BUPATI BADUNG PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 56 TAHUN 2006
TENTANG IZIN USAHA PERFILMAN DI KABUPATEN BADUNG
BUPATI BADUNG, Menimbang
: a. bahwa film sebagai media komunikasi massa pandang dengar mempunyai peranan penting bagi pengembangan budaya bangsa sebagai salah satu aspek peningkatan ketahanan nasional dalam pembangunan nasional;
b. bahwa dalam rangka tetap terpeliharanya usaha yang sehat, serta terpeliharanya ketertiban umum dan rasa kesusilaan, maka kegiatan usaha perfilman dikabupaten Badung perlu diadakan pengaturan; c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut diatas, dipandang perlu mengatur usaha perfilman melalui izin usaha perfilman di Kabupaten Badung dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Mengingat
: 1. Undang–Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah–daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473);
-2-
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214); 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Peraturan
Pemerintah
Nomor
6
Tahun
1994
tentang
Penyelenggaraan Usaha Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3541); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1994
tentang lembaga
Sensor Film (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 12); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 15 Tahun 1994 tentang penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 1994 Nomor 8);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN USAHA PERFILMAN DI KABUPATEN BADUNG.
-3-
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1
Daerah adalah Kabupaten Badung.
2
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3
Bupati adalah Bupati Badung.
4
Kantor Informasi dan Telematika adalah Kantor Informasi dan Telematika Kabupaten Badung.
5
Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Informasi dan Telematika Kabupaten Badung.
6
Film adalah karya cipta seni dan budaya yang merupakan media Komunikasi massa pandang dengar yang dibuat berdasarkan asas sinematografi dengan direkam pada pita seluloid, pita video, piringan video dan/bahan hasil penemuan teknologi lainnya dalam segala bentuk, jenis, dan ukuran melalui proses kimiawi, proses elektronik dan proses lainnya, dengan atau tanpa suara, yang dapat dipertunjukan dan/atau ditayangkan dengan system proyeksi mekanik, elektronik, dan/atau lainnya.
7
Perfilman adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pembuatan, jasa teknik, pengeksporan, pengimporan, pengedaran, pertunjukan, dan atau penayangan film.
8
Izin Usaha perfilman adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perfilman.
9
Usaha Perfilman adalah Suatu kegiatan yang bersifat komersial di bidang perfilma.
Pasal 2 (1) Usaha perfilman yang melakukan kegiatan di Daerah wajib memiliki Izin Usaha Perfilman. (2) Permohonan untuk memperoleh Izin Usaha Perfilman diajukan kepada Bupati Cq. Kantor Informasi dan Telematika. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) diajukan dengan mengisi Surat Permohonan Izin Usaha dengan melampirkan : a. 2 (dua) buah pas photo berwarna ukuran 4 x 6 cm; b. foto copy KTP pemilik usaha sebanyak 1 (satu) lembar; c. foto copy bukti kepemilikan tempat usaha sebanyak 1 (satu) lembar.
-4-
Pasal 3
(1) Izin Usaha Perfilman diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan (domisili) usaha perfilman dan tidak berlaku di tempat lain.
(2) Izin Usaha Perfilman sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang selama usaha perfilman tersebut masih menjalankan usahanya.
Pasal 4
Menunjuk Kepala Kantor untuk dan atas nama Bupati menandatangani Izin Usaha Perfilman.
Pasal 5
Atas penerbitan Izin Usaha Perfilman pemohon dapat memberikan sumbangan kepada Pemerintah Daerah sebagai sumbangan pihak ketiga kepada Daerah.
Pasal 6
Menugaskan Kepada Kepala Kantor untuk ; a. Melakukan pencatatan secara tertib; b. Meneriman
sumbangan
dari
pengusaha
perfilman
sebagai
sumbangan pihak ketiga atas penerbitan Izin Usaha Perfilman; c. Melakukan penyetoran ke kas daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. Bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
Pasal 7
Barang siapa melakukan usaha perfilman tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
-5-
Pasal 8
Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Badung Nomor 1034 Tahun 2002, tentang Surat Izin Usaha Penyewaan dan Penjualan VCD, LD, dan DVD, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 9
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.
Ditetapkan di Badung pada tanggal 5 Oktober 2006 BUPATI BADUNG, ttd.
ANAK AGUNG GDE AGUNG
Diundangkan di Badung pada tanggal 5 Oktober 2006 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG, ttd.
I WAYAN SUBAWA BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2006 NOMOR 50
