PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 13 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TARAKAN Menimbang :
a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom, maka Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan kewenangan Daerah Kabupaten/Kota; b. bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan tata cara pemungutannya dengan Peraturan Daerah.
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 Tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186); 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480); 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685); 5. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1997 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 82); 6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan bermotor di jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenagan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom ; 13. Keputusan ………..
Bagian Hukum Pemerintah Kota TArakan
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah; 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata cara Pemeriksaan Dibidang Retribusi Daerah; 15. Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor AJ/4011/6/I/DRJD/2000 tanggal 31 Mei 2000 tentang Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor .
Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN MEMUTUSKAN Menetapkan
: PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
TENTANG
RETRIBUSI
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Daerah Kota Tarakan; b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah; c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah Badan Legislatif Daerah; d. Kepala Daerah adalah Walikota Tarakan; e. Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Tarakan; f. Kas Daerah adalah Lembaga atau Instansi Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas menerima, menyimpan dan mengeluarkan/ membayar semua pendapatan/belanja Daerah; g. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; h. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian Kendaraan Bermotor, Kereta gandengan, Kereta Tempelan dan Kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan tehnis dan laik jalan; i. Uji Ulang adalah pengujian terhadap kendaraan yang melakukan suatu pelanggaran kelebihan muatan atau mengalami kecelakaan lalu Lintas fatal berdasarkan surat perintah dari pemeriksa atau penguji; j. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di Jalan, yang terdiri dari kendaraan bermotor dan tidak bermotor; k. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu; l. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku wajib diujikan untuk menentukan kelayakan jalan, yaitu Mobil Bus, Mobil penumpang umum, Mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan; m. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran; n. Mobil ……… Bagian Hukum Pemerintah Kota TArakan
n. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan atau tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi; o. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi; p. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari mobil penumpang dan mobil Bus; q. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain dari kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya dari keperluan khusus atau mengangkat barang-barang khusus; r. Kereta gandeng adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkat yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor; s. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan penariknya ; t. Buku Uji adalah tanda bukti lulus uji berupa buku berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji; u. Tanda Uji adalah bukti bahwa suatu kendaraan telah diuji dengan hasil baik, berupa tempelan plat aluminium atau plat kaleng yang ditempelkan pada plat nomor atau rangka kendaraan; v. Tanda samping adalah Tanda/tulisan yang dibuat pada samping kanan dan kiri kendaraan wajib uji yang memuat berat kosong kendaraan, JBKB, JBB, Daya Angkut, masa berlaku uji dan kelas jalan yang boleh dilalui; w. Laik Jalan adalah Persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan; x. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya dusebut uai berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor kereta gandeng, kereta tempelan dabn kendaraan khusus; y. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komoditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi/Lembaga yang sejenis, bentuk usaha tetap serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan; z. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi jasa yang telah disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan fasilitas umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan; aa. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; bb. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor yang menurut Peraturan Perundang-undangan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi; cc. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor; dd. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah Surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah; ee. Surat ……….
Bagian Hukum Pemerintah Kota TArakan
ee. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda; ff. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan; gg. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang; hh. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SRDKBT, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib retribusi; ii. Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap pengemudi dan kendaraan bermotor mengenai pemenuhan persyaratan teknis dan layak jalan serta pemenuhan persyaratan administratif; jj. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana Dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.
B A B II NAMA, OBYEK, SUBYEK RETRIBUSI Pasal 2 Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi atas jasa Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor. Pasal 3 Obyek Retribusi adalah Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor yang meliputi : a. b. c. d. e. f.
Mobil Penumpang; Mobil Bus; Mobil Barang; Kendaraan Khusus; Kereta gandengan; Kereta Tempelan. Pasal 4
Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang memperoleh Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor.
B A B III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
B A B IV ………. Bagian Hukum Pemerintah Kota TArakan
B A B IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6 Tingkat penggunaan jasa Pengujian Kendaraan Bermotor didasarkan atas Jenis Kendaraan dan Frekuensi Pengujian Kendaraan bermotor.
BAB V PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN BESARNYA TARIF Pasal 7 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi dimaksud, didasarkan pada kebijaksanaan Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan; (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pendaftaran, pembubuhan nomor uji, pembuatan dan pemasangan tanda samping, biaya tanda uji serta penggunaan/penggantian buku uji.
B A B VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 8 (1) Struktur dan Besarnya Tarif Pengujian Kendaraan Bermotor digolongkan berdasarkan Jasa Pelayanan Pemeriksaan, Pengujian Kendaraan Bermotor dan Jumlah Berat Yang Diperbolehkan (JBB). (2) Struktur dan Besarnya Tarif Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebagai berikut : a. Mobil Penumpang ………………………….……… …
Rp. 25.500,-
b. 1) Mobil Bus dengan 2) Mobil Bus dengan
JBB s/d 2.500 Kg…….. JBB diatas 2.500 Kg.….…
Rp. 31.000,Rp. 45.000,-
c. 1) Mobil Barang dengan JBB s/d 2.500 Kg. ……. 2) Mobil Barang dengan JBB diatas 2.500 Kg. …….
Rp. 31.000,Rp. 45.000,-
d. 1) Mobil khusus dengan JBB s/d 2.500 Kg……... 2) Mobil khusus dengan JBB diatas 2.500 Kg. …….
Rp. 31.000,Rp. 45.000,-
e. Kereta Gandengan ……………………………………
Rp. 35.000,-
f. Kereta Tempelan
Rp. 35.000,-
……………………………………
(3) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini termasuk biaya buku uji sebesar Rp. 5.000,(4) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pengujian Ulang sama dengan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dan Ayat (3) Pasal ini.
Pasal 9 …….. Bagian Hukum Pemerintah Kota TArakan
Pasal 9 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pemeriksaaan Tehknis Pengujian Kendaraan Bermotor untuk proses penghapusan meliputi : a. Mobil Penumpang …….…………………….……….
Rp. 127.500,-
b. 1) Mobil Bus dengan JBB s/d 2.500 Kg. ..…..…….... 2) Mobil Bus dengan JBB diatas 2.500 Kg. …….…..
Rp. 151.500,Rp. 225.000,-
c. 1) Mobil Barang dengan JBB s/d 2.500 Kg. ………... 2) Mobil Barang dengan JBB diatas 2.500 Kg. …….
Rp. 151.500,Rp. 252.000,-
d. 1) Mobil khusus dengan JBB s/d 2.500 Kg. ………... 2) Mobil khusus dengan JBB diatas 2.500 Kg. …….
Rp. 151.500,Rp. 252.000,-
e. Kereta Gandengan ……………………………………
Rp. 175.000,-
f. Kereta Tempelan
Rp. 175.000,-
…………………………………..
BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 10 Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah tempat Pengujian Kendaraan Bermotor dilaksanakan.
B A B VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 11 Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 6 (enam) bulan. Pasal 12 Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 13 (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan; (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamkan.
BAB X SURAT PENDAFTARAN Pasal 14 (1) Wajib ……… Bagian Hukum Pemerintah Kota TArakan
(1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD; (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib Retribusi atau kuasanya; (3) Bentuk, isi, serta tatacara pengisiadan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.
BAB XI PENETAPAN RETRIBUSI Pasal 15 (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan; (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutama retribusi terutang, maka dikeluarkanlah SKRDKBT; (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.
BAB XII TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 16 (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan; (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT;
BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 17 (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari jumlah retribusi yang terutang atau kurang bayar sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Daerah ini dan ditagih dengan menggunakan STRD; (2) Setiap Kendaraan Wajib Uji yang masa ujinya telah berakhir dan secara nyata tidak dilakukan pengujian ulang tepat pada waktunya, dikenakan sanksi administratif berupa denda 20 % (dua puluh persen) setiap bulam dari jumlah retribusi yang terutang atau kurang dibayar sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Daerah ini dan ditagih dengan menggunakan STRD.
BAB XIV ……… Bagian Hukum Pemerintah Kota TArakan
BAB XIV TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 18 (1) Pembayaran Retribusi terutang harus dilunasi sekaligus; (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD, SKRDKBT dan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan; (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan keputusan Kepala Daerah;
BAB XV TATA CARA PENAGIHAN Pasal 19 (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKBT dan STRD keterlambatan atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Lelang Negara (BPULN); (2) Penagihan Retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB XVI KEBERATAN Pasal 20 (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB; (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertaialasan-alasan yang jelas; (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut; (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan diterima oleh wajib retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu karena dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannnya; (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan; (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi. Pasal 21 ………. Bagian Hukum Pemerintah Kota TArakan
Pasal 21 (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat keberatan diterima harus memberi keputusan yang diajukan; (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang; (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan apabila Kepala Daerah tidak memberikan suatu Keputusan, Keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
BAB XVII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 22 (1) Atas kelebihan retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan pengembalian retribusi lebih bayar kepada Kepala Daerah; (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan; (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah melampui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan; (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut; (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB; (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi. Pasal 23 (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan : a. b. c. d.
Nama dan alamat Wajib Retribusi; Masa retribusi; Besarnya kelebihan pembayaran; Alasan yang singkat dan jelas;
(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat; (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permahonan diterima oleh Kepala Daerah. Pasal 24 ……… Bagian Hukum Pemerintah Kota TArakan
Pasal 24 (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi; (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan buku pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.
BAB XVIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 25 (1) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi; (2) Pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur; (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan Kepala Daerah.
BAB XIX KEDALUWARSA PENAGIHAN Pasal 26 (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi; (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila: a. Diterbitkan Surat Teguran ; atau b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung tidak langsung. BAB XX PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR Pasal 27 (1) Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan yang dilakukan Pemeriksa Pegawai Negeri Sipil meliputi pemeriksaan persyaratan teknis dan layak jalan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1943; (2) Pemeriksa Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan berwenang untuk : a. Melakukan pemeriksaan terhadap tanda bukti lulus uji. b. Melakukan pemeriksaan terhadap fisik kendaraan bermotor sebagimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993; (3) Pejabat …………. Bagian Hukum Pemerintah Kota TArakan
(3) Pejabat pemeriksa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) pasal ini wajib memenuhi yang disyaratkan sebagai pemeriksa dan dilengkapi dengan surat perintah tugas oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
BAB XXI KETENTUAN PIDANA Pasal 28 Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya 4 (empat) kali retribusi terutang.
BAB XXII PENYIDIKAN Pasal 29 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah. (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi; c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi; d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi. e. Melakukan penggeledahan-penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut. f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi. g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e. h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi. i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. j. Menghentikan penyidikan. k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
BAB XXIII ……… Bagian Hukum Pemerintah Kota TArakan
BAB XXIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 30 Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan. Pasal 31 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan.
Disahkan di Tarakan pada tanggal 27 September 2000 WALIKOTA TARAKAN, ttd dr. H. JUSUF, S.K.
Diundangkan di Tarakan pada tanggal, 28 September 2000. A.n. SEKRETARIS DAERAH. ASISTEN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN, ttd H. SAUKANI DAIK, SE. MBA. Pembina NIP. 550004736 LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 12 SERI B.
Bagian Hukum Pemerintah Kota TArakan
PENJELASAN PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 13 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
I. PENJELASAN UMUM Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan daerah yang nyata dan dinamis, bidang transportasi memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan yang berwawasan lingkungan. Oleh karena itu maka pengaturan dan pengendalian di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sangat-sangat diharapkan. Bahwa Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mempergunakan kendaraan bermotor, harus mampu menjamin adanya daya jangkau dan pelayanan dengan memperhatikan keselamatan umum, serta terciptanya keamanan, ketertiban dan kenyamanan masyarakat dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Oleh karena itu untuk menindak lanjuti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 diperlukan Peraturan Daerah sebagai penyempurnaan dari Peraturan Daerah yang lama, Perlu dibentuk Peraturan Daerah Kota Tarakan yang mengatur tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 s/d 3
: Cukup jelas
Pasal 4
: Subjek Retribusi Badan adalah termasuk lembaga/instansi pemerintah.
Pasal 5
: Cukup jelas
Pasal 6
: Yang dimaksud dengan Tingkat penggunaan Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor adalah dimana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bahwa setiap kendaraan bermotor adalah wajib uji diharuskan melakukan uji setiap 6 (enam) bulan sekali.
Pasal 7 Ayat (1)
: : Selain prinsip dan sasaran penetapan besarnya terif retribusi yang unsurunsurnya harus terpenuhi, tujuan utama dalam penyelenggaraan Pengujian Kendaraan bermotor adalah mengutamakan keselamatan, keamanan dan kenyamanan dalam pengoperasian di jalan terhadap Kendaraan yang diuji. : Cukup jelas
Ayat 2 Pasal 8 Ayat (1) Ayat (2)
: : Cukup jelas : Biaya retribusi Pengujian tersebut meliputi biaya pendaftaran, biaya uji berkala, pembubuhan nomor uji, pembuatan dan pemasangan tanda samping, biaya tanda uji termasuk baut, mur, kawat, alur dan segel serta biaya penggunaan / penggantian buku uji.
Bagian Hukum Pemerintah Kota TArakan
Ayat (3)
: Jika pada saat ini melakukan pendaftaran uji buku uji, kendaraan tersebut masih dapat dipergunakan (lembaran pengesahan dan waktu berlaku uji masih ada), maka biaya buku uji tidak dipungut.
Pasal 9
: Cukup jelas
Pasal 11
: Masa Retribusi sama dengan masa berlakunya uji berkala yaitu selama 6 (enam) bulan, selanjutnya pemilik kendaraan wajib uji dapat mengajukan permohonan uji berikutnya.
Pasal 12
: Retribusi terutang dapat dipersamakan dengan masa uji tidak berlaku lagi.
Pasal 13 : Ayat (1) s/d (2) : Cukup jelas Pasal 14 : Ayat (1) s/d (3) : Cukup jelas Pasal 15 : Ayat (1) s/d (3) : Cukup jelas Pasal 16 : Ayat (1) s/d (2) : Cukup jelas Pasal 17
: Sanksi keterlambatan dikenakan pada setiap subjek retribusi yaitu terhitung pada saat tidak berlakunya lagi masa uji / tanda uji dengan kelipatan sampai dengan melakukan pendaftaran uji.
Pasal 18 : Ayat (1) s/d (2) : Cukup jelas Pasal 17 : Ayat (1) s/d (2) : Cukup jelas Pasal 19 : Ayat (1) s/d (2) : Cukup jelas Pasal 20 : Ayat (1) s/d (6) : Cukup jelas Pasal 21 : Ayat (1) s/d (3) : Cukup jelas Pasal 22 : Ayat (1) s/d (6) : Cukup jelas Pasal 23 : Ayat (1) s/d (3) : Cukup jelas Pasasl 24 : Ayat (1) s/d (2) : Cukup jelas Pasal 25 : Ayat (1) s/d (3) : Cukup jelas Pasal 26 Ayat (1) Ayat (2)
: : Cukup jelas : b. - Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih
Bagian Hukum Pemerintah Kota TArakan
mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah - Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara tidak langsung adalah Wajib Retribusi tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai utang retribusi kepada Pemerintah Daerah. Pasal 27 : Ayat (1) s/d (3) : Cukup jelas Pasal 28
: Cukup jelas.
Pasal 29 Ayat (1)
: :
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas LLAJ yang telah diangkat oleh Walikota sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). : Wewenang sebagaimana Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkatan Jalan. : Cukup jelas
Pasal 30
: Cukup jelas
Pasal 31
: Cukup jelas
Ayat (2)
Bagian Hukum Pemerintah Kota TArakan
