PEMERINTAH DAERAH KOTA SAMARINDA
PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR : 14 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN KOTA SAMARINDA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SAMARINDA, Menimbang
:
a. bahwa dalam upaya mendukung kelancaran penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kota Samarinda sebagai tindak lanjut UU Nomor 32 Tahun 2004 dan PP Nomor 38 Tahun 2007, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluasluasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, maka Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan kewilayahan perlu dibantu Kelurahan dalam wilayah Kecamatan; b. bahwa sesuai UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kelurahan dan susunan organisasi perangkat daerah berbentuk Kelurahan sebagai SKPD dalam melaksanakan tugasnya selain memperoleh pelimpahan dari Kepala Daerah juga menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka Lurah dalam menjalankan tugasnya perlu dibantu oleh perangkat Kelurahan; c. bahwa berkenaan huruf b diatas dan sesuai PP Nomor 41 Tahun 2007 jo. Permendagri Nomor 57 Tahun 2007 dan PP Nomor 73 Tahun 2005, maka SOTK Kelurahan yang ditetapkan dengan Perda Nomor 06 Tahun 2001 dianggap perlu dicabut untuk ditata kembali dan disempurnakan sesuai tugas pokok dan pelimpahan sebagian tugas dari Kepala Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c diatas dan guna tertib administrasi serta legalitas Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan, maka dipandang perlu untuk dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Dati II di Kalimantan (LN Tahun 1953 Nomor 09; TLN Nomor 352) sebagai Undang-Undang (LN Tahun 1959 Nomor 72; TLN Nomor 1820); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (LN Tahun 1974 Nomor 55; TLN Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun
1999 (LN Tahun 1999 Nomor 169; TLN Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (LN Tahun 2003 Nomor 47; TLN Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (LN Tahun 2004 Nomor 5; TLN Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LN Tahun 2004 Nomor 53; TLN Nomor 4389); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 2004 Nomor 125; TLN Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UndangUndang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 2005 Nomor 38; TLN Nomor 4493) menjadi UndangUndang (LN Tahun 2005 Nomor 105; TLN Nomor 4548) yang diubah kembali untuk kedua kali dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 Nomor; 59 TLN Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (LN Tahun 2004 Nomor 126; TLN Nomor 4438); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1987 tentang Penetapan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda, Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan, Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai dan Kabupaten Daerah Tingkat Pasir (LN Tahun 1987 Nompr 45; TLN Nomor 3364); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LN Tahun 2005 Nomor 140; TLN Nomor 4578); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (LN Tahun 2005 Nomor 159; TLN Nomor 4588); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LN Tahun 2005 Nomor 165; TLN Nomor 4593); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (LN Tahun 2007 Nomor 82; TLN Nomor 4737); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (LN Tahun 2007 Nomor 89; TLN Nomor 4741); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang 15. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Samarinda Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah; 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.44-985 Tahun 2005 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan pengangkatan Walikota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah
2
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA Dan WALIKOTA SAMARINDA MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN KOTA SAMARINDA
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1.
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Kota Samarinda dan DPRD Kota Samarinda menurut asas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2.
Pemerintah Daerah adalah Walikota Samarinda dan Perangkat Daerah Kota Samarinda sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.
Kepala Daerah adalah Walikota Samarinda.
4.
Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Samarinda.
5.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6.
Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Daerah Kota Samarinda sesuai peraturan perundang-undangan.
7.
Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Samarinda yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan
3
mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Daerah Kota Samarinda menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8.
Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.
Perangkat Daerah adalah satuan kerja perangkat daerah sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Samarinda yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai kewenangan dan tanggung jawab berdasarkan tupoksi masing-masing.
10. Sekretaris Daerah selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kota Samarinda selaku Kepala satuan kerja perangkat daerah berbentuk Sekretariat Daerah yang karena kedudukannya sebagai pejabat pembina pegawai negeri sipil di daerah dan sekaligus bertindak selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Kepala Daerah dalam penyusunan kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. 11. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai satuan kerja perangkat daerah Kota Samarinda. 12. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Samarinda yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. 13. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kota Samarinda dalam wilayah kerja Kecamatan. 14. Lurah adalah pimpinan penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah kerja Kelurahan dalam wilayah kerja Kecamatan dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Samarinda. 15. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang secara tegas tercantum dalam susunan organisasi yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam suatu satuan organisasi dalam pelaksanaan fungsi didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan. 16. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural. BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk satuan organisasi perangkat daerah berbentuk Kelurahan di wilayah Kecamatan dalam wilayah Daerah Kota Samarinda.
4
BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Pertama Kedudukan Pasal 3 (1) Kelurahan merupakan Perangkat Daerah Kota Samarinda yang berkedudukan di wilayah Kecamatan. (2) Kelurahan dipimpin seorang Lurah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Camat. Bagian Kedua Tugas Pokok Pasal 4 Lurah mempunyai tugas menyelenggarakan pembangunan dan kemasyarakatan dan juga pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala kebutuhan kelurahan dengan memperhatikan peningkatan akuntabilitas.
urusan pemerintahan, melaksanakan urusan Daerah sesuai dengan prinsip efisiensi dan
Bagian Ketiga Fungsi Pasal 5 Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 4 tersebut diatas, Lurah mempunyai fungsi : a.
Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan dan melakukan koordinasi dengan Camat dan instansi vertikal yang berada di wilayah kerjanya;
b.
Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, pelayanan umum terhadap masyarakat dan menyelenggarakan ketentraman umum, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum serta pembinaan lembaga kemansyarakatan;
c.
Pelaksanaan pelaporan kegiatan tugas secara periodik dan tepat waktu kepada Kepala Daerah melalui Camat. BAB IV ORGANISASI Bagian Pertama Susunan Organisasi Pasal 6
Susunan Organisasi SKPD berbentuk Kelurahan terdiri atas : 1.
Lurah.
2.
Sekretariat Kelurahan selanjutnya disebut SETLUR.
3.
Seksi Tata Pemerintahan;
4.
Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat;
5
5.
Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
6.
Seksi Ekonomi dan Pembangunan.
7.
Kelompok Jabatan Fungsional (Pokjabfung).
8.
Bagan Struktur Jabatan SKPD Kelurahan sebagaimana tersebut dalam lampiran Perda ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Bagian Kedua Lurah Pasal 7
Lurah mempunyai tugas memimpin, membina, membimbing, pengendalian, pengawasan dan evaluasi serta mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam perumusan dan penyusunan perencanaan pemberian pelayanan umum pemerintahan Kelurahan meliputi kegiatan kesekretariatan, penyelenggaraan pemerintahan kelurahan, kesejahteraan rakyat, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, ekonomi dan pembangunan berdasarkan ruang lingkup tugas dan tanggung jawab yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah. Pasal 8 (1) Lurah dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh perangkat Kelurahan sebagaimana Pasal 6 angka 2 sampai dengan 7 diatas. (2) Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini merupakan unsur staf pelaksana administratif dan unsur pelaksana teknis Kelurahan sesuai ruang lingkup tugas, fungsi dan tanggung jawabnya masing-masing. Bagian Ketiga Perangkat Kelurahan Paragraf 1 Sekretariat Kelurahan (SETLUR) Pasal 9 (1) SETLUR merupakan unsur staf Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 6 angka 2 diatas yang bertugas dan berkewajiban membantu kelancaran tugas-rugas Lurah dalam menyusun kebijakan dan pengkoordinasian Seksi-Seksi dilingkup Kelurahan untuk merumuskan perencanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan dengan menyelenggarakan pelayanan administratif baik intern maupun ekstern Kelurahan. (2) SETLUR dipimpin oleh seorang Sekretaris Kelurahan selanjutnya disebut SEKLUR yang dalam menyelenggarakan kegiatannya berada langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada Lurah. Pasal 10 SETLUR mempunyai tupoksi memimpin, membina bawahanya dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan kesekretariatan yang meliputi urusan ketatausahaan keuangan, perlengkapan, surat-menyurat, kearsipan,
6
rumah tangga, penyusunan perencanaan program Kelurahan dan kegiatan administrasi umum lainnya baik intern maupun ekstern Kelurahan yang diarahkan oleh Lurah sesuai dengan norma, standar dan prosedur manajemen administratif dan kebijakan umum daerah. Pasal 11 (1) SEKLUR dalam melaksanakan tupoksinya dibantu oleh beberapa orang pegawai non struktural dan atau pejabat fungsional yang merupakan unsur pelaksana operasional administratif. (2) Pegawai non struktural dan atau pejabat fungsional sebagaimana ayat (1) Pasal ini dalam menjalankan tupoksinya sesuai arahan SEKLUR dan kebijakan Lurah. Paragraf 2 Seksi-Seksi Pasal 12 Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud Pasal 6 angka 3 sampai dengan 7 diatas yang merupakan unsur pelaksanaan teknis Kelurahan bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan kegiatan kedinasan dibidang tata pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat, ekonomi dan pembangunan dan tugas-tugas umum lainnya sesuai ruang lingkup tugas dan tanggung jawab Seksi masingmasing dan pengkoordinasian baik intern maupun ekstern lingkup Kelurahan dalam upaya menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi serta tanggung jawab kewenangan Lurah dalam wilayah kerjanya sesuai dengan norma, standar, prosedur manajemen kewilayahan yang searah kebijakan umum daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 13 Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud Pasal 12 diatas, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Lurah melalui SEKLUR. Pasal 14 (1) Masing-masing Seksi mempunyai tupoksi melaksanakan kegiatan kedinasan untuk memimpin, membina bawahannya dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis Kelurahan serta melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala tepat waktu sesuai tugas, fungsi dan tanggung jawab Seksi masing-masing yang diarahkan oleh Lurah sesuai kebijakan umum daerah. (2) Kepala-Kepala Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dalam menjalankan tupoksinya dibantu oleh beberapa orang pegawai non struktural dan atau pejabat fungsional yang merupakan unsur pelaksanaan operasional teknis Kelurahan. (3) Pegawai non struktural dan atau pejabat fungsional teknis sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini menjalankan tupoksinya sesuai arahan Kepala Seksi masing-masing yang searah kebijakan Lurah.
7
BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL (POKJABFUNG) Pasal 15 Kelompok Jabatan Fungsional (Pokjabfung) melaksanakan sebagian tupoksi operasional administratif SETLUR dan operasional teknis Seksi sesuai keahlian dan ketrampilan jabatan fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Lurah melalui SEKLUR secara berjenjang. Pasal 16 (1) Pokjabfung sebagaimana dimaksud Pasal 15 diatas, terdiri atas sejumlah tenaga dan jenjang jabfung yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahlian dan ketrampilan. (2) Pokjabfung menyelenggarakan tupoksinya secara administratif dikoordinasikan oleh SEKLUR dan masing-masing Seksi. (3) Setiap Pokjabfung dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior ditunjuk oleh Kepala Daerah melalui SEKDA atas usul Lurah. (4) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB VI TATA KERJA Pasal 17 (1) Lurah melakukan koordinasi dengan Camat dan instansi vertikal yang berada diwilayah kerjanya dalam melaksanakan tupoksinya. (2) Lurah, SEKLUR, Kepala-Kepala Seksi melakukan dan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi (KISS) baik dalam lingkup kerjanya maupun dengan SKPD dilingkungan Pemda Kota Samarinda sesuai dengan ruang lingkup tugas, fungsi dan tanggung jawab kewenangan masing-masing dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kelurahan. (3) Setiap pimpinan dalam lingkup Kelurahan berkewajiban dan bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan, membimbing, mengawasi dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan termasuk pokjabfung yang terkait dengan bidang tugas masing-masing, bilamana terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Setiap pimpinan satuan organisasi, pokjabfung dan atau pejabat non struktural dalam lingkup Kelurahan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta menyampaikan laporan kegiatan secara berkala tepat pada waktunya sesuai norma, standar dan prosedur manajemen administratif. (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dilingkup Kelurahan dari bawahannya masing-masing wajib diolah dan dipergunakan sebagai
8
bahan evaluasi dan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut untuk dijadikan bahan laporan kepada Lurah melalui SEKLUR. (6) Dalam menyampaikan laporan, tembusan disampaikan pula kepada satuan organisasi yang secara fungsional erat hubungannya dengan bidang tugas. (7) Dalam melaksanakan tugas kedinasan agar lebih bersinergi, para pimpinan di lingkup Kecamatan melakukan rapat periodik bersama bawahannya. Pasal 18 Di Kelurahan dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan, yang dilaksanakan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat. BAB VII KEPEGAWAIAN Bagian Pertama Pengangkatan dan Pemberhentian Pasal 19 (1) Lurah adalah jabatan karier bagi PNS yang diangkat dan diberhentikan dalam jabatan oleh Kepala Daerah atas usul Camat melaui SEKDA dari PNS yang mempunyai kemampuan teknis dibidang administrasi pemerintahan dan memahami sosial budaya masyarakat setempat serta memenuhi persyaratan dan kompetensi jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) SEKLUR, Kepala-Kepala Seksi dalam lingkup Kelurahan adalah jabatan karier PNS yang diangkat dan diberhentikan oleh SEKDA atas pelimpahan wewenang Kepala Daerah dari PNS yang memenuhi persyaratan dan kompetensi jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan atas usul Camat. (3) Pokjabfung diangkat dan diberhentikan dalam jabfung tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagian Kedua ESELONERING Pasal 20 (1) Lurah merupakan jabatan struktural Eselon IV.a. (2) SEKLUR dan Kepala-Kepala Seksi merupakan jabatan struktural Eselon IV.b. BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 21 (1) Pembinaan umum penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan dan lembaga kemasyarakatan dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi.
9
(2) Pembinaan teknis dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan dan lembaga kemasyarakatan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Samarinda dan Camat. BAB IX KEUANGAN Pasal 22 (1) Pendanaan kegiatan Kelurahan dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan Kepala Daerah, keuangannya bersumber selain yang dialokasikan dalam APBD Kota Samarinda sebagai SKPD, juga bersumber dari bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kota Samarinda dan pihak ketiga serta sumbersumber lain yang sah dan tidak mengikat. (2) Pengalokasian anggaran Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dengan memperhatikan sekurang-kurangnya faktor-faktor jumlah dan kepadatan penduduk, luas wilayah, kondisi geografis/ karakteristik wilayah, jenis dan volume pelayanan, dan besaran pelimpahan tugas yang diberikan. BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 23 (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan aturan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 06 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Samarinda (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 06 Seri D Nomor 06) yang diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 42 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 42 Seri D Nomor 34) dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini. (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 06 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Kecamatan dan kelurahan Kota Samarinda (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 06 Seri D Nomor 06) yang diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 42 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 42 Seri D Nomor 34) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. (3) Pada saat mulai berlaku Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini. BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 24 Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran tugas dan fungsi serta tata kerja Kelurahan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
10
BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 25 (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, dengan ketentuan bilamana ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapanya akan segera diperbaiki sebagaimana mestinya. (2) Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda. Ditetapkan di Samarinda Pada tanggal 21 Juli 2008 WALIKOTA SAMARINDA,
H. ACHMAD AMINS
Diundangkan di Samarinda Pada tanggal 21 Juli 2008 SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,
H. M. FADLY ILLA LEMBARAN DAERAH PEMERINTAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2008 NOMOR 14
11
Lampiran : Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Samarinda. BAGAN STRUKTUR JABATAN KECAMATAN KOTA SAMARINDA
CAMAT
SEKRETARIAT Kelompok Jabatan Fungsional
SUBBAG KEUANGAN
SEKSI TATA PEMERINTAHAN
SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
SUBBAG PERENCANAAN PROGRAM
SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
SUBBAG UMUM
SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT
Samarinda, 21 Juli 2008 WALIKOTA SAMARINDA,
H. ACHMAD AMINS
Lampiran : Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kota Samarinda.
BAGAN STRUKTUR JABATAN KELURAHAN KOTA SAMARINDA
LURAH
SEKRETARIAT KELURAHAN
Kelompok Jabatan Fungsional
SEKSI TATA PEMERINTAHAN
SEKSI KESEJAHTERAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
Samarinda, 21 Juli 2008 WALIKOTA SAMARINDA,
H. ACHMAD AMINS
