; 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah badan legislatif Daerah; 4. Kepala Daerah adalah Walikota Tarakan; 5. Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman, yang selanjutnya disingkat DKPP adalah Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Tarakan; 6. Dinas Pengelola Pasar adalah Dinas Pengelola Pasar Kota Tarakan; 7. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Tarakan; 8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang ketertiban dan kebersihan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 9. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun juga, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, perusahaan peseroan, yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya; 10. Pusat Perbelanjaan dan Pasar adalah pusat perbelanjaan dan pasar yang dimiliki dan atau dikelola baik oleh Pemerintah Kota maupun swasta; 11. Penanggung jawab adalah pihak yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota untuk mengelola pusat perbelanjaan, pasar dan terminal; 12. Sampah adalah barang atau benda buangan, sisa-sisa, bekas yang tidak terpakai lagi menurut fungsinya semula atau kotoran yang harus dibuang baik yang berasal dari perorangan, rumah-rumah, kantor, bangunan perusahaan industri, pusat perdagangan yang berada dalam wilayah Kota Tarakan; 13. Bak Sampah adalah tempat atau kotak yang dibuat dari kayu, plastik, kaleng/seng atau tembok atau bahan lainnya yang diperuntukkan dan dipergunakan untuk penyimpanan sampah; 14. Gerobak Sampah adalah alat angkut sampah atau kotoran; 15. Tempat Pembuangan Sampah Sementara, yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat penampungan sampah sementara yang selanjutnya akan diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir; 16. Tempat Pembuangan Akhir, yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat pembuangan sampah terakhir untuk memusnahkan sampah; 17. Mobil Sampah adalah kendaraan bermotor beroda empat atau lebih untuk mengangkut sampah dari TPS ke TPA; 18. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas; 19. Jalur Hijau adalah setiap jalur jalan yang terbuka tanpa bangunan dan menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Kota ditetapkan sebagai daerah yang tidak dibangun; 20. Taman adalah jalur hijau atau lokasi tertentu yang dipergunakan dan diolah untuk pertamanan berfungsi untuk memperindah tempat tertentu; 21 Saluran……….
Bagian Hukum Pemerintah kota Tarakan
3 21. Saluran Air adalah setiap jalur galian tanah meliputi selokan, sungai, saluran terbuka, saluran tertutup berikut gorong-gorong, tanggul tambak dan pintu air; 22. Bangunan adalah gedung, toko, kedai, gudang dan lain-lainnya yang bersangkut paut dengan pemeliharaan kebersihan, keindahan dan ketertiban; 23. Penghuni adalah penghuni bangunan atau perkarangannya baik pemilik maupun bukan pemilik; 24. Tempat Parkir adalah tempat yang khusus diperuntukkan untuk memarkirkan kendaraan; 25. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaran umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi; 26. Tempat Umum adalah tempat berkumpulnya orang-orang; 27. Kendaraan adalah kendaraan bermotor dan kendaraan yang tidak bermotor yang dipergunakan untuk angkutan orang atau barang dijalan umum; 28. Parkir adalah menempatkan dengan memberhentikan kendaraan dalam suatu waktu tertentu ditempat parkir; 29. Trotoar adalah bagian dari badan jalan yang khusus disediakan untuk pejalan kaki; 30. Hewan adalah semua binatang yang hidup didarat, baik yang dipelihara maupun yang hidup secara liar; 31. Hewan Peliharaan adalah hewan yang cara hidupnya untuk sebagian ditentukan oleh manusia untuk maksud tertentu; 32. Ternak adalah hewan peliharaan yang hidupnya yakni mengenai tempat perkembangbiakan serta manfaatnya, diatur dan diawasi serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia.
BAB II HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 2 (1) Setiap orang pribadi mempunyai hak yang sama untuk merasakan dan menikmati ketertiban, kebersihan dan keindahan kota; (2) Setiap orang pribadi mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap ancaman bahaya, kerusuhan dan gangguan kesehatan sebagai akibat dari kurang tertibnya masyarakat dan adanya perusakan lingkungan hidup. Pasal 3 (1) Setiap orang pribadi/badan berkewajiban menciptakan, memelihara dan melestarikan ketertiban, kebersihan dan keindahan kota; (2) Setiap orang pribadi/badan berkewajiban untuk berupaya mencegah terjadinya gangguan ketertiban dan pencemaran kebersihan; (3) Setiap orang pribadi/badan yang melakukan usaha dan atau kegiatan yang dapat menimbulkan dampak terhadap ketertiban, kebersihan dan keindahan kota, wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku; (4) Setiap orang pribadi/badan wajib melaporkan apabila melihat atau mengetahui telah terjadi gangguan ketertiban atau pencemaran kebersihan dalam kota Tarakan kepada : a. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tarakan apabila gangguan tersebut merupakan perbuatan pelanggaran; b. Dinas Teknis terkait apabila gangguan tersebut disebabkan oleh gangguan alam;
(5) Setiap……… Bagian Hukum Pemerintah kota Tarakan
4 (5) Setiap orang pribadi/badan berkewajiban menjaga ketertiban, memelihara kebersihan dan keindahan pada tempat-tempat umum seperti tempat ibadah, obyek wisata/rekreasi, tempat/peninggalan sejarah, pertamanan/taman dan setiap isi serta lingkungannya, hutan kota, lampu penerangan jalan umum, bangunan/instalasi vital, museum, bangunan/lapangan olah raga, parit/saluran air/sungai/pantai dan tempat-tempat umum lainnya.
BAB III KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN Bagian Pertama Kebersihan dan Keindahan Bangunan Pasal 4 Setiap penghuni bangunan atau rumah wajib untuk : 1. Memelihara kebersihan dan keindahan bangunan serta halaman dengan baik dan rapi termasuk halaman diluar pagar yang bertepi dengan jalan umum serta minimal setahun sekali mengecat bangunan atau rumah bagian luar dan pagar; 2. Memelihara saluran air yang ada disekitar bangunan; 3. Menyediakan dan mempergunakan tempat sampah menurut bentuk dan ukuran tempat/bak sampah yang ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah serta meletakkannya didalam pekarangan bagian depan yang mudah dilihat dan diangkut oleh petugas pengangkut sampah; 4. Membuang dan menghilangkan segala benda yang berbau busuk yang dapat mengganggu tetangga sekelilingnya dan atau dapat menimbulkan penyakit; 5. Memelihara pagar halaman dan memotong pagar hidup yang berbatasan dengan jalan paling tinggi 1m (satu meter), jika bukan merupakan pagar hidup maka paling tinggi 1,5m (satu koma lima meter) dengan ketentuan 0,5m (nol koma lima meter) bagian atasnya tidak tertutup pandangan dari luar; 6. Memelihara dan memotong rumput secara berkala diperkarangan dan antara batas perkarangan rumah dengan jalan; 7. Mengusahakan agar dipekarangan tidak terdapat genangan-genangan air yang terbuka yang dapat mengakibatkan timbulnya sumber-sumber penyakit; 8. Secara berkala membersihkan atau mengangkut kotoran dari kakus (septic tank) dengan mempergunakan pembuangan kotoran yang tidak mengeluarkan bau busuk atau tidak mengganggu lingkungan; 9. Tidak menjemur kain atau barang-barang jemuran lainnya pada pagar, atap rumah atau bangunan; 10. Membuang sampah ditempat/bak sampah yang telah disediakan; 11. Menempatkan sampah rumah tangga kedalam tas plastik dan mengikatnya sebelum dibuang ditempat/bak sampah; 12. Membuang sampah sesuai dengan jadwal waktu pembuangan sampah yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah; 13. Tidak menempatkan dan atau menimbun material bahan bangunan di jalan umum, di tepi jalan atau trotoar. Bagian Kedua Kebersihan dan Keindahan Jalan, Jalur Hijau dan Taman Pasal 5 (1) Setiap jalan, jalur hijau dan taman disediakan tempat pembuangan sampah yang penempatannya diatur agar kelihatan indah dan menarik; (2) Setiap kendaraan bermotor beroda empat atau lebih wajib menyediakan tempat sampah dalam kendaraannya;
(3) Setiap……. Bagian Hukum Pemerintah kota Tarakan
5 (3) Setiap pengemudi atau penumpang kendaraan dilarang membuang sampah dijalan; (4) Setiap pedagang keliling, kaki lima, penjual makanan yang menimbulkan sampah diwajibkan menyediakan tempat sampah tersendiri atau membuang sampah pada bak sampah yang telah tersedia; (5) Penanggungjawab jalan, jalur hijau dan taman serta masyarakat diwajibkan menjaga kebersihan, keindahan dan ketertiban; (6) Setiap orang pribadi/badan dilarang mengupas dan atau menggali trotoar/jalan, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan pembangunan tanpa ijin dari Kepala Daerah.
Bagian Ketiga Kebersihan dan Keindahan Pusat Perbelanjaan dan Pasar Pasal 6 (1) Setiap pedagang baik di pusat perbelanjaan maupun di pasar yang mempergunakan kios, gendongan atau pikulan diwajibkan menyediakan tempat sampah; (2) Setiap pedagang diwajibkan menempatkan barang dagangannya didalam los atau kios yang telah ditetapkan sesuai dengan jenis barang dagangannya; (3) Setiap pedagang diwajibkan memelihara saluran pembuangan air supaya tidak terjadi genangan air yang menimbulkan bau busuk; (4) Penanggungjawab, pengunjung pusat perbelanjaan dan pasar diwajibkan menjaga dan memelihara kebersihan, keindahan dan ketertiban; (5) Pengelolaan kebersihan di pusat perbelanjaan dan pasar diatur dalam kelompok-kelompok, dan masing-masing kelompok dipimpin oleh seorang ketua kelompok.
Bagian Keempat Kebersihan dan Keindahan Terminal Pasal 7 (1) Setiap pemakai kios yang ada didalam dan diluar sekitar terminal diwajibkan menyediakan tempat sampah; (2) Rambu-rambu lalu lintas yang ada didalam dan disekitar terminal harus tetap dipelihara dan dijaga kebersihan dan keindahannya; (3) Penanggungjawab, pemilik kios, pedagang asongan dan penumpang terminal wajib menjaga dan memelihara kebersihan, keindahan dan ketertiban.
BAB IV KETERTIBAN Bagian Pertama Ketertiban Lahan dan Bangunan Pasal 8…….. Bagian Hukum Pemerintah kota Tarakan
6 Pasal 8 Setiap pemilik lahan, penghuni bangunan atau rumah diwajibkan : 1. Membersihkan dan merapikan lahan yang dimiliki dari tumbuhan liar serta benda-benda lain yang dapat menimbulkan kesan tidak terawat dan kotor; 2. Menanam pohon pelindung atau tanaman hias lainnya di halaman pekarangan bangunan atau rumah yang dalam pertumbuhannya tidak mengganggu instalasi vital seperti listrik, telepon, air bersih dan lain-lain; 3. Membuang bagian dari pohon dan tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu kawat-kawat listrik, telepon dan keselamatan umum atau dapat menimbulkan bahaya bagi sekelilingnya dan potong-potongan tersebut harus diikat serta tidak boleh melebihi dari 1m (satu meter) panjangnya dan dikumpulkan di tempat-tempat sampah; 4. Menebang pohon diatas pekarangan yang menurut pertimbangan mungkin akan roboh dan akan menimbulkan bahaya atau kerugian orang lain; 5. Memelihara jalan masuk pekarangan; 6. Tidak membangun jembatan dan atau saluran air antara halaman rumah dan jalan umum yang dapat mengakibatkan air hujan dan atau air limbah mengalir dari halaman rumah ke jalam umum; 7. Tidak membangun pagar kawat berduri dan atau memasang benda-benda tajam atau runcing di depan, di samping dan di belakang bangunan yang ada jalan atau tetangganya serta memberi aliran listrik pada pagar tersebut; 8. Tidak menanam pohon, membuat pagar atau meletakkan barang pada sudut halaman ditepi jalan yang dapat mengganggu pemandangan dan kelancaran lalu lintas; 9. Untuk tidak menjadikan bangunannya sebagai tempat bagi pedagang kaki lima, lapakan, asongan, pedagang musiman, gerobak dorong dan lain sejenisnya untuk menggelar dagangannya; 10. Memagari atau memberi tembok keliling pada sumur air yang terdapat dipekarangan dengan tinggi minimal 60 cm (enam puluh centimeter) dihitung dari permukaan tanah; 11. Untuk tidak menyimpan atau menimbun benda-benda yang dapat membahayakan atau mengganggu tetangga sekitarnya atau yang dapat menimbulkan polusi dan mengganggu keindahan; 12. Pemeliharaan bangunan-bangunan, tembok-tembok dan pagar dengan tidak memasang poster, reklame dan spanduk-spanduk; 13. Untuk tidak menjadikan pekarangan bangunan atau pekarangan rumahnya sebagai tempat tidur sehingga mengganggu ketertiban; 14. Untuk tidak menjadikan bangunan atau rumahnya sebagai tempat untuk melakukan perbuatan asusila; 15. Untuk tidak mendirikan bangunan kandang ternak untuk skala usaha kecuali ada rekomendasi dari Dinas Peternakan Kota Tarakan; 16. Untuk tidak melakukan kegiatan usaha dibidang peternakan yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan, kecuali ada ijin dari Pemerintah Daerah. Bagian Kedua Ketertiban Jalan, Jalur Hijau dan Taman Pasal 9 Di setiap jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum, setiap orang pribadi/badan dilarang untuk: 1. Mengotori dan merusak kecuali oleh petugas yang melaksanakan pekerjaan untuk kepentingan dinas; 2. Melakukan corat-coret; 3. Melakukan kegiatan mengemis dan sejenisnya; 4. Memotong pepohonan dipinggir sepanjang jalan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang; 5. Membuat bak sampah secara permanen diatas trotoar; 6. Memarkir kendaraan diatas trotoar; 7. Berjualan…….. Bagian Hukum Pemerintah kota Tarakan
7 7. Berjualan di sepanjang trotoar, tepi jalan atau tempat lain yang dapat mengganggu ketertiban; 8. Memarkir kendaraan kurang dari radius 15m (lima belas meter) dari persimpangan/pertigaan jalan; 9. Membuang, menumpuk, membakar kotoran atau sampah kecuali ditempattempat yang telah ditentukan oleh Kepala Daerah; 10. Buang air kecil dan atau buang air besar kecuali ditempat-tempat yang disediakan untuk buang air kecil dan atau buang air besar; 11. Menjemur, memasang, menempelkan atau menggantungkan benda-benda kecuali ditempat yang telah ditentukan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang berwenang; 12. Menginjak, duduk dan merusak pohon, tanaman atau bunga; 13. Menyapu sampah atau kotoran dari trotoar ke jalan; 14. Melepaskan, mengikat atau mengembalakan hewan peliharaan maupun ternaknya; 15. Mendirikan kandang hewan peliharaan maupun ternak; 16. Melepaskan hewan peliharaan maupun ternaknya yang dapat membahayakan jiwa orang lain dan atau mengganggu ketertiban atau keindahan kota; 17. Dipakai sebagai tempat mencuci atau memperbaiki kendaraan bermotor atau tidak bermotor; 18. Mempergunakan sebagai tempat untuk membongkar barang muatan kendaraan bermotor atau tidak bermotor; 19. Menjadikan tempat tinggal atau tempat tidur yang mengganggu ketertiban; 20. Parkir atau mangkal disepanjang jalan khusus bagi kendaraan angkutan barang (truk) kecuali ditempat yang telah ditentukan oleh pejabat yang berwenang; 21. Bertingkah laku yang menimbulkan suatu persangkaan menjurus untuk berbuat asusila; 22. Menyuruh, menganjurkan atau dengan cara lain untuk melakukan perbuatan asusila. Bagian Ketiga Ketertiban Pusat Perbelanjaan dan Pasar Pasal 10 (1) Setiap pedagang atau pemakai kios/los di pusat perbelanjaan dan pasar dilarang : a. Memindahkan hak mempergunakan bangunan pasar, kios atau los kepada pihak lain, kecuali mendapat ijin dari Dinas Pengelola Pasar; b. Menyalakan api atau kompor sebagai alat untuk memasak makanan dan minuman didalam kios kecuali rumah makan dengan mendapat ijin dari Kepala Daerah; c. Memperdagangkan barang-barang yang mudah terbakar atau meledak; d. Melakukan perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban umum; e. Membuang, menumpuk dan membakar kotoran sampah di pusat perbelanjaan dan pasar; f. Menggunakan kios sebagai tempat tinggal; g. Bermain judi, minum-minuman keras dan atau melakukan perbuatan yang asusila didalam kios; h. Menempatkan barang-barang dagangan yang melebihi batas kios yang tersedia; i. Merubah bangunan baik dalam bentuk bangunan tambahan maupun mengurangi bentuk bangunan yang sudah ada; j. Memberikan/menyambungkan aliran listrik yang dimiliki kepada orang/pedagang lain; k. Menjual dagangannya dengan cara memasuki kendaraan yang sedang menunggu atau menurunkan penumpang; (3) Setiap pedagang atau pemakai kios/los di pusat perbelanjaan dan pasar wajib: a. Memiliki……… Bagian Hukum Pemerintah kota Tarakan
8 a. Memiliki surat ijin penggunaan kios yang dikeluarkan oleh Dinas Pengelola Pasar; b. Mendapat Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang; c. Menyediakan alat pemadam kebakaran yang ditempatkan sedemikian rupa sehingga dapat dengan mudah dipergunakan; (4) Untuk ketertiban terhadap pedagang atau pemakai kios/los di pusat perbelanjaan dan pasar, ditetapkan waktu berjualan yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah. Bagian Keempat Ketertiban Terminal dan Penumpang Pasal 11 (1) Sebelum jadwal waktu yang telah ditetapkan, kendaraan yang berangkat dari terminal diwajibkan menunggu ditempat yang telah disediakan dengan tertib; (2) Kendaraan yang akan berangkat oleh Petugas Terminal dipanggil untuk masuk ke jalur pemberangkatan dengan menyerahkan tanda pembayaran retribusi kepada petugas; (3) Bagi kendaraan yang datang dan memasuki terminal diwajibkan menurunkan penumpang pada tempat yang telah disediakan dan kemudian memarkirkan secara teratur sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan kendaraannya; (4) Bagi kendaraan yang parkirnya melebihi jadwal waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, kendaraan tersebut wajib mendapat ijin dari pejabat yang berwenang; (5) Setiap kendaraan yang baru memasuki terminal, dilarang berhenti di jalur jalan masuk terminal; (6) Dilarang membuat keonaran atau kegaduhan yang dapat mengganggu ketentraman dilingkungan terminal; (7) Dilarang mencuci kendaraan dilingkungan terminal; (8) Kendaraan dilarang berpangkalan dilingkungan terminal melebihi waktu yang ditentukan; (9) Para petugas Dinas Perhubungan berkewajiban mengawasi orang-orang yang ada dilingkungan terminal dan mengamankan orang-orang tertentu yang dianggap mengganggu ketertiban, keamanan dan keselamatan umum; (10) Alat pemadam kebakaran agar ditempatkan sedemikian rupa sehingga dapat dengan mudah digunakan para petugas; (11) Petugas Dinas Perhubungan mempunyai kewajiban untuk menjaga semua peralatan dan sarana terminal dari gangguan orang-orang yang sengaja merusak dan mengganggu kelancaran pekerjaan petugas terminal. Pasal 12 (1) Setiap orang yang akan memasuki dan atau keluar terminal harus melalui jalan yang telah ditentukan untuk keperluan itu; (2) Dilarang berdiri atau menunggu kendaraan di jalur pemberangkatan; (3) Penumpang……… Bagian Hukum Pemerintah kota Tarakan
9 (3) Penumpang yang menunggu, naik/turun dari kendaraan menempati tempat yang telah ditentukan; (4) Setiap penumpang yang membawa barang sedemikan rupa, diharapkan menggunakan tenaga pembantu yang menggunakan tanda pengenal yang terdaftar dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.
BAB V KETERTIBAN DAN KEAMANAN LINGKUNGAN Pasal 13 (1) Dilarang membuat gaduh di sekitar tempat tinggal atau tempat-tempat umum lainnya atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketentraman orang lain; (2) Dilarang duduk di pagar jembatan dan dipinggir jalan yang dapat mengganggu ketentraman orang lain; (3) Dilarang menyimpan dan atau menimbun bahan bakar berbahaya seperti bahan bakar minyak dan gas yang mudah terbakar atau meledak, bahan kimia dan bahan beracun yang dapat mencemarkan lingkungan dalam rumah atau bangunan lain kecuali dengan ijin dari Kepala Daerah atau pejabat yang berwenang; (4) Dilarang mengangkut barang beracun, berbau busuk atau yang mudah menimbulkan kebakaran dengan menggunakan tempat yang terbuka, kecuali ada rekomendasi dari dinas teknis; (5) Pengangkutan bahan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini harus dilakukan dengan mempergunakan tempat yang tertutup rapat dengan ketentuan bahwa tempat tersebut harus segera dibersihkan atau dimusnahkan setelah selesai pemakaiannya; (6) Dilarang membuang sampah dan atau limbah ditempat umum dan saluran air, aliran sungai, di pantai dan laut sekitarnya serta tempat-tempat lain yang dapat merusak lingkungan hidup kecuali pada tempat-tempat yang telah disediakan atau ditetapkan oleh Kepala Daerah; (7) Dilarang menembak dengan alat penembak atau alat yang sejenis kecuali di tempat-tempat yang telah diijinkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang berwenang; (8) Dilarang menangkap atau membunuh binatang tertentu yang jenisnya menurut peraturan yang berlaku harus dilindungi atau yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang berwenang; (9) Dilarang membawa senjata tajam, alat pemukul atau senjata api di jalur hijau, taman dan tempat umum dimana sedang diselenggarakan perayaan atau pesta, tontonan atau keramaian; (10) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (9) Pasal ini, tidak berlaku bagi pejabat pemerintah yang diberi wewenang membawa senjata untuk keperluan tugas, golongan penduduk yang menurut adat istiadatnya senjata tersebut dianggap sebagai kelengkapan pakaian adat dan juga bagi mereka yang sedang menjalankan pekerjaan ditempat dimana harus pula membawa senjata.
BAB VI…….. Bagian Hukum Pemerintah kota Tarakan
10 BAB VI CARA PENGAMBILAN, PENGANGKUTAN/PEMBUANGAN DAN PEMUSNAHAN SAMPAH Pasal 14 Untuk melancarkan dan memudahkan pengambilan, pengangkutan dan pembuangan serta memusnahkan sampah, ditetapkan waktu pembuangan sampah, pembagian wilayah pengambilan sampah, pengangkutan, pembuangan dan pemusnahan sampah yang disesuaikan dengan luas daerah serta sarana pelayanan kebersihan yang ada, yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah. Pasal 15 (1) Pengambilan atau pengangkutan sampah dari tempat sampah yang telah disediakan oleh penghuni rumah/bangunan ke TPS yang telah disediakan oleh Pemerintah Kota menjadi tanggung jawab penghuni rumah/ bangunan; (2) Pengambilan, pengangkutan sampah dari TPS ke TPA dilaksanakan oleh DKPP, kecuali sampah yang berasal dari limbah klinik dan industri; (3) Pengelolaan sampah yang berasal dari limbah klinik dan industri diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah; (4) Apabila pengambilan dan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, belum dilaksanakan oleh petugas DKPP maka menjadi tanggung jawab pemilik rumah/bangunan/toko/perusahaan; (5) Pemilik rumah/bangunan/toko/perusahaan, diharuskan untuk merapikan sampah-sampah tersebut untuk memudahkan petugas dalam pengambilan; (6) Pengambilan dan pembuangan sampah dari tempat penampungan sampah dari kendaraan penumpang umum ke bak sampah yang telah disediakan di terminal-terminal dilaksanakan oleh pengemudi atau kernet-kernet kendaraan yang bersangkutan; Pasal 16 Apabila Pemerintah Kota tidak dapat menyediakan TPS, sampah-sampah yang telah ada di bak sampah rumah/bangunan/toko/perusahaan, pengambilan dan pengangkutan dilaksanakan oleh petugas yang telah ditunjuk untuk diangkut ke TPA. Pasal 17 (1) Setiap penghuni rumah/bangunan/toko/sekolah/asrama yang mempunyai pekarangan yang cukup luas diharuskan mempunyai lubang pembuangan sampah yang digali dalam batas pekarangannya yang secukupnya; (2) Sampah-sampah yang telah ditumpuk dalam lubang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus dimusnahkan sendiri oleh yang bersangkutan dengan cara menimbun dengan tanah atau membakar didalam lubang tersebut dengan tidak mengganggu tetangga; (3) Lubang sampah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus dibuat pada tempat-tempat yang tidak akan merusak keindahan dan tidak akan mengganggu sekitarnya serta dalam jarak sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari sumur. Pasal 18
(1) Barang…….. Bagian Hukum Pemerintah kota Tarakan
11 (1) Barang-barang atau benda-benda rongsokan kendaraan yang dibiarkan atau ditinggalkan dijalan-jalan, trotoar, pelataran-pelataran parkir atau tempattempat lainnya yang mengganggu ketertiban, kebersihan dan keindahan setelah dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari tidak ada yang mengurus akan dianggap sebagai sampah; (2) Gerobak-gerobak, meja, kursi dan alat lainnya yang dipergunakan berdagang dan ditinggalkan di trotoar, dipinggir jalan, didepan bangunan atau dipelataran parkir akan dianggap sebagai sampah dan selanjutnya akan dimusnahkan; (3) Potongan-potongan pohon/kayu yang dibiarkan ditempat umum, trotoar, pelataran parkir atau tempat lainnya akan dianggap sebagai sampah; (4) Bahan-bahan bangunan yang dibiarkan di jalan-jalan, trotoar atau tempat lainnya akan dianggap sebagai sampah untuk dimusnahkan.
BAB VII PENGAWASAN Pasal 19 Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh dinas teknis beserta instansi lain yang terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB VIII KETENTUAN PIDANA Pasal 20 (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat (2), (3), (4), (5) dan ayat (6), Pasal 6 ayat (1), (2), (3) dan ayat (4), Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 11 ayat (1), (3), (4), (5), (6), (7) dan ayat (8), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) dan ayat (10) Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran. BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 21 (1) Selain oleh penyidik POLRI, penyidikan atas tindak pidana pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota yang pengangkatannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah : a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Kota agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi dan atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Kota; c. Meminta………. Bagian Hukum Pemerintah kota Tarakan
12 c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi dan atau bahan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Kota; d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Kota; e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Kota; g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e; h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Kota; i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. Menghentikan penyidikan; k. Melakukan tindakan lain yang perlu kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Kota menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 22 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 18 Tahun 1999 tentang Ketertiban dan Kebersihan Kota jo. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 11 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 18 Tahun 1999 tentang Ketertiban dan Kebersihan Kota, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 23 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah. Pasal 24 Peraturan Daerah ini diatur pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan.
Ditetapkan……… Bagian Hukum Pemerintah kota Tarakan
13 Ditetapkan di Tarakan pada tanggal 28 Nopember 2002 WALIKOTA TARAKAN ttd dr. H. JUSUF S.K
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2002 Nomor 13 Seri E-09 Tanggal 2 Desember 2002 SEKRETARIS DAERAH, ttd Drs. H. BAHARUDDIN BARAQ, M.Ed Pembina Utama Muda Nip. 550 004 607
Bagian Hukum Pemerintah kota Tarakan
