PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN TERMINAL DAN RETRIBUSI TERMINAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA DUMAI, Menimbang
: a. bahwa di dalam Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Terminal dan Retribusi Terminal belum terdapat ketentuan tegas yang mengatur larangan mempergunakan Pool dan/atau Loket di Luar Terminal sebagai tempat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang dan/atau tempat untuk bongkar muat barang atau mempergunakan Pool di Luar Terminal sebagai tempat parkir kendaraan bermotor umum angkutan penumpang menunggu jadwal keberangkatan; b. bahwa di dalam Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Terminal dan Retribusi Terminal belum terdapat ketentuan tegas yang mengatur tentang larangan mendirikan, membangun, menguasai, menempati, mengusahakan, atau menyelenggarakan Pool di Luar Terminal selain pada lokasi yang telah ditetapkan; c. bahwa di dalam Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Terminal dan Retribusi Terminal terdapat beberapa klausul yang perlu disempurnakan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Terminal dan Retribusi Terminal.
Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) 7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah; 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah; 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah; 18. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Penertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2002 Nomor 25 Seri D); 19. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2002 Nomor 26 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 9 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2011 Nomor 4 Seri D); 21. Peraturan Daerh Kota Dumai Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Terminal Dan Retribusi Terminal ((Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2011 Nomor 10 Seri B). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI dan WALIKOTA DUMAI MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN TERMINAL DAN RETRIBUSI TERMINAL. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Terminal dan Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2011 Nomor 10 Seri B) diubah sebagai berikut: 1. Di antara angka 55 dan angka 56 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka baru yakni angka 55A sehingga berbunyi sebagai berikut: 55A. Angkutan Sekolah adalah angkutan yang disediakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah atau badan usaha atau perorangan untuk mengantar jemput siswa sekolah, dilakukan dengan mempergunakan mobil penumpang atau mobil bus. 2. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b dan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: b. penyelenggaraan Pool dan/atau loket di Luar Terminal oleh Perusahaan Angkutan Umum Penumpang. 3. Setelah Pasal 6 ayat (2) huruf b ditambahkan 1 (satu) huruf baru yakni huruf c sehingga berbunyi sebagai berikut: c.
penyelenggaraan Pool di Angkutan Umum Barang.
Luar
Terminal
oleh
Perusahaan
4. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: (4) Pembangunan Pool di Luar Terminal dan pembangunan TBUKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus mendapatkan Izin dari Walikota.
(5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan setelah terlebih dahulu mendapat Rujukan Teknis dari Dinas tentang analisis kebutuhan Pool di Luar Terminal atau analisis kebutuhan TBUKS. 5. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Izin Pembangunan Pool di Luar Terminal, dan Izin Pembangunan TBUKS diatur dengan Peraturan Walikota. 6. Ketentuan ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: (4) Penyelenggaraan Pool di Luar Terminal dan penyelenggaraan TBUKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus mendapatkan Izin dari Walikota. (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan setelah terlebih dahulu mendapat Rujukan Teknis dari Dinas tentang mekanisme penyelenggaraan Pool di Luar Terminal atau mekanisme penyelenggaraan TBUKS. (6) Rujukan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus mengacu kepada intergritas dan sinergisitas Pool di Luar Terminal atau TBUKS yang akan diselenggarakan terhadap Terminal Penumpang atau Terminal Barang yang telah diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. 7. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Izin Penyelenggaraan Pool di Luar Terminal, dan Izin Pembangunan TBUKS diatur dengan Peraturan Walikota. 8. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: (3) Atas pelayanan jasa berupa penyediaan tempat parkir untuk kendaraan bermotor umum di dalam Pool di Luar Terminal atau di dalam TBUKS sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3), sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini ataupun Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penyelenggaraan Tempat Parkir dan Tarif Retribusi Parkir, dapat dikenakan pungutan atau tidak sama sekali oleh Penyelenggara Pool di Luar Terminal atau Penyelenggara TBUKS. (4) Atas pelayanan jasa berupa penyediaan tempat parkir untuk kendaraan bermotor umum di dalam Pool di Luar Terminal atau di dalam TBUKS, baik yang dikenakan pungutan atau tidak sama sekali sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyelenggara Pool di Luar Terminal atau penyelenggara TBUKS tetap dikenakan kewajiban membayar Pajak Parkir kepada Pemerintah Daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Parkir.
9. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: (2) Retribusi penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sudah termasuk pelayanan penyediaan ruang tunggu bagi penumpang kendaraan bermotor umum atau peron, penyediaan ruang tunggu bagi awak kendaraan umum, penyediaan tempat tunggu bagi pengantar dan penjemput penumpang, beserta penggunaan fasilitas wc/toilet yang ada di dalamnya. 10. Ketentuan Pasal 16 ayat (3) dihapus. 11. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) diubah sehingga berbunyi : (1) Setiap Kendaraan bermotor umum angkutan orang yang memasuki atau keluar dari Kota Dumai dan/atau beroperasi melakukan pengangkutan orang di dalam Kota Dumai diwajibkan masuk ke terminal penumpang untuk menaikan/menurunkan penumpang. 12. Setelah Pasal 17 ayat (1) ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (1A) sehingga berbunyi sebagai berikut: (1A)Setiap orang/Badan Usaha yang mengoperasikan kendaraan bermotor umum angkutan orang dapat menyediakan mobil service. 13. Setelah Pasal 17 ayat (2) huruf e ditambahkan 1 (satu) huruf baru yakni huruf f sehingga berbunyi sebagai berikut : f.
Angkutan Sekolah.
14. Ketentuan Pasal 19 ayat (12) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: (12) Kendaraan pengangkut alat berat dan barang-barang berbahaya, dapat memasuki kawasan pusat perkotaan, kawasan pusat kegiatan, dan/atau kawasan pemukiman untuk alasan yang sangat penting, atau untuk kepentingan umum yang sangat luas dan/atau untuk kepentingan Pemerintah atau Pemerintah Daerah, dengan Izin Dispensasi Khusus dari Walikota yang dapat dilimpahkan kepada Kepala Dinas, serta wajib dilakukan dengan pengawalan petugas yang berwenang. 15. Setelah Pasal 19 ayat (12) ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat 13 sehingga berbunyi sebagai berikut: (13) Ketentuan lebih lanjut mengenai Izin Masuk Kota dan Izin Dispensasi Khusus diatur dengan Peraturan Walikota. 16. Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: (2) Penimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mendapatkan data berat kendaraan dan berat muatan angkutan barang yang keluar masuk Kota Dumai.
(3) Disebabkan karena tidak dapat dilakukannya penimbangan terhadap kendaraan bermotor umum angkutan barang di tepi jalan yang berada pada Pos Retribusi Terminal Barang, maka untuk mendapatkan berat kendaraan dan berat muatan angkutan barang dapat mengacu pada data berat kosong kendaraan yang terdapat dalam buku uji dan data berat barang berdasarkan surat muatan barang yang dikeluarkan oleh perusahaan pengirim barang. (4) Apabila kendaraan pengangkut tidak dilengkapi dengan surat muatan barang, atau dicurigai surat muatan barang tersebut tidak sesuai dengan berat muatan yang diangkut, maka penentuan berat muatan angkutan barang ditentukan berdasarkan tabel yang telah disusun oleh Dinas berdasarkan hasil uji petik atau uji sampel terhadap kendaraan dengan tipe yang sama dan muatan sejenis yang telah dilakukan sebelumnya. 17. Ketentuan Pasal 31 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: (1) Lokasi Pool di Luar Terminal sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut: a. Jalan Ratu Sima (Jalan Kelakap Tujuh) untuk jenis pelayanan Angkutan AKAP, AKDP, Angkutan Sewa dan Angkutan Pariwisata; b. Jalan Gatot Subroto (Jalan Bukit Timah Raya) dan Jalan Soekarno-Hatta (Jalan Raya Dumai-Duri) untuk kendaraan bermotor umum angkutan barang. 18. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 33 (1) Setiap orang atau badan dilarang mempergunakan Pool di Luar Terminal sebagai tempat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang dan/atau tempat untuk bongkar muat barang atau mempergunakan Pool di Luar Terminal sebagai tempat parkir kendaraan bermotor umum angkutan penumpang menunggu jadwal keberangkatan. (2) Setiap orang atau badan dilarang mempergunakan Loket di Luar Terminal sebagai tempat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang atau mempergunakan Loket di Luar Terminal sebagai tempat parkir kendaraan bermotor umum angkutan penumpang menunggu jadwal keberangkatan. (3) Setiap orang atau badan dilarang mendirikan, membangun, menguasai, menempati, mengusahakan, mengopersikan, atau menyelenggarakan Pool di Luar Terminal selain pada lokasi yang telah ditetapkan pada Pasal 31 ayat (1) huruf a dan huruf b. (4) Setiap orang atau badan dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan percaloan di dalam terminal atau bertindak dan memperlakukan dirinya sebagai calo di dalam terminal.
19. Ketentuan Pasal 44 ayat (7) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: (7) Tarif Retribusi Penyediaan Jasa Pergudangan adalah sebagai berikut: NO
JENIS GUDANG
TARIF RETRIBUSI PER BULAN (Rp/m²)
1.
Gudang Basah
15.000,-
2.
Gudang Kering
15.000,-
20. Ketentuan Pasal 53 ayat (10) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: (10) Masa retribusi penyediaan jasa pergudangan adalah periode waktu sekali penyimpanan barang untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari atau paling lama 1 (satu) bulan. 21. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 54A (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas. (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi. (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi. Pasal 54B (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota. (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang. (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
Pasal 54C (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan. (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB. 22. Ketentuan Pasal 56 ayat (1) huruf a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: (1) Tata cara pemungutan Retribusi Terminal mempergunakan beberapa metode sebagai berikut: a. metode pasca bayar dengan mempergunakan Karcis Retribusi Terminal; b. metode pra bayar dengan mempergunakan Kartu Elektronik Deposit Retribusi Terminal atau Smart Card Deposit Retribusi Terminal. 23. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: (1) Karcis Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 ayat (1) huruf a dikeluarkan oleh Dinas dan wajib dilegalisasi oleh Dinas dan/atau diporporasi oleh Dinas yang membidangi pendapatan daerah. (2) Pemungutan Retribusi Terminal yang mempergunakan Kartu Elektronik Deposit Retribusi Terminal atau Smart Card Deposit Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 ayat (1) huruf b wajib memberikan tanda bukti pembayaran yang dikeluarkan oleh alat pembaca Kartu Elektronik atau Smart Card tersebut kepada pengguna jasa terminal sebagai tanda bukti pembayaran Retribusi Terminal yang sah. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Karcis Retribusi Terminal, Kartu Elektronik Deposit Retribusi Terminal, dan Smart Card Deposit Retribusi Terminal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. 24. Ketentuan Pasal 58 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: (1) Setiap Juru Pungut Retribusi Terminal yang diperkerjakan oleh Dinas dilarang menggunakan karcis Retribusi Terminal yang tidak dilegalisasi oleh Dinas dan/atau tidak diporporasi oleh Dinas yang membidangi Dinas Pendapatan. 25. Ketentuan Pasal 60 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: (3) Besarnya insentif ditetapkan 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Retribusi dalam tahun anggaran yang berkenaan.
26. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 17 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (8), ayat (9), ayat (10), dan ayat (12), Pasal 20, Pasal 27 ayat (2), dan ayat (4), Pasal 33 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dan Pasal 45 adalah pelanggaran. (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2), adalah kejahatan. Pasal II Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Dumai. Ditetapkan di Dumai pada tanggal 10 Oktober 2012 WALIKOTA DUMAI
dto KHAIRUL ANWAR Diundangkan di Dumai pada tanggal 7 Desember 2012 SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,
dto SAID MUSTAFA LEMBARAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2012 NOMOR 8 SERI C
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN TERMINAL DAN RETRIBUSI TERMINAL
I. PENJELASAN UMUM Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Terminal dan Retribusi Terminal, pada saat ditetapkan belum terdapat ketentuan tegas yang mengatur larangan mempergunakan Pool dan/atau Loket di Luar Terminal sebagai tempat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang dan/atau tempat untuk bongkar muat barang atau mempergunakan Pool di Luar Terminal sebagai tempat parkir kendaraan bermotor umum angkutan penumpang menunggu jadwal keberangkatan. Demikian pula di dalam Peraturan Daerah tersebut belum terdapat ketentuan tegas yang mengatur tentang larangan mendirikan, membangun, menguasai, menempati, mengusahakan, atau menyelenggarakan Pool di Luar Terminal selain pada lokasi yang telah ditetapkan, serta beberapa klausul di dalamnya dirasa perlu untuk disempurnakan. Oleh sebab itu dirasa perlu untuk mengubah Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Terminal dan Retribusi Terminal dengan Peraturan Daerah. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Cukup Angka 2 Cukup Angka 3 Cukup Angka 4 Cukup Angka 5 Cukup Angka 6 Cukup Angka 7 Cukup Angka 8 Cukup Angka 9 Cukup Angka 10 Cukup Angka 11 Cukup Angka 12 Cukup Angka 13 Cukup
jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas.
Angka 14 Cukup jelas. Angka 15 Cukup jelas. Angka 16 Cukup jelas. Angka 17 Cukup jelas. Angka 18 Cukup jelas. Angka 19 Cukup jelas. Angka 20 Cukup jelas. Angka 21 Cukup jelas. Angka 22 Metode pasca bayar yang hanya terdiri dari Karcis Retribusi Terminal adalah metode pemungutan retribusi terminal dengan cara menerima pembayaran retribusi langsung dari pengguna jasa terminal pada saat akan meninggalkan terminal, dan sebagai buktinya petugas terminal menyerahkan potongan karcis retribusi terminal kepada pengguna jasa terminal. Metode pra bayar adalah metode pemungutan retribusi terminal dengan cara menerima terlebih dahulu pembayaran retribusi terminal dari pengguna jasa terminal sebelum mempergunakan fasilitas terminal, terdiri dari Kartu Elektronik Deposit Retribusi Terminal atau Smart Card Deposit Retribusi Terminal. Kartu Elektronik Deposit Retribusi Terminal atau Smart Card Deposit Retribusi Terminal adalah kartu elektronik atau smart card yang dapat menyimpan data didalamnya seperti nomor kendaraan dan nama pemilik kendaraan yang menyimpan deposit retribusi terminal, serta nilai uang deposit retribusi terminal yang tersimpan di dalamnya. Pada saat akan meninggalkan terminal, pengguna jasa terminal menyerahkan Kartu Elektronik Deposit Retribusi Terminal atau Smart Card Deposit Retribusi Terminal yang dimilikinya kepada petugas terminal untuk dibaca oleh peralatan atau perangkat elektronik tertentu, dan dikurangi nilai depositnya. Jika nilai uang di dalamnya telah habis, Kartu Elektronik Deposit Retribusi Terminal atau Smart Card Deposit Retribusi Terminal dapat diisi ulang dengan mempergunakan peralatan atau perangkat elektronik tertentu pada Dinas atau pada tempat lain yang ditunjuk oleh Dinas dan/atau pada petugas terminal yang dipekerjakan oleh Dinas. Angka 23 Legalisasi dan/atau porporasi terhadap Karcis Retribusi Terminal dimaksudkan untuk memberikan jaminan keabsahan terhadap Karcis Retribusi Terminal yang digunakan. Angka 24 Menggunakan Karcis Retribusi Terminal yang tidak dilegalisasi oleh Dinas dan/atau tidak diporporasi oleh Dinas yang membidangi pendapatan daerah, dan/atau menggunakan tanda bukti pembayaran retribusi parkir lainnya yang tidak syah adalah tindak pidana melawan hukum. Angka 25 Cukup jelas. Angka 26 Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas.
