PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 07 TAHUN 2002 TENTANG RUMAH SUSUN DALAM WILAYAH KOTA TARAKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TARAKAN, Menimbang : a. bahwa dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk dan terbatasnya lahan/tanah pemukiman, maka Pemerintah Kota dihadapkan pada permasalahan dalam penyediaan perumahan bagi warganya; b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan perumahan di Kota Tarakan yang semakin meningkat maka perlu mengatur hal-hal yang berkaitan dengan rumah susun dalam daerah Kota Tarakan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043); 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3317); 4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469); 5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501); 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699); 7. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3711); 8. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3832); 9. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor (3839); 10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3372); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
14. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 1999 Nomor 11 Seri C-01) Jo. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 26 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2001 Nomor 26 Seri D-09); 15. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 22 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 23 Seri D); 16. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bangunan (Lembaran daerah Tahun 2000 Nomor 23 Seri D); 17. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan Tahun 2000-2010 (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2001 Nomor 15 Seri C-04). Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN,
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN TENTANG RUMAH SUSUN DALAM WILAYAH KOTA TARAKAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Tarakan; 2. Pemerintah Kota adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah; 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah badan legislatif daerah; 4. Kepala Daerah adalah Walikota Tarakan; 5. Dinas Pertanahan adalah Dinas Pertanahan Kota Tarakan; 6. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya adalah Dinas Pkerjaan Umum Cipta Karya Kota Tarakan; 7. Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama; 8. Akta Pemisahan adalah tanda bukti pemisahan rumah susun atas satuan-satuan rumah susun, bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama dengan pertelaan yang jelas dalam bentuk gambar uraian dan batas-batasnya dalam arah vertikal dan horizontal yang mengandung nilai perbandingan proposional; 9. Satuan Rumah Susun adalah rumah susun yang tujuan peruntukan utamanya digunakan terpisah sebagi tempat hunian yang mempunyai sarana penghubung ke jalan umum; 10. Bagian Bersama adalah bagian rumah susun yang dimiliki secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama dalam kesatuan fungsi dengan satuan rumah susun; 11. Benda Bersama adalah benda yang bukan merupakan bagian rumah susun tetapi yang dimiliki bersama secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama; 12. Tanah Bersama adalah sebidang tanah yang digunakan atas dasar hak bersama secara tidak terpisahkan yang diatasnya berdiri rumah susun dan ditetapkan batasannya dalam pembinaan rumah susun; 13. Pemilik adalah perseorangan atau badan hukum yang memiliki satuan rumah susun yang memenuhi syarat sebagai pemegang hak atas tanah;
14. Penghuni adalah pemilik atau penyewa beli atau pengontrak atau seseorang atau badan secara nyata menempati satuan rumah susun sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang berlaku; 15. Perhimpunan Penghuni adalah badan yang bertugas mengelola rumah susun; 16. Persyaratan Teknis adalah persyaratan mengenai ketentuan planologis, struktur bangunan, keamanan, keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan lain-lain yang berhubungan dengan rancang bangun, termasuk kelengkapan prasarana dan fasilitas lingkungan yang diatur dengan peraturan perundang-undangan dan disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan; 17. Persyaratan Administrasi adalah persyaratan mengenai perijinann usaha dari perusahaan pembangunan perumahan, ijin lokasi dan atau peruntukannya, perijinan mendirikan bangunan (IMB) serta ijin layak humi yang diatur dengan peraturan perundang-undangan dan disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan; 18. Rumah Susun Sederhana adalah satuan rumah susun yang dibangun dengan luas unit satuan rumah susun maupun harga yang ditetapkan olek Kepala Daerah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. BAB II KEBIJAKSANAAN PENGATURAN DAN PEMBINAAN RUMAH SUSUN Bagian Pertama Kebijaksanaan Pasal 2 (1) Kebijaksanaan pembangunan rumah susun di Kota Tarakan diarahkan pada usaha peningkatan pembangunan perumahan dan pemukiman secara fungsional bagi kepentingan rakyat banyak dengan sasaran : a. Mendorong pembangunan pemukiman dengan daya tampung tinggi dalam rangka pemenuhan kebutuhan perumahan; b. Mendukung Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan yang dikaitkan dengan pengembangan pembangunan daerah perkotaan ke arah vertikal dan untuk meremajakan daerah-daerah kumuh; c. Meningkatkan optimasi penggunaan sumberdaya tanah perkotaan. (2) Pengaturan dan pembinaan rumah susun yang berhubungan dengan ketatakotaan ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.
Bagian Kedua Wewenang dan Tanggung Jawab Pasal 3 Penyusunan program pembangunan rumah susun dilaksanakan oleh Kepala Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagian Ketiga Penggunaan Rumah Susun Pasal 4 (1) Penggunaan rumah susun terdiri dari rumah susun hunian, rumah susun bukan hunian dan rumah susun penggunaan campuran; (2) Penentuan penggunaan rumah susun sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 1 harus sudah dinyatakan pada saat mengajukan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB); (3) Perubahan penggunaan rumash susun harus dengan persetujuan tertulis Kepala Daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB III PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN Pasal 5 (1) Rumah susun dan lingkungannya harus dibangun sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan dilaksanakan berdasarkan perijinan yang diberikan oleh Kepala Daerah; (2) Pembangunan rumah susun yang dilaksanakan oleh penyelenggara pembangunan harus memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 6 Pembangunan rumah susun yang dilaksanakan oleh penyelenggara pembangunan harus memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 7 Tata cara pengaturan dan pembinaan rumah susun yang meliputi aspek-aspek rencana tata ruang wilayah, ijin mendirikan bangunan, ijin layak huni, analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), upaya pengelolaan lingkungan (PKL), upaya pemantauan lingkungan (UPL) pengesahan pertelaan, pengesahan akta pemisahan satuan rumah susun, penghunian, pengelolaan dan pengawasannya ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB IV PEMILIKAN SATUAN RUMAH SUSUN Bagian Pertama Pemilikan Pasal 8 Pengaturan pemilikan atas satuan rumah susun yang meliputi Batas Pemilikan Satuan Rumah susun, Peralihan, Pembebanan dan Pendaftaran Hak Milik Atas satuan Rumah Susun, Perubahan dan Penghapusan Hak Pemilikan, Kemudahan Pembangunan dan Pemilikan, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Kedua Pertelaan Rumah Susun Pasal 9 Pertelaan rumah susun dibuat oleh penyelenggara pembangunan rumah susun dan pengesahannya dilaksanakan oleh Kepala Daerah. Bagian Ketiga Pemisahaan Hak Atas satuan Rumah susun Pasal 10 (1) Akta pemisahan rumah susun menjadi satuan-satuan rumah susun disahkan oleh Kepala Daerah; (2) Akta pemisahan rumah susun sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini merupakan tanda bukti pemisahan rumah susun dengan mempergunakan bentuk akta yang telah diteapkan oleh Kepala Daerah; (3) Akta pemisahan dilengkapi dengan pertelaan rumah susun sebagaimana dimaksud Pasal 9 Peraturan Daerah ini.
Bagian Keempat Ijin Layak Huni Pasal 11 (1) Setiap penyelenggara pembangunan rumah susun wajib mengajukan permohonan Ijin Layak Huni kepada Kepala Daerah setelah menyelesaikan pembangunan rumah susun sesuai dengan perijinan yang telah diberikan; (2) Tata cara permohonan Ijin Layak Huni sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Kepala daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku
BAB V PENGHUNIAN DAN PENGELOLAAN RUMAH SUSUN
Bagian Pertama Penghunian Rumah Susun Pasal 12 (1) Persyaratan kelayakan penghunian satuan rumah susun oleh Kepala Daerah; (2) Pengendalian kelayakan penghunian satuan rumah susun sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya. Pasal 13 Setiap orang, badan atau instansi yang memiliki hak huni satuan rumah susun wajib mendaftarakannya pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya. Pasal 14 (1) Para penghuni dalam suatu lingkungan rumah susun baik untuk hunian maupun bukan hunian wajib membentuk Perhimpunan Penghuni; (2) Pembentukan Perhimpunan Penghuni sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan dengan pembuatan akta; (3) Setiap penghuni wajib menjadi Perhimpunan Penghuni, yang keanggotaannya diwakili oleh Kepala Keluarga; (4) Akta pembentukan Perhimpunan Penghuni satuan rumah susun sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, disahkan oleh Kepala Daerah; (5) Tatacara pengesahan akta pembentukan Perhimpunan Penghuni rumah susun sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 15 Pedoman tentang penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga perhimpunan penghuni ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagian Kedua Pengelolaan Rumah Susun Pasal 16 (1) Pengelolaan terhadap satuan rumah susun dilakukan oleh penghuni atau pemilik, sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang ditetapkan oleh Perhimpunan Penghuni; (2) Pengelolaan terhadap rumah susun dan lingkungannya dapat dilaskanakan oleh suatu Badan Pengelola yang ditunjuk atau dibentuk oleh Perhimpunan Penghuni.
BAB VI PENGAWASAN Pasal 17 Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VII KETENTUAN PIDANA Pasal 18 (1) Pelanggaran atas ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11 ayat (1), Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Daerah ini diancam hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan atau tidak menyita barang tertentu untuk daerah, kecuali jika ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan; (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran. BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 19 (1) Selain oleh Penyidik POLRI, penyidikan atas tindak pidana pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Negawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota yang pengangkatannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah: a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang pemukiman agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi dan atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang pemukiman; c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi dan atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang pemukiman; d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang pemukiman; e. Melakukan penggeledahan-penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang pemukiman; g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e; h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang pemukiman; i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. Menghentikan penyidikan; k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pemukiman menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 20 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD. Pasal 21 Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan. Ditetapkan di Tarakan pada tanggal 23 Juli 2002 WALIKOTA TARAKAN, ttd. dr. H. JUSUF, S.K
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2002 Nomor 07 Seri E-04 Tanggal 31 Juli 2002 SEKRETARIS DAERAH, ttd. Drs. H. BAHARUDDIN BARAQ, M.Ed Pembina Utama Muda Nip. 550 004 607
