PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 4 TAHUN 2003

PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 4 TAHUN 2003 TENTANG IZIN BANGUNAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA DUMAI, Menimbang :

a. bahwa dengan semakin pesatnya perkembangan kota, sesuai dengan lajunya pembangunan yang beraneka ragam memerlukan penataan kota (perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang kota) secara terpadu, menyeluruh, efektif dan efesien; b. bahwa dalam rangka penataan kota yang serasi dan seimbang untuk terwujudnya Kota Dumai yang bersih, sejahtera dan damai, perlu memanfaatkan ruang kota secara optimal melalui proses perizinan bangunan yang tertib, sederhana, dan dilaksanakan dalam waktu yang singkat; c. bahwa Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 20 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Bangunan, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan Kota sehingga dipandang perlu untuk dirubah dan ditinjau kembali dengan menetapkan Peraturan Daerah yang baru tentang Izin Bangunan; d. Bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a, b, dan c di atas dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Bangunan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23); 3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115); 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699); 5. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3829);

-1– CD Himpunan Peraturan Daerah Kota Dumai 1999 – 2003 Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Dumai

6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848); 8. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2002); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134); 11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70); 12. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Nomor 24 Seri D); 13. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2002 Nomor 25 Seri D). 14. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2002 Nomor 26 Seri D).


DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI MEMUTUSKAN : Menetapkan:

PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI TENTANG IZIN BANGUNAN

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Kota Dumai; b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Dumai; c. Walikota adalah Walikota Dumai; d. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Dumai; e. Perencana Bangunan adalah seorang atau sekelompok ahli dalam bidang arsitektur yang memiliki izin bekerja; f. Perencana Struktur adalah seorang ahli atau sekelompok ahli dalam bidang struktur/konstruksi bangunan yang memiliki izin bekerja; g. Perencana Instalasi dan Kelengkapan Bangunan adalah seorang atau sekelompok ahli dalam bidang instalasi dan kelengkapan bangunan yang memiliki izin bekerja; h. Perencana Tata Ruang adalah seorang atau sekelompok ahli dalam bidang Tata Ruang yang memiliki izin bekerja; i. Direksi Pengawas adalah seorang atau sekelompok orang yang bertugas mengawasi pelaksanaan pekerjaan membangun yang ditunjuk oleh Kepala Dinas; j. Garis Sempadan Jalan yang selanjutnya disingkat GSJ adalah garis rencana jalan yang ditetapkan dalam rencana kota; k. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis yang tidak boleh dilampaui oleh denah bangunan ke arah GSJ yang ditetapkan dalam rencana kota; l. Garis Sempadan Belakang Bangunan yang selanjutnya disingkat GSBB adalah garis yang tidak boleh dilampaui oleh denah bangunan ke arah batas persil bagian belakang; m. Garis Sempadan Samping Bangunan yang selanjutnya disingkat GSSB adalah garis yang tidak boleh dilampaui oleh denah bangunan ke arah batas persil bagian samping; n. Garis Sempadan Pagar Bangunan yang selanjutnya disingkat GSPB adalah garis yang mengatur batas pagar bangunan dengan batas pinggir jalan (patok daerah milik jalan); o. Jalan adalah semua jalan yang terbuka untuk lalu lintas umum, gang, jalan orang dan jalan kendaraan, lapangan dan pertamanan, termasuk pula pinggir-pinggir jalan, lereng-lereng, trotoar, saluran dan peralatan-peralatan semacam itu diukur antara garis-garis sempadan pagar, selanjutnya tiap-tiap jalur tanah yang menurut rencana perluasan kota diperuntukkan buat jalan dengan membuat sesuatu jalan dimaksudkan pula memperlebar sesuatu jalan, baik yang dibuat Pemerintah maupun Swasta; p. Bangunan adalah sesuatu perwujudan fisik arsitektur yang digunakan sebagai wadah kegiatan manusia; q. Bangun-bangunan adalah suatu perwujudan fisik arsitektur yang tidak digunakan untuk kegiatan manusia; -3– CD Himpunan Peraturan Daerah Kota Dumai 1999 – 2003 Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Dumai

r. s.

t.

u. v. w. x.

y. z.

aa. aa. ab. ac.

ad. ae.

af. ag. ah. ai.

aj.

ak.

Bangunan-bangunan adalah bangunan penyerta/ pelengkap bangunan utama yang berada di luar bangunan utama; Koofisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka perbandingan jumlah luas lantai dasar terhadap luas tanah perpetakan yang sesuai dengan rencana kota; Koofisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka perbandingan jumlah luas seluruh lantai terhadap luas tanah perpetakan yang sesuai dengan rencana kota; Pagar Proyek adalah pagar yang didirikan pada lahan proyek untuk batas pengamanan proyek selama masa pelaksanaan; Perancah (bekesting) adalah struktur pembantu sementara di dalam pelaksanaan suatu bangunan untuk menunjang pekerjaan struktur bangunan; Alat Pemadam Api Ringan adalah pemadam api yang mudah dipakai oleh satu orang, digunakan untuk memadam api pada awal terjadinya kebakaran; Hidrant Kebakaran adalah suatu sistem pemadam kebakaran dengan menggunakan air bertekanan dalam upaya penyelamatan, pencegahan dan perlindungan terhadap bahaya kebakaran; Spinkler adalah suatu sistem pemancar air yang bekerja secara otomatis apabila suhu ruang mencapai suhu tertentu; Pipa Peningkat Air (riser) adalah pipa vertikal yang berfungsi mengalirkan air ke jaringan pipa di tiap lantai dan mengalirkan air ke pipa-pipa cabang dalam bangunan; Alarm Kebakaran adalah suatu alat pengindera yang dipasang pada bangunan gedung yang dapat memberi peringatan atau tanda pada saat terjadinya kebakaran; Tangga Kebakaran adalah tangga yang dirancang/ dibuat khusus untuk menyelamatkan jiwa manusia pada waktu terjadi kebakaran; Pintu Kebakaran adalah pintu yang langsung menuju ke tangga kebakaran atau jalan keluar dan hanya dipergunakan apabila terjadi kebakaran; Instalasi dan Perlengkapan Bangunan adalah instalasi dan perlengkapan pada bangunan, bangun-bangunan dan atau pekarangan yang digunakan untuk menunjang unsur kenyamanan, keselamatan, komunikasi dan mobilitas dalam bangunan; Mendirikan Bangunan adalah usaha/pekerjaan untuk membuat atau mendirikan bangunan; Mengubah Bangunan adalah usaha/pekerjaan untuk merubah bentuk, dasar dan sifat bangunan semula baik bangunan induk maupun bangunan turunannya termasuk menambah bangunan tersebut; Memperbaiki Bangunan adalah usaha/pekerjaan memperbaiki bangunan yang telah ada dengan tidak merubah bangunan atau bentuk dasar bangunan; Membongkar Bangunan adalah usaha/pekerjaan untuk membongkar atau menghilangkan/meniadakan bangunan; Retribusi Perizinan adalah sejumlah pembayaran sebagai biaya untuk bimbingan, pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan izin yang bersangkutan; Surat Izin Bekerja Perencana Bangunan selanjutnya disingkat SIBPB adalah surat izin yang diterbitkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk yang diberikan kepada perencana/seorang yang bertugas mengerjakan perencana bangunan di bidang konstruksi dan atau instalasi di Wilayah Kota Dumai; Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah selanjutnya disingkat SIPPT adalah surat yang diterbitkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tentang persetujuan penggunaan sebidang tanah sesuai dengan rencana kota; Pelayanan Pengukuran adalah pelayanan yang diberikan oleh Dinas Tata Kota dan Pertamanan kepada pemohon untuk mendapatkan Peta Situasi Terukur selanjutnya disingkat PST yang akan digunakan sebagai dasar penggambaran rencana kota;


al.

Izin Mendirikan Bangunan selanjutnya disingkat IMB adalah persetujuan resmi dari Walikota untuk memulai/ mengakhiri pekerjaan mendirikan, memperbaiki/ mengubah bangunan; am. Izin Penggunaan Bangunan selanjutnya disingkat IPB adalah izin untuk memanfaatkan/menggunakan bangunan dengan persetujuan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk; an. Badan adalah Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Koperasi, Yayasan, Lembaga, dan bentuk usaha tetap lainnya; ao. Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang menurut Peraturan Perundangundangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

BAB II KETENTUAN ADMINISTRASI Bagian Pertama Kewenangan Pasal 2 Walikota berwenang untuk : a. Menerbitkan izin sepanjang persyaratan teknis dan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; b. Memberikan izin atau menentukan lain dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dengan mempertimbangkan ketertiban umum, keserasian lingkungan, keamanan jiwa manusia serta mempertimbangkan pendapat para ahli; c. Menetapkan sifat atau tingkat nilai izin yang diterbitkan; d. Menerbitkan surat izin bekerja para pelaku teknis pembangunan; e. Mengatur lebih lanjut hal-hal khusus dalam suatu perencanaan dan atau pelaksanaan pembangunan suatu lingkungan; f. Menghentikan atau menutup kegiatan di dalam suatu bangunan yang dinilai belum dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sampai yang bertanggung jawab atas bangunan tersebut memenuhi persyaratan yang ditetapkan; g. Memerintahkan pemilik pekarangan untuk meninggikan atau merendahkan pekarangan sehingga serasi dengan sarana dan prasarana lingkungan yang ada; h. Memerintahkan untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap bagian bangunan, bangun-bangunan dan pekarangan ataupun suatu lingkungan untuk pencegahan terhadap gangguan kesehatan dan keselamatan jiwa manusia; i. Memerintahkan, menyetujui atau menolak dilakukannya pembangunan, perbaikan, atau pembongkaran sarana atau prasarana lingkungan oleh pemilik bangunan atau pemilik tanah; j. Menetapkan pembatalan terhadap keputusan peruntukan sebidang tanah yang nyata dalam batas waktu 5 tahun keputusan peruntukan tersebut belum dapat dilaksanakan; k. Menetapkan kebijaksanaan terhadap lingkungan khusus atau lingkungan yang dikhususkan dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dengan mempertimbangkan keserasian lingkungan dan atau keamanan Negara; l. Menetapkan bangunan tertentu untuk menampilkan arsitektur berkultur Melayu Riau; m. Secara langsung atau petugas yang ditunjuk menjalankan tugasnya memasuki halaman, pekarangan dan atau bangunan.


Bagian Kedua Perizinan Pasal 3 (1)

Setiap kegiatan mendirikan, mengubah dan menggunakan bangunan dalam wilayah Kota Dumai harus memiliki izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

(2)

Tata cara permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

(3)

Proses pembuatan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan. Pasal 4

(1)

Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditangguhkan penyelesaiannya, jika pemohon tidak melengkapi dan atau memenuhi persyaratan.

(2)

Apabila terjadi sengketa yang ada hubungannya dengan persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaian permohonan izin dimaksud dapat ditangguhkan sampai ada penyelesaian sengketa.

(3)

Penangguhan penyelesaian izin sebagaimana dimaksud secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan.

(4)

Permohonan izin yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah lewat waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat penangguhan dapat ditolak dengan surat pemberitahuan disertai alasan.

(5)

Permohonan izin yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat diajukan kembali setelah pemohon melengkapi semua persyaratan.

ayat (2), diberitahukan

Pasal 5 Walikota atas pertimbangan Kepala Dinas dapat menolak permohonan izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1), apabila : a. Berdasarkan ketentuan yang berlaku berdirinya bangunan dan atau kegiatan menggunakan akan melanggar ketertiban umum atau merugikan kepentingan umum atau keserasian lingkungan; b. Pemohon belum atau tidak melaksanakan petunjuk tertulis yang diberikan sebagai salah satu syarat diprosesnya permohonan. Pasal 6 (1)

IMB batal apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal penetapan izin pelaksanaan belum dimulai pembangunannya, atau pekerjaan yang telah dilaksanakan tidak diteruskan dan dianggap hanya berupa pekerjaan persiapan, kecuali ada pemberitahuan tertulis dari pemegang izin.

(2)

IPB batal apabila pemegang izin tidak mematuhi ketentuan yang tercantum dalam perizinan.

(3)

Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk. -6– CD Himpunan Peraturan Daerah Kota Dumai 1999 – 2003 Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Dumai

Pasal 7 Kepala Dinas dapat memberikan izin khusus untuk bangunan sementara/darurat, dengan syarat bangunan tersebut dibongkar kembali setelah masa izinnya berakhir.

Bagian Ketiga Tertib Pembangunan dan Bangunan Pasal 8 Setiap bangunan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam IMB dan atau dinyatakan tidak layak untuk dihuni harus dibongkar atau dilakukan penyesuaian-penyesuaian sehingga memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini. Pasal 9 (1)

GSB yang telah ditetapkan dalam rencana kota harus ditaati dalam mendirikan atau memperbaharui sebagian atau seluruh bangunan.

(2)

GSB yang disyaratkan dalam izin membangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipatok di lapangan oleh Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk. Pasal 10

Bangunan tertentu berdasarkan letak, bentuk, ketinggian dan penggunaannya harus dilengkapi dengan peralatan yang berfungsi sebagai pengamanan terhadap lalu lintas darat, udara atau lalu lintas sungai.

Bagian Keempat Pengendalian Pembangunan dan Bangunan Pasal 11 (1)

Setiap perencanaan tata ruang, perancangan dan perencanaan bangunan harus memenuhi ketentuan teknis yang berlaku, serta mempertimbangkan segi keamanan dan keselamatan, kesehatan, keserasian bangunan dan lingkungan yang diterapkan dalam segi arsitektur, konstruksi instalasi dan perlengkapan bangunan termasuk keamanan dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

(2)

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh para ahli yang memiliki surat izin bekerja sesuai bidangnya masing-masing, yang terdiri dari : a. Perencana tata ruang; b. Perencana bangunan; c. Perencana struktur bangunan; d. Perencana instalasi dan perlengkapan bangunan.

(3)

Surat izin bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.


Pasal 12 (1)

Dalam setiap perancangan dan perencanaan bangunan, pemilik bangunan wajib menunjuk ahli kecuali untuk bangunan tertentu ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

(2)

Pemilik bangunan wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Dinas, apabila terjadi penggantian perancang dan atau perencana bangunan. Pasal 13

(1)

Gambar serta rencana bangunan terdiri dari : a. Gambar tata letak bangunan (site plan); b. Gambar rancangan arsitektur; c. Gambar dan perhitungan struktur; d. Gambar instalasi dan perlengkapan bangunan; dan atau e. Gambar dan perhitungan lain yang ditetapkan.

(2)

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan gambar rancangan arsitektur.

(3)

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam gambar yang jelas dengan dilengkapi ukuran, penjelasan penggunaan ruang, bahan serta menyatakan letak garis sempadan dan sejenisnya.

(4)

Gambar-gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sekurang-kurangnya menurut skala 1:100 (satu banding seratus) dan gambar-gambar detail dengan skala 1:10 (satu banding sepuluh) atau 1:20 (satu banding duapuluh).

(5)

Penyajian rancangan dan rencana bangunan untuk pembaharuan, perluasan atau perubahan, harus digambar dengan jelas, baik keadaan yang ada, maupun pembaharuan, perluasan atau perubahan dimaksud. Pasal 14

(1)

Rancangan arsitektur suatu bangunan atau kompleks bangunan, harus serasi dengan keseluruhan yang terdapat di lingkungan sekitarnya.

(2)

Dokumen lama yang ada dan masih memenuhi persyaratan dapat digunakan sebagai dasar perancangan dan perencanaan bangunan dan sebagai kelengkapan persyaratan permohonan izin baru. Pasal 15

(1)

Walikota berwenang mengatur bagian-bagian kota, bangunan dan atau kelompok bangunan sepanjang jalan tertentu mengenai ketinggian, besar sudut dan besar jalur-jalur atap (dak atau overstek) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2)

Walikota menetapkan ketentuan teknis lebih lanjut tentang peletakan bangunan serta teknis perubahan dan penambahan bangunan, dengan tetap memperhatikan keserasian dan kelestarian lingkungan serta kaidah perencanaan kota.


Pasal 16 Pelaksanaan kegiatan membangun harus sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam izin membangun. Pasal 17 (1)

Pelaksanaan kegiatan membangun dapat dilakukan oleh pemborong atau perorangan dan diawasi oleh Direksi Pengawas yang bertanggung jawab atas hasil pelaksanaan kegiatan tersebut.

(2)

Dalam pelaksanaan kegiatan membangun, pemborong atau perorangan harus menjaga keamanan, keselamatan bangunan dan lingkungan serta tidak boleh mengganggu ketentraman dan keselamatan masyarakat di sekitarnya.

(3)

Ketentuan tentang pemborong dan Direksi Pengawas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Dinas.

(4)

Apabila terjadi penyimpangan dalam kegiatan membangun dan atau terjadi akibat negatif lainnya, Direksi Pengawas harus menghentikan pelaksanaan kegiatan membangun dan melaporkan kepada Kepala Dinas. Pasal 18

Segala kerugian pihak lain yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan membangun, menjadi beban dan tanggung jawab pemborong dan atau pemilik bangunan. Pasal 19 (1)

Setiap bangunan yang telah berdiri harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) serta memudahkan pengamatan dan pemeliharaan bangunan.

(2)

Setiap bangunan kecuali rumah tempat tinggal yang telah selesai dibangun sebelum digunakan atau dihuni harus mempunyai Izin Penggunaan Bangunan.

(3)

Izin Penggunaan Bangunan diberikan apabila ketentuan dalam izin membangun telah dipenuhi dengan mempertimbangkan segi administrasi dan laporan pelaksana yang dibuat oleh Direksi Pengawas, serta hasil pengkajian oleh pengkaji teknis bangunan yang dituangkan dalam rekomendasi Kepala Dinas atas kelayakan menggunakan bangunan.

(4)

Walikota dapat memerintahkan menutup atau melarang penggunaan suatu bangunan apabila menurut pertimbangannya dapat menimbulkan gangguan bagi keamanan dan ketertiban umum, sampai yang bertanggung jawab atas bangunan tersebut memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Pasal 20

(1)

Kepala Dinas dapat memerintahkan kepada pemilik atau penghuni bangunan untuk memperbaiki bangunannya baik sebagian atau keseluruhan, jika menurut pendapat Walikota keadaan tersebut tidak memenuhi syarat kelayakan untuk dihuni.


(2)

Kepala Dinas dapat menetapkan suatu bangunan baik sebagian atau seluruhnya tidak layak dihuni atau digunakan jika ditinjau dari struktur bangunan dapat membahayakan penghuni dan atau lingkungan.

(3)

Walikota atau Kepala Dinas dapat memerintahkan penghuni untuk segera mengosongkan dan menutup bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu tertentu serta mengumumkan status bangunan tersebut berada di bawah pengawasan.

(4)

Apabila bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah dikosongkan, pembongkaran dilakukan oleh pemilik atau penghuni dalam jangka waktu tertentu.

(5)

Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dilaksanakan oleh penghuni atau pemilik, pelaksanaan pengosongan dan atau pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas biaya pemilik bangunan.

(6)

Persyaratan dan tata cara penetapan bangunan tidak layak dihuni atau digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Walikota. Pasal 21

(1)

Bangunan, bangun-bangunan, atau bagian bangunan dan pekarangan harus dalam keadaan terpelihara sehingga dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan persyaratan dalam izin serta tidak mengganggu kesehatan dan kebersihan.

(2)

Dalam hal pemeliharaan bangunan, pekarangan dan bangun-bangunan yang memerlukan keahlian, harus dilaksanakan oleh pelaku teknis bangunan sesuai dengan bidangnya.

(3)

Pemilik bangunan atau pekarangan wajib melaksanakan atau mengizinkan dilakukannya pekerjaan-pekerjaan yang menurut Walikota atau Kepala Dinas dianggap perlu berdasarkan pemberitahuan secara tertulis.

(4)

Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilaksanakan dalam jangka waktu yang tercantum dalam pemberitahuan. Pasal 22

(1)

Walikota dapat menetapkan daerah-daerah bangunan dan atau bangun-bangunan yang memiliki nilai sejarah atau kepurbakalaan, budaya dan arsitektur yang tinggi, sebagai daerah pemugaran yang perlu dilindungi dan dijaga kelestariannya.

(2)

Kriteria bangunan dan atau bangun-bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

(3)

Walikota dapat memberikan pengecualian terhadap bangunan dan atau bangunbangunan yang perlu dilindungi dan dijaga kelestariannya yang terkena ketentuan peremajaan lingkungan.

- 10 – CD Himpunan Peraturan Daerah Kota Dumai 1999 – 2003 Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Dumai

BAB III KETENTUAN TEKNIS BANGUNAN Bagian Pertama Ketentuan Tata Ruang Pasal 23 Setiap bangunan harus sesuai dengan peruntukan yang diatur dalam rencana kota. Pasal 24 Dalam perencanaan suatu bangunan dan atau lingkungan bangunan, harus dibuat perencanaan menyeluruh yang mencakup rencana sirkulasi kendaraan, orang dan barang, pola parkir, pola penghijauan, ruang terbuka, sarana dan prasarana lingkungan, dengan memperhatikan keserasian terhadap lingkungan dan sesuai dengan standar lingkungan yang ditetapkan. Pasal 25 (1)

Setiap bangunan harus memenuhi persyaratan fungsi utama bangunan dan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).

(2)

Suatu bangunan dapat terdiri dari beberapa ruangan dengan jenis penggunaan yang berbeda, sepanjang tidak menyimpang dari persyaratan teknis menurut ketentuan yang berlaku.

(3)

Setiap bangunan harus memiliki ruang-ruang fungsi utama dan ruang pelengkap, instalasi dan perlengkapan bangunan yang dapat menjamin terselenggaranya fungsi bangunan.

(4)

Lantai, dinding, langit-langit dan atap yang membentuk suatu ruangan baik secara sendiri-sendiri maupun menjadi satu kesatuan, harus dapat memenuhi kebutuhan fungsi ruang dan memenuhi persyaratan kesehatan, keselamatan dan keamanan bangunan. Pasal 26

(1)

Setiap bangunan, kecuali rumah tempat tinggal wajib menyediakan tempat parkir kendaraan sesuai dengan jumlah kebutuhan.

(2)

Penyediaan tempat parkir di pekarangan tidak boleh penghijauan.

mengurangi daerah

Pasal 27 (1)

Tata letak bangunan dalam suatu bagian lingkungan harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).

(2)

Pada lokasi-lokasi tertentu Walikota dapat menetapkan pengarahan rencana tata letak bangunan dalam suatu bagian lingkungan.


Pasal 28 Penempatan bangun-bangunan, tidak boleh mengganggu ketertiban umum, lalu lintas prasarana kota dan pekarangan, bentuk arsitektur bangunan dan lingkungan, serta harus memenuhi kekuatan struktur dengan memperhatikan keserasian, keselamatan, dan keamanan lingkungan. Pasal 29 Pada lingkungan bangunan tertentu Walikota dapat menentukan ketentuan penggunaan setiap lantai dasar atau lantai lainnya pada bangunan, untuk kepentingan umum. Pasal 30 (1)

Setiap bangunan yang menimbulkan dampak penting atau mengganggu lingkungan, harus dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan.

(2)

Setiap bangunan yang menghasilkan limbah atau buangan lainnya yang dapat menimbulkan pencemaraan harus dilengkapi dengan sarana pengolahan limbah sebelum dibuang ke saluran umum. Pasal 31

(1)

Setiap bangunan yang didirikan harus sesuai dengan rencana perpetakan, yang diatur dalam rencana kota.

(2)

Apabila perpetakan tidak dipenuhi atau tidak ditetapkan, maka KDB dan KLB diperhitungkan berdasarkan luas tanah di belakang GSJ yang dimiliki.

(3)

Penggabungan atau pemecahan perpetakan dimungkinkan dengan ketentuan KDB dan KLB tidak dilampaui, dan dengan memperhitungkan keadaan lapangan, keserasian dan keamanan lingkungan serta memenuhi persyaratan teknis yang telah ditetapkan. Pasal 32

Tanah yang belum atau tidak memenuhi persyaratan luas minimum perpetakan, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan lain dengan memperhatikan keserasian arsitektur dan lingkungan. Pasal 33 Tinggi rendah (peil) pekarangan harus dibuat sedemikian rupa sehingga tidak merusak keserasian lingkungan atau merugikan pihak lain. Pasal 34 (1)

Pada daerah hantaran listrik (transmisi) tegangan tinggi, letak bangunan minimal 10 (sepuluh) meter dari as jalur tegangan tinggi terluar tidak boleh melampaui garis sudut 450 (empat puluh lima derajat), yang diukur dari as jalur tegangan tinggi terluar.

(2)

Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan lain dengan pertimbangan para ahli. - 12 – CD Himpunan Peraturan Daerah Kota Dumai 1999 – 2003 Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Dumai

Bagian Kedua Perihal Membuat dan Memelihara Jalan dan Bangunan Pasal 35 (1)

Setiap orang atau Badan yang membuat jalan dan bangunan harus mengajukan izin secara tertulis kepada Walikota.

(2)

Jalan yang akan dibuat harus sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah baik mengenai ukuran, maupun letak dan fungsi jalan tersebut.

(3)

Jalan yang dibuat oleh pihak swasta penggunaannya diprioritaskan selama 5 (ima) tahun sejak izin diberikan, dan selanjutnya jalan tersebut menjadi milik Pemerintah daerah, yang digunakan untuk kepentingan umum.

(4)

Pada permohonan izin membuat jalan, harus dilampirkan dalam rangkap 3 (tiga) gambar situasi jalan yang akan dibuat, serta jalan-jalan yang berdampingan dengan rencana perluasan. Pasal 36

Pembuat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) peraturan daerah ini diwajibkan : a. Memelihara jalan tersebut serta bangun-bangunan yang berada pada jalan, seperti jembatan, selokan/parit, gorong-gorong (dueker) dan sebagainya agar selalu dalam keadaan baik. b. Mengusahakan dan menjaga jalan menurut mutu yang telah atau yang ditetapkan oleh Walikota. c. Membersihkan jalan tersebut dari sampah-sampah dan kotoran. d. Menerangi jalan tersebut sejak matahari terbenam hingga matahari terbit dengan fasilitas penerangan sekurang-kurangnya sama dengan fasilitas penerangan jalanjalan milik Pemerintah Daerah. Pasal 37 (1)

Mendirikan atau mengganti bangunan pada kiri kanan jalan harus disesuaikan dengan bangunan yang ada pada kiri kanan jalan milik Pemerintah Daerah.

(2)

Mendirikan atau mengganti bangunan pada kiri kanan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga pada jarak sejauh-jauhnya 30 (tiga puluh) meter dari jalan.

(3)

Walikota berhak mengadakan syarat-syarat lain dari pada ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah ini mengenai pemberian izin untuk mengganti, memperbesar atau merubah bangunan pada kiri kanan jalan tersebut. Pasal 38

(1)

Pada jalan-jalan tertentu yang ditunjuk Kepala Dinas atas nama Walikota, dilarang untuk : a. Membuat pagar-pagar pekarangan tanah yang dihitung dari garis sempadan (rooi) ke arah jalan, bangunan pagar yang tingginya melebihi 1,25 (satu dua puluh lima perseratus) meter dari permukaan jalan yang bersangkutan. - 13 – CD Himpunan Peraturan Daerah Kota Dumai 1999 – 2003 Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Dumai

b. Mengadakan tanaman-tanaman, dinding tembok atau tanda batas pekarangan yang dapat menghambat atau menutup pandangan pada sudut tikungan jalan. (2)

Pagar-pagar batas pekarangan yang sudah ada dan menyimpang dari ketentuan ayat (1) tetap berlaku selama belum dicabut oleh Walikota berdasarkan Peraturan Daerah ini.

(3)

Walikota dapat mempertimbangkan lain dari ketentuan ayat (1), apabila dipandang perlu atau ditinjau dari keamanan fasilitas negara yang vital berdasarkan pertimbangan teknis dari instansi terkait.

Bagian Ketiga Perihal Usaha-usaha dan Kegiatan-kegiatan di atas atau di pinggir Jalan Pasal 39 (1)

Dilarang menggali tanah, menanam kayu-kayuan, menegakkan pancang di tengah atau melintasi jalan serta membuat pintu gapura yang ditembok, membuat trotoar dan tangga atau batas pekarangan yang melampaui garis sempadan (rooi) tanpa izin tertulis lebih dahulu dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

(2)

Izin yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap berlaku sepanjang belum dicabut oleh Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk oleh Walikota berdasarkan peraturan yang berlaku.

(3)

Dilarang menempatkan benda-benda runcing pada bangunan-bangunan, batu-batu pekarangan yang letaknya dipinggir jalan jika tingginya kurang dari 2 (dua) meter di atas permukaan tanah. Pasal 40

(1)

Dilarang membuat atau mempunyai lipat (kerabel-beranda, markis atau benda lain yang termasuk pintu-pintu dan jendela-jendela yang terbuka di atas pinggir jalan) jika tidak mendapat izin tertulis dari Kepala Dinas.

(2)

Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi pintu-pintu dan jendela-jendela yang letaknya 5 (lima) meter di atas jalan, demikian juga terhadap lipat (kerabel) dan markis yang letaknya sekurang-kurangnya 75 (tujuh puluh lima) sentimeter menjulur keluar dari garis muka rumah tersebut tidak lebih lebar lobang pintu yang dilindunginya.

(3)

Pintu-pintu dan jendela-jendela yang terbuka ke arah jalan tidak boleh lebih dari 25 (dua puluh lima) sentimeter menjulur keluar dari muka rumah. Pasal 41

(1)

Curahan air hujan dari atap atau pipa takungan bangunan tidak boleh jatuh ke sempadan atau ke atas jalan kecuali dengan polongan yang harus dihubungkan dengan saluran/got yang telah tersedia pada jalan.

(2)

Tinggi ujung polongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setinggi-tingginya 30 (tiga puluh) sentimeter di atas muka jalan.


(3)

Apabila polongan tersebut akan diganti sebagian atau seluruhnya, maka polongan itu harus dihubungkan dengan selokan yang telah ada. Pasal 42

(1)

Atap bangunan dalam lingkungan bangunan yang letaknya berdekatan dengan bandar udara tidak diperkenankan dibuat dari bahan yang menyilaukan.

(2)

Ketinggian bangunan di lingkungan Bandar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperkenankan mengganggu lalu lintas udara.

Bagian Keempat Persyaratan Arsitektur Bangunan Pasal 43 Persyaratan arsitektur bangunan meliputi : a. Tata bentuk; b. Tata ruang; c. Garis sempadan bangunan; d. Pagar-pagar bangunan; e. Koofisien dasar; f. Lantai bangunan; dan g. Ketinggian bangunan. Pasal 44 Apabila tidak ditentukan lain dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kota (Rencana Umum Tata Ruang Kota, Rencana Detail Tata Ruang Kota, atau bentuk rencana tata ruang kota lainnya) tentang garis sempadan bangunan dan pagar-pagar bangunan, koofisien dasar dan lantai bangunan, serta ketinggian banguanan maka diberlakukan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima Garis Sempadan dan Pagar-pagar Bangunan Pasal 45 (1)

Garis sempadan bangunan dan pagar-pagar bangunan harus ditetapkan untuk : a. Memperoleh keteraturan dalam tata letak bangunan terhadap jalan dan atau antar bangunan: b. Menjaga kemungkinan terjadinya pelebaran jalan dikemudian hari; c. Mengurangi resiko kebakaran; d. Pengaturan sirkulasi udara dan sinar matahari; dan e. Kebebasan ruang gerak halaman.

(2)

Besarnya garis sempadan dan pagar-pagar bangunan harus memperhatikan fungsi jalan maupun desain geometrisnya dan jenis penggunaan ruang atau bangunan yang ada.


Pasal 46 (1)

Tempat kegiatan membangun, memperbaiki atau mengganti sesuatu bangunan yang letaknya tidak jauh dari jalan, harus dipisahkan dengan pagar dari tepi jalan.

(2)

Pagar tempat kegiatan membangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), boleh didirikan di tepi jalan seluas yang diperlukan.

(3)

Pagar yang dibuat dari kayu atau besi (plat) tingginya tidak boleh melebihi 2 (dua) meter dan tidak boleh memakai pintu yang terbuka keluar jalan.

(4)

Kepala Dinas menentukan perancah, para, susunan dan konstruksi pagar tersebut.

(5)

Perancah, para dan pagar yang dimaksud pada ayat (4), harus dibuka kembali setelah bangunan selesai dan pemegang izin memperbaiki jalan dan lingkungan sehingga seperti keadaan semula.

(6)

Setelah 8 (delapan) hari dinyatakan bangunan tersebut selesai oleh Kepala Dinas, para dan pagar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dibongkar, maka pembongkaran akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan biaya pembongkaran serta perbaikan jalan tersebut dibebankan kepada pemegang IMB. Pasal 47

(1)

Garis Sempadan Samping Bangunan Perumahan adalah : a. Garis sempadan samping bangunan untuk peruntukan perumahan ialah minimal 1 (satu) meter dihitung dari batas kavling; b. Bila rumah tempat tinggal tersebut dibuat berangkai maka panjangnya tidak boleh melebihi 80 (delapan puluh) meter garis sempadan samping dihitung pada kedua ujung bangunan tersebut, c. Apabila melebihi 80 (delapan puluh) meter diwajibkan membagi dari jumlah panjang bangunan tersebut; d. Penetapan Garis Sempadan Samping Bangunan yang berbatasan dengan jalan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1).

(2)

Garis Sempadan Sungai : a. Garis sempadan sungai bertanggul ditetapkan dengan batas lebar 5 (lima) meter, dihitung dari tepi lajur pengaman sungai. b. Garis sempadan sungai tidak bertanggul : 1. Sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 (tiga) meter ditetapkan 10 (sepuluh) meter, dihitung dari tepi lajur pengaman sungai pada waktu ditetapkan. 2. Sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter ditetapkan 15 (lima belas) meter, dihitung dari tepi lajur pengaman sungai pada waktu ditetapkan. 3. Sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 20 (dua puluh) meter ditetapkan 30 (tiga puluh) meter, dihitung dari tepi lajur pengaman sungai pada waktu ditetapkan. c. Untuk danau dan waduk, garis sempadan ditetapkan 50 (lima puluh) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. d. Untuk sungai yang terpengaruh pasang surut air laut, garis sempadan ditetapkan 100 (seratus) meter dari tepi lajur pengaman sungai dan berfungsi sebagai lajur hijau. e. Garis sempadan sungai dapat dipakai dengan petunjuk Instansi yang terkait. - 16 – CD Himpunan Peraturan Daerah Kota Dumai 1999 – 2003 Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Dumai

(3)

Dilarang mendirikan bangunan atau mengulangi mendirikan bangunan, jika menurut garis sempadan bangunan (rooi) sungai, danau dan waduk tidak menurut apa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam Koefisien Dasar dan Lantai Bangunan, serta Ketinggian Bangunan Pasal 48 (1)

Penentuan Koofisien Dasar Bangunan (KDB) dan koofisien Lantai Bangunan (KLB) serta ketinggian bangunan (jumlah lantai) dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : Jenis Bangunan

Perumahan a. Kavling 300 M2 ke atas b. Kavling 150 – 300 M

Jumlah Lantai maksimal

KDB 0.50

2

KLB 1,5

0.60

1,8

c. Kavling 150 M2 ke bawah

0.75

Perkantoran di pusat Kota

0.80

- 3 Lantai 8 Lantai

2,25

Perkantoran di Sub Pusat Kota Perdagangan dan jasa di Pusat Kota Perdagangan dan jasa di Sub Pusat Kota Industri dan Gudang Pelayanan Sosial

0.40 0.80 0.70 0.45 0.45

4 Lantai 8 Lantai 4 Lantai 2 Lantai 4 Lantai

1,6 6,4 2,8 0,9 1,8

(2)

6,4

Walikota atas pertimbangan Kepala Dinas dapat memberikan dispensasi atas kelebihan KDB dan KLB serta ketinggian bangunan.

Bagian Ketujuh Ruang Luar Bangunan Pasal 49 Ruang terbuka diantara GSJ dan GSB harus digunakan sebagai unsur penghijauan dan atau daerah peresapan air hujan serta kepentingan umumnya. Pasal 50 Detail atau unsur bangunan yang dapat diletakkan di depan GSB adalah : a. Detail atau unsur bangunan akibat keragaman rancangan arsitektur dan tidak digunakan sebagai ruang kegiatan. b. Detail atau unsur bangunan akibat rencana perhitungan struktur dan atau instalasi bangunan. c. Unsur bangunan yang diperlukan sebagai sarana sirkulasi.


Bagian Kedelapan Ruang Dalam Bangunan Pasal 51 (1)

Bangunan tempat tinggal minimal memiliki ruang-ruang fungsi umum yang terdiri dari ruang penggunaan pribadi, ruang bersama dan ruang pelayanan.

(2)

Ruang penunjang dapat ditambahkan dengan tujuan memenuhi kebutuhan kegiatan penghuni sepanjang tidak menyimpang dari penggunaan utama hunian. Pasal 52

(1)

Perubahan fungsi dan penggunaan ruangan suatu bangunan atau bagian bangunan dapat diizinkan apabila masih memenuhi ketentuan penggunaan jenis bangunan dan dapat menjamin keamanan dan keselamatan bangunan serta penghuninya.

(2)

Bangunan atau bagian bangunan yang mengalami perubahan perbaikan, perluasan dan penambahan, tidak boleh menyebabkan berubahnya fungsi dan atau penggunaan utama karakter arsitektur bangunan dan bagian-bagian bangunan serta tidak boleh mengurangi atau mengganggu fungsi sarana jalan keluar. Pasal 53

(1)

Lantai dan dinding yang memisahkan ruang dengan penggunaan yang berbeda dalam suatu bangunan, harus memenuhi persyaratan tahan api menurut standar pada ketentuan yang berlaku.

(2)

Ruang yang penggunaannya menimbulkan kebisingan, maka lantai dan dinding pemisah harus kedap suara.

(3)

Ruang pada daerah-daerah basah, harus dipisahkan dengan dinding kedap air dan dilapisi dengan bahan yang mudah dibersihkan. Pasal 54

Tiap bangunan bertingkat harus mempunyai sistem dan atau peralatan bagi pemeliharaan dan perawatan bangunan yang tidak mengganggu dan membahayakan lingkungan serta aman untuk keselamatan pekerja.

Bagian Kesepuluh Ketentuan Struktur Bangunan Pasal 55 (1)

Perencanaan dan perhitungan struktur bangunan mencakup : a. Konsep dasar; b. Penentuan data pokok; c. Analisis struktur terhadap beban vertikal; d. Analisis struktur terhadap beban gempa, angin dan beban khusus; e. Analisis bagian-bagian struktur pokok dan pelengkap; f. Pendimensian bagian-bagian yang berlaku pokok dan pelengkap.


(2)

Perencanaan struktur tahan gempa harus mengikuti peraturan perencanaan tahan gempa untuk bangunan yang berlaku di Indonesia.

(3)

Walikota dapat menetapkan pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk rumah tinggal, bangunan umum dan bangunan lain yang strukturnya bersifat sederhana.

Bagian Kesebelas Keamanan Bangunan Terhadap Bahaya Kebakaran Pasal 56 (1)

Setiap bangunan harus dilengkapi peralatan pencegahan terhadap bahaya kebakaran serta penyelamatan jiwa manusia dan lingkungan, sesuai dengan jenis dan penggunaan bangunannya.

(2)

Setiap fungsi ruang dan atau penggunaan bangunan yang mempunyai resiko bahaya kebakaran tinggi harus diatur penempatannya sehingga apabila terjadi kebakaran dapat dilokalisasi. Pasal 57

(1)

Dilarang menggunakan tangga melingkar (spiral) sebagai tangga kebakaran.

(2)

Tangga kebakaran dan bordes harus memiliki lebar minimal 1,20 (satu duapuluh perseratus) meter dan boleh menyempit ke arah bawah.

(3)

Tangga Kebakaran harus dilengkapi pegangan (hand rail) yang kuat setinggi 3 (tiga) meter dan mempunyai lebar injakan anak tangga minimal 28 (duapuluhdelapan) sentimeter dan tinggi maksimal anak tangga 20 (duapuluh) sentimeter.

(4)

Tangga kebakaran terbuka yang terletak di luar bangunan harus berjarak minimal 1 (satu) meter dari bukaan dinding yang berdekatan dengan tangga kebakaran tersebut.

(5)

Jarak pencapaian ke tangga kebakaran dari setiap titik dalam ruang efektif, maksimal 25 (duapuluhlima) meter kecuali dilengkapi dengan spinkler . Pasal 58

(1)

Setiap bangunan sedang dan tinggi harus dilindungi oleh suatu sistem hidrant sesuai dengan persyaratan : a. Pemasangan hidrant harus memenuhi ketentuan dan dipasang sedemikian rupa sehingga panjang selang dan pancaran air dapat mencapai dan melindungi seluruh permukaan lantai bangunan; b. Setiap pemasangan hidrant halaman harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2)

Setiap bangunan harus dilengkapi alat pemadam api ringan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


Bagian Keduabelas Instalasi Bangunan Pasal 59 Bangunan atau bagian bangunan yang berdasarkan letak, bentuk dan penggunaannya dianggap mudah terkena sambaran petir, harus diberi instalasi penangkal petir. Pasal 60 Sistem instalasi listrik arus kuat penempatannya harus mudah diamati dan dipelihara, tidak membahayakan, tidak mengganggu dan merugikan lingkungan, tidak mengganggu bagian bangunan dan instalasi lain serta diperhitungkan berdasarkan standar, normalisasi teknik dan peraturan lain yang berlaku. Pasal 61 Sistem Plambing dan air buangan penempatannya harus mudah diamati dan dipelihara, tidak membahayakan, tidak mengganggu dan merugikan lingkungan, tidak mengganggu bagian bangunan dan instalasi lain serta diperhitungkan berdasarkan standar, normalisasi teknik dan peraturan lain yang berlaku. Pasal 62 Sistem instalasi gas penempatannya harus mudah diamati dan dipelihara, tidak membahayakan, tidak mengganggu dan merugikan lingkungan, tidak mengganggu bagian bangunan dan instalasi lain serta diperhitungkan berdasarkan standar, normalisasi teknik dan peraturan lain yang berlaku. Pasal 63 Instalasi lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan memenuhi segala aspek keamanan, keselamatan terhadap instalasi itu sendiri, bangunan dan lingkungannya.

Bagian ketigabelas Perihal Tanah Tempat Bangunan Pasal 64 (1)

Tanah tempat didirikannya bangunan harus bersih dari segala humus-humus dan sumur-sumur.

(2)

Lobang-lobang saluran harus dikeringkan dan lobang-lobang bekas galian sumur yang tidak dipakai ditimbun padat dengan batu atau tanah. Pasal 65

(1)

Apabila pada sebidang tanah yang akan didirikan bangunan lebih tinggi atau lebih rendah dari pekarangan yang ada, supaya dilampirkan gambar-gambar keadaaan serta profil melintang pada permohonan bangunan tersebut guna menentukan tingginya tanah yang harus ditimbun atau digali.


(2)

Dilarang mendirikan bangunan di atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum tanah tersebut diratakan terlebih dahulu. Pasal 66

Lantai bangunan yang bagian bawahnya terbuat dari batu dipasang menurut ketinggian yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 67 (1)

Air hujan dan air bekas keperluan rumah tangga harus dialirkan ke dalam selokan atau saluran yang telah disediakan, sehingga jalannya air tidak terganggu.

(2)

Untuk tanah atau daerah yang belum tersedia selokan atau saluran, maka pemilik bangunan harus membuat tempat peresapan air bekas keperluan rumah tangga.

(3)

Pada setiap pekarangan bangunan harus disediakan lobang kakus atau tempat pembuangan najis yang letaknya sekurang-kurangnya 2 (dua) meter dari dinding rumah atau 8 (delapan) meter dari sumur dan harus kedap air.

(4)

Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (2) diatur oleh Kepala Dinas setelah mendapat pertimbangan Direksi Pengawas. Pasal 68

(1)

Pemilik lapangan yang tandus diwajibkan menjaga tanah lapangan agar selalu dalam keadaan bersih dengan mengadakan pengaliran air pada lapangan tersebut untuk menjaga kesehatan.

(2)

Penghuni rumah diwajibkan menjaga pekarangan dari genangan air untuk menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan.

(3)

Pada tempat-tempat yang perlu diadakan atau diperbaikinya saluran dan selokan yang telah ada, maka pemilik pekarangan yang bersangkutan harus membuat atau memperbaiki saluran atau selokan yang dimaksud dalam tempo yang ditetapkan berdasarkan petunjuk Kepala Dinas.

(4)

Pada tempat-tempat yang telah disediakan saluran atau selokan umum, pemilik bangunan harus mengalirkan air pekarangannya pada selokan dan saluran umum tersebut.

(5)

Apabila perubahan tersebut memerlukan tanah pekarangan yang bersangkutan, maka yang berhak atas tanah tersebut mengizinkannya melalui musyawarah dengan tidak dikenakan ganti rugi.

(6)

Segala biaya, guna memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3), ditanggung oleh pemilik bangunan dan pemerintah.

(7)

Pemilik pekarangan diwajibkan menjaga dan mengawasi: a. Agar saluran dan selokan yang ada di dalam atau di luar dekat pekarangannya yang dipakai untuk pembuangan air hujan dan air pelimbahan dari pekarangannya; b. Agar saluran dan selokan tersebut ditutup dengan papan atau besi (plaat/grill). - 21 – CD Himpunan Peraturan Daerah Kota Dumai 1999 – 2003 Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Dumai

Bagian Keempat Belas Perihal Bangun-Bangunan Pasal 69 (1)

Pada pekarangan yang sudah ada kandang-kandang, supaya disediakan bak-bak batu yang dapat dimasuki dan ditutup dengan rapi tempat pengumpulan kotoran kandang dimaksud.

(2)

Kandang harus didirikan jauh dari pekarangan yang didiami orang dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

(3)

Kepala Dinas berhak melarang pemakaian kandang-kandang dan kakus-kakus karena menyebarkan bau busuk atau mendatangkan bahaya atas tanah, air sungai, pipa air, air sumur bagi penduduk persil disekitarnya. Pasal 70

(1)

Bangunan dapat dipergunakan atau ditempati setelah Kepala Dinas menyatakan bahwa bangunan itu telah memenuhi syarat untuk dipergunakan atau ditempati.

(2)

Selesainya bangunan sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, dinyatakan oleh Kepala Dinas dengan surat keterangan menurut ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

(3)

Bangunan atau bagian-bagian yang karena pengerjaan atau pembuatannya, pembagian atau letaknya tidak memenuhi syarat untuk dipergunakan atau ditempati, walaupun sudah diperbaiki maka Walikota dapat menyatakan bahwa bangunan tersebut dilarang untuk dipergunakan atau ditempati.

(4)

Larangan tersebut pada ayat (3) dinyatakan dalam suatu Surat Keputusan Walikota yang disampaikan kepada yang bersangkutan.

(5)

Dalam tempo 14 (empat belas) hari sesudah tanggal Surat Keputusan dimaksud ayat (4) dikeluarkan, maka Pemerintah membubuhkan pada rumah tersebut pemberitahuan sebagai berikut :

”DILARANG MENGHUNI BANGUNAN INI, KECUALI PENGHUNI SEMENTARA” Pasal 71 (1)

Apabila pada suatu bangunan, tembok atau pasangan batu bagian kayunya runtuh, maka si pemilik bangunan diwajibkan segera memperbaiki atau mengganti atau merombak bagian yang runtuh tersebut sesuai dengan petunjuk Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu.

(2)

Bagian reruntuhan dari bangunan tersebut pada ayat (1), yang terletak pada atau dekat jalan, harus segera disingkirkan dipisahkan dengan pagar jalan sesuai dengan perintah Walikota.

(3)

Dalam keadaan yang mendesak Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengambil tindakan perombakan atas bangunan tersebut atas biaya pemilik bangunan. - 22 – CD Himpunan Peraturan Daerah Kota Dumai 1999 – 2003 Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Dumai

(4)

Jika pemilik bangunan berdomisili/berada di daerah/ kota lain, maka penghuni rumah tersebut harus menyampaikan Perintah Walikota yang isinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pemegang izin.

(5)

Apabila dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak surat perintah dikeluarkan, pemegang izin tidak mengindahkan atau tidak menerima sesuatu keterangan daripadanya, maka Walikota atau Pejabat yang ditunjuknya mengambil tindakan pembongkaran bangunan tersebut atas biaya pemegang izin yang bersangkutan. Pasal 72

Jika mengadakan perubahan bangunan untuk sebagian atau seluruh atau mengadakan pembaharuan atau perubahan bangunan yang telah ada harus memperhatikan konstruksi dan arsitektur bangunan.

Bagian Kelima Belas Pelaksanaan Membangun Pasal 73 Setiap kegiatan membangun termasuk pekerjaan instalasi dan perlengkapan bangunan harus memperhatikan dan melaksanakan ketentuan-ketentuan tentang : a. Keselamatan dan keamanan; b. Kebersihan dan keserasian lingkungan; c. Kesehatan terhadap lingkungan disekitarnya; d. Pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran. Pasal 74 (1)

Sebelum kegiatan membangun dilaksanakan, pemilik bangunan wajib memasang papan IMB dan batas pekarangan harus dipagar setinggi minimal 2 (dua) meter, dengan memperhatikan keamanan dan keserasian sekelilingnya serta tidak melampaui GSJ.

(2)

Untuk kegiatan membangun yang pelaksanaannya dapat menganggu keamanan pejalan kaki, maka pada pagar proyek yang berbatasan dengan trotoar harus dibuat konstruksi pengaman yang melindungi pejalan kaki.

BAB IV PERIHAL RETRIBUSI Bagian Pertama Nama, Objek dan Subjek Retribusi Pasal 75 Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Penggunaan Bangunan (IPB), Retribusi Surat Izin Bekerja Perencana (SIBP), Pengukuran Situasi Bangunan, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin dimaksud. - 23 – CD Himpunan Peraturan Daerah Kota Dumai 1999 – 2003 Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Dumai

Pasal 76 Objek retribusi yang dikenakan atas pelayanan pemberian izin adalah : a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB); b. Izin Penggunaan Bangunan (IPB); c. Surat Izin Bekerja Perencana (SIBP); d. Pengukuran Situasi Bangunan; e. Balik Nama dan Pemecahan Izin.

Pasal 77 Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa pelayanan.

Bagian Kedua Golongan Retribusi Pasal 78 Retribusi izin bangunan digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif Paragraf Pertama Izin Mendirikan Bangunan Pasal 79 (1)

Struktur dan besarnya tarif izin mendirikan bangunan dihitung berdasarkan luas bangunan dikalikan dengan indeks lokasi dan harga satuan permeter persegi.

(2)

Besarnya indeks lokasi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut : No 1 2 3

Lokasi/Wilayah Pemukiman perkotaan Kawasan transisi Pinggir kota

Indeks 1,25 1 0,75

(3)

Penetapan kawasan indeks lokasi ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

(4)

Besarnya harga satuan permeter persegi sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :


a. Harga Satuan Permeter Persegi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Rp/M2 Luas Lantai Bangunan) BANYAKNYA BANYAKNYA PERMANEN

SEMI

No.

JENIS

LUAS

URUT

BANGUNAN

BANGUNAN

LANTAI

BASEMEN

MEWAH

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Rumah Tempat Tinggal

a. Luas Kurang

1

2.100

1.350

850

450 600

(perorangan)

Keatas

usaha/Ruko

a. Luas Kurang

1

2.700

1.950

1.150

2.800

2.100

1.250

700

3

4.300

3.100

1.800

900

4

5.400

4.300

-

-

5 dst

6.500

5.300

-

-

2.700

1.950

-

-

3.150

2.250

1.550

600

1

100 m2 b. Luas 100 m2 keatas

1

3.650

3.000

1.750

900

2

3.800

3.300

1.900

1.000 1.350

3

5.750

4.950

2.600

4

7.650

6.600

-

-

5 dst

9.500

8.100

-

-

3.300

2.400

-

-

2.550

2.000

1.600

600

1 dst 3.

Kantor (pemerintah)

a. Luas Kurang

1

100 m2 b. Luas 100 m2 keatas

1

3.250

2.150

1.800

700

2

3.450

2.850

1.950

800

3

4.250

3.500

2.950

1.100

4

5.575

4.675

-

-

5dst

6.950

5.850

-

-

2.250

1.750

-

-

6.000

4.600

1.650

800

1

6.400

4.950

1.850

900

2

6.600

5.100

1.950

1.000 1.500

1 dst 4.

Kantor (swasta)

a. Luas Kurang

1

100 m2 b. Luas 100 m2 Ke atas

3

7.800

6.150

3.000

4

9.100

7.200

-

-

5 dst

10.900

8.250

-

-

1 dst 5.

Perdagangan/ Pertokoan

a. Luas Kurang

5.200

3.250

-

-

1

6.500

3.750

1.900

950

1

6.800

4.200

2.100

1.050


2

6.950

4.500

2.250

1.150

3

8.100

6.750

3.100

1.650

4

9.600

9.000

-

-

5 dst

11.100

9.900

-

-

4.050

3.300

-

-

6.400

3.850

1.900

1.050

1 dst 6.

Industri Gudang,

DARURAT

2

1 dst Rumah Tempat Tinggal

PERMANEN

100 m2 b. Luas 100 m2

2.

PERMANEN

a. Luas Kurang

1

100 m2


1

2

3 b. Luas 100 m2 Ke atas

4

5

6

7

8

9

1

6.700

4.200

2.100

1.150

2

6.850

4.550

2.400

1.250 1.750

3

7.800

7.000

3.100

4

9.300

9.975

-

-

5 dst

10.600

11.550

-

-

4.950

3.500

-

-

5.900

4.400

2.400

1.600 1.700

1 dst 7.

Hotel/penginapan

a. Luas Kurang

1


1

6.150

4.700

2.550

2

6.300

4.900

2.200

1.800

3

7.100

6.400

3.750

2.250

4

8.350

7.450

-

-

9.400

8.150

-

-

4.550

3.450

-

-

1.650

1.200

750

400

5dst 1 dst 8.

Fasilitas Sosial

a. Luas Kurang

1


1

1.650

1.200

750

400

2

1.750

1.250

800

400

3

2.450

1.650

900

450

4

3.250

2.300

-

5dst

3.950

2.950

-

-

1.350

950

-

-

1 dst

Pasal 80 (1)

Terhadap IMB, struktur dan besarnya tarif didasarkan atas jenis bangunan dikalikan harga satuan retribusi permeter.

(2)

Jenis bangunan dan harga satuan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut: Jenis Bangunan-bangunan

Harga Satuan Retribusi

Pagar Pekarangan dan Tanggul/Turap Awning atau yang sejenis Perkerasan Tanpa Atap Kolam Renang Gapura/ Gardu jaga dengan luas maksimum 2 m2 Selebihnya dihitung Pondasi Mesin (di luar bangunan) Selebihnya dihitung Dermaga, Steiger dan sejenisnya Menara Penyimpanan Air 1 m2

Rp. 3.000,-/m2 Rp. 900,-/m2 Rp. 400,-/m2 Rp. 3.000,-/m2 Rp. 30.000,-/ Unit Rp. 3.000,-/m2 Rp. 30.000,-/ Unit Rp. 5.000,-/m2 Rp. 4.500,-/ m2 Rp. 20.000,-/ Unit


Pasal 81 (1)

Besarnya Retribusi IMB untuk bangunan jenis lainnya ditetapkan sebagai berikut : a. Tangki, cerobong asap, menara (tower) dan sejenisnya dihitung 1,5 % (satu koma lima persen) dari anggaran biaya bangunan, waktu bangunan tersebut didirikan. b. Galian/pemasangan pipa dan instalasi yang terletak di atas permukaan maupun di bawah permukaan tanah/perairan dihitung berdasarkan tarif yaitu Rp.5.000/M2 (lima ribu rupiah permeter persegi). c. Dermaga, Steiger dan sejenisnya dihitung berdasarkan tarif sebesar Rp. 4500/ m2.

(2)

Untuk retribusi mengubah bangunan, tarif retribusi ditetapkan berdasarkan luas lantai bangunan yang diubah dikalikan dengan indeks lokasi atau retribusi. Paragraf Kedua Izin Penggunaan Bangunan (IPB) Pasal 82

(1)

Walikota memberikan Izin Penggunaan Bangunan sesuai dengan yang ditetapkan dalam IMB.

(2)

Besarnya retribusi dihitung berdasarkan luas lantai bangunan dikalikan dengan harga satuan retribusi permeter persegim sebagaimana terinci dalam table berikut : Peruntukan Bangunan Sesuai IMB Toko Toko Kantor Kantor Rumah Tempat Tinggal Ruko Rumah Tempat Tinggal Rumah Tempat Tinggal Ruko Ruko/RTT Usaha Toko/Kantor/Rumah Tempat Tinggal/Ruko

Dispensasi Penggunaan Bangunan Rumah Toko Kantor Toko Rumah Kantor Rumah Kantor Kantor Rumah Tempat Tinggal Usaha Rumah Toko Rumah Tempat Tinggal Walet Wisma/Hotel/Penginapan dan lain-lain

Besarnya Retribusi (Rp./m2) 500 400 600 400 600 600 600 600 600 5000 1000

(3)

Izin Penggunaan Bangunan berlaku selama penggunaaan bangunan sesuai dengan izin.

(4)

Pelaksanaan dari ketentuan pemberian Izin Penggunaan Bangunan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.


Paragraph Ketiga Surat Izin Bekerja Perencana (SIBP) Pasal 83 (1)

Besarnya Retribusi Surat Izin Bekerja Perencana (SIBP) ditetapkan sebagai berikut : No. 1. 2. 3.

Golongan Perencana Golongan A Perencana Golongan B Perencana Golongan C

Besarnya Biaya Rp. 600.000,Rp. 500.000,Rp. 400.000,-

(2)

Surat Izin Bekerja Perencana yang dikeluarkan oleh Walikota berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

(3)

Pembayaran Retribusi Izin Bekerja Perencana dikenakan setiap tahun dari pembayaran retribusi, untuk tahun kedua seterusnya dikenakan sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari biaya masing–masing golongan. Paragraph Keempat Retribusi Pengukuran Situasi Bangunan Pasal 84

(1)

Struktur dan besarnya tarif retribusi pengukuran situasi bangunan dihitung berdasarkan luas bangunan dikalikan dengan indeks lokasi dan harga satuan permeter persegi.

(2)

Besarnya harga satuan permeter persegi sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :

b. Harga Satuan Permeter Persegi Retribusi Pengukuran Situasi Bangunan (Rp./M2 Luas Lantai Bangunan) No.

JENIS

LUAS

BANYAKNYA

BANYAKNYA

PERMANEN

URUT

BANGUNAN

BANGUNAN

LANTAI

BASEMEN

MEWAH

1

2

3

4

5

6

7

8

9

125

100

75

50

1

160

125

100

75

2

175

150

125

100 125

1.

Rumah Tempat Tinggal (perorangan)

a. Luas Kurang

1

3

200

175

150

4

250

200

-

-

5 dst

350

250

-

-

150

275

-

-

175

125

75

50

1

200

150

100

75

2

225

175

125

100 125

1 dst (usaha)

DARURAT

PERMANEN

100 m

Keatas

Rumah Tempat Tinggal

SEMI

2

b. Luas 100 m2

2.

PERMANEN

a. Luas Kurang

1

100 m2 b. Luas 100 m2 Keatas

3

325

225

150

4

425

325

-

-

5 dst

450

400

-

-

175

125

-

-

1 dst


1 3.

2 Kantor (pemerintah)

3 a. Luas Kurang

4

5

1

Keatas

(swasta)

a. Luas Kurang

Keatas

Pertokoan

a. Luas Kurang

Keatas

75

50

200

150

100

75

275

200

125

100

3

350

275

150

125

4

450

325

-

-

5dst

475

350

-

-

175

125

-

-

225

175

100

75

1

250

200

125

100

2

275

275

150

125 150

1

3

375

300

175

4

500

375

-

-

5 dst

625

475

-

-

200

150

-

-

1

250

100

75

1

275

125

100

2

300

150

125

3

425

175

150

4

575

-

-

5 dst

700

-

-

1 dst Industri/Gudang

125

100 m2 b. Luas 100 m2

6.

175

1

1 dst Perdagangan/

9

100 m2 b. Luas 100 m2

5.

8

2

1 dst Kantor

7

100 m2 b. Luas 100 m2

4.

6

a. Luas Kurang

-

-

225

175

100

50

1

250

200

125

75

2

300

275

150

100 125

1

225


3

425

350

175

4

575

450

-

-

5dst

700

500

-

-

225

175

-

-

250

200

125

50

1 dst 7.

Hotel/Penginapan/ Wisma

a. Luas Kurang

1


1

275

225

125

75

2

350

300

150

100

3

450

375

175

125

4

600

475

-

-

5dst

725

550

-

-

250

200

-

-

125

100

75

50

1

125

100

50

50

2

150

125

75

100 125

1 dst 8.

Fasilitas Sosial

a. Luas Kurang

1


3

200

150

100

4

250

175

-

-

5dst

275

200

-

-

100

75

-

-

1 dst


Paragraph Kelima Balik Nama dan Pemecahan Izin Pasal 85 Besarnya retribusi pelayanan administrasi perizinan sebagaimana dikenakan : a. Setiap balik nama atas izin yang telah dikeluarkan dikenakan sebesar 5% (lima perseratus) dari retribusi mendirikan bangunan sekurang-kurangnya Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). b. Setiap pemecahan izin atas izin yang telah dikeluarkan dikenakan sebesar 5%(lima perseratus) dari retribusi mendirikan bangunan sekurang-kurangnya Rp. 10.000,(sepuluh ribu rupiah). Paragraph Keenam Biaya Administrasi dan Survey Pasal 86 (1)

Selain retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, setiap pelayanan pemberian izin dikenakan biaya administrasi dan survey.

(2)

Besarnya biaya administrasi dan survey sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota. Paragraph Ketujuh Pemutihan IMB Pasal 87

(1)

Bangunan yang didirikan dan atau telah selesai seluruhnya sebelum Peraturan Daerah ini serta telah dimanfaatkan yang tidak/belum meminta izin bangunan dan tidak bertentangan dengan RUTRK Kota Dumai dapat mengadakan atau diadakan pemutihan atas penyelesaian izizn IMB menurut Peraturan Daerah ini.

(2)

Pembayaran Retribusi pemutihan dihitung berdasarkan penyusutan bangunan ditentukan 2% (dua perseratus) pertahun, penyusutan maksimal 30% (tiga puluh perseratus). Paragaraph Kedelapan Kegiatan Membangun Yang Tidak Dikenakan Retribusi Pasal 88

Kegiatan membangun yang tidak dikenakan retribusi adalah : a. Pekerjaan yang termasuk dalam pemeliharaan dan perawatan bangunan yang bersifat biasa; b. Mendirikan kandang pemeliharaan binatang atau bangunan-bangunan di halaman belakang dan isinyatidak lebih dari 12 (dua belas) meter kubik; c. Perbaikan-perbaikan kecil yang ditentukan oleh Walikota; d. Mendirikan bangunan tempat peribadatan; e. Mendirikan bangunan-bangunanyang bersifat sosial seperti Yayasan Pendidikan Anak Cacat, rumah buta tuli, rumaah peristirahatan orang jompo, panti asuhan yang dikelola oleh Pemerintah. - 30 – CD Himpunan Peraturan Daerah Kota Dumai 1999 – 2003 Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Dumai

Bagian Keempat Wilayah Pemungutan Pasal 89 Wilayah pemungutan retribusi adalah Kota Dumai.

Bagian Kelima Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang Pasal 90 Masa retribusi pelayanan izin bangunan ditetapkan oleh Walikota. Pasal 91 (1) Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau Dokumen lainnya yang dipersamakan. (2)

Setiap wajib retribusi harus membayar retribusi yang terhutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Ketetapan Retribusi dan menyetorkan langsung ke kas Daerah Kota Dumai. Pasal 92

Surat pemberitahuan ketetapan retribusi dan denda merupakan dasar penagihan retribusi.

Bagian Keenam Surat Pendaftaran Pasal 93 (1)

Wajib retribusi wajib mengisi SPTRD.

(2)

SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.

(3)

Bentuk, ini serta tata cara pengisian dan penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Ketujuh Penetapan Retribusi Pasal 94 (1)

Berdasarkan SPTRD ditetapkan retribusi terutang dengan penerbitan SKRD atau dokumen lainnya atau yang dipersamakan.

(2)

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT. - 31 – CD Himpunan Peraturan Daerah Kota Dumai 1999 – 2003 Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Dumai

(3)

Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Kedelapan Tata Cara Pemungutan Pasal 95 (1)

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

(2)

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dengan cara pemungutan dalam bentuk lain yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kesembilan Tata Cara Pembayaran Pasal 96 (1)

Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

(2)

Retribusi yang terutang dilunasi selambat lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan, SKRDBT dan STR.

(3)

Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kesepuluh Tata Cara Penagihan Pasal 97 (1)

Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan surat keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN ).

(2)

Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perudangundangan yang berlaku.

Bagian Kesebelas Keberatan Pasal 98 (1)

Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan terhadap ketetapan retribusi dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sejak tanggal dikeluarkannya surat pemberitahuan ketetapan retribusi.

(2)

Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan. - 32 – CD Himpunan Peraturan Daerah Kota Dumai 1999 – 2003 Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Dumai

(3)

Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut.

(4)

Keberatan yang harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

(5)

Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.

(6)

Kewajiban untuk membayar retribusi tidak tertunda dengan diajukannya surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini. Pasal 99

(1)

Walikota menetapkan keputusan atas keberatan yang diajukan setelah memperoleh pertimbangan dan saran dari Kepala Dinas.

(2)

Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

(3)

Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebahagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.

(4)

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Bagian Keduabelas Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pasal 100 (1)

Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.

(2)

Walikota Dumai dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

(3)

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota Dumai tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4)

Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

(5)

Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB. - 33 – CD Himpunan Peraturan Daerah Kota Dumai 1999 – 2003 Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Dumai

(6)

Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan Walikota Dumai memberikan imbalan bunga sebesar 2% sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

(7)

Kelebihan setoran retribusi ke Kas Daerah dapat dikembalikan oleh Walikota atas permohonan tertulis dari yang berkepentingan setelah mendengar pendapat/ pertimbangan dari Kepala Dinas, dengan mengembalikan 50 % (lima puluh perseratus) dari kelebihan retribusi yang telah dibayar. Pasal 101

(1)

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan sekurang – kurangnya menyebutkan : a. Nama dan alamat wajib retribusi; b. Masa retribusi; c. Besarnya kelebihan pembayaran; d. Alasan yang singkat dan jelas.

(2)

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.

(3)

Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota. Pasal 102

(1)

Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi oleh Walikota.

(2)

Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

Bagian Ketigabelas Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi Pasal 103 (1)

Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi .

(2)

Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain untuk mengangsur, karena bencana alam dan kerusuhan.

(3)

Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota. Pasal 104

(1)

Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadarluarsa melampaui jangka waktu 3 tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi. - 34 – CD Himpunan Peraturan Daerah Kota Dumai 1999 – 2003 Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Dumai

(2)

Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila : a. Diterbitkan surat teguran; atau b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

Bagian Keempatbelas Instansi Pemungut Pasal 105

(1)

Pelaksanaan pemungutan retribusi dilakukan oleh Dinas Tatakota dan Pertamanan atau unit yang ditunjuk.

(2)

Dinas Dinas Tatakota dan Pertamanan atau unit yang ditunjuk memberikan laporan pertanggungjawaban tentang realisasi pemungutan kepada Walikota dengan tembusan kepada Dinas Pendapatan Daerah setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila diminta. Pasal 106

(1)

Kepada instansi pemungut diberikan biaya pemungutan sebesar 5% (lima perseratus) dari realisasi penerimaan yang disetorkan ke Kas Daerah.

(2)

Pembayaran upah pungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan per triwulan. Pasal 107

Instansi pemungut dalam melaksanakan pemungutan secara teknis menunjuk dan mengangkat kasir penerima uang sesuai dengan prosedur dan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Bagian Kelimabelas Tugas Dan Tanggung Jawab Kasir Penerima Uang Pasal 108 (1)

Selambat-lambatnya dalam 1 (satu) hari kerja, semua hasil pungutan retribusi, sudah disetorkan oleh kasir penerima uang ke Kas Daerah.

(2)

Penyimpangan ketentuan sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1), dapat dilakukan berdasarkan alasan-alasan teknis yang dapat dibuktikan, dengan jalan melaksanakan penyetoran berkala atau semua hasil pungutan retribusi, yang telah dilakukan oleh kasir penerima uang dalam waktu yang ditentukan selambatlambatnya sekali seminggu.

(3)

Kasir penerima uang dilarang menyimpan uang dalam penguasaannya diluar batas waktu yang diatur dalam ayat (1) dan (2).

(4)

Kasir penerima uang yang bertugas memungut retribusi, selambat-lambatnya pada tanggal 10 (sepuluh) tiap-tiap bulan sudah harus menyampaikan laporan penerimaan kepada Kepala Dinas dengan menyampaikan tembusan kepada Dinas Pendapatan Daerah. - 35 – CD Himpunan Peraturan Daerah Kota Dumai 1999 – 2003 Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Dumai

BAB V PENGAWASAN Pasal 109 Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini secara teknis dan operasional ditugaskan kepada Kepala Dinas, apabila dipandang perlu Walikota dapat membentuk Tim. Pasal 110 (1)

Untuk pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan mendirikan, mengubah dan merobohkan bangunan dilakukan oleh Kepala Dinas atau petugas yang ditunjuk.

(2)

Kepala Dinas atau petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang : a. Memasuki tempat pelaksanaan pekerjaan setiap saat pada jam kerja; b. Memeriksa bahan bangunan yang dipergunakan; c. Melarang dan memerintahkan penyingkiran bahan bangunan yang tidak sesuai dengan peraturan umum bahan bangunan (pubb) dan rencana konstruksi dan syarat-syarat (RKS) dan alat-alat yang berbahaya serta merugikan kesehatan/keselamatan; d. Melarang mempergunakan pekerja yang tidak ahli; e. Memeriksa perletakan bangunan sesuai dengan surat keterangan situasi bangunan; f. Memberhentikan pelaksanaan pekerjaan yang menyimpang dari ketentuan IMB.

(3)

Setiap pemegang IMB wajib memasang papan IMB, 7 (tujuh) hari sebelum kegiatan dimulai dan mudah dibaca umum yang memuat tentang : a. Nomor IMB dan tanggalnya; b. Nama pemilik IMB; c. Jenis bangunan; d. Pelaksanaan pekerjaan; e. Pengawasan pekerjaan (Dinas Tata Kota dan Pertamanan); f. Lokasi bangunan.

(4)

Surat izin pelaksanaan beserta gambar bangunan yang telah disetujui harus setiap waktu berada pada tempat usaha pembangunan dan dalam keadaan baik. Pasal 111

(1)

Untuk bangunan yang telah ada IMB oleh pengawas bangunan dilakukan pemeriksaan : a. Pada permulaan pekerjaan; b. Selama pekerjaan tersebut dilakukan.

(2)

Bagi bangunan bertingkat selain pemeriksaan tersebut ayat (1) diadakan pula pemeriksaan setiap kali, apabila lapisan balok dan plat lantai serta jangkar pada setiap portal atau tingkat itu terpasang.


(3)

Untuk pekerjaan beton bertulang diadakan pemeriksaan a. Apabila mal cetakan (bekisting), cetakan beton melengkung, polongan, penyedian lubang telah selesai dibuat dan tulang-tulang besinya telah terpasang b. dalam cetakan sehingga sudah dapat dimulai dengan menuangkan dan memadatkan adukan beton kedalamnya; c. Apabila perancah dan mal cetakan dibuka. Pasal 112

(1)

Pada setiap macam usaha pembangunan yang izinnya telah dikeluarkan, pemegang izin harus mematuhi petunjuk-petunjuk Kepala Dinas atau pejabat yang bertanggung jawab tentang cara membangun atau bahan dan perkakas untuk itu, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini guna keselamatan dan keutuhan.

(2)

Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk berhak memerintahkan membuang bahanbahan yang kurang baik mutunya atau perkakas yang berbahaya, yang dipakai untuk bangunan tersebut yang dapat menggangu kesehatan atau menimbulkan bahaya kebakaran.

(3)

Bahan-bahan atau perkakas seperti yang dimaksud ayat (2) pasal ini tidak boleh dipakai lagi di tempat yang lain untuk maksud yang sama.

(4)

Dilarang memindahkan bagian-bagian konstruksi-konstruksi yang runtuh tanpa setahu Kepala Dinas, apabila pemindahan tersebut tidak untuk menolong atau melepaskan seseorang yang terhimpit dibawahnya.

(5)

Suatu bangunan baru dapat dinyatakan selesai oleh Kepala Dinas apabila pelaksanaan dilapangan telah sesuai dengan gambar yang diizinkan oleh Kepala Dinas.

(6)

Tata cara dan pelaksanaan bimbingan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

BAB VI KETENTUAN SANKSI Pasal 113 Setiap orang atau Badan yang tidak memenuhi ketentuan, dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. Pasal 114 Sanksi administratif sebagaimana dimaksud Pasal 113 dapat berupa : a. Peringatan tertulis; b. Pembekuan IMB dan/atau IPB; c. Pencabutan IMB dan/atau IPB; d. Perintah pembongkaran; e. Denda.


Pasal 115 (1)

Peringatan tertulis dan pembekuan IMB dan atau IPB dilakukan apabila : a. Kemudian ternyata terdapat sengketa, pengaduan dari pihak ketiga atau pelanggaran atau kesalahan teknis dalam membangun. b. Keputusan peringatan tertulis dan pembekuan izin diberitahukan secara tertulis kepada pemegang izin dengan disertai alasan, setelah pemegang izin diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan.

(2)

Pencabutan IMB dan/atau IPB dilakukan apabila : a. Izin yang telah diterbitkan ternyata didasarkan pada kelengkapan persyaratan izin dan keterangan pemohon yang tidak benar; b. Pelaksanaan pembangunan dan atau penggunaan bangunan menyimpang dari ketentuan atau persyaratan yang tercantum dalam izin; c. Dalam waktu selama-lamanya 6 (enam) bulan ternyata suatu keharusan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak dipenuhi; d. Pelaksanaan pekerjaan telah dihentikan selama 12 (dua belas) bulan berturutturut dan tidak dilanjutkan. e. Tidak mengindahkan peringatan tertulis dan atau pembekuan izin;

(3)

Keputusan pencabutan izin diberitahukan secara tertulis kepada pemegang izin dengan disertai alasan, kepada pemegang izin diberi kesempatan untuk mengemukakan alasan.

(4)

Perintah pembongkaran baru dapat dilakukan apabila prosedur sebagaimana dimaksud pada pasal 114 huruf a, b dan/telah dilaksanakan.

(5)

Denda dilakukan dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 10% setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

(6)

Surat Izin Bekerja (SIBP) dicabut apabila pemegang izin tidak memenuhi ketentuanketentuan yang termuat dalam SIBP. Pasal 116

(1)

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 115, pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah).

(2)

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

(3)

Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibebankan biaya paksaan penegakan hukum.

(4)

Walikota menetapkan pelaksanaan dan besarnya biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3).


Pasal 117 Terhadap perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana yang diatur suatu ketentuan perundang-undangan diancam pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PENYIDIKAN Pasal 118 (1)

Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan juga oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.

(2)

Dalam melaksanakan tugasnya, para pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang : a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana; b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan; c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d. Melakukan penyitaan benda atau surat; e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang; f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; g. Mendatangkan seorang/tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya pemeriksaan perkara; h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3)

Dalam melakukan tugasnya, penyidik tidak berwenang melakukan penangkapan dan atau penahanan.

(4)

Penyidik membuat berita acara setiap tindakan tentang : a. Pemeriksaan tersangka; b. Pemasukan rumah; c. Penyitaan benda; d. Penyitaan surat; e. Pemeriksaan saksi Pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkan kepada Pengadilan Negeri melalui Penyidik POLRI.


BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 119 (1)

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka : a. Permohonan izin yang diajukan dan diterima sebelum tanggal berlakunya Peraturan Daerah ini dan masih dalam proses penyelesaian, diproses berdasarkan ketentuan yang lain. b. Semua izin mendirikan bangunan yang sudah ditertibkan berdasarkan ketentuan yang lama, tetap diberlakukan sama dengan Peraturan Daerah ini. c. selama belum ditetapkan peraturan pelaksanaan Peratutan Daerah ini, maka peraturan pelaksanaan yang ada tetap masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

(2)

Hal-hal yang merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah ini, ditetapkan oleh Walikota.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 120 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Dumai No. 20 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Bangunan Kota Dumai, serta ketentuan lainnya yang bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 121 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut ketentuan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.


Pasal 122 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah. Ditetapkan di Dumai pada tanggal 9 Oktober 2003 WALIKOTA DUMAI Cap/dto H. WAN SYAMSIR YUS Diundangkan di Dumai pada tanggal 9 Oktober 2003 SEKRETARIS DAERAH Cap/dto MUSTAR EFFENDI PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 420002673 LEMBARAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2003 Nomor 4 Seri B


PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 4 TAHUN 2003 TENTANG IZIN BANGUNAN I. PENJELASAN UMUM 1. Dalam rangka proses penataan kota yang serasi dan seimbang untuk terwujudnya Kota Dumai yang indah, tertib, aman dan nyaman, maka diperlukan suatu pemanfaatan ruang kota secara optimal melalui suatu proses perizinan bangunan yang tertib, sederhana dan dilaksanakan dalam waktu yang singkat. 2. Dalam proses pertumbuhan dan perkembangan kota yang cenderung selalu menimbulkan permasalahan yang perlu segera diatasi, timbulnya permasalahan tersebut selain dari konsekwensi logis dari proses pertumbuhan dan perkembangan kota, juga disebabkan banyaknya masyarakat yang belum mengetahui bagaimana cara untuk mengajukan Permohonan Izin Bangunan sehingga dapat dilakukan pengendalian terhadap kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas


Pasal 10 Yang dimaksud dengan izin khusus untuk bangunan sementara adalah izin yang diberikan kepada bangunan darurat yang bersifat sementara dengan batas pemanfaatan bangunan diperpanjang setiap 2 (dua) tahun sekali. Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 ayat (1) Bangunan tertentu yang tersebut dalam pasal ini adalah bangunan milik Pemerintah Daerah. Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 ayat (2) Bangunan, pekarangan dan bangun-bangunan yang memerlukan keahlian adalah bangunan pekarangan dan bangun-bangunan yang memiliki spesifikasi khusus seperti gedung-gedung tinggi, menara serta pekarangan yang menyertai bangunan tersebut. Pasal 22 ayat (1) Yang dimaksud daerah-daerah bangunan dan atau bangun-bangunan yang mamiliki nilai sejarah atau kepurbakalaan budaya dan arsitektur yang tinggi adalah daerahdaerah bangunan dan atau bangun-bangunan bersejarah seperti tugu perjuangan, makam pahlawan, benteng perjuangan, prasasti, candi-caandi, rumah adat serta bangun-bangunan peninggalan masa perjuangan yang mengandung nilai sejarah. Pasal 23 Cukup jelas Pasal 24 Cukup jelas


Pasal 25 Cukup jelas Pasal 26 Cukup jelas Pasal 27 Cukup jelas Pasal 28 Cukup jelas Pasal 29 Cukup jelas Pasal 30 Cukup jelas Pasal 31 Cukup jelas Pasal 32 Cukup jelas Pasal 33 Cukup jelas Pasal 34 Cukup jelas Pasal 35 Cukup jelas Pasal 36 Cukup jelas Pasal 37 Cukup jelas Pasal 38 Cukup jelas Pasal 39 Cukup jelas Pasal 40 Cukup jelas Pasal 41 Cukup jelas Pasal 42 Cukup jelas


Pasal 43 Cukup jelas Pasal 44 Cukup jelas Pasal 45 Cukup jelas Pasal 46 Cukup jelas Pasal 47 Cukup jelas Pasal 48 Cukup jelas Pasal 49 Cukup jelas Pasal 50 Cukup jelas Pasal 51 Cukup jelas Pasal 52 Cukup jelas Pasal 53 Cukup jelas Pasal 54 Cukup jelas Pasal 55 Cukup jelas Pasal 56 Cukup jelas Pasal 57 Cukup jelas Pasal 58 Cukup jelas Pasal 59 Cukup jelas Pasal 60 Cukup jelas


Pasal 61 Cukup jelas Pasal 62 Cukup jelas Pasal 63 Instalasi lain yang dimaksud dalam pasal ini adalah instalasi selain instalasi gas, seperti instalasi listrik, instalasi telekomunikasi, instalasi perusahaan air minum dan lain-lain. Pasal 64 Cukup jelas Pasal 65 Cukup jelas Pasal 66 Cukup jelas Pasal 67 Cukup jelas Pasal 68 Cukup jelas Pasal 69 Cukup jelas Pasal 70 Cukup jelas Pasal 71 Cukup jelas Pasal 72 Cukup jelas Pasal 73 Cukup jelas Pasal 74 Cukup jelas Pasal 75 Cukup jelas Pasal 76 Cukup jelas Pasal 77 Cukup jelas Pasal 78 Cukup jelas - 46 – CD Himpunan Peraturan Daerah Kota Dumai 1999 – 2003 Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Dumai

Pasal 79 Cukup jelas Pasal 80 Cukup jelas Pasal 81 Cukup jelas Pasal 82 Cukup jelas Pasal 83 Golongan sebagaimana yang dimaksud dalam table Pasal 85 ayat (1) diklasifikasi sebagaimana berikut : 1. Golongan A dengan klasifikasi Pendidikan Sarjana Sastra I (S1) keatas Jurusan Teknik Arsitektur dan Teknik Sipil disertai dengan pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun. Perencana golongan ini berwenang merencanakan pekerjaan pada bangunan dalam skala besar seperti gedung-gedung besar baik milik pemerintah, swasta maupun perorangan, hotel, plaza, jembatan dan bangunan lain yang termasuk dalam skala ini. Perencana golongan A selain merencanakan pekerjaan pada golongan B dan C. 2. Golongan B dengan klasifikasi Pendidikan Diploma III (DIII) Jurusan Teknik Arsitektur dan Teknik Sipil disertai dengan pengalaman kerja minimal 3-5 (tiga sampai lima) tahun. Perencana golongan ini berwenang merencanakan pekerjaan pada bangunan dalam skala menengah seperti real estate, ruko, toko dan rumah tempat tinggal usaha lantai III keatas, hotel dan jembatan dalam ukuran sedang dan kecil serta bangunan lain yang termasuk dalam skala ini. Perencana golongan A selain merencanakan pekerjaan golongannya, dapat pula merencanakan pekerjaan pada golongan C dan tidak berwenang merencanakan pekerjaan pada golongan A. 3. Golongan C dengan klasifikasi Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) jurusan bangunan disertai pengalaman kerja 1 (satu) tahun. 4. Perencana golongan ini berwenang merencanakan pekerjaan pada bangunan dalam skala kecil seperti rumah tempat tinggal, rumah tempat tinggal usaha , ruko, took lantai I dan II serta bangunan lain yang termasuk dalam skala ini. Perencana golongan C hanya dapat merencanakan pekerjaan golongan C tidak berwenang merencanakan pekerjaan pada golongan A dan B. Pasal 84 Cukup jelas Pasal 85 . Pasal 86 Cukup jelas Pasal 87 Cukup jelas Pasal 88 Cukup jelas - 47 – CD Himpunan Peraturan Daerah Kota Dumai 1999 – 2003 Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Dumai

Pasal 89 Cukup jelas Pasal 90 Cukup jelas Pasal 91 Cukup jelas Pasal 92 Cukup jelas Pasal 93 Cukup jelas Pasal 94 Cukup jelas Pasal 95 Cukup jelas Pasal 96 Cukup jelas Pasal 97 Cukup jelas Pasal 98 Cukup jelas Pasal 99 Cukup jelas Pasal 100 Cukup jelas Pasal 101 Cukup jelas Pasal 102 Cukup jelas Pasal 103 Pembebasan atau pengurangan besarnya retribusi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 93 adalah pembebasan atau pengurangan besarnya retribusi dalam halhal tertentu dengan pertimbangan logis, apabila yang bersangkutan dianggap tidak mampu atau dalam keadaan yang sangat sulit untuk dapat membayar retribusi dimaksud. Pasal 104 Cukup jelas Pasal 105 Cukup jelas - 48 – CD Himpunan Peraturan Daerah Kota Dumai 1999 – 2003 Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Dumai

Pasal 106 Cukup jelas Pasal 107 Cukup jelas Pasal 108 Cukup jelas Pasal 109 Cukup jelas Pasal 110 Cukup jelas Pasal 111 Cukup jelas Pasal 112 Cukup jelas Pasal 113 Cukup jelas Pasal 114 Cukup jelas Pasal 115 Cukup jelas Pasal 116 Cukup jelas Pasal 117 Cukup jelas Pasal 118 Cukup jelas Pasal 119 Cukup jelas Pasal 120 Cukup jelas Pasal 121 Cukup jelas Pasal 122 Cukup jelas


PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 4 TAHUN 2003

Recommend Documents