PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA DUMAI, Menimbang :
a. bahwa kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota MPR, DPR, dan DPRD sebagaimana tersebut dalam pasal 39 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999, diatur oleh masing-masing Badan dimaksud bersama-sama Pemerintah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; b. bahwa sesuai pula dengan ketentuan pasal 78 ayat (1) Undangundang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Daerah dan DPRD dibiayai dari dana atas beban APBD; c. bahwa usulan Peraturan Daerah ini berdasarkan atas inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang merupakan aplikasi dari pasal 19 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan telah disampaikan dalam Sidang pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai pada tanggal 4 September 2001; d. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a, b, dan c di atas, perlu diatur kedudukan keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Dumai yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3811); 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829); 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839); 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
-1CD Himpunan Peraturan Daerah Kota Dumai 1999 – 2003 Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Dumai
5. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4029); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.
DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Dumai. b. Walikota adalah Walikota Dumai. c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai. d. Kedudukan Keuangan DPRD adalah Alokasi dan Peruntukan dana yang diperoleh sebagai penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD yang dibebankan dalam APBD dalam rangka penyelenggaraan kegiatan DPRD sesuai Peraturan Perundangundangan yang berlaku dan kemampuan keuangan daerah. e. Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD adalah penghasilan tetap dan penghasilan lainnya yang diberikan dalam rangka penyelenggaraan tugas, fungsi DPRD yang diuraikan dalam APBD/Keuangan Daerah. f.
Penghasilan tetap adalah penghasilan pimpinan dan anggota DPRD yang diterima setiap bulan berupa uang representasi, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan komisi, tunjangan khusus dan tunjangan perbaikan penghasilan.
-2– CD Himpunan Peraturan Daerah Kota Dumai 1999 – 2003 Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Dumai
g. Penghasilan lainnya adalah penghasilan yang diterima Pimpinan dan Anggota DPRD baik karena jabatannya dan kedudukkannya maupun dalam rangka menjalankan tugas, fungsi dan peningkatan kesejahteraan DPRD berupa tunjangan kesehatan, tunjangan kesejahteraan, rumah tangga pimpinan dan kepanitiaan. h. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD. i.
Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD, serta telah diambil sumpah/janji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
j.
Sekretariat DPRD adalah Perangkat DPRD yang membantu DPRD dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.
k. Sekretaris DPRD adalah Pejabat yang memimpin Sekretariat DPRD yang diangkat oleh Walikota dari PNS yang memenuhi persyaratan atas persetujuan Pimpinan DPRD. l.
Uang Representasi adalah uang yang diberikan kepada pimpinan dan anggota sehubungan dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan anggota DPRD.
m. Uang Kompensasi Kerja adalah uang yang diberikan kepada Ketua dan Anggota DPRD apabila waktu kerjanya melebihi batas waktu kerja yang ditentukan. n. Uang Paket adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat yang terdiri dari uang transport dan uang makan. o. Uang Duka adalah uang yang diberikan kepada ahli waris Pimpinan dan Anggota DPRD apabila yang bersangkutan meninggal dunia. p. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua dan Wakil Ketua DPRD. q. Tunjangan Komisi adalah tunjangan yang diberikan kepada anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Komisi. r.
Tunjangan Panitia adalah tunjangan yang diberikan kepada Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia.
s. Tunjangan Khusus adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan anggota untuk pembayaran Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. t.
Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD yang terdiri dari tunjangan keluarga, tunjangan beras, dan uang pemondokan.
u.
Biaya Kesehatan adalah biaya yang diberikan untuk biaya pemeliharaan kesehatan dan biaya pengobatan kepada yang bersangkutan dan keluarganya;
m. Biaya General Check Up adalah biaya yang diberikan untuk pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh. -3– CD Himpunan Peraturan Daerah Kota Dumai 1999 – 2003 Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Dumai
n. Tunjangan Purna Bakti adalah Tunjangan yang diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD yang berhenti antar waktu atau telah mengakhiri baktinya sebagai anggota DPRD. o. Tunjangan Hari Besar Keagamaan adalah bantuan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk merayakan Hari Besar Keagamaan yang diberikan 1 (satu) tahun sekali. p. Biaya Penunjang Kegiatan adalah yang disediakan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.
untuk penunjang kegiatan
BAB II KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA Bagian Pertama Penghasilan Tetap Pimpinan dan Anggota Pasal 2 (1) Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan DPRD, disediakan penghasilan dalam bentuk sebagai berikut : a. Uang Representasi; b. Uang Paket; c. Tunjangan Jabatan; d. Tunjangan Komisi; e. Tunjangan Khusus; f. Tunjangan Perbaikan Penghasilan. (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut : a. Uang Representasi : - Ketua 60 % dari Rp. 2.100.000,= Rp.1.260.000,- Wakil Ketua 90 % dari Rp.1.260.000,-= Rp.1.134.000,- Anggota 80 % dari Rp.1.260.000,-= Rp.1.008.000,b. Uang Paket : - Ketua 25 % dari Rp 1.260.000,- = Rp. 315.000,- Wakil Ketua 25 % dari Rp.1.134.000,- = Rp. 283.500,- Anggota 25 % dari Rp.907.200,- = Rp. 226.800,c. Tunjangan Jabatan : - Ketua 50 % dari Rp 1.260.000,= Rp. 630.000,- Wakil Ketua 50 % dari Rp.1.134.000,- = Rp. 567.500,d. Tunjangan Komisi : - Ketua 20 % dari Rp 630.000,- = Rp. 126.000,- Wakil Ketua 15 % dari Rp.630.000,- = Rp. 94.500,- Sekretaris 15% dari Rp.630.000,- = Rp. 94.500,- Anggota 10 % dari Rp.630.000,- = Rp. 63.000,e. Tunjangan khusus : Besarnya Tunjangan Khusus disesuaikan dengan jumlah keseluruhan penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD untuk pembayaran Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. f. Tunjangan Perbaikan Penghasilan - Ketua DPRD = Rp. 285.000,- Wakil Ketua = Rp. 285.000,- Anggota = Rp. 285.000,-4– CD Himpunan Peraturan Daerah Kota Dumai 1999 – 2003 Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Dumai
(3) Perubahan terhadap besarnya penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota. Pasal 3 (1) Pimpinan dan anggota DPRD dalam kedudukkannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia, diberikan tunjangan panitia. (2) Besarnya tunjangan panitia Dewan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD, didasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Kedua Penghasilan Lainnya Pasal 4 (1) Di samping penghasilan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dan 3 kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, diberikan penghasilan lain berupa : a. Tunjangan Kesehatan; b. Tunjangan Kesejahteraan; c. Uang Kompensasi Kerja; d. Uang Duka; e. Uang Kepanitiaan; f. Tunjangan Purna Bakti. g. Perjalanan Dinas; h. Tunjangan Hari Besar Keagamaan i. Biaya General Check Up. j. Biaya Penunjang Kegiatan. (2) Penghasilan lain yang diterima setiap bulan yaitu : 1. Biaya Rumah Tangga; - Ketua Rp. 2.000.000,- Wakil Ketua Rp. 1.750.000,- Anggota Rp. 1.500.000,2. Tunjangan Kesejahteraan; - Ketua Rp. 1.300.000,- Wakil Ketua Rp. 1.300.000,- Anggota Rp. 1.300.000,3. Tunjangan Kesehatan; - Ketua Rp. 750.000,- Wakil Ketua Rp. 750.000,- Anggota Rp. 750.000,(3) Penghasilan lain yang diterima sewaktu-waktu sesuai dengan sipat dan alasannya, yaitu : 1. Uang Kompensasi Kerja; 2. Uang Duka; 3. Uang Kepanitiaan; 4. Perjalanan Dinas; 5. Tunjangan Hari Besar Keagamaan; 6. Biaya General Chek Up.
-5– CD Himpunan Peraturan Daerah Kota Dumai 1999 – 2003 Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Dumai
(4) Penghasilan lain sebagaimana tersebut pada ayat (3), diberikan tergantung dengan kemampuan keuangan daerah. Pasal 5 Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulannya yang diterima adalah penjumlahan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) dan penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2). Tunjangan Kesehatan Pasal 6 Tunjangan kesehatan di berikan untuk pemeliharaan kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya. Tunjangan Kesejahteraan Pasal 7 Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulannya diberi tunjangan kesejahteraan yang merupakan akumulasi dari tunjangan Keluarga, tunjangan beras, dan biaya rumah tangga dan biaya pemondokan. Pasal 8 (1) Tunjangan keluarga, tunjangan beras dan biaya pemondokan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, diperhitungkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan yang berlaku. (2) Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dapat diganti dengan uang. Biaya Operasional Pasal 9 Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dapat diberikan biaya operasional dalam bentuk biaya penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17. Uang Kompensasi Kerja Pasal 10 (1) Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, diberikan uang Kompensasi kerja apabila waktu kerjanya melebihi batas waktu jam kerja yang telah ditetapkan. (2) Besarnya uang Kompensasi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan Pengaturan masa kerja yang melebihi waktu kerja, ditetapkan oleh pimpinan DPRD.
-6– CD Himpunan Peraturan Daerah Kota Dumai 1999 – 2003 Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Dumai
Uang Duka Pasal 11 Apabila Pimpinan dan Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan : a. Uang Duka sebanyak 3 ( Tiga ) kali uang Representasi dan apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas, diberikan uang duka sebanyak 6 ( Enam ) kali uang Representasi; b. Bantuan biaya pengangkutan jenazah dan pemakaman. Uang Kepanitiaan Pasal 12 (1) Pimpinan, Anggota, dan Sekretariat DPRD yang terlibat dalam satu kepanitiaan yang dibentuk DPRD, diberikan uang kepanitiaan; (2) Besarnya uang kepanitiaan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Pimpinan DPRD. Tunjangan Purna Bhakti Pasal 13 (1) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah berakhir masa keanggotaannya atau berhenti antar waktu diberikan tunjangan Purna bhakti. (2) Tunjangan Purna bhakti setiap tahun dianggarkan dalam APBD dan disimpan pada Bank yang ditunjuk Walikota. Biaya Perjalanan Dinas Pasal 14 (1) Biaya perjalanan dinas diberikan sesuai dengan kegiatan Pimpinan dan anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya; (2) Besarnya biaya perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan biaya Perjalanan Dinas yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan IV; (3) Setiap Penggunaan biaya Perjalanan Dinas disertai laporan hasil Perjalanan Dinas;
Tunjangan Hari Besar Keagamaan Pasal 15 Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberi Tunjangan Hari besar Keagamaan sekali dalam satu tahun.
-7– CD Himpunan Peraturan Daerah Kota Dumai 1999 – 2003 Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Dumai
Biaya General Check Up Pasal 16 Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan biaya General Check Up 1 (satu) kali setahun. Biaya Penunjang Kegiatan Pasal 17 Untuk menunjang pelaksanaan tugas DPRD Sekretariat DPRD, dapat disediakan biaya Penunjang Kegiatan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Pakaian Dinas Pasal 18 Pimpinan dan Anggota DPRD dapat diberikan Pakaian Dinas berupa : a. PSH (Pakaian Sipil Harian) 2 (dua) Stel setahun; b. PSR (Pakaian Sipil Harian) 1 (satu) Stel setahun; c. PSL (Pakaian Sipil Lengkap) 1 (satu) dalam sekali 5 (lima) tahun; d. Pakaian Tradisional Melayu 2 (dua) Stel Selama 5 (lima) tahun. Rumah Jabatan Ketua Pasal 19 (1) Kepada Ketua dapat disediakan Rumah Jabatan termasuk Inventarisasinya, biaya pemeliharaan termasuk pemakaian air/listrik, telepon dan gas; (2) Apabila Ketua berhenti atau berakhir masa Jabatannya, maka Rumah Jabatan termasuk barang-barang inventarisnya harus diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah tanpa suatu kewajiban dari Pemerintah Daerah. Pasal 20 Bagi Wakil, Anggota dan Sekretaris DPRD disediakan rumah dinas dan apabila belum dapat disediakan, diberikan bantuan biaya pemondokan/sewa rumah yang besarnya disesuaikan dengan standar yang berlaku. Sarana Mobilitas Pimpinan dan Anggota Pasal 21 (1) Ketua, Wakil Ketua, Ketua Fraksi, Ketua Komisi dan Sekrtetaris DPRD, selama memegang jabatan dapat disediakan sebuah Kendaraan Dinas beserta biaya pemeliharaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (2) Apabila berakhir masa jabatan sebagai mana dimaksud ayat (1), Kendaraan Dinas yang disediakan, diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah tanpa suatu kewajiban dari Pemerintah Daerah.
-8– CD Himpunan Peraturan Daerah Kota Dumai 1999 – 2003 Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Dumai
BAB III PENGELOLAAN KEUANGAN Pasal 22 Belanja DPRD dan belanja sekretariat DPRD dikelola oleh Sekretaris DPRD. Pasal 23 Belanja DPRD dan belanja Sekretariat DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 24 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota. Pasal 25 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang mengatur dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku. Pasal 26 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Dumai. Ditetapkan di Dumai pada tanggal 14 Pebruari 2002 WALIKOTA DUMAI, Cap/dto H. WAN SYAMSIR YUS Diundangkan di Dumai pada tanggal 15 Pebruari 2002 SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI, Cap/dto MUSTAR EFFENDI PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 420002673 LEMBARAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2002 NOMOR 6 SERI D -9– CD Himpunan Peraturan Daerah Kota Dumai 1999 – 2003 Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Dumai
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI I. PENJELASAN UMUM Berdasarkan pasal 39 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan menyatakan bahwa kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota MPR, DPR, DPRD dan diatur oleh masing-masing Badan tersebut bersama-sama Pemerintah sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku. Sesuai dengan pasal 78 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa Penyelenggaraan Tugas Pemerintah dan DPRD dibiayai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1
:
Cukup Jelas
Pasal 2
:
Cukup Jelas
ayat (1)
:
Cukup Jelas
ayat (2)
:
Cukup Jelas
ayat (3)
:
Perubahan dapat dilakukan apabila peraturan yang menjadi dasarnya diubah.
Pasal 3
ayat (1) ayat (2)
:
Cukup Jelas
:
Besarnya tunjangan panitia, diberlakukan juga bagi tunjangan Panitia Musyawarah dan Panitia Anggaran.
Pasal 4
:
Cukup Jelas
Pasal 5
:
Cukup Jelas
Pasal 6
:
Cukup Jelas
Pasal 7
:
Cukup Jelas
Pasal 8
:
Cukup Jelas
Pasal 9
:
Cukup Jelas
Pasal 10
:
Cukup Jelas - 10 – CD Himpunan Peraturan Daerah Kota Dumai 1999 – 2003 Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Dumai
Pasal 11
:
Cukup Jelas
Pasal 12
:
Cukup Jelas
Pasal 13
:
Cukup Jelas
Pasal 14
:
Cukup Jelas
Pasal 15
:
Cukup Jelas
Pasal 16
:
Cukup Jelas
Pasal 17
:
Cukup Jelas
Pasal 18
:
Cukup Jelas
Pasal 19
:
Cukup Jelas
Pasal 20
:
Cukup Jelas
Pasal 21
:
Cukup Jelas
Pasal 22
:
Cukup Jelas
Pasal 23
:
Cukup Jelas
Pasal 24
:
Cukup Jelas
Pasal 25
:
Cukup Jelas
Pasal 26
:
Cukup Jelas
- 11 – CD Himpunan Peraturan Daerah Kota Dumai 1999 – 2003 Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Dumai
