PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH NOMOR : 02 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA WALIKOTA PAYAKUMBUH, Menimbang
: a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu penetapan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh tentang organisasi dan tata kerja Lembaga teknis daerah; b. bahwa untuk mewujudkan maksud sebagaimana tercantum pada huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil di Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 8 Tahun 1970 tentang Pelaksaaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) ; 2. Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ; 3. Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ; 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ; 5. Undang-Undang Nomor. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
1
7. Peraturan Pemerintah Nomor. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 49, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Tekhnis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Dengan persetujuan bersama : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH DAN WALIKOTA PAYAKUMBUH MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Kota Payakumbuh ; b. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah ; c. Walikota adalah Walikota Payakumbuh ; d. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Payakumbuh ; e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh ; f.
Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh ;
g. Bagian adalah Bagian dari Asisten Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh ; h. Sub Bagian adalah Sub Bagian dari Bagian Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh ; i.
Kepala Bagian adalah Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh ;
j.
Ketua DPRD adalah Ketua DPRD Kota Payakumbuh ;
k. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kota Payakumbuh ; l.
Staf Ahli adalah Staf Ahli Pemerintah Kota Payakumbuh.
2
BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh ; (2) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini terdiri dari : a. Sekretariat Daerah b. Sekretariat DPRD (3) Bagan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II dan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB III SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK Bagian Pertama Sekretariat Daerah Paragraf 1 Kedudukan Pasal 3 (1) Sekretariat Daerah adalah merupakan unsur staf Pemerintah Kota. (2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.
Paragraf 2 Tugas Pokok Pasal 4 Sekretaris Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.
Paragraf 3 Fungsi Pasal 5 Sekretariat Daerah sebagai unsur staf dalam melaksanakan tugas pokoknya mempunyai fungsi sebagai berikut : a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah; b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah; c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
3
d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 4 Susunan Organisasi Pasal 6 (1) Sekretariat Daerah terdiri dari : a. Sekretaris Daerah b. Asisten Administrasi Pemerintahan terdiri dari : -
Bagian Pemerintahan
-
Bagian Hukum
-
Bagian Hubungan Masyarakat
-
Bagian Organisasi dan Penberdayaan Aparatur
c. Asisten Administrasi Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraa Rakyat membawahi : -
Bagian Pengendalian Administrasi Pembangunan
-
Bagian Perekonomian
-
Bagian Kesejahteraan Rakyat.
-
Bagian Administrasi Umum.
(2) Bagan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini
Bagian Kedua Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Paragraf 1 Kedudukan Pasal 7 (1)
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD.
(2)
Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris Dewan.
(3)
Sekretaris Dewan secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
4
Paragraf 2 Tugas Pokok Pasal 8 Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
Paragraf 3 Fungsi Pasal 9 Sekretariat DPRD sebagai unsur pelayanan dalam melaksanakan tugas pokoknya mempunyai fungsi sebagai berikut : a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD; b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD; c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD
Paragraf 4 Susunan Organisasi Pasal 10 (1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari : a. Sekretaris b. Bagian Umum yang terdiri dari: -
Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian.
-
Sub Bagian Keuangan.
-
Sub Bagian Urusan Dalam dan Rumah Tangga
c. Bagian Risalah dan Persidangan -
Sub Bagian Rapat dan Persidangan
-
Sub Bagian Risalah.
-
Sub Bagian Hukum dan Perundangan.
d. Bagian Humas dan Protokol -
Sub Bagian Humas dan pemberitaan.
-
Sub Bagian Perpustakaan dan Dokumentasi.
-
Sub Bagian Prototol dan Perjalanan.
(2) Bagan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini
5
BAB IV TATA KERJA Pasal 11 (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, para Kepala Bagian dan Sub Bagian menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal. (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pihak pelaksanaan tugas bawahannya.
Pasal 12 (1) Setiap pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan pada waktunya. (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
BAB V STAF AHLI Pasal 13 (1) Walikota dan Wakil Walikota dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli.. (2) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini, paling banyak 5 (lima) orang ; (3) Tugas dan fungsi Staf Ahli ditetapkan oleh Walikota di luar tugas dan fungsi perangkat daerah. (4) Staf Ahli dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
BAB VI ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Bagian Pertama Eselon Perangkat Daerah dan Pemberhentian Pasal 14 (1) Sekretaris Daerah adalah Jabatan Eselon II.a (2) Staf Ahli, Asisten Sekretariat Daerah dan Sekretaris DPRD adalah Jabatan Eselon II.b (3) Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD adalah Jabatan Eselon III.a (4) Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD adalah Jabatan Eselon IV.a
6
Bagian Kedua Pengangkatan dan Pemberhentian Pasal 15 (1) Sekretaris Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari PNS yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Undang-undang dan Peraturan yang berlaku. (2) Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas persetujuan Pimpinan DPRD. (3) Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipil.
Bagian Ketiga Jabatan Fungsional Pasal 16 (1) Perangkat Pemerintah Daerah dan Sekretariat DPRD terdiri dari Jabatan Struktural dan kelompok Jabatan Fungsional. (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis di bidang keahliannya. (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (2) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 17 Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan fungsi serta kegiatan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 18 Rincian tugas pokok dan fungsi pada satuan organisasi dan jabatan di Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini lebih lanjut ditetapkan dengan peraturan Walikota.
BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 19 (1) Semua Jabatan Struktural dan Fungsional yang telah ada masih tetap berlaku paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan semenjak Peraturan Daerah ini diundangkan.
7
(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Payakumbuh No. 2 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 20 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai tekhnis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Walikota
Pasal 21 Peraturan Daerah ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Payakumbuh.
Disahkan di Payakumbuh pada tanggal 16 September 2008 WALIKOTA PAYAKUMBUH
JOSRIZAL ZAIN
Diundangkan di Payakumbuh pada tanggal 17 September 2008 SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
MAHMUDA RIVA’I
LEMBARAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2008 NOMOR : 02
8
