PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG IZIN USAHA BUDIDAYA PETERNAKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TARAKAN,

PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG IZIN USAHA BUDIDAYA PETERNAKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TARAKAN, Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan Kota Tarakan maka kegiatan usaha peternakan yang merupakan salah satu faktor penunjang yang penting perlu diselenggarakan dengan tertib dan teratur, sehingga dapat diperoleh ternak yang baik, sehat dan tidak berdampak negatif pada lingkungan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka dipandang perlu mengatur usaha peternakan dengan Peraturan Daerah. Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok-pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824); 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3207); 3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501); 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699); 5. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3711); 6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3102); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

2 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 12. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 1999 Nomor 11 Seri C-01) jo. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 26 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2001 Nomor 26 Seri D-09); 13. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 22 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 21 Seri D13); 14. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 15 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan Tahun 2000-2010 (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2001 Nomor 15 Seri C-04); 15. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 03 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2002 Nomor 03 Seri E-01); 16. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2002 Nomor 13 Seri E-09). Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN, MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN TENTANG IZIN USAHA BUDIDAYA PETERNAKAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Tarakan; 2. Pemerintah Kota adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah; 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah; 4. Kepala Daerah adalah Walikota Tarakan; 5. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Kota Tarakan; 6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu untuk memberi izin dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 7. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Tarakan; 8. Bendaharawan Khusus Penerima, yang selanjutnya disingkat BKP adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan; 9. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya; 10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kota berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;

3 11. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang atau badan yang dimaksud untuk pembinaan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemamfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga lingkungan; 12. Retribusi perizinan tertentu adalah didasarkan pada tujuan untuk menutup atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan; 13. Izin Usaha Peternakan adalah izin tertulis yang diberikan oleh Kepala Daerah atau pejabat lain yang diberi wewenang olehnya, yang memberikan hak untuk melaksanakan usaha peternakan; 14. Hewan adalah semua binatang yang hidup di darat, baik yang dipelihara maupun yang hidup secara liar; 15. Hewan peliharaan adalah hewan yang cara hidupnya untuk sebagian ditentukan oleh manusia untuk maksud tertentu; 16. Ternak adalah hewan peliharaan yang hidupnya, tempat perkembangbiakannya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia; 17. Peternak adalah orang atau badan hukum dan atau buruh peternakan, yang mata pencahariann sebagian atau seluruhnya bersumber kepada peternakan; 18. Peternakan adalah pengusaha ternak; 19. Peternakan Rakyat adalah usaha peternakan yang diselenggarakan sebagai usaha sampingan; 20. Budidaya adalah kegiatan untuk memproduksi hasil-hasil ternak dan hasil-hasil ikutannya bagi konsumen; 21. Usaha kecil peternakan adalah usaha budidaya yang dilakukan perorangan atau kelompok; 22. Perusahaan peternakan adalah suatu usaha yang dijalankan secara teratur dan terus menerus pada suatu tempat dan dalam jangka waktu tertentu untuk tujuan komersial yang meliputi kegiatan menghasilkan ternak (ternak bibit.ternak potong), telur, susu serta usaha menggemukkan suatu jenis ternak termasuk mengumpulkan, mengedarkan dan memanfaatkannya; 23. Perusahaan peternakan ayam ras adalah usaha pembibitan dan usaha budidaya ayam ras; 24. Unggas adalah hewan spesies burung-burung yang berproduksi di bawah pemeliharaan manusia serta mempunyai nilai ekonomis, antara lain ayam, kalkun, itik, angsa, mentok dan merpati; 25. Usaha budi daya ayam ras pedaging adalah usaha untuk memproduksi hasil ayam ras pedaging dan hasil ikutannya bagi konsumen; 26. Usaha budidaya ayam ras petelur adalah usaha untuk memproduksi hasil ayam ras petelur dan hasil ikutannya bagi konsumen; 27. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) adalah upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan; 28. Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) adalah upaya pemantaun komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan; 29. Ternak besar adalah jenis ternak bertubuh besar seperti : sapi, kerbau dan kuda; 30. Ternak kecil adalah jenis ternak kecil seperti : kambing, domba dan babi; 31. Ternak unggas adalah jenis ternak yang bersayap untuk tujuan produksi telur dan dagingnya, seperti : ayam ras pedaging, ayam ras petelur, itik, angsa dan entok; 32. Aneka ternak adalah satwa yang belum lazim dipelihara tetapi dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan manusia seperti : kelinci, rusa, burung puyuh dan kijang.

4 BAB II OBYEK DAN SUBYEK USAHA PERTERNAKAN Pasal 2 (1) Obyek perizinan adalah setiap pelayanan pemberian izin kegiatan usaha peternakan kepada orang pribadi atau badan; (2) Subyek perizinan adalah orang atau badan yang mengunakan izin usaha peternakan. BAB III JENIS USAHA PETERNAKAN Pasal 3 (1) Jenis usaha budi daya meliputi : a. Ternak besar : sapi, kerbau dan kuda; b. Ternak kecil : babi, kambing dan domba; c. Ternak unggas : ayam, itik, angsa dan entok; d. Aneka ternak : kelinci, rusa burung puyuh dan kijang. (2) Jenis usaha budidaya peternakan diluar dari yang dimaksud ayat (1) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah. BAB IV PERIZINAN Pasal 4 (1) Orang pribadi atau badan yang akan melakukan usaha budidaya peternakan, wajib memiliki izin dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk; (2) Pemegang izin usaha budidaya peternakan yang telah memiliki izin usaha budidaya peternakan dapat melakukan perluasan kegiatannya setelah memperoleh persetujuan dari Dinas Peternakan; (3) Pemegang izin usaha budidaya peternakan berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya serta setiap 1 (satu) tahun sekali menyampaikan laporan secara berkala mengenai kegiatannya usahanya; (4) Laporan kegiatan usaha peternakan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, disampaikan kepada Dinas Peternakan; (5) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, melampirkan : a. Izin Lokasi/HGU; b. Izin Gangguan (HO); c. Rekomendasi Teknis dari Dinas Peternakan; d. Rekomendasi kelayakan dokumen UKL/ UPL; e. Izin Mendirikan Bangunan (IMB); f. Surat Izin Tempat Usaha (SITU); g. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); h. Membuat pernyataan siap menerima bimbingan teknis dari Dinas Peternakan Kota Tarakan;

5 BAB V BIAYA PERIZINAN Pasal 5 (1) Atas pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, dipungut retribusi biaya perizinan tertentu; (2) Biaya perizinan dan tata cara perizinan serta perluasan usaha peternakan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD Kota Tarakan. BAB VI CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6 Tingkat penggunaan jasa retribusi izin usaha peternakan.diukur berdasarkan biaya pengurusan, pembinaan dan pengendalian administrasi. BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 7 (1) Setiap orang atau badan berhak mendapatkan bimbingan, pengawasan dan pengarahan tentang cara yang baik dalam hal pemeliharaan usaha budidaya peternakan; (2) Pemegang izin usaha budidaya peternakan, wajib memberikan/memasang tanda bukti kepemilikan di tempat yang mudah terlihat; (3) Pemegang izin usaha budidaya peternakan, wajib memelihara/merawat dan mengandangkan hewan peliharaannya dengan baik. BAB VIII JENIS DAN JUMLAH TERNAK Pasal 8 (1) Izin usaha peternakan diberikan untuk jenis dan jumlah ternak dengan ketentuan : a. Izin Peternakan Rakyat : - Sapi, Kerbau dan Kuda …………15 ekor s/d 75 ekor; - Babi ……………………………. 10 ekor s/d 75 ekor; - Kambing dan Domba ………….. 15 ekor s/d 75 ekor; - Ayam ras pedaging ……………..500 ekor s/d 10.000 ekor/siklus; - Ayam ras petelur ………………. 500 ekor s/d 5.000 ekor induk; - Ayam buras lebih ……………… 250 ekor; - Itik, Angsa dan Mentok ……….. 250 ekor s/d 10.000 ekor; b. Izin Usaha Kecil Peternakan : - Sapi, Kerbau dan Kuda …………76 ekor s/d 100 ekor; - Babi ……………………………. 76 ekor s/d 125 ekor; - Kambing dan Domba …………...76 ekor s/d 300 ekor; - Ayam petelur ………………….. 5001 ekor s/d 45.000 ekor; - Ayam pedaging …………………10.001 ekor s/d 65.000 ekor/siklus; - Itik, Angsa dan Entok lebih dari ..10.000 ekor s/d 25.000 ekor;

6 c. Izin Usaha Perusahaan Peternakan : - Sapi, kerbau dan kuda …………. 100 ekor; - Babi lebih ……………………… 125 ekor; - Kambing dan Domba ………….. 300 ekor; - Ayam ras petelur ………………. 45.000 ekor induk; - Ayam pedaging …………………65.000 ekor; - Itik, Angsa dan Entok lebih dari ..25.000 ekor. BAB IX LARANGAN Pasal 9 Kegiatan usaha budidaya peternakan yang jumlahnya kurang dari yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini, dilarang : 1. Mengikat/melepas dan atau mengembalakan ternaknya di pinggir jalan umum, prasarana umum, perkantoran dan pemukiman; 2. Membangun kandang dan memelihara ternak di Daerah Sempadan Sungai, di pinggir jalan. BAB X SANKSI ADMINISTRASI Pasal 10 (1) Kepala Daerah dapat memberikan sanksi administrasi atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini, dan peraturan pelaksanaannya; (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, berupa : a. Teguran/Peringatan secara tertulis; b. Pencabutan sementara surat izin; c. Pencabutan surat izin disertai dengan alasan pencabutannya; d. Penghentian kegiatan usaha budidaya pertenakan. BAB XI BIMBINGAN DAN PENGAWASAN Pasal 11 (1) Bimbingan dan pengawasan izin usaha peternakan dilakukan oleh Dinas Peternakan Kota Tarakan dalam bentuk langsung dan atau tidak langsung sesuai dengan pedoman pengawasan peternakan; (2) Bimbingan dan pengawasan langsung berupa kegiatan bimbingan dan pengawasan yang dilakukan dilokasi kegiatan peternakan; (3) Bimbingan dan pengawasan tidak langsung, dapat berupa penyampaian laporan secara tertulis oleh instansi terkait, serta laporan kegiatan peternakan oleh peternak/pengusaha peternakan; BAB XII PEMELIHARAAN Pasal 12 (1) Pemeliharaan ternak-ternak yang terkena razia penangkapan, dipungut biaya pemeliharaan kepada pemilik ternak, sejak ditangkap sampai diambil kembali oleh pemiliknya;

7 (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak ternak ditangkap, tidak ada orang atau badan yang mengakui kepemilikan ternak tersebut, maka ternak akan dilelang, dan hasil lelang dimasukkan ke Kas Daerah; (3) Biaya Pemeliharaan terhadap ternak-ternak yang terkena razia penangkapan akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD Kota Tarakan. BAB XIII KETENTUAN PIDANA Pasal 13 (1) Pelanggaran atas ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 9 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah Pelanggaran. BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 14 (1) Selain Penyidik POLRI, penyidikan atas tindak pidana pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota yang pengangkatannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah: a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang usaha budidaya peternakan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi dan atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang usaha budidaya Peternakan; c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi dan atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang usaha budidaya Peternakan; d. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang usaha budidaya Peternakan; e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang usaha budidaya Peternakan; g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e; h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang usaha budidaya Peternakan; i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. Menghentikan penyidikan; k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang usaha budidaya Peternakan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

8 BAB XV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 15 (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua izin yang telah dikeluarkan sebelum Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya; (2) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah berlakunya Peraturan Daerah ini semua usaha budidaya peternakan diwajibkan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut dalam Peraturan Daerah ini. BAB XVI KETENTUAN PENUTUP Pasal 16 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD Kota Tarakan. Pasal 17 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan. Ditetapkan di Tarakan pada tanggal 27 Juni 2003 WALIKOTA TARAKAN, ttd. dr. H. JUSUF, S.K Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2003 Nomor 18 Seri E-09 Tanggal 7 Juli 2003 SEKRETARIS DAERAH, ttd. Drs. H. BAHARUDDIN BARAQ, M.Ed Pembina Utama Muda Nip. 550 004 607