BERITA DAERAH KOTA SOLOK NOMOR : 12 TAHUN 2011 PERATURAN WALIKOTA SOLOK NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN DANA HIBAH PEMERINTAH KOTA SOLOK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SOLOK, Menimbang
:
A
bahwa berdasarkan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59
Tahun
2007,
Tata
Cara
Pemberian
dan
Pertanggungjawab b
bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengelolaan Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. Mengingat
:
1
Undang–Undang
Nomor
8
Tahun
1956
tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan
Daerah
Propinsi
Sumatera
Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun
1970
tentang
Pelaksanaan
Pemerintahan
Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh; 2
Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
1
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851); 3
Undang-undang
Nomor
17
Tahun
Keuangan Negara (Lembaran
2003
tentang
Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287); 4
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5
Undang-undang
Nomor
10
Tahun
2004
tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 6
Undang-undang Pemeriksaan
Nomor
15
Pengelolaan
Tahun dan
2004
tentang
Tanggungjawab
Keuangan Negara; 7
Undang-Undang
Nomor
32
Tahun
2004
tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undangundang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 8
Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang
2
Hibah kepada Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 10
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pembagian
Urusan
Pemerintah,Pemerintah
Pemerintahan Daerah
Propinsi
antara dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 12
Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 tahun 2008 tentang urusan Pemerintah Yang Menjadi Urusan Pemerintahan Kota Solok;
13
Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 9 tahun
2008
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 14
Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok;
15
Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Solok;
16
Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Solok;
3
17
Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Solok;
18
Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Solok;
Memperhatikan
:
1
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 2
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2008 tentang Hibah Daerah;
3
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Sementara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2011
4
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2011. MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN WALIKOTA SOLOK TENTANG PENGELOLAAN DANA HIBAH PEMERINTAH KOTA SOLOK
BAB I KETENTUAN UMUM
4
Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 1.
Daerah adalah Kota Solok.
2.
Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kota Solok.
3.
Walikota adalah Walikota Solok.
4.
Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Perangkat daerah pada Pemerintah Kota Solok selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5.
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Solok.
6.
Belanja Hibah adalah Belanja yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus, dan pemberian hibah harus dilakukan secara selektif, rasionalitas sesuai dengan urgensi dan kepentingan daerah serta kemampuan keuangan daerah, sehingga tidak menggangu penyelenggaraan urusan wajib dan tugas-tugas pemerintah daerah lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.
7.
Bendahara Pengeluaran PPKD adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima,
menyimpan,
membayarkan,
menatausahakan
dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Bunga, Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Tidak terduga dan pembiayaan daerah dalam rangka pelaksnaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. 8.
Perusahaan daerah adalah setiap bentuk usaha berbadan hokum dan merupakan milik Pemerintah Daerah.
5
9.
Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
10. Kelompok masyarakat adalah sekelompok anggota masyarakat yang dengan kesadaran dan keinginan sendiri bergabung untuk menjalankan sebuah kegiatan bersama. 11. Instansi vertical adalah instansi pemerintah di Kota Solok. 12. Bantuan operasional sekolah yang selanjutnya disingkat dengan BOS adalah dana bantuan yang diperuntukkan bagi penyelenggaran pendidikan dasar sebagai
pelaksanaan
program
wajib
belajar
9
(Sembilan)
tahun
dan
penggunaanya diatur dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional. 13. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan NPHD adalah Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Daerah cq. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dengan Penerima Hibah yang sumber dananya berasal dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
BAB II TUJUAN PEMBERIAN HIBAH Pasal 2 (1) Hibah
kepada
pemerintah
bertujuan
untuk
menunjang
peningkatan
penyelenggaraan fungsi pemerintah di daerah. (2) Hibah kepada perusahaan daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat. (3) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan layanan dasar umum.
6
(4) Hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah. (5) Belanja daerah kepada pemerintah, sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaporkan oleh Walikota kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap akhir tahun anggaran. BAB III ANGGARAN, PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH Pasal 3 (1) Hibah dalam bentuk uang dianggarkanoleh Satuan Kerja Dinas Oendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA) dalam kelompok belanja tidak langsung Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sesuai dengan besaran yang disetujui oleh Walikota atas Proposal program dan kegiatan pengusul hibah. (2) Hibah yang telah disetujui oleh Walikota sebagaimana dimaksud ayat (1) selanjutnya dituangkan dalam NAskah Perjanjian Hibah Dawrah (NPHD) yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak/pakta Integritas dari Penerima Hibah. (3) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebagaimana dimaksud ayat (2) sekurang-kurangnya memuat identitas penerima hibah, tujuan pemberian hibah, jumlah uang yang akan dihibahkan, persyaratan yang ditetapkan untuk pencairan dan pertanggungjawaban dana hibah. (4) Hibah dalam bentuk bang dan/atau jasa dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan oleh SKPD atau SKPKD dalam kelompok belanja langsung. Pasal 4 (1) Permohonan pencairan dana hibah dalam bentuk uang sebagaimana pasal 3 ayat (1) diajukan oleh Penerima Hibah kepada Walikota melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). 7
(2) Seteleh mendapat persetujuan pencairan dana dari Walikota, penyaluran hibah dalam bentuk uang sebagaimana ayat (1) dilakukan dengan pembayaran langsung melalui transfer dana ke rekening penerima hibah sesuai dengan rekening yang tertera dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). (3) Dalam hal penerima hibah dalam bentuk uang yang digunakan untuk melakukan pengadaan barang dan/jasa, maka pengadaan barang dan/jasa, maka pengadaan barang dan/jasa tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan/jasa dan dicatat sebagai asset penerima hibah. (4) Penyaluran dana hibah dalam bentuk barang dan/jasa sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (2) dilakukan oleh SKPD atau SKPD atau SKPKD pada tahun anggaran berkenaan. (5) Penyerahan hibah dalam benyuk barang dan/jasa ke penerima hibah dilakukan dengan Berita Acara Penyerahan Barang dan/Jasa dari Pemerintah Daerah dan berdasarkan berita acara ini SKPD atau SKPKD melakukan penghapusan asset pemerintah daerah. Pasal 5 (1) Pertanggungjawaban penggunaan dana hibah dalam bentuk uang sebagaimana pasal 3 ayat (1) disampaikan oleh Penerima Hibah kepada Walikota cq. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah berupa Laporan Akhir Penggunaan Dana Hibah yang dilampiri dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah. (2) Laporan akhir Penggunaan Dana Hibah sebagaimana ayat (1) disampaikan rangkap 2(dua) paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan. (3) Hibah yang pencairannua dilakukan secara bertahap sesuai dengan yang tertera dalam NPHD akan diproses pencairan hibah tahap selanjutnya setelah penerima menyampaikan
laporan
pertanggungjawaban
penggunaan
hibah
tahap
sebelumnya. (4) Khusus untuk Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Swasta, pertanggungjawaban penggunaan dana hibah harus sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan laporan penggunaan dana hibah harus disampaikan juga ke Dinas Pendidikan sebagai Manajer BOS. 8
BAB IV Pasal 6 (1) Pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana hibah dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang dan/jasa. (2) Pembinaan pengelolaan dana hibah dalam bentuk uang sebagaimana ayat (1) dilakukan dengan memberikan bimbingan dan konsultasi dalam penatausahaan dan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (3) Pembinaan pengelolaan dana hibah dalam bentuk barang dan/jasa dilakukan oleh SKPD atau SKPKD yang mengadakan barang dan/jasa dengan memberikan bimbingan dan konsultasi secara teknis untuk operasional pemakaian dan pemeliharaan barang sehingga barang tersebut dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan. (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pemeriksaan penggunaan dana hibah oleh Inspektorat Kota Solok dan Pemeriksa Fungsional Lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB V PENUTUP PASAL 7 (1) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka, Peraturan Walikota Solok Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman dan Prosedur Pemberian Hibah Pemerintah Kota Solok, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. (2) Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.
9
Ditetapkan di : Solok. Pada Tanggal : 29 April 2011 WALIKOTA SOLOK, IRZAL ILYAS
Diundangkan di : Solok Pada tanggal
: 29 April 2011
SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK, SURYADI NURDAL NIP. 19551025 197803 1 003 BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2011 NOMOR 12
10
