PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 12 TAHUN 2001

PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PIHAK KETIGA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA DUMAI, Menimbang

:

a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, dalam rangka implementasi Undangundang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah diperlukan usaha-usaha untuk menumbuh kembangkan potensi daerah guna terbukanya sumber pendapatan daerah, antara lain dengan usaha-usaha penyertaan modal daerah pada pihak ketiga; b. bahwa dalam rangka pengelolaan, pengembangan, peningkatan serta pengembangan usaha-usaha penyertaan modal daerah pada pihak ketiga tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

:

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pem-bentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3829); 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839); 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3952); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI MEMUTUSKAN : Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PIHAK KETIGA.

-1CD Himpunan Peraturan Daerah Kota Dumai 1999 – 2003 Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Dumai

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Kota Dumai. b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Dumai. c. Walikota adalah Walikota Dumai. d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Dumai. e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai. f. Modal Daerah adalah Kekayaan Daerah yang belum dipisahkan baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak seperti tanah, bangunan, mesin-mesin atau pun barang-barang yang dapat dinilai dengan uang seperti surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya. g. Penyertaan Modal Daerah selanjutnya disebut penyertaan modal adalah usaha menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga, dan atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu. h. Pihak Ketiga adalah Instansi atau Badan Usaha dan atau perorangan yang berada diluar organisasi Pemerintah antara lain, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Usaha Koperasi, Swasta Nasional, dan atau Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia.

BAB II TUJUAN PENYERTAAN MODAL Pasal 2 (1) Penyertaan Modal Daerah pada pihak ketiga bertujuan meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah pendapatan daerah. (2) Untuk mencapai tujuan tersebut pada ayat 1, penyertaan modal daerah pada pihak ketiga dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.

BAB III TATA CARA PENYERTAAN MODAL Pasal 3 (1)

Penyertaan Modal Daerah pada pihak ketiga dapat dilaksanakan dengan cara: a. Pembelian Saham dari Perseroan Terbatas (PT) yang telah berbadan hukum dan mempunyai prospek baik; b. Sebagai pendiri dalam pembentukan Perseroan Terbatas (PT); c. Kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha.

-2CD Himpunan Peraturan Daerah Kota Dumai 1999 – 2003 Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Dumai

(2)

Pemanfaatan modal daerah/aset daerah oleh pihak Ketiga diatur dengan Keputusan Walikota, merupakan penyertaan modal Daerah yang pelaksanaannya diatur untuk melaksanakan usaha bersama. Pasal 4

(1)

Untuk melakukan pembelian saham pada suatu Perseroan Terbatas (PT), perlu disediakan Dananya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai.

(2)

Pembelian Saham sebagaimana dimaksud ayat (1) perlu diadakan penjajakan terhadap Perseroan Terbatas ( PT) yang akan menjualkan saham untuk mendapatkan data informasi mengenai jenis dan harga saham dimaksud.

(3)

Apabila Walikota menyetujui jenis dan harga saham sebagaimana dimaksud ayat (2) maka untuk pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Walikota tentang pembelian saham dimaksud.

(4)

Walikota menunjuk pejabat untuk bertindak mewakili Pemerintah Kota dalam melaksanakan pembelian saham. Pasal 5

(1)

Penyertaan modal daerah melalui/ dengan pembentukan Perseroan Terbatas (PT) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(2)

Sebelum Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), diadakan perjanjian pendahuluan antara Walikota dengan pihak-pihak yang ikut dalam pendirian Perusahaan Terbatas (PT).

(3)

Perjanjian pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, memuat materi: a. Identitas masing-masing pihak; b. Jenis dan nilai modal saham dari masing-masing pihak; c. Bidang usaha; d. Perbandingan modal; e. Hak dan kewajiban serta sanksi-sanksi; f. Lain-lain yang diperlukan.

(4)

Penyertaan Modal Daerah dan Perjanjian pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, 2 dan ayat 3 diatas, dibentuk dengan Akte Notaris.

(5)

Walikota menujuk pejabat atau lebih, yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota bersama-sama dengan pihak ketiga mendirikan Perseroan Terbatas (PT). Pasal 6

(1)

Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 5 yang berbentuk uang, dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dilaksanakan dengan Keputusan Walikota.

(2)

Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 5 yang berupa barang bergerak maupun tidak bergerak, ditetapkan dengan Keputusan Walikota setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

-3CD Himpunan Peraturan Daerah Kota Dumai 1999 – 2003 Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Dumai

(3) Kekayaan Daerah yang tertanam dalam Perseroan Terbatas (PT) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pasal 7 (1)

Kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi tempat usaha dilakukan oleh Walikota.

(2)

Setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diadakan perjanjian dengan pihak ketiga, yang memuat materi pokok : a. Identitas masing-masing pihak; b. Jenis dan nilai modal saham dari masing-masing pihak; c. Bidang usaha; d. Perbandingan modal; e. Hak dan kewajiban serta sanksi-sanksi; f. Lain-lain yang diperlukan.

(3)

Pelaksanaan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi usaha dan atau kontrak bagi tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 2, ditetapkan dengan Keputusan Walikota; Pasal 8

(1)

Untuk melakukan penilaian terhadap barang yang disertakan sebagai modal daerah dalam pembentukan Perseroan Terbatas (PT) dan atau menentukan nilai barang daerah serta imbalan pembayaran dan lain-lain dalam mempersiapkan perjanjian kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) dan pasal 7 ayat (2), Walikota dapat membentuk panitia yang setidak-tidaknya terdiri dari atas unsur-unsur : a. Badan Penanaman Modal Daerah b. Dinas Pendapatan Daerah; c. Bagian Perekonomian; d. Bagian Umum; e. Bagian Keuangan; f. Bagian Hukum; g. Kantor Pertanahan; h. Unsur Tenaga Ahli;

(2)

Badan Penanaman Modal Daerah Kota Dumai merencanakan dan mengikuti perkembangan usaha-usaha penyertaan modal daerah pada pihak ketiga dan melaksanakan penilaian.

BAB IV PEMBINAAN Pasal 9 (1)

Walikota melakukan pembinaan terhadap penyertaan modal daerah pada pihak ketiga.

(2)

Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Walikota dibantu oleh Sekretaris Daerah Kota. -4CD Himpunan Peraturan Daerah Kota Dumai 1999 – 2003 Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Dumai

Pasal 10 (1) Dalam hal penyertaan modal daerah pada suatu Perusahaan Terbatas ( PT ) maka untuk mewakili Pemerintah Kota, Walikota menunjuk pejabat yang akan duduk sebagai anggota Dewan Komisaris. (2) Walikota menunjuk pejabat yang yang mewakili daerah untuk mengikuti pelaksanaan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha. (3) Pejabat yang ditunjuk mewakili daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2, memahami kewiraswastaan profesional dan bertanggung jawab kepada Walikota.

BAB V PENGAWASAN Pasal 11 (1)

Walikota melakukan pengawasan terhadap penyertaan modal pada pihak ketiga.

(2)

Pejabat yang ditunjuk mewakili daerah sehubungan dengan penyertaan modal pada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) dan (2), menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Walilkota.

(3)

Walikota menyampaikan laporan pelaksanaan dan hasil penyertaan modal pada pihak ketiga kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB VI HASIL USAHA Pasal 12 Bagian laba atau hasil usaha penyertaan modal daerah pada pihak ketiga yang menjadi hak daerah, yang diperoleh selama tahun anggaran Perusahaan disetor ke kas Daerah dan masukkan dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai dalam tahun berikutnya.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 13 (1) Semua pernyataan modal pada pihak ketiga yang telah ada sebelum dikeluarkan Peraturan Daerah ini, pengelolaan, pembinaan, pengawasan dan lain-lain, selanjutnya disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. (2) Walikota dapat dan atau membentuk Tim untuk melakukan inventarisasi terhadap semua penyertaan modal pada Pihak Ketiga. -5CD Himpunan Peraturan Daerah Kota Dumai 1999 – 2003 Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Dumai

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 14 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, akan diatur lebih lanjut oleh Walikota sepanjang teknis pelaksanaannya. Pasal 15 Mulai saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 16 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dan Lembaran Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai pada tanggal 4 September 2001 WALIKOTA DUMAI, cap/dto H. WAN SYAMSIR YUS

Diundangkan di Dumai pada tanggal 5 September 2001 SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI, Cap/dto MUSTAR EFFENDI Pembina Utama Muda, NIP. 420002673 LEMBARAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2001 NOMOR 49 SERI D

-6CD Himpunan Peraturan Daerah Kota Dumai 1999 – 2003 Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Dumai

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PIHAK KETIGA I. PENJELASAN UMUM Bahwa sumber daya alam yang berada di Kota Dumai sebagian telah dikelola oleh Perusahaan Negara, Perusahaan Swasta, Koperasi dan lain sebagainya, maka guna berperan lebih aktif dalam menggali dan menggerakan potensi ekonomi Daerah sekaligus menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang lain maka Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga yang merupakan salah satu sarana penyumbang pembangunan Daerah dipandang perlu dilakukan sehingga peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga dapat ditumbuh kembangkan. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Pasal ini memberikan batasan/ pengertian sehingga apa yang dimaksud dalam ayat-ayat menjadi terang dan jelas. Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Ayat (2) Sebagai bentuk tindakan hukum perdata Pemerintah Kota Dumai dalam menyertakan modalnya kepada Pihak Ketiga diperlukan langkah-langkah guna memberikan landasan hukum yang dituangkan dalam Memorandum of understanding (MOU). Pasal 6 Ayat (3) Dana Pemerintah Daerah yang di anggarkan dan dijadikan modal dalam perusahaan terlebih dahulu mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pasal 7 Cukup jelas

-7CD Himpunan Peraturan Daerah Kota Dumai 1999 – 2003 Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Dumai

Pasal 8 Ayat (2) Pemerintah Kota Dumai dalam menyisihkan sebagian kekayaannya untuk mengembangkan kegiatan ekonomi daerah tidak terikat pada satu perusahaan saja. Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Ayat (2) Laporan mencakup masalah pembukuan, laba, hasil usaha, dan personalia secara lengkap dan jelas. Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas

-8CD Himpunan Peraturan Daerah Kota Dumai 1999 – 2003 Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Dumai