PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH NOMOR : 03 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA WALIKOTA PAYAKUMBUH, Menimbang
: a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Teknis Daerah Pemerintah Kota Payakumbuh ; b. bahwa untuk mewujudkan maksud sebagaimana tercantum pada huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil di Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksaaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) ; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ; 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ; 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
1
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 49, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah. 9. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor .... Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Payakumbuh.
Dengan persetujuan bersama :
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH DAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Kota Payakumbuh ; b. Pemerintah Daerah adalah Walikota, dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Payakumbuh ; c. Walikota adalah Walikota Payakumbuh ; d. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Payakumbuh ; e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh ; f.
Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah ;
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disebut UPTD adalah unit organisasi di lingkungan Dinas.
2
BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh. (2) Organisasi dan Tata Kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini, terdiri dari : a. Dinas Pendidikan ; b. Dinas Kesehatan ; c. Dinas Pekerjaan Umum ; d. Dinas Tata Ruang dan Kebersihan ; e. Dinas Perhubungan dan Komunikasi ; f.
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset ;
g. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja ; h. Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan ; i.
Dinas Pertanian ;
j.
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga ;
k. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ; (3) Bagan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kota Payakumbuh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH Bagian Pertama Dinas Pendidikan Paragraf 1 Kedudukan Pasal 3 (1)
Dinas Pendidikan adalah unsur pelaksana Otonomi Daerah di Bidang Pendidikan;
(2)
Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
3
Paragraf 2 Tugas Pokok Pasal 4 Dinas Pendidikan sebagai unsur pelaksana Otonomi Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pendidikan.
Paragraf 3 Fungsi Pasal 5 Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas pokoknya, mempunyai fungsi sebagai berikut : a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pendidikan; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 4 Susunan Organisasi Pasal 6 (1) Dinas Pendidikan terdiri dari : a. Kepala Dinas b. Sekretariat terdiri dari : •
Sub Bagian Kepegawaian
•
Sub Bagian Keuangan
•
Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
c. Bidang Kendali Program terdiri dari : •
Seksi Perencanaan Program
•
Seksi Pengendalian Mutu
•
Seksi Monitoring dan Evaluasi
d. Bidang Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar terdiri dari : •
Seksi Kurikulum
•
Seksi Peningkatan Kapasitas Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar
•
Seksi Peningkatan Sarana dan Prasarana
4
e. Bidang Sekolah Menengah terdiri dari : •
Seksi Kurikulum
•
Seksi Peningkatan Kapasitas Pendidikan Menengah
•
Seksi Peningkatan Sarana dan Prasarana
f.
Bidang Pendidikan Luar Sekolah
•
Seksi Pendidikan Luar Sekolah
•
Seksi Organisasi dan Kesiswaan
•
Seksi Pembinaan Kelembagaan
(2) Bagan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Kedua Dinas Kesehatan Paragraf 1 Kedudukan Pasal 7 (1) Dinas Kesehatan adalah merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah di Bidang Kesehatan ; (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
Paragraf 2 Tugas Pokok Pasal 8 Dinas Kesehatan sebagai unsur pelaksana Otonomi Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan berdasarkan asas otonomi daerah yang berkaitan dengan bidang kesehatan.
Paragraf 3 Fungsi Pasal 9 Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas pokoknya, mempunyai fungsi sebagai berikut : a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kesehatan; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5
Paragraf 4 Susunan Organisasi Pasal 10 (1) Dinas Kesehatan terdiri dari : a. Kepala Dinas b. Sekretariat terdiri dari : •
Sub Bagian Kepegawaian
•
Sub Bagian Keuangan
•
Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
c. Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat terdiri dari : •
Seksi Puskesmas dan Rumah Sakit
•
Seksi Akreditasi dan Perizinan
•
Seksi Makmin, Farmasi dan Kosalkes
d. Bidang P2P dan PL terdiri dari : •
Seksi Pencegahan dan pengendalian Penyakit tidak menular.
•
Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular
•
Seksi Penyehatan Lingkungan
e. Bidang Kesehatan Keluarga terdiri dari :
f.
•
Seksi Kesehatan Keluarga
•
Seksi Gizi
•
Seksi Promkes dan PSM-JPKM
Bidang Kendali Program Kesehatan terdiri dari : •
Seksi Perencanaan Program Kesehatan
•
Seksi Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
•
Seksi Data dan Evaluasi Program Kesehatan
(2) Bagan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
6
Bagian Ketiga Dinas Pekerjaan Umum Paragraf 1 Kedudukan Pasal 11 (1) Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan. (2) Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah .
Paragraf 2 Tugas Pokok Pasal 12 Dinas Pekerjaan Umum sebagai unsur pelaksana Otonomi Daerah mempunyai tugas pokok menyelenggaraan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan.
Paragraf 3 Fungsi Pasal 13 Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan tugas pokoknya, mempunyai fungsi sebagai berikut : a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 4 Susunan Organisasi Pasal 14 (1) Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari : a. Kepala Dinas b. Sekretariat terdiri dari : •
Sub Bagian Kepegawaian
•
Sub Bagian Keuangan
•
Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
7
c. Bidang Kendali Program terdiri dari : •
Seksi Perencanaan dan Penyusunan Program
•
Seksi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan
d. Bidang Pengairan terdiri dari : •
Seksi Peningkatan Jaringan Pengairan
•
Seksi Pemeliharaan Jaringan Pengairan
e. Bidang Cipta Karya terdiri dari :
f.
•
Seksi Tata Bangunan
•
Seksi Perumahan dan Pemukiman
Bidang Bina Marga terdiri dari : •
Seksi Peningkatan Pembangunan Sarana jalan dan Jembatan
•
Seksi Pemeliharaan Sarana jalan dan Jembatan
(2) Bagan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Payakumbuh sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Keempat Dinas Tata Ruang dan Kebersihan Paragraf 1 Kedudukan Pasal 15 (1) Dinas Tata Ruang dan Kebersihan adalah unsur pelaksana Otonomi Daerah di bidang perencanaan, pengendalian dan pengawasan tata ruang, pertanahan, kebersihan dan pertamanan ; (2) Dinas Tata Ruang dan Kebersihan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
Paragraf 2 Tugas Pokok Pasal 16 Dinas Tata Ruang dan Kebersihan sebagai unsur pelaksana Otonomi Daerah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dan tugas pembantuan di bidang penataan ruang, pertanahan, kebersihan dan pertamanan;
8
Paragraf 3 Fungsi Pasal 17 Dinas Tata Ruang dan Kebersihan dalam melaksanakan tugas pokoknya, mempunyai fungsi sebagai berikut : a. perumusan kebijakan teknis di penataan ruang, pertanahan, kebersihan dan pertamanan ; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang bidang penataan ruang, pertanahan, kebersihan dan pertamanan; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang bidang penataan ruang, pertanahan, kebersihan dan pertamanan; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 4 Susunan Organisasi Pasal 18 (1) Dinas Tata Kota, terdiri dari : a. Kepala Dinas b. Sekretariat terdiri dari : •
Sub Bagian Kepegawaian
•
Sub Bagian Keuangan
•
Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
c. Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Tata Guna Lahan terdiri dari : •
Seksi Survey dan Pemetaan
•
Seksi Perencanaan Tata Ruang dan Tata Guna Lahan
•
Seksi Pengadaan dan Pembebasan Lahan
d. Bidang Tata Bangunan dan Perizinan terdiri dari : •
Seksi Tata Bangunan
•
Seksi Perizinan
e. Bidang Pengendalian dan Pengawasan terdiri dari :
f.
•
Seksi Pengawasan Tata Ruang
•
Seksi Penertiban Bangunan
Bidang Kebersihan dan Pertamanan •
Seksi Kebersihan dan Ketertiban Kota
•
Seksi Pertamanan dan Pemakaman
•
Seksi Pengendalian Sanitasi
9
(2) Bagan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tata Ruang dan Kebersihan Kota Payakumbuh sebagaimana tercantum dalam Lampiran V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Kelima Dinas Perhubungan Dan Komunikasi Paragraf 1 Kedudukan Pasal 19 (1) Dinas Perhubungan dan Komunikasi adalah merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah di bidang Perhubungan dan Komunikasi ; (2) Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah .
Paragraf 2 Tugas Pokok Pasal 20 Dinas Perhubungan dan Komunikasi sebagai unsur pelaksana Otonomi Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan tugas pembantuan di bidang perhubungan dan komunikasi.
Paragraf 3 Fungsi Pasal 21 Dinas Perhubungan dan Komunikasi dalam melaksanakan tugas pokoknya, mempunyai fungsi sebagai berikut : a. perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan dan komunikasi; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perhubungan dan komunikasi; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan dan komunikasi; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
10
Paragraf 4 Susunan Organisasi Pasal 22 (1) Dinas Perhubungan dan Komunikasi terdiri dari : a. Kepala Dinas b. Sekretariat terdiri dari : •
Sub Bagian Kepegawaian
•
Sub Bagian Keuangan
•
Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
c. Bidang Lalu Lintas dan Pengendalian Operasional terdiri dari : •
Seksi Bimbingan Keselamatan Lalu Lintas dan Pengendalian Operasional
•
Seksi Manajemen dan Rekayasa
d. Bidang Angkutan terdiri dari : •
Seksi Angkutan Barang
•
Seksi Angkutan Orang
e. Bidang Sarana dan Prasarana tediri dari :
f.
•
Seksi Teknis Sarana dan Perbengkelan
•
Seksi Prasarana Lalu Lintas
Bidang Komunikasi terdiri dari : •
Seksi Akreditasi, Perizinan dan Pembinaan Kelembagaan Postel
•
Seksi Pengawasan Postel
(2) Bagan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kota Payakumbuh sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Keenam Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Paragraf 1 Kedudukan Pasal 23 (1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah di bidang pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset Daerah ; (2) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
11
Paragraf 2 Tugas Pokok Pasal 24 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset sebagai unsur pelaksana Otonomi Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan tugas pembantuan di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
Paragraf 3 Fungsi Pasal 25 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam melaksanakan tugas pokoknya, mempunyai fungsi sebagai berikut : a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 4 Susunan Organisasi Pasal 26 (1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset terdiri dari : a. Kepala Dinas b. Sekretariat, terdiri dari : •
Sub Bagian Kepegawaian
•
Sub Bagian Keuangan
•
Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
c. Bidang Pendapatan, terdiri dari : •
Seksi Perencanaan
•
Seksi Pendapatan
•
Seksi Pembukuan
12
d. Bidang Pembiayaan/Anggaran, terdiri dari : •
Seksi Kebijakan Penyusunan Anggaran
•
Seksi Penyusunan Anggaran
•
Seksi Pengendalian, Pembinaan dan Supervisi
e. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari :
f.
•
Seksi Penerimaan dan Pelaporan
•
Seksi Pengelolaan Belanja Tidak Langsung
•
Seksi Pengelolaan Belanja Langsung
Bidang Akuntansi dan Asset, terdiri dari : •
Seksi Pelaksana Akuntansi
•
Seksi Pengelola Asset
•
Seksi Pengawasan Keuangan Daerah
(2) Bagan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota Payakumbuh sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Ketujuh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Paragraf 1 Kedudukan Pasal 27 (1) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja adalah merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah di Bidang Sosial dan Tenaga Kerja. (2) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah .
Paragraf 2 Tugas Pokok Pasal 28 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja sebagai unsur pelaksana Otonomi Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan tugas pembantuan di bidang sosial dan ketenagakerjaan.
13
Paragraf 3 Fungsi Pasal 29 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugas pokoknya, mempunyai fungsi sebagai berikut : a. perumusan kebijakan teknis di bidang bidang sosial dan ketenagakerjaan; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang bidang sosial dan ketenagakerjaan; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang bidang sosial dan ketenagakerjaan; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 4 Susunan Organisasi Pasal 30 (1) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja terdiri dari : a. Kepala Dinas b. Sekretariat terdiri dari : •
Sub Bagian Kepegawaian
•
Sub Bagian Keuangan
•
Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
c. Bidang Kendali Program terdiri dari : •
Seksi Perencanaan Program
•
Seksi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan
d. Bidang Pelayanan terdiri dari : •
Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
•
Seksi Pelayanan Kessos dan Lanjut Usia
e. Bidang Pemberdayaan dan Bantuan terdiri dari :
f.
•
Seksi Pemberdayaan Lembaga Sosial
•
Seksi Bantuan dan Jaminan Sosial
Bidang Tenaga Kerja terdiri dari : •
Seksi Pelatihan Tenaga Kerja
•
Seksi Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja
(2) Bagan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Payakumbuh sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini
14
Bagian Kedelapan Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Paragraf 1 Kedudukan Pasal 31 (1) Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan adalah unsur pelaksana Otonomi Daerah di bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar. (2) Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Payakumbuh dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
Paragraf 2 Tugas Pokok Pasal 32 Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan sebagai unsur pelaksana Otonomi Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan tugas pembantuan di bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan dan pengelolaan pasar.
Paragraf 3 Fungsi Pasal 33 Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas pokoknya, mempunyai fungsi sebagai berikut : a. perumusan kebijakan teknis di bidang bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan dan pengelolaan pasar; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan dan pengelolaan pasar; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan dan pengelolaan pasar, dan ; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
15
Paragraf 4 Susunan Organisasi Pasal 34 (1) Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari : a. Kepala Dinas b. Sekretariat terdiri dari : •
Sub Bagian Kepegawaian
•
Sub Bagian Keuangan
•
Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
c. Bidang Kendali Program terdiri dari : •
Seksi Perencanaan Program
•
Seksi Pengendalian Program
•
Seksi Evaluasi dan Pelaporan
d. Bidang Perindustrian, Perdagangan terdiri dari : •
Seksi Pengembangan Industri, Perdagangan Dalam dan Luar Negeri
•
Seksi Perizinan, Metrologi dan Perlindungan Konsumen
•
Seksi Bimus dan Investasi
e. Bidang Koperasi dan UMKM terdiri dari :
f.
•
Seksi Bina Usaha, Hukum dan Kelembagaan
•
Seksi Pasilitas dan Pembiayaan Simpan Pinjam
•
Seksi Pengembangan dan Kewirausahaan.
Bidang Pengelolaan Pasar terdiri dari : •
Seksi Sarana dan Prasarana
•
Seksi Ketertiban dan Keamanan
•
Seksi Pendapatan Daerah
(2) Bagan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Payakumbuh sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini
16
Bagian Kesembilan Dinas Pertanian Paragraf 1 Kedudukan Pasal 35 (1) Dinas Pertanian adalah merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah di Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan ; (2) Dinas Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
Paragraf 2 Tugas Pokok Pasal 36 Dinas Pertanian sebagai unsur pelaksana Otonomi Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas Otonomi dan melaksanakan tugas-tugas pembantuan di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan.
Paragraf 3 Fungsi Pasal 37 Dinas Pertanian dalam melaksanakan tugas pokoknya, mempunyai fungsi sebagai berikut : a. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan, dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
17
Paragraf 4 Susunan Organisasi Pasal 38 (1) Dinas Pertanian terdiri dari : a. Kepala Dinas b. Sekretariat terdiri dari : •
Sub Bagian Kepegawaian
•
Sub Bagian Keuangan
•
Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
c. Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura, terdiri dari : •
Seksi Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Holtikultura
•
Seksi Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura
•
Seksi Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan dan Holtikultura
d. Bidang Perkebunan dan Kehutanan, terdiri dari : •
Seksi Seksi Produksi Perkebunan dan Kehutanan
•
Seksi Agribisnis Perkebunan dan Kehutanan
•
Seksi Sarana dan Prasarana Perkebunan dan Kehutanan
e. Bidang Peternakan, terdiri dari :
f.
•
Seksi Seksi Produksi Peternakan
•
Seksi Kesehatan Peternakan
•
Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan
Bidang Perikanan, terdiri dari : •
Seksi Seksi Produksi Perikanan
•
Seksi Kesehatan Perikanan
•
Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan
(2) Bagan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kota Payakumbuh sebagaimana tercantum dalam Lampiran X merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini
18
Bagian Kesepuluh Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga Paragraf 1 Kedudukan Pasal 39 (1) Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga adalah merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah di Bidang Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga ; (2) Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
Paragraf 2 Tugas Pokok Pasal 40 Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga sebagai unsur pelaksana Otonomi Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas Otonomi dan melaksanakan tugas-tugas pembantuan di bidang Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga.
Paragraf 3 Fungsi Pasal 41 Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga dalam melaksanakan tugas pokoknya, mempunyai fungsi sebagai berikut : a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
19
Paragraf 4 Susunan Organisasi Pasal 42 (1) Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga terdiri dari : a. Kepala Dinas b. Sekretariat terdiri dari : •
Sub Bagian Kepegawaian
•
Sub Bagian Keuangan
•
Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
c. Bidang Kendali Program terdiri dari : •
Seksi Perencanaan Program
•
Seksi Evaluasi dan Pelaporan
d. Bidang Sarana dan Prasarana terdiri dari : •
Seksi Sarana dan Prasarana Wisata
•
Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olah Raga
e. Bidang Pembinaan Kepariwisataan terdiri dari :
f.
•
Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata
•
Seksi Perizinan dan Usaha Jasa Wisata
•
Seksi Seni Budaya dan Promosi Wisata
Bidang Pemuda dan Olah Raga •
Seksi Kepemudaan
•
Seksi Olah Raga
(2) Bagan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kota Payakumbuh sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini
Bagian Kesebelas Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Paragraf 1 Kedudukan Pasal 43 (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah di Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil; (2) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
20
Paragraf 2 Tugas Pokok Pasal 44 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai unsur pelaksana Otonomi Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas Otonomi dan melaksanakan tugas-tugas pembantuan di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil.
Paragraf 3 Fungsi Pasal 45 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam melaksanakan tugas pokoknya, mempunyai fungsi sebagai berikut : a. perumusan kebijakan teknis di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Kependudukan dan Catatan Sipil; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 4 Susunan Organisasi Pasal 46 (1) Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil terdiri dari : a. Kepala Dinas b. Sekretariat terdiri dari : •
Sub Bagian Kepegawaian
•
Sub Bagian Keuangan
•
Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
c. Bidang Perencanaan Kependudukan terdiri dari : •
Seksi Perencanaan Program
•
Seksi Evaluasi dan Pelaporan
d. Bidang Pendaftaran Penduduk terdiri dari : •
Seksi Pelayanan Pendaftaran Penduduk
•
Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi dan Administrasi Catatan Sipil
21
e. Bidang Pencatatan Sipil, terdiri dari : •
Seksi Pelayanan Pencatanan Sipil
•
Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi dan Administrasi Catatan Sipil
(2) Bagan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Payakumbuh sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini
BAB IV TATA KERJA Pasal 47 (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal. (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Pemerintah Kota bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pihak pelaksanaan tugas bawahannya.
Pasal 48 (1) Setiap pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan pada waktunya. (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
BAB V ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Bagian Pertama Eselon Perangkat Daerah Pasal 49 (1) Kepala Dinas adalah Jabatan Eselon II.b (2) Sekretaris pada Dinas adalah Jabatan Eselon III.a (3) Kepala Bidang pada Dinas adalah Jabatan Eselon III.b (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi pada Dinas dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Jabatan Eselon IV.a
22
Pasal 50 Pejabat strukutural eselon III.a pada satuan unit kerja perangkat daerah sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, apabila dimutasikan menjadi kepala bidang pada dinas pada perangkat daerah kota tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon III.a
Bagian Kedua Pengangkatan dan Pemberhentian Pasal 51 Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari PNS yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Undang-undang dan Peraturan yang berlaku.
BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS Bagian Pertama Jabatan Fungsional Pasal 52 (1) Perangkat Dinas di lingkungan Pemerintah Kota terdiri dari Jabatan Struktural dan kelompok Jabatan Fungsional. (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis di bidang keahliannya. (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (2) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Bagian Kedua Unit Pelaksana Teknis Dinas Kedudukan, Tugas Pokok Paragraf 1 Kedudukan Pasal 53 (1) Pada masing-masing Dinas Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan. (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud Ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.
23
(3) Unit Pelaksana Teknis Dinas dibentuk berdasarkan kebutuhan dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. (4) Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai wilayah kerja 1(satu) atau beberapa Kecamatan. (5) Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri dari kelompok Jabatan Fungsional kecuali Kepala Unit Pelaksana Dinas Struktural. (6) Uraian lebih lanjut tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi masing-masing Unit Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
Tugas Pokok Pasal 54 Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Daerah dalam rangka perumusan kebijaksanaan teknis, menyusun rencana, mengkoordinasikan serta melaksanakan pembinaan dalam wilayah kerja atau ruang lingkup kerjanya.
BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 55 Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pokok Dinas di lingkungan Pemerintah Kota dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 56 Rincian Tugas Pokok pada satuan organisasi dan jabatan di Dinas di lingkungan Pemerintah Kota yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Walikota. BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 57 (1) Semua Jabatan Struktural dan Fungsional yang telah ada masih tetap berlaku paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan semenjak Peraturan Daerah ini diundangkan. (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Pemerintah Kota Payakumbuh dinyatakan tidak berlaku lagi.
24
BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 58 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
Pasal 59 Peraturan Daerah ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Payakumbuh.
Ditetapkan di Payakumbuh pada tanggal 16 September 2008 WALIKOTA PAYAKUMBUH
JOSRIZAL ZAIN
Diundangkan di Payakumbuh pada tanggal 17 September 2008 SEKRETARIAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
MAHMUDA RIVA’I LEMBARAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2008
NOMOR : 03
25
