PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH NOMOR : 02
TAHUN 2009
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA KOTA PAYAKUMBUH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PAYAKUMBUH, Menimbang
: a.
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Payakumbuh;
b.
bahwa sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah, perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Payakumbuh ;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
Mengingat
: 1.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil di Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksaaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19) ;
2.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
3.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
4.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
1
5.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8.
Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota.
9.
Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor .... Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Payakumbuh.
Dengan persetujuan bersama :
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH dan WALIKOTA PAYAKUMBUH
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA KOTA PAYAKUMBUH
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1.
Daerah adalah Kota Payakumbuh ;
2.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Payakumbuh ;
3.
Kepala Daerah adalah Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Payakumbuh ;
4.
Walikota adalah Walikota Payakumbuh ;
5.
Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Payakumbuh ;
2
6.
BNN adalah Badan Narkotika Nasional ;
7.
BNP adalah Badan Narkotika Provinsi ;
8.
BNK adalah Badan Narkotika Kota ;
9.
Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota adalah Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Payakumbuh ;
10.
P4GN adalah Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika ;
BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 Dalam rangka penanganan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya yang semakin meningkat, dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Payakumbuh.
BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI Bagian Pertama Kedudukan Pasal 3 Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Payakumbuh adalah lembaga struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota ;
Bagian Kedua Tugas Pokok Pasal 4 Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Payakumbuh mempunyai tugas membantu Walikota dalam mengkoordinasikan perangkat daerah dan instansi pemerintah di Kota Payakumbuh dalam mengimplementasikan kebijakan dan pelaksanaan operasional di bidang P4GN dan membentuk satuan tugas sesuai dengan kebijakan operasional BNN yang terdiri atas unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah di Kota Payakumbuh sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing.
Bagian Ketiga Fungsi Pasal 5
3
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 4, Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Payakumbuh menyelenggarakan fungsi : 1.
Pengkoordinasian perangkat daerah dan instansi Pemerintah di Kota Payakumbuh dalam persiapan dan penyusunan kebijakan pelaksanaan operasional di bidang P4GN ;
2.
Pengoperasian satuan tugas yang terdiri atas unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah di Kota Payakumbuh sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masingmasing ;
3.
Pelaksanaan pemutusan jaringan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya melalui satuan tugas di lingkungan Kota Payakumbuh sesuai dengan kebijakan operasional BNN ;
4.
Pembangunan
dan
pengembangan
sistem
informasi
sesuai
dengan
kebijakan
operasional BNN.
Bagian Keempat Susunan Organisasi Pasal 6 (1)
Pelaksaana Harian Badan Narkotika Kota Payakumbuh terdiri dari : a. Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) b. Sub Bagian Tata Usaha c. Seksi Pencegahan, Terapi dan Rehabilitasi d. Seksi Penegakan Hukum e. Seksi Data dan Informasi
(2)
Bagan Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Payakumbuh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini
BAB IV TATA KERJA Pasal 7 Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Payakumbuh akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Walikota Payakumbuh. BAB V ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Bagian Pertama Eselon Perangkat Daerah Pasal 8
4
(1)
Kalakhar BNK adalah jabatan struktural eselon III.a
(2)
Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Lakhar BNK adalah Jabatan Eselon IV.a
Bagian Kedua Pengangkatan dan Pemberhentian Pasal 9 (1)
Kalakhar BNK diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
(2)
Kalakhar apabila diangkat dari Anggota Kepolisian setelah berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Kepala Kepolisian Resort.
(3)
Anggota Kepolisian yang menduduki
jabatan
Kalakhar
Badan Narkotika Kota
Payakumbuh status kepegawaiannya dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil (4)
Pengalihan status kepegawaian sebagaimana dimaksud ayat 3 harus disertai dengan Surat Pernyataan kesanggupan untuk alih status menjadi Pegawai Negeri Sipil.
(5)
Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 10 Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pokok Lakhar BNK Kota Payakumbuh dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 11 Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas pada satuan di Pelaksana harian Badan Narkotika Kota Payakumbuh yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Walikota
BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN
5
Pasal 12 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang telah ada, yang mengatur tentang Narkotika serta bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan Peraturan Perundang – undangan yang lebih tinggi dinyatakan tidak berlaku lagi. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 13 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
Pasal 14 Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Payakumbuh.
Ditetapkan di Payakumbuh pada tanggal 30 Juli 2009 WALIKOTA PAYAKUMBUH ttd JOSRIZAL ZAIN Diundangkan di Payakumbuh pada tanggal 6 Agustus 2009 SEKRETARIAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH ttd MAHMUDA RIVA’I
LEMBARAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN
2009
NOMOR 02
6
7
