PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH NOMOR : 07 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 11 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PAYAKUMBUH
Menimbang
: a.
bahwa dalam rangka pengelolaan tempat rekreasi dan olah raga di Kota Payakumbuh agar lebih berdaya guna dan tepat guna perlu merubah Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan perubahan dengan Peraturan Daerah;
Mengingat
:
1.
Undang-undang Pembentukan Lingkungan
Nomor
8
Tahun
Daerah Otonom Daerah
Propinsi
1956
tentang
Kota Kecil
Dalam
Sumatera
Tengah jo
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19); 2.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, 1
Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3209); 3.
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor : 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4.
Undang-undang Nomor
28
Tahun
1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5.
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286)
6.
Undang-undang
Nomor
10
Tahun
2004
tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 7.
Undang-undang
Nomor
32
Tahun
2004
tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan
Lembaran
Negara
Nomor
4437)
sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 8.
Undang-undang
Nomor
33
Tahun
2004
tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 2
Daerah
(Lembaran
Negara
126,Tambahan Lembaran Negara 9.
Tahun
2004 Nomor
Nomor 4438);
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemugutan Retribusi Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tatacara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah; 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 06 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah; 13. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2001 Nomor 11); 14. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 02 Tahun 2003 tentang Struktur
Organisasi dan Tata
Kerja
Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota PayakumbuhTahun 2003 Nomor 02 ); 15. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran
Daerah
Kota Payakumbuh
Tahun 2003
Nomor 03); 16. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 04 Tahun 2003 tentang Struktur
Organisasi dan Tata
Kerja
3
Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2003 Nomor 04);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH dan WALIKOTA PAYAKUMBUH
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH
NOMOR
11
TAHUN
2001
TENTANG TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA
Pasal 1 Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daeah Kota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 11 Seri B-7) diubah sebagai berikut : 1.
Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut : Pasal 2
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1.
Daerah adalah Kota Payakumbuh;
2.
Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip
4
otonomi seluas-luasnya dengan sistem dan prinsip NKRI sebagimana dimaksud dalam UU RI Tahun 1945; 3.
Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4.
Walikota adalah Walikota Payakumbuh;
5.
Wakil Walikota dalah Wakil Walikota Payakumbuh;
6.
Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan Peratutan Perundang-undangan yang berlaku;
7.
Badan adalah Suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Badan Usaha lainnya;
8.
Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat disediakan oleh sektor swasta;
9.
Retribsi tempat Rekreasi dan Olah raga yang selanjutnya dapat disingkat retribusi adalah Pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi pariwisata dan olah raga yang dimiliki dan atau dikelola Pemerintah Daerah;
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundangundangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi; 11. Surat pendaftaran Objek Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SPdORD adalah Surat yang dipegunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang- undangan retribusi daerah; 12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat dengan SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang; 13. Pemeriksaaan adalah Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan 5
pemenuhan kewajiban retribusi berdasrkan peraturan perundang-undangan retribusi dearah; 14. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi adalah Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh npenyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya; 2.
Ketentuan dalam Pasal 8 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut : Pasal 8
(1) Struktur Tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, lokasi dan jangka waktu pemakaian; (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan unsur biaya per satuan penyediaan biaya langsung atau penyediaan biaya tidak langsung; (3) Berdasarkan ketentuan Ayat (1) dan (2) diatas, struktur dan besarnya tarif di tetapakan sebagai berikut : A. Tempat Rekreasi - Ngalau Indah
Anak-anak Rp. 1.500/org Dewasa
- Ngalau Sampik
Anak-anak Rp. 1.500/org Dewasa
- Ampangan
Rp. 2.000/org
Anak-anak Rp. 1.000/org Dewasa
- Tempat
Rp. 2.000/org
Rp. 2.000/org
rekreasi Anak-anak Rp. 1.000/org
lainnya
Dewasa
Rp. 2.000/org
B. Tempat Olah Raga I.
Lapangan bulu tangkis, lapangan Basket dan 6
lapangan Tennis a.
Untuk
Pemakaian
hari
Rp. 150.000/bln/Club
biasa
kepentingan pembinaan olah raga
b.
Untuk
Pemakaian
yang
Rp. 250.000/1 kali pakai
bersifat
Komersil pada siang hari c.
Untuk
Pemakaian
yang
Rp. 500.000/1Kali pakai
bersifat
Komersil
pada
malam hari d.
Untuk
Pemakaian
Rp. 150.000/1 kali pakai
yang bersifat sosial
II.
Lapangan Tennis Kubu Gadang Pemakaian Perorangan/jam sebagai berikut : a.
Lapangan 1,2,3 dan 4 Jam 06.00 – 10.00 Wib Rp. 10.000/jam/lapangan 10.00 – 14.00 Wib Rp. 8.000/jam/lapangan 14.00 – 18.00 Wib Rp. 12.000/jam/lapangan 18.00 – 22.00 Wib Rp. 8.000/jam/lapangan
b.
Hari Minggu/hari libur Rp.5.000/Jam s/d jam 18.00 Wib
c.
Pemakaian Yunior/Atlit prestasi tidak dikenakan retribusi
7
III.
Gor M. Yamin (Gedung Olah Raga ) a.
Pemakaian
bersifat
Komersil
Rp. 1.000.000/ 1 kali pakai
Perkawinan, perpisahan sekolah,
Festifal/
pertunjukan musik b.
Pemakaian untuk konser artis dalam propinsi
c.
Pemakaian untuk konser artis luar propinsi
d.
Pemakaian
Rp. 1.500.000/ 1 kali pakai Rp. 4.500.000/ 1 kali pakai
bersifat
Rp. 500.000/
Non Komersil (acara
1 kali pakai
sosial)
IV.
Lapangan GOR Kubu Gadang a.
Pemakaian bersifat Non Komersil
b.
Pemakaian
1 kali pakai bersifat
Komersil c
Pemakaian untuk konser
Pemakaian untuk konser artis dalam propinsi
e.
Rp.2.000.000/ 1 kali pakai
artis luar propinsi d.
Rp.150.000/
Pemakaian 3 – 7 hari
Rp.5.000.000/ 1 kali pakai Rp. 2.000.000/ 1 kali pakai Rp. 1.500.000/ 1 hari
f.
Pemakaian
7 hari s/d
Rp. 1.000.000/ 8
seterusnya
1 hari
V. Lapangan Kapten Tantowi (Poliko) -
Pertandingan olah raga komersil Rp. 200.000/
1 x pakai
-
Pagelaran musik lokal Rp. 2.000.000/1 x pakai
-
Konser artis luar propinsi Rp. 5.000.000/1 x pakai
-
Pertandingan/latihan olah raga anak sekolah/Pemko/Club Kota Rp. 50.000/ hari
Lapangan Basket a. Lundang VI
Rp. 150.000/1 x pakai
(Daya
Bangun yang di pakai untuk pertandingan b. Kubu Gadang yang di pakai
Rp. 150.000/1 x pakai
untuk
pertandingan
Komedi Putar VII
RP. 1000/org/5 menit
Kolam Renang - Hari biasa
VIII
- Hari Libur
Dewasa
Rp
4.000/org
Anaka- anak
Rp
2.500/org
Pelajar
Rp
2.000/org
Dewasa
Rp
6.000/org
Anaka-anak
Rp
4.000/org
Khusus Hari libur Nasional diberlakukan sama (hari libur) untuk setiap pengunjung Club/org/
Rp. 15.000/ bulan 9
bulan
Dengan ketentuan masuk 2 kali dalam seminggu. Lebih dari 2 kali seminggu dikenakan tiket biasa
3. Ketentuan dalam Pasal 16 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut: Pasal 16 (1)
Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran retribusi sejumlah yang diatur Pasal 9 Ayat (4) Peraturan Daerah ini sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
(2)
Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran;
(3)
Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan putusan hakim disetorkan ke Kas Daerah.
4. Ketentuan dalam Pasal 17 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut: Pasal 17 (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh diberi wewenang sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi. (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah : a.
Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang berkenaan dengan adanya tindak pidana dibidang retribusi;
b.
Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
c.
Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; 10
d.
Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
e.
Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi dan atau tersangka;
f.
Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan tindak pidana dibidang retribusi;
g.
Melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertangunggung jawabkan;
h.
Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dibidang retribusi dan melalui Penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Payakumbuh. Ditetapkan di Payakkumbuh Pada tanggal WALIKOTA PAYAKUMBUH dto JOSRIZAL ZAIN Diundang di Payakumbuh Pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH dto MAHMUDA RIVA’I 11
LEMBARAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2008 NOMOR 07 SERI B1
12
