PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 17 TAHUN 2000 T E N TAN G PERATURAN DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANTUL Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut diberlakukannnya Undang-undang Nomor 22 Tahun1999 tentang Pemerintahan Daerah, pengaturan lebih lanjut mengenai Pemerintahan Desa telah ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pengaturan Desa oleh Menteri Dalam Negeri; b. bahwa berdasarkan pasal 51 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 menyebutkan Peraturan Desa diatur dengan Peraturan Daerah; c. bahwa atas pertimbangan tersebut di atas pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Peraturan Desa. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950. Tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara RI tanggal 8 Agustus 1950); 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 ,Tambahan Lembaran Negara Nomor 38,39);
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaaan dan Penyesuaian Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
Peristilahan
Dalam
Penyelenggaraan
5.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang PedomanUmum Pengaturan Mengenai Desa.
Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN BANTUL MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PERATURAN DESA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan : 1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat; 2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul; 3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantul; 4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul; 5. Camat adalah unsur Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati di Wilayah
Kecamatan; 6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Bantul; 7. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah
Desa dan Badan Perwakilan Desa; 8. Badan Perwakilan Desa dan selanjutnya disebut BPD adalah badan perwakilan terdiri
atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa,menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa; 10.
Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintahan Desa yang mempunyai tugas dan
fungsi menyelenggarkan pelaksanaan pemerintahan desa yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
11.
Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi Desa yang bersangkutan;
12.
Pendapatan Desa adalah pendapatan asli desa, bantuan daeri Pemerintah kabupaten, Pemerintah Propinsi , Pemerintah, sumbangan dari pihak ketiga dan pinjaman Desa;
13.
Peraturan Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan
persetujuan BPD. BAB II BENTUK DAN MATERI PERATURAN DESA Pasal 2 Bentuk peraturan desa adalah sebagiamana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan daerah ini. Pasal 3 Peraturan desa disusun dengan materi yang menetapkan : a. Ketentuan-ketentuan yang bersifat mengatur; b. Segala sesuatu yang menyangkut kepentingan masyarakat; c. Setgala sesuatu yang menimbulkan beban keuangan desa dan masyarakat.
BAB III TATA CARA PENETAPAN PERATURAN DESA Bagian Pertama Pasal 4 1) Rancangan Peraturan Desa disusun oleh Kepala Desa dan atau BPD. 2) Dalam menyusun Rancangan Peraturan Desa Kepala Desa dan atau BPD diwajibkan
menampung aspirasi masyarakat, melibatkan pemuka/tokoh masyarakat desa. 3) Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan
peraturan yang lebih tinggi tingkatannya. Bagian Kedua Rancangan Peraturan Desa yang Disusun oleh Kepala Desa Pasal 5 1) Rancangan Peraturan Desa oleh Kepala Desa dimintakan persetujuan kepada BPD.
2) Materi rancangan Peraturan Desa diajukan kepada BPD 6 (enam) hari sebelum diadakan
rapat untuk mendapat persetujuan. 3) Dalam memberikan persetujuan Pearturan Desa BPD mengadakan rapat dengan dihadiri
oleh sekurang-kurangnya dua pertia dari jumlah anggota. Bagian Ketiga Rancangan Peraturan Desa yang disusun oleh BPD Pasal 6 1) Rancangan Peraturan Daerah diajukan sekurang-kurangnya oleh 3 (tiga) orang anggota
BPD. 2) Materi Rancangan Pearturan Desa dibahas dalam rapat khusus BPD yang diadakan untuk
itu. 3) Penetapan Peraturan Desa dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 5 ayat (3).
BAB IV MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN Pasal 7 1) Dalam memberikan persetujuan Peraturan Desa keputusan diambil dengan cara
musyawarah mufakat. 2) Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara
terbanyak (voting). Pasal 8 Jika Rancangan Peraturan Desa tidak mendapat persetujuan dari BPD maka Kepala Desa dan BPD mengadakan revisi untuk diajukan kembali. Pasal 9 1) Apabila dalam memberikan persetujuan Peraturan Desa jumlah anggota BPD yang hadir
tidak memenuhi quorum maka rapat ditunda 1 (satu) jam sampai terpenuhinya syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah ini. 2) Apabila 1 (satu) jam setelah ditunda, ternyata rapat belum memenuhi quorum, maka rapat
ditunda pada hari berikutnya. 3) Apabila setelah ditunda 1 (satu) hari ternyata rapat belum memenuhi quorum, maka rapat
tetap dapat dilaksanakan.
4) Rapat BPD dihadiri oleh kepala Desa dan p[erangkat desa dilaksanankan terbuak untuk
umum. Pasal 10 Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui oleh BPD ditandatangani oleh Kepala Desa selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah Pearturan Desa ditetapkan dikirim kepada Bupati dengan tembusan Camat. BAB V KEDUDUKAN PERATURAN DESA TERHADAP KEPENTINGAN UMUM, PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAIN YANG LEBIH TINGGI TINGKATANNYA Pasal 11 1) Peraturan Desa tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat Desa setempat dan
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. 2) Peraturan Desa sebagaimana diamksud ayat (1) tidak memerlukan pengesahan Bupati. 3) Peraturan Desa dilaksanakan dengan Keputusan desa.
Pasal 12 1) Pembinaan dan pengawasan , Pemerintah Daerah dapat membatalkan Pearturan Desa dan
Peraturan Kepala Desa yang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundangan yang lebih tinggi tingkatannya. 2) Adapun pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini
diberitahukan kepada Pemerintah Desa yang bersangkutan dan BPD disertai alasanalasan. 3) Pembatalan sebagiamana dimaksud ayat (2) pasal ini diberitahukan paling lambat 1 (satu)
bulan sejak Peraturan Desa ditandatangani. BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 13 Peraturan Desa atau dengan sebutan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan daerah ini berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa yang baru. BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 14 1) Peraturan Desa berlaku pada tanggal diumumkan. 2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditempel pada papan pemgumuman
Pemerintah Desa dan pengumuman Dusun. Pasal 15 Dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul ini
maka Peraturan Daerah yang
mengatur Peraturan Desa dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini tidak berlaku. Pasal 16 Hal-hal yang belum diatur dalam Pearturan Daerah ini, sepanjang mengatur pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Bupati. Pasal 17 1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatanya dalam Lembaran Daerah . .
Disahkan di Bantul Pada tangggal 29 Februari 2000 BUPATI BANTUL M.IDHAM SAMAWI
Di undangkan di Bantul Pada tanggal 29 Februari 2000 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL ASHADI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL SERI D NOMOR 06 TAHUN 2000
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 17 TAHUN 2000 T E N TAN G PERATURAN DESA I.
PENJELASAN UMUM
Bahwa sebagai realisasi pelaksanaan otonomi Daerah yang nyata dan bertanggungjawab yang dititikberatkan pada Daerah Tingkat II dan dalam rangka reformasi di segala bidang telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, pengaturan lebih lanjut mengenai pemerintahan desa telah ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pengaturan Desa oleh Menteri Dalam Negeri. Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pemgaturan Mengenai Desa, Pasal 51 menyebutkan Peraturan Desa, ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten. Bahwa Peraturan Desa dapat diajukan atas inisiatif Kepala atau inisiatif Badan Perwakilan Desa, Peraturan Desa yang diajukan atas inisiatif Kepala desa harus mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 dan 2
cukup jelas
Pasal 3 angka 1
yang dimaksud ketentuan yang bersifat mengatur adalah berisi alas analasan yang mendasari dibentuknya Peraturan Desabeserta landasan hukumnya yang dipergunakan sebagi dasar pengaturan dan mengenai halhal yang akan dilaksanakan dengan disusunnya Peraturan desa.
Pasal 3 angka 2
cukup jelas
Pasal 3 angka 3
yang dimaksud dengan sesuatu yang menimbulkan beban keuangan desa dan masyarakat adalah akibat yang ditimbulkan dengan ditetapkannya Peraturan desa berdampak pada Desa harus menyediakan/memperoleh sumber keuangan atau masyarakat wajib ikut serta menanggung beban keuangan/berpartisipasi aktif.
Pasal 4 ayat (1)
cukup jelas
Pasal 4 ayat (2)
anggota masyarakat yang dipilih dan ditokohkan serta dijadikan panutan oleh masyarakat karena memiliki ketaqwaan, pengetahuan, pengalaman,kepemimpinan serta tidak terlibat dalam masalah pidana.
Pasal 4 ayat (3) Pasal 5 ayat (1)
cukup jelas Rancangan Peraturan Desa yang disusun atas inisiatif Kepala Desa diajukan guna dibahas dalam rapat BPD untuk mendapat pesetujuan. Sebelum mendapat persetujuan BPD, maka Peraturan Desa tersebut belum dapat dilaksanakan atau mengikat warga masyarakat.
Pasal 5 ayat (2) dan (3)
cukup jelas
Pasal 6 s/d 9
cukup jelas
Pasal 10 ayat (1)
persetujuan atas Peraturan Desa dituangkan dalam keputusan BPD yang ditandatangani oleh Ketua BPD.
Pasal 10 ayat (2) Pasal 11 s/d 17
cukup jelas cukup jelas
