PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 09 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERIAN IJIN TEMPAT USAHA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TARAKAN, Menimbang :
a. bahwa dalam rangka melindungi masyarakat dari bahaya kerugian atau gangguan yang ditimbulkan oleh tempat usaha atau kegiatan perekonomian pada umumnya, perlu diadakan penertiban demi menjaga kepentingan atau ketertiban umum, keamanan dan kesehatan lingkungan sekitarnya maka perlu diatur Pemberian Ijin Tempat Usaha; b. bahwa untuk maksud pada huruf a tersebut diatas maka perlu mengatur ketentuan Pemberian Ijin Tempat Usaha dengan Peraturan Daerah.
Mengingat
: 1. Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 setelah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Ordonantie Staatsblad Tahun 1940 Nomor 14 dan 450; 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699); 4. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3711); 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom; 10. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 1999 Nomor 11 Seri C-01) jo. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 26 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2001 Nomor 26 Seri D-09); 11. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 22 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2000 Nomor 23 Seri D); 12. Peraturan……..
Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
2
12. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 24 Tahun 2000 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2000 Nomor 23 Seri D). Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN, MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN TENTANG PEMBERIAN IJIN TEMPAT USAHA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Tarakan; 2. Pemerintah Kota adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah; 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah badan legislatif daerah; 4. Kepala Daerah adalah Walikota Tarakan; 5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kota Tarakan; 6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang pemberian ijin tempat usaha yang melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 7. Bendaharawan Khusus Penerima yang selanjutnya disebut Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan Kota Tarakan; 8. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pengsiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainya; 9. Usaha adalah suatu kegiatan atau pekerjaan yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang dengan maksud mencari keuntungan; 10. Ijin Pendirian Tempat Usaha yang selanjutnya disebut ijin adalah ijin yang diperlukan untuk mendirikan tempat usaha yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang tertentu dengan maksud mencari keuntungan; 11. Surat Ijin Tempat Usaha, yang selanjutnya disingkat SITU adalah naskah yang berisikan ketentuan yang mengatur perijinan yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;
BAB II OBYEK DAN SUBYEK IJIN Pasal 2 (1) Obyek ijin adalah semua tempat usaha kegiatan perekonomian yang diadakan di wilayah Daerah; (2) Subyek ijin adalah setiap orang pribadi atau badan yang mendirikan dan atau memperluas tempat usahanya di wilayah Daerah. BAB III TATA CARA PENERBITAN IJIN Pasal 3……. Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
3
Pasal 3 (1) Setiap orang pribadi atau badan yang akan mendirikan dan atau memperluas tempat usahanya, wajib memiliki ijin dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk; (2) Untuk memperoleh ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, pemohon wajib mengajukan sendiri permohonannya baik perorangan, badan hukum atau oleh sesuatu pihak yang diberi kuasa olehnya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk; (3) Tata cara permohonan ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Daerah; Pasal 4 (1) Permohonan ijin diterima dan dilakukan pencatatan secara administratif untuk kemudian dilaksanakan penelitian di lokasi secara koordinatif dan pembahasan oleh Instansi terkait; (2) Hasil penelitian dan pembahasan dituangkan dalam Berita Acara yang apabila permohonan dikabulkan disampaikan bersama dengan berkas ijin dan diajukan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam rangka penetapannya; (3) Untuk kegiatan usaha tertentu yang memerlukan ijin teknis sebelum SITU diterbitkan wajib mendapatkan rekomendasi dari Instansi terkait; (4) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk setelah mendapatkan pertimbangan-pertimbangan yang diberikan oleh Tim Pemeriksaan Lapangan dan menganggap tidak ada permasalahan segera menerbitkan ijin yang diajukan oleh pemohon. Pasal 5 SITU wajib diperbaharui bagi : 1. Bangunan / tempat usaha yang diperbaharui, dirubah dan atau diperluas; 2. Pemindahan hak atas bangunan / tempat usaha kepada pihak lain; 3. Menjalankan kembali kegiatan usaha setelah 2 (dua) tahun terhenti atau tidak melakukan kegiatan; 4. Perubahan jenis usaha; 5. Tempat usaha yang terkena sanksi pencabutan SITU. BAB IV PENOLAKAN PERMOHONAN IJIN Pasal 6 (1) Orang pribadi atau Badan yang permohonan ijinnya ditolak oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang berwenang dilarang melakukan kegiatan usaha; (2) Alasan penolakan permohonan ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Daerah; (3) Permohonan ijin yang ditolak oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang berwenang diberitahukan dan dikirimkan kepada pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah berkas permohonan diterima secara lengkap.
BAB V……… Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
4
BAB V JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IJIN Pasal 7 (1) Jangka waktu berlakunya SITU ditetapkan selama usaha tersebut masih berlangsung; (2) Setiap 1 (satu) tahun sekali sejak dikeluarkannya SITU, pemegang SITU wajib melakukan pendaftaran untuk pemeriksaan ulang; Pasal 8 Apabila pemegang SITU menghentikan dan menutup kegiatan usahanya, pemegang SITU wajib memberitahukan secara tertulis dan mengembalikan SITU tersebut selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah penghentian kegiatan usahanya kepada Pemerintah Daerah. Pasal 9 SITU tidak berlaku apabila : 1. Pemegang SITU menghentikan kegiatan usahanya; 2. Pemegang SITU mengubah atau menambah jenis usahanya tanpa mengajukan permohonan ijin yang baru kepada Kepala Daerah; 3. Pemegang tidak melaksanakan pendaftaran ulang untuk pemeriksaan ulang; 4. Dihentikan usahanya oleh Kepala Daerah atau Instansi yang berwenang karena melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku; 5. Bangunan usaha terkena rencana pembangunan sarana umum atau proyek pembangunan dalam rangka pengembangan wilayah pembangunan kota; 6. Memindahtangankan ijin atas suatu kegiatan; 7. Pemindahan hak atas bangunan tempat usaha kepada pihak lain; 8. Menjalankan kembali kegiatan usaha setelah 2 (dua) tahun berdiri atau tidak melakukan kegiatan.
BAB VI BIAYA ADMINISTRASI Pasal 10 (1) Untuk mendapatkan SITU, pemohon dikenakan biaya administrasi; (2) Besarnya biaya administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Daerah atas persetujuan DPRD Kota Tarakan. Pasal 11 (1) Penerimaan biaya sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima; (2) Tata cara pelaksanaan pungutan dan penyetoran diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Daerah.
BAB VII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 12 (1) Kepala……. Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
5
(1) Kepala Daerah dapat memberikan sanksi administrasi atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dan peraturan pelaksanaannya; (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, berupa : a. Peringatan secara tertulis; b. Pengambilan atau penahanan SITU sebagai bahan pemeriksaan bila dianggap perlu; c. Pencabutan SITU; d. Penutupan tempat usaha yang tidak memiliki ijin yang dilakukan dengan menempelkan segel atau tanda ditutup oleh petugas yang ditugaskan untuk itu; BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 13 (1) Pembinaan teknis dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Instansi yang berwenang; (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan secara Instansional dibawah kordinasi Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk; (3) Bila dipandang perlu Kepala Daerah dapat membentuk Tim Pengawas Terpadu; (4) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah sewaktuwaktu dapat melakukan pemeriksaan terhadap lokasi suatu kegiatan usaha; (5) Pelaksanaan pemeriksaan terhadap lokasi sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Daerah. BAB IX KETENTUAN PIDANA Pasal 14 (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 4 ayat (3), Pasal 5, Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 8 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah); (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah Pelanggaran; (3) Dengan tidak mengurangi arti ketentuan ancaman pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, terhadap pemegang ijin dapat dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 15 (1) Selain oleh Penyidik POLRI, penyidikan atas tindak pidana pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota yang pengangkatannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; (2) Wewenang……… Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
6
(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah : a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Ijin Tempat Usaha; b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi dan atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Ijin Tempat Usaha; c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang dan atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Ijin Tempat Usaha; d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Ijin Tempat Usaha; e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Ijin Tempat Usaha; g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e; h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Ijin Tempat Usaha; i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. Menghentikan penyidikan; k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Ijin Tempat Usaha menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
BAB XI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 16 (1) SITU yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai dengan jangka waktu pendaftaran ulang; (2) Kegiatan usaha yang telah ada yang belum memiliki SITU dapat mengajukan permohonan memperoleh SITU menurut ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan; (3) Terhadap permohonan ijin baru dan pendaftaran ulang sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini harus disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini; (4) Penyesuaian ketentuan perijinan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, tidak berlaku untuk ijin usaha penjualan minuman beralkohol.
BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 17 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Daerah.
Pasal 18…….. Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
7
Pasal 18 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan. Ditetapkan di Tarakan pada tanggal 23 Juli 2002 WALIKOTA TARAKAN, ttd. dr. H. JUSUF, S.K
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2002 Nomor 09 Seri E-05 Tanggal 31 Juli 2002 SEKRETARIS DAERAH, ttd Drs. H. BAHARUDDIN BARAQ, M.Ed Pembina Utama Muda Nip. 550 004 607
Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
