BUPATI BADUNG PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 67 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PENGAWASAN, PENGEDARAN DAN PENJUALAN SERTA PERIZINAN MINUMAN BERALKOHOL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BADUNG, Menimbang
: a. bahwa
sehubungan
dengan
telah
ditetapkannya
Peraturan
Daerah
Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengawasan, Pengedaran dan Penjualan serta Perizinan Minuman Beralkohol perlu menetapkan petunjuk teknis sebagai pedoman pelaksanaannya di Daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengawasan,
Pengedaran
dan
Penjualan
serta
Perizinan
Minuman
Beralkohol; Mengingat
: 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang – barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469);
2
3. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613); 4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); 6. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 7. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol; 10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan,
Pengedaran,
Penjualan,
Pengawasan
dan
Pengendalian
Minuman Beralkohol, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Pengadaan,
Nomor
53/M-DAG/PER/12/2010
Pengedaran,
Penjualan,
Pengawasan
tentang dan
Ketentuan Pengendalian
Minuman Beralkohol; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Badung; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengawasan, Beralkohol;
Pengedaran
dan
Penjualan
serta
Perizinan
Minuman
3
MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENJUALAN SERTA PERIZINAN MINUMAN BERALKOHOL.
Pasal 1 (1) Untuk memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol, pengusaha wajib mengajukan Surat Permohonan Izin (SPI) dengan menggunakan formulir isian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. (2) Permohonan ditujukan kepada Bupati Badung Cq. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung. (3) Tata Cara Pengisian Surat Permohonan Izin (SPI) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. (4) Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. (5) Surat Permohonan Izin (SPI) ditandatangani oleh Pemilik/Direktur/Penanggungjawab perusahaan.
Pasal 2 Persyaratan untuk memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB) adalah sebagai berikut : a. Bagi Pengecer diluar Toko Bebas Bea (Duty Free Shop) meliputi : 1. Akte pendirian bagi perusahaan yang berbadan hukum; 2. Akte pengesahan / keterangan dari notaris; 3. Surat izin Tempat Usaha (SITU) khusus Minuman Beralkohol; 4. Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); 5. Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP); 6. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 7. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik/Direktur/Penanggungjawab perusahaan; 8. Pas photo berwarna ukuran 3x4 cm sebanyak 2 lembar; dan 9. Daftar minuman yang dijual. b. Bagi penjual langsung untuk diminum di tempat meliputi : 1. Akte pendirian bagi perusahaan yang berbadan hukum; 2. Akte pengesahan / keterangan dari notaris; 3. Izin usaha Hotel Bintang 3, 4 dan 5, restaurant, Bar, termasuk Pub dan klub Malam; 4. Izin Usaha Tetap (IUT) dan/atau Persetujuan Penanaman Modal bagi perusahaan dengan fasilitas PMA dan PMDN yang bergerak disektor pariwisata; 5. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 6. Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP); 7. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik/Direktur/Penanggungjawab perusahaan; 8. Pas photo berwarna ukuran 3x4 cm sebanyak 2 lembar; dan 9. Daftar minuman yang dijual. c. Bagi pengecer minuman beralkohol sebagai minuman kesehatan meliputi : 1. Akte pendirian bagi perusahaan yang berbadan hukum; 2. Akte pengesahan / keterangan dari notaris; 3. Rekomendasi lokasi keberadaan perusahaan khusus minuman beralkohol sebagai minuman kesehatan dari Camat setempat;
4
4. Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); 5. Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP); 6. Copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU); 7. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 8. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik/Direktur/Penanggungjawab perusahaan; 9. Pas photo berwarna ukuran 3x4 cm sebanyak 2 lembar; dan 10. Daftar minuman yang dijual.
Pasal 3 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.
Ditetapkan di Mangupura pada tanggal 28 Oktober 2013 BUPATI BADUNG, ttd. ANAK AGUNG GDE AGUNG
Diundangkan di Mangupura pada tanggal 28 Oktober 2013 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG ttd. KOMPYANG R. SWANDIKA BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2013 NOMOR 67
Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda.Kab.Badung, ttd. Komang Budhi Argawa,SH.,M.Si. Pembina NIP. 19710901 199803 1 009
5
LAMPIRAN I PERATURAN NOMOR TANGGAL TENTANG
BUPATI BADUNG : 67 TAHUN 2013 : 28 OKTOBER 2013 : PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PENGAWASAN, PENGEDARAN DAN PENJUALAN SERTA PERIZINAN MINUMAN BERALKOHOL.
SURAT PERMOHONAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL (SIUP MB) (diisi dengan huruf cetak) I.
Permohonan SIUP-MB sebagai
II.
Maksud Permohonan
III.
Identitas Perusahaan : 1. Nama Perusahaan 2. Bentuk Perusahaan
1. Penjual langsung untuk diminum 2. Pengecer dalam kemasan 3. Penjual langsung dan/atau Pengecer MB Golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya 1. Permohonan SIUP-MB Baru 2. Perpanjangan 3. Perubahan a. Nama Penanggung Jawab Perusahaan b. Alamat c. Alamat Perusahaan ………………………………………………………………………….. 1. Perusahaan Terbatas (PT) 2. Koperasi 3. Persekutuan Komanditer (CV) 4. Persekutuan Firma 5. Perusahaan Perseorangan (PO) 6. Bentuk Perusahaan Lainnya (BUL)
3. Alamat Perusahaan : Jalan/Nomor/RT/RW/ Kelurahan/Desa Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi Nomor Telp/Hp/Faximile Kode Pos
………………………………………………………………….………. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………..
4. Lokasi Perusahaan
a. b. c. d.
5. Status Perusahaan
Pusat Pertokoan/Perbelanjaan Perumahan Penduduk Rumah Toko (Ruko)/Rumah Kantor (Rukan) Gedung Pusat Niaga/Perkantoran
a. Milik sendiri b. Sewa/Kontrak c. Lainnya
6. Instansi Penerbit Surat Izin Usaha
…………………………………………………………………………..
7. Nomor dan tanggal Surat Izin Usaha yang dimiliki
…………………………………………………………………………..
8. Klasifikasi Perusahaan sesuai SIUP
a. SIUP Besar b. SIUP Menengah c. SIUP Kecil ………………………………………………………………………….
9. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
6
IV.
V.
VI. VII.
VIII.
Identitas Pemilik Perusahaan/Penanggung Jawab Perusahaan 1. Nama Lengkap 2. Tempat/Tgl Lahir 3. Alamat rumah/tempat tinggal sesuai KTP 4. No. Telp/Hp/Fax.
Legalitas Perusahaan : 1. Nomor Akte Pendirian/Perubahan Perusahaan dan Tanggal (lampirkan salinan Akte Notaris) 2. Nama Notaris 3. Nomor dan Tgl Pengesahan Akte Notaris dari Kehakiman / Pengadilan (lampirkan) 4. Legalitas lainnya Nilai Modal dan Kekayaan Bersih : Identitas Kegiatan Usaha : 1. Kegiatan Usaha 2. Kelembagaan 3. Bidang Usaha (sesuai KBLI 2000) 4. Jenis Minuman Beralkohol yang diperdagangkan Hubungan dengan Bank : 1. Nama Bank Alamat Bank 2. Nama Bank Alamat Bank
…………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………… …….…………………………………………………………………… …………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………….. Gol B : Gol C : …………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………….
Demikian surat permohonan ini telah diisi dan dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia dicabut SIUP-MB nya yang telah kami terima dan atau dituntut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
………………,…………………………………
Cap Perusahaan disertai Meterai Rp. 6.000,-
(……………………………………………………) Nama Pemilik/Penanggung Jawab Perusahaan
Tembusan : (Tanpa lampiran) 1. Direktur Jendral Perdagangan Dalam Negeri Dep. Perdagangan 2. Kepala Dinas Provinsi 3. Kepala Dinas Kabupaten/Kota *) Coret yang tidak perlu
7
KOP SURAT SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL (SIUP-MB) PENJUAL LANGSUNG MINUMAN BERALKOHOL/PENGECER MINUMAN BERALKOHOL/ PENJUAL LANGSUNG DAN ATAU PENGECER MINUMAN BERALKOHOL GOLONGAN B YANG MENGANDUNG REMPAH-REMPAH, JAMU DAN SEJENISNYA NOMOR : ………………………………………….
1. Nama Perusahaan
:
2. Alamat Kantor Perusahaan
: No. Telp./Fax
3. Nama Pemilik/Penanggung Jawab
:
4. Alamat Pemilik/Penanggung Jawab
:
5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
:
6. Nilai Modal dan Kekayaan Bersih
:
7. Kegiatan Usaha
: Perdagangan barang
8. Kelembagaan
: Penjual Langsung Minuman Beralkohol/Pengecer Minuman Beralkohol/ Penjual Langsung dan atau Pengecer Minuman Beralkohol Golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya.
9. Bidang Usaha (sesuai KBLI 2000) 10. Jenis Golongan Minuman Beralkohol
: Golongan B : Golongan C :
11. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) ini berlaku untuk kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol diwilayah…………………….sesuai Surat Penunjukan sebagai………………………………………….dari PT…………………………Nomor……………………….tanggal………………………………… 12. SIUP ini diberikan dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam halaman kedua :
Dikeluarkan di : Pada tanggal : Berlaku s/d :
Pas photo 3x4
a/n Walikota/Bupati Kepala Badan
(…………………………………….)
8
KOP PERUSAHAAN
Nomor : Lampiran : Perihal : Laporan Triwulan Realisasi Pengadaan dan Penyaluran MB
Triwulan Tahun
……………………………..,20 Kepada Yth. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu di…………………………..
: :
I. KETERANGAN UMUM Nama Perusahaan
:
Alamat Perusahaan
: No. Telp. : No. Fax. :
Nomor dan Tgl. SIUP-MB
:
Jenis Perusahaan *)
: Penjualan
Langsung/Pengecer
Minuman
Beralkohol/Penjual Langsung atau Pengecer Minuman Beralkohol yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya.
*) Coret yang tidak perlu
9
II. REALISASI PENGADAAN No. 1.
Jenis Minuman Beralkohol
Dalam Negeri
Impor
Jml (lt)
Jml (lt)
Asal Negara
Gol B : 1. 2. 3.
2.
III.
Gol C : 1. 2. 3.
REALISASI PENJUALAN
No. Jenis Minuman Beralkohol 1.
Dalam Negeri
Impor
Jml (lt)
Jml (lt)
A sal Negara
Gol B : 1. 2. 3.
2.
Gol C : 1. 2. 3.
Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ternyata tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ……………………………………..……. a. Tanda Tangan Penanggung Jawab
:
b. Nama Penanggung Jawab
:
c. Jabatan
:
d. Cap Perusahaan
:
Tembusan : 1. Kadis Perindag Provinsi………………….. BUPATI BADUNG, ttd. ANAK AGUNG GDE AGUNG
10
LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR : 67 TAHUN 2013 TANGGAL : 28 OKTOBER 2013 TENTANG : PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PENGAWASAN, PENGEDARAN DAN PENJUALAN SERTA PERIJINAN MINUMAN BERALKOHOL.
TATA CARA PENGISIAN SURAT PERMOHONAN IJIN (SPI) SURAT PERMOHONAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL (SIUP MB) (diisi dengan huruf cetak) I.
Permohonan SIUP-MB sebagai
II.
Maksud Permohonan
1. Penjual langsung untuk diminum 2. Pengecer dalam kemasan 3. Penjual langsung dan/atau Pengecer MB Golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya
I. Pilih permohonan dengan melingkari nomor diatas.
1. Permohonan SIUP-MB Baru 2. Perpanjangan 3. Perubahan d. Nama Penanggung Jawab Perusahaan e. Alamat f. Alamat Perusahaan
II. Pilih maksud permohonan dengan melingkari nomor diatas III.
Identitas Perusahaan : 1. Nama Perusahaan
…………………………………………………………………………..
(ditulis sesuai dengan akte 1. Perusahaan Terbatas (PT) pendirian bila yang memiliki) 2. Koperasi
2. Bentuk Perusahaan
(di isi dengan melingkari nomor)
3. Alamat Perusahaan : Jalan/Nomor/RT/RW/ Kelurahan/Desa Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi Nomor Telp/Hp/Faximile Kode Pos
(ditulis sesuai SKTU/SITU)
4. Lokasi Perusahaan
3. 4. 5. 6.
Persekutuan Komanditer (CV) Persekutuan Firma Perusahaan Perseorangan (PO) Bentuk Perusahaan Lainnya (BUL)
………………………………………………………………….………. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………..
dengan
(di isi dengan melingkari abjad)
a. b. c. d.
Pusat Pertokoan/Perbelanjaan Perumahan Penduduk Rumah Toko (Ruko)/Rumah Kantor (Rukan) Gedung Pusat Niaga/Perkantoran
11
5. Status Perusahaan
(di isi dengan melingkari abjad)
6. Instansi Penerbit Surat Izin Usaha
(diisi sesuai dengan ijin usaha yang dimiliki)
a. Milik sendiri b. Sewa/Kontrak c. Lainnya ………………………………………………………………………..
7. Nomor dan tanggal Surat Izin Usaha yang dimiliki
…………………………………………………………………………..
8. Klasifikasi Perusahaan sesuai SIUP
a. SIUP Besar b. SIUP Menengah c. SIUP Kecil
9. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
………………………………………………………………………….
(diisi sesuai dengan ijin usaha yang dimiliki) (di isi dengan melingkari abjad)
(tulis sesuai dengan NPWP)
IV.
Identitas Pemilik Perusahaan/Penanggung Jawab Perusahaan 1. Nama Lengkap 2. Tempat/Tgl Lahir 3. Alamat rumah/tempat tinggal sesuai KTP 4. No. Telp/Hp/Fax.
…………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………… …….…………………………………………………………………… …………………………………………………………………………..
IV. ditulis sesuai dengan KTP V.
Legalitas Perusahaan : 1. Nomor Akte Pendirian/Perubahan Perusahaan dan Tanggal (lampirkan salinan Akte Notaris) 2. Nama Notaris 3. Nomor dan Tgl Pengesahan Akte Notaris dari Kehakiman / Pengadilan (lampirkan) 4. Legalitas lainnya
………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………
V. ditulis sesuai dengan akte pendirian perusahaan VI.
Nilai Modal dan Kekayaan Bersih :
…………………………………………………………………………
VI. ditulis sesuai dengan neraca perusahaan VII.
Identitas Kegiatan Usaha : 1. Kegiatan Usaha 2. Kelembagaan 3. Bidang Usaha (sesuai KBLI 2000) 4. Jenis Minuman Beralkohol yang diperdagangkan
VII. VIII.
Hubungan dengan Bank : 1. Nama Bank Alamat Bank 2. Nama Bank Alamat Bank
……………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………….. Gol B : Gol C :
ditulis dengan benar dan jelas …………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………….
VIII.
ditulis dengan benar dan jelas
12
Demikian surat permohonan ini telah diisi dan dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia dicabut SIUP-MB nya yang telah kami terima dan atau dituntut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
………………,…………………………………
Cap Perusahaan disertai Meterai Rp. 6.000,-
(cukup jelas) (……………………………………………………) Nama Pemilik/Penanggung Jawab Perusahaan
Tembusan : (Tanpa lampiran) 1. Direktur Jendral Perdagangan Dalam Negeri Dep. Perdagangan 2. Kepala Dinas Provinsi 3. Kepala Dinas Kabupaten/Kota *) Coret yang tidak perlu
BUPATI BADUNG, ttd. ANAK AGUNG GDE AGUNG
13
LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR : 67 TAHUN 2013 TANGGAL : 28 OKTOBER 2013 TENTANG : PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PENGAWASAN, PENGEDARAN DAN PENJUALAN SERTA PERIJINAN MINUMAN BERALKOHOL.
TATA CARA PENERBITAN SIUP-MB
Pemohon atau Pengusaha
1) Mengajukan permohonan 2) Mengisi formulir 3) Menerima tanda terima permohonan 4) Mengambil SIUPMB
Bagian Informasi BPPT
INFORMASI Informasi perijinan persyaratan pengambilan formulir periksa kelengkapan berkas pendaftaran Penyerahan SIUPMB
Kepala Bidang Perijinan BPPT verifikasi Bendel Permohonan SIUP-MB penyerahan SIUP-MB ke bagian informasi
Staf Teknis pengecekan ke lokasi perusahaan diproses ke dalam buku pengolahan. mengetik dan mencetak SIUPMB.
Kepala BPPT pengesahan SIUP-MB di tanda tangani oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kab. Badung SIUP-MB diserahkan kembali ke Kabid. Perizinan
**Waktu (lamanya) layanan : Paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan SIUPMB dan dokumen persyaratan secara lengkap. BUPATI BADUNG, ttd.
ANAK AGUNG GDE AGUNG
