BERITA DAERAH KOTA SOLOK NOMOR : 4 TAHUN 2011 PERATURAN WALIKOTA SOLOK NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KOTA SOLOK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SOLOK, Menimbang
: 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 14 Peraturan Presiden
Nomor
54
tahun
2010
tentang
Pengadaan
Barang/jasa Pemerintah, maka perlu dibentuk Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Solok; 2. bahwa Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa yang dibentuk mempunyai struktur organisasi dimana masing-masing pihak memiliki tugas dan fungsi; 3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota; Mengingat
: 1.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan daerah Otonom Kota Kecil di lingkungan Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3.
Undang-Undang
Nomor
28
Tahun
1999
tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 6.
Undang-Undang
Nomor
32
Tahun
2004
tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 7.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran
Negara
Tahun
2004
Nomor
126,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 8.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 9.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ; 11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; 12. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2008 tentang urusan pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Solok (Lembaran daerah Kota Solok Nomor 3); 13. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2008 Nomor 9); 14. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 15 Tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2008 Nomor 15); 15. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Solok (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2008 Nomor 16); 16. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Solok (Lembaran daerah Kota Solok Tahun 2008 Nomor 18). Memperhatikan
: Peraturan Walikota Solok Nomor 46 Tahun 2010 tentang Implementasi Sistem e-Procurement di Lingkungan Pemerintah
Kota Solok.
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMBENTUKAN
WALIKOTA UNIT
SOLOK LAYANAN
TENTANG PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH KOTA SOLOK BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan : 1.
Daerah adalah Kota Solok.
2.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Solok.
3.
Walikota adalah Walikota Solok.
4.
Unit Layanan Pengadaan, selanjutnya disebut ULP Kota Solok adalah suatu unit yang bertugas menyelenggarakan seluruh pelayanan pengadaan barang/jasa dan mengkoordinasikan semua kegiatan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa semua SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Solok.
5.
Layanan Pengadaan Secara Elektronik, selanjutnya disingkat LPSE adalah unit pelaksana teknis yang melayani proses pengadaan barang/jasa secara elektronik.
6.
Pengguna Anggaran, selanjutnya disebut
PA
adalah pejabat
pemegang
kewenangan penggunaan anggaran satuan kerja perangkat daerah. 7.
Kuasa Pengguna Anggaran, selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
8.
Pejabat Pembuat Komitmen, selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
9.
Kelompok Kerja, selanjutnya disebut Pokja adalah tim yang terdiri atas pejabat fungsional pengadaan yang bertindak sebagai panitia pengadaan yang bertugas untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa di dalam ULP.
10. Pengadaan
barang/jasa
pemerintah
adalah
kegiatan
untuk
memperoleh
barang/jasa yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai dilaksanakannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2
Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Solok. BAB III KEDUDUKAN Pasal 3 (1) ULP Kota Solok merupakan unsur teknis operasional pelaksana pemilihan penyedia barang/jasa dilingkungan Pemerintah Kota Solok. (2) ULP Kota Solok dipimpin oleh kepala Unit
yang dalam melaksanakan tugas
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. BAB IV SUSUNAN ORGANISASI Pasal 4 (1)
Susunan Organisasi ULP Kota Solok terdiri dari : a. Kepala b. Sekretariat c. Pokja-pokja yang terdiri atas 1. Pokja Pengadaan Barang. 2. Pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi. 3. Pokja Pengadaan Jasa Konsultansi dan pengadaan Jasa Lainnya.
(2)
Susunan Organisasi ULP Kota Solok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. Bagian Kesatu ULP Kota Solok Pasal 5
ULP Kota Solok dibentuk dengan tujuan : a. Membuat proses pengadaan barang/jasa pemerintah menjadi lebih terpadu, efektif dan efisien. b. Menjamin persamaan kesempatan, akses dan hak bagi penyedia barang/jasa agar tercipta persaingan usaha yang sehat. c. Menjamin proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilakukan oleh aparatur yang profesional. Pasal 6 ULP Kota Solok mempunyai tugas utama sebagai berikut : a. Menyusun rencana pemilihan Penyedian barang/jasa. b. Menetapkan dokumen pengadaan. c. Menetapkan besarnya nominal jaminan penawaran. d. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Website Pemerintah Kota
Solok
dan
papan
pengumuman
resmi
untuk
masyarakat
serta
menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam portal pengadaan nasional. e. Menilai
kualifikasi
penyedia
barang/jasa
melalui
prakualifikasi
atau
pascakualifikasi. f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk. g. Menjawab sanggahan. h. Menetapkan penyedia barang/jasa. i. Menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK. j.
Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedian barang/jasa.
k. Mengusulkan kepada PPK perubahan HPS dan/atau perubahan spesifikasi teknis pekerjaan. Bagian Kedua Kepala ULP Kota Solok Pasal 7 (1)
Kepala ULP Kota Solok mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan semua bentuk kegiatan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dilingkungan pemerintah Kota Solok.
(2)
Kepala ULP Kota Solok dibantu oleh sekretariat dan pokja-pokja yang dibentuk sesuai kebutuhan.
(3)
Kepala ULP Kota Solok wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut : a.
memiliki status sebagai pegawai negeri sipil.
b. Memiliki
integritas
moral
,
disiplin,
dan
tanggung
jawab
dalam
melaksanakan tugas. c.
Memahami pekerjaan yang diadakan.
d. Memahami seluruh jenis pekerjaan yang menjadi tugas pokja pengadaan. e.
Memahami isi dokumen, metoda dan prosedur pengadaan.
f.
Tidak
mempunyai
hubungan
kekeluargaan
dengan
pejabat
yang
menetapkannya sebagai kepala ULP g. Syarat lain yang ditentukan dalam aturan kepegawaian untuk jabatan yang setara. Bagian Ketiga Sekretariat Pasal 8 (1) ULP Kota Solok memiliki sekretariat yang dipimpin oleh seorang kepala yang mempunyai tugas sebagai berikut : a. Membantu kepala ULP Kota Solok dalam menyiapkan administrasi yang berhubungan dengan proses pengadaan barang/jasa. b. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh kelompok kerja
c. Melaksanakan tugas-tugas lain untuk membantu kelancaran proses pengadaan barang/jasa. (2) Kepala sekretariat dibantu oleh beberapa orang staf administrasi sesuai kebutuhan.
Bagian Keempat Kelompok Kerja Pasal 9 (1) Anggota Pokja harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. Memiliki integritas, disiplin dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas. b. Memahami pekerjaan yang akan diadakan. c. Memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas kelompok kerja. d. Memahami isi dokumen, metode dan prosedur pengadaan. e. Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat yang menetapkannya sebagai anggota kelompok kerja. f. Memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan. g. Menandatangani pakta integritas. (2) Pokja mempunyai tugas : a. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan. b. Menyusun dan menyiapkan dokumen c. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website pengadaan lokal dan nasional dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat. d. Menilai
kualifikasi
penyedia
barang/jasa
melalui
prakualifikasi
dan
pascakualifikasi. e. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk. f. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan.
g. Menanda
tangani
pakta
integritas
sebelum
pelaksanaan
pengadaan
barang/jasa. (3) Pokja terdiri atas ketua, sekretaris dan beberapa orang anggota sesuai kebutuhan. (4) Pokja dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzing). BAB V TATA KERJA Pasal 10 (1) Kepala ULP Kota Solok, Sekretariat, Ketua Pokja, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkroniasi baik secara vertikal maupun horizontal antar SKPD dalam lingkungan Pemerintah Kota Solok. (2) Kepala ULP Kota Solok wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) ULP Kota Solok wajib menyampaikan laporan periodik tentang perkembangan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada pimpinan. (4) Mengadakan konsultasi secara periodik atau sesuai dengan kebutuhan dalam rangka penyelesaian persoalan yang dihadapi dalam proses pengadaan barang/jasa. (5) Melaksanakan pedoman dan petunjuk pengendalian pelaksanaan pengadaan yang diberikan Walikota. BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN Pasal 11 (1) Kepala ULP Kota Solok diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Kepala Sekretariat dan Pokja diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Kepala ULP.
BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 12 (1) Segala biaya yang diperlukan untuk menunjang kelancaran tugas ULP Kota Solok dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok (2) Kepala ULP Kota Solok, kepala sekretariat dan staf, Ketua, Sekretaris dan Anggota Pokja, diberikan tunjangan khusus sesuai kemampuan keuangan daerah. (3) Biaya dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatas akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Walikota. BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 13 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai pelaksanaan teknisnya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala ULP Kota Solok. BAB IX PENUTUP Pasal 14 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok. Ditetapkan di
: Solok
Pada tanggal
: 21 Februari 2011
WALIKOTA SOLOK dto IRZAL ILYAS Ditetapkan di
: Solok
Pada tanggal
: 21 Februari 2011
SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK Dto SURYADI NURDAL
NIP. 19551025 197803 1 003 BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2011 NOMOR 4
