PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERIAN IJIN PRAKTEK TENAGA KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TARAKAN, Menimbang : a. bahwa praktek tenaga kesehatan sebagai salah satu bentuk pelayanan kesehatan perlu ditata guna peningkatan mutu pelayanannya ; b. bahwa sebagai upaya untuk penertiban dan pengawasan serta pembinaan, dipandang perlu mengatur tata cara pemberian ijinnya; c. bahwa untuk maksud pada huruf a dan b tersebut diatas, maka dipandang perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495); 3. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3711); 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 8. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 1999 Nomor 11 Seri C-01) jo. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 26 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2001 Nomor 26 Seri D-09); 9. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 22 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2000 Nomor 23 Seri D). Dengan …..
Bagian Hukum Pemerintah Kota tarakan
2 Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN, MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN TENTANG PEMBERIAN IJIN PRAKTEK TENAGA KESEHATAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Tarakan; 2. Pemerintah Kota adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah otonom yag lain sebagai badan eksekutif Daerah; 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah badan legislatif Daerah; 4. Kepala Daerah adalah Walikota Tarakan; 5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Tarakan; 6. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kota Tarakan; 7. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Tarakan; 8. Bendaharawan Khusus Penerima, yang selanjutnya disebut BKP adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan Kota Tarakan; 9. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perijinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 10. Praktek Tenaga Kesehatan adalah jenis usaha yang memberikan jasa dan pelayanan umum serta dapat dinikmati oleh masyarakat secara aman; 11. Ijin Praktek Tenaga Kesehatan, yang selanjutnya disebut ijin adalah ijin yang diberikan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk kepada perorangan yang memberikan pelayanan kesehatan secara umum sesuai dengan profesi yang dimiliki; 12. Pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi atau pelayanan kesehatan lainnya;
BAB II JENIS-JENIS PRAKTEK TENAGA KESEHATAN Pasal 2 Jenis-jenis Praktek Tenaga Kesehatan meliputi : 1. Praktek Dokter Spesialis adalah suatu profesi di bidang kesehatan dengan keahlian yang lebih spesifik; 2. Praktek Dokter Umum adalah suatu profesi di bidang kesehatan yang menangani pelayanan medik secara umum; 3. Praktek Dokter Gigi adalah suatu profesi di bidang kesehatan yang menangani pelayanan pada medik gigi; 4. Praktek Psikolog adalah suatu profesi di bidang kesehatan yang menangani pelayanan psikologi dan kesehatan mental lainnya; 5. Praktek Fisioterapi adalah suatu profesi di bidang kesehatan yang menangani rehabilitasi atau pemulihan; 6. Praktek Perawat (Akademi Perawat) adalah suatu profesi di bidang kesehatan yang menangani pelayanan keperawatan; 7. Praktek Bidan adalah suatu profesi di bidang kesehatan yang menangani pelayanan kesehatan ibu dan anak serta menolong persalinan normal; 8. Praktek……….. Bagian Hukum Pemerintah Kota tarakan
3 8. Praktek Perawat Gigi adalah suatu profesi dibidang kesehatan yang menangani pelayanan pada perawatan gigi.
BAB III KETENTUAN PERIJINAN Pasal 3 (1) Setiap orang pribadi dan atau badan yang menyelenggarakan praktek tenaga kesehatan wajib memiliki ijin; (2) Ijin diberikan pada tempat-tempat tertentu dalam Kota Tarakan yang pengaturannya sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang telah ditetapkan; (3) Ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan wajib didaftar ulang setiap tahun; (4) Ijin sebagaimana dimaksud ayat (3) akan dievaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali; (5) Ijin dapat dimiliki oleh perorangan warga negara Indonesia yang ingin menyelenggarakan dan membuka praktek tenaga kesehatan sesuai dengan profesi yang dimiliki dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (6) Ijin praktek tenaga kesehatan bagi warga negara Asing wajib mendapat ijin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (7) Tata cara perijinan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Daerah.
BAB IV KEWAJIBAN Pasal 4 Pengusaha/Penyelenggaraan praktek tenaga kesehatan berkewajiban untuk : 1. Mengadakan pembukuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. Menjaga martabat dan mencegah penggunaan fasilitas yang disediakan untuk kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum, serta segala hal yang bertentangan dengan kepribadian Agama, Bangsa dan Negara; 3. Bertanggung jawab atas persyaratan sanitasi dan hygiene dalam lingkungan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 4. Memberikan laporan pemakaian fasilitas dan pelayanan setiap akhir tahun kepada Kepala Daerah melalui Dinas Kesehatan dan apabila dianggap perlu Kepala Daerah dapat meminta laporan tertentu kepada pimpinan setiap jenis usaha dibidang kesehatan; 5. Mentaati perjanjian kerja, keselamatan kerja, dan jaminan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB V KETENTUAN BIAYA PERIJINAN Pasal 5 (1) Setiap…….. Bagian Hukum Pemerintah Kota tarakan
4 (1) Setiap orang pribadi dan atau badan yang menyelenggarakan praktek tenaga kesehatan dikenakan biaya perijinan; (2) Biaya perijinan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD; (3) Biaya perijinan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, selanjutnya disetor ke Kas Daerah melalui BKP pada Dinas Pendapatan.
BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 6 (1) Pembinaan dan pengawasan atas ijin praktek tenaga kesehatan dilakukan oleh Dinas Kesehatan, instansi terkait dan organisasi profesi yang membidangi kesehatan; (2) Dalam upaya pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Dinas Kesehatan bersama-sama instansi terkait dan organisasi profesi yang membidangi kesehatan memberikan bimbingan dan petunjuk, secara administratif maupun teknis operasional.
BAB VII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 7 (1) Kepala Daerah dapat mengenakan sanksi administrasi atas pelanggaran Pasal 4 Peraturan Daerah ini atas rekomendasi Tim pembinaan dan pengawasan; (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah : a. Peringatan secara lisan; b. Peringatan secara tertulis; c. Pencabutan sementara surat atau dokumen ijin; d. Pencabutan seluruh surat atau dokumen ijin;
BAB VIII KETENTUAN PIDANA Pasal 8 (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 ayat (1), (3) dan ayat (6) Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah); (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah pelanggaran; (3) Dengan tidak mengurangi arti ketentuan ancaman pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, terhadap pemegang ijin dapat dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 9………. Bagian Hukum Pemerintah Kota tarakan
5 Pasal 9 (1) Selain oleh Penyidik POLRI, penyidikan atas tindak pidana pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota yang pengangkatannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah : a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang kesehatan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi dan atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang kesehatan; c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi dan atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang kesehatan; d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang kesehatan; e. Melakukan penggeledahan-penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan; g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meningggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e; h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang kesehatan; i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. Menghentikan penyidikan; k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 10 (1) Segala ketentuan yang mengatur tentang ijin di bidang kesehatan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku; (2) Ijin yang ada sampai dengan batas waktu jatuh tempo masih tetap berlaku; (3) Ijin sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo masa berlakunya wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 11 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Daerah.
Pasal 12…….. Bagian Hukum Pemerintah Kota tarakan
6 Pasal 12 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan.
Ditetapkan di Tarakan pada tanggal 28 Nopember 2002 WALIKOTA TARAKAN, ttd dr. H. JUSUF S.K Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2002 Nomor 15 Seri E-11 Tanggal 2 Desember 2002 SEKRETARIS DAERAH, ttd. Drs. H. BAHARUDDIN BARAQ, M.Ed Pembina Utama Muda Nip. 550 004 607
Bagian Hukum Pemerintah Kota tarakan
