BUPATI BADUNG PROVINSI BALI PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 76 TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BADUNG,

BUPATI BADUNG PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 76 TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG, Menimbang

: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah dan terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, dipandang perlu mengadakan pengaturan terhadap pelaksanaan perjalanan dinas;

b. bahwa ketentuan dalam Peraturan

Bupati Badung

Nomor

82 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas tidak sesuai dengan perkembangan aturan dan kondisi saat ini, maka perlu dilakukan penetapan

kembali

sesuai

ketentuan

dalam

peraturan

perundang-undangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 );

-2-

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ; 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ; 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia

Nomor 5494) ; 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028 ) ;

-39. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2005 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap; 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;

-4MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Badung. 2. Bupati adalah Bupati Badung. 3. Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Badung yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan

sebagai

unsur

penyelenggara Pemerintahan

Daerah Kabupaten Badung. 4. Pemerintah

Daerah

penyelenggara

adalah

kepala

Pemerintahan

daerah

Daerah

sebagai

yang

unsur

memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 5. Pegawai Negeri Sipil adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki Jabatan Pemerintahan. 6. Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. 7. Perjalanan Dinas adalah segala biaya yang timbul sebagai akibat dari perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap yang melakukan Perjalanan Dinas di tempat kedudukan Kantor ketempat tujuan dan kembali ketempat kedudukan semula untuk kepentingan Pemerintah daerah atas perintah Pejabat yang berwenang.

-58. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah

Perjalanan Dinas di

wilayah Kabupaten Badung dalam radius lebih dari 6 (enam) kilometer dari tempat kedudukan kantor untuk kepentingan Pemerintahan Kabupaten Badung atas perintah pejabat yang berwenang. 9. Perjalanan Dinas Dalam Daerah Provinsi Bali adalah Perjalanan Dinas luar Kabupaten Badung dalam Wilayah Provinsi Bali. 10. Perjalanan Dinas luar Daerah adalah Perjalanan Dinas keluar Wilayah Provinsi Bali, atas perintah pejabat yang berwenang. 11. Perjalanan

Dinas

Luar

Negeri

adalah

kegiatan

perjalanan/kunjungan kerja ke Negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik yang dilakukan oleh pejabat/pegawai dilingkungan pemerintah DPRD

Kabupaten

daerah, dan pimpinan serta anggota

Badung

dalam

rangka

efektifitas

penyelenggaraan pemerintahan. 12. Perjalanan Dinas jabatan merupakan Perjalanan Dinas untuk kepentingan Pemerintah

Daerah

dari tempat kedudukan ke

tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula. 13. Rampung adalah perhitungan biaya kembali terhadap pelaksanaan

perjalanan dinas dari yang telah dibayarkan semula berdasarkan perhitungan hari pelaksanaan tugas 14. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (pre-calculated amount) dan dibayarkan sekaligus. 15. Biaya Perjalanan Dinas adalah segala biaya yang timbul sebagai akibat dari perjalanan dinas. 16. Surat Permohonan Izin Perjalanan Dinas ke Luar Negeri, yang selanjutnya disebut surat permohonan, adalah surat permohonan izin perjalanan dinas ke luar negeri bagi pejabat/pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah dan pimpinan serta anggota DPRD Kabupaten Badung. 17. Surat Perintah Tugas yang selajutnya disingkat SPT adalah Surat Tugas yang diberikan kepada

Pejabat Negara, Pimpinan dan

Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Daerah oleh pejabat berwenang dalam rangka melaksanakan perjalanan dinas untuk kepentingan Pemerintah Daerah.

-618. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak Lain. 19. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung. 20. Pejabat yang berwenang adalah atasan dari Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan Perjalanan Dinas.

BAB II

JENIS PERJALANAN DINAS Pasal 2

Perjalanan Dinas terdiri dari : a. perjalanan dinas jabatan; dan b. perjalanan dinas pindah.

Pasal 3 (1) Perjalanan Dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a dilakukan dalam hal: a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; b. mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya; c. Pengumandahan (Detasering); d. menempuh ujian dinas/ujian jabatan; e. menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk

mendapatkan

surat

keterangan

dokter

tentang

kesehatannya guna kepentingan jabatan; f.

memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;

-7-

g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri; h.

mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3;

i.

mengikuti pendidikan dan pelatihan;

j.

menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas; atau

k.

menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari Tempat

Kedudukan

yang

terakhir

ke

Kota

tempat

pemakaman.

Pasal 4

(1) Perjalanan Dinas pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan surat keputusan pindah bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil beserta keluarganya yang sah, kecuali perjalanan pindah atas dasar permohonan sendiri. (2) Perjalanan Dinas pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka : a. pindah tugas dari Tempat Kedudukan yang lama ke Tempat tujuan Pindah; b. pemulangan

Pejabat

Negara/Pegawai

Negeri

yang

diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun atau mendapat uang tunggu dari Tempat Kedudukan ke Tempat Tujuan menetap; c. pemulangan keluarga yang sah dari Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia dari tempat tugas terakhir ke Tempat Tujuan menetap; d. pemulangan Pegawai Tidak Tetap ( pegawai dengan perjanjian kerja) yang diberhentikan karena telah berakhir masa kerjanya dari Tempat Kedudukan ke tempat tujuan menetap, sepanjang diatur dalam perjanjian kerja;

-8-

e. pemulangan keluarga yang sah dari Pegawai TidakTetap ( pegawai dengan perjanjian kerja) yang meninggal dunia dari tempat tugas yang terakhir ke tempat tujuan menetap, sepanjang diatur dalam perjanjian kerja; atau f. pengembalian Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil yang mendapat uang tunggu dari Tempat Kedudukan ke Tempat Tujuan yang ditentukan untuk dipekerjakan kembali.

(3) Keluarga yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. isteri/suami yang sah sesuai ketentuan Undang-Undang Perkawinan; b. anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun pada waktu berangkat, belum pernah menikah, dan tidak mempunyai penghasilan sendiri; c. anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, yang menurut surat keterangan dokter mempunyai cacat yang menjadi sebab ia tidak dapat mempunyai penghasilan sendiri; d. anak kandung perempuan, anak tiri perempuan, dan anak angkat perempuan yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun yang tidak bersuami dan tidak mempunyai penghasilan sendiri.

(4) Perjalanan Dinas pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keberangkatan dari tempat kedudukan semula ke tepat tujuan

keberangkatan

ke tempat tujuan.

dari

tempat

kedudukan

semula

-9-

BAB III

BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 5

(1) Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut: a. uang harian; b. biaya transport; c. biaya penginapan; d. uang representasi; e. biaya menjemput/mengantar jenazah.

(2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/ stasiun/ bandara/pelabuhan keberangkatan; b. retribusi yang dipungut di terminal bus / stasiun / bandara / pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.

(4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap: a. di hotel; atau b. di tempat menginap lainnya.

(5) Dalam hal Pelaksana SPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku ketentuan sebagai berikut:

-10a. pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di Kota Tempat Tujuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini; b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsum.

(6) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Pejabat Eselon II selama melakukan Perjalanan Dinas.

(7) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah.

(8) Komponen biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6 Biaya Perjalanan

Dinas Jabatan

sebagaimana dimaksud

dalam

Pasal 5 ayat (1) diberikan untuk Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7 (1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), digolongkan dalam 3 (tiga) tingkat, yaitu: a. Tingkat A untuk Bupati, Wakil Bupati, Ketua/Wakil Ketua dan Anggota pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; b. Tingkat B untuk Pejabat Eselon II, dan Pejabat Lainnya yang setara; dan c. Tingkat C untuk Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV, Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III, PNS Golongan II dan I.

-11(2) Penyetaraan

tingkat

biaya

Perjalanan

Dinas

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) untuk Pegawai Tidak Tetap yang melakukan

Perjalanan

ditentukan oleh

Dinas

untuk

Pengguna Anggaran

kepentingan

negara

sesuai dengan tingkat

pendidikan / kepatutan / tugas yang bersangkutan.

(3) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut: a. uang harian dibayarkan secara lumpsum dan

merupakan

batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Badung tentang Perjalanan Dinas; b. Biaya transport pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibayarkan sesuai dengan biaya riil yang merupakan biaya yang diperlukan untuk transport dari kantor tempat kedudukan menuju Terminal Bus / Stasiun / Bandara / Pelabuhan

keberangkatan

atau

dari

Terminal

Bis/Stasiun/Bandara/Pelabuhan kedatangan dan sebaliknya. c. Dalam hal bukti pengeluaran transportasi sebagaimana huruf b diatas tidak diperoleh, maka sesuai pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas dapat hanya menggunakan daftar pengeluaran riil sesuai yang ditetapkan dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; d. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil dan berpedoman pada Peraturan

Bupati Badung tentang

Perjalanan Dinas; e. uang representasi dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Badung tentang Perjalanan Dinas; f. biaya pemetian jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil.

-12-

Pasal 8

(1) Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan dengan biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang ditanggung oleh panitia penyelenggara. (2) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara, biaya Perjalanan Dinas Jabatan dimaksud dibebankan pada DPA satuan kerja Pelaksana SPD. (3) Panitia penyelenggara menyampaikan pemberitahuan mengenai pembebanan biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam surat/undangan mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya. (4) Rincian biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. (5) Dalam

hal

Perjalanan

Dinas

Jabatan

dilakukan

secara

bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya, seluruh Pelaksana SPD dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama. (6) Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Bupati Badung tentang Perjalanan Dinas, maka Pelaksana SPD menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.

Pasal 9 Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan menggunakan kapal laut/sungai untuk waktu paling kurang 24 (dua puluh empat) jam, selama waktu transportasi tersebut kepada Pelaksana SPD hanya diberikan uang harian.

-13Pasal 10

(1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dibayarkan sebelum Perjalanan Dinas Jabatan dilaksanakan.

(2) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan harus segera dilaksanakan, biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan setelah Perjalanan Dinas selesai.

Pasal 11

(1) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas Jabatan melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam Surat Tugas / SPD dan tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian Pelaksana SPD dapat diberikan tambahan uang harian, biaya penginapan, dan uang representasi.

(2) Tambahan uang harian, biaya penginapan dan uang representasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimintakan kepada PPK atau pejabat yang berwenang untuk mendapat persetujuan dengan melampirkan dokumen berupa: a. surat keterangan kesalahan / kelalaian dari Syahbandar / Kepala Bandara / perusahaan jasa transportasi lainnya; dan/atau b. surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas.

(3) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PPK

atau pejabat yang berwenang membebankan biaya

tambahan uang harian, biaya penginapan dan uang representasi pada DPA satuan kerja berkenaan. (4) Tambahan uang harian, biaya penginapan dan uang representasi sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1),

tidak

dapat

dipertimbangkan untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f.

-14-

(5) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas kurang dari jumlah hari yang

ditetapkan

dalam

SPD,

Pelaksana

SPD

harus

mengembalikan kelebihan uang harian, biaya penginapan dan uang representasi yang telah diterimanya kepada PPK.

Pasal 12

Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dibebankan pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) satuan kerja penerbit SPD.

BAB IV BIAYA PERJALANAN DINAS PINDAH

Pasal 13

(1) Biaya Perjalanan Dinas Pindah terdiri atas komponen sebagai berikut: a. biaya transpor pegawai; b. biaya transpor keluarga; c. biaya pengepakan dan angkutan barang; dan/atau d. uang harian.

(2) Biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas.

(4) Komponen biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada Rincian Biaya Perjalanan

Dinas

sesuai

dengan

format sebagaimana

tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

-15Pasal 14

Penggolongan tingkat Biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

Pasal 15

(1) Biaya-biaya yang diberikan untuk Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d sebagai berikut: a. biaya transpor pegawai; b. biaya transpor keluarga yang sah; c. uang harian; dan/atau d. biaya pengepakan dan angkutan barang. (2) Biaya-biaya yang diberikan untuk Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dan huruf e sebagai berikut: a. biaya transpor keluarga; b. uang harian; dan/atau a. biaya pengepakan dan angkutan barang. (3) Uang harian Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d diberikan untuk pegawai bersangkutan dan masing-masing anggota keluarga yang sah dengan ketentuan sebagai berikut: a. selama 3 (tiga) hari setelah tiba di tempat tujuan pindah/menetap yang baru; b. paling lama 2 (dua) hari untuk tiap kali menunggu sambungan (transit) dalam hal perjalanan tidak dapat dilakukan langsung; c. sebanyak jumlah hari tertahan dalam hal pegawai yang bersangkutan jatuh sakit dalam Perjalanan Dinas Pindah, satu dan lain hal menurut keputusan PA; atau d. sebanyak

jumlah hari tertahan dalam hal pegawai yang

sedang menjalankan Perjalanan Dinas Pindah mendapat perintah dari pejabat yang menerbitkan Surat Tugas untuk melakukan tugas lain guna kepentingan negara.

-16-

Pasal 16

Perjalanan Dinas Pindah yang dilakukan dalam rangka pindah tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a atas permintaan sendiri, tidak diberikan biaya Perjalanan Dinas.

Pasal 17

(1) Perhitungan

biaya

pengepakan

dan

angkutan

barang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) didasarkan pada: a. satuan biaya yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas; b. volume barang; dan c. jarak antara tempat kedudukan dengan tempat tujuan.

(2) Jarak

antara

tempat

kedudukan

dengan

tempat

tujuan

sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan menurut daftar jarak resmi atau menurut keterangan resmi dari instansi yang berwenang.

Pasal 18

(1) Dalam biaya pengepakan dan angkutan barang termasuk untuk bongkar muat dan penggudangan.

(2) Biaya pengepakan dan angkutan barang dengan menggunakan kendaraan angkutan darat diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari satuan biaya sesuai Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Biaya pengepakan dan angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam hal Perjalanan Dinas Pindah dilakukan dalam jarak: a. kurang dari 100 (seratus) kilometer di Pulau Jawa; atau b. kurang dari 50 (lima puluh) kilometer di luar Pulau Jawa.

-17(4) Satuan Volume Pengepakan dan Angkutan Barang yang digunakan sebagai dasar perhitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

Biaya Perjalanan Dinas Pindah dibebankan pada DPA satuan kerja yang menerbitkan surat keputusan pindah.

BAB V BIAYA PERJALANAN DINAS Pasal 20 (1) Biaya perjalanan dinas terdiri dari : a. uang harian; b. biaya penginapan; c. biaya transport; d. uang representasi bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pegawai Negeri Sipil Eselon II; e. biaya pemetian dan angkutan jenazah.

(2) Uang harian dan uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf d, dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibayarkan sesuai dengan biaya riil merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau di tempat menginap lainnya.

-18-

(4) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas penginapan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif hotel sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dan dibayarkan secara lumpsum. (5) Biaya transport dan biaya transport keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibayarkan sesuai dengan biaya riil yang merupakan biaya yang diperlukan untuk transport dari Terminal Bus / Stasiun / Bandara / Pelabuhan tempat keberangkatan

sampai

ke

Terminal

Bis/Stasiun/Bandara/Pelabuhan ke tempat tujuan dan kembali ke terminal Bus/Stasiun/Bandara/Pelabuhan keberangkatan serta transport dari/ke Terminal Bis/Stasiun/Bandara/Pelabuhan. (6) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi sebagaimana dimaksud ayat (1)

huruf c diatas tidak diperoleh, maka sesuai

pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas dapat hanya menggunakan daftar pengeluaran riil sesuai yang ditetapkan dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21 (1) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran SKPD bersangkutan. (2) Pejabat

yang

berwenang

memberi

surat

perintah

harus

memperhatikan ketersediaan dana dan lamanya waktu yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan dinas.

Pasal 22

Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

-19Pasal 23

(1) Biaya perjalanan dinas digolongkan dalam 5 (lima) tingkat, yaitu : a. tingkat A untuk Pejabat Negara ( Bupati / Wakil Bupati ); b. tingkat B untuk pegawai yang digaji menurut Eselon II (Ketua DPRD / Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD ); c. tingkat C untuk pegawai yang digaji menurut Eselon III / Gol. IV; d. tingkat D untuk pegawai yang digaji menurut Eselon IV / Gol. III; e. tingkat E untuk pegawai yang digaji menurut golongan II dan Golongan I ( THL / Honorer ). (2) Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan / atau keluarganya sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Ayat (2) huruf b digolongan menurut tingkat golongan gaji terakhir pegawai bersangkutan. (3) Pegawai Tidak Tetap, yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan

Pemerintah

Daerah,

dapat

dilakukan

setelah

mendapat izin Pimpinan SKPD yang bersangkutan dengan perlakuan disamakan dengan Pegawai Negeri Sipil Golongan II. (4)

Orang Pribadi selain dimaksud dalam Pasal 3 yang

melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan Pemerintah Daerah dapat diberikan dan ditentukan oleh Pengguna Anggaran berdasarkan pendidikan / kepatutan / tugas yang bersangkutan serta ketersediaan dana yang ada pada masing-masing SKPD.

Pasal 24 (1) Biaya perjalanan dinas ditetapkan berdasarkan

satuan biaya

untuk masing-masing jenis biaya sebagai berikut : a.

biaya angkutan Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD,Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap dengan jenis dan kelas angkutan yang digunakan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

-20b. uang harian dan penginapan serta angkutan dari/ ke Bandara yang

merupakan batas tertinggi sebagaimana tercantum

dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; c. biaya pemetian dan angkutan jenazah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; d. uang representasi bagi Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil Eselon II ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; e. biaya

pengepakan

barang

dalam

rangka

perpindahan

ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 25 (1) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai dilaksanakan.

(2) Perjalanan

dinas

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

Pasal 26 (1) Dalam hal perjalanan dinas Dalam Daerah Provinsi Bali diberikan biaya pulang pergi, uang harian, dan dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. (2) Biaya penginapan untuk perjalanan dinas Dalam Daerah Provinsi Bali dibayarkan secara lumsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

-21-

BAB VI TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DAN PERTANGGUNGJAWABANNYA

Pasal 27

(1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan

dinas

wajib

terlebih

dahulu

mendapat

persetujuan/perintah dari pejabat yang berwenang.

(2) Persetujuan perintah dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat SPT dan SPD dari pejabat yang berwenang dengan format SPT dan SPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 28

(1) Pejabat yang berwenang

memberikan SPT dan SPD adalah

sebagai berikut : a.

Bupati Badung bagi : 1. Bupati Badung; 2. Wakil Bupati Badung; 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Badung.

b.

Ketua DPRD bagi : 1. Ketua DPRD; 2. Wakil Ketua DPRD; 3. Anggota DPRD; 4. Sekretaris DPRD.

c.

Sekretaris Daerah Kabupaten Badung atau yang dikuasakan bagi : 1. Staf Ahli; 2. Para Asisten Sekretaris Daerah; 3. Inspektur;

-22-

4. Kepala Badan; 5. Kepala Dinas; 6. Kepala Kantor; 7. Kepala Satuan; 8. Kepala Lembaga Lainnya. d. Asisten bagi Para Kepala Bagian dan Staf bawahannya dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung ; e. Inspektur/Kepala

Badan/Kepala

Dinas/Kepala

Satuan/

Kepala Kantor dan Sekretaris DPRD bagi Pegawai bawahannya yang ada dilingkungan masing-masing.

(2) Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebelum diterbitkan harus mendapat pertimbangan dari sekretaris DPRD.

Pasal 29

Penandatanganan SPD tiba kembali dilaksanakan sebagai berikut : a.

Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kab. Badung bagi Bupati/Wakil Bupati;

b.

Sekretaris DPRD bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD;

c.

Kepala Bagian Umum Setda. Kab. Badung bagi Sekretaris Daerah Kabupaten Badung, Para Asisten dan Para Kepala Bagian sedangkan Kepala Sub. Bagian dan staf pada Sekretariat Daerah Kabupaten Badung oleh Kepala Bagian masing-masing;

d.

untuk Badan, Dinas dan Sekretaris DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris atau Kepala Bagian Tata Usaha masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah;

e.

untuk kantor dilaksanakan oleh Kasubag. T U masing-masing;

f.

untuk orang pribadi dilaksanakan oleh Sekretaris / Kepala Bagian T U / Ka. Sub Bag. TU di SKPD yang melaksanakan kegiatan tersebut.

-23Pasal 30

(1)

SPT,

SPD

dan

Laporan

pelaksanaan

perjalanan

dinas

merupakan bukti pertanggung-jawaban pelaksanaan perjalanan dinas. (2)

Dalam SPD tidak boleh ada penghapusan-penghapusan atau cacat-cacat dalam tulisan, dalam hal ada perubahan-perubahan dilakukan dengan coretan dan dibubuhi paraf dari pejabat yang berwenang.

(3)

Penghitungan besar jumlah biaya perjalanan dinas dicatat secara terperinci dalam lampiran SPD.

(4)

Pembebanan pembayaran biaya perjalanan dinas dicantumkan pada SPD, bukti tanda terima uang perjalanan dinas dalam bentuk kwitansi dibubuhi tanda tangan bendahara pengeluaran bersangkutan serta tanda tangan yang akan melakukan perjalanan dinas.

(5)

Dalam SPD dicantumkan : a. tanggal berangkat dari tempat kedudukan/tempat berada dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang/Pejabat lain yang ditunjuk; b. tanggal tiba dan berangkat di/dari tempat tujuan dan ditandatangani oleh Pejabat di tempat yang didatangi; c. tanggal

tiba

kembali

di

tempat

kedudukan

dan

ditandatangani Pejabat yang berwenang/Pejabat lain yang ditunjuk. (6)

Paling lama 1 (satu) minggu setelah perjalanan dinas berakhir, SPD yang telah dibubuhi catatan tanggal tiba kembali dan tanda tangan pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk diserahkan kepada bendahara pengeluaran, untuk segera dipertanggung jawabkan.

(7)

Pada saat penyerahan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diadakan perhitungan SPD Rampung dan penyelesaian apabila ternyata terdapat kekurangan/kelebihan biaya perjalanan dinas dari yang telah dibayarkan semula, perhitungan kembali dituangkan dalam Perhitungan SPD Rampung.

-24-

(8)

Perhitungan SPD Rampung sebagaimana dimaksud ayat (7) adalah meliputi lamanya perjalanan yang dibuktikan dengan boarding pass.

(9) Biaya perjalanan dinas dibayarkan secara lumsum untuk uang harian

sedangkan biaya transport dibayarkan secara riil

( at cost ), dalam hal bukti pengeluaran transportasi tidak diperoleh, maka sesuai pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas dapat hanya menggunakan daftar pengeluaran riil sesuai yang ditetapkan dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 31 (1)

Pejabat yang bertanggung jawab atas ekonomis, efektifitas dan efisiensi perjalanan dinas adalah Pejabat yang memberikan / menandatangani SPT.

(2)

Pejabat yang berwenang memberikan SPT dan SPD serta Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, serta Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan.

(3)

Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikenakan sanksi berupa : a. tuntutan ganti kerugian daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. hukuman administrasi dan sanksi lainnya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah

paling

lama 5 (lima) hari kalender atau sesuai dengan dokumen pendukung.

-25BAB VII

PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Pasal 33 (1)

Perjalanan dinas luar negeri dilakukan dalam rangka : a. pendidikan dan pelatihan ( Training ); b. studi Banding; c. seminar/Lokarkarya/Konferensi atau sejenisnya; d. promosi potensi daerah; e. kerjasama Daerah dengan pihak luar negeri; f. kunjungan persahabatan / kebudayaan.

(2) Setiap perjalanan dinas keluar negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan, Anggota DPRD dan Pegawai Negeri Sipil harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Gubernur Bali.

BAB VIII DOKUMEN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI Pasal 34 (1)

Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, serta pihak swasta yang melakukan perjalanan dinas luar negeri untuk

kepentingan pemerintahan harus

memiliki

dokumen perjalanan dinas luar negeri. (2)

Pihak swasta yang akan melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan Pemerintah Daerah dapat dilakukan setelah mendapat izin Bupati.

(3)

Dokumen perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. surat izin Pemerintah; b. paspor Dinas (Service Passport) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; c. exit Permit; dan d. visa

sesuai

perundang-undangan.

dengan

ketentuan

peraturan

-26-

BAB IX

TATA CARA ADMINISTRASI PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI Pasal 35

(1)

Bupati mengajukan Surat Permohonan kepada Gubernur Bali bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, serta pihak swasta yang akan melakukan perjalanan dinas luar negeri.

(2)

Surat

Permohonan

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1)

memuat : a. nama, NIP dan jabatan PNS; b. nama dan profesi bagi pihak swasta; c. tujuan perjalanan dinas luar negeri; d. negara dan kota yang dituju; e. waktu pelaksanaan; dan f. sumber pembiayaan.

Pasal 36

(1)

Surat Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2)

Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil serta pihak swasta yang melakukan perjalanan dinas luar negeri bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh daerah, sebagai akibat dari kesalahan/kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungan dengan perjalanan dinas luar negeri.

-27Pasal 37 (1)

Surat Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diterima oleh Gubernur

paling lama 14 (empat belas) hari

sebelum keberangkatan kecuali untuk hal-hal yang sangat mendesak, untuk mendapat rekomendasi perjalanan dinas luar negeri. (2)

Rekomendasi perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pertimbangan untuk memperoleh izin Pemerintah.

Pasal 38

Perjalanan Dinas Luar Negeri yang dilakukan secara rombongan dalam hal tertentu

jumlahnya disesuaikan dengan jumlah yang

tercantum dalam dokumen pendukung.

Pasal 39

Jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri paling lama 7 (tujuh) hari kalender atau sesuai dengan dokumen pendukung.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 40 (1)

Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri bersumber dari : a. anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. anggaran Pendapatan Belanja Daerah; c. sumber-sumber lain yang sah.

(2). Biaya Perjalanan dinas luar negeri terdiri dari : a. biaya angkutan / transportasi; b. biaya airport Tax; c. biaya passport dan/atau biaya visa; d. biaya fiskal; e. uang harian di Negara yang dituju.

-28Pasal 41

Biaya perjalanan dinas luar negeri yang pembiayaannya sepenuhnya menjadi beban pemerintah dan /atau instansi/lembaga lainnya, maka pejabat yang diperintahkan melakukan perjalanan dinas luar negeri tidak dapat diberikan biaya perjalanan dinas luar negeri dari Pemerintah Daerah.

Pasal 42

Biaya perjalanan dinas luar negeri tidak dapat dibiayai oleh pihak swasta, kecuali ditetapkan dalam dokumen pendukung.

Pasal 43

Biaya perjalanan dinas luar negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI

PELAPORAN Pasal 44

(1)

Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil serta pihak swasta yang telah melakukan perjalanan dinas luar negeri, paling lama 15 (lima belas) hari sejak kedatangan di Indonesia wajib membuat laporan tertulis hasil perjalanan dinas luar negeri.

(2)

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil serta pihak swasta kepada Gubernur Bali melalui Bupati dan Pengguna Anggaran.

-29BAB XII

PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Badung Nomor 82 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2014 Nomor 82), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura pada tanggal 14 Desember 2015 Pj. BUPATI BADUNG, ttd.

NYM. HARRY YUDHA SAKA

Diundangkan di Mangupura pada tanggal 14 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,

ttd.

KOMPYANG R. SWANDIKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2015 NOMOR 76

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda.Kab.Badung, ttd. Komang Budhi Argawa,SH.,M.Si. Pembina NIP. 19710901 199803 1 009

LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR

:

76 TAHUN 2015

TANGGAL

:

14 DESEMBER 2015

PERIHAL

:

PERJALANAN DINAS

DOKUMEN PENDUKUNG SURAT PERMOHONAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI.

I.

Pendidikan dan Pelatihan / Training 1.

Dokumen program pendidikan S1, S2, dan S3 meliputi : a. Dokumen surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama pendidikan, antara lain DPA / DIPA, Surat Jaminan dari sponsor atau MoU / Kontrak / Perjanjian. b. Surat konfirmasi dari negara yang dituju antara lain surat dari perguruan tinggi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah diterima untuk melaksanakan pendidikan di lembaga tersebut. c. Surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan diluar yang diberikan. d. MoU kerjasama daerah dengan pihak Luar Negeri seperti : Sister City / Sister Provice.

2.

Dokumen program pelatihan ( training ) meliputi : a

Dokumen / surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama pelatihan ( training ), antara lain Rencana DPA / DIPA Surat jaminan dari sponsor, atau MoU / Kontrak / Perjanjian.

b.

Surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Negara yang dituju dan / atau surat dari lembaga pendidikan / perguruan tinggi luar negeri yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah diterima untuk mengikuti pelatihan ( training ) di lembaga tersebut.

c.

Surat pernyataan yang ditandatangani diatas meterai untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan diluar ijin yang diberikan.

d.

MoU kerjasama Daerah dengan pihak Luar Negeri.

e.

Proposal/Kerangka Acuan Kerja.

II.

Studi Banding Dokumen studi banding meliputi : 1.

Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama studi banding, antara lain DPA / DIPA, surat jaminan dari sponsor, atau MoU /Kontrak / Perjanjian.

2.

Surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara yang dituju dan surat dari lembaga pendidikan/perguruan tinggi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah diterima untuk melakukan studi banding

III.

3.

MoU kerjasama Daerah dengan pihak Luar Negeri.

4.

Proposal/Kerangka Acuan Kerja.

Seminar/Lokakarya/Konferensi Dokumen seminar/Lokakarya/Konferensi atau sejenisnya meliputi : 1.

Surat Undangan dari penyelenggara seminar/lokakarya/konferensi atau sejenisnya diluar negeri kepada yang bersangkutan.

2.

Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama seminar/lokakarya/konferensi atau sejenisnya, antara lain DPA/DIPA, surat jaminan dari sponsor, atau MoU /Kontrak/perjanjian.

IV

Promosi Potensi Daerah Dokumen Promosi Potensi Daerah meliputi : 1.

Dokumen/Surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama promosi, antara lain DPA / DIPA, surat jaminan dari sponsor, atau MoU /Kontrak/Perjanjian.

2.

Surat Undangan dari penyelenggara promosi diluar negeri kepada Pemerintah Daerah.

3.

Surat konfirmasi dari kedutaan Besar Republik Indonesia di Negara yang dituju dan/atau surat dari pihak penyelenggara promosi di Luar Negeri yang menyatakan bahwa pihak Pemerintah Daerah telah diterima untuk dapat melaksanakan promosi.

4.

Proposal /kerangka Acuan kerja

5.

Rekomendasi instansi terkait dipusat dan/atau pihak penyelenggara Promosi di luar negeri tentang keikutsertaan daerah.

V

Kerjasama daerah dengan Pihak Luar Negeri Dokumen kerjasama daerah dengan pihak luar negeri meliputi : 3. Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan antara lain DPA/DIPA, surat jamainan dari sponsor, atau MoU /kontrak/perjanjian 4. Surat undangan dari mitra kerjasama diluar negeri bila ada. 5. Surat konfirmasi dari kedutaan Besar Republik Indonesia di Negara yang dituju dan/atau Surat dari pihak luar negeri yang menyatakan bahwa pihak Pemerintah Daerah telah diterima untuk dapat melaksanakan kerjasama 6. Rencana kerjasama/kerangka Acuan kerja.

VI.

Kunjungan Persahabatan/Kebudayaan. Dokumen kunjungan persahabatan/Kebudayaan meliputi : 1.

Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama kunjungan persahabatan/Kebudayaan, antara lain DPA/DIPA, surat jaminan dari sponsor, atau MoU/Kontrak/Perjanjian.

2.

Surat undangan dari pihak/lembaga/badan di luar negeri.

3.

Surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Negara yang dituju dan surat dari pihak luar negeri yang menyatakan bahwa pihak Pemerintah Daerah telah diterima untuk dapat melaksanakan kunjungan kebudayaan.

Pj. BUPATI BADUNG,

ttd.

NYM. HARRY YUDHA SAKA

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR : 76 TAHUN 2015 TANGGAL : 14 DESEMBER 2015 TENTANG : PERJALANAN DINAS

Jenis dan Kelas Angkutan Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil NO.

URAIAN

KAPAL UDARA

KAPAL LAUT

KERETA API

BUS

Pejabat Negara 1 Bupati 2 Wakil Bupati

Bisnis Bisnis

VIP/ Kelas I A VIP/ Kelas I A

Spesial/Eksekutif Spesial/Eksekutif

Spesial/Eksekutif Spesial/Eksekutif

Pimpinan dan Anggota DPRD 1 Ketua DPRD 2 Wakil Ketua DPRD 3 Anggota DPRD

Bisnis Bisnis Ekonomi

VIP/ Kelas I A VIP/ Kelas I A VIP/ Kelas I A

Spesial/Eksekutif Spesial/Eksekutif Eksekutif

Spesial/Eksekutif Spesial/Eksekutif Eksekutif

Ekonomi Ekonomi Ekonomi

Kelas I B Kelas II A Kelas II A

Eksekutif Eksekutif Eksekutif

Eksekutif Eksekutif Eksekutif

Pegawai Negeri Sipil 1 Pejabat Eselon II 2 Pejabat Eselon III 3 Pejabat Eselon IV / Staf dan atau Pegawai Tidak Tetap

Pj. BUPATI BADUNG, ttd. NYM. HARRY YUDHA SAKA

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR : 76 TAHUN 2015 TANGGAL : 14 DESEMBER 2015 TENTANG : PERJALANAN DINAS A.

KETENTUAN PERJALANAN DINAS KELUAR DAERAH BALI I. BIAYA UANG HARIAN Tingkat A. PEJABAT NEGARA Bupati

Uraian

Rp

2,500,000.00

Rp

2,500,000.00

Ketua DPRD

Rp

2,500,000.00

Wakil Ketua DPRD

Rp

2,500,000.00

Anggota DPRD

Rp

2,300,000.00

Wakil Bupati B.

Orang / Hari

PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

C.

PEGAWAI NEGERI SIPIL

A

Pejabat Eselon II A

Rp

2,400,000.00

B

Pejabat Eselon II B

Rp

2,300,000.00

C

Pejabat Eselon III (Kabag, Setda dan Kepala Kantor dan Camat )

Rp

2,000,000.00

D

Pejabat Eselon III

Rp

1,150,000.00

E

Pejabat Eselon IV

Rp

1,150,000.00

F

Staf Golongan IV dan Staf Golongan III

Rp

950,000.00

G

Pegawai Negeri Sipil Gol II dan I ( THL/Honorer Sarjana dan THL/Honorer SMU serta sederajat kebawah )

Rp

750,000.00

II. BIAYA TRANSPORT ANGKUTAN DARI / KE BANDARA Uraian Tingkat A.

B.

Orang / Hari

PEJABAT NEGARA Bupati

Rp

750,000.00

Wakil Bupati

Rp

750,000.00

Ketua DPRD

Rp

750,000.00

Wakil Ketua DPRD

Rp

750,000.00

Anggota DPRD

Rp

750,000.00


C.


A

Pejabat Eselon II A

Rp

750,000.00

B

Pejabat Eselon II B

Rp

750,000.00

C


Rp

750,000.00

D

Pejabat Eselon III

Rp

750,000.00

E

Pejabat Eselon IV

Rp

750,000.00

F


Rp

750,000.00

G


Rp

750,000.00

III. BIAYA TRANSPORT ANGKUTAN DARI / KE TERMINAL BUS Tingkat A.

B.

Uraian

Orang / Hari


Rp

300,000.00

Wakil Bupati

Rp

300,000.00

Ketua DPRD

Rp

300,000.00

Wakil Ketua DPRD

Rp

300,000.00

Anggota DPRD

Rp

300,000.00


C. A


Pejabat Eselon II A

Rp

300,000.00

B

Pejabat Eselon II B

Rp

300,000.00

C


Rp

300,000.00

D

Pejabat Eselon III

Rp

300,000.00

E

Pejabat Eselon IV

Rp

300,000.00

F


Rp

300,000.00

G


Rp

300,000.00

IV. PENGINAPAN Tingkat A.

B.

Uraian

Orang / Hari


1,500,000.00

Wakil Bupati

1,500,000.00


Ketua DPRD

1,500,000.00

Wakil Ketua DPRD

1,400,000.00

Anggota DPRD

1,300,000.00

C. A


Pejabat Eselon II A

1,400,000.00

B

Pejabat Eselon II B

1,300,000.00

C


1,200,000.00

D

Pejabat Eselon III

1,000,000.00

E

Pejabat Eselon IV

1,000,000.00

F


800,000.00

G


600,000.00

B.

KETENTUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH I. KETENTUAN UANG HARIAN : Tingkat A.

B.

Uraian

Orang / Hari


Rp

500,000.00

Wakil Bupati

Rp

500,000.00

Ketua DPRD

Rp

500,000.00

Wakil Ketua DPRD

Rp

500,000.00

Anggota DPRD

Rp

400,000.00


C.


A

Pejabat Eselon II A

Rp

400,000.00

B

Pejabat Eselon II B

Rp

400,000.00

C


Rp

300,000.00

D

Pejabat Eselon III

Rp

250,000.00

E

Pejabat Eselon IV

Rp

250,000.00

F


Rp

225,000.00

G


Rp

200,000.00

II. PENGINAPAN Tingkat A.

B.

Uraian

Orang / Hari


Rp

750,000.00

Wakil Bupati

Rp

750,000.00

Ketua DPRD

Rp

750,000.00

Wakil Ketua DPRD

Rp

700,000.00

Anggota DPRD

Rp

500,000.00


C. A


Pejabat Eselon II A

Rp

600,000.00

B

Pejabat Eselon II B

Rp

500,000.00

C


Rp

450,000.00

D

Pejabat Eselon III

Rp

400,000.00

E

Pejabat Eselon IV

Rp

400,000.00

F


Rp

300,000.00

G


Rp

200,000.00

C.

KETENTUAN PERJALANAN PULANG PERGI I. PULANG PERGI Tingkat

A.

B.

Uraian

Orang / Hari


Rp

225,000.00

Wakil Bupati

Rp

225,000.00

Ketua DPRD

Rp

225,000.00

Wakil Ketua DPRD

Rp

225,000.00

Anggota DPRD

Rp

225,000.00


C.


A

Pejabat Eselon II A

Rp

225,000.00

B

Pejabat Eselon II B

Rp

225,000.00

C


Rp

225,000.00

D

Pejabat Eselon III

Rp

225,000.00

E

Pejabat Eselon IV

Rp

225,000.00

F


Rp

225,000.00

G


Rp

225,000.00


LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR : 76 TAHUN 2015 TANGGAL : 14 DESEMBER 2015 TENTANG : PERJALANAN DINAS

B. Satuan Biaya Pemetian dan Angkutan Jenazah NO.

URAIAN A

1.

Biaya Pemetian

2.

Pengangkutan

Rp

1,000,000.00

B Rp

900,000.00

TINGKAT PEGAWAI C Rp 800,000.00

Rp

D 700,000.00

Menurut Tarif yang berlaku dan alat angkut yang digunakan


E Rp

600,000.00

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR : 76 TAHUN 2015 TANGGAL : 14 DESEMBER 2015 TENTANG : PERJALANAN DINAS UANG REPRESENTATIF BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD SERTA PEJABAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

No. A. 1

Perjalanan Dinas Luar Daerah Uraian PEJABAT NEGARA Bupati Rp

Orang / Hari 600,000.00

2

Wakil Bupati

Rp

550,000.00

B. 1

PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD Ketua DPRD

Rp

600,000.00

2

Wakil Ketua DPRD

Rp

550,000.00

3

Anggota DPRD

Rp

450,000.00

C 1

PEGAWAI NEGERI SIPIL Pejabat Eselon II A

Rp

550,000.00

2

Pejabat Eselon II B

Rp

450,000.00

No.

Perjalanan Dinas Dalam Daerah dengan menginap Orang / Hari Uraian

A. 1


Rp

250,000.00

2

Wakil Bupati

Rp

225,000.00

B. 1

PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD Ketua DPRD

Rp

250,000.00

2

Wakil Ketua DPRD

Rp

225,000.00

3

Anggota DPRD

Rp

200,000.00

C 1

PEGAWAI NEGERI SIPIL Pejabat Eselon II A

Rp

225,000.00

2

Pejabat Eselon II B

Rp

200,000.00


LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR : 76 TAHUN 2015 TANGGAL : 14 DESEMBER 2015 TENTANG : PERJALANAN DINAS

Satuan Biaya Pengepakan Barang dalam rangka Perpindahan NO.

URAIAN A

I

TINGKAT PEGAWAI C

B

D

E

Jumlah Barang yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan :

1. Pegawai yang Berkeluarga dengan Anak

25 M3

20 M3

15 M3

10 M3

10 M3

2. Pegawai yang Berkeluarga tanpa

15 M3

12 M3

9 M3

6 M3

6 M3

5 M3

4 M3

3 M3

2 M3

2 M3

Anak 3. Pegawai yang tidak Berkeluarga II

Dasar Perhitungan Biaya :

Truk : a. Jawa - Pengempakan dan Pergudangan per M3 - Angkutan per M3 / KM b. Luar Jawa - Pengempakan dan Pergudangan per M3 - Angkutan per M3 / KM

Rp

60,000.00

Rp

400

Rp

60,000.00 400

Rp

60,000.00

Rp 60,000.00

400

400

60,000.00

Rp 60,000.00

400

400

Rp

60,000.00

Rp

400

Rp

60,000.00 400

Pj. BUPATI BADUNG, ttd . NYM. HARRY YUDHA SAKA

60,000.00 400

Rp

60,000.00 400

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR : 76 TAHUN 2015 TANGGAL : 14 DESEMBER 2015 TENTANG : PERJALANAN DINAS

SURAT PERINTAH TUGAS

KOP SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SURAT PERINTAH TUGAS NOMOR : …….. Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

Nama NIP Pangkat / Gol Ruang Jabatan

: : : :

Menugaskan Kepada

:

Nama NIP Pangkat / Gol Ruang Jabatan

: : : :

Untuk Tujuan

: 1. ………………………………………………….. 2. …………………………………………………. 3. …………………………………………………..

Selama

:

1 Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya

Badung, ……………….. Penjabat Yang Berwenang

(……………………..)


LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI BADUNG TANGGAL : 76 TAHUN 2015 NOMOR : 14 DESEMBER 2015 TENTANG : PERJALANAN DINAS

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD) KOP SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SURAT PERJALANAN DINAS (SP D) NOMOR : …….. 1

Pejabat berwenang yang memberi perintah

:

2

Nama/Nip Pegawai yang diperintahkan mengadakan perjalanan dinas

:

3

Jabatan,Pangkat dan Golongan dari yang diperintahkan

: :

4

Perjalanan Dinas yang diperintahkan Dari : Ke : Transportasi menggunakan

:

5

Perjalanan Dinas direncanakan

: Selama ( ….. ) hari dari tanggal …………………... s/d tanggal …………………..

6

Maksud mengadakan perjalanan

:

7

Perhitungan Biaya Perjalanan

: Atas beban : Pasal Anggaran : :

8

Keterangan

: Lihat sebelah

:

Dikeluarkan di Tanggal

: : ( Pejabat Yang Berwenang )

( …………………………….) NIP. ……………………….


2 KETERANGAN : DARI PEJABAT MEMBERI PERINTAH JALAN :

Tempat Kedudukan Pegawai yang diberikan perintah

Berangkat Tanggal Tandatangan

Tanggal

Kembali Tandatangan

Tanggal

Kembali Tandatangan

DARI PEJABAT DI DAERAH PENUGASAN YANG DIKUNJUNGI Tempat Kedudukan Pegawai yang diberikan perintah

Tiba Tanggal Tandatangan


1 LAMPIRAN IX PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR : 76 TAHUN 2015 TANGGAL : 14 DESEMBER 2015 TENTANG : PERJALANAN DINAS

SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

WILAYAH / NEGARA A 2

1 I.

KETERANGAN C 4

5

AMERIKA AMERIKA UTARA : 1 Amerika Serikat 2 Kanada

3 4 5 6 7 8 9 10

AMERIKA SELATAN Argentina Venezuela Brazil Chile Columbia Peru Suriname Ekuador

AMERIKA TENGAH 11 Mexico 12 Kuba 13 Panama II

JUMLAH UANG HARIAN ($ US ) B 3

578 447

513 404

440 368

534 557 436 415 436 459 398 385

402 388 341 316 323 347 295 273

351 344 291 270 276 320 252 242

493 406 414

366 305 342

324 261 306

EROPA

14 15 16 17 18 19

EROPA BARAT Austria Belgia Perancis Kepulauan Federasi Jerman Belanda Swiss

504 466 512 447 463 636

453 419 464 415 416 570

318 282 382 285 272 403

20 21 22 23 24

EROPA UTARA Denmark Finlandia Norwegia Swedia Kerajaan Inggris

567 453 621 466 792

491 409 559 436 774

343 354 339 342 583

25 26 27 28 29 30 31

EROPA SELATAN Bosnia Herzegovina Kroasia Spanyol Yunani Italia Portugal Serbia

456 555 457 422 702 425 417

420 506 413 379 637 382 375

334 406 287 242 446 242 326

Tingkat A : Bupati, Wakil Bupati Pimpinan DPRD, Pegawai Negeri Gol. IV/c Keatas.

Tingkat B : Anggota DPRD Pegawai Negeri Gol. III/c s/d IV/b

2


1

32 33 34 35 36 37 38 39

III

406 618 485 461 416 556 437 485

367 526 438 415 381 512 394 436

KETERANGAN C 4

5

320 447 390 360 313 407 341 375 Tingkat C : Pegawai Negeri Lainnya

AFRIKA AFRIKA BARAT 40 Nigeria 41 Senegal

361 384

313 317

292 237

AFRIKA TIMUR Ethiopia Kenya Madagaskar Tanzania Zimbabwe Mozambique

358 384 296 350 328 399

295 317 244 290 281 329

221 237 182 244 248 265

AFRIKA SELATAN 48 Namibia 49 Afrika Selatan

405 380

334 313

268 253

50 51 52 53 54 55

AFRIKA UTARA Aljazair Mesir Maroko Tunisia Sudan Libya

342 409 304 293 342 308

308 303 251 241 282 254

287 235 192 187 210 189

56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

ASIA BARAT Azerbaijan Bahrain Irak Yordania Kuwait Libanon Qatar Arab suriah Turki Persatuan Arab Emirat Yaman Saudi Arabia Kesultanan Oman

498 416 447 406 456 357 386 358 456 459 353 450 413

459 294 325 292 325 267 276 257 364 323 241 331 292

365 228 253 236 296 207 215 200 283 302 197 269 247

42 43 44 45 46 47

iv

EROPA TIMUR Bulgaria Czech Hongaria Polandia Rumania Rusia Slovakia Ukraina


ASIA

3


1

69 70 71 72 73

ASIA TIMUR Rep. Rakyat China Hongkong Jepang Korea Selatan Korea Utara


KETERANGAN C 4

5

378 472 519 421 494

238 320 303 326 321

207 287 262 297 300

Afganistan Bangladesh India Pakistan Sri Langka Iran

385 339 422 343 380 421

226 196 329 203 242 312

173 167 327 182 209 243

ASIA TENGAH 80 Uzbekistan 81 Kazakhstan

392 456

352 420

287 334

412 530 394 392 368 380 383 374 296 392

278 363 262 275 250 262 265 256 223 354

222 279 219 211 197 202 204 197 197 229

636 451 425 520 363

585 308 387 476 329

394 278 276 319 221

ASIA SELATAN 74 75 76 77 78 79

ASIA TENGGARA 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91

Philipina Singapura Malaysia Thailland Myanmar Laos Vietnam Brunei Darussalam Kamboja Timor Leste ASIA PASIFIK

92 93 94 95 96

Australia Selandai Baru Kaledonia Baru Papua Nugini Fiji


LAMPIRAN X PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR : 76 TAHUN 2015 TANGGAL : 14 DESEMBER 2015 TENTANG : PERJALANAN DINAS

DAFTAR PENGELUARAN RIIL Yang bertandatangan di bawah ini : Nama NIP Jabatan

: ...................................................................................... : ...................................................................................... : ......................................................................................

berdasarkan Surat Perjalanan Dinas ( SPD ) Nomor .................... Tanggal ........................, dengan ini kami menyatakan menyatakan dengan sesungguhnya bahwa : 1.

Biaya transpor pegawai dan/atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi : No.

Uraian

Jumlah

Jumlah

2.

Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Negara.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui / Menyetujui : Pajabat Pembuat Komitmen

................, tanggal,bulan tahun Pelaksana SPD,

...................................... NIP. ..............................

............................................... NIP. .......................................


1 PROSEDUR PENANDATANGAN DOKUMEN PERJALANAN DINAS NO.

URAIAN

YANG MENANDATANGANI DOKUMEN SURAT TUGAS DAN SPD BERANGKAT DAN KEMBALI

1 Bupati

Bupati

Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda.Kab.Badung

2 Wakil Bupati

Bupati

Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda.Kab.Badung

3 Sekretaris Daerah

Bupati

Kepala Bagian Umum Setda. Kab. Badung

4 Ketua DPRD

Ketua DPRD

Sekretaris DPRD

5 Wakil Ketua DPRD

Ketua DPRD

Sekretaris DPRD

6 Anggota DPRD

Ketua DPRD

Sekretaris DPRD

7 Sekretaris Dewan

Ketua DPRD

Sekretaris DPRD

- Pejabat Eselon III

Sekretaris DPRD

Sekretaris DPRD

- Pejabat Fungsional dan Orang Pribadi

Sekretaris DPRD

Sekretaris DPRD

- Pejabat Eselon IV dan Staf

Sekretaris DPRD

Kasubag. Tata Usaha pada Sekretariat DPRD

8 Asisten

Sekretaris Daerah


9 Staf Ahli

Sekretaris Daerah


Asisten


Asisten

Kepala Bagian Masing-masing

Sekretaris Daerah

Sekretaris SKPD


Inspektur

Sekretaris SKPD


Inspektur

Sekretaris SKPD


Inspektur

Sekretaris SKPD

10 Kepala Bagian


11 Inspektur

2 NO.

URAIAN

12 Kepala Bappeda

YANG MENANDATANGANI DOKUMEN SURAT TUGAS DAN SPD BERANGKAT DAN KEMBALI

Sekretaris Daerah

Sekretaris SKPD


Kepala Bappeda

Sekretaris SKPD


Kepala Bappeda

Sekretaris SKPD


Kepala Bappeda

Sekretaris SKPD

Sekretaris Daerah

Sekretaris SKPD


Kepala Dinas

Sekretaris SKPD


Kepala Dinas

Sekretaris SKPD


Kepala Dinas

Sekretaris SKPD

Sekretaris Daerah

Sekretaris SKPD

Kepala Badan Kepala Badan

Sekretaris SKPD Sekretaris SKPD

Kepala Badan

Sekretaris SKPD

Sekretaris Daerah

Kepala Bagian TU

Kepala Satuan Kepala Satuan

Sekretaris SKPD Sekretaris SKPD

Kepala Satuan

Sekretaris SKPD

Sekretaris Daerah

Kepala Bagian TU

Direktur RSUD

Kepala Bagian TU

Direktur RSUD

Kepala Bagian TU

Sekretaris Daerah

Ka.Sub.Bag TU

Kepala Kantor

Ka.Sub.Bag TU

Kepala Kantor

Ka.Sub.Bag TU

Pengguna Anggaran

Sekretaris / Kepala Bagian TU / Ka.Sub.Bag TU di SKPD

13 Kepala Dinas

14 Lembaga Teknis Daerah a. Badan - Badan - Kepala Badan - Pejabat Eselon III - Pejabat Fungsional dan Orang Pribadi - Pejabat Eselon IV dan Staf b. Polisi Pamong Praja - Kepala Satuan - Pejabat Eselon III - Pejabat Fungsional dan Orang Pribadi - Pejabat Eselon IV dan Staf c. Rumah Sakit Umum Daerah - Direktur RSUD - Pejabat Fungsional dan Orang Pribadi - Pejabat Eselon IV dan Staf

d. Kantor-Kantor - Kepala Kantor - Pejabat Fungsional dan Orang Pribadi - Pejabat Eselon IV dan Staf 15 Orang Pribadi

BUPATI BADUNG PROVINSI BALI PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 76 TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BADUNG,

Recommend Documents