PERATURAN DAERAH DAERAH KOTA AMBON NOMOR 07 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA AMBON, Menimbang
: a. Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, serta dikeluarkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka Daerah dapat menetapkan jenis-jenis Retribusi sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah yang dapat memberikan kontribusi kepada Daerah; b. Bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon Nomor 2 Tahun 1980 tentang Pengurusan Pasar dan Pembinaan Fasilitas Perpasaran perlu diganti; c. Bahwa sehubungan dengan penggantian sebagaimana dimaksud dalam butir b perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undangundang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerahdaerah Swatantra Tingkat dalam Wilayah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-undang; 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501); 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3685); yo. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 6. Undang-undang RI. Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai Daerah yang berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 30), yo. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139).
Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH DAERAH KOTA AMBON TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dengan : 1. Daerah adalah Kota Ambon; 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Ambon; 3. Kepala Daerah adalah Walikota Ambon; 4. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, bentuk badan usaha lainnya; 5. Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu sebagai suatu tempat transaksi jual beli umum atau tempat yang digunakan pedagang secara teratur yang langsung memperdagangkan barang dan jasa yang disediakan /ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang terdiri atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk los dan atau kios dan bentuk lainnya; 6. Kios adalah bangunan di Pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang digunakan untuk usaha berjualan; 7. Los adalah bangunan tetap didalam lingkungan pasar, berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding; 8. Pelataran pasar adalah bidang tanah yang dapat berupa lapangan, halaman teras bangunan atau lain-lain areal terbuka atau setengah terbuka dan tidak termasuk bangunan pasar, yang terdapat dalam pasar, dibagian luar pasar atau dalam wilayah keramaian pasar; 9. Tempat penyimpanan barang adalah tempat berupa ruangan yang tidak bergerak yang dapat ditutupi dan berda di bagian luar pasar atau dalam wilayah keramaian pasar; 10. Fasilitas pengunjung pasar adalah semua sarana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang berada didalam pasar dibagian luar pasar atau dalam wilayah keramian pasar;
11. Kawasan pasar adalah lahan dan atau bangunan-bangunan yang berada diluar pasar yang berada dalam radius tertentu yang dianggap menerima keuntungan/mendapatkan keuntungan ekonomi dari keberadaan/keramaian pasar lokasi tersebut; 12. Penjual keliling adalah sarana-sarana yang dimanfaatkan sebagai tempat/pendukung kepentingan perdagangan yang digerakan dengan kendaraan bermotor yang meliputi mobil boks/kanvas dan kendaraan tidak bermotor; 13. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan; 14. Retribusi Pasar yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas penyediaan, pengaturan, pemeliharaan fasilitas pasar tradisional/pelataran, los dan kios serta fasilitas pasar lainnya yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk para pedagang, tidak termasuk yang disediakan oleh Perusahaan Daerah (PD) Pasar; 15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundangundangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Daerah; 16. Pasar Kelas I adalah pasar yang bersifat sentral dan memiliki kelebihan fasilitas dibanding dengan pasar lainnya. Pasar Kelas II adalah pasar yang bangunannya terdiri atas kios dan los dengan kegiatan pasar setiap harinya namun fasilitasnya kurang dibanding dengan pasar Kelas I. Pasar Kelas III adalah pasar bangunannya terdiri atas kos dan los namun fasilitasnya kurang dibanding dengan pasar Kelas II. Pasar Kelas IV adalah pasar lingkungan yang fasilitas dan kegiatan setiap harinya kurang dari pasar Kelas III; 17. Kelompok jenis jualan digolongkan kedalam 4 (empat) golongan yaitu golongan A, B, C dan D. Kelompok jenis jualan A terdiri dari jenis jualan logam mulia, batu mulia, permata dan alat-alat elektronik dan lainnya. Kelompok jenis jualan B terdiri dari jenis jualan tekstil, batik lurik, konveksi, pakaian tradisionil, sepatu, sendal, tas, ikat pinggang, kaca mata, plastik, obat-obatan, kosmetika daging, telur, ikan, garam, tukang jahit, warung nasi, warung kopi dan hasil produksi / kerajinan. Kelompok jenis jualan C terdiri dari jenis jualan beras, jagung, kacang-kacangan, ubi-ubian, tepung, terigu, gula, teh, kopi, tempe, bawang, lombok/cabe, tomat, ayam hidup, sabun, tukang cukur, jasa timbang, sapu, aneka macam kue, gilingan basah atau kering dan buah-buah
lainnya, Kelompok jenis jualan D terdiri dari jenis jualan kembang, kerajinan dan aneka barang bekas; 18. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI Pasal 2 (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar. (2) Yang menjadi Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang meliputi : a. Kios, los, pelataran pasar dan fasilitas pasar lainnya; b. Kegiatan usaha perdagangan/transaksi yang dilakukan dalam pasar atau pada kawasan pasar; c. Kegiatan transaksi yang dilakukan dengan menggunakan sarana bergerak seperti kendaraan bermotor dan tidak bermotor di dalam pasar atau dalam kawasan pasar (3) Objek Retribusi yang tidak dikenakan retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang dimiliki dan atau dikelola oleh pihak swasta maupun Perusahaan Daerah. Pasal 3 (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan penyediaan fasilitas pasar. (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan kewajiban membayar tertibusi menjadi wajib retribusi menurut Peraturan Daerah ini.
BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 4 Retribusi ini di golongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 5 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas, jenis tempat dan kelas pasar yang akan digunakan.
BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 6 (1) Prinsip dan Sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan fasilitas pasar dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyusutan, biaya bunga, pinjaman, biaya operasional dan pemeliharaan.
BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 7 (1) Struktur
tarif
digolongkan
berdasarkan
jenis
fasilitas
yang
terdiri
atas
halaman/pelataran, los dan atau kios, las lokasi, dan jangka waktu pemakain serta berdasarkan kelompok jenis jualan di pasar; (2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menentukan Kelas Pasar;
(3) Kelas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diklasifikasi dalam 4 (empat) kelas yaitu : a. Pasar Kelas I; b. Pasar Kelas II; c. Pasar Kelas III; d. Pasar Kelas IV; (4) Besarnya tarif retribusi sewa tempat untuk setiap petak pasar pada : 1. Pasar Kelas I : a. Kios Golongan A
=
Rp.
700 /m2/hari
Golongan B
=
Rp.
600 /m2/hari
Golongan C
=
Rp.
500 /m2/hari
Golongan D
=
Rp.
400 /m2/hari
Golongan A
=
Rp.
550 /m2/hari
Golongan B
=
Rp.
500 /m2/hari
Golongan C
=
Rp.
450 /m2/hari
Golongan D
=
Rp.
400 /m2/hari
Golongan A
=
Rp.
600 /m2/hari
Golongan B
=
Rp.
500 /m2/hari
Golongan C
=
Rp.
400 /m2/hari
Golongan D
=
Rp.
300 /m2/hari
Golongan A
=
Rp.
500 /m2/hari
b. Los
2. Pasar Kelas II : a. Kios
b. Los
Golongan B
=
Rp.
450 /m2/hari
Golongan C
=
Rp.
400 /m2/hari
Golongan D
=
Rp.
350 /m2/hari
Golongan A
=
Rp.
500 /m2/hari
Golongan B
=
Rp.
400 /m2/hari
Golongan C
=
Rp.
300 /m2/hari
Golongan D
=
Rp.
200 /m2/hari
Golongan A
=
Rp.
450 /m2/hari
Golongan B
=
Rp.
400 /m2/hari
Golongan C
=
Rp.
350 /m2/hari
Golongan D
=
Rp.
300 /m2/hari
Golongan A
=
Rp.
400 /m2/hari
Golongan B
=
Rp.
300 /m2/hari
Golongan C
=
Rp.
200 /m2/hari
Golongan D
=
Rp.
100 /m2/hari
Golongan A
=
Rp.
250 /m2/hari
Golongan B
=
Rp.
200 /m2/hari
Golongan C
=
Rp.
150 /m2/hari
Golongan D
=
Rp.
100 /m2/hari
3. Pasar Kelas III : a. Kios
b. Los
4. Pasar Kelas IV : a. Kios
b. Los
(5) Pemakaian pelataran dipungut retribusi dibagian dalam pasar adalah : a. Pada Pasar Kelas I
=
Rp. 1.000 / m2/hari/lantai
b. Pada Pasar Kelas II
=
Rp. 1.000 / m2/hari/lantai
c. Pada Pasar Kelas III
=
Rp.
500 / m2/hari/lantai
d. Pada Pasar Kelas IV
=
Rp.
500 / m2/hari/lantai
(6) Besarnya tarif tertibusi pemakian fasilitas penunjang pasar per 1 (satu) kali pemakaian pada semua kelas pasar adalah : a. Fasilitas Mandi, Cuci, Kakus (MCK) Untuk buang air kecil
Rp.
500,-
Untuk buang air besar
Rp.
1.000,-
Untuk mandi/mencuci
Rp.
2.000,-
b. Keperluan air untuk kepentingan umum dan keperluan lain-lain dikenakan retribusi: Kurang dari 1 m3 (satu meter kubik)
sebesar Rp.
2.000,-
Untuk setiap pemakaian 1m3 (satu meter kubik)
sebesar Rp.
5.000,-
sebesar Rp.
1.000.-
sebesar Rp.
500,-
(7) Retribusi untuk Kendaraan penjual keliling tidak bermotor per hari (8) Retribusi untuk pemeliharaan kebersihan Pasar
Pasal 8 Besarnya tarif retribusi jualan pada pasar diatur sebagai berikut : 1. Pasar jenis jualan A adalah
=
Rp.
1.500,-
2. Pasar jenis jualan B adalah
=
Rp.
1.500,-
3. Pasar jenis jualan C adalah
=
Rp.
500,-
4. Pasar jenis jualan D adalah
=
Rp.
500,-
Pasal 9 Setiap sarana pasar yang tidak termasuk kelas-kelas bangunan pasar sebagaimana dimaksud pasal 8 ditetapkan dalam salah satu dari dua kategori yaitu : (1) Kategori pelataran; (2) Kategori fasilitas penunjang pasar.
BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 10 Retribusi yang terhutang dipungut di Wilayah Daerah tempat penyediaan pelayanan fasilitas pasar diberikan.
BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN PERHITUNGAN RETRIBUSI TERHUTANG Pasal 11 Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan.
Pasal 12 Besarnya retribusi terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi dengan tingkat penggunaan jasa.
BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN Pasal 13 Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
Pasal 14 (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Tata cara pemungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatas, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.
BAB X KEWAJIBAN DAN LARANGAN Pasal 16 Pemakai tempat di pasar wajib : a. Menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha serta memanfaatkan dan menyusun barang dagangan beserta inventaris dengan teratur sehingga tidak menganggu lalu lintas orang dan barang; b. Memelihara kebersihan tempat barang dagangan serta menyediakan tempat sampah; c. Memenuhi pembayaran pungutan retribusi Daerah tepat pada waktunya sesuai ketentuan yang berlaku; d. Menyediakan alat pemadam kebakaran serta mencegah kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran tempat usaha masing-masing; e. Membuka dan menutup tempat usahanya pada waktu yang ditentukan; f. Melaksanakan ketentuan pemakaian tempat yang berlaku dan kewajiban lain yang ditetapkan. Pasal 17 Pemakai tempat di pasar : a. Dilarang memasuki pasar bagi yang menderita luka atau mengidap penyakit yang dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan orang lain; b. Dilarang memasukan, menyimpan dan memperjual belikan bahan bakar, bahan berbahaya atau memabukkan yang memungkinkan timbulnya ancaman bagi sarana pasar serta pemakai dan pengunjung pasar; c. Dilarang menjadikan bangunan pasar sebagai rumah tinggal atau hunian;
d. Dilarang bagi setiap pemakai sarana pasar dan pemakai tempat melakukan penambahan atau perubahan terhadap bangunan pasar, sarana pasasr, yang bersifat tetap atau sementara tanpa ijin tertulis dari kepala daerah; e. Dilarang masuk dan berada didalam pasar pada saat pasar telah tutup, tanpa seijin kepala pasar atau petugas pasar; f. Dilarang memasukkan binatang-binatang seperti anjing, ular, kera, dan lain-lain yang dapat mengganggu ketertiban umum dalam pasar; g. Dilarang menyimpan, memelihara, memperjual belikan satwa-satwa atau tumbuhan yang dinyatakan diperlindungi berdasarkan Undang-undang, baik dipasar maupun dalam wilayah kawasan pasar; h. Dilarang melakukan pemungutan sumbangan utang atau barang didalam pasar baik oleh perorangan atau badan hukum tanpa sepengetahuan kepala pasar; i. Dilarang mengubah jenis jualan sebagaimana tertera dalam surat ijin berjualan tanpa ijin kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk itu; j. Dilarang mengadakan penyambungan aliran listrik, telepon dan air bersih tanpa sepengetahuan kepala pasar.
BAB XI KETENTUAN PENYIDIK Pasal 18 (1) Penyidik melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap tindak pidana dibidang retribusi daerah. (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut;
c. Meminta keterangan dan mengumpul bukti-bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah; d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah tersebut; e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah; g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e; h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah; i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. Menghentikan penyidikan; k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
BAB XII KETENTUAN PIDANA Pasal 19 (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terhutang.
(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah Tindak Pidana Pelanggaran.
BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 20 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon Nomor 2 Tahun 1980 tentang Pengurusan Pasar dan Pembinaan Fasilitas Perpasaran dinyatakan tidak berlaku lagi;
Pasal 21 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
Pasal 22 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahui. Memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ambon. Ditetapkan di Ambon Pada tanggal 6 Maret 2003 WALIKOTA AMBON,
MARCUS JACOB PAPILAJA Diundangkan di Ambon, Pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KOTA AMBON,
HENDRIK APONNO LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON TAHUN.........NOMOR......... SERI......... NOMOR........
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH DAERAH KOTA AMBON NOMOR 07 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR I. PENJELASAN UMUM Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1998 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, serta dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, dengan demikian maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon Nomor 2 Tahun 1980 tentang Pengurusan Pasar dan Pembinaan Fasilitas Perpasaran, khususnya yang bersumber dari Retribusi Daerah perlu diganti. Dengan pergantian ini maka daerah dapat menetapkan jenis-jenis retribusi sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat memberikan kontribusi kepada daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Oleh sebab itu dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka setiap pengurusan Pasar dan Pembinaan Fasilitas Perpasaran sepanjang diatur dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 menjadi Pungutan Retribusi Pelayanan Pasar. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Pasal ini memuat pengertian, singkatan yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal. Pengertian ini diperlukan karena istilah-istilah tersebut mengandung pengertian yang baku dan teknis dalam Bidang Retribusi. Pasal 2 Cukup jelas
Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Retribusi Jasa Umum yang dimaksud pada pasal ini adalah Retribusi yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Ayat (1) Pelayanan Fasilitas Pasar yang dimaksud pada ayat ini adalah Pasar Tradisional/Sederhana yang berupa pelataran Los yang dikelola Pemda, dan khusus disediakan untuk Pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak Swasta. Ayat (2) Cukup jelas Pasal 7 Ayat (1) Ayat ini dimaksudkan bahwa pengolongan tarif berdasarkan penyediaan fasilitas yang disediakan sesuai jenis dan komoditas barang yang dijual. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Yang dimaksud dalam ayat ini bahwa bila penyewa selain menggunakan tempat yang disewa sebagaimana disebut dalam ayat (4) juga menggunakan fasilitas diluar petak yang disewa akan dikenakan pungutan tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini. Huruf a Cukup jelas
Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Ayat (6) Ayat ini dimaksud bahwa selain penyediaan fasilitas pasar yang disediakan juga disediakan fasilitas penunjang yang dapat digunakan oleh pemakai fasilitas pasar maupun oleh umum. Ayat (7) Yang dimaksud dalam ayat ini adalah baik pedagang yang menggunakan penyediaan fasilitas maupun yang bukan bila menggunakan kendaraan bermotor atau tidak dalam menjajahkan jualan dalam lokasi pasar akan dikenakan pungutan sesuai yang dimaksud dalam pasal ini. Ayat (8) Yang dimaksud dalam ayat ini bahwa selain pungutan pada penyediaan fasilitas pasar maka perawatan dan pemeliharaan perlu dijaga sehingga dikenakan pula pungutan retribusi kebersihan bagi semua pemakai fasilitas pasar yang berada pada lokasi pasar. Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Ayat (1) Yang dimaksud dalam ayat ini dalah pemakai jasa fasilitas pasar yang tidak menyatu dengan bangunan pasar yang disediakan atau berdiri sendiri sehingga kepadanya dikenakan retribusi. Ayat (2) Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas
Pasal 12 Penggunaan jasa dapat dinyatakan sebagai kuantitas penggunaan jasa sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan, misalnya beberapa kali masuk tempat rekreasi, berapa kali/berapa jam parkir kendaraan. Akan tetapi ada pula penggunaan jasa yang tidak dapat dengan mudah dapat diukur. Dalam hal ini tingkat penggunaan jasa mungkin perlu ditaksir berdasarkan rumus. Misalnya mengenai ijin bangunan, tingkat pengguna jasa dapat ditaksir dengan rumus yang didasarkan dengan atas luas tanah, luas lantai bangunan, jumlah tingkat bangunan dan rencana penggunaan bangunan. Pasal 13 Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerja sama badanbadan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terhutang, pengawasan penyetoran retribusi, dan penagihan retribusi. Pasal 14 Ayat (1) Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan, antara lain berupa karcis, kupon, kartu langganan. Ayat (2) Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas
Pasal 18 Ayat (1) Penyidik di bidang Retribusi Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Menteri Kehakiman sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 19 Ayat (1) Pengajuan tuntutan ke Pengadilan Pidana terhadap Wajib Retribusi dilakukan dengan penuh kearifan serta memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi dan besarnya Retribusi yang terhutang yang mengakibatkan kerugian keuangan daerah. Ayat (2) Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 Cukup jelas
