PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 09 TAHUN 2003 TENTANG PENYALURAN BAHAN BAKAR MINYAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TARAKAN, Menimbang
: a. bahwa untuk tertibnya penyaluran bahan bakar minyak dalam wilayah Kota Tarakan, serta untuk memudahkan pengawasan, penertiban dan pengendalian penyaluran bahan bakar minyak maka perlu diatur tata cara penyaluran bahan bakar minyak; b. bahwa untuk maksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Penyaluran Bahan Bakar Minyak dengan Peraturan Daerah.
Mengingat
: 1. Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Staadblad Nomor 226 Tahun 1926 jo. Staadblad Nomor 14 dan 450 Tahun 1940; 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3475); 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214); 5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612); 6. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3711);
7. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821); 8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 10. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4152); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2916) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1992 (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3510); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 14. Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2001 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Pertambangan Tanpa Ijin, Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak serta Perusakan Instalasi Ketenagalistrikan dan Pencurian Aliran Listrik; 15. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 1999 Nomor 11 Seri C-01) jo. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 26 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2001 Nomor 26 Seri D-09); 16. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 22 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2000 Nomor 23 Seri D); 17. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 22 Tahun 2001 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2001 Nomor 22 Seri C-10); 18. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 24 Tahun 2001 tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2001 Nomor 24 Seri C-12); 19. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 09 Tahun 2002 tentang Pemberian Ijin Tempat Usaha (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2002 Nomor 09 Seri E-05).
Memperhatikan : Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Kota Tarakan dengan Pertamina UPMS 541/128/EK tanggal 23 Juli 2002. VI Balikpapan Nomor : 1021/E2600 0/2002 - S3 Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN, MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN TENTANG PENYALURAN BAHAN BAKAR MINYAK. BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Tarakan; 2. Pemerintah Kota adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah; 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah badan legislatif daerah; 4. Kepala Daerah adalah Walikota Tarakan; 5. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tarakan; 6. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kota Tarakan; 7. Bendaharawan Khusus Penerima adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan; 8. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Tarakan; 9. Instansi terkait adalah instansi baik vertikal maupun Dinas lain yang terkait dalam penanganan penyaluran Bahan Bakar Minyak; 10. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun juga, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, perusahaan perseroan, yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentu badan usaha lainnya; 11. Pengusaha adalah setiap orang pribadi dan atau badan yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan; 12. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha termasuk perusahaan asing yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Daerah Kota Tarakan untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba; 13. Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat BBM adalah Bahan Bakar yang terdiri dari Premium, Solar dan Minyak Tanah; 14. Penyaluran adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengusaha yang memiliki ijin untuk menyalurkan BBM kepada masyarakat; 15. Ijin Usaha Perdagangan BBM adalah ijin usaha yang diberikan oleh Pemerintah Kota kepada pengusaha untuk melaksanakan usaha
16.
17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.
penyimpanan, usaha pengangkutan dan usaha penjualan BBM dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba; Agen BBM adalah perusahaan yang bertindak sebagai perantara untuk melakukan kegiatan penjualan BBM yang ditunjuk oleh produsen dan atau perusahaan minyak sejenis yang telah memperoleh ijin dari Pemerintah Pusat dengan rekomendasi dari Pemerintah Kota; Pengecer BBM adalah pengusaha yang melakukan penjualan BBM langsung kepada konsumen secara eceran; APMS adalah Agen Premium dan Minyak Solar; AMT adalah Agen Minyak Tanah; SPBU adalah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum; SPBB adalah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker; HET adalah Harga Eceran Tertinggi, yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota; Pangkalan Minyak Tanah adalah Pangkalan Khusus Minyak Tanah. BAB II PERIJINAN
Pasal 2 (1) Setiap pengusaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan BBM wajib memperoleh ijin usaha yang meliputi ijin usaha pengangkutan, ijin usaha penyimpanan dan ijin usaha penjualan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota; (2) Dalam memberikan ijin usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Kepala Daerah dapat menunjuk instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (3) Ijin usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diperuntukkan bagi : a. Untuk Pengecer BBM, ijin usaha yang dimiliki adalah ijin usaha penyimpanan dan ijin usaha penjualan; b. Untuk AMT, ijin usaha yang dimiliki adalah ijin usaha pengangkutan dan ijin usaha penjualan; c. Untuk SPBU, ijin usaha yang dimiliki adalah ijin usaha penyimpanan dan ijin usaha penjualan; d. Untuk APMS, ijin usaha yang dimiliki adalah ijin usaha pengangkutan dan ijin usaha penyimpanan; e. Untuk Pangkalan Minyak Tanah, ijin usaha yang dimiliki adalah ijin usaha penyimpanan dan ijin usaha penjualan; (4) Untuk mendapatkan ijin usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, setiap pengusaha mengajukan permohonan kepada Pemerintah Kota dengan melengkapi persyaratan, sebagai berikut : a. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB); b. Ijin Gangguan (HO); c. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/UKL/UPL/SPPL; d. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP); e. Surat Ijin Tempat Usaha (SITU); f. Tanda Daftar Perusahaan (TDP); g. Ijin lokasi (sesuai dengan peruntukannya);
h. Khusus Agen BBM melampirkan rekomendasi dari produsen dan atau perusahaan minyak sejenis yang telah memperoleh ijin dari Pemerintah Pusat; i. Khusus perusahaan pengangkut melampiri Buku Uji dan surat perjanjian kontrak kerjasama dari Agen BBM; j. Khusus Pangkalan Minyak Tanah melampirkan surat perjanjian kontrak kerjasama dengan AMT; k. Kartu Tanda Anggota Kamar Dagang dan Industri (KADIN); (5) Setiap pengusaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan BBM sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dikenakan biaya perijinan; (6) Biaya perijinan sebagaimana dimaksud ayat (5) Pasal ini, diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD; (7) Biaya perijinan sebagaimana dimaksud ayat (5) Pasal ini, selanjutnya disetor ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan. Pasal 3 (1) Produsen dan atau perusahaan minyak sejenis yang telah memperoleh ijin dari Pemerintah Pusat menentukan jumlah dan badan usaha yang ditunjuk sebagai Agen BBM yang beroperasi di wilayah Daerah dengan rekomendasi dari Pemerintah Kota; (2) Terhadap APMS dan AMT yang beroperasi di wilayah Daerah yang berkaitan dengan 4 (empat) wilayah daerah pedalaman (Hinterland) seperti Kabupaten Bulungan, Kabupaten Berau, Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau akan diatur lebih lanjut dalam surat keputusan bersama; BAB III ALOKASI BAHAN BAKAR MINYAK
Pasal 4 (1) Alokasi atau jatah BBM untuk setiap Agen BBM, ditentukan oleh Pemerintah Kota dan jika dianggap perlu dapat meminta pertimbangan teknis dari produsen dengan tetap memperhatikan perkembangan kondisi obyektif yang ada; (2) Alokasi Minyak Tanah untuk setiap Pangkalan Minyak Tanah ditentukan oleh AMT yang jumlah total alokasi dari seluruh Pangkalan Minyak Tanah tidak melebihi alokasi dari masing-masing AMT; (3) Perhitungan jumlah alokasi atau jatah BBM dan penambahan BBM dilakukan berdasarkan perhitungan analisa kebutuhan yang diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Daerah.
BAB IV KEWAJIBAN
Pasal 5 (1) Setiap Agen BBM, Pangkalan Minyak Tanah dan Pengecer BBM dalam pendistribusian dan peredaran BBM wajib : a. Membuat papan nama usaha dengan tulisan yang dapat dibaca oleh masyarakat dengan ukuran minimal 0,40 m x 0,60 m dengan mencantumkan: 1. Jenis BBM yang dijual; 2. Harga sesuai dengan Keputusan Presiden untuk SPBU; 3. Harga sesuai dengan HET Pemerintah Kota bagi SPBB, APMS, AMT, Pangkalan Minyak Tanah dan Pengecer BBM; 4. Nomor Ijin Pangkalan Minyak Tanah dan Pengecer BBM; b. Menyediakan tabung api/alat pemadam kebakaran yang standar; c. Menyediakan ukuran/takaran yang telah mendapat ijin dari Instansi teknis; d. Menyediakan sarana penampungan/penyimpanan BBM yang berkualitas dan tidak mencemari lingkungan; e. Menyediakan sarana angkutan, khusus untuk SPBB, APMS, AMT; f. Membuat laporan secara berkala tentang alokasi dan penyaluran BBM kepada Pemerintah Kota selambat-selambatnya setiap hari Senin pada minggu pertama tiap bulannya dengan tembusan ke DPRD; g. Menjual BBM kepada konsumen berdasarkan harga yang ditetapkan dalam Keputusan Presiden dan HET dari Pemerintah Kota dan atau Pemerintah Propinsi Kaltim untuk setiap Agen BBM, Pangkalan Minyak Tanah dan Pengecer BBM; h. Melakukan pengangkutan BBM melalui pelabuhan yang ditetapkan lebih lanjut oleh Pemerintah Kota untuk setiap SPBB, APMS dan AMT yang berlokasi dilaut; (2) Khusus untuk Pengecer BBM, wajib mengecer BBM langsung kepada konsumen dengan HET yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota. BAB V LARANGAN
Pasal 6 (1) Setiap AMT dilarang menjual Minyak Tanah secara eceran kepada konsumen; (2) Setiap APMS dan Pangkalan Minyak Tanah dilarang menumpuk/menimbun BBM dengan volume lebih dari 10% (sepuluh persen) dari alokasi bulanan yang telah ditetapkan; (3) Setiap Pengecer BBM khususnya Minyak Tanah, dilarang membeli dari AMT dan atau Pangkalan Minyak Tanah diluar yang telah ditentukan Pemerintah Kota;
(4) Setiap Pengecer BBM khususnya Minyak Tanah, dilarang menjual Minyak Tanah kepada konsumen melebihi HET yang ditentukan oleh Pemerintah Kota; (5) Setiap pengusaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan BBM, dilarang mengirim dan atau menjual BBM jatah untuk Kota Tarakan ke tujuan diluar wilayah Kota Tarakan; (6) Setiap APMS, AMT dan SPBB, dilarang menjual BBM kepada Pengecer BBM yang tidak memiliki ijin penjualan; (7) Setiap Agen BBM, Pangkalan Minyak Tanah dan Pengecer BBM dilarang mencampur BBM dengan zat yang sama atau bahan kimia lainnya untuk diperjualbelikan. BAB VI KONTRIBUSI
Pasal 7 Sebagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pendistribusian BBM maka setiap Pengusaha wajib memberi kontribusi berupa Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Kota yang besarnya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD. Pasal 8 Kontribusi sebagaimana dimaksud Pasal 7 Peraturan Daerah ini, disetor oleh Perusahaan ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan. BAB VII PENGAWASAN
Pasal 9 (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan pendistribusian dan peredaran BBM dilakukan secara instansional dibawah koordinasi Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk; (3) Bila dipandang perlu Kepala Daerah dapat membentuk Tim Pengawas Terpadu. BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 10 Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan ijin usaha disertai dengan alasan pencabutannya kepada pengusaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan BBM;
BAB IX KETENTUAN PIDANA
Pasal 11 (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran; (3) Dengan tidak mengurangi arti ketentuan ancaman pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Pemegang Ijin Usaha Perdagangan dapat dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 10 Peraturan Daerah ini. BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 12 (1) Selain oleh penyidik POLRI, penyidikan atas tindak pidana pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota yang pengangkatannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah : a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Penyaluran BBM agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi dan atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Penyaluran BBM; c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi dan atau bahan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Penyaluran BBM; d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Penyaluran BBM; e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Penyaluran BBM; g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e; h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Penyaluran BBM; i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. Menghentikan penyidikan;
k. Melakukan tindakan lain yang perlu kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Penyaluran BBM menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. BAB XI KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD. Pasal 14 Peraturan Daerah ini diatur pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan.
Ditetapkan di Tarakan pada tanggal 22 April 2003 WALIKOTA TARAKAN, ttd. dr. H. JUSUF, S.K
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2003 Nomor 09 Seri E-02 Tanggal 7 Mei 2003 SEKRETARIS DAERAH, ttd. Drs. H. BAHARUDDIN BARAQ, M.Ed Pembina Utama Muda Nip. 550 004 607
