BUPATI BOYOLALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BOYOLALI, Menimbang

Mengingat

: a.

bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab;

b.

bahwa kebijakan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokratis, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;

c.

bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali terkait Retribusi Jasa Usaha perlu disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang dimaksud;

d.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;

: 1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

-2 4.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

5.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dibuah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015); Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

-3 14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5329); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4485); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan

-4 Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 24. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Boyolali Nomor 12 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Boyolali Tahun 1988 Nomor 1 Seri D Nomor 1); 25. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2004 Nomor 14 seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 66); 26. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 93); 27. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 94); 28. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 101); 29. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 102);

-5 30. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 107); 31. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 111);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI dan BUPATI BOYOLALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1.

Daerah adalah Kabupaten Boyolali.

2.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

4.

Bupati adalah Bupati Boyolali.

5.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali.

6.

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

-6 7.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

8.

Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

9.

Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 11. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. 12. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. 13. Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pelayanan pemakaian kekayaan daerah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. 14. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, termasuk ternak, hasil bumi dan fasilitas pasar dan/atau pertokoan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. 15. Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah pasar grosir berbagai jenis barang termasuk ternak, hasil bumi dan fasilitas pasar dan/atau pertokoan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. 16. Retribusi Terminal adalah pembayaran atas pemberian pelayanan jasa terminal untuk kendaraan bermotor umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan kerja terminal, yang disediakan, dimiliki dan/atau diselenggarakan Pemerintah Daerah. 17. Pelayanan Jasa Terminal adalah pelayanan penyediaan fasilitas terminal yang berupa fasilitas utama dan/atau fasilitas penunjang di lingkungan kerja terminal yang dimiliki dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, sesuai dengan fungsi, klasifikasi dan tipe terminal yang ada.

-7 18. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan modal angkutan. 19. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa dan ditinggalkan pengemudinya. 20. Tempat khusus parkir adalah tempat yang disediakan secara khusus untuk parkir. 21. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pembayaran atas pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. 22. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah tidak termasuk yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Perusahaan Daerah dan pihak swasta. 23. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan, termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. 24. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. 25. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah. 26. Kas Umum Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Boyolali. 27. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 28. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari pemerintah daerah. 29. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan retribusi. 30. Retribusi yang terutang adalah retribusi yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa retribusi, dalam tahun retribusi atau dalam bagian tahun retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah. 31. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya. 32. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD, adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran retribusi, objek retribusi dan/atau bukan

-8 objek retribusi, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah. 33. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. 34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. 35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administratif, dan jumlah yang masih harus dibayar. 36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan. 37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKRDN adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah retribusi sama besarnya dengan jumlah kredit retribusi atau retribusi tidak terutang dan tidak ada kredit retribusi. 38. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi terutang atau seharusnya tidak terutang. 39. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. 40. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan retribusi daerah yang terdapat dalam SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, SKRDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi. 41. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi. 42. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menegur atau memperingatkan Penanggung Pajak untuk melunasi utang pajaknya, setelah tanggal jatuh tempo pembayaran utang pajaknya. 43. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional

-9 berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah. 44. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. 45. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 46. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh UndangUndang untuk melakukan penyidikan. 47. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pengawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB II OBJEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2 (1)

(2)

Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi: a.

Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau

b.

Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Pasal 3 Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah : a.

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

b.

Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;

c.

Retribusi Terminal;

d.

Retribusi Tempat Khusus Parkir;

e.

Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;

- 10 f.

Retribusi Rumah Potong Hewan;

g.

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan

h.

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Bagian Kesatu Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Paragraf 1 Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 4 (1)

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas pemakaian kekayaan daerah.

(2)

Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan daerah.

(3)

Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah antara lain pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum.

(4)

Subjek Retribusi Pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi/Badan yang memanfaatkan atas pemakaian kekayaan daerah.

(5)

Wajib Retribusi Pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi atau Badan yang dikenakan kewajiban membayar retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 5 Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah dihitung berdasarkan jenis kekayaan yang digunakan dan jangka waktu pemakaian.

Paragraf 3 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 6 Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan berdasarkan jenis kekayaan daerah yang digunakan dan jangka waktu pemakaian ditetapkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- 11

Bagian Kedua Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan


Pasal 7 (1)

Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut retribusi atas penyediaan fasilitas pasar grosir.

(2)

Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

(3)

Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

(4)

Subjek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan atas penyediaan fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan.

(5)

Wajib Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah orang pribadi atau Badan yang dikenakan kewajiban membayar Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan atas pemanfaatan fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan.


Pasal 8 Tingkat penggunaan jasa Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dihitung berdasarkan jenis fasilitas, luas dan jangka waktu pemakaian.


Pasal 9 (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan digolongkan berdasarkan jenis, fasilitas, luas, jangka waktu pemakaian dan kategori Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- 12 (2) Ketentuan mengenai Kategori Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Retribusi Terminal


Pasal 10 (1)

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi atas pelayanan jasa terminal.

(2)

Objek Retribusi Terminal adalah pemberian pelayanan jasa terminal untuk kendaraan bermotor umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas pendukung lainnya yang disediakan, dimiliki dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

(3)

Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

(4)

Subjek Retribusi terminal adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan memanfaatkan pelayanan jasa terminal baik secara langsung maupun tidak langsung.

(5)

Wajib Retribusi terminal adalah orang pribadi atau Badan yang dikenakan kewajiban membayar Retribusi Terminal atas pelayanan jasa terminal.


Pasal 11 Tingkat penggunaan jasa terminal dihitung berdasarkan jenis fasilitas terminal, jenis pelayanan angkutan dengan kendaraan bermotor umum, luasan dan jangka waktu penggunaan fasilitas terminal.


Pasal 12 Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, jenis pelayanan angkutan dengan kendaraan bermotor umum, luasan dan jangka

- 13 waktu penggunaan fasilitas terminal ditetapkan dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Retribusi Tempat Khusus Parkir


Pasal 13 (1)

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi atas retribusi pelayanan tempat khusus parkir.

(2)

Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(3)

Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

(4)

Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati pelayanan tempat khusus parkir.

(5)

Wajib Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang dikenakan kewajiban retribusi tempat khusus parkir.


Pasal 14 Tingkat penggunaan jasa Tempat Khusus Parkir dihitung berdasarkan jenis tempat parkir yang disediakan, jenis kendaraan dan jangka waktu pemakaian.


Pasal 15 Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir digolongkan berdasarkan jenis tempat parkir yang disediakan, jenis kendaraan dan jangka waktu pemakaian ditetapkan dalam Lampiran IV yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- 14 Bagian Kelima Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa


Pasal 16 (1)

Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dipungut retribusi atas pelayanan tempat penginapan/ pesanggrahan/villa.

(2)

Objek Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(3)

Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

(4)

Subjek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati atas pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa.

(5)

Wajib Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah orang pribadi atau Badan yang dikenakan kewajiban membayar Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa. Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 17 Tingkat penggunaan jasa Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa berdasarkan jenis tempat penginapan dan jangka waktu pemakaian.

dihitung


Pasal 18 Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa digolongkan berdasarkan jenis tempat penginapan dan jangka waktu pemakaian ditetapkan dalam Lampiran V yang menjadi bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam Retribusi Rumah Potong Hewan

- 15


Pasal 19 (1)

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan.

retribusi atas

(2)

Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan ternak sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(3)

Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

(4)

Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak.

(5)

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang dikenakan kewajiban membayar Retribusi Rumah Potong Hewan.


Pasal 20 Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis pelayanan dan jenis hewan ternak.

Paragraf 3 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 21 Struktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan digolongkan berdasarkan jenis pelayanan dan jenis hewan ternak ditetapkan dalam Lampiran VI yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

- 16 Paragraf 1 Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 22 (1)

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.

(2)

Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(3)

Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

(4)

Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.

(5)

Wajib Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau Badan yang dikenakan kewajiban membayar Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.


Pasal 23 Tingkat penggunaan jasa Tempat Rekreasi dan Olahraga dihitung berdasarkan jenis fasilitas, lokasi dan jangka waktu pemakaian.


Pasal 24 Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, lokasi dan jangka waktu pemakaian ditetapkan dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah


- 17 Pasal 25 (1)

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

(2)

Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

(3)

Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

(4)

Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan atas hasil produksi usaha daerah.

(5)

Wajib Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang dikenakan kewajiban untuk membayar Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.


Pasal 26 Tingkat penggunaan jasa Penjualan Produksi Usaha Daerah dihitung berdasarkan jenis dan jumlah barang yang dijual.


Pasal 27 (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah ditetapkan dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disesuaikan dengan harga pasar yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 28 (1)

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

- 18 (2)

Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 29 (1)

Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(2)

Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

(3)

Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(4)

Bupati dalam menetapkan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlebih dahulu wajib mendapatkan persetujuan DPRD.

BAB IV MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 30 (1)

Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu saat mendapatkan pelayananpelayanan yang dikenai Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 atau ditetapkan lain oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

(2)

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB V WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 31 Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.

BAB VI PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Tata Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 32 (1)

Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

- 19 (2)

Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

(3)

Apabila tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

(4)

Rumus sebagaimana dimaksud ayat (3) harus mencerminkan beban yang dipikul oleh Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut.

(5)

Tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang.

(6)

Tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi.

Bagian Kedua Tata Cara Pemungutan

Pasal 33 (1)

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2)

Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

(3)

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

(4)

Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan surat teguran.

(5)

Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pemanfaatan

Pasal 34 (1)

Pemanfaatan dari penerimaan jenis retribusi jasa usaha diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

(2)

Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- 20

Bagian Keempat Keberatan

Pasal 35 (1)

Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2)

Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.

(3)

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(4)

Keadaan di luar kekuasaannya sebagaiamana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.

(5)

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 36 (1)

Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

(2)

Keputusan Bupati atau Pejabat atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.

(3)

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau Pejabat tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 37 (1)

Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

(2)

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Kelima Pasal 38 Pemberian Keringanan, Pengurangan atau Pembebasan Retribusi

- 21

(1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, atau pembebasan retribusi atas permohonan wajib retribusi. (2) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. Bagian Keenam Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif

Pasal 39 (1) Atas permohonan Wajib Retribusi atau karena jabatannya, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat membetulkan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT atau STRD, SKRDN atau SKRDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan retribusi. (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat : a. mengurangkan atau menghapus sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan retribusi yang terutang menurut peraturan perundangundangan retribusi, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya; b. mengurangkan dan membatalkan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT atau STRD, SKRDN atau SKRDLB yang tidak benar; c. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan retribusi yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan d. mengurangkan ketetapan retribusi yang terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Retribusi atau kondisi tertentu objek retribusi. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 40 (1)

Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

(2)

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.

- 22 (3)

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4)

Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

(5)

Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

(6)

Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

(7)

Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PENAGIHAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Surat Tagihan Retribusi

Pasal 41 (1) Bupati dapat menerbitkan STRD jika : a. retribusi dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; dan b. wajib retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. (2) Jumlah kekurangan retribusi yang terutang dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya retribusi. Bagian Kedua Tata Cara Penagihan

Pasal 42 (1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar ditagih dengan menggunakan STRD.

- 23 (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran. (3) SKRD, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, dan Surat Keputusan Keberatan, yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan retribusi dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

BAB VIII KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 43 (1)

Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

(2)

Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika : a. Diterbitkan Surat Teguran; atau b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

(3)

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.

(4)

Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5)

Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi. Pasal 44

(1)

Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2)

Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3)

Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PEMERIKSAAN

- 24 Pasal 45 (1)

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.

(2)

Wajib Retribusi yang diperiksa wajib : a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang; b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaaan; dan/atau c. memberikan keterangan yang diperlukan.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 46 (1)

Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2)

Besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan.

(3)

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(4)

Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI KETENTUAN KHUSUS

Pasal 47 (1)

Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Retribusi dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

(2)

Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

- 25 (3)

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah : a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan; b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.

(4)

Untuk kepentingan daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Retribusi kepada pihak yang ditunjuk.

(5)

Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Retribusi yang ada padanya.

(6)

Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 48 (1)

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2)

Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(3)

Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tidak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- 26 b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi; d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f.

meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi; i.

memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j.

menghentikan penyidikan; dan/atau

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (4)

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 49 Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 50 (1)

Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1

- 27 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah). (2)

Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban pejabat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(3)

Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.

(4)

Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib Retribusi karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.

Pasal 51 Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50 merupakan penerimaan negara.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52 Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, piutang retribusi yang terutang berdasarkan: a.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Boyolali Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Boyolali Tahun 1998 Nomor 4 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Boyolali Nomor 3);

b.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Boyolali Nomor 16 Tahun 1998 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Boyolali Tahun 1999 Nomor 10 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Boyolali Nomor 9);

c.

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2000 Nomor 12 Seri B Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 5);

d.

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 22 Tahun 2003 tentang Retribusi Tempat Wisata dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2003 Nomor 24 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 57);

e.

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2004 Nomor 14 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 66); dan

- 28 f.

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2007 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 99)

masih tetap diakui menjadi piutang daerah dengan masa kedaluwarsa sesuai ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka: a.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Boyolali Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Boyolali Tahun 1998 Nomor 4 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Boyolali Nomor 3);

b.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Boyolali Nomor 16 Tahun 1998 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Boyolali Tahun 1999 Nomor 10 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Boyolali Nomor 9);

c.

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2000 Nomor 12 Seri B Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 5);

d.

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2003 tentang Rumah Toko, Toko dan Kios (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2003 Nomor 14 Seri C, Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 47);

e.

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 22 Tahun 2003 tentang Retribusi Tempat Wisata dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2003 Nomor 24 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 57);

f.

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2004 Nomor 14 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 66); dan

g.

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2007 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 99)

serta Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali lainnya sepanjang mengatur tentang Retribusi Jasa Usaha dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, sedangkan semua Petunjuk Pelaksanaannya dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

- 29 Pasal 54 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 55 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali pada tanggal 14 September 2011 BUPATI BOYOLALI,

SENO SAMODRO Diundangkan di Boyolali pada tanggal 14 September 2011 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOYOLALI,

SRI ARDININGSIH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2011 NOMOR 12

- 30 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat dan menempatkan retribusi sebagai salah satu perwujudan penerimaan daerah yang diatur dengan undang-undang. Di samping untuk meningkatkan pemberian pelayanan kepada masyarakat dan juga untuk menggali sumber-sumber penerimaan dari retribusi sebagai upaya pelaksanaan pembangunan, maka retribusi tersebut perlu dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah.

II.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas.





- 31 Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas.

- 32 Pasal 19 Cukup jelas.










Pasal 29 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.

- 33 Ayat (3) Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, sehingga Bupati dapat menyesuaikan tarif retribusi. Ayat (4) Cukup jelas.








Pasal 37 Cukup jelas. Pasal 38 Ayat (1) Dalam rangka mendukung iklim investasi, Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, atau pembebasan retribusi atas permohonan wajib retribusi. Ayat (2) Cukup jelas.

- 34




Pasal 42 Ayat (1) Yang dimaksud Retribusi tertentu adalah jenis retribusi yang ada masa retribusinya. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas



Pasal 45 Cukup Jelas.

Pasal 46 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “instansi yang melaksanakan pemungutan” adalah Dinas/Badan/Lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan retribusi. Ayat (2) Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan DPRD yang membidangi masalah keuangan.

- 35 Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.









TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 122

- 36 LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH NO

JENIS

TARIF (rupiah)

(1)

(2)

(3)

A

Pemakaian Alat Berat

1

Mobil Tangki

2

Road Roller/Mesin Gilas:

Komersial

Non Komersial

100.000,00/angkut

25.000/angkut

a. Di atas 4 ton

300.000,00/hari

90.000,00/hari

b. 2,5 ton s/d 4 ton

250.000,00/hari

80.000,00/hari

c. Kurang dari 2.5 ton

200.000,00/hari

60.000,00/hari

3

Wheel Loader

750.000,00/hari

500.000,00/hari

4

Air Compressor Capco

150.000,00/hari

80.000,00/hari

5

Dump Truck

200.000,00/hari

90.000,00/hari

6

Vibrating Ranmer

100.000,00/hari

50.000,00/hari

7

Vir Plate Tamper

100.000,00/hari

50.000,00/hari

8

Aspal sprayer

150.000,00/hari

75.000,00/hari

9

Mollen

125.000,00/hari

50.000,00/hari

10

Mobil Derek

B

Penyiaran RSPD

1

Penyiaran iklan insidental dengan durasi 120 detik:

2

3

15.000,00/km (paling sedikit 50.000,00)

a. 1 kali penyiaran

5.000,00

b. 2 kali penyiaran

10.000,00

c. 3 kali penyiaran

15.000,00

d. 4 kali penyiaran

20.000,00

e. 5 kali penyiaran

25.000,00

Penyiaran iklan berlanggaran dengan durasi 120 detik: a. 1 kali penyiaran

3.000,00

b. 2 kali penyiaran

6.000,00

c. 3 kali penyiaran

9.000,00

d. 4 kali penyiaran

12.000,00

e. 5 kali penyiaran

15.000,00

Penyiaran iklan sponsor: a. Durasi 60 menit/hari

100.000,00

- 37 (1)

(2)

(3)

b. Durasi 120 menit/hari

200.000,00

c. Wayang kulit semalam

250.000,00

4

Pengumuman pemerintah daerah

-

5

Pengumuman pemerintah

10.000,00

6

Pengumuman non pemerintah

15.000,00

7

Berita keluarga

10.000,00

8

Talk Show: a. Kegiatan pemerintah daerah: 1) Durasi 60 menit

-

2) Durasi 90 menit

-

b. Kegiatan pemerintah: 1) Durasi 60 menit

150.000,00

2) Durasi 90 menit

225.000,00

c. Kegiatan non pemerintah:

9

1) Durasi 60 menit

200.000,00

2) Durasi 90 menit

350.000,00

Rellay/Siaran Luar insidental: a. Durasi 120 detik

350.000,00

b. Wayang kulit semalam

450.000,00

C

Pemakaian Peralatan Teknik

1

Kejuruan Bangunan a. Mesin Molen

Non Komersial

125.000,00/hari

50.000,00/hari

b. Mesin Ketam Perata

10.000,00/jam

5.000,00/jam

c. Mesin Ketam Penebal

10.000,00/jam

5.000,00/jam

d. Gergaji Potong

20.000,00/jam

10.000,00/jam

e. Gergaji Belah

20.000,00/jam

10.000,00/jam

f.

25.000,00/hari

10.000,00/hari

g. Mesin Bubut Kayu

10.000,00/jam

5.000,00/jam

h. Mesin Bobok

25.000,00/hari

10.000,00/hari

i.

Compresor Kecil

20.000,00/hari

10.000,00/hari

j.

Clem Ulir

10.000,00/hari

5.000,00/hari

k. Clem F

10.000,00/hari

5.000,00/hari

l.

Clem C

10.000,00/hari

5.000,00/hari

m. Kerekan Rol

10.000,00/hari

5.000,00/hari

200.000,00/hari

100.000,00/hari

250.000,00/hari

150.000,00/hari

Mesin Bor Portabel

n. Teodolite 2

Komersial

Kejuruan Listrik a. Genset 8 PK diesel

- 38 (1)

3

4

5

(2) b. Genset 5,5 PK Bensin

50.000,00/hari

25.000,00/hari

c. AC Split 1 PK

75.000,00/hari

50.000,00/hari

d. AC Trainer Mobil

75.000,00/hari

50.000,00/hari

a. Scanner EFI System

100.000,00 /unit mobil


b. Analizer Gas Buang



c. Test Bospom



d. Dongkrak Hidrolik 50 ton

15.000,00/hari

5.000,00/hari

e. Jeck Stand 2 ton

50.000,00/hari

25.000,00/hari

a. Mesin Las Generator

150.000,00/hari

100.000,00/hari

b. Gergaji Mesin Las

150.000,00/hari

75.000,00/hari

c. Mesin Gerenda Potong Besi

100.000,00/hari

50.000,00/hari

d. LCD

100.000,00/hari

50.000,00/hari

150.000,00/hari

100.000,00/hari

b. Pompa Air Diesel

50.000,00/hari

25.000,00/hari

c. Vacum Freing

10.000,00/jam

5.000,00/jam

d. Penggiling Tepung

50.000,00/hari

25.000,00/hari

20.000,00/jam

10.000,00/jam

100.000,00/jam

60.000,00/jam

50.000,00/jam

20.000,00/jam

1.000.000,00/hari

500.000,00/hari

Kejuruan Mobil

Kejuruan Las Listrik

Kejuruan Pertanian a. Mesin Hand Traktor

6

Kejuruan Teknologi Mekanik/Mesin Bubut a. Mesin Bubut Besi Manual Ø 400 x 1000 mm b. Mesin Bubut CNC c. Mesin Freis

E

(3)

Gedung Tempat Uji Kompetensi

BUPATI BOYOLALI,

SENO SAMODRO

- 39 LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

TARIF RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

KATEGORI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

NO

JENIS OBJEK RETRIBUSI

I

II

III

IV

V

VI

VII

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Rp 175.000,00

Rp 150.000,00

Rp 125.000,00

Rp 100.000,00

1.

Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan/m²/bulan

Rp 300.000,00

Rp 250.000,00 Rp 200.000,00

BUPATI BOYOLALI,

SENO SAMODRO

- 40 LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

TARIF RETRIBUSI TERMINAL NO (1) A 1

OBJEK RETRIBUSI (2) Kendaraan Bermotor Umum

SATUAN

TARIF RETRIBUSI (rupiah)

(3)

(4)

Dalam Trayek: a. Angkutan Antar Provinsi (AKAP)

Kota

Antar

Sekali Masuk

2.000,00

Sekali Masuk

1.500,00

1) Mobil Bus

Sekali Masuk

1.000,00

2) Mobil Penumpang (Non Bus)

Sekali Masuk

500,00

Sekali Masuk

500,00

Sekali Masuk

1.000,00

b. Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) c. Angkutan Perdesaan:

d. Angkutan Perkotaan 2

Tidak Dalam Trayek

B

Pemakaian Tempat Fasilitas Penunjang

1

Kios/Kantin

Usaha

dan

a. Permanen

1) Kelas I

Tiap hari/buka

2.000,00

2) Kelas II

Tiap hari/buka

2.000,00

3) Kelas III

Tiap hari/buka

1.500,00

4) Kelas IV

Tiap hari/buka

1.000,00

b. Semi/Non Permanen (Pelataran/Los/Dasaran)

Tiap hari/buka

c. Balik Nama Usaha Kios Permanen

Satu Kali Periode

10% dari harga nilai jual riil kios

d. Dispensasi mendirikan/membangun Usaha Kios Permanen

Per Kios/5 Tahun

10% dari harga nilai biaya konstruksi

1.000,00

- 41 (1)

(2) e. Perpanjangan Usaha Kios Permanen

(3)

(4)

Per Kios/5 Tahun

5% dari harga Nilai Ekonomis yang ditetapkan Bupati

f. Perpanjangan Usaha Kios Per Kios/1 semi/Non Permanen (Los/Dasaran) Tahun 2

50 kali nilai retribusi harian

Kamar Kecil/Toilet (MCK) a. Buang Air Besar

Satu Kali Pakai

1.000,00

b. Buang Air Kecil

Satu Kali Pakai

500,00

c. Mandi

Satu Kali Pakai

1.000,00

d. Cuci

Satu Kali Pakai

1.000,00

BUPATI BOYOLALI,

SENO SAMODRO

- 42 LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR NO.

JENIS KENDARAAN

TARIF (rupiah)

KETERANGAN

(1)

(2)

(3)

(4)

1

Kendaraan bermotor lebih dari 6 (enam) roda

4.000,00

2

Kendaraan bermotor 6 (enam) roda

3.000,00

3

Kendaraan bermotor 4 (empat) roda

2.000,00

4

Kendaraan bermotor 3 (tiga) roda

1.500,00

5

Kendaraan bermotor 2 (dua) roda

1.000,00

6

Kendaraan Tidak Bermotor

Tarif berlaku untuk 2 (dua) jam pertama, selebihnya dikenakan tambahan 50% (lima puluh persen) dari tarif pertama per 2 (dua) jam.

500,00

BUPATI BOYOLALI,

SENO SAMODRO

- 43 LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA TARIF RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA NO

JENIS PELAYANAN

TARIF (rupiah)

(1)

(2)

(3)

1

2

3

Penginapan Bungalow Selo per hari: a. Tulip

150.000,00

b. Mawar 2/3

150.000,00

c. Mawar 4/5

200.000,00

d. Mawar I

250.000,00

Gedung Pertemuan per hari: a. Gedung Pertemuan Kapujanggan

1.750.000,00

b. Gedung DIKLAT (Aula Bungalow)

300.000,00

Wisma PEMDA per hari: Per kamar

200.000,00

BUPATI BOYOLALI,

SENO SAMODRO

- 44 LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA TARIF RETRIBUSI RUMAH PEMOTONGAN HEWAN NO

JENIS PELAYANAN

JENIS TERNAK

TARIF (rupiah)

(1)

(2)

(3)

(4)

1

2

3

Biaya Tempat Pemotongan

Biaya Pemeriksaan Kesehatan

Pemakaian Tempat Penyimpanan Daging

Sapi/Kerbau/Kuda/Babi

5.500,00/ekor

Kambing/Domba/ Unggas

1.000,00/ekor


4.000,00/ekor

Kambing/Domba/ Unggas

2.000,00/ekor

Sapi/Kerbau/Kuda/Babi Kambing/Domba/ Unggas

4.000/ekor/hari 1.000,00/ekor/hari

4

Biaya Pemeriksaan Tanda Afkir

Sapi dan Kerbau betina

7.500,00/ekor

5

Pemeriksaan Daging Yang Dibawa Keluar Daerah


3.000,00/100 kg

6

Penggunaan Kandang dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam


1.500,00/ekor

Kambing/Domba

500,00/ekor

BUPATI BOYOLALI,

SENO SAMODRO

- 45 LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA NO.

JENIS PELAYANAN

TARIF (rupiah)

(1)

(2)

(3)

A

Tempat Rekreasi/Wisata

1

Pemandian Umbul Pengging a. Masuk Objek Wisata

2

1) Hari biasa

2.000,00

2) Padusan dan Syawalan

3.000,00

3) Natal dan Tahun baru

3.000,00

b. Masuk Umbul Ngabean

2.000,00

c. Masuk Umbul Temanten

1.000,00

d. Sewa bangsal Ngabean/hari

75.000,00

e. Masuk kolam renang buatan

3.000,00

f. Masuk Umbul Si Duda

1.000,00

g. Masuk Umbul Sungsang

1.000,00

Pemandian Umbul Tlatar a. Masuk Obyek Wisata

3

4

1) Hari Biasa

2.000,00

2) Padusan dan Syawalan

3.000,00

3) Natal dan Tahun Baru

3.000,00

b. Masuk Kolam Anak-anak

2.000,00

Waduk Cengklik a. Masuk Obyek

1.000,00

b. Naik perahu/orang

3.000,00

c. Naik becak air 10 menit/unit

5.000,00

Waduk Bade a.

Masuk obyek

1.000,00

b.

Naik perahu/orang

3.000,00

c.

Naik becak air 10 menit/unit

5.000,00

- 46 (1) 5

(2) Kawasan Wana Wisata Waduk Kedung Ombo a. Masuk Obyek

3.000,00

b. Naik perahu/orang

3.000,00

c. Naik becak air 10 menit/unit

5.000,00

6

Kawasan Makam Ki Ageng Singoprono

2.000,00

7

Kawasan Makam Syaikh Maulana Maghribi

2.000,00

8

Kawasan Makam R. Yosodipuro

2.000,00

9

Kawasan Makam Nyi Roro Kedaton dan Umbul Kendat

2.000,00

10

Kawasan Makam Sri Makurung Handayaningrat

2.000,00

11

Kawasan Makam Ki Ageng Kebo Kenongo

2.000,00

12

Kawasan Merapi-Merbabu a. Pendakian Merapi-Merbabu b. Pendakian Merapi-Merbabu bagi orang asing c. Masuk Merapi Theater/Home theater

3.000,00 10.000,00 2.000,00

d. Sewa Pendopo Joglo I/hari

150.000,00

13

Petilasan Kebo Kanigoro-Selo

2.000,00

14

Kendaraan Masuk Objek Wisata a. Sepeda

15

16

500,00

b. Sepeda Motor

1.000,00

c. Mobil

2.000,00

d. Bus/Truk

5.000,00

e. Biaya tambahan untuk atraksi seni

3.500,00

Sewa Kios/Tanah Obyek Wisata a. Bangunan permanen

1.500,00/m2/bulan

b. Bangunan semi permanen

1.000,00/m2/bulan

c. Bangunan tidak permanen

2.000,00/m2/bulan

d. Sarana promosi kontemporer

2.000,00/m2/hari

Naik Kereta Kelinci Kawasan Wisata Sekali naik

(3)

17

Fasilitas Kids Fun di Obyek Wisata

18

Retribusi Kios dan PKL

2.000,00/orang 3.000,00/15 menit/unit

a. Bangunan permanen

500,00/buka

b. Bangunan tidak permanen

500,00/buka

- 47 (1)

(2)

B

Tempat Olahraga

1

Lapangan Sepak Bola Sonokridho a. Langganan tetap untuk olah raga b. Langganan tidak tetap untuk olah raga

2

3

d. Untuk komersial

250.000,00/hari

e. Konser Musik Lokal

250.000,00/hari

f. Konser Musik Nasional

500.000,00/hari

Stadion Pandanaran a. Langganan tetap untuk olah raga

10.000,00/jam

b. Langganan tidak tetap untuk olah raga

20.000,00/jam

c. 1 (satu) kali kegiatan non komersial

200.000,00/hari

d. Untuk komersial

500.000,00/hari

Lapangan Tenis Sono Kridanggo 12.000,00/jam

c. 1 (satu) kali kegiatan

20.000,00/jam

Lapangan Tenis Selo 10.000,00/jam


15.000,00/jam

Lapangan Basket Sono Kridanggo

5.000,00/jam 10.000,00/jam


15.000,00/jam

Lapangan Tenis Indoor a. Langganan tetap

15.000,00/jam

b. Langganan tidak tetap

20.000,00/jam


250.000,00/hari

d. Untuk komersial

500.000,00/hari

Lapangan Bulutangkis di GOR b. Langganan tidak tetap

10.000,00/jam


a. Langganan tetap

5.000,00/jam

Lapangan Tenis Pengging a. Langganan tetap

8

5.000,00/jam



7

7.000,00/jam/band


a. Langganan tetap 6

10.000,00/jam 100.000,00/hari

a. Langganan tetap

5

5.000,00/jam

c. 1 (satu) kali kegiatan non komersial

a. Langganan tetap

4

(3)

5.000,00/jam 10.000,00/jam

- 48 (1) 9

10

11

(2)

(3)

Lapangan Bola Volley di GOR a. Langganan tetap

10.000,00/jam


15.000,00/jam

Lapangan Futsal di GOR

125.000,00/hari

a. Langganan tetap

25.000,00/jam


30.000,00/jam

Kendaraan Masuk Tempat Olahraga a. Sepeda

500,00

b. Sepeda Motor

1.000,00

c. Mobil Roda 4 (empat)

2.000,00

d. Bus/Truk Roda 6 (enam) atau lebih

5.000,00

BUPATI BOYOLALI,

SENO SAMODRO

- 49 LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI DAERAH

A. Penjualan Benih Ikan dan Ikan Konsumsi Harga Per 1000 ekor Benih Ikan Setinggi-tingginya (Rp) No

Jenis Ikan

(1)

(2)

Ukuran

Ukuran

Ukuran

1-3 Cm

3-5 Cm

(3)

Harga Ikan Setinggi-tingginya (Rp)

5-7 Cm

1 Kg Ikan Induk

1 Kg Ikan Konsumsi

(4)

(5)

(6)

(7)

1

Tawes

30.000

40.000

70.000

60.000

15.000

2

Karper

50.000

70.000

100.000

30.000

15.000

3

Nila Merah

40.000

60.000

80.000

3.000.000/

18.000

paket (*) 4

Nila

40.000

60.000

80.000

25.000/ekor

15.000

5

Mujair

30.000

50.000

70.000

25.000

12.000

6

Sepat Siam

50.000

70.000

90.000

-

13.000

7

Tambakan

30.000

50.000

80.000

-

11.000

8

Gurami

120.000

180.000

220.000

60.000

40.000

9

Lele lokal

40.000

60.000

80.000

Lele Dumbo

50.000

80.000

100.000

10

750.000/

12.000

paket (**) 11

Koki

200.000

350.000

-

50.000/ekor

-

12

Komet

350.000

450.000

-

350.000/ekor

-

13

Moly Biasa

150.000

200.000

-

45.000/ekor

-

14

Moly Balon

200.000

250.000

-

50.000/ekor

-

15

Koi

600.000

900.000

1.400.000

750.000/

-

paket (***)

Keterangan: (*) 1 Paket Nila Merah Strain Unggul terdiri dari 150 Jantan dan 300 betina; (**) 1 Paket Lele Dumbo terdiri dari 15 jantan dan 30 betina; (***) 1 Paket Koi terdiri dari 1 jantan dan 2 betina.

- 50

B. Penjualan Benih Padi di UPT Usaha Pertanian Nogosari No

Jenis Padi

Harga Per Kg. Benih Padi (Rp)

(1)

(2)

(3)

1

IR 64

6.000

2

Inpari

6.000

(1)

(2)

(3)

3

Mikongga

6.000

4

Ciherang

6.000

C. Penjualan Bibit Tanaman di UPT Usaha Pertanian Banyudono Harga Per Batang Bibit (Rp) No

Jenis

(1)

(2)

Ukuran (Cm) 0-39

40-80

81-100

101-125

(3)

(4)

(5)

(6)

1

Mangga Okyong

-

5.000

7.500

10.000

2

Mangga Tabulapot

-

30.000

-

75.000

3

Anggrek Bulan

15.000

-

-

-

4

Anggrek Dendrodium

12.500

-

-

-

5

Anggrek Vanda

25.000

-

-

-

6

Adenium

5.000

-

-

-

7

Jenmani

1.000.000

-

-

-

8

Gelombang Cinta

5.000

50.000

-

-

9

Durian Sunan

-

12.500

-

-

10

Pete

-

-

7.500

-

11

Rambutan Binjai

-

10.000

15.000

-

12

Ranbutan Rafia

-

10.000

15.000

-

13

Jeruk Purut

-

5.000

-

-

14

Jeruk Nipis

-

5.000

-

-

15

Sengon

-

1.250

-

-

16

Jati

-

1.500

-

-

17

Kelengkeng Pingpong

-

-

18

Kelengkeng Diamond

-

-

19

Adenium

-

25.000

100.000

-

-

100.000

-

-

- 51 D. Penjualan Bibit Tanaman di UPT Usaha Pertanian Teras Harga Per Batang Bibit (Rp) No

Jenis

(1)

Ukuran (Cm) 0-39

40-80

81-100

101-125

(3)

(4)

(5)

(6)

(2)

1

Mangga Manalagi/ Mangga Madu (bt)

-

-

8.000

2

Durian Otong/Montong/ Sunan (bt)

-

17.500

-

-

3

Rambutan Rafia/Binjai (bt)

-

-

12.000

-

4

Pepaya (bt)

500

-

-

-

E. Penjualan Benih Tanaman

No

Jenis Benih

(1)

(2)

Harga Per Pack Benih (Rp) 5 gr

10 gr

25 gr

250 gr

500 gr

1000 gr

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1

Cabai Hibrida/Besar

-

125.000

-

-

-

-

2

Cabai Rawit

-

70.000

-

-

-

-

3

Tomat

70.000

-

-

-

-

-

4

Terong

-

25.000

-

-

-

-

5

Sawi

-

-

8.000

-

-

-

6

Pare

-

20.000

-

-

-

-

7

Kacang Panjang

-

-

-

-

100.000

-

8

Bawang Merah

-

-

-

-

-

9

Jagung Manis

-

-

-

90.000

-

10

Jagung Hibrida

-

-

-

-

-

25.000 60.000

BUPATI BOYOLALI,

SENO SAMODRO

BUPATI BOYOLALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents