BUPATI BADUNG PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 48 TAHUN 2007 TENTANG PERJALANAN DINAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BADUNG, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah dan terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dipandang perlu mengadakan pengaturan terhadap pelaksanaan perjalanan dinas ;
b. bahwa ketentuan pelaksanaan Perjalanan Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 72 Tahun 2005 perlu diadakan penyempurnaan karena tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Badung tentang Perjalanan Dinas;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 );
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
-23. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah
menjadi
Undang-Undang
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028 ) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
-32005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2005 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Badung : 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak tetap adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. 4. Perjalanan Dinas adalah segala biaya yang timbul sebagai akibat dari perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap yang melakukan Perjalanan Dinas di tempat kedudukan Kantor ketempat tujuan dan kembali ketempat kedudukan semula untuk kepentingan Pemerintah daerah atas perintah Pejabat yang berwenang. 5. Perjalanan dinas dalam daerah Kabupaten Badung adalah perjalanan dinas di wilayah
Kabupaten Badung dalam radius
lebih dari 6 (enam) kilometer dari tempat kedudukan kantor untuk kepentingan Pemerintahan Kabupaten Badung atas perintah pejabat yang berwenang.
-46. Perjalanan Dinas Dalam Daerah Propinsi Bali adalah Perjalanan Dinas luar Kabupaten Badung dalam Wilayah Provinsi Bali kecuali Kota Denpasa. 7. Perjalanan dinas luar daerah adalah perjalanan dinas keluar Wilayah
Provinsi
Bali,
untuk
kepentingan
Pemerintahan
Kabupaten Badung atas perintah pejabat yang berwenang. 8. Perjalanan dinas luar negeri adalah perjalanan dinas yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan hubungan dan kerjasama luar negeri. 9. Perhitungan SPPD Rampung adalah perhitungan kembali terhadap pelaksanaan perjalanan dinas dari yang telah dibayarkan semula berdasarkan perhitungan hari pelaksanaan tugas. 10. Lumsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus untuk semua biaya yang bersifat sebagai uang muka. 11. Biaya Perjalanan Dinas adalah segala biaya yang timbul sebagai akibat dari perjalanan dinas. 12. Surat Permohonan Ijin Perjalanan Dinas Luar Negeri yang selanjutnya disebut Surat Permohonan adalah Surat Permohonan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung. 13. Surat Perintah Tugas yang selajutnya disebut SPT adalah Surat Tugas yang diberikan kepada
Pejabat Negara, Pimpinan dan
Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung oleh pejabat berwenang dalam rangka melaksanakan perjalanan dinas untuk kepentingan Pemerintahan Kabupaten Badung. 14. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah Surat Perintah Perjalanan Dinas kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas. 15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah
perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku
pengguna anggaran/barang. 16. Pejabat yang berwenang adalah atasan dari Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas.
-5-
BAB II JENIS PERJALANAN DINAS
Pasal 2 Perjalanan Dinas terdiri dari : a. Perjalanan dinas jabatan; b. Perjalanan dinas pindah.
Pasal 3 (1) Perjalanan dinas jabatan merupakan perjalanan dinas untuk kepentingan
Pemerintah
Kabupaten
Badung
dari
tempat
kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.
(2) Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal: a. ditugaskerjakan (didetasir) di luar tempat kedudukan/tempat tinggal dalam batas waktu paling lambat 3 (tiga) bulan;
b. diharuskan menghadap majelis penguji kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar Tempat Kedudukan, untuk mendapat surat keterangan dokter tentang kesehatan guna kepentingan jabatan; c. diharuskan
memperoleh
pengobatan
di
luar
tempat
kedudukan/tempat berada, berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas; d. ditugaskan mengikuti ujian, test dan melaksanakan ijin belajar diluar tempat kedudukan; e. bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, karena penyakit yang
dideritanya
diharuskan
berobat
berdasarkan surat keterangan dokter;
keluar
daerah
-6f. mengambil/menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenasah pegawai yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas.
Pasal 4 (1) Perjalanan dinas pindah merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan surat keputusan pindah bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil beserta keluarganya yang sah, kecuali perjalanan pindah atas dasar permohonan sendiri.
(2) Keluarga yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. istri/suami yang sah menurut ketentuan Undang-Undang perkawinan yang berlaku;
b. anak kandung, anak tiri dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur tidak lebih dari 25 tahun pada waktu berangkat, belum pernah menikah dan tidak mempunyai penghasilan sendiri;
c. anak kandung, anak tiri dan anak angkat yang sah yang menurut hukum yang berumur lebih dari 25 tahun, yang menurut surat keterangan dokter mempunyai cacat yang menjadi sebab ia tidak dapat mempunyai penghasilan sendiri; atau
d. anak kandung, anak tiri dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25 tahun yang tidak bersuami dan tidak mempunyai penghasilan sendiri.
(3) Selain keluarga yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi
Pegawai
Negeri
Sipil
yang
termasuk
Tingkat
A,
diperkenakan pula untuk membawa pembantu rumah tangga hanya 1 (satu) orang atas biaya Pemerintah Kabupaten Badung.
(4) Dalam perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk pula perjalanan dinas yang dilakukan dalam hal :
-7a. pemulangan dari tempat kedudukan yang terakhir ke tempat hendak menetap bagi Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun atau mendapat uang tunggu;
b. pemulangan keluarga yang sah dari Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia dari tempat tugas terakhir ke tempat tujuan menetap.
(5) Perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak pemberhentian / meninggal dunia.
BAB III BIAYA PERJALANAN DINAS Pasal 5 (1) Biaya perjalanan dinas terdiri dari : a. biaya angkutan pejabat; b. biaya angkutan keluarga; c. biaya pengepakan dan angkutan barang-barang; d. biaya pemetian dan angkutan jenazah e. Uang harian yang meliputi biaya penginapan, biaya makan, biaya angkutan setempat, uang saku, angkutan dari/ke terminal bus; f. uang angkutan dari / ke Bandara atau Terminal; g. uang representasi bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pegawai Negeri Sipil Eselon II, III dan IV; (2) Biaya – biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dibayarkan secara lumsum;
Pasal 6 (1) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah bersangkutan; (2) Pejabat
yang
berwenang
memberi
surat
perintah
harus
memperhatikan ketersediaan dana dan lamanya waktu yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan dinas.
-8Pasal 7
Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.
Pasal 8
(1) Biaya perjalanan dinas digolongkan dalam 4 (empat) tingkat, yaitu :
a. tingkat A untuk pegawai yang digaji menurut golongan IV; b. tingkat B untuk pegawai yang digaji menurut golongan III; c. tingkat C untuk pegawai yang digaji menurut golongan II; d. tingkat D untuk pegawai yang digaji menurut golongan I;
(2) Biaya perjalanan dinas bagi Pejabat Negara disamakan/setara dengan perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil Tingkat A;
(3) Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan
atau keluarganya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) digolongan menurut tingkat golongan gaji terakhir pegawai bersangkutan.
(4) Pegawai Tidak Tetap, orang peribadi yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Badung, dapat dilakukan setelah mendapat ijin Bupati Badung dan golongannya ditentukan berdasarkan pendidikan
atau dengan perlakuan
disamakan dengan Pegawai Negeri yaitu :
a.
Untuk THL/Honorer Sarjana di persamakan dengan Pegawai Negeri Sipil Golongan II;
b.
Untuk THL/Honorer SMU/Sederajat kebawah dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil Golongan I;
(5) Orang
Pribadi
yang
melakukan
perjalanan
dinas
untuk
kepentingan Pemerintah Kabupaten Badung, ditentukan oleh Bupati Badung.
-9-
Pasal 9 (1) Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberikan biaya-biaya sebagai berikut :
a. biaya angkutan pegawai dan uang harian untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat ( 2 ) huruf a, huruf b dan huruf c;
b. biaya angkutan pegawai dan bantuan biaya pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d ;
c. biaya angkutan pegawai dengan 1 (satu) orang keluarga yang mengantar dari tempat kedudukan ke tempat berobat untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e ;
d. biaya angkutan pegawai/keluarga dan uang harian sebanyakbanyaknya 4 (empat) orang, serta biaya pemetian dan angkutan jenazah untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f ;
e. untuk perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pegawai Negeri Sipil Eselon II dan III diberikan pula uang representasi.
(2) Untuk perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, diberikan :
a. Biaya angkutan pegawai; b. Angkutan keluarga; c. Biaya Pengepakan; dan d. Angkutan barang.
- 10 Pasal 10 (1) Biaya perjalanan dinas ditetapkan berdasarkan satuan biaya untuk masing-masing jenis biaya sebagai berikut :
a. Biaya angkutan Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap dengan jenis dan kelas angkutan yang digunakan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini;
b. Uang harian terdiri dari penginapan dan makan, angkutan setempat dan uang saku, angkutan dari / ke Bandara sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini;
c. Biaya pemetian dan angkutan jenazah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini;
d. Uang representasi bagi Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil Eselon II, III dan IV ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini;
e. Biaya
pengepakan
barang
dalam
rangka
perpindahan
ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan ini.
(2) Lampiran I sampai dengan Lampiran V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(3) Jumlah yang tertera dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran V Peraturan Bupati ini, merupakan dasar perhitungan untuk menetapkan biaya yang dibayarkan secara lumsum kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas menurut tingkatnya masing-masing.
- 11 Pasal 11 (1) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai dilaksanakan.
(2) Perjalanan
dinas
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.
BAB IV TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DAN PERTANGGUNGJAWABANNYA Pasal 12
(1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan
dinas
wajib
terlebih
dahulu
mendapat
persetujuan/perintah dari pejabat yang berwenang.
(2) Persetujuan perintah dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat SPT dan SPPD dari pejabat yang berwenang dengan format SPT dan SPPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Pasal 13 (1) Pejabat yang berwenang memberikan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) adalah berikut : a.
Bupati Badung bagi : 1. Bupati Badung; 2. Wakil Bupati Badung; 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Badung.
b.
Ketua DPRD bagi : 1. Ketua DPRD; 2. Wakil Ketua DPRD; 3. Anggota DPRD; 4. Sekretaris DPRD.
sebagai
- 12 c.
Sekretaris Daerah Kabupaten Badung atau yang dikuasakan bagi : 1. Para Asisten Sekretaris Daerah; 2. Kepala Badan; 3. Kepala Dinas; 4. Kepala Kantor; d. Asisten bagi Para Kepala Bagian dan Staf bawahannya dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung ; e. Kepala Badan/Kepala Dinas / Kepala Kantor dan Sekretaris DPRD bagi Pegawai bawahannya yang ada dilingkungan masing-masing.
(2) Surat Perintah Tugas (SPT) kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebelum diterbitkan harus mendapat pertimbangan dari sekretaris DPRD.
Pasal 14
Penandatanganan Surat Perintah Perjalanan Dinas
(SPPD) tiba
kembali dilaksanakan sebagai berikut : a.
Para Asisten dan Para Kepala Bagian dilaksanakan oleh Kepala Bagian Umum sedangkan staf oleh Kepala Bagian Masingmasing;
b.
Untuk Badan, Dinas dan Sekretaris DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris atau Kepala Bagian Tata Usaha masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah;
c.
Untuk kantor dilaksanakan oleh Kasubag. Tata Usaha masingmasing;
d.
Untuk orang pribadi dilaksanakan oleh Kepala Bagian Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Badung.
Pasal 15
(1)
Surat Perintah Tugas (SPT), Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan Laporan pelaksanaan perjalanan dinas merupakan bukti pertanggung-jawaban pelaksanaan perjalanan dinas.
(2)
Dalam SPPD tidak boleh ada penghapusan-penghapusan atau cacat-cacat dalam tulisan, dalam hal ada perubahan-perubahan
- 13 dilakukan dengan coretan dan dibubuhi paraf dari pejabat yang berwenang. (3)
Penghitungan besar jumlah biaya perjalanan dinas dicatat secara terperinci dalam lampiran SPPD.
(4)
Pembebanan pembayaran biaya perjalanan dinas dicantumkan pada SPPD, bukti tanda terima uang perjalanan dinas dalam bentuk kwitansi dibubuhi tanda tangan bendahara pengeluaran bersangkutan serta tanda tangan yang akan melakukan perjalanan dinas.
(5)
Dalam SPPD dicantumkan : a. Tanggal berangkat dari tempat kedudukan/tempat berada dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang/Pejabat lain yang ditunjuk; b. Tanggal tiba dan berangkat di/dari tempat tujuan dan ditandatangani oleh Pejabat di tempat yang didatangi; c. Tanggal
tiba
kembali
di
tempat
kedudukan
dan
ditandatangani Pejabat yang berwenang/Pejabat lain yang ditunjuk. (6)
Paling lama 1 (satu) minggu setelah perjalanan dinas berakhir, SPPD yang telah dibubuhi catatan tanggal tiba kembali dan tanda tangan pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk diserahkan kepada bendahara pengeluaran, untuk segera dipertanggung jawabkan.
(7)
Pada saat penyerahan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diadakan perhitungan SPPD Rampung dan penyelesaian apabila ternyata terdapat kekurangan/kelebihan biaya perjalanan dinas dari yang telah dibayarkan semula, perhitungan kembali dituangkan dalam Perhitungan SPPD Rampung.
(8)
Perhitungan SPPD Rampung sebagaimana dimaksud ayat (7) adalah meliputi lamanya perjalanan yang dibuktikan dengan boarding pass.
Pasal 16 (1)
Pejabat yang bertanggung jawab atas ekonomis, efektifitas dan efisiensi perjalanan dinas adalah Pejabat yang memberikan / menandatangani Surat Perintah Tugas.
(2)
Pejabat yang berwenang memberikan SPT dan SPPD serta Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, serta Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang
- 14 diderita oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Badung sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan. (3)
Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikenakan sanksi berupa : a. Tuntutan ganti kerugian daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Hukuman
administrasi
dan
sanksi
lainnya
menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB V PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI Pasal 17 (1)
Perjalanan dinas luar negeri dilakukan dalam rangka : a. Pendidikan dan pelatihan ( Training ); b. Studi Banding; c. Seminar/Lokarkarya/Konferensi atau sejenisnya; d. Promosi potensi daerah; e. Kerjasama Daerah dengan pihak luar negeri; f. Kunjungan persahabatan / kebudayaan.
(2)
Setiap perjalanan dinas keluar negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan, Anggota DPRD dan Pegawai Negeri Sipil harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Gubernur Bali.
BAB VI DOKUMEN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI Pasal 18 (1)
Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, serta pihak swasta yang melakukan perjalanan dinas luar negeri untuk
kepentingan pemerintahan harus
memiliki
dokumen perjalanan dinas luar negeri.
(2)
Pihak swasta yang akan melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan pemerintah daerah dapat dilakukan setelah mendapat ijin Bupati Badung.
- 15 (3)
Dokumen perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Surat Ijin Pemerintah; b. Paspor Dinas (Service Passport) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; c. Exit Permit; dan d. Visa sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan.
BAB VII TATA CARA ADMINISTRASI PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI Pasal 19 (1)
Bupati mengajukan Surat Permohonan kepada Gubernur Bali bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, serta pihak swasta yang akan melakukan perjalanan dinas luar negeri.
(2)
Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat : a. Nama, NIP dan jabatan PNS; b. Nama dan profesi bagi pihak swasta; c. Tujuan perjalanan dinas luar negeri; d. Negara dan kota yang dituju; e. Waktu pelaksanaan; dan f. Sumber pembiayaan.
Pasal 20 (1)
Surat Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan ini.
(2)
Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil serta pihak swasta yang melakukan perjalanan dinas luar negeri bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh daerah, sebagai akibat dari kesalahan/kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungan dengan perjalanan dinas luar negeri.
- 16 Pasal 21 (1) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diterima oleh Gubernur
paling lama 14 (empat belas) hari
sebelum keberangkatan kecuali untuk hal-hal yang sangat mendesak, untuk mendapat rekomendasi perjalanan dinas luar negeri.
(2)
Rekomendasi perjalanan dinas luar negeri sebagaimanan dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pertimbangan untuk memperoleh ijin Pemerintah.
Pasal 22 Perjalanan Dinas Luar Negeri yang dilakukan secara rombongan dalam hal tertentu
jumlahnya disesuaikan dengan jumlah yang
tercantum dalam dokumen pendukung.
Pasal 23 Jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri paling lama 7 (tujuh) hari kalender atau sesuai dengan dokumen pendukung.
BAB VIII PEMBIAYAAN
Pasal 24 (1)
Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri bersumber dari : a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; c. Sumber-sumber lain yang sah.
(2). Biaya Perjalanan dinas luar negeri terdiri dari : a. Biaya angkutan / transportasi; b. Biaya airport Tax; c. Biaya passport dan/atau biaya visa; d. Biaya fiskal; e. Uang harian di Negara yang dituju.
- 17 Pasal 25
Biaya perjalanan dinas luar negeri yang pembiayaannya sepenuhnya menjadi beban pemerintah pusat dan /atau instansi/lembaga lainnya, maka pejabat yang diperintahkan melakukan perjalanan dinas luar negeri tidak dapat diberikan biaya perjalanan dinas luar negeri dari pemerintah daerah.
Pasal 26
Biaya perjalanan dinas luar negeri tidak dapat dibiayai oleh pihak swasta, kecuali ditetapkan dalam dokumen pendukung.
Pasal 27 Biaya perjalanan dinas luar negeri sebagaimana tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB IX PELAPORAN Pasal 28 (1)
Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil serta pihak swasta yang telah melakukan perjalanan dinas luar negeri, paling lama 15 (lima belas) hari sejak kedatangan di Indonesia wajib membuat laporan tertulis hasil perjalanan dinas luar negeri.
(2)
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil serta pihak swasta kepada Gubernur Bali melalui Bupati Badung dan Pengguna Anggaran.
- 18 BAB X PENUTUP Pasal 29 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Badung Nomor 72 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 30 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2008. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.
Ditetapkan di Badung pada tanggal 19 Nopember 2007 BUPATI BADUNG, ttd. ANAK AGUNG GDE AGUNG
Diundangkan di Badung pada tanggal 19 Nopember 2007
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG, ttd. I WAYAN SUBAWA
BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2007 NOMOR 40.
- 19 LAMPIRAN I PERATURAN BUAPTI BADUNG TANGGAL : 19 NOPEMBER 2007 NOMOR : 48 TAHUN 2007 TENTANG : PERJALANAN DINAS A. Jenis dan Kelas Angkutan Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil NO
A
URAIAN
KAPAL
KAPAL
KERETA
UDARA
LAUT
API
BUS
Pejabat Negara
1
Bupati
Bisnis
Kelas satu
Eksekutif
Eksekutif
2
Wakil Buapti
Bisnis
Kelas satu
Eksekutif
Eksekutif
B
Pimpinan dan Anggota DPRD
1
Ketua DPRD
Bisnis
Kelas satu
Eksekutif
Eksekutif
2
Wakil Ketua DPRD
Bisnis
Kelas satu
Eksekutif
Eksekutif
3
Anggota DPRD
Ekonomi
Kelas satu
Eksekutif
Eksekutif
C
Pegawai Negeri Sipil
1
Pejabat Eselon II
Ekonomi
Kelas satu
Eksekutif
Eksekutif
2
Pejabat Eselon III
Ekonomi
Kelas dua
Eksekutif
Eksekutif
3
Pejabat Eselon IV / Staf dan atau
Ekonomi
Kelas dua
Eksekutif
Eksekutif
Pegawai tidak tetap
Ekonomi
Kelas dua
Eksekutif
Eksekutif
B. Biaya Angkutan sebagai berikut :
No.
Kota Tujuan
Kapal Udara Bisnis
-
Bus
Ekonomi
Keterangan
Eksekutif
1
Denpasar – Jakarta
3.692.000,00
2.399.500,00
300.000,00
PP
2
Denpasar – Medan
8.084.100,00
5.008.500,00
-
PP
3
Denpasar – Batam
6.308.200,00
4.201.700,00
-
PP
4
Denpasar – Yogyakarta
2.506.200,00
1.814.300,00
185.000,00
PP
5
Denpasar – Makasar
2.847.200,00
1.844.000,00
-
PP
6
Denpasar – Manado
5.978.200,00
3.781.600,00
-
PP
7
Denpasar – Surabaya
1.999.900,00
1.266.200,00
120.000,00
PP
Untuk Kota – kota Tujuan lain biaya angkutan agar disesuaikan dengan standar harga yang berlaku
BUPATI BADUNG, ttd.
ANAK AGUNG GDE AGUNG
- 20 -
LAMPIRAN II PERATURAN BUAPTI BADUNG TANGGAL : 19 NOPEMBER 2007 NOMOR : 48 TAHUN 2007 TENTANG : PERJALANAN DINAS KETENTUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS NO
URAIAN
TINGKAT PEGAWAI A
A
B
C
DI LUAR DAERAH BALI
Rp.
1.550.000,00
Rp.
1.250.000,00
1. Penginapan dan Makan
Rp.
750.000,00
Rp.
2. Angkutan Setempat
Rp.
200.000,00
Rp.
3. Uang Saku
Rp.
300.000,00
4. Angkutan dari / ke Bandara
Rp.
5. Angkutan dari / ke Terminal Bus
D
Rp. 1.000.000,00
Rp.
850.000,00
600.000,00
Rp.
500.000,00
Rp.
400.000,00
200.000,00
Rp.
200.000,00
Rp.
200.000,00
Rp.
200.000,00
Rp.
200.000,00
Rp.
150.000,00
300.000,00
Rp.
250.000,00
Rp.
100.000,00
Rp.
100.000,00
Rp.
100.000,00
Rp.
100.000,00
Rp.
75.000,00
Rp.
75.000,00
B
DI DALAM DAERAH BALI
I
PERJALANAN DENGAN MENGINAP
Rp.
225.000,00
Rp.
200.000,00
Rp.
175.000,00
Rp.
150.000,00
1. Penginapan + Makan
Rp.
175.000,00
Rp.
150.000,00
Rp.
135.000,00
Rp.
120.000,00
2. Uang saku
Rp.
50.000,00
Rp.
50.000,00
Rp.
40.000,00
Rp.
30.000,00
PERJALANAN PULANG PERGI
Rp.
40.000,00
Rp.
30.000,00
Rp.
20.000,00
Rp.
15.000,00
II
Keterangan Tingkat A = Golongan IV termasuk DPRD, Bupati dan Wakil Bupati Tingkat B = Golongan III Tingkat C = Golongan II ( THL / Honorer Sarjana ) Tingkat D = Golongan I ( THL / Honorer SMU / Setderajat Kebawah )
4 dan 5 dibayar 1 ( satu ) kali Perjalanan Dinas.
BUPATI BADUNG, ttd. ANAK AGUNG GDE AGUNG
- 21 -
LAMPIRAN III PERATURAN BUAPTI BADUNG TANGGAL : 19 NOPEMBER 2007 NOMOR : 48 TAHUN 2007 TENTANG : PERJALANAN DINAS
B. Satuan Biaya Pemetian dan Angkutan Jenasah NO
URAIAN
TINGKAT PEGAWAI A
B
C
D
Rp. 900.000,00
Rp. 800.000,00
Rp. 700.000,00
1.
Biaya Pemetian
Rp. 1000.000,00
2.
Pengangkutan
Menurut Tarif yang berlaku dan alat angkut yang digunakan
BUPATI BADUNG, ttd. ANAK AGUNG GDE AGUNG
- 22 LAMPIRAN IV PERATURAN BUAPTI BADUNG TANGGAL : 19 NOPEMBER 2007 NOMOR : 48 TAHUN 2007 TENTANG : PERJALANAN DINAS UANG REPRESENTATIF BAGI PEJABAT NEGARA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD SERTA PEGAWAI NEGERI SIPIL
Perjalanan Dinas Luar Daerah
NO.
Uraian
Orang / Hari
A
PEJABAT NEGARA
1
Bupati
Rp 350.000,00
2
Wakil Bupati
Rp 300.000,00
B
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
1
Ketua DPRD
Rp 350.000,00
2
Wakil Ketua DPRD
Rp 300.000,00
3
Anggota DPRD
Rp 250.000,00
C
PEGAWAI NEGERI SIPIL
1
Pejabat Eselon II
Rp 250.000,00
2
Pejabat Eselon III
Rp 200.000,00
3
Pejabat Eselon IV
Rp 150.000,00
Perjalanan Dinas Dalam Daerah dengan menginap NO.
URAIAN / TUJUAN
ORANG / HARI
A
PEJABAT NEGARA
1.
Bupati
Rp 200.000,00
2.
Wakil Bupati
Rp 175.000,00
B
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
1.
Ketua DPRD
Rp 200.000,00
2.
Wakil Ketua DPRD
Rp 175.000,00
3.
Anggota DPRD
Rp 150.000,00
C
PEGAWAI NEGERI SIPIL
1.
Pejabat Eselon II
Rp 150.000,00
2.
Pejabat Eselon III
Rp 125.000,00
3.
Pejabat Eselon IV
Rp 100.000,00
BUPATI BADUNG, ttd. ANAK AGUNG GDE AGUNG
- 23 LAMPIRAN V PERATURAN BUAPTI BADUNG TANGGAL : 19 NOPEMBER 2007 NOMOR : 48 TAHUN 2007 TENTANG : PERJALANAN DINAS
Satuan Biaya Pengepakan Barang dalam rangka Perpindahan NO
URAIAN A
I
II
TINGKAT PEGAWAI B C
D
Jumlah Barang yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan : 1. Pegawai yang Berkeluarga dengan Anak 2. Pegawai yang Berkeluarga tanpa anak 3. Pegawai yang tidak berkeluarga
25 M3 15 M3 5 M3
20 M3 12 M3 4 M3
15 M3 9 M3 3 M3
10 M3 6 M3 2 M3
Dasar Perhitungan Biaya : 1. Kurang dari 50 Km / 50 M3 2. Lebih dari 50 Km / 50 M3
Rp. 5.500,00 Rp. 8.900,00
Rp. 5.500,00 Rp. 8.900,00
Rp. 5.500,00 Rp. 8.900,00
Rp. 5.500,00 Rp. 8.900,00
BUPATI BADUNG, ttd. ANAK AGUNG GDE AGUNG
- 24 -
LAMPIRAN VI PERATURAN BUAPTI BADUNG TANGGAL : 19 NOPEMBER 2007 NOMOR
: 48 TAHUN 2007
TENTANG
: PERJALANAN DINAS
SURAT PERINTAH TUGAS
KOP SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SURAT PERINTAH TUGAS NOMOR : ………….
Yang Bertanda Tangan di bawah ini : Nama NIP Pangkat / Gol. Ruang Jabatan
: : : :
Menugaskan kepada
:
Nama NIP Pangkat / Gol. Ruang Jabatan
: : : :
Untuk Tujuan
:
1. ……………………………. 2. ……………………………. 3. …………………………….
Selama
:
1.
Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya Badung................................ Penjabat Yang Berwenang
(................................)
BUPATI BADUNG ttd. ANAK AGUNG GDE AGUNG
- 25 -
LAMPIRAN VII PERATURAN BUAPTI BADUNG TANGGAL
: 19 NOPEMBER 2007
NOMOR
: 48 TAHUN 2007
TENTANG
: PERJALANAN DINAS
FORMAT SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
KOP NASKAH DINAS SKPD JALAN RAYA JURUSAN SEMPIDI – DALUNG BADUNG TELP. ( 0361 ) 411111 FAX. 414969 Nomor
:
Lembar Ke : SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS ( S P PD )
1
Pejabat yang berwenang memberi perintah
: Pejabat Bupati Badung
2
Nama/NIP Pegawai yang diperintahkan
:
mengadakan perjalanan dinas
:
Jabatan, Pangkat dan Golongan dari
:
yang diperintahkan
:
Perjalanan Dinas yang diperintahkan
:
3
4
Dari
:
Ke
:
Transportasi menggunakan
:
5 Perjalanan Dinas direncanakan
: Selama (…) hari dari tanggal……………… s/d tanggal ...................
6
Maksud mengadakan perjalanan
:
7
Perhitungan Biaya Perjalanan
Atas Beban
:
Pasal Anggaran : 8
Keterangan
: Lihat Sebelah
Badung ............................. Kepala SKPD
( ........................................ ) Pangkat Nip.
- 26 -
KETERANGAN : DARI PEJABAT MEMBERI PERINTAH JALAN : Tempat Kedudukan Pegawai yang diberikan perintah
Tanggal
Berangkat Tanda tangan
Tanggal
Kembali Tanda tangan
Tanggal
Kembali Tanda tangan
DARI PEJABAT DI DAERAH PENUGASAN YANG DIKUNJUNGI : Tempat Kedudukan Pegawai yang diberikan perintah
Tanggal
Tiba Tanda tangan
BUPATI BADUNG, ttd. ANAK AGUNG GDE AGUNG
- 27 LAMPIRAN VIII PERATURAN BUAPTI BADUNG TANGGAL
: 19 NOPEMBER 2007
NOMOR
: 48 TAHUN 2007
TENTANG
: PERJALANAN DINAS
DOKUMEN
PENDUKUNG
SURAT
PERMOHONAN
PERJALANAN
DINAS
LUAR NEGERI
I. Pendidikan dan Pelatihan / Training 1. Dokumen program pendidikan S1, S2, dan S3 meliputi : a. Dokumen surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama pendidikan, antara lai DPA / DIPA, Surat Jaminan dari sponsor atau MuO / Kontrak / Perjanjian. b. Surat konfirmasi dari negara yang dituju antara lain surat dari perguruan tinggi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah diterima untuk melaksanakan pendidikan di lembaga tersebut. c. Surat pernyatan yang ditandatangani di atas materai untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan diluar yang diberikan. d. MOU kerjasama daerah dengan pihak Luar Negeri seperti : Sister City / Sister Provice.
2. Dokumen program pelatihan (training) meliputi : a. Dokumen / surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama pelatihan (training), antara lain Rencana DPA / DIPA Surat Jaminan dari sponsor, atau MuO / Kontrak / Perjanjian. b. Surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Negara yang dituju dan / atau surat dari lembaga pendidikan / perguruan tinggi luar negeri yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah diterima untuk mengikuti pelatihan (training) di lembaga tersebut. c. Surat pernyataan yang ditandatangani diatas meterai untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan diluar ijin yang diberikan. d. MuO kerjasama Daerah dengan pihak Luar Negeri. e. Proposal / Kerangka Acuan Kerja.
- 28 II. Studi Banding Dokumen Studi Banding meliputi : 1. Dokumen / Surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama studi banding, antara lain DPA /DIPA, Surat Jaminan dari sponsor, atau MuO / Kontrak / Perjanjian. 2. Surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Negara yang dituju dan surat dari lembaga pendidikan / perguruan tinggi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah diterima untuk melakukan studi banding. 3. MuO kerjasama Daerah dengan pihak Luar Negeri. 4. Proposal / Kerangka Acuan Kerja.
III. Seminar / Lokakarya Konferensi Dokumen seminar / Lokakarya / Konferensi atau sejenisnya meliputi : 1. Surat Undangan dari penyelenggara seminar / lokakarya / konferensi atau sejenisnya diluar negeri kepada yang bersangkutan. 2. Dokumen / surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama seminar / lokakrya / konferensi atau sejenisnya, antara lain DPA /DIPA, surat jaminan dari sponsor, atau MuO / Kontrak / Perjanjian.
IV. Promosi Potensi Daerah Dokumen Promosi Potensi daerah meliputi : 1. Dokumen / Surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama promosi, antara lain DPA /DIPA, Surat Jaminan dari sponsor, atau MOU / Kontrak / Perjanjian. 2. Surat Undangan dari penyelenggara promosi diluar negeri kepada Pemerintah Daerah. 3. Surat konfirmasi dari kedutaan Besar Republik Indonesia di Negera yang dituju dan / atau surat dari pihak penyelenggara promosi di Luar Negeri yang menyatakan bahwa pihak Pemerintah Daerah telah diterima untuk dapat melaksanakan promosi. 4. Proposal / Kerangka Acuan Kerja. 5. Rekomendasi instansi terkait dipusat dan / atau pihak penyelenggara Promosi di luar negeri tentang keikutsertaan daerah.
- 29 V. Kerjasama daerah dengan Pihak Luar Negeri Dokumen kerjasama daerah dengan pihak luar negeri meliputi : 1. Dokumen / surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan antara lain DPA / DIPA, surat jaminan dari sponsor, atau MuO / Kontrak / Perjanjian. 2. Surat undangan dari mitra kerjasama diluar negeri bila ada. 3. Surat konfirmasi dari kedutaan Besar Republik Indonesia di Negara yang dituju dan / atau Surat dari pihak luar negeri yang menyatakan bahwa pihak Pemerintah Daerah telah diterima untuk dapat melaksanakan kerjasama. 4. Rencana kerjasama / Kerangka Acuan Kerja.
VI. Kunjungan Persahabatan / Kebudayaan Dokumen kunjungan persahabatan / Kebudayaan meliputi : 1. Dokumen / surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama kunjungan persahabatan / Kebudayaan, antara lain DPA / DIPA, surat jaminan dari sponsor, atau MuO / Kontrak / Perjanjian. 2. Surat undangan dari pihak / lembaga / badan di luar negeri. 3. Surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Negara yang dituju dan surat dari pihak luar negeri yang menyatakan bahwa pihak Pemerintah Daerah telah diterima untuk dapat melaksanakan kunjungan kebudayaan.
BUPATI BADUNG ttd. ANAK AGUNG GDE AGUNG
- 30 LAMPIRAN IX PERATURAN BUAPTI BADUNG TANGGAL
: 19 NOPEMBER 2007
NOMOR
: 48 TAHUN 2007
TENTANG
: PERJALANAN DINAS BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI IBU KOTA / KOTA
WILAYAH / NEGARA
JUMLAH UANG HARIAN
TEMPAT PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA
1 I.
II.
2
KETERANGAN
( $ US ) A
B
3
4
C 5
6
AMERIKA 1. Amerika Serikat
New York
452
385
342
Golongan A :
2. Kanada
Ottawa
335
285
250
Bupati, Pimpinan
3. Meksiko
Meksiko City
370
315
280
DPRD, Pegawi Negeri
4. Kuba
Havana
295
250
220
Gol. IV / c Keatas.
5. Venezuela
Caracas
380
320
285
6. Argentina
Buenos Aires
320
270
240
7. Brazil
Barazilia
295
250
220
8. Suriname
Paramaribo
295
250
220
9. Chili
Santiago
295
250
220
10. Columbia
Columbia
295
250
220
EROPA BARAT DAN
Golongan B :
SCANDINAVIA
Anggota DPRD, Pegawai Negeri
III.
1. Inggris
London
490
413
368
2. Norwegia
Osio
380
320
285
3. Perancis
Paris
429
361
322
4. Belgia
Brussel
360
305
270
5. Belanda
Den Haag
360
305
270
6. Swiss
Bern / Geneva
405
343
304
7. swedia
Stockholm
384
325
288
8. Austria
Wiena
424
361
316
9. Finlandia
Helsinki
335
285
250
10. Denmark
Konpenhagen
320
270
240
11. Italia
Roma
451
381
338
12. Jerman
Frankfurt
327
276
245
13. Spanyol
Madrid
358
302
269
EROPA TIMUR DAN RUSIA
Gol. III / c s/d IV / b
Golongan C : Pegawai Negeri
1. Rusia
Moscow
482
407
362
2. Bulgaria
Sofia
295
250
220
3. Chekoslovakia
Praha
316
268
236
4. Hongaria
Budapest
295
250
220
Lainnya
- 31 BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI IBU KOTA / KOTA WILAYAH / NEGARA
JUMLAH UANG HARIAN
TEMPAT PERWAKILAN
( $ US )
REPUBLIK INDONESIA
1
IV.
V.
VI.
2
KETERANGAN
A
B
3
4
C 5
5. Polandia
Warsawa
295
250
220
6. Rumania
Bukharest
326
276
243
7. Yogoslavia
Beograd
295
250
220
1. Algeria
Aljazair
332
284
249
2. Mesir
Cairo
230
195
175
3. Maroko
Rabat
234
201
178
4. Tunisia
Tunis
243
206
185
5. Nigeria
Lagos
349
297
259
6. Senegal
Dakar
252
214
192
7. Ethiopia
Addis Ababa
210
180
160
8. Kenya
Nairobi
238
204
181
9. Madagaskar
Tananarivo
224
192
171
10. Tanzania
Dar Es Salam
237
203
181
11. Zimbanwe
Harare
281
241
214
12. Namibia
Windhoek
210
160
160
1. Irak
Bagdad
270
230
200
2. Saudi Arabia
Riyadh
270
230
200
3. Persatuan Arab Emirat
Abu Dhabi
359
306
266
4. Kuwait
Kuwait
312
264
234
5. Yordania
Amman
260
220
195
6. Turki
Anraka
230
195
175
7. Iran
Teheran
220
185
165
8. Syria
Damascus
240
202
180
1. India
New Delhi
280
237
210
2. Bangladesh
Dacca
220
185
165
3. Pakistan
Islamabad
228
192
171
4. Sri Langka
Colombo
220
185
165
AFRIKA
TIMUR TENGAH
ASIA SELATAN
6
- 32 BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI JUMLAH IBU KOTA / KOTA WILAYAH / NEGARA
UANG HARIAN
TEMPAT PERWAKILAN
( $ US )
REPUBLIK INDONESIA
1 VII.
VIII.
IX.
2
KETERANGAN
A
B
3
4
C 5
6
ASIA UTARA 1. Hongkong
Hongkong
370
317
275
2. Jepang
Tokyo
350
300
260
3. Philipina
Manila
295
250
220
4. Korea Selatan
Seoul
381
323
284
5. Korea Utara
Pyong Yang
275
235
205
6. Rep. Rakyat China
Beijing
275
235
205
1. Singapore
Singapore
295
250
220
2. Malaysia
Kualalumpur
280
240
210
3. Thailland
Bangkok
260
220
195
4. Burma
Rangoon
260
220
195
5. Laos
Vientiane
260
220
195
6. Vietnam
Ho Chi Minh
260
220
195
7. Brunei Darussalam
Badar Seri Begawan
260
220
195
1. Australia
Canberra
324
274
243
2. New Zealand
Wellington
289
243
217
3. New Calodonia
Noumea
220
185
165
4.Papua Nugini
Port Moresby
228
192
171
ASIA TENGGARA
ASIA PASIFIK DAN AUSTRALIA
BUPATI BADUNG,
ttd. ANAK AGUNG GDE AGUNG
