PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 31 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 19 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN KERAS / BERALKOHOL DALAM WILAYAH KOTA SAMARINDA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SAMARINDA
!2
Menimbang
:
a. bahwa dengan semakin berkembang dan kompleksnya pembangunan saat ini, yang mana arus globalisasi telah merambah pada seluruh elemen kehidupan masyarakat Indonesia, kota samarinda khususnya dengan segala dampak yang ditimbulkan atas hal tersebut ; b. bahwa salah satu dampak globalisasi yang dirasakan oleh masyarakat Kota Samarinda saat ini adalah semakin meluasnya peredaran jenis minuman beralkohol dan atau minuman keras ;
Mengingat
:
c. bahwa dalam rangka pengendalian, pengaturan dan pengawasan atas beredarnya minuman beralkohol sebagaimana dimaksud huruf b tersebut diatas perlu kiranya Pemerintah Kota Samarinda menetapkan tempat-tempat penjualan minuman beralkohol dan atau minuman keras yang diatur dengan Peraturan Daerah. 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3908) ; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495); 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewengan Pemerintah dan Kewenanga Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom ; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ; 11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol ; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik
!3
Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA
Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SAMARINDA NOMOR 19 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL.
Pasal 1 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda Nomor 19 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang telah disahkan / disetujui oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan Nomor 974.44-551 tanggal 5 Mei 1999 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda Nomor 17 tanggal 6 Mei 1999 Seri B Nomor 09 diadakan perubahan sebagai berikut : A. Mengubah judul Peraturan Daerah sehingga berbunyi dan harus dibaca : Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda Nomor 19 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dalam Wilayah Kota Samarinda. B. Mengubah judul Peraturan Daerah sehingga berbunyi dan harus dibaca : Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dalam Wilayah Kota Samarinda C. Mengubah kalimat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Samarinda, sehingga berbunyi dan harus dibaca : Walikota Samarinda D. Mengubah kalimat Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda sehingga berbunyi dan harus dibaca : Daerah Kota Samarinda. E. Mengubah Bab II pasal 3 huruf (a), (d) dan (f) sehingga berbunyi dan harus dibaca : (c) Karaoke, Pub dan Klub malam. (d) Bar dan atau Discotique. (f) dan tempat-tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. F. Mengubah Bab IV pasal 6 sehingga berbunyi dan harus dibaca : Tingkat penggunaan jasa diukur dan ditetapkan berdasarkan pada jumlah, jenis dan golongan minuman beralkohol serta tempat-tempat penjualannya. G. Mengubah Bab VI pasal 8 ayat (1) dan (2) sehingga berbunyi dan harus dibaca :
!4
(1)
Struktur dan tarif Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol ditetapkan berdasarkan jumlah, jenis dan golongan minuman yang mengandung alcohol serta tempat penjualannya.
(2)
Struktur dan tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) tersebut diatas ditetapkan sebagai berikut : a. Karaoke, Pub, Klub Malam, Bar dan Discotique ditetapkan sebesar Rp. 3.000.000,-/ Tahun. b. Hotel, Restoran dan tempat sejenisnya ditetapkan sebesar Rp. 3.000.000,-/ Tahun. c. Super market dan pertokoan sejenisnya ditetapkan sebesar Rp. 3.000.000,-/ Tahun. d. Tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ditetapkan sebesar Rp. 500.000,-/ Tahun. e. Setiap peredaran di tempat-tempat yang resmi terlebih dahulu harus dibayar oleh distributor sesuai golongan sebagai berikut : a. Untuk Golongan A perbotol sebesar Rp. 1.000,b. Untuk Golongan B perbotol sebesar Rp. 1.500,c. Untuk Golongan C perbotol sebesar Rp. 2.000,-
H. Mengubah Bab XV pasal 18 ayat (1) sehingga berbunyi dan harus dibaca : (1). Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) atau denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan merampas barang tertentu untuk Daerah, kecuali jika ditentukan Peraturan Perundang-undangan.
merugikan bulan dan atau tidak lain dalam
Pasal 2 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang dapat mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda. Agar setiap Orang dapat mengetahui, diperintahkan pengundangannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda
Di sahkan di Pada tanggal
: Samarinda : 24 Pebruari 2003
WALIKOTA SAMARINDA,
!5
Drs. H. ACHMAD AMINS, MM
-
Disahkan / disetujui dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda dengan Nomor 06 Tahun 2003 tanggal 24 Pebruari 2003
-
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 05 tanggal 26 Pebruari 2003 Seri B Nomor 03
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA
Drs. H. M SAILI, M.Si Pembina Tk. I Nip.550 006 829
