PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BADUNG,
Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan
Daerah
dan
untuk
mengembangkan
pemberdayaan Pemerintah Desa yang semakin strategis dengan tetap mencerminkan adanya pemerintahan yang Demokratis, aspiratif serta dilandasi rasa kebersamaan, asal-usul dan adat istiadat maka dipandang perlu adanya Peraturan Desa;
b. bahwa
berdasarkan hal tersebut diatas maka dipandang perlu
ditetapkan Peraturan Daerah kabupaten Badung tentang Peraturan Desa;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 );
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peristilahan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
Dengan Persetujuan,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN DAERAH PERATURAN DESA.
KABUPATEN
BADUNG
TENTANG
3 BAB I
KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Badung; b. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Exekutif Daerah; c. Kepala Daerah adalah Bupati Badung; d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Badung; e. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten; f. Pemerintahan Desa adalah Kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa; g. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa; h. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi melestarikan adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; i. Peraturan Desa adalah Peraturan-peraturan yang disusun dan ditetapkan serta ditandatangani oleh Kepala Desa, yang sebelumnya telah dimusyawarahkan dan disetujui oleh BPD dan mempunyai kekuatan mengikat yang mengandung kewajiban serta bersifat membebani masyarakat.
4
BAB II BENTUK PERATURAN DESA
Pasal 2 Bentuk Peraturan Desa yang ditetapkan, berdasarkan kepada ketentuan yang berlaku dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
Pasal 3
Bentuk Peraturan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 tersebut di atas sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
BAB III MATERI PERATURAN DESA
Pasal 4
Materi Peraturan Desa didasarkan pada ketentuan Peraturan Perundangundangan yang berlaku dan disesuaikan dengan situasi serta kondisi Desa bersangkutan dengan memperhatikan asal-usul dan adat istiadat setempat.
Pasal 5
Peraturan Desa yang akan ditetapkan memuat materi sebagai berikut : a. Kebijakan Pemerintahan Desa b. Pengaturan Keuangan Desa c. Pemanfaatan Potensi Desa d. Sumber-sumber Pendapatan Desa e. Pendapatan Asli Desa f. Penggunaan Keuangan Desa
5 g. Lembaga Pemerintahan desa h. Dan lain-lain Peraturan Desa yang bersifat mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.
Pasal 6
Peraturan Desa harus mencerminkan Demokrasi Pancasila yang bersifat aspiratif dari hasil musyawarah BPD dengan Kepala Desa yang didasarkan usulan dari bawah.
BAB IV TATA CARA PENETAPAN PERATURAN DESA
Pasal 7
(1) Rancangan Peraturan Desa disusun oleh Kepala Desa bersama-sama dengan Badan Perwakilan Desa.
(2) Dalam menyusun Rancangan Peraturan Desa Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa dan Lembaga lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Desa dalam Peraturan Desa.
Pasal 8
(1) Agar dapat mencerminkan kepentingan masyarakat, maka sebelum rancangan Peraturan Desa disusun, Kepala Desa wajib mengadakan rapat Desa dengan Perangkat Desa masyarakatnya sesuai dengan kondisi Desa setempat;
6 (2) Dalam rapat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala Desa didampingi
Perangkat
Desa
menyampaikan
informasi
kepada
masyarakat tentang rencana kebijakan Pemerintah Desa, sekaligus mohon masukan dari masyarakat.
Pasal 9
Rancangan Peraturan Desa yang disusun oleh Kepala Desa dan atau BPD dalam jangka waktu, 3 x 24 jam harus disampaikan kepada anggota BPD.
Pasal 10
(1) Dalam Penetapan Peraturan Desa BPD mengadakan rapat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota BPD;
(2) Bila rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas dihadiri kurang dari dua pertiga jumlah anggota BPD maka Peraturan Desa dimaksud belum bisa atau tidak dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
Pasal 11
Dalam pembahasan serta penetapan Peraturan Desa, BPD harus memperhatikan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, asal usul dan adat istiadat setempat.
7 Pasal 12
(1)Peraturan Desa yang telah ditetapkan ditandatangani oleh Kepala Desa.
(2)Pelaksanaan Peraturan Desa dilaksanakan dengan Keputusan Kepala Desa.
(3)Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak memerlukan pengesahan Bupati.
(4)Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 15 hari setelah ditetapkan dan tembusan disampaikan kepada Camat untuk pengawasan lebih lanjut.
BAB V MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pasal 13
(1) Dalam rapat BPD, keputusan diambil secara musyawarah mufakat.
(2) Dalam hal rapat tidak mencapaikan kemufakatan sebagaimana dimaksud ayat (1) maka keputusan dapat diambil dengan pemungutan suara.
(3) Keputusan
yang
ditetapkan
melalui
hasil
pemungutan
suara
sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah keputusan yang memperoleh suara terbanyak.
8 BAB VI KEDUDUKAN PERATURAN DESA
Pasal 14
(1) Peraturan Desa berkedudukan sebagai wahana wujud percerminan Demokrasi bagi terlaksananya Pemerintahan di Desa.
(2) Peraturan Desa merupakan wahana penyalur aspirasi dari masyarakat Desa terhadap kepentingan masyarakat pada umumnya.
(3) Peraturan Desa merupakan Keputusan Pemerintah Desa yang oleh Kepala Desa merupakan pedoman dalam melaksanakan tugas, serta mengandung pembebanan serta kekuatan mengikat bagi masyarakat Desa bersangkutan.
BAB VII KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
Pasal 16
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, ketentuan yang mengatur tentang Peraturan desa dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
9 Pasal 17
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Badung.
Ditetapkan di Badung pada tanggal 20 Nopember 2001
BUPATI BADUNG, ttd.
A.A.NGURAH OKA RATMADI
DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUING
Nomor : 12
Tanggal
: 4 - 12 - 2001
Seri
Nomor
:9
:D
Sekretaris Daerah Kabupaten Badung ttd. I Wayan Subawa, SH Pembina Utama Muda NIP. 600006201
10
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN DESA
I.
UMUM
Bahwa aspirasi dan keinginan masyarakat di Desa perlu ditampung dalam suatu wadah yang dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat Desa untuk bertindak dan berbuat di dalam kehidupan bermasyarakat.
Disamping pedoman bagi masyarakat, juga merupakan pedoman bagi Pemerintah Desa untuk melaksanakan kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan.
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dipandang perlu pedoman bagi masyarakat dan Pemerintahan Desa tersebut diataur dalam suatu Perauran Desa dan Pengaturan tentang Peraturan Desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung.
II.
PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 sampai dengan Pasal 17
: cukup jelas.
