BUPATI BADUNG
PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 56 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN HELIPORT DI KABUPATEN BADUNG BUPATI BADUNG,
Menimbang
: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Daerah diberikan peran dalam penyelenggaraan kebandarudaraan; b. bahwa kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan fasilitas transportasi udara yang cepat semakin meningkat, membutuhkan dukungan pembangunan infrastruktur berupa tempat mendarat dan lepas landas helikopter yang dapat menunjang pelayanan publik dan pariwisata di Kabupaten Badung yang sesuai dengan ketentuan tata ruang, kelestarian lingkungan dan kenyamanan masyarakat; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tempat Mendarat dan Lepas Landas Helikopter (Heliport) di Kabupaten Badung;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 ); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699 ); 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 ); 4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang
2 Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956); 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM77 tahun 1998 tentang penyelenggaraan Bandara Umum; 8. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara No. SKEP/112/VI/1999 tentang Persyaratan Standar Teknis dan Operasional Elevated Heliport; 9. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara No. SKEP/262/X/1999 tentang Persyaratan Standar Teknis dan Operasional Surface Level Heliport; 10. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/195/IX/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Persetujuan terbang (Flight Approval); 11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tk.I Bali Nomor 2/PD/DPRD/1974 tentang Tata Ruang untuk Pembangunan; 12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tk.I Bali Nomor 3/PD/DPRD/1974 tentang Lingkungan Khusus; 13. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 4 / PD / DPRD / 1974 tentang Bangun - bangunan; 14. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 3 Tahun 1992 tentang Larangan Mendirikan Bangun – Bangunan pada Daerah Jalur Hijau di Kabupaten Daerah Tingkat II Badung; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 29 Tahun 1995 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) Daerah Tingkat II Badung; MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN HELIPORT DI KABUPATEN BADUNG
3
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan ; 1. Menteri Perhubungan adalah Menteri Perhubungan Republik Indonesia. 2. Daerah adalah Kabupaten Badung. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah. 4. Kepala Daerah adalah Bupati Badung. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaen Badung. 6. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung. 7. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai negeri yang diberi tugas tertentu dibidang pengaturan kebandarudaraan di kabupaten Badung sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. 8. Bandar udara adalah lapangan terbang yang digunakan untuk mendarat dan lepas landas pesawat udara, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat kargo dan/atau pos serta dilengkapi dengan fasilitas keselamatan penerbangan dan sebagai tempat perpindahan antar moda transportasi. 9. Kebandarudaraan adalah meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan Bandar udara dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi Bandar Udara. 10. Heliport adalah suatu lapangan terbang atau suatu daerah tertentu di darat atau di perairan atau di suatu struktur, terdiri dari bangunan atau fasilitas (peralatan) yang dipakai sebagian atau seluruhnya untuk melakukan pendaratan, keberangkatan dan pergerakan pesawat helikopter. 11. Surface Level Heliport adalah tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di daratan. 12. Elevated Heliport adalah tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di atas gedung. 13. Helideck adalah tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di perairan. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Bagian Pertama Maksud dan Tujuan Pasal 2 Penetapan peraturan tentang Heliport di Kabupaten Badung dimaksudkan untuk mengatur serta mengendalikan pembangunan Heliport di Daerah. Pasal 3 Penetapan peraturan membangun Heliport dimaksud dengan tujuan untuk menjaga kawasan daerah tetap lestari, dan mampu mendukung kehidupan ekonomi dan pariwisata di Daerah.
4
BAB III KEWENANGAN DAN PERSYARATAN PERSETUJUAN PRINSIP PEMBANGUNAN HELIPORT Bagian Pertama Kewenangan Pasal 4 (1)
Kewenangan membangun Heliport dapat dilakukan oleh Perseorangan, Badan Usaha, atau Koperasi.
Orang
(2)
Pembangunan Heliport yang dimaksud adalah pembangunan Surface Level Heliport, Elevated Heliport atau Helideck.
(3)
Pembangunan Heliport didasarkan atas pertimbangan : a. Keselamatan operasional helikopter; b. Hasil kajian/pemeriksaan Tim Penilai Pembangunan Heliport Kabupaten Badung. Bagian Kedua Persyaratan Persetujuan Prinsip Membangun Heliport Pasal 5 Permohonan Persetujuan Prinsip ditujukan kepada Bupati Badung Cq.Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut : 1. Kartu identitas diri bagi perorangan, atau akte pendirian perusahaan bagi badan\ usaha atau koperasi 2. Tanda bukti penguasaan atas lahan (foto kopi Sertifikat Tanah, atau perjanjian sewa menyewa notaris untuk lahan yang disewa) 3. Bukti pelunasan PBB tahun terakhir 4. Gambar rencana pembangunan yang terdiri dari gambar site plan lengkap dengan titik koordinat dan gambar konstruksi 5. Surat pernyataan persetujuan penyanding yang ditandatangani Kelihan Banjar, Perbekel/Lurah dan Camat setempat 6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 7. Surat Keterangan Peruntukan Lahan / Informasi Tata Ruang dari Bappeda Litbang Kab. Badung 8. SKTU (Surat Keterangan Tempat Usaha) yang ditandatangani Kelihan Banjar, Perbekel/Lurah dan Camat setempat.
9. Sosialisasi tentang rencana pembangunan Heliport kepada masyarakat sekitar (lingkungan/ banjar setempat)
Pasal 6 (1)
Atas dasar hak persetujuan prinsip membangun sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan ini, pemohon dapat mengajukan permohonan pertimbangan teknis kepada Menteri Perhubungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5 (2)
Permohonan Ijin Mendirikan Bangunan Heliport dapat diajukan kepada Bupati setelah mendapat persetujuan teknis dari Menteri Perhubungan.
(3)
Setiap penyelenggara Heliport wajib melakukan optimalisasi penggunaan Heliport dan selalu memperhatikan keselamatan dan keamanan penerbangan. BAB IV JAMINAN KESELAMATAN Pasal 7
(1)
Penyelenggara Heliport wajib menjamin keamanan, kenyamanan, kelestarian dan keselamatan lingkungan di sekitar bangunan Heliport.
(2)
Penyelenggara Heliport wajib memberikan jaminan keselamatan kepada pengguna jasa Heliport sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 8
Bangunan Heliport yang telah dinyatakan tidak dimanfaatkan lagi oleh penyelenggara dan atau dinyatakan tidak layak operasi oleh lembaga yang berwenang dan atau kondisinya membahayakan keselamatan masyarakat sekitarnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyelenggara wajib melakukan relokasi atau memperbaiki atau membongkar bangunan Heliport tersebut dengan ketentuan sebagai berikut : a. Pelaksanaan pembongkaran oleh penyelenggara harus sudah dapat diselesaikan paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak dinyatakan tidak dimanfaatkan dan atau membahayakan masyarakat lainnya; b. Apabila penyelenggara bermaksud melakukan perbaikan terhadap Heliport miliknya, agar melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika; BAB V PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 9 (1)
Pengawasan penyelenggaraan serta pengoperasian Heliport, guna menjamin tercapainya maksud dan tujuan sesuai pasal 2 dan pasal 3 Peraturan ini dilakukan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
(2)
Pengendalian rencana pembangunan fisik Heliport dilakukan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
(3)
Pemantauan dan pencegahan segala kegiatan pembangunan Heliport yang bertentangan dengan Peraturan ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung dengan dibantu oleh Camat dan Perbekel / Lurah setempat. BAB VI SANKSI ADMINISTRASI Pasal 10
Setiap penyelenggara yang melanggar ketentuan dalam Peraturan ini dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan ijin.
6 BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 11 (1)
Untuk Heliport yang telah ada sebelum ditetapkan Praturan ini, tetapi tidak sesuai dengan Peraturan ini tidak diperkenankan untuk beroperasi.
(2)
Bagi Penyelenggara Heliport sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dalam waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan ini harus menyesuaikan dengan Peraturan ini.
(3)
Bagi Penyelenggara Heliport yang sudah memiliki Perijinan, tetap berlaku sampai masa ijin berakhir dan kemudian menyesuaikan terhadap Peraturan ini. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 12
Dengan berlakunya peraturan ini, maka setiap pembangunan Heliport di daerah wajib berpedoman pada Peraturan ini. Pasal 13 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.
Ditetapkan di Mangupura pada tanggal 4 Oktober 2010 BUPATI BADUNG, ttd. ANAK AGUNG GDE AGUNG Diundangkan di Mangupura Pada tanggal 4 Oktober 2010 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG, ttd. KOMPYANG R. SWANDIKA BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2010 NOMOR 34
