PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK NOMOR : 4 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN PERPARKIRAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SOLOK, Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 tentang Pedoman
Penyelenggaraan
Perparkiran
di
Daerah,
menyatakan penyelenggaraan tempat parker merupakan kewenangan daerah; b. bahwa untuk ketertiban, kelancaran, kenyamanan dan keamanan penyelenggaraan tempat parker serta dalam rangka
meningkatkan
pelayanan
dibidang
perparkiran
kepada masyarakat di Kota Solok, perlu adanya pengaturan terhadap pengelolaan perparkiran; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Perparkiran. Mengingat
: 1. Undang-Undang
Nomor.
8
Tahun
1956
tentang:
Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam lingkungan Daerah
propinsi
Sumatera
Tengah
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 1970) jo Keputusan Mentri Dalam Negeri
Nomor. 8 tahun 1970 tentang:
Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh; 2. Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 3. Undang-Undang Nomor. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi; 4. Undang-Undang
Nomor.
10
Tahun
2004
tentang:
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53) tambahan Lembaran Negara Nomor. 4389); 5. Undang-Undang
Nomor.
32
Tahun
2004
tentang:
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 1
Tahun 2004 Nomor 165 tambahan Lembaran Negara Nomor. 4438); 6. Undang-Undang Nomor. 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132 tambahan Lembaran Negara Nomor. 4444); 7. Peraturan Pemerintah Nomor. 43 Tahun 1993 tentang: Prasarana dan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63 tambahan Lembaran Negara Nomor. 3691); 8. Peraturan
Pemerintah
Nomor
58
Tahun
2005
tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140); 9. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2007
Nomor
82,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 10.
Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 66 Tahun 1993
tentang: Fasilitas Parkir Untuk Umum; 11.
Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 4 Tahun 1994
tentang: Tata Cara Parkir Kendaraan Bermotor di Jalan; 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 73 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan Perparkiran di Daerah; 13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum; 14. Peraturan
Daerah
Nomor.
5
Tahun
2000
tentang
Kewenangan Kota Solok Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2000 Nomor 125); 15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kota Solok (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2003 Nomor 21); 16. Peraturan Daerah Nomor. 6 Tahun 2006 tentang Bentuk dan Susunan
Organisasi
dan
Tata
Kerja
Perangkat
Daerah(Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2006 Nomor 6); 17. Peraturan Daerah Nomor. 1 Tahun 2008 tentang Etika Pemerintahan Daerah Kota Solok (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2008 Nomor 1); 2
Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SOLOK dan WALIKOTA SOLOK MEMUTUSKAN : MENETAPKAN : PERATURAN
DAERAH
TENTANG
PENGELOLAAN
PERPARKIRAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Solok. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah
daerah
dan
DPRD
menurut
asas
otonomi
dan
tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 4. Walikota adalah Walikota Solok. 5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Solok. 6. Pengelolaan perparkiran adalah proses dan tata cara pengendalian dan pengawasan dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan dibidang perparkiran. 7. Penyelenggaraan tempat parkir adalah penyediaan fasilitas parker dan pengelolaan perparkiran. 8. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah
dengan
nama
dan
dalam
bentuk
apapun,
persekutuan,
perkumpulan,firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya. 9. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. 10. Tempat Parkir adalah tempat memberhentikan kendaraan di lokasi tertentu baik ditepi jalan umum, gedung, pelataran atau bangunan umum. 11. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan terdiri dari Kendaraan Bermotor maupun tidakmaupun tidak bermotor. 3
12. Parkir di Tepi Jalan Umum adalah parkir pada beberapa badan jalan tertentu yang ditetapkan sebagai tempat parkir. 13. Parkir gedung adalah parkir dalam suatu bangunan yang sebahagian atau seluruhnya yang digunakan sebagai tempat parkir. 14. Parkir pelataran pada bangunan umum adalah parkir pada pelataran bangunan umum dan ruko sepanjang jalan raya yang digunakan sebagai tempat parkir. 15. Usaha Parkir adalah usaha untuk menyediakan tempat parkir serta menjaga atau mengawasi kendaraan yang diparkir dengan memperoleh imbalan jasa berupa uang. 16. Retribusi parkir adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah. 17. Pajak Parkir adalah pembayaran atas pemakaian tempat parkir yang diselenggarakan oleh orang atau badan. 18. Karcis Parkir adalah tanda bukti parkirpembayaran atau pemakaian tempat parkir kepada setiap kendaraan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
BAB II PENYELENGGARAAN TEMPAT PARKIR Pasal 2 (1) Penyelenggaraan tempat parkir dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan dapat dikerjasamakan dengan perorangan atau badan (2) Penyelenggaraan tempat parkir bagi perorangan dan atau badan harus mendapat izin dari Walikota. (3) Penyelenggaraan tempat parkir terdiri dari : a. Parkir di tepi jalan umum. b. Parkir gedung. c. Parkir pelataran pada bangunan umum .
Pasal 3 Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) dilakukan dengan mengajukan permohonan Kepada Walikota dengan melampirkan : a. Izin mendirikan bangunan b. Rekomendasi dari Dinas Perhubungan c. Rekomendasi dari Dinas PU d. Syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Walikota
4
Pasal 4
(1) Penyelenggara parkir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang telah mendapat izin dapat memungut Retribusi parkir.
(2) Penyelenggara parkir yang telah memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dapat memungut biaya terhadap penggunaan tempat usaha parkir.
(3) Satuan biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dihitung berdasarkan
penggunaan
tempat
parkir
perjam,
perhari
atau
perjanjianpenggunaan dalam jangka waktu tertentu.
Pasal 5 Penyelenggara tempat parkir yang telah memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berkewajiban: a. Melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin penyelenggaraan tempat parkir. b. Menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran lintas kendaraan dalam kawasan tempat parkir. Pasal 6 (1) Penyelenggaraan tempat parkir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, perorangan dan atau badan yang telah mendapat izin dari Walikota, dilarang: a. Merubah dan atau menambah fungsi tempat parkir. b. Memungut biaya parkir diluar ketentuan yang berlaku. c. Mempekerjakan anak dibawah umur sebagai petugas parkir.
(2) Penyelenggara tempat parkir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dilarang memindahtangankan kepada pihak lain, tanpa izin Walikota.
BAB III LOKASI TEMPAT PARKIR Pasal 7 (1) Penentuan lokasi dan pembangunan tempat parkir dilakukan dengan memperhatikan : a. Rencana Umum Tata Ruang Daerah, b. Keselamatan dan kelancaran lalu lintas. 5
c. Kelestarian lingkungan. d. Kemudahan bagi pengguna tempat parkir. e. Tidak mengganggu kelancaran aktifitas perdagangan disekitar lokasi parkir.
(2) Lokasi
tempat
parkir,
bentuk,
ukuran
dan
penataan
parkir,
serta
pemasangan rambu dan marka parkir ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
BAB IV PAJAK/RETRIBUSI DAN KARCIS PARKIR Pasal 8 (1) Besarnya tarif Pajak atau Retribusi parkir ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri. (2) Besarnya tarif Pajak parkir yang diselenggarakan oleh perorangan atau badan harus mendapat persetujuan dari Walikota. (3) Pengadaan dan bentuk karcis parki diatur dengan Keputusan Walikota.
BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 9 (1) Pembinaan dan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan tempat parkir dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi : a. Penyusunan Pedoman Teknis. b. Pemberian Bimbingan Teknis yang meliputi peningkatan kemampuan dan keterampilan teknis. (3) Pengawasan Teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi kegiatan pemantauan, evaluasi dan penilaian atas penyelenggaraan tempat parkir.
BAB VII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 10 (1) Izin penyelenggaraan fasilitas parkir dapat dicabut apabila pemegang izin melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan 6 Peraturan Daerah ini
6
(2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) minggu. (3) Jika peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, izin penyelenggaraan tempat parkir yang bersangkutan dicabut. (4) Penyelenggara parkir sebagaimana dimaksud ayat (3) wajib melunasi tunggakannya.
BAB VIII KETENTUAN PIDANA Pasal 11
(1) Setiap orang atau badan yang meyelenggarakan tempat parkir tanpa izin dari Walikota sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). (2) Setiap
orang
atau
badan
yang
tidak
melaksanakan
kewajibannya
sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (4) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku. (3) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
BAB IX PENYIDIKAN Pasal 12 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana. (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan
dengan
tindak
pidana
dibidang
retribusi
daerah
agar
keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah tersebut. c. meminta
keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan
sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah. 7
d. memeriksa
buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah. e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut. f. meminta
bantuan
tenaga
ahli
dalam
rangka
pelaksanaan
tugas
penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah. g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e. h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah. i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. j. menghentikan penyidikan; k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana
dibidang
retribusi
daerah
menurut
hukum
yang
dapat
dipertangggungjawabkan.
(3) Penyidik
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 13 (1) Selama belum ditetapkan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini seluruh instruksi, petunjuk atau pedoman yang ada atau yang diadakan oleh Pemerintah Daerah jika tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku. (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Walikota.
8
BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 14
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Solok.
Ditetapkan di Pada tanggal
: Solok : Februari 2008
WALIKOTA SOLOK,
SYAMSU RAHIM Diundangkan di Pada tanggal
: Solok : Februari 2008
SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,
MASRIAL MAMAR
LEMBARAN DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2008 NOMOR……
9
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK NOMOR :
TAHUN 2008
TENTANG PENGELOLAAN PERPARKIRAN
I. UMUM Bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan titik
berat
pada
penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah
yang
lebih
mengedepankan kepentingan masyarakat banyak demi terwujudnya otonomi yang bertanggung jawab. Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menertibkan, memperlancar, memberi rasa nyaman dan keamanan penyelenggaraan tempat parkir serta dalam
rangka
meningkatkan
pelayanan
dibidang
perparkiran
kepada
masyarakat di Kota Solok, perlu adanya pengaturan pengelolaan perparkiran.
II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup Jelas Pasal 2 Ayat (1) Penyelenggaraan
tempat
parkir
dapat
dilakukan
oleh
orang
perorangan maupun oleh pihak lainnya dalam hal ini dapat dilakukan oleh pihak swasta. Ayat (1) Untuk menyelenggarakan tempat parkir baik bagi perorangan maupun bagi pihak swasta tersebut harus terlebih dahulu mendapat izin dari Walikota setelah terlebih dahulu memenuhi persyaratan yang telah ditentukan untuk itu. Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 3 Cukup Jelas Pasal 4 Cukup Jelas
10
Pasal 5 Cukup Jelas Pasal 6 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Penyelenggaraan tempat parkir yang telah mendapat izin dari Walikota tidak boleh dipindahtangankan kepada pihak lainnya oleh pemilik izin tersebut tanpa izin dari Walikota. Pasal 7 Ayat (1) Huruf e. - Jarak parkir 1.5 m dari selasar toko atau kios. - Lokasi parkir disekitar pasar disesuaikan dengan setplan pasar. Ayat (1) Untuk membangun tempat
parkir pengelola parkir diwajibkan
terlebih dahulu memperhatikan Rencana Tata Ruang Daerah, keselamatan dan kelancaran lalu lintas disekitar tempat parkir, kelestarian lingkungan, dan kemudahan dalam penggunaan fasilitas parkir tersebut oleh penggunanya. Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 8 Cukup Jelas Pasal 9 Cukup Jelas Pasal 10 Cukup Jelas Pasal 11 Cukup Jelas Pasal 12 Cukup Jelas Pasal 13 Cukup Jelas Pasal 14 Cukup Jelas
*******2008*****
11
