PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA KOTA DUMAI Menimbang
:
a. bahwa penyalahgunaan narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya semakin meningkat sehingga mem-butuhkan penanganan yang lebih komprehensif yang mununtut pengembangan organisasi secara proporsional di pusat dan daerah; b. bahwa dalam rangka menjamin keterpaduan dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan operasional di bidang ketersediaan, pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya perlu peningkatan koordinasi antar instansi pemerintah; c. bahwa untuk pelaksanaan Pasal 47 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota, maka pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja dan Pelaksana Harian BNK Dumai ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Dumai; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian BNK Dumai dengan Peraturan Daerah;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konversi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol Yang Mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Convention on Psyhotropic Substances 1971 (Konvensi Psikotropika 1971) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3657); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671); 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United
Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic, Derugs and Psychotropic Substances 1988 (Konvensi Peserikatan bangsa-
Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Idonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dilakukan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI dan WALIKOTA DUMAI MEMUTUSKAN Menetapkan :
:
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA KOTA DUMAI BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Walikota adalah Walikota Dumai. b. BNK Dumai adalah Badan Narkotika Kota Dumai. c. BNP Riau adalah Badan Narkotika Propinsi Riau. d. BNN adalah Badan Narkotika Nasional. e. P4GN adalah pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, pikotropika, zat adiktif dan prekursor dan bahan berbahaya lainnya. BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Dumai yang selanjutnya disebut Lakhar BNK Dumai. BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu
Kedudukan Pasal 3 (1)
Lakhar BNK Dumai berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BNK Dumai.
(2)
Lakhar BNK Dumai dipimpin oleh Kepala Lakhar BNK Dumai, yang selanjutnya disebut Kalakhar BNK Dumai. Bagian Kedua Tugas Pasal 4
Lakhar BNK Dumai mempunyai tugas memberi dukungan teknis, administratif dan operasional kepada BNK Dumai. kelancaran dan penyelenggaraan tugas BNK Dumai. Bagian Ketiga Fungsi Pasal 5 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Lakhar BNK menyelenggarakan fungsi : a. pengkoordinasian perangkat daerah dan instansi pemerintah di Kota Dumai dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan pelaksanaan operasional dibidang P4GN; b. pelaksanaan pemutusan jaringan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya sesuai dengan kebijakan operasional BNN; c. Pembangunan dan pengembangan sistem informasi sesuai dengan kebijakan operasional BNN; d. pelaksanaan, pembinaan dan pengelolaan administrasi umum; e. pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap program P4GN, tugas dan fungsi di lingkungan Lakhar BNK. BAB IV ORGANISASI Bagian Kesatu Susunan Organisasi Pasal 6 (1) Lakhar BNK Dumai terdiri atas : a. Kepala Pelaksana Harian; b. Sekretariat; c. Seksi Pencegahan. d. Seksi Penegakan Hukum. e. Seksi Terapi dan Rehabilitasi. f. Seksi Data dan Informasi. g. Satuan Tugas. (2) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan anggotanya berasal dari perangkat daerah dan instansi terkait.
Bagian Kedua Sekretariat Pasal 7 Sekretariat Lakhar BNK Dumai mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pembinaan serta pemberian dukungan administratif Lakhar BNK. Pasal 8 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, Sekretariat Lakhar BNK Menyelenggarakan fungsi : a. pengoordinasian pelaksanaan tugas unit-unit organisasi di lingkungan Lakhar BNK; b. pengoordinasian penyerasian rencana dan program BNK; c. penyusunan rencana program dan anggaran serta kerja sama; d. penyiapan bahan dan analisa perundang-undangan serta bantuan hukum; e. pengelolaan keuangan, organisasi dan kepegawaian, kehumasan dan administrasi umum. Pasal 9 Sekretariat terdiri atas : a. Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; b. Subbagian Umum. Pasal 10 Subbagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan, organisasi dan kepegawaian, kehumasan dan administrasi umum. Pasal 11 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, Subbagian Umum menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan administrasi keuangan; b. perencanaan kelembagaan dan tata laksana, administrasi dan pengembangan pegawai; c. pelaksanaan analisis media massa, pendapat umum, pemberitaan dan koordinasi kehumasan serta pendokumentasian dan perpustakaan; d. pelaskanaan hubungan antar lembaga dan masyarakat; e. pengurusan persuratan, kearsipan, sandi, tata usaha, pengelolaan rumah tangga dan protokoler; f. pengelolaan dan inventarisasi barang milik kekayaan negara; g. evaluasi dan pelaporan. Pasal 12 Sub Bagian Program Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program BNK, penyusunan program dan anggaran Lakhar BNK, melaksanakan kerja
sama dan penelahaan peraturan perundang-undangan serta bantuan hukum. Pasal 13 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi yaitu : a. penyiapan bahan koordinasi, penyerasian rencana dan program BNK; b. penyusunan program dan anggaran lakhar BNK; c. evaluasi pelaksanaan program dan anggaran serta laporan; d. penyiapan administrasi pelaksanaan kerja sama dalam dan luar negeri; e. penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan, pemberian konsultasi, pertimbangan, bantuan hukum serta pengelohan dokumentasi dan informasi hukum. Bagian Ketiga Seksi Pencegahan Pasal 14 Seksi Pencegahan mempunyai tugas penyusunan, perumusan, pelaksanaan dan pengoodinasian kebijakan program dan strategi pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, zat adiktif, prekursor dan bahan adiktif lainnya (narkoba). Pasal 15 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, Seksi Pencegahan menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan program dan strategi dibidang pencegahan penyalahgunaan narkoba; b. penyusunan kriteria dan prosedur pelaksanaan advokasi, pembinaan potensi masyarakat serta penerangan dan penyuluhan; c. bimbingan teknis pelaksanaan advokasi, pembinaan potensi masyarakat serta penerangan dan penyuluhan dibidang penyalahgunaan narkoba; d. koordinasi pelaksanaan advokasi, pemberdayaan potensi masyarakat serta penerangan dan penyuluhan dibidang pencegahan penyalahgunaan narkoba; e. pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan advokasi, pemberdayaan potensi masyarakat serta penyuluhan dan penerangan; f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga. Bagian Keempat Seksi Penegakan Hukum Pasal 16 Seksi Penegakan Hukum mempunyai tugas mengkoordinasikan kegaiatan penyelidikan dan penindakan, pengelolaan aset hasil rampasan serta penyediaan sarana dan prasarana operasional penegakan hukum.
Pasal 17 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, Seksi pencegahan menyelenggarakan fungsi : a. koordinasi kegaiatan penyelidikan dan penindakan; b. koordinasi kegiatan pengelolaan aset hasil rampasan; c. pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana operasional penegakan hukum; d. pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penyelidikan dan penindakan, pengelolaan aset hasil rampasan dan penyediaan sarana dan prasarana operasional penegakan hukum; e. pelaskanaan urusan tata usaha dan rumah tangga pusat. Pasal 18 Bagan struktur organisasi dan tata kerja Lakhar BNK Dumai sebagaimana dimaksud pada pasal 6, sebagaimana terlampir dalam Peraturan Daerah Kota Dumai ini. BAB V TATA KERJA Pasal 19 Rapat koordinasi dilingkungan BNK Dumai diadakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Pasal 20 Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Lakhar BNK Dumai dalam melaksanakan tugas masing-masing, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integritas dan sinkronisasi dalam lingkup satuan organisasinya dan dalam hubungan dengan instansi lain. Pasal 21 Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Lakhar BNK Dumai wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan tanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. Pasal 22 Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan, Lakhar BNK Dumai wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya. Pasal 23 Ketua BNK Dumai melaporkan pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi BNK Dumai kepada Walikota Dumai secara berkala atau sewaktu-waktu jika dipandang perlu dan tembusannya disampaikan kepada BNN dan BNP.
Pasal 24 Dalam melaksanakan tugas BNK Dumai dapat mengikutsertakan peran serta masyarakat. BAB VI ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PELAKSANAAN HARIAN Bagian Kesatu Eselonisasi Pasal 25 (1) Kalakhar BNK Dumai adalah jabatan struktural dengan eselon III.a. (2) Sekretaris pada Lakhar BNK Dumai adalah jabatan struktural eselon IV.a. (3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Lakhar BNK Dumai adalah jabatan struktural eselon IV.b. Bagian Kedua Pengangkatan dan Pemberhentian Pasal 26 (1) Kalakhar BNK Dumai diangkat dan diberhentikan oleh Walikota Dumai. (2) Dalam hal Kalakhar BNK Dumai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dari anggota Kepolisian, Walikota Dumai berkonsultasi dengan Kepala Kepolisian Resort dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan. (3) Sekretaris, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi dilingkungan Lakhar BNK Dumai diangkat dan diberhentikan oleh Walikota Dumai. BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 27 Pembiayaan Organisasi Pelaksana Harian BNK Dumai dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Bantuan dari pihak ketiga yang sifatnya tidak mengikat. BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 28 Rincian tugas, fungsi dan uraian tugas BNK Dumai akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota Dumai.
BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 29 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada mulai diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Dumai. Ditetapkan di Dumai pada tanggal 11 September 2008 WALIKOTA DUMAI,
Ttd. H. ZULKIFLI A.S Diundangkan di Dumai pada tanggal 12 September 2008 SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,
Ttd. H. WAN FAUZI EFFENDI Pembina Utama Muda NIP. 010055541 LEMBARAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2008 NOMOR 11 SERI D
