BUPATI BOYOLALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 16 TAHUN 2000 T E N T A N G PERATURAN DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BOYOLALI, Menimbang
Mengingat
: a. bahwa untuk mem pe rl anc ar penyelenggaraan pemerintahan, pembanqunan, dan kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil guna dibidang Pem er int ah an D es a, d i pan da nq p er lu men et apk an P e r a t u r a n D e s a ; b . bahwa untuk pengaturannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan D a e r a h - D a e ra h Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950); 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pem er int ah an D aer ah ( Le mb ara n Ne gar a T ahu n 199 9 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999, Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancanagan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70); 5. Peraturan Daerah Kabupaten Boyo lal i Nom or 12 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah K a b u p aten Boyolali Tahun 2000 Nomor 5 ); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 13 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2000 Nomor 6);
Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI. M E M U T U S K A N Menetapkan
: PERATURAN DAERAH PERATURAN DESA.
KABUPATEN
BOYOLALI
TENTANG
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Bupati adalah Bupati Boyolali; b. Camat adalah Kepala Kecamatan yang memimpin Kecamatan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali; c. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa; d. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa; e. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas wakil-wakil masyarakat yang ada di desa; f. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintahan Desa yang dipilih langsung oleh Penduduk melalui pemilihan Kepala Desa; g. Peraturan Desa adalah peraturan yang bersifat mengatur dan mengikat bagi penyelenggara Pemerintahan Desa dan Penduduk Desa yang bersangkutan ditetapkan oleh Kepala Desa bersama-sama dengan Badan Perwakilan Desa; h. Keputusan Kepala Desa adalah semua peraturan yang merupakan pelaksanaan dari keputusan desa dan kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB II BENTUK PERATURAN DESA Pasal 2 Bentuk Peraturan Desa sebagaimana tersebut pada Pasal 1 huruf g Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati. BAB III MUATAN MATERI PERATURAN DESA
Pasal 3 Muatan materi Peraturan Desa harus memuat: a. Segala sesuatu yang mengatur dan membebani masyarakat;
b. c.
Segala sesuatu yang menyangkut kepentingan masyarakat; Segala sesuatu yang menimbulkan beban bagi keuangan desa.
BAB IV TATA CARA PENYUSUNAN, PENGATURAN RAPAT, SYARAT DAN MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN, SERTA PENETAPAN PERATURAN DESA. Pasal 4 Rancangan Peraturan Desa disusun oleh Kepala Desa danatau BPD Pasal 5 (1) Dalam rangka memetapkan Peraturan Desa Bpd mengadakan rapat yang dihadiri oleh sekurangkurangnya 2/3 dari jumlah anggota BPD; (2) Dalam hal jumlah anggota BPD yang hadir kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini, rapar BPD dinyatakan tidak sah; (3) Apabila rapat BPD dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, pimpinan BPD menetukan waktu untuk mengadakan rapat berikutnya selambatlambatnya 3(tiga) hari setelah rapat pertama; (4) Apabila jumlah anggota BPD yang hadir kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka rapat BPD dinyatakan tidak sah dan BPD menetukan waktu untuk mengadakan rapat kedua selambat-lambatnya 7(tujuh) hari setelah rapat pertama; (5) Apabila pada rapat ketiga ternyata jumlah anggota yang hadir kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini , maka BPD menentukan waktu rapat berikutnya selambat-lambatnya 3(tiga)hari setelah rapat ketiga dan rapat dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya separuh ditambah 1(satu) dari jumlah anggota BPD. Pasal 6 (1) Dalam penetapan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dilaksankan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat dan harus mencerminkan keinginan masyarakat desa yang bersangkutan serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
(2)
Apabila dalam penetapan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak tercapai kata sepakat maka mekanisme pengambilan keputusan dapat dilaksanakan dengan pemungutan suara dan sekurang-kurangnya disetujui 50% (lima puluh persen)ditambah 1 (satu)dari jumlah anggota BPD yang hadir. Pasal 7
(1) (2)
(3)
Penetapan Peraturan Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dengan mendapat persetujuan dari BPD. Persetujuan BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dituangkan dalam bentuk Keputusan BPD yang ditandatangani oleh Ketua dan Wakil Ketua. Bentuk tata naskah Keputusan BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)pasal ini akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati. Pasal 8
(1) (2)
Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini, tidak memerlukan pengesahan Bupati. Peraturan Desa sebagaiman dimaksud dalam ayat (1) pasal ini wajib disampaikan kepada Buapti dengan tembusan Camat selambatlambatnya 14 (empat belas)hari setelah dotetapkan. BAB V PELAKSANAAN PERATURAN DESA Pasal 9
(1) (2)
Peraturan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa; Dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa mengenai pembangunan desa, pemerintah desa dapat dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan yang ada di desa. Pasal 10
Untuk melaksanakan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Peraturan Daerah ini, Kepala Desa menetapkan kebijaksanaan dengan Keputusan Kepala Desa. BAB VI PERTANGGUNGJWABAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PERATURAN DESA (1)
Pasal 11 Kepala Desa memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan Peraturan Desa Kepada BPD;
(2) (3)
(1) (2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
BPD dapat meminta keterangan kepada Kepala Desa tentang pelaksanaan Peraturan Desa; Apabila dalam pelaksanaan peraturan desa terdapat penyimpangan, maka BPD memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Desa untuk perbaikan pelaksanaannya. Pasal 12 Pengawasan pelaksanaan Peraturan Desa dilakukan oleh BPD. Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 410 Peraturan Daerah ini, tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dan Pasal 10 Peraturan Daerah ini, apabila ternyata setelah dilaksankan bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bupati membatalkan peraturan dan Keputusan Kepala Desa dimaksud. Keputusan Pembatalan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)pasal ini diberitahukan kepada Pemerintah Desa dan atau BPD selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak pembatalan dengan menyebutkan alasan-alasannya. Pemerintah Desa yang tidak dapat menerima Keputusan pembatalan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)pasal ini Pemerintah Desa dan atau BPD dapat mengajukan keberatan. Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) pasal ini, selambatlambatnya 14 (emapt belas) hari setelah diterima Keputusan Pembatalan dari Pemerintah Kabupaten. Tata cara pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) pasal ini,akan dinyatakan kemudian dengan Keputusan Bupati. BAB VII KEDUDUKAN PERATURAN DESA Pasal 13
Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 14 Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini diadakan penyesuaian.
BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 15 Ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dalam Peraturan Daerah ini menjadi pedoman penyusunan Peraturan Desa. Pasal 16 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali. Ditetapkan di B 0 Y 0 L A L I Pada tanggal 13 Nopember 2000 BUPATI BOYOLALI, ttd I
dr. H. DJAKA SRIJANTA Diundangkan di Pada tanggal
B 0 Y 0 L A L I 20 Nopember 2000
SEWTARIS DAERAH KABUPATEN B O Y O L A L I ttd Drs. BAMBANG SOETEDJO Pembina Utama Muda NIP. 010 056 240 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2000 NOMOR
9
PENJELASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 16 TAHUN 2000 T E N T A N G PERATURAN DESA I.
PENJELASAN Dalam rangka memperkuat penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 telah memberikan kewenangan yang luas kepada Desa untuk menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, tuntutan perkembangan, dan partisipasi masyarakat. Dengan demikian Pemerintahan Desa menpunyai kewenangan yang luas pula untuk mengatur pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan termasuk didalamnya kewenangan mengatur ketentuan yang membebani masyarakat, penggalian sumber-sumber pendapatan desa,perencanaan dan pengelolaan APBD serta ketentuan-ketentuan yang bersifat mengikat bagi masyarakat di desa setempat. Oleh karena itu keberadaan suatu produk hukum yang benar-benar responsip, populistik dan mampu mengakomodasikan kepentingan masyarakat merupakan hal yang sangat penting. Atas dasar pemikiran tersebut, maka perlu adanya suatu landasan hukum sebagai pedoman untuk proses penyusunan peraturan desa yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
II.PENJELASAN PASAL DEMI PASAL. Pasal 1 Pasal 2
Pasal 4
Pasal 5 dan 6
: Cukup jelas. : Bentuk penyusunan Peraturan Desa mengacu pada bentuk yang telah dibakukan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 yang secara mutatis mutandis berlaku juga dalam penyusunan produk hokum di daerah termasuk didalamnya produk hukum desa. : Penyusunan rancangan Peraturan Desa yang disusun oleh BPD/atas inisiatif dari BPD merupakan implementasi atas tugas dan fungsi dibidang legislatif. : Cukup jelas.
Pasal 7 Pasal 8 s/d Pasal 13 Pasal 14
Pasal 15 s/d 16
: Peraturan BPD untuk menetapkan Rancangan Peraturan Desa dituangkan dalam Keputusan BPD. : Cukup jelas. : Yang dimaksud dengan Peraturan Perundang-undangan adalah Peraturan Daerah Kabupaten dan Peraturan lainnya yang lebih rendah dari Peraturan Daerah ini. : Cukup jelas.
