PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 18 TAHUN 2000 T E N TAN G SUMBER PENDAPATAN DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANTUL Menimbang : a.bahwa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa diperlukan sumber pendapatan yang sah dan meadai, guna pembiayaan pembangunan, pembangunan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan desa; b.bahwa sumber pendapatan desa perlu dikelola dan ditingkatkan pengaturannnya untuk mecapai peningkatan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna; c.bahwa pasal 57 Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 menyebutkan Pengaturan lebih lanjut mengenai Sumber Pendapatan Desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten; d. bahwa atas pertimbangan tersebut di atas pada huruf a,b dan c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Sumber Keuangan Desa. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950. Tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara RI tanggal 8 Agustus 1950); 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 ,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Bebarapa Perraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam 1
Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undangundang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan. 6. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa. Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN BANTUL MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan : 1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat; 2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul; 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai
Badan Pemerintah Daerah; 4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul; 5. Camat adalah unsur Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati di Wilayah
Kecamatan; 6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Bantul; 7. Badan Perwakilan Desa dan selanjutnya disebut BPD adalah badan perwakilan terdiri
atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa,menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa; 2
9. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintahan Desa yang mempunyai tugas dan fungsi
menyelenggarkan pelaksanaan pemerintahan desa yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD; 10.
Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi Desa yang bersangkutan;
11.
Pendapatan Desa adalah pendapatan asli desa, bantuan daeri Pemerintah kabupaten, Pemerintah Propinsi , Pemerintah, sumbangan dari pihak ketiga dan pinjaman Desa;
12.
Peraturan Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan
persetujuan BPD. BAB II SUMBER PENDAPATAN DESA Pasal 2 1) Sumber pendapatan desa terdiri dari : a. Pendapatan asli desa yang meliputi :
1.Badan usaha desa 2. Hasil kekayaan desa 3. Hasil swadaya dan partsipasi 4. Hasil gotong royong b. Lain-lain pendapatan asli desa yang sah; c. Pendapatan dari Pemerintah Kabupaten yang meliputi : 1.
Bagian dari pajak dan retribusi daerah dan;
2.
Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah
Kabupaten d. Pendapatan dari Pemerintah dan pemerintah Propinsi; e. Sumbangan dari pihak ketiga dan; f.
Desa
2) Sumber pendapatan desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak dibenarkan
diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah daerah. Pasal 3
3
Pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan daerah ini adalah: 1. Usaha Desa terdiri dari : a. Badan usaha desa b. Usaha Kredit Desa/Bank Desa; c. Koperasi desa. 2. Kekayaan desa terdiri dari: a. Tanah kas desa b. bangunan desa c. hutan desa d. Tempat rekreasi yang diurus desa e. Pemandian umum yang diurus desa; f. Pasar. g. Peraian/Pantai dalam batas tertentu yang diurus oleh desa; h. Tempat pemancingan di sungai yang dikelola oleh desa; i. Kolam ikan yang dikelola oleh desa; j. Jalan desa k. Asset dan kekayaan desa 3. Swadaya dan partisipasi a. Iuran per kepala keluarga b. Tempat penitipan sepeda/motor c. Swadayaa dan partisipasi lain yang ditetapkan dengan Peraturan Desa sesuai
peraturan perundangan yang berlaku. 4. Dana Gotong royong a. Peran serta masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar
kearah pemenuhan jangka panjang mupun jangka pendek. b. Dana yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsu-unsur timbale
bailk bersifat sukarela antara warga desa dan atau warga desa dengan Pemerintah Desa untuk memenuhi kebutuhan yang insidentil maupun berkelangsungan dalam rangka menngkatkan ….. bersama baik matreriil maupun spiritual. 5. Pendapatan asli desa terdiri dari ; a. Regrestasi cetak surat-surat/balngko-blangko 4
b. Regrestrasi surat-surat c. Regreastasi wesel d. …lapangan 6. Sedangakan pendapatan asli desa yang lain, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB III PENETAPAN ,PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN Pasal 4 1) Sumber pendapatan desa ditetapkan dengan Pearturan Desa. 2) Sumber pendapatana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diurus oleh
Pemerintah Desa dan dimanfaatkan untuk kepentingan penyeelnggaraan pemerintahan dan pembangunan sedangkan pengaturan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Desa. 3) Sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikelola melalui
anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Pasal 5 1) Desa tidak dibenarkan mengadakan pungutan tamabhan terhadap pajak dan retribusi yang
dipungut oleh Kabupaten. 2) Desa memperoleh pembagian pendapatan sebagai kompensasi dari pajak dan retribusi
sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini secara roporsional dan adil. BAB IV PENGEMBANGAN DAN PENGAWASAN Pasl 6 Penggunaaan potendi desa dalam meningkatkan pendaoatan desa dapat dilakukan dengan membentuk badan usaha milik desa, melakukan pinjaman atas tanggungan Desa dan kerjasama dengan pihak ketiga. Pasal 7 Peraturan lebihlanjut tentang pinjaman desa, badan usaha milik desa, sumbangan dari pihak ketiga serta kerjasama dengan pihak ketiga akan diatur tersendiri sesuia dengan Pedoman Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah. Pasal 8 Pemerintah Daerah wajib memberkan fasilitas bagi pengemabngan sumber pendapatan desa. 5
Pasal 9 Pengaturan terhadap pengurusan dan pengelolaan sumber pendapatan ada kekayaan desa sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Badan Perwkilan desa dan pejabat lain yang ditunjuk. Pasal 10 1) Penggunaan tanah yangb berupa tanah kas desa,bengkok/lungguh, pengarem-arem,
kuburan dan tanah yang sejenis yang dikuasai oleh dan merupakan kekayaan desa dilarang untuk dijualbelikan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepenyingan proyek-proyek pemerintah yang ditetapkan dengan Pearturan Desa dan disetujui oleh Badan Perwakilan Desa. 2) Dalam memberikan persetujuan BPD mrngadakan rapat dengan dihadiri sekurang-
kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota. 3) Rancangan Peraturan desa sebagimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diajukan
kepada BPD 7 (tujuh) hari sebelum diaadakan rapat untuk mendapatakan persetujuan. 4) Persturan Desa sebagimana diamksud dalam ayat (1) pasal ini disampaikan kepada
Bupati dengan tembusan Camat dan diteruskan ke Tingkat propinsi untuk mendapatkan ijin tertulis…., selanjutnya Desa yang bersangkutan haruis memnuhi ketentuan : a. Mencari ganti tanah yang senilai dengan tanah yang dilepasan. b. Untuk penggatian berupa uang segera digunakan untuk membeli tanah lain yang
senilai. 5) Pengajuan ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini harus dilengkapi
denganrencana pengganti tanah yang senilai. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 11 Dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul ini
maka Peraturan Daerah yang
mengatur tentang sumber pendapatan dan kekayaan Desa, pengembangan dan p[engawasannnya, dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 12 Hal-hal yang belum diatur dalam Pearturan Daerah ini, sepanjang mengatur pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Bupati. 6
Pasal 13 1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatanya dalam Lembaran Daerah . . Disahkan di Bantul Pada tangggal 29 Februari 2000 BUPATI BANTUL M.IDHAM SAMAWI Di undangkan di Bantul Pada tanggal 29 Februari 2000 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL ASHADI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL SERI D NOMOR 07 TAHUN 2000
7
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 18 TAHUN 2000 T E N TAN G SUMBER PENDAPATAN DESA I.
PENJELASAN UMUM
Dalam rangka melakssanaka otonomi desa sesuai undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah DEsa perlu diberikan kewenangan untuk menggali Sumber Pendapatan asli Desa, sesuai dengan kondisi, kemampuan dan partisipasi warga masyarakat desa yang bersangkutan. Peraturan daerah ini ditetapkan dalam rangka memberikan kewenagnan dan dasar hokum bagi desa dalam menggali sumber-sumber pendapatan yang dimiliki. Disamping itu pemberdayaan dengan BPD sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan pendapatan desa, dengan tidak merugikan warga desa yang bersangkutan. II.
Pasal 1 dan 2
cukup jelas
PasaL 3 huruf a
cukup jelas
Pasal 3 huruf b nomor 1 nomor 2
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
cukup jelas
Yang dimaksud bangunan desa adalah lain kios desa, garasi yang dikelola desa, gedung pertemuan dan lain-lain
Nomor 3 s/d 9 Nomor 10
cukup jelas
jalan desa yang merupakan pendapatan desa adalah jalan yang dibuat dan
dikelola desa dan dikenakan pungutan untuk kendaraan tertentu dalam rangka pemeliharaan jalan desa dimaksud. Nomor 11
cukup jelas 8
Pasal 3 huruf c nomor 1 -
Iuran perkepala keluarga yang sudah berjalan sebelum ditetapkannnya Pearturan Daerah ini tetap dapat dilaksanakn.
-
Bagi desa-desa yang belum melaksanakan iuran perkepala keluarga . apabila akan melaksanakn maka besarnya iuran ditetapkan berdasar kemampuan ekonomi keluarga terendah.
Nomor 2 dan 3
cukup jelas
Pasal 4 s/d 9
cukup jelas
Pasal 10 ayat (1) s/d (3) Ayat (4)
cukup jelas
peraturan Desa sebagiamana dimaksud ayat ini oleh kepala Desa juga
disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat daerah. ayat (5)
cukup jelas
pasal 11 s/d 13
cukup jelas
9
