PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK NOMOR : 2 TAHUN 2007 TENTANG PERKOPERASIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SOLOK,

PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK NOMOR : 2 TAHUN 2007 TENTANG PERKOPERASIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SOLOK, Menimbang

Mengingat

: a.

bahwa untuk mendorong perkembangan koperasi perlu diciptakan suasana berusaha yang sehat, produktif, mandiri, maju, dan berdaya saing, dengan memberikan bimbingan, dorongan, kemudahan dan perlindungan bagi koperasi;

b.

bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas, dirasa perlu menumbuh kembangkan potensi ekonomi rakyat secara berkesinambungan;

c.

bahwa untuk memenuhi maksud tersebut huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah.

: 1.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19),jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970, tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;

2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3346);

3.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);

4.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Nomor 4251);

5.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

6.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); 1

7.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara Nomor 4438);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Permasyarakatan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahanan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3540);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3549);

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3591);

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaga Negara Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3718);

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi (Lembaga Negara Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3744);

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaga Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

15.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1999 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Dewan Koperasi Indonesia;

16.

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 01/Per/M/KUKM/I/2006, tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;

17.

Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 351/KEP/M/XII/1998, tentang Petunjuk pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi; 2

18.

Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 194/Kep/M.KUKM/XII/ 1998, tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi;

19.

Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor, 123/Kep/M.KUKM/X/ 2004, tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dalam rangka pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi pada Propinsi dan Kabupaten/Kota;

20.

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kota Solok sebagai Daerah Otonom;

21.

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SOLOK dan WALIKOTA SOLOK MEMUTUSKAN : MENETAPKAN

:

PERATURAN DAERAH PERKOPERASIAN.

KOTA

SOLOK

TENTANG

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Solok. 2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indoensia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 4. Walikota adalah Walikota Solok. 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Solok yang membidangi pembinaan Perkoperasian. 6. Koperasi adalah Badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan. 7. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi. 8. Instansi Teknis adalah Instansi atau Lembaga yang terkait dengan Pengembangan Koperasi. 9. Akta Pendirian Koperasi adalah akta perjanjian yang dibuat oleh para pendiri dalam rangka pembentukan koperasi, dan memuat anggaran dasar Koperasi serta disyahkan oleh Notaris. 3

10. Anggaran Dasar Koperasi adalah aturan dasar tertulis yang memuat keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. 11. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang. 12. Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi. 13. Gerakan Koperasi adalah keseluruhan organisasi Koperasi dan kegiatan perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita bersama Koperasi. 14. Modal Koperasi adalah modal yang dihimpun dari anggota dan atau pihak ketiga untuk menjalankan usaha Koperasi. 15. Modal penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh Pemodal untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan Koperasi dalam meningkatkan kegiatan usahanya. 16. Kemitraan adalah kerjasama antara Koperasi dengan Usaha Kecil, Usaha Menengah dan atau dengan Usaha Besar dengan memperhatikan prinsipprinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. 17. Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi adalah merupakan pendapatan Koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikuranggi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. 18. Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil. 19. Pedagang Informal adalah perorangan yang tidak memiliki badan usaha yang melakukan kegiatan perdagangan barang dan atau jasa dalam skala kecil yang dijalankan oleh pengusahanya sendiri berdasarkan azas kekeluargaan. BAB II LANDASAN, AZAS, TUJUAN DAN PRINSIP KOPERASI Bagian Pertama Landasan dan Azas Pasal 2 Koperasi berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 serta berdasarkan atas azas kekeluargaan. Bagian Kedua Tujuan Pasal 3 Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

4

Bagian Ketiga Prinsip Koperasi Pasal 4 (1) Dalam upaya mencapai tujuan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Koperasi melaksanakan kegiatan berdasarkan kepada prinsip-prinsip koperasi sebagai berikut : a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka; b. pengelolaan dilakukan secara demokratis; c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota; d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal; e. kemandirian; f. menghimpun dan mengkoordinir potensi serta sumber daya anggota secara efisien dan efektif. (2) Dalam mengembangkan Koperasi, maka Koperasi melaksanakan pula prinsip Koperasi sebagai berikut : a. pendidikan perkoperasian; b. kerja sama antar Koperasi. BAB III PEMBENTUKAN, PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI Bagian Pertama Proses dan Persyaratan Pembentukan Koperasi Pasal 5 (1) Sekelompok orang yang akan membentuk Koperasi wajib memahami pengertian, nilai dan prinsip-prinsip sebagaimana Pasal 4. (2) Proses Pembentukan koperasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. Koperasi primer dibentuk dan didirikan oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi dan usaha yang sama; b. Koperasi sekunder dibentuk dan didirikan oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) Badan Hukum koperasi; c. Pendiri Koperasi primer sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah Warga Negara Indonesia yang cakap secara hukum dan mampu melakukan perbuatan hukum; d. Pendiri Koperasi sekunder adalah Pengurus Koperasi primer yang diberi kuasa dari masing-masing Koperasi untuk menghadiri rapat pembentukan koperasi sekunder; e. Usaha yang akan dilaksanakan oleh Koperasi harus layak secara ekomomi: dikelola secara efisien dan mampu memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi anggota; f. Modal sendiri harus cukup tersedia untuk mendukung kegiatan usaha yang akan dilaksanakan oleh Koperasi; g. Memiliki tenaga terampil dan mampu untuk mengelola Koperasi; Pasal 6 (1) Para pendiri wajib mengadakan rapat persiapan yang membahas semua halhal yang berkaitan dengan rencana pembentukan Koperasi dan persyaratanpersyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 5;

5

(2) Rapat persiapan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, dihadiri oleh Pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah, guna menyampaikan penyuluhan tentang Perkoperasian. Pasal 7 (1) Rapat pembentukan Koperasi primer dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua puluh orang pendiri, sedangkan pembentukan koperasi sekunder dihadiri oleh sekurang-kurangnya tiga koperasi yang diwakili orang yang diberi kuasa berdasarkan keputusan Rapat Anggota Koperasi yang bersangkutan; (2) Rapat pembentukan dipimpin oleh seorang atau beberapa orang dari pendiri koperasi primer atau kuasa pendiri dari koperasi sekunder dan dihadiri oleh petugas Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi koperasi; (3) Rapat sebagaimana dimaksud ayat (2) membahas Rancangan Anggaran Dasar, Anggaran rumah tangga serta rencana kerja Koperasi; (4) Rancangan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud ayat (3) memuat sekurang-kurangnya daftar nama pendiri, nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta bidang usaha, ketentuan mengenai keanggotaan, rapat anggota, Pengurus, Pengawas, pengelola, permodalan, jangka waktu berdirinya, pembagian sisa hasil usaha dan ketentuan mengenai sanksi. (5) Pelaksanaan Rapat anggota pembentukan Koperasi harus dituangkan dalam; a. Berita Acara Rapat Anggota Pendirian; b. Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Pendirian; Pasal 8 (1) Pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud pasal 5 diatas dinyatakan dengan akta pendirian yang memuat Anggaran Dasar yang dikeluarkan oleh Notaris yang telah ditunjuk oleh Pemerintah; (2) Koperasi mempunyai tempat kedudukan yang tetap dan jelas di Kota Solok Bagian Kedua Pengesahan Akta Pendirian Pasal 9 (1) Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya dikeluarkan Notaris dan disahkan oleh Pemerintah dengan Surat Keputusan melalui Satuan kerja Perangkat Daerah. (2) Untuk pengesahan Akta Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas Kuasa Pendiri mengajukan Permohonan kepada Pemerintah melalui Satuan kerja Perangkat Daerah, dengan melampirkan sebagai berikut : a. 1 (satu) salinan akta pendirian Koperasi bermaterai cukup; b. Data akta pendirian Koperasi yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris; c. Surat bukti tersedianya modal yang jumlahnya sekurang-kurangnya sebesar simpanan pokok dan simpanan wajib dilunasi oleh para pendiri; d. Rencana kegiatan usaha Koperasi minimal 3 (tiga) tahun kedepan dan rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi; e. Notulen rapat pembentukan; 6

f. g. h. i. j.

Surat kuasa; Susunan Pengurus dan Pengawas; Daftar Hadir Rapat Pembentukan; Untuk Koperasi Primer melampirkan foto kopy KTP dari para pendiri; Untuk koperasi Sekunder melampirkan Keputusan Rapat Anggota masing-masing Koperasi pendiri tertuang persetujuan pembentukan Koperasi sekunder dan foto copy Akta Pendirian, dan Anggaran Dasar masing-masing Koperasi Pendiri. Bagian ketiga Perubahan Anggaran Dasar Pasal 10

(1) Anggaran Dasar Koperasi dapat dilakukan perubahan apabila dibutuhkan oleh koperasi dan atau dalam rangka penyesuaian peraturan perundangan koperasi yang berlaku. (2) Perubahan Anggaran Dasar Koperasi tidak dapat dilakukan apabila Koperasi sedang dinyatakan pailit berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali atas persetujuan pengadilan. (3) Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan Keputusan Rapat Anggota sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar koperasi, dan wajib dituangkan dalam : a. Berita Acara Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar yang dibuat dan ditanda tangani oleh Notaris, apabila rapat perubahan anggaran dasar dihadiri oleh Notaris; atau b. Notulen rapat anggota perubahan anggaran dasar Koperasi yang ditandatangani oleh pimpinan rapat dan sekretaris rapat, apabila rapat perubahan anggaran dasar tidak dihadiri Notaris. (4) Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pasal 1 dihadiri oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah. (5) Apabila dipandang perlu Perubahan Anggaran Dasar dihadiri oleh Notaris dan turut serta menanda tangani berita acara . Pasal 11 (1) Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut Perubahan bidang usaha, penggabungan atau pembagian koperasi wajib mendapat pengesahan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah. (2) Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini pengurus wajib menyampaikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah. (3) Permintaan pengesahan Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud ayat (1), diajukan secara tertulis oleh Pengurus kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah. Pasal 12 (1) Pengajuan Permintaan pengesahan Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut bidang usaha harus melampirkan : a. 1 (satu) salinan Akta Anggaran Dasar Koperasi yang telah dirubah bermaterai cukup; b. Data Akta Perubahan Anggaran Dasar yang ditandatangani Notaris; 7

c. Berita Acara Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar Koperasi; d. Daftar Hadir Rapat Perubahan Anggaran Dasar Koperasi; e. Foto Copy Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Koperasi yang lama yang telah dilegalisir oleh Notaris; f. Foto Copy buku daftar anggota; g. Dokumen lain sesuai peraturan yang berlaku. (2) Pengajuan permintaan pengesahan perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut penggabungan koperasi, melampirkan : a. 1 (satu) salinan Akta Anggaran Dasar Koperasi yang telah diubah, bermaterai cukup; b. Data akta pendirian dan perubahan Anggaran Dasar Koperasi hasil penggabungan; c. Berita Acara dan Daftar Hadir Rapat Anggota perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang menerima penggabungan; d. Berita Acara dan Daftar Hadir Rapat Anggota dari masing-masing koperasi yang bergabung; e. Neraca Akhir masing-masing koperasi yang bergabung; f. Neraca Awal koperasi hasil penggabungan; g. Foto Copy Akta Pendirian dan Anggaran Dasar yang lama; h. Dokumen lain sesuai peraturan yang berlaku. (3) Pengajuan permintaan pengesahan perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut pembagian koperasi, melampirkan : a. 1 (satu) salinan Akta Anggaran Dasar Koperasi yang telah diubah, bermaterai cukup; b. Data akta pendirian dan perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang dibagi; c. Berita Acara Rapat Anggota perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang dibagi; d. Neraca yang baru dari koperasi yang dibagi; e. Daftar Hadir Rapat Anggota perubahan Anggaran Dasar Koperasi; f. Neraca Akhir sebelum koperasi dibagi; g. Foto Copy Akta Pendirian dan Anggaran Dasar yang lama; h. Dokumen lain sesuai peraturan yang berlaku. Pasal 13 (1) Pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan penelitian terhadap materi perubahan Anggaran Dasar yang diajukan Pengurus Koperasi atau kuasanya. (2) Materi perubahan anggaran dasar tidak boleh bertentangan dengan UndangUndang Perkoperasian dan peraturan perundang-undangan lainnya. (3) Apabila pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pasal ini memandang perubahan anggaran dasar yang diajukan telah memenuhi persyaratan dan tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku, maka pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah akan mengesahkan dengan Surat Keputusan. BAB IV CABANG DAN PERWAKILAN Pasal 14 (1) Koperasi dapat membuka Kantor Cabang dan Perwakilan di Daerah setelah mendapat persetujuan dari Walikota melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah. 8

(2) Koperasi yang akan membuka Kantor Cabang di Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan persyaratan: a Foto copy Akta Pengesahan Badan Hukum dan Anggaran Dasar yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang dan terlebih dahulu memperlihatkan Pengesahan Akta dan Anggaran Dasar yang asli. b Foto copy SITU dan TDP. c Foto copy SIUP yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang, apabila Koperasi tersebut bergerak dibidang usaha perdagangan. d Rencana kegiatan usaha 3 (tiga) tahun kedepan. e Surat bukti modal Investasi pada Bank Pemerintah yang ada di Daerah yang besarannya ditetapkan dengan keputusan Walikota. f Khusus bagi koperasi yang bergerak dibidang usaha simpan pinjam, daftar anggota yang berdomisili di Daerah minimal 20 orang. g Ketentuan suku bunga pinjaman tidak melebihi dari bunga pinjaman Bank yang berlaku di Daerah. BAB V HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Pertama Hak Koperasi Pasal 15 (1) Koperasi mempunyai hak yang sama dengan badan usaha lainnya untuk mengembangkan usahanya. (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kesempatan dan peningkatan usaha untuk mengembangkan kegiatan ekonomi kerakyatan. (3) Koperasi mempunyai hak memperoleh informasi pelayanan mengenai lapangan kegiatan usaha yang tersedia di Daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah. Bagian Kedua Kewajiban Koperasi Pasal 16 (1) Koperasi dikelola secara demokratis, profesional dan ankuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi. (2) Koperasi wajib melaksanakan usaha yang berbasis kooperatif. (3) Koperasi wajib melaksanakan Rapat Anggota Tahunan. (4) Pengelolaan koperasi sesuai dengan Anggaran Dasar dan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB VI MODAL KOPERASI Pasal 17 (1) Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman (2) Modal sendiri dapat berasal dari : a. Simpanan pokok b. Simpanan wajib 9

c. Dana cadangan d. Hibah/Donasi (3) Modal pinjaman dapat berasal dari : a Anggota b Koperasi lainnya dan /atau anggotanya c Bank dan lembaga keuangan lainnya d Penerbitan obligasi dan surat utang lainnya e Sumber lain yang sah Pasal 18 (1) Selain modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang bersumber dari modal penyertaan . (2) Modal Penyertaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas adalah dari : a. Pemerintah b. Pemerintah Daerah. c. Swasta dan Lembaga keuangan lainnya.

berasal

BAB VII LAPANGAN USAHA DAN KEMITRAAN Bagian Pertama Lapangan Usaha Pasal 19 (1) Koperasi menjalankan kegiatan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan angota dan masyarakat. (2) Kegiatan dimaksud pada ayat (1) meliputi segala bidang kehidupan ekonomi. (3) Koperasi dapat melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam dengan pola konvensional maupun pola konvensional maupun pola syariah. (4) Kegiatan simpan pinjam sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat dilakukan sebagai salah satu dan atau satu-satunya kegiatan usaha koperasi yang disebut Koperasi simpan Pinjam (KSP). Bagian Kedua Kemitraan Pasal 20 (1) Koperasi dalam mengembangkan usahanya dapat melakukan Kemitraan. (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan antar koperasi, koperasi dengan usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar. (3) Koperasi yang bermitra dengan pengusaha menengah dan pengusaha besar melaporkan hasil kegiatan usaha yang dimitrakan tersebut kepada Walikota melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah. BAB VIII PEMBAGIAN SISA HASIL USAHA KOPERASI Pasal 21 (1) Sisa hasil usaha koperasi dipergunakan untuk : 10

a. Cadangan Koperasi minimal 25 % b. Anggota menurut jasanya dalam perbandingan simpanan. c. Dana Pengurus dan Pengawas d. Dana kesejahteraan karyawan e. Dana Pendidikan f. Dana Sosial g. Dana Pembangunan Daerah Kerja

koperasi

dan

anggota

menurut

(2) Pembagian Sisa Hasil Usaha Koperasi ditetapkan berdasarkan Keputusan Rapat Anggota Koperasi. (3) Sisa hasil Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pada dasarnya dimanfaatkan untuk kesejahteraan anggota koperasi dan meningkatkan modal koperasi dalam rangka meningkatkan kemandirian koperasi Pasal 22 (1) Besarnya dana cadangan minimal 25 % dari SHU tahun berjalan dan sekurang-kurangnya 25 % dari besarnya dana cadangan wajib disimpan pada Bank Pemerintah yang disetujui oleh Rapat Anggota. (2) Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk menutup kerugian apabila kerugian tersebut karena kelalaian pengurus/pengelola, atau karena kesengajaan pengurus/pengelola dalam kesalahan perhitungan usaha. (3) Dana cadangan koperasi dapat digunakan apabila : a Koperasi mengalami kerugian setelah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. b Pengurus mengadakan perluasan usaha dalam bentuk investasi c Koperasi mengalami kerugian yang bukan karena kehendak/disengaja oleh pengurus, seperti musibah kebakaran, bencana alam dan huruhara. (4) Rapat anggota hanya boleh menyetujui penggunaan dana cadangan maksimal 75 % dari jumlah dana keseluruhan. (5) Penggunaan Dana Cadangan oleh pengurus tanpa persetujuan rapat anggota adalah tidak sah. BAB IX PEMBUBARAN KOPERASI Pasal 23 (1) Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan : a. Keputusan Rapat anggota, atau b. Keputusan Pemerintah (2) Pembubaran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dapat dilakukan apabila : a. Koperasi tidak memenuhi /melaksanakan ketentuan dan perundangundangan yang berlaku. b. Koperasi tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam anggaran dasarnya.

11

c. Koperasi melaksanakan kegiatan yang bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan yang dinyatakan berdasarkan Keputusan Pengadilan. d. Koperasi dinyatakan pailit berdasarkan Keputusan Pengadilan Niaga. BAB X LEMBAGA GERAKAN KOPERASI Bagian Pertama Nama dan Tempat kedudukan Pasal 24 (1) Yang dimaksud dengan Lembaga Gerakan Koperasi dalam Peraturan Daerah ini adalah Dewan Koperasi Indonesia yang disingkat dengan DEKOPIN, sebagaimana diatur dalam Undang Undang Perkoperasian serta peraturan perundang undangan lainnya. (2) Untuk Kota Solok dinamakan Dewan Koperasi Indonesia Daerah yang disingkat dengan DEKOPINDA. (3) Dekopinda berkedudukan didalam Wilayah Kota Solok. Bagian Kedua Tujuan, Fungsi dan Kegiatan Pasal 25 (1) Dekopinda bertujuan membantu Pemerintah Daerah dalam membina dan mengembangkan kemampuan Koperasi dalam kedudukannya sebagai pelaku ekonomi Daerah dan Nasioanl dalam mewujudkan tata ekonomi Daerah dan Nasional berdasarkan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 dengan tetap menegakkan jati diri Koperasi (2) Dekopinda merupakan Organisasi Tunggal Gerakan Koperasi di Daerah berfungsi sebagai berikut : a. Wadah perjuangan cita-cita, nilai-nilai dan prinsip prinsip Koperasi; b. Wakil Gerakan Koperasi baik didaerah maupun Nasional; c. Mitra Pemerintah dalam rangka mewujudkan pembangunan Koperasi. Pasal 26 (1) Dekopinda melakukan kegiatan : a. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Koperasi; b. Meningkatkan Kerja Sama antar Koperasi dan antar Koperasi dengan badan usaha lainnya, baik tingkat Kota Solok maupun antar Kabupaten/ Kota dan Propinsi; c. Memberikan Advokasi terhadap Koperasi untuk mendapat akses dan peluang yang lebih besar dalam perekonomian daerah; d. Meningkatkan peranan wanita dan pemuda dalam perkoperasian. (2) Dalam rangka menyelenggarakan kegiatan tersebut, anggota Dekopinda atau gerakan Koperasi secara bersama-sama wajib menyisihkan dan menghimpun dana Koperasi. (3) Dana Koperasi yang dihimpun seperti pada pasal (2) tersebut diatas berasal dari perolehan dana pendidikan gerakan koperasi dari perhitungan perolehan Sisa Hasil Usaha Tahunan.

12

(4) Jumlah dana yang disisihkan pada pasal (3) tersebut diatas adalah 25 % dari dana Pendidikan perolehan Sisa Hasil Usaha Tahun Buku bersangkutan, serta disetor langsung kepada Dekopinda Kota Solok. (5) Dekopinda dapat menerima perolehan dana dari pihak lain yang sifatnya tidak mengikat. (6) Setiap akhir tahun Dekopinda wajib membuat laporan pertanggung jawaban keuangan atas dana-dana yangt diterima serta disampaikan kepada seluruh anggota atau gerakan Koperasi dan pihak terkait lainnya. (7) Dekopinda wajib menyelenggarakan Rapat Pimpinan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun dan Musda sekali dalam 5 (lima) tahun, sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dekopin. BAB XI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN Bagian Pertama Kelembagaan Pasal 27 Pemerintah Daerah dalam upaya memperkuat kelembagaan koperasi sebagai lembaga ekonomi masyarakat dapat : a. Membina dan mendorong Koperasi sebagai wadah ekonomi masyarakat yang mempunyai ciri khas yaitu pemilik adalah pelanggan. b. Meningkatkan manajerial koperasi, agar menjadi koperasi yang berkualitas, sehat, produktif, mandiri, maju berdaya saing dan berdaya guna. c. Memberikan bantuan informasi dan konsultasi guna pemecahan masalah yang terjadi dalam organisasi koperasi, dengan tetap memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. d. Memberikan Sosialisasi kepada Pengurus Koperasi dan masyarakat luas untuk meningkatkan pengetahuan, pengertian, pemahaman dan ideologi koperasi. e. Memberikan Advokasi kepada Pengurus koperasi, apabila terjadi permasalahan dengan pihak-pihak lain yang menyangkut pelaksanaan Peraturan dan Perundang-undangan Perkoperasian. f. Mendorong koperasi untuk dapat melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tepat waktunya. g. Mengavaluasi kinerja koperasi secara umum dan teknis. Bagian Kedua Usaha Pasal 28 Pemerintah Daerah dalam upaya menciptakan dan mengembangkan iklim usaha yang mendorong pertumbuhan dan pengembangan koperasi dapat : a. Memberikan kesempatan usaha yang seluas-luasnya kepada koperasi. b. Mengupayakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan antar koperasi dan antara koperasi dengan Badan Usaha lainnya, baik tingkat lokal, nasional dan internasional. c. Memberikan bantuan perkuatan permodalan kepada koperasi. d. Mengembangkan akses jaringan usaha/pasar dalam rangka membangun posisi tawar koperasi. e. Memberikan perlindungan terhadap usaha koperasi yang mempunyai kaitan dengan ekonomi rakyat sesuai dengan ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku.

13

BAB XII PENGENDALIAN / PENGAWASAN Pasal 29 (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan perkembangan tata kehidupan perkoperasian.

Pengendalian

terhadap

(2) Pengendalian dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah. Pasal 30 (1) Dalam upaya mengendalikan perkembangan perkoperasian Pemerintah Kota Solok melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan pengawasan secara rutin dan terus menerus berupa : a. Melakukan pengawasan terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang melaksanakan kegiatan usahanya mengatas namakan koperasi. b. Mengawasi penyelenggaraan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan perkoperasian. c. Mengawasi pelaksanaan dan penerapan prinsip-prinsip koperasi pada masing-masing koperasi. (2) Untuk efektifnya pengawasan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) diatas Pemerintah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah berkewajiban : a. Melakukan Audit manajemen terhadap Organisasi koperasi. b. Melakukan Audit terhadap penyelenggaraan usaha dan laporan keuangan koperasi minimal 1 (satu) kali setahun. (3) Audit sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dilakukan terhadap koperasi yang dipandang perlu sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku. BAB XIII SANKSI Bagian Pertama Sanksi Administrasi dan denda Pasal 31 (1) Setiap pengurus dan atau pengelola koperasi yang melakukan penyimpangan dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan Keputusan Rapat Anggota, sehingga merugikan koperasi/anggotanya dan pihak lainnya, diberikan sanksi oleh Walikota dan atau Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut : a. Teguran lisan sebanyak 3 (tiga) kali dalam waktu 1 (satu) bulan; b. Teguran tertulis 3 (tiga) kali dalam waktu 3 (tiga) bulan; (2) Setiap Pengurus/Pengelola/anggota yang karena kelalaiannya mengakibatkan kerugian terhadap koperasi dan atau anggota lainnya dikenakan sanksi berupa denda sebesar kerugian yang ditimbulkannya. Bagian Kedua Sanksi Pidana Pasal 32 Bagi Pengurus/Pengawas/Pengelola/anggota koperasi yang karena kelalaiannya dan atau sengaja melanggar ketentuan yang berlaku dalam 14

koperasi, sehingga menimbulkan kerugian, dapat diproses sesuai UndangUndang Hukum Pidana dan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 33 (1) Selain Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu dilingkungan Pemerintahan Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyelidik untuk melakukan penyelidikan tindak pidana di bidang koperasi, penyidikan dapat dilakukan oleh Pejabat Kepolisian Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah : a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar ketentuan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tidak pidana; c. Meminta, keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana; d. Memberikan buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana; e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyelidikan; g. Menyuruh berhenti, melarang seorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan pemeriksaan identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindakan pidana; i. Memanggil seseorang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. Menghentikan penyidikan; k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyelidikan tindakan pidana menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan (3) Penyelidik sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) memberikan hasi Penyidikan kepada Kepolisian Negara untuk diteruskan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. BAB XV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 34 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

15

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP Pasal 35 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang untuk pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Walikota. Pasal 36 Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Solok. Ditetapkan di Pada tanggal

: Solok : April 2007

WALIKOTA SOLOK,

SYAMSU RAHIM Diundangkan di Pada Tanggal

: Solok : April 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,

MASRIAL MAMAR LEMBARAN DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2007 NOMOR…..

16

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK NOMOR : TAHUN 2007 TENTANG PERKOPERASIAN I.

UMUM Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Selanjutnya penjelasan pasal 33 menyatakan bahwa kemakmuran masyarakat yang diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang dan bangun perusahaan yang sesuai dengan itu adalah Koperasi. Penjelasan itu juga menempatkan Koperasi dalam kedudukan sebagai sokoguru perekonomian nasional maupun sebagai bagian integral tata perekonomian nasional. Disamping itu untuk pelaksanaannya juga dijelaskan pada Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian pada pasal 1 ayat (1) bahwa Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi segaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Dengan memperhatikan kedudukan koperasi sebagaima tersebut diatas maka peran koperasi sangatlah penting dalam menumbuh kembangkan ekonomi masyarakat yang mempunyai ciri kebersamaan, kekeluargaan dan keterbukaan. Dalam kedudukan seperti itu diharapkan koperasi seharusnya mempunyai peluang dan ruang gerak yang luas dalam pengembangan usaha sehingga koperasi kuat dan mandiri. Pembinan pembangunan koperasi perlu lebih terarah sehingga bisa lebih berperan dalam pembangunan perekonomian nasional khusus pembangunan ekonomi masyarakat di kota solok. Pembangunan dimaksud adalah agar koperasi benar-benar menjalankan prinsip koperasi dalam kaidah usaha ekonomi. Dengan demikian koperasi akan menjadi organisasi ekonomi yang mantap, demokratis, otonom, partisipatif dan berwatak sosial. Pemerintah Kota Solok berkewajiban untuk menciptakan dan mengembangkan iklim / kondisi yang mendorong pertumbuhan koperasi dengan memberikan bimbingan, pembinaan, pengawasan dan perlindungan. Atas dasar hal–hal tersebut Pemerintah Kota Solok, perlu menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pembinaan Koperasi.

II.

PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas 17

Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Prinsip koperasi merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berkoperasi. Dengan melaksanakan keseluruhan prinsip tersebut koperasi mewujudkan dirinya menjadi badan usaha sekaligus menjadi gerakan ekonomi rakyat yang berwatak sosial. Ayat (1) Prinsip koperasi ini merupakan esensi yang mendasar dan dasar kerja koperasi sebagai badan usaha dan merupakan ciri khas dan jati diri koperasi yang membedakannya dengan badan usaha lain. Huruf a Kesuksesan dalam keanggotaan koperasi bermakna bahwa menjadi anggota koperasi tidak boleh dipaksa oleh siapapun, disamping itu juga bermakna seorang anggota dapat mengundurkan diri dari keanggotaan koperasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar dan sifat terbuka memiliki arti bahwa koperasi tidak ada pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun. Huruf b Demokrasi menunjukan bahwa pengelolaan atas kehendak dan keputusan anggota melalui Rapat Anggota sekaligus memegang dan melaksanakan kekuasaan tertinggi. Huruf c Sisa Hasil Usaha dibagikan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki anggota, tetapi juga berdasarkan perimbangan jasa usaha anggota terhadap koperasi ini adalah perwujudan nilai kekeluargaan dan keadilan. Huruf d Modal dalam koperasi dipergunakan untuk kemanfaatan anggota dan bukan untuk mencari sekedar keuntungan. Oleh karena itu balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada anggota terbatas terhadap modal dengan arti tidak melebihi suku bunga Bank. Huruf e Kemandirian adalah tanpa tergantung pada pihak lain dan percaya atas pertimbangan, keputusan, kemampuan dan usaha sendiri. Disamping itu pula pengertian kebebasan yang bertanggung jawab otonom dan swadaya, berani mempertangungjawabkan perbuatan sendiri dan kehendak untuk mengelola diri sendiri. Huruf f Mengkoordinir potensi anggota artinya memperhatikan setiap kemampuan serta produk yang dihasilkan anggota dan dimanfaatkan dalam pengembangan organisasi dan usaha sekaligus meningkatkan profesionalisme dan akhirnya meningkatkan kesejahteraan anggota. 18

Ayat (2) Disamping 6 prinsip yang ada pada ayat (1) untuk pengembangan koperasi juga melaksanakan 2 prinsip yaitu pendidikan perkoperasian dan kerjasama antar koperasi dalam upaya meningkatkan kemampuan dan memperluas wawasan dan memperkuat solidariotas. Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Para pendiri adalah orang-orang yang pertama memprakarsai berdirinya sebuah koperasi dengan jumlah minimal 20 (dua puluh) orang yang mengadakan rapat persiapan dan menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga pada saat koperasi didirikan. Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Ayat (1) Koperasi yang menjadi tanggung jawab mutlak Pemerintah Daerah dalam memberikan pembinaan, perlindungan adalah koperasi yang sudah mempunyai kekuatan hukum/sudah mendapat pengesahan dari Pemerintah dan mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Ayat (2) huruf f Surat kuasa adalah surat kuasa yang diberikan oleh para pendiri koperasi kepada beberapa orang yang diberi kuasa untuk menandatangani Anggaran Dasar Koperasi dan mengurus Permohonan Pengesahan Badan Hukum Koperasi. Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Ayat (1) huruf g Ayat (2) huruf h Ayat (3) huruf h Dokumen lain sesuai peraturan yang berlaku dimaksudkan adalah bila bagi koperasi yang telah mempunyai TDP, SIUP agar melampirkan foto copynya. Pasal 13 Penelitian adalah meneliti isi anggaran dasar apakah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengecek kebenaran tempat kedudukan /alamat koperasi dan kegiatan usaha yang telah dilaksanakan.

19

Pasal 14 Ayat (1) Kantor Cabang dan Perwakilan adalah kantor yang berfungsi mewakili kantor pusat dalam menjalankan kegiatan usaha. Ayat (2) Modal investasi adalah sejumlah modal yang disediakan kantor pusat untuk menjalankan usaha di kantor cabang yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Walikota. Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Ayat (1) demokratis adalah pengelolaan koperasi dilakukan secara musyawarah para anggota yang ditetapkan dalam suatu keputusan rapat anggota karena ditangan rapat anggota, terletak kekuasaan tertinggi dalam koperasi. profesional adalah pengelolaan koperasi dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dan dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Aturan yang berlaku tersebut meliputi ketentuan peraturan perundangundangan, anggaran dasar (AD) koperasi dan keputusan rapat anggota. ankuntabel adalah pengelolaan koperasi baik itu organisasi maupun usaha harus dapat dipertanggungjawabkan oleh pengurus dalam suatu mekanisme Rapat Anggota. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 Cukup jelas Pasal 23 Cukup jelas 20

Pasal 24 Ayat (1) Lembaga gerakan koperasi adalah organisasi tunggal yang didirikan oleh semua gerakan koperasi yang ada di Kota Solok dan berfungsi sebagai penyalur aspirasi seluruh anggota koperasi serta menjadi mitra Pemerintah dalam mengambil kebijakan dibidang perkoperasian. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 25 Cukup jelas Pasal 26 Cukup jelas Pasal 27 Cukup jelas Pasal 28 Cukup jelas Pasal 29 Ayat (1) Pengendalian dimaksud adalah semua kelompok usaha masyarakat dan koperasi yang ada melaksanakan kegiatannya sesuai jati diri dan prinsip koperasi. Ayat (2) Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan dilakukan oleh petugas teknis yang ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi koperasi. Pasal 30 Cukup jelas Pasal 31 Cukup jelas Pasal 32 Cukup jelas Pasal 33 Cukup jelas Pasal 34 Cukup jelas Pasal 35 Cukup jelas Pasal 36 Cukup jelas

***2007*** 21