PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK NOMOR : 12 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SOLOK, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka memenuhi hak penduduk untuk memperoleh Dokumen Kependudukan dan untuk meringankan biaya yang dikeluarkan masyarakat, maka perlu membebaskan retribusi penggantian biaya cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Pelaporan kelahiran sampai batas waktu 60 hari bagi masyarakat Kota Solok ; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Retribusi Biaya Cetak Kartu Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
Mengingat
: 1. Undang –undang Nomor 8 Tahun 1956, Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkunga Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1956 Nomor 19), jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh ; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019) ; 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ; 4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ; 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
1
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844 ; 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ; 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674 ; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998, tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah dibidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kepada Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3745); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 14. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah; 2
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Daerah; 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 Tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah; 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 Tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah; 19. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Dearah (Lembaran Daerah tahun 2006 Nomor 6); 20. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil; 21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Solok. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SOLOK Dan WALIKOTA SOLOK MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL. Pasal I
Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 11 Tahun 2006 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2006 Nomor 11), diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 1 angka 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 17. Subjek retribusi adalah orang yang memperoleh jasa pelayanan Akta Catatan Sipil.
3
2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 2 Dengan nama retribusi penggantian biaya cetak Akta Catatan Sipil dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Akta Catatan Sipil oleh Pemerintah Daerah; 3. Ketentuan Pasal 3 angka 1 dan 2 dihapus, sehingga pasal 3 berbunyi sebagai berikut : Pasal 3 Objek Retribusi adalah pelayanan yang diberikan terhadap penerbitan Akta Catatan Sipil yang terdiri dari; a. Akta Kelahiran; b. Akta ganti nama; c. Akta perkawinan; d. Akta Perceraian; e. Akta pengangkatan anak (Adopsi); f. Akta Kematian. 4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 4 Subjek retribusi adalah orang yang memperoleh jasa pelayanan Akta Catatan Sipil. 5. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 5 Retribusi Akta Catatan Sipil digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum. 6. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 6 Tingkat penggunaaan jasa dihitung berdasarkan pelayanan akta catatan sipil yang dikeluarkan.
7. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 7 Prinsip dan sasaran dalam menetapkan struktur dan besarnya tarif retribusi adalah untuk memberikan pelayanan Akta Catatan Sipil.
4
8. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf a dan b dihapus, sedangkan huruf c diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 8 (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah sebagai berikut: a. Penerbitan Akta Kelahiran A. Warga Negara Indonesia (WNI) 1. Anak I dan II 2. Anak ke III dan seterusnya 3. Pelaporan kelahiran sampai batas waktu 60 hari tidak dikenakan retribusi 4. Pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 hari dikenakan denda sebesar
Rp. 10.000,Rp. 14.000,-
Rp. 7.000,-
B. Warga Negara Asing (WNA) 1. Anak I dan II Rp. 50.000,2. Anak ke III dan seluruhnya Rp. 75.000,3. Pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 10 hari dikenakan denda sebesar Rp. 25.000,b. Penertiban Kutipan Akta Kelahiran kedua dan seterusnya: 1. Warga Negara Indonesia (WNI) 2. Warga Negara Asing (WNA)
Rp. 35.000,Rp. 70.000,-
c. Perubahan nama WNI
Rp. 35.000,-
d. Salinan Akta Kelahiran 1. Warga Negara Indonesia (WNI) 2. Warga Negara Asing (WNA)
Rp. 52.000,Rp.140.000,-
e. Akta Perkawinan: 1. Pencatata Perkawinan: a. Warga Negara Indonesia (WNI) 1) di dalam kantor 2) di luar kantor b. Warga Negara Asing (WNA) 1) di dalam kantor 2) di luar kantor 2. Kutipan Akta Perkawinan ( 1 set untuk suami dan istri) a. Warga Negara Indonesia (WNI) b. Warga Negara Asing (WNA)
5
Rp. 75.000,Rp.200.000,-
Rp.100.000,Rp.150.000,Rp. 24.500,Rp. 52.500,-
3. Bagi Pencatatan perkawinan yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pengesahan perkawinan menurut agama dikenakan: a. Warga Negara Indonesia (WNI) 1) di dalam kantor 2) di luar kantor b. Warga Negara Asing (WNA) 1) di dalam kantor 2) di luar kantor
Rp. 105.000,Rp. 175.000,-
Rp.140.000,Rp. 210.000,-
4. Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan kedua dan seterusya (1 set untuk suami dan isteri) a. Warga Negara Indonesia (WNI) b. Warga Negara Asing (WNA) 5. Salinan Akta Perkawinan a. Warga Negara Indonesia (WNI) b. Warga Negara Asing (WNA)
Rp. 25.000,Rp. 80.000,-
Rp. 87.500,Rp. 175.000,-
f. Akta Perceraian: 1. Pencatatan dan penerbitan kutipan akta perceraian (1 set) : a. Warga Negara Indonesia (WNI) b. Warga Negara Asing (WNA)
Rp. 70.000,Rp. 140.000,-
2. Bagi Pencetakan perceraian yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenakan biaya: a. Warga Negara Indonesia (WNI) b. Warga Negara Asing (WNA)
Rp. 200.000,Rp. 350.000,-
3. Penerbitan Kutipan Akta Perceraian kedua dan seterusnya : a. Warga Negara Indonesia (WNI) b. Warga Negara Asing (WNA)
Rp. 175.000,Rp. 350.000,-
4. Salinan Akta Perceraian: a. Warga Negara Indonesia (WNI) b. Warga Negara Asing (WNA)
Rp. 100.000,Rp. 225.000,-
g. Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak 1. Pencetakan dan Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan Anak a. Warga Negara Indonesia (WNI) b. Warga Negara Asing (WNA) 6
Rp. 105.000,Rp. 175.000,-
2. Pencetakan Pengesahan Anak a. Warga Negara Indonesia (WNI) b. Warga Negara Asing (WNA)
Rp. 122.500,Rp. 192.500,-
3. Kutipan Akta Pengakuan Anak kedua dan seterusnya: a. Warga Negara Indonesia (WNI) b. Warga Negara Asing (WNA)
Rp. 140.000,Rp. 227.500,-
4. Pencatatan Pengangkatan Anak: a. Warga Negara Indonesia (WNI) b. Warga Negara Asing (WNA)
Rp. 70.000,Rp. 175.000,-
5. Salinan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak: a. Warga Negara Indonesia (WNI) b. Warga Negara Asing (WNA)
Rp. 140.000,Rp. 227.500,-
6. Bagi Pencatatan pengangkatan anak yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal keputusa pengangkatan Anak dari Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap: a. Warga Negara Indonesia (WNI) b. Warga Negara Asing (WNA)
Rp. 210.000,Rp. 350.000,-
h. Penerbitan Kutipan Akta Ganti Nama: a. Warga Negara Indonesia (WNI) b. Warga Negara Asing (WNA)
Rp. 60.000,Rp. 125.000,-
i. Akta Kematian: 1. Pencatatan Dan Penerbitan Kutipan Akta Kematian: a. Warga Negara Indonesia (WNI) b. Warga Negara Asing (WNA)
Rp. 10.000,Rp. 25.000,-
2. Kutipan Akta Kematian kedua dan seterusnya: a. Warga Negara Indonesia (WNI) b. Warga Negara Asing (WNA)
Rp. 50.000,Rp. 100.000,-
3. Salinan Akta Kematian: a. Warga Negara Indonesia (WNI) b. Warga Negara Asing (WNA)
Rp. 50.000,Rp. 100.000,-
j. Penerbitan Surat Keterangan dan Tanda Bukti Pelaporan: 1. Penerbitan Surat Keterangan Catatan Sipil: a. Warga Negara Indonesia (WNI) Rp. 100.000,b. Warga Negara Asing (WNA) Rp. 225.000,2. Pelaporan dan Penerbitan Tanda Bukti Pelaporan Warga Negara Indonesia mengenai kelahiraan, perkawinan perceraian dan kematian yang terjadi di luar negeri dikenakan biaya 7
Rp. 50.000,-
3. Pelaporan sebagaimana dimaksud angka 2 diatas yang melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia dikeakan biaya sebesar
Rp. 100.000,-
9. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 9 Retribusi yang terutang dipungut didaerah tempat pelayanan Akta Catatan Sipil diberikan. 10. Ketentuan Pasal 10 dihapus. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Solok. Ditetapkan di Pada tanggal
: Solok. : Agustus 2008.
WALIKOTA SOLOK,
SYAMSU RAHIM Diundangkan di : Solok. Pada tanggal : Agustus 2008. SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,
MASRIAL MAMAR LEMBARAN DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2008 NOMOR...
8
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK NOMOR : TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL. I.
UMUM.
Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kota Solok dan memotivasi penduduk untuk memiliki Dokumen Kependudukan khususnya Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, Pemerintahan Daerah Kota Solok memandang perlu memberikan pembebasan retribusi penggantian biaya cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Pelaporan Kelahiran sampai batas waktu 60 hari.
Untuk memenuhi hal tersebut maka, Retribusi Biaya Cetak Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2006 Nomor 11) perlu dilakukan perubahannya dengan Peraturan Daerah.
II.
PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas Pasal II Cukup jelas
****2008****
9
*********
10
