PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 04 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS KOTA TARAKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TARAKAN, Menimbang
: bahwa sebagai pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom, maka dipandang perlu untuk menata dan membentuk Organisasi Lembaga Teknis Kota Tarakan.
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3711); 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262).
Memperhatikan
: Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003.
Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS KOTA TARAKAN.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan : 1. Daerah adalah Kota Tarakan; 2. Pemerintah Kota adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah; 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah; 4. Kepala Daerah adalah Walikota Tarakan; 5. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah serta Kecamatan sesuai dengan kebutuhan Daerah; 6. Lembaga Teknis adalah unsur pelaksana tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah.
BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 (1) Lembaga Teknis dinyatakan dibentuk dengan Peraturan Daerah ini. (2) Lembaga Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah : a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) ; b. Badan Kepegawaian Daerah ; c. Badan Pengawas ; d. Badan Pendidikan dan Latihan ; e. Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana ; f. Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Daerah; g. Kantor Pengolahan Data ; h. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat ; i. Kantor Tenaga Kerja.
BAB III BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 3 (1) BAPPEDA adalah unsur pelaksana Pemerintah Kota dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah. (2) BAPPEDA dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Pasal 4 BAPPEDA mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam menentukan kebijaksanaan di bidang penelitian dan pengembangan, perencanaan di Daerah serta penilaian atas pelaksanaannya. Pasal 5 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini, BAPPEDA mempunyai fungsi : 1. Penyusunan pola dasar pembangunan daerah yang terdiri dari pola umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang dan Pola Umum Pelita Daerah serta Program Pembangunan Daerah ; 2. Penyusunan program-program Tahunan sebagai pelaksanaan rencana-rencana tersebut pada angka 1 Pasal ini yang dibiayai oleh Daerah sendiri ataupun yang diusulkan kepada Pemerintah Provinsi untuk dimasukkan kedalam program Pemerintah Provinsi dan atau yang diusulkan kepada Pemerintah untuk dimasukkan kedalam program Tahunan Nasional; 3. Pengkoordinasian perencanaan program perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota dan Instansi-instansi Vertikal dan unit kerja lain yang berada dalam Daerah ; 4. Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama-sama dengan Bagian Keuangan dengan koordinasi Sekretaris Daerah ; 5. Koordinasi penelitian untuk kepentingan perencanaan dan pengembangan di Daerah ; 6. Pemantauan perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan di Daerah untuk penyempurnaan perencanaan lebih lanjut ; 7. Pengendalian administrasi pembangunan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), bantuan pembangunan dan dana pembangunan lainnya ; 8. Pengumpulan bahan dan mengadministrasikan program bantuan pembangunan dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah dan bantuan pihak ketiga ; 9. Pelaksanaan dan mengkoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pengendalian administrasi pembangunan ; 10. Pelaksanaan kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai dengan petunjuk Kepala Daerah.
Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 6 (1) Susunan Organisasi BAPPEDA, terdiri dari : a. Kepala b. Bagian Tata Usaha 1. Sub Bagian Penyusunan Program. 2. Sub Bagian Umum. c. Bidang Penelitian dan Pengembangan 1. Sub Bidang Penelitian dan Pemerintahan. 2. Sub Bidang Evaluasi.
Pengembangan
d. Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya 1. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat. 2. Sub Bidang Evaluasi. e. Bidang Fisik dan Prasarana 1. Sub Bidang Pembangunan Fisik. 2. Sub Bidang Sumber Daya f. Unit Pelaksana Teknis. g. Kelompok Jabatan Fungsional (2) Susunan Organisasi BAPPEDA sebagaimana terlampir pada Lampiran I Peraturan Daerah ini.
BAB IV BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 7 (1) Badan Kepegawaian Daerah adalah Pemerintah Kota dibidang Kepegawaian
unsur
pelaksana
(2) Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Pasal 8 Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah berdasarkan Peraturan perundang-undangan di bidang Kepegawaian. Pasal 9 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi :
1. Penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan Daerah di bidang Kepegawaian sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah ; 2. Perencanaan pengembangan kepegawaian Daerah ; 3. Penyiapan kebijakan teknis pengembangan Kepegawaian Daerah ; 4. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan ; 5. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural atau fungsional sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan ; 6. Penyiapan dan penetapan pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah ; 7. Penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan ; 8. Penyelenggaraan administrasi Pegawai Negeri Sipil Daerah ; 9. Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 10 (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, terdiri dari : a. Kepala b. Bagian Tata Usaha 1. Sub Bagian Penyusunan Program 2. Sub Bagian Umum c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Kepegawaian 1. Sub Bidang Perencanaan Pegawai 2. Sub Bidang Pengadaan Pegawai
d. Bidang Mutasi Pegawai. 1. Sub Bidang Mutasi dan Promosi Jabatan 2. Sub Bidang Pemberhentian dan Pemindahan e. Bidang Dokumentasi dan Informasi Kepegawaian 1. Sub Bidang Informasi dan Dokumentasi. 2. Sub Bidang Tata Usaha Kepegawaian. f. Unit Pelaksana Teknis g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana terlampir pada Lampiran II Peraturan Daerah ini.
BAB V BADAN PENGAWAS Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 11 (1) Badan Pengawas adalah unsur pelaksana Pemerintah Kota yang merupakan aparat pengawas fungsional sebagai mitra
Badan Eksekutif dan Legislatif yang teknis operasional dan Administrasi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. (2) Badan Pengawas dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Pasal 12 Badan Pengawas mempunyai tugas melaksanakan pengawasan umum terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan umum, penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pembinaan sosial politik, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat di lingkungan Pemerintah Kota, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kelurahan. Pasal 13 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Daerah ini, Badan Pengawas mempunyai fungsi : 1. Melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum, Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Kecamatan, Pemerintahan Kelurahan yang meliputi bidangbidang pemerintahan, pembinaan sosial politik, perekonomian, kesejahteraan sosial, pembinaan aparatur, pendapatan Daerah, Kekayaan Negara dan Daerah dan lain-lain yang ditugaskan oleh Kepala Daerah. 2. Melakukan pengujian serta penilaian atas hasil laporan setiap unsur dan/atau instansi di lingkungan Pemerintah Daerah atas petunjuk Kepala Daerah. 3. Melakukan pengusutan kebenaran laporan atau pengaduan terhadap penyimpangan atau penyalahgunaan di bidang pemerintahan, pembinaan sosial politik, perekonomian kesejahteraan sosial, pembinaan aparatur, pendapatan Daerah, kekayaan Negara dan Daerah. 4. Melakukan pelayanan teknis administratif dan fungsional. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 14 (1) Susunan Organisasi Badan Pengawas, terdiri dari : a. Kepala b. Bagian Tata Usaha 1. Sub Bagian Penyusunan Program 2. Sub Bagian Umum. c. Bidang Pemerintahan 1. Sub Bidang Pemerintahan Umum 2. Sub Bidang Pembinaan Masyarakat. d. Bidang Ekonomi dan Pembangunan 1. Sub Bidang Ekonomi. 2. Sub Bidang Pembangunan. e. Bidang Administrasi 1. Sub Bidang Administrasi Kepegawaian 2. Sub Bidang Pendapatan dan Kekayaan Daerah f. Unit Pelaksana Teknis g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Susunan Organisasi Badan Pengawas sebagaimana terlampir pada Lampiran III Peraturan Daerah ini.
BAB VI BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 15 (1) Badan Pendidikan dan Pelatihan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kota di bidang Pendidikan dan Pelatihan. (2) Badan Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Pasal 16 Badan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintah Kota dibidang pendidikan dan pelatihan. Pasal 17 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Peraturan Daerah ini, Badan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi : 1. Penyusunan program, pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan ; 2. Pelaksananaan pembinaan siswa, penyusunan data pribadi siswa dan alumni, dokumentasi dan perpustakaan Diklat Kota ; 3. Pelaksanaan pembelajaran dan pelatihan serta bimbingan teknis pendidikan dan pelatihan ; 4. Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan sarana serta rumah tangga ; 5. Evaluasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta pelaporan. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 18 (1) Susunan Organisasi Badan Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari : a. Kepala b. Bagian Tata Usaha 1. Sub Bagian Perpustakaan. 2. Sub Bagian Umum. c. Bidang Teknis Fungsional 1. Sub Bidang Pembangunan Kemasyarakatan. 2. Sub Bidang Administrasi Pemerintahan. d. Bidang Penjenjangan 1. Sub Bidang Penjenjangan umum. 2. Sub Bidang Penjenjangan Dasar. e. Bidang Pengembangan Kediklatan 1. Sub Bidang Program, Monitoring dan Evaluasi. 2. Sub Bidang Kerjasama Antar Lembaga. f. Unit Pelaksana Teknis
g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Susunan Organisasi Badan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana terlampir pada Lampiran IV Peraturan Daerah ini.
BAB VII BADAN KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 19 (1) Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana adalah unsur pelaksana Pemerintah Kota dibidang Pendaftaran Penduduk, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana. (2) Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Pasal 20 Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintah Kota dibidang Pendaftaran Penduduk, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana. Pasal 21 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan Daerah ini, Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi : 1. Penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan kegiatan Pendaftaran Penduduk, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana; 2. Pembinaan umum dan teknis berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri ; 3. Pemberian Nomor Induk Penduduk ; 4. Pendaftaran dan penerbitan Kartu Keluarga ; 5. Pendaftaran dan penerbitan Kartu Tanda Penduduk ; 6. Pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran ; 7. Pencatatan dan penerbitan Akta Perkawinan ; 8. Pencatatan dan penerbitan Akta Perceraian ; 9. Pencatatan dan penerbitan Akta Kematian ; 10. Pencatatan dan penerbitan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak ; 11. Pencatatan Mutasi Penduduk ; 12. Pengelolaan Data Penduduk ; 13. Penyelenggaraan Penyuluhan ; 14. Pelaksanaan urusan tata usaha Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana. 15. Pembinaan teknis dibidang upaya pelayanan Keluarga Berencana.
Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 22 (1) Susunan Organisasi Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana terdiri dari : a. Kepala b. Bagian Tata Usaha 1. Sub Bagian Penyusunan Program. 2. Sub Bagian Umum. c.
Bidang Pelayanan Pendaftaran, Pengendalian dan Penyuluhan 1. Sub Bidang Nomor Induk Penduduk, KTP dan Kartu Keluarga. 2. Sub Bidang Mutasi Pendaftaran, Pengendalian dan Penyuluhan
d. Bidang Pencatatan dan Pengolahan Data 1. Sub Bidang Pencatatan dan Mutasi. 2. Sub Bidang Pengolahan Data dan Pelaporan. e. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 1. Sub Bidang Keluarga Berencana 2. Sub Bidang Keluarga Sejahtera f. Unit Pelaksana Teknis g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Susunan Organisasi Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana sebagaimana terlampir pada Lampiran V Peraturan Daerah ini.
BAB VIII KANTOR PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 23 (1) Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Kota dibidang Perpustakaan dan Kearsipan Daerah. (2) Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Pasal 24 Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan Pengelolaan Data Perpustakaan dan Kearsipan Daerah. Pasal 25 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan Daerah ini, Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Daerah mempunyai fungsi :
1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan data Perpustakaan dan Kearsipan Daerah ; 2. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah; 3. Penyelenggaraan pembinaan bidang Perpustakaan dan Kearsipan; 4. Pengolahan dan Pengelolaan data Perpustakaan Kearsipan Daerah ; 5. Akuisisi, pengolahan dan pelestarian data dan arsip statis serta bahan pustaka; 6. Pelaksanaan penyusunan bibliografi dan literatur sekunder; 7. Pembinaan tenaga fungsional di Lingkungan Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Daerah; 8. Pelaksanaan Urusan tata usaha dan rumah tangga Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Daerah. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 26 (1) Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Daerah terdiri dari : a. Kepala b. Sub Bagian Tata Usaha c. Seksi Akuisisi dan Pengolah d. Seksi Pelayanan dan Referensi e. Seksi Pengelolaan Arsip f. Unit Pelaksana Teknis g. Kelompok Jabatan Fungsional (2) Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Daerah sebagaimana terlampir pada Lampiran VI Peraturan Daerah ini.
BAB IX KANTOR PENGOLAHAN DATA Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 27 (1) Kantor Pengolahan Data adalah unsur pelaksana Pemerintah Kota dibidang Pengolahan Data. (2) Kantor Pengolahan Data dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Pasal 28 Kantor Pengolahan Data mempunyai tugas menyelenggarakan Pengelola Data serta menyelenggarakan sarana komunikasi Daerah.
Pasal 29 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Peraturan Daerah ini, Kantor Pengolahan Data mempunyai fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengolahan data; 2. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Daerah; 3. Penyelenggaraan pembinaan bidang pengolahan data; 4. Pengolahan dan Pengelolaan Data; 5. Akuisisi, pengolahan dan pelestarian data; 6. Penyelenggaraan layanan informasi dan jaringan informasi 7. Pembinaan tenaga fungsional di lingkungan kantor Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 30 (1) Susunan Organisasi Kantor Pengolahan Data, terdiri dari : a. Kepala b. Sub Bagian Tata Usaha c. Seksi Sandi dan Telekomunikasi d. Seksi Pengumpulan Data e. Seksi Manajemen dan Pendayagunaan Sistem Informasi f. Unit Pelaksana Teknis g. Kelompok Jabatan Fungsional (2) Susunan Organisasi Kantor Pengolahan Data sebagaimana terlampir pada Lampiran VII Peraturan Daerah ini
BAB X KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 31 (1) Kantor
Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat adalah unsur pelaksana Pemerintah Kota di bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat.
(2) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Pasal 32 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta untuk menegakkan Peraturan Daerah. Pasal 33 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Peraturan Daerah ini, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :
1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat; 2. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 34 (1) Susunan Organisasi Kantor Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari : a. Kepala b. Sub Bagian Tata Usaha c. Seksi Penertiban dan Penyidikan d. Seksi Pengamanan, Masyarakat
Pengawalan
dan
Perlindungan
e. Seksi Penyuluhan Jasmani dan Rohani f. Unit Pelaksana Teknis g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kota Tarakan sebagaimana terlampir dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini
BAB XI KANTOR TENAGA KERJA Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 35 (1) Kantor Tenaga Kerja adalah unsur pelaksana Pemerintah Kota di bidang Tenaga Kerja. (2) Kantor Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Pasal 36 Kantor Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur di bidang Tenaga Kerja. Pasal 37 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Peraturan Daerah ini, Kantor Tenaga Kerja mempunyai fungsi : 1. Melakukan pelaksanaan pembinaan kewenangan dibidang ketenagakerjaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
2. Penyusunan pelaksanaan, rencana dan program dibidang pembinaan teknis dan bimbingan teknis ketenagakerjaan Daerah Kota 3. Melakukan pengelolaan, penyelenggaraan penyuluhan ketenagakerjaan di Daerah Kota 4. Melakukan pengawasan, pengendalian dan pemantauan terhadap pelayanan perizinan dibidang ketenagakerjaan. 5. Melakukan penyuluhan dan pelatihan keterampilan ketenagakerjaan 6. Melakukan pengawasan pelaksanaan peraturan perundangundangan dibidang ketenagakerjaan
7. Melaksanakan penetapan pedoman pembinaan terhadap syarat-syarat kerja, jaminan sosial dan kesejahteraan tenaga kerja serta terhadap pelaksanaan latihan yang dilakukan lembaga latihan/kursus baik swasta, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 8. Melaksanakan penyelesaian hubungan ketenagakerjaan dan penyelesaian pemutusan hubungan kerja. 9. Melaksanakan kewajiban tentang pendaftaran bidang ketenagakerjaan 10. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan norma umum dan norma khusus dibidang ketenagakerjaan termasuk keselamatan dan kesehatan kerja, hiperkes, jaminan sosial, tenaga kerja, pengirimam tenaga kerja Indonesia ke luar negeri dan penggunaan tenaga warga negara pendatang 11. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program ketenagakerjaan, keuangan, kepegawaian, peralatan dan perlengkapan. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 38 (1) Susunan Organisasi Kantor Kantor Tenaga Kerja terdiri dari : a. Kepala b. Sub Bagian Tata Usaha c. Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Lapangan Kerja d. Seksi Hubungan dan Pembinaan Syarat-Syarat Kerja e. Seksi Pengawasan Tenaga Kerja f. Unit Pelaksana Teknis g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Tenaga Kerja Kota Tarakan sebagaimana terlampir dalam Lampiran XI Peraturan Daerah ini.
BAB X UNIT PELAKSANA TEKNIS Pasal 39 (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis operasional Lembaga Teknis (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan/Kantor.
Pasal 40 Unit Pelaksana Teknis dapat dibentuk berdasarkan kebutuhan dan kemampuan Daerah serta kriteria yang akan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. BAB XI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 41 (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahliannya masingmasing. (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional yang senior. (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, diatur sesuai dengan kebutuhan. (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan kepegawaian yang berlaku.
BAB XII PENGANGKATAN DALAM JABATAN Pasal 42 (1)
Kepala/Badan/Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah.
(2)
Para Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Seksi, serta Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada Lembaga Teknis, diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Kepala Daerah.
BAB XIII TATA KERJA Pasal 43 Dalam melaksanakan tugasnya Lembaga Teknis wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Satuan Organisasi sesuai kedudukan, tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.
BAB XIV PEMBIAYAAN Pasal 44 Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Daerah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tarakan, Subsidi atau bantuan dari Pemerintah dan Lembaga lain diluar Pemerintah Kota.
BAB XV KETENTUAN PENUTUP Pasal 45 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 22 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku. Pasal 46 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD. Pasal 47 Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan.
Ditetapkan di Tarakan pada tanggal 27 April 2004 WALIKOTA TARAKAN, ttd. dr. H. JUSUF S.K Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2004 Nomor 04 Seri D-02 Tanggal 30 April 2004 .
SEKRETARIS DAERAH,
Drs. H. BAHARUDDIN BARAQ, M.Ed Pembina Utama Muda Nip. 550 004 607
LAMPIRAN I :
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TARAKAN
KEPALA
BAGIAN TATA USAHA KELOMPOK JAB. FUNGSIONAL SUBBAG UMUM
SUBBAG PENYUSUNAN PROGRAM
BIDANG PENELITIAN
BIDANG EKONOMI
BIDANG
& PENGEMB. PEMERINTAHAN
DAN SOSIAL BUDAYA
FISIK DAN PRASARANA
SUBBID PENELITIAN &
SUBBID
SUBBID
PENGEMB. PEMERINTAHAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
PEMBANGUNAN FISIK
SUBBID
SUBBID
SUBBID
EVALUASI
EVALUASI
SUMBER DAYA
UPT
Tarakan, 27 April 2004
WALIKOTA TARAKAN
ttd dr. H. JUSUF SK
LAMPIRAN II : BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA TARAKAN
KEPALA
BAGIAN TATA USAHA KELOMPOK JAB. FUNGSIONAL SUBBAG
SUBBAG
PENYUSUNAN PROGRAM
UMUM
BIDANG MUTASI PEGAWAI
BIDANG PERENCANAAN & PENGEMBANGAN KEPEGAWAIAN
BIDANG DOKUMENTASI & INFORMASI KEPEGAWAIAN
SUBBID PERENCANAAN PEGAWAI
SUBBID MUTASI & PROMOSI JABATAN
SUBBID INFORMASI DAN DOKUMENTASI
SUBBID
SUBBID PEMBERHENTIAN
SUBBID TATA USAHA
PENGADAAN PEGAWAI
DAN PEMINDAHAN
KEPEGAWAIAN
UPT
Tarakan, 27 April 2004
WALIKOTA TARAKAN ttd dr. H. JUSUF SK
LAMPIRAN III : BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGAWAS KOTA TARAKAN
KEPALA
BAGIAN TATA USAHA KELOMPOK JAB. FUNGSIONAL SUBBAG
SUBBAG
PENYUSUNAN PROGRAM
UMUM
BIDANG
BIDANG
BIDANG
PEMERINTAHAN
EKONOMI & PEMBANGUNAN
ADMINISTRASI
SUBBID PEMERINTAHAN UMUM
SUBBID EKONOMI
SUBBID ADM KEPEGAWAIAN
SUBBID PEMBINAAN MASYARAKAT
SUBBID PEMBANGUNAN
SUBBID PENDAPATAN & KEKAYAAN DAERAH
UPT
Tarakan, 27 April 2004
WALIKOTA TARAKAN ttd dr. H. JUSUF SK
LAMPIRAN IV :
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA TARAKAN
KEPALA
BAGIAN TATA USAHA KELOMPOK JAB. FUNGSIONAL SUBBAG
SUBBAG
PERPUSTAKAAN
UMUM
- Lab Bahasa
BIDANG
BIDANG
BIDANG PENGEMBANGAN
TEKNIS FUNGSIONAL
PENJENJANGAN
KEDIKLATAN
SUBBID PEMBANGUNAN
SUBBID
SUBBID PROGRAM
KEMASYARAKATAN
PENJENJANGAN UMUM
MONITORING & EVALUASI
SUBBID ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
SUBBID PENJENJANGAN DASAR
SUBBID KERJASAMA ANTAR LEMBAGA
UPT
Tarakan, 27 April 2004
WALIKOTA TARAKAN ttd dr. H. JUSUF SK
LAMPIRAN V : BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA KOTA TARAKAN
KEPALA
BAGIAN TATA USAHA KELOMPOK JAB. FUNGSIONAL SUBBAG
SUBBAG
PENYUSUNAN PROGRAM
UMUM
BIDANG PELAYANAN PENDAFT.
BIDANG PENCATATAN &
BIDANG KEL.BERENCANA
PENGENDALIAN & PENYULUHAN
PENGOLAHAN DATA
DAN KELUARGA SEJAHTERA
SUBBID NOMOR INDUK PEND.
SUBBID PENCATATAN
SUBBID
KTP & KARTU KELUARGA
DAN MUTASI
KELUARGA BERENCANA
SUBBID MUTASI PENDAFTARAN
SUBBID PENGOLAHAN
SUBBID
PENGENDALIAN & PENYULUHAN
DATA DAN PELAPORAN
KELUARGA SEJAHTERA
UPT
Tarakan, 27 April 2004
WALIKOTA TARAKAN ttd
dr. H. JUSUF SK
LAMPIRAN VI :
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH KOTA TARAKAN
KEPALA
SUBBAG TATA USAHA
KELOMPOK JAB. FUNGSIONAL
SEKSI
SEKSI
SEKSI
AKUISISI DAN PENGOLAH
PELAYANAN & REFERENSI
PENGELOLAAN ARSIP
UPT
Tarakan, 27 April 2004
WALIKOTA TARAKAN ttd dr. H. JUSUF SK
LAMPIRAN VII : BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PENGOLAHAN DATA KOTA TARAKAN
KEPALA
SUBBAG TATA USAHA
KELOMPOK JAB. FUNGSIONAL
SEKSI
SEKSI
SEKSI MANAJEMEN & PENDAYA
SANDI & TELEKOMUNIKASI
PENGUMPULAN DATA
GUNAAN SISTEM INFORMASI
UPT
Tarakan, 27 April 2004
WALIKOTA TARAKAN ttd dr. H. JUSUF SK
LAMPIRAN VIII : BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KOTA TARAKAN
KEPALA
SUBBAG TATA USAHA
KELOMPOK JAB. FUNGSIONAL
SEKSI PENERTIBAN
SEKSI PENGAMANAN
SEKSI PENYULUHAN
DAN PENYIDIKAN
PENGAWALAN & LINMAS
JASMANI DAN ROHANI
UPT
Tarakan, 27 April 2004
WALIKOTA TARAKAN ttd dr. H. JUSUF SK
LAMPIRAN IX :
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR TENAGA KERJA KOTA TARAKAN
KEPALA
SUBBAG TATA USAHA KELOMPOK JAB. FUNGSIONAL
SEKSI PENEMPATAN NAKER &
SEKSI HUB. & PEMBINAAN
SEKSI PENGAWASAN
PERLUASAN LAPANGAN KERJA
SYARAT-SYARAT KERJA
TENAGA KERJA
UPT
Tarakan, 27 April 2004
WALIKOTA TARAKAN ttd dr. H. JUSUF SK
