PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK NOMOR :
9 TAHUN
2006
TENTANG
KEPENGURUSAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KOTA SOLOK
1
PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK NOMOR : 9 TAHUN 2006 TENTANG KEPENGURUSAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KOTA SOLOK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SOLOK,
Menimbang
Mengingat
: a. bahwa untuk meningkatkan pengelolaan Perusahaan Daerah air Minum (PDAM),perlu pengembangan yang antisipatif terhadap prinsip-prinsip efesiensi dan efektivitas pengelolaan usaha air minum ; b.
bahwa dengan semakin meningkatnya kebutuhan air minum dan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kota Solok, perlu diatur Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Solok ;
c.
bahwa memenuhi maksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
: 1.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 962); jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
2.
Undang-undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
3.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); 2
4.
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7.
Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8.
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 Tentang cara pembinaan dan pengawasan Perusahaan Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah;
9
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1995
tentang Tata Cara, Kerja sama Antara Perusahaan Daerah dengan Pihak ketiga; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1995
tentang Pedoman Pengelolaan dan Pinjaman Perusahaan Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 tahun 1997
tentang Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum; 13
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum;
14
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
3
15
Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
16
Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 1982 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Solok;
17
Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2000 Kewenangan Kota Solok sebagai Daerah Otonom;
tentang
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SOLOK DAN WALIKOTA SOLOK MEMUTUSKAN ;
Menetapkan
: PERATURAN
DAERAH
KOTA
SOLOK
TENTANG KEPENGURUSAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM ( PDAM ) KOTA SOLOK.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
4
1. Daerah adalah Kota Solok 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaran Pemerintah Daerah. 3. Walikota adalah Walikota Solok 4. Perusahaan Daerah Air Minum, selanjutnya disingkat PDAM adalah perusahaan milik Pemerintah Daerah yang bergerak dalam bidang pelayanan air bersih, 5. Badan Pengawas adalah badan pengawas perusahaan daerah air minum Kota Solok, 6. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Solok, 7. PDAM Tipe A adalah PDAM dengan jumlah pelanggan sampai dengan 10.000 sambungan pelanggan, 8. Pejabat Daerah yang dimaksud pada badan pengawas adalah pejabat yang berfungsi membina dan mengawasi perusahaan daerah, 9.
Perorangan yang dimaksud pada badan pengawas adalah tenaga profesional,
10. Masyarakat konsumen yang dimaksud pada badan pengawas adalah tokoh masyarakat pelanggan air minum, 11. Pegawai adalah pegawai PDAM yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur PDAM, 12. Ijazah adalah Surat Tanda Tamat Belajar dari Sekolah Negeri atau swasta yang statusnya telah diakreditasi, 13. Akreditasi adalah surat pengakuan resmi yang diberikan kepada lembaga pendidikan oleh Badan yang berwenang setelah mengadakan pemeriksaan terhadap lambaga tersebut, 14. Penghasilan adalah gaji ditambah tunjangan-tunjangan lainnya yang sah, 15. Jasa produksi adalah bagian laba bersih PDAM yang ditetapkan sebagai jasa produksi, 16. Suami/isteri adalah suami/isteri dari pegawai berdasarkan perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
5
17. Anak adalah anak kandung pegawai yang lahir dari perkawinan yang sah, anak tiri dan anak angkat yang sah menurut perundang-undangan yang berlaku, 18. Dana Representatif adalah dana penunjang operasional Direktur dalam pelaksanaan tugas, 19. DAPENMA PAMSI adalah Dana Pensiun bersama Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia, 20. Uang Jasa adalah uang yang dapat diterima oleh Badan Pengawas.
BAB II Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Pertama Kedudukan Pasal 2 (1)
PDAM sebagai Perusahaan Milik Pemerintah Daerah adalah suatu alat kelembagaan otonomi daerah ;
(2)
PDAM diselenggarakan atas dasar Azas Ekonomi Perusahaan dalam kesatuan sistem Pembinaan Ekonomi Indonesia berdasarkan Pancasila dan menjamin kelangsungan Demokrasi Ekonomi ;
(3)
PDAM sehari –
hari dipimpin oleh Direktur dibawah pengawasan
Walikota melalui Badan Pengawas ;
Bagian Kedua Tugas Pokok Pasal 3
PDAM Mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengelolaan air bersih untuk memberikan pelayanan air bersih kepada pelanggan; 6
Bagian Ketiga Fungsi Pasal 4
Dalam
melaksanakan
tugas
pokok
PDAM
Mempunyai
fungsi
menyelenggarakan kepentingan umum dibidang air bersih, dengan mengacu kepada prinsip-prinsip perusahaan sebagai berikut : (1.)
Pelayanan umum / jasa ;
(2.)
Ikut menyelenggarakan kepentingan umum ;
(3.)
Meningkatkan pendapatan dan memupuk laba ;
(4.)
Memberikan kontribusi kepada PAD ;
BAB III Susunan dan Struktur Organisasi Pasal 5 (1)
Susunan Organisasi PDAM adalah sebagai berikut: a.
Badan Pengawas, terdiri dari: 1. Ketua merangkap anggota; 2. Sekretaris merangkap anggota; dan 3. Anggota
b.
Direktur, membawahi Bagian-bagian dan jabatan setingkat Kepala Bagian.
(2)
Struktur organisasi, Uraian Tugas dan Tata Kerja PDAM selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
(3)
Pengisian jabatan Kepala Bagian dan Jabatan setingkat Kepala Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dilakukan oleh Direktur PDAM dengan Persetujuan Walikota melallui Badan Pengawas.
BAB IV 7
Badan Pengawas Pengangkatan dan pemberhentian Bagian Pertama Pengangkatan Pasal 6 (1)
Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Walikota.
(2)
Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri dari Unsur Pejabat Daerah, unsur perorangan dan unsur masyarakat konsumen yang memenuhi persyaratan.
(3)
Untuk dapat diangkat sebagai Badan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. Tingkat Pendidikan minimal S.1. b. Batas usia maksimum 60 tahun. c. Sehat jasmana dan rohani. d. Memahami manajemen perusahaan. e. Menyediakan waktu yang cukup. f. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota atau dengan anggota Badan Pengawas yang lain atau dengan Direktur sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu atau ipar. g. Apabila hubungan keluarga terjadi setelah pengangkatan,harus mengundurkan diri dari jabatannya paling lambat 3(tiga) bulan.
(4)
Tata cara pengangkatan Anggota Badan Pengawas ditetapkan oleh Walikota.
(5)
Jumlah anggota Badan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang,dan seorang diantaranya dipilih menjadi Ketua merangkap Anggota.
(6)
Apabila diperlukan untuk membantu tugas Badan Pengawas dibentuk Sekretariat Badan Pengawas yang pengaturannya ditetapkan dengan keputusan Walikota .
Bagian Kedua Pemberhentian Badan Pengawas 8
Pasal 7 (1)
Anggota Badan Pengawas dapat diberhentikan oleh Walikota
dengan
alasan: a.
meninggal dunia;
b.
atas permintaan sendiri;
c.
karena alasan kesehatan dan atau tidak melaksanakan tugasnya;
d.
terlibat
dalam
tindakan
atau-sikap
yang
merugikan
PDAM,
kepentingan Daerah, maupun kepentingan Negara; e.
melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman penjara berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan
f. (2)
berakhirnya masa jabatan sebagai Badan Pengawas.
Tata cara pemberhentian Anggota Badan Pengawas diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
Pasal 8 (1)
Apabila
Anggota
Badan
Pengawas
diduga
melakukan
perbuatan
sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf d, Walikota atau lembaga yang ditunjuk segera melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan, (2)
Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terbukti melakukan
perbuatan
yang
dituduhkan,
maka
Walikota
segera
melaporkan yang bersangkutan kepada aparat penegak hukum. (3)
Anggota Badan Pengawas yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf e dan
oleh pihak yang
berwajib dikenakan tahanan sementara, mulai saat penahanannya harus dikenakan pemberhentian sementara. (4)
Jika sesudah pemeriksaan oleh pihak yang berwajib Anggota Badan Pengawas yang dikenakan pemberhentian sementara ternyata tidak
9
bersalah,
maka
yang
bersangkutan
harus
segera
diangkat
dan
dipekerjakan kembali pada jabatannya semula.
Pasal 9
Masa jabatan anggota Badan Pengawas 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
Bagian Ketiga Tugas, Wewenang dan Kewajiban Pasal 10 (1). Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut: 1. Mengawasi kegiatan Direktur dalam mengelola PDAM; 2. Memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap : a. Pengangkatan Direktur; b. Rencana Anggaran dan Program Kerja yang diajukan oleh Direktur serta mengawasi
pelaksanaannya;
c. Rencana Pinjaman dan ikatan Hukum dengan pihak lain ; d. Rencana Perubahan Status Kekayaan PDAM; e. Terhadap Laporan Neraca dan Perhitungan Laba rugi ; f. Kinerja PDAM Kemudian merekomendasikan kepada Walikota setiap tahun. 3. Enam bulan sebelum masa jabatan Direktur berakhir Badan Pengawas meneliti dan menilai hasil pekerjaan dan pertanggung jawaban Direktur untuk disampai kan kepada Walikota. (2).Pendapat dan saran Badan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b pasal ini dibuat secaratertulis dengan tembusan kepada Direktur. Pasal 11
Badan Pengawas mempunyai Wewenang sebagai berikut : 10
1.Memberikankan peringatan secara tertulis kepada Direktur yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan; 2.Memeriksa Direktur yang diduga merugikan PDAM, dan apabila diperlukan Badan Pengawas dapat meminta Bantuan pihak ketiga untuk memeriksa direktur berdasarkan persetujuan Walikota.
Pasal 12 Badan Pengawas mempunyai Kewajiban sebagai berikut : 1.Mengadakan pertemuan /rapat maksimal 1(atu) kali 2(dua)bulan untuk membahas dan menilai pelaksanaan tugas Direktur ; 2.Keputusan rapat Badan Pengawas sebagai mana dimaksud ayat 1 diambil atas dasar musyawarah untuk
mufakat dan untuk setiap rapat dibuat
risalah rapat; 3.Ketua Badan Pengawas wajib menyelenggarakan koordinasi,baik dalam lingkungan badan pengawas itu
sendiri, maupun dalam hubungan
dengan Direktur ; 4.Apabila Badan Pengawas memandang perlu untuk mengadakan perubahan kebijakan yang telah ditetapkan Walikota perubahan tersebut harus diajukan kembali
Walikota untuk mendapat persetujuan ;
Bagian Keempat Penghasilan Pasal 13. Penghasilan Badan Pengawas terdiri dari : a.
Uang Jasa
b.
Jasa Produksi
Pasal 14. (1) Besarnya uang jasa sebagaimana dimaksud pasal 13 huruf a,adalah sebanyak - banyaknya sebesar 105 % dari jumlah gaji direktur, yang besarannya setiap unsur seperti Ketua, Sekretaris, Anggota, Sekretariat
ditetapkan dengan Keputusan Walikota, sesuai dengan 11
kemampuan keuangan PDAM.
(2) Besarnya jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf b, ditetapkan Walikota sesuai kemampuan keuangan PDAM.
BAB V Direktur Pengangkatan dan Pemberhentian Bagian Pertama Pengangkatan Pasal 15 (1)
Direktur PDAM diangkat oleh Walikota diutamakan berasal dari dalam Perusahaan atau Tenaga Profesional dibidangnya atas usul Badan Pengawas.
(2)
Untuk dapat diangkat sebagai Direktur, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a.
Warga Negara Republik Indonesia,
b.
Batas usia pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun,
c.
Mempunyai Pendidikan Sarjana serendah-rendahnya Sarjana (S1),
d.
Membuat dan menyajikan proposal tentang Visi dan Misi PDAM,
e.
Tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota dan dengan Badan Pengawas sampai derajad ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
(3)
Tata cara pengangkatan Direktur PDAM ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
Pasal 16 (1)
Masa jabatan Direktur selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
(2)
Apabila dalam 2 (dua) tahun berturut-turut Direktur tidak mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan air minum kepada masyarakat, Walikota dapat mengganti Direktur atas usul Badan Pengawas. 12
Bagian Kedua Tugas dan Wewenang Direktur Pasal 17
(1).Direktur dalam mengelola PDAM mempunyai tugas
sebagai berikut :
1.
Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PDAM;
2.
Merencanakan dan menyusun program kerja Perusahaan 5 Tahunan ;
3.
Membina Pegawai;
4.
Mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
5.
Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
6.
Melaksanakan kegiatan Teknik PDAM ;
7.
Mewakili PDAM baik didalam maupun diluar pengadilan ;
8.
Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan laba rugi;
(2).
Direktur dalam mengelola PDAM mempunyai wewenang sebagai berikut :
1
Mengangkat dan memberhentikan sebagai pegawai PDAM ;
2
Mengangkat Pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direktur ;
3
Menandatangani pinjaman setelah mendapat persetujuan Walikota
4
Menandatangani Neraca dan Perhitungan laba/rugi ;
5
Menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain;
Bagian ke tiga Pemberhentian Pasal 18 Direktur berhenti atau dapat diberhentikan oleh Walikota karena : 1. Meninggal dunia, 2. Atas permintaan sendiri, 3. tidak dapat melaksanakan tugasnya,karena alasan kesehatan. 13
4. Tidak melaksanakan tugas berturut-turut Selama
3(tiga) bulan.
5. Terlibat dalam tindakan atau sikap yang merugikan PDAM, kepentingan Daerah maupun kepentingan Negara, 6. Melakukan tindak pidana dijatuhi hukuman berdasarkan Keputusan Pengadilan yang sudah
mempunyai kekuatan hukum yang tetap,
7. Berakhirnya masa jabatan sebagai Direktur.
Pasal 19 (1) Apabila Direktur diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 angka 4 dan 5 Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan, (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat(1)pasal ini terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan Badan Pengawas segera melaporkan kepada Walikota. (3)
Walikota paling lama 7 (tujuh) hari setelah Badan
Pengawas,
sudah
menerima laporan dari
harus mengeluarkan Keputusan tentang
pemberhentian sementara sebagai Direktur, (4)
Jika pemberhentian karena alasan tersebut pada pasal 18 Angka 4 dan 5,maka Direktur yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri dalam waktu 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan diberhentikan sementara,
(5)
Apabila Direktur yang diberi kesempatan membela diri dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, ternyata yang bersangkutan bersalah oleh Walikota, maka Direktur tersebut harus segera diberhentikan,
(6)
Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini maka selama masa pemberhentian sementara ia berhak mendapat gaji sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) serta tidak menerima tunjangan lainnya.
(7)
Direktur yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat 6 dan berhubungan dengan itu oleh pihak yang berwajib dikenakan tahanan sementara, mulai saat penahanannya harus dikenakan pemberhentian sementara. 14
(8)
Jika sesudah pemeriksaan oleh pihak yang berwajib, Direktur yang dikenakan pemberhentian sementara ternyata tidak bersalah, maka Direktur yang bersangkutan harus segera diangkat dan dipekerjakan kembali pada jabatannya semula.
(9)
Apabila
Direktur
yang
diduga
melakukan
suatu
tindak
pidana
sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat 6 terbukti bersalah berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka Direktur tersebut harus segera diberhentikan. (10)
Apabila Direktur yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat 6 terbukti tidak bersalah berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka Direktur
tersebut harus segera diangkat dan dipekerjakan
kembali pada jabatannya semula.
Pasal 20 (1)
Direktur yang diberhentikan sebagaimana dimaksud didalam Pasal 18 angka 1,2,3 dan 7 diberhentikan dengan hormat,
(2)
Direktur yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 4 dan 5 diberhentikan tidak dengan hormat,
Pasal 21 (1)
Apabila
Direktur
berakhir,Walikota
diberhentikan
sebelum
masa
jabatannya
mengangkat Pelaksana Tugas Direktur dengan
Keputusan Walikota atas Usul Badan Pengawas. (2)
Masa Jabatan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini paling lama 6 (enam) bulan.
Bagian keempat 15
Penghasilan dan hak-hak Direktur Pasal 22 (1) Penghasilan Direktur terdiri dari Gaji,Tunjangandan jasa Produksi; (2) Besarnya Gaji Direktur Maksimal 2,5 (dua setengah) kali penghasilan tertinggi pegawai PDAM dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan PDAM. (3) Jasa Produksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)pasal ini diberikan setiap tahun dan besarannya ditetapkan oleh Walikota dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan PDAM.
Pasal 23 1.Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 terdiri dari: (a)
Tunjangan kesehatan ;
(b)
Tunjangan kemahalan ;
(c)
Tunjangan Air ;
(d)
Tunjangan pengobatan;
(e)
Tunjangan Perusahaan
(f)
Tunjangan Jabatan ;
(g)
Perumahan dinas atau uang sewa rumah yang wajar;
2. Besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini ditetapkan
oleh
Direktur
dengan
mempertimbangkan
kemampuan
keuangan PDAM ; 3. Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direktur,Honorarium Badan Pengawas,dan biaya tenaga kerja lainnya tidak
melebihi 40 % ( empat
puluh perseratus )Dari seluruh realisasi anggaran PDAM dari tahun anggaran berjalan ;
Pasal 24. Dana Representatif setinggi-tingginya 75 % ( tujuh puluh lima perseratus ) dari jumlah penghasilan Direktur yang diterima dalam 1(satu) tahun.
16
Pasal 25 (1) Direktur yang akan melakukan perjalanan dinas keluar Daerah atau luar Negeri harus mendapat izin tertulias dari Walikota; (2) Pegawai yang akan melakukan perjalanan dinas keluar Negeri harus mendapat izin tertulis dari Walikota melalui Badan Pengawas. (3)
Pegawai yang akan melakukan perjalanan dinas keluar daerah harus Mendapat izin tertulis dari Direktur.
BAB VI Kepegawaian PDAM Bagian Pertama Pengangkatan dan Pemberhentian Pasal 26 (1)
Pegawai PDAM diangkat,
dan diberhentikan oleh Direktur atas
persetujuan Bapad Pengawas PDAM.
Pasal 27 (1). Syarat – syarat untuk dapat diangkat menjadi pegawai adalah: a. Warga Negara Indonesia ; b. Berusia serendah-rendahnya 18 tahun dan setingginya 35 tahun ; c. Tidak pernah dihukum pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yangmempunyai kekuatan hukum yang tetap. d. Tidak pernah terlibat dalam gerakan yang Menentang Pancasila,UUD 1945, Negara dan Pemerintah; e. Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagaiPegawai suatu instansiPemerintah/ swasta ; f. Mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian Yang diperlukan g.Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan POLRI setempat ; h, Berbadan sehat dan dibuktikan dengan surat keterangan dokter 17
Pemerintah i. Tidak boleh merangkap menjadi pegawai dari suatu instansi atau perusahaan ; j. Syarat-syarat lain yang ditetapkan Direksi. (2).Calon pegawai yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat(1) pasal ini, dapat diangkat menjadi pegawai PDAM setelah melalui masa percobaan selama 6 (enam) bulan ; (3). Selama masa percobaan terhadap calon pegawai dilakukan penilaian yang meliputi : a. Kesetiaan b. Prestasi kerja; c. Kerja sama; d. Ketaatan ; e. Kejujuran ; f. Tanggung jawab ; g. Prakarsa ; 4. Calon pegawai yang memenuhi persyaratan dengan nilai rata-rata baik sebagaimana Dimaksud ayat (3) dapat diangkat menjadi pegawai PDAM ; 5. Calon pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan Penilaian sebagaimana dimaksud ayat(3)diberhenti kan tanpa mendapat uang pesangon;
Pasal 28 Pegawai dari Badan Usaha lain dapat diterima menjadi pegawai PDAM dengan ketentuan sebagai berikut : a. Badan usaha sejenis : 1. Tidak diberhentikan : a. Dengan tidak hormat ; 18
b.Dengan hormat tanpa prediket ; c. Dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; 2. Pengalaman kerja diakui seluruhnya ; 3. Diberi pangkat setinggi-tingginya sama dengan pangkat terakhir yang dimilikinya; b. Badan Usaha Tidak sejenis : 1. Tidak diberhentikan : a.dengan tidak hormat ; b.dengan hormat tanpa prediket; c.dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; 2. Pengalaman diakui 1/3 ( Sepertiga ) ; 3. Diberi pangkat setinggi-tingginya sama dengan pangkat terakhir ;
Pasal 29 (1)
Direktur dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga Kontrak sesuai dengan kebutuhan
atas persetujuan Badan
Pengawas ; (2)
Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diberi honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Perusahaan ;
Bagian Kedua Kepangkatan Pasal 30 Pangkat dan Golongan Pegawai PDAM adalah sebagai berikut : 1. Pegawai dasar muda
Golongan A Ruang
1
2. Pegawai dasar muda 1
Golongan A Ruang
2
3. Pegawai Dasar
Golongan A Ruang
3
4. Pegawai Dasar 1
Golongan A Ruang
4
5. Pelaksana Muda
Golongan B Ruang
1
6. Pelaksana Muda 1
Golongan B Ruang
2 19
7. Pelaksana
Golongan B Ruang
3
8. Pelaksana 1
Golongan B Ruang
4
9. Staf Muda
Golongan C Ruang
1
10. Staf Muda 1
Golongan C Ruang
2
11.Staf
Golongan C Ruang
3
12.Staf 1
Golongan C Ruang
4
13.Staf Madya
Golongan
1
D Ruang
14.Staf Madya 1
Golongan D Ruang
2
15.Staf Utama Madya
Golongan D Ruang
3
16.Staf Utama
Golongan D Ruang
4
Pasal 31 Kepangkatan Pertama Calon pegawai yang diangkat sebagai pegawai PDAM diberi pangkat dan golongan
ruang permulaan sebagai berikut :
a. Berijazah Sekolah dasar diberi pangkat Pegawai dasar muda dan golongan ruang A/1; b. Berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama diberi pangkat Dasar Muda 1 dan Golongan ruang A/2; c. Berijazah Sekolah Tingkat Atas diberi pangkat Pelaksana Muda dan Golongan ruang B/1; d. Berijazah Sarjana Muda /Diploma III diberi pangkat Pelaksana Muda I dan Golongan ruang B/3; e. Berijazah Sarjana diberi pangkat Staf Muda dan golongan ruang C/1 ;
BAB VII KENAIKAN PANGKAT Pasal 32 Kenaikan pangkat Pegawai ditetapkan pada tanggal 1 Januari dan 1 juli tiap tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
20
Pasal 33 Kenaikan Pangkat adalah Penghargaan yang diberikan atas pengabdian Pegawai PDAM yang bersangkutan terhadap Perusahaan Daerah Air Minum . (1)
Kenaikan Pangkat Pegawai PDAM terdiri dari : a. Kenaikan pangkat regular dan b. Kenaikan pangkat pilihan .
(2)
Selain dari pada
kenaikan Pangkat sebagaimana dimaksud ayat (1)
pasal ini kenaikan pangkat pegawai
PDAM dapat diberikan sebagai
berikut : a. Kenaikan pangkat Anumerta bagi yang dinyatakan tewas dalam melaksanakan
tugas.
b. Kenaikan Pangkat pengabdian bagi yang meninggal dunia, mncapai batas usia pensiun , atau cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi. (3)
Masa kerja untuk kenaikan pangkat pertama Pegawai PDAM Kota Solok dihitung
sejak
pengangkatan sebagai calon pegawai PDAM Kota
Solok.
Pasal 34 (1).Kenaikan Pangkat Reguler adalah Kenaikan Pangkat yang diberikan kepada
Pegawai PDAM, yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan
tanpa memperhatikan jabatan yang didudukinya termasuk pegawai PDAM yang sebagai berikut : a. Melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya tidak menduduki jabatan Struktural. b. Di pekerjakan atau diperbantukan secara penuh diluar instansi induk dan tidak menduduki jabatan pimpinan yang telah ditetapkan persamaan eselonnya atau jabatan fungsionil tertentu. (2)
Kenaikan Pangkat Reguler dapat diberikan bagi Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum yang memiliki Pendidikan sebagai berikut: a. STTB Sekolah Dasar adalah sampai dengan Pangkat Pelaksana 21
Muda Golongan ruang B/1. b. STTB Sekolah Umum Tingkat Pertama,adalah sampai dengan pangkat Pelaksana Golongan ruang B/3. c. Sekolah Kejuruan Tingkat Pertama 3 Tahun adalah sampai dengan Pelaksana Tingkat I Golongan ruang B/4, d. STTB Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Sekolah Kejuruan Tingkat Atas adalah sampai dengan Pangkat Staf Muda Tingkat I Golongan Ruang C/2 e. Ijazah Sarjana Muda, Akademi, atau Ijazah Diploma III Politeknik adalah sampai dengan Pangkat Staf Muda Tingkat I Golongan ruang C/3. f. Ijazah Sarjana, Ijazah Diploma IV adalah sampai dengan pangkat Staf Tk I Golongan ruang C/4 g. Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker, Ijazah lain yang setara , Ijazah Magister ( S2) atau ijazah spesialis I adalah sampai dengan Pangkat Staf Madya Golongan ruang D/1 h. Ijazah Spesialis II atau ijazah Doktor (S3) adalah sampai dengan pangkat Staf
Madya I Golongan ruang D/2.
Pasal 35 Kenaikan
Pangkat
Reguler
dapat
diberikan
apabila
pegawai
yang
bersangkutan : a. Telah 4 (empat) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai baik. b. Setelah 5(lima) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai cukup.
Pasal 36 (1). Kenaikan Pangkat Pilihan adalah Kenaikan Pangkat yang diberikankepada Pegawai PDAM yang menduduki jabatan struktural tertentu dan yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan; 22
(2). Kenaikan Pangkat Pilihan diberikan dalam batas-batas jenjang pangkat yang ditentukan jabatan yang bersangkutan
Pasal 37 (1). Kenaikan pangkat bagi pegawai PDAM Kota Solok yang memperoleh Surat tanda Tamat Belajar / Ijazah atau Diploma : a. Surat Tanda Tamat Belajar /Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang setingkat dan masih berpangkat Pegawai Dasar Muda
Tingkat I , Golongan Ruang A/2 kebawah dapat dinaikkan
pangkatnyamenjadi Pegawai Dasar, Golongan ruang A/3.
b. Surat Tanda Tamat Belajar /Ijazah Sekolah Lanjutan Atas ,Diploma I
atau yang setingkat dan masih berpangkat pegawai dasar Tk I,
Golongan ruang A/4 kebawah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pelaksana Muda, golongan ruang B/1.
c. Surat Tanda Tamat Belajar /Ijazah Diploma II dan masih berpangkat
Pelaksana Muda , Golongan Ruang B/1 kebawah
dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pelaksana Muda Tk I , golongan ruang B/2.
d. Ijazah Sarjana Muda , Ijazah Akademi ,atau Ijazah Diploma III dan masih berpangkat Pelaksana Muda Tk I , Golongan ruang B/2 kebawah
, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pelaksana ,
Golongan Ruang B/3.
e. Ijazah Sarjana (S.1) atau Ijazah Diploma IV dan masih berpangkat Pelaksana Tk I , Golongan ruang B/4 Kebawah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Staf Muda , Golongan Ruang C/1.
23
f. Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker dan ijazah Magister (S.2) atau ijazah lain yang setara ,dan masih berpangkat staf muda ,golongan
ruang C/1 kebawah dapat dinaikkan pangkatnya
menjadi Staf Muda Tk I Golongan Ruang C/2.
g. Ijazah Doktor (S.3) dan Masih berpangkat Staf Muda Tk I Golongan
ruang
C/2
kebawah dapat
dinaikkan
pangkatnya
menjadi Staf, Golongan ruang C/3. (2)
Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
pasalk ini
dapat diberikan apabila : a. Diangkat dalam jabatan /diberi tugas yang memerlukan pengetahuan /keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh ; b
Sekurang-kurangnya telah 1(satu) tahun dalam pangkat terakhir dan 1(satu) tahun dalam jabatan terakhir ;
c.
Setiap unsur penilaian Prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik Dalam 2(dua) tahun terakhir.;
d.
Memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi yang menduduki Jabatan fungsionil tertentu.
e.
Lulus dalam ujian penyesuaian pangkat
(3). Memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar /Ijazah yang dimaksud ayat (1) termasuk bagi pegawai PDAM yang telah memiliki surat tanda tamat belajar /Ijazah yang diperoleh sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi Calon Pegawai PDAM Kota Solok. (4)
Ujian kenaikan pangkat penyesuaian Ijazah berpedoman kepada Materi ujian Penerimaan Calon Pegawai PDAM Kota Solok, sesuai dengan tingkat dengan tugas
ijazah yang diperoleh dan Subtansi yang berhubungan Pokoknya serta pelaksanaannya diatur lebih lanjut
oleh Direksi.
Pasal 38
24
(1). Kenaikan Pangkat Istimewa diberikan kepada Pegawai yang menunjukan prestasi luar biasa. (2). Pegawai yang menunjukan prestasi luar biasa sebagaimana dimaksud ayat 1(satu) pasal ini, dapat diberikan kenaikan
pangkatnya setingkat
lebih tinggi apabila : a. Menunjukan prestasi kerja luar biasa baiknya secara terus menerus selama 2
(dua)
tahun
terakhir,
dan
menjadi teladan
bagi
lingkungannya yang dinyatakan dengan Surat Keputusan Direksi b.
Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat yang dimilikinya
c.
Setiap unsur penilaian pelaksanaan Pekerjaan bernilai amat baik selama 2(dua) tahun terakhir.
d.
Masih dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan bagi jabatan yang
didudukinya.
Pasal 39 Kenaikan pangkat pengabdian diberikan kepada pegawai PDAM yang akan memasuki masa pensiun dan dinaikkan pangkatnya
setingkat lebih tinggi
dari pangkat terakhir dengan ketentuan sekurang-kurangnya telah 1(satu) tahun dalam pangkat terakhir ;
Pasal 40 Kenaikan pangkat anumerta diberikan kepada pegawai yang meninggal dunia dalam melakukan tugas dinaikkan pangkatnya
setingkat lebih tinggi dari
pangkat terakhir ;
BAB VII Pengangkatan Dalam Jabatan Pasal 41 Tata cara dan pengangkatan dalam Jabatan ditetapkan melalui Peraturan PDAM;
25
Pasal 42 (1)
Pegawai yang memangku jabatan dengan pangkat lebih rendah pada jenjang
pangkat
jabatan
tersebut,
setiap
kali
dapat
dinaikan
pangkatnya setingkat lebih tinggi, apabila memenuhi satu persyaratan : Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun menduduki jabatan tersebut dan telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil penilaian Pekerjaan baik dalam 2 (dua tahun terakhir. (2)
Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan sebanyak-banyaknya 3 kali selama menjadi pegawai.
BAB VIII HAK,PENGHASILAN DAN PENGHARGAAN Pasal 43 (1)
Pegawai PDAM diberikan gaji yang terdiri dari: a. gaji pokok b. tunjangan keluarga
(2)
Besarnya gaji pokok sebagaimana dimaksud ayat (1)huruf a diatas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pasal 44 (1)
Tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud pasal 43 ayat (1) terdiri dari : a. tunjangan istri/suami b. tunjangan anak
(2)
Tunjangan istri/suami dan tunjangan anak sebagaimana dimaksud ayat (1)
pasal ini diberikan kepada pegawai yang mempunyai istri/suami
dan anak.
Pasal 45 26
(1)
Besarnya tunjangan istri/suami adalah 10 % dari gaji pokok.
(2)
Besarnya tunjangan setiap anak adalah 5 % (lima per seratus)dari gaji pokok dengan ketentuan sebagai berikut : a. jumlah anak sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang; b. batas umur sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun; c. tidak mempunyai penghasilan sendiri d. tidak kawin atau belum pernah kawin
(3)
Batas
umur
sebagaimana
dimaksud
ayat
(2)
pasal
ini
dapat
diperpanjang sampai mencapai umur 25 (dua puluh lima) tahun apabila anak dimaksud bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala Sekolah/Dekan.
Pasal 46 (1.)
Pegawai berhak mendapatkan cuti tahunan, cuti kawin, cuti hamil, cuti sakit dancuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji serta cuti diluar tanggungan perusahaan.
(2.)
Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Perusahaan.
Pasal 47 Pegawai
beserta
keluarganya
yang
menjadi
tanggungan
perusahaan,
diberikan tunjangan/biaya pengobatan, perawatan dirumah sakit, klinik dan lain-lain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan perusahaan.
Pasal 48 Sumbangan kematian, bencana alam dan kecelakaan diberikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan perusahaan.
Pasal 49 (1)
Penghasilan pegawai terdiri dari : a. Gaji 27
b. Tunjangan-tunjangan lainnya (2) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud ayat(1) pasal ini antara lain : a. tunjangan jabatan; b. tunjangan pelaksana/tunjangan perusahaan; c. tunjangan keahlian; d. tunjangan perumahan/penggantian sewa rumah; e. tunjangan transport; f. tunjangan/biaya pengobatan, perawatan di rumah sakit; g. tunjangan sandang pangan; h. tunjangan kesehatan; (3).Besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan peraturan perusahaan.
Pasal 50 Pegawai membayar pajak penghasilan atas beban perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pasal 51 Pegawai
yang
memenuhi
pengabdiaan/ketaatan
syarat-syarat
dalam
melaksanakan
kecakapan, kewajiban
kerajinan di
dan
perusahaan,
diberikan kenaikan gaji berkala.
Pasal 52 (1)
Kenaikan gaji berkala diberikan 2 (dua) tahun sekali jika memenuhi syarat-syarat : a. hasil penilaian prestasi kerja, rata-rata baik tanpa nilai kurang dalam tahun terakhir. b. Masih dalam batas masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala.
(2)
Apabila penilaian prestasi kerja pegawai belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas maka kenaikan gaji berkala ditunda sampai batas waktu yang ditentukan. 28
(3)
Apabila sampai dengan batas waktu penundaan, pegawai yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2), maka kenaikan gaji berkala ditunda lagi , tiap-tiap kali paling lama untuk 1 (satu) tahun
Pasal 53 Pegawai yang daftar penilaian prestasi kerja menunjukkan hasil yang amat baik, sehingga patut dijadikan pegawai teladan, dapat diberikan kenaikan gaji
berkala istimewa yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Perusahaan.
Pasal 54 (1) Calon pegawai dalam masa percobaan diberikan gaji sebesar 80 %dari gaji pegawai. (2) Selain gaji sebagaimana dimaksud ayat (1) yang bersangkutan diberikan tunjangan-tunjangan yang jenis dan besarnya ditetapkan dengan peraturan Perusahan.
Bagian kedua Penghargaan Pasal 55 Direksi memberikan penghargaan dan tanda jasa kepada : a.Pegawai yang mempunyai masa kerja terus-menerus selama 20 tahun dan hasil penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan nilai rata-rata baik, diberikan penghargaan maximal 3(tiga) kali penghasilan; b. Pegawai yang mempunyai masa kerja terus menerus selama 25 tahun dan hasil
penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir
menunjukkan nilai rata-rata baik, diberikan penghargaan maximal 5(lima) kali penghasilan; c. Pegawai yang mempunyai masa kerja terus menerus selama 30 tahun dan 29
hasil penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan nilai rata-rata baik, diberikan penghargaan maximal 6(enam) kali penghasilan. d. Pegawai yang telah menunjukkan prestasi kerja dan atau berjasa dalam pengembangan Perusahaan sehingga dapat dijadikan teladan bagi pegawai lainnya, diberikan penghargaan yang nilai dan bentuknya ditetapkan dengan peraturan perusahaan. e. Pegawai yang akan memasuki masa pensiun diberikan penghargaan yang nilai dan bentuknya ditetapkan dengan peraturan perusahaan. Pasal 56 Setiap tahun setelah tutup buku kepada pegawai dapat diberikan jasa produksi, yang besarnya ditetapkan dengan peraturan perusahaan.
Bagian ketiga Disiplin Pegawai Pasal 57 (1)
Setiap pegawai wajib : a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia; b. Mengutamakan kepentingan Negara, Pemerintah dan Perusahaan Daerah diatas kepentingan golongan atau diri sendiri; c. Menjunjung tinggi kehormatan atau martabat perusahaan; d. Menyimpan
rahasia
perusahaan
atau
rahasia
jabatan
dengan
sebaik-baiknya; e. Melakukan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab; f.
Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Perusahaan;
g. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kerjasama Perusahaan; h. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
30
i.
Menggunakan dan memelihara barang-barang milik perusahaan sebaik-baiknya;
j.
Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing;
k. Bertindak dan bersikap tegas tetapi adil dan bijaksana terhadap bawahannya; l.
Membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugas;
m. Menjadi dan memberi contoh serta tauladan yang baik terhadap bawahannya, dan n. Mendorong bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerja.
(2)
Setiap Pegawai dilarang: a. Menyalahgunakan wewenang; b. Melakukan kegiatan-kegiatan yang langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan Perusahaan atau Negara; c. Menyalahgunakan
barang-barang
atau
uang
atau
surat-surat
berharga milik Perusahaan; d. Memiliki,
menjual,
membeli,
menggadaikan,
menyewakan
atau
meminjamkan barang-barang berharga milik Perusahaan secara tidak sah; e. Melakukan kegiatan bersama atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain didalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan perusahaan. f.
Menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang diketahul atau patut dapat diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan pegawai yang bersangkutan;
g. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya; h. Melakukan perbuatan yang tercela yang dapat mencemarkan nama baik perusahaan atau negara; 31
i.
Menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
j.
Bertindak selaku perantara bagi sesuatu pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari perusahaan;
k. Memiliki saham/modal dalam perusahaan; l.
Melakukan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain, dan
m. Memberikan keterangan tertulis maupun lisan tentang perusahaan kepada pihak lain diluar wewenangnya tanpa ijin tertulis dari direktur.
Pasal 58 Dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan pidana, pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhkan hukuman disiplin oleh Direktur.
Pasal 59 Jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 adalah sebagai berikut : (1)
Hukuman Disiplin Ringan yang terdiri dari : a.
Teguran lisan;
b.
Teguran tertulis; dan
c.
Pernyataan tidak puas secara tertulis.
(2) Hukuman disiplin sedang terdiri dari : a.
Penundaan kenaikan gaji berkala, untuk paling lama 1 (satu) tahun;
b.
Penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala, untuk paling lama 1 (satu) tahun, dan c.
c.
Penundaan kenaikan Pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.
(3) Hukuman Disiplin berat terdiri dari : 32
a. Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun; b. Pemberhentian dari jabatan, c. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai; dan d. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai.
Bagian Keempat Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan, Daftar Urut Kepangkatan dan Sistem Pengembangan Karir Pasal 60 (1)
Terhadap setiap pegawai dilakukan penilaian pelaksanaan pekerjaan sekali setahun oleh pejabat penilai;
(2)
Penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dituangkan dalam Daflar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan;
(3)
Prosedur dan tata cara serta unsur-unsur yang dinilai diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.
Pasal 61 (1)
Daftar Urut Kepangkatan dibuat sekali dalam 1 (satu) tahun dan dibuat setiap akhir tahun.
(2)
Daftar
Urut
Kepangkatan
digunakan
sebagai
salah
satu
bahan
pertimbangan objektif dalam melaksanakan pembinaan karir pegawai. (3)
Apabila ada lowongan jabatan, maka pegawai yang menduduki Daftar Urut Kepangkatan lebih tinggi harus dipertimbangkan lebih duhulu.
(4)
Daftar Urut Kepangkatan adalah bersifat terbuka dan dan diumumkan menurut cara yang ditentukan.
Pasal 62 Sistem pengembangan karir diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.
33
Bagian Kelima Cuti Pasal 63 (1)
(2)
Direktur memperoleh hak cuti sebagai berikut : a.
Cuti tahunan, selama 12 (dua belas) hari kerja,
b.
Cuti besar, selama 2 (dua) bulan untuk setiap kali masa jabatan,
c.
Cuti menunaikan ibadah haji, selama 40 (empat puluh) hari,
d.
Cutl sakit, dan
e.
Cuti bersalin bagi karyawan Wanita.
Pelaksanaan cuti dimaksud ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Walikota,
(3)
Direktur selama melaksanakan cuti mendapatkan penghasilan penuh dari PDAM,
(4)
Apabila karena kesibukan dikantor, Direktur tidak mengambil cuti besar, diberikan uang pengganti sebesar 1(satu) kali gaji yang diterima pada bulan terakhir.
Pasal 64 (1)
Bagi setiap pegawal PDAM dapat diberikan cuti.
(2)
Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri dari :
(3)
a.
Cuti tahunan;
b.
Cuti besar;
c.
Cuti sakit;
d.
Cuti bersalin; dan
e.
Cuti karena alasan penting.
Prosedur dan tata cara cuti sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur. BAB IX Pensiun, Direktur, Pegawai dan Janda/Duda Pasal 65
34
(1)
Pensiun Direktur/pegawai dan pensiun janda/duda diberikan sebagai jaminan hari tua ;
(2)
Direktur berhak atas pesangon yang peraturannya ditentukan oleh Walikota dengan ketentuan sebagai berikut : a. Jika diberhentikan dengan hormat karena masa jabatan pertama berakhir mendapat pesangon 30 % (tiga puluh perseratus) dari gaji bersih tahun terakhir. b. Bila diberhentikan dengan hormat karena masa jabatan kedua berakhir mendapat pesangon 50 % (lima puluh perseratus) dari gaji bersih tahun terakhir.
(3)
Direktur tidak berhak atas pesangon apabila diberhentikan dengan tidak hormat ;
(4)
Ketentuan yang dimaksud dengan pada ayat (1) pasal ini berlaku juga bagi Direktur yang diangkat dari Pegawai Negeri Sipil ;
(5)
Bagi Direktur yang diangkat dari karyawan Perusahaan Daerah berhak menerima pesangon sebagaimana tercantum pada ayat (1) pasal ini atau memilih
menjadi karyawan
kembali dengan pangkat tertinggi di
Perusahaan Daerah. (6)
Batas usia pensiun seorang pegawai PDAM adalah 56 (lima puluh enam) tahun.
(7)
Usia pegawai PDAM untuk penetapan hak atas pensiun ditentukan atas dasar
tanggal
kelahiran yang disebut/tertera pada pengangkatan
pertama sebagai pegawai PDAM. (8)
Syarat-syarat pensiun pegawai PDAM diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.
(9)
Prosedur dan tata cara serta besarnya dana pensiun sebagai mana dimaksud ayat (1) pasal ini diatur sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun Bersama Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (DAPENMA PAMSI).
35
BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 66 (1)
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang untuk pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
(2)
Dengan ditetapkan peraturan Daerah ini, maka maka Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Solok dinyatakan tidak berlaku lagi.
(3)
Semua ketentuan yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah Ini mengenai PDAM masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
Pasal 67 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Solok.
Ditetapkan di Pada tanggal
:SOLOK : September 2006
WALIKOTA SOLOK,
SYAMSU RAHIM
Diundangkan di
: Solok
Pada tanggal
:
September 2006
PLT. SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK 36
ZULFADLI
LEMBARAN DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2006 NOMOR ; …
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK NOMOR :
TAHUN 2006
TENTANG KEPENGURUSAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM ( PDAM ) KOTA SOLOK.
I. UMUM Dengan
semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat Kota Solok
akan ketersediaan air bersih dan air minum, dan sebagai salah satu upaya untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat umumnya dan kepada pelanggan PDAM khususnya, perlu dilakukan Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) tersebut dengan sebaik-baiknya dengan prinsipprinsip efesiensi dan efektifitas.
Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) tersebut merupakan pelaksana dari pada jalannya Perusahaan Daerah Air Minum tersebut, sehingga pengaturannya diperlukan guna terwujudnya pelayanan yang maksimal serta pengembangan PDAM kedepan.
Pengaturan Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum ( PDAM ) tersebut perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal
1 37
Cukup jelas Pasal
2 Cukup jelas
Pasal
3 Cukup jelas
Pasal
4 Cukup jelas
Pasal
5 ayat(1) Cukup jelas ayat(2) Besaran organisasi PDAM disusun dengan prinsipprinsip
efesiensi
dan
efektifitas
serta
mepertimbangkan kebutuhan dan kemampuan keuangan PDAM. ayat(3) Cukup jelas . Pasal
6 Cukup jelas
Pasal
7 Cukup jelas
Pasal
8 Cukup jelas
Pasal
9 Cukup jelas
Pasal
10 Cukup jelas
Pasal
11 Cukup jelas
Pasal
12 38
Cukup jelas Pasal
13 Cukup jelas
Pasal
14 Cukup jelas
Pasal
15 Cukup jelas
Pasal
16 Cukup jelas
Pasal
17 Cukup jelas
Pasal
18 Cukup jelas
Pasal
19 Cukup jelas
Pasal
20 Cukup jelas
Pasal
21 Cukup jelas
Pasal
22 Cukup jelas
Pasal
23 Cukup jelas
Pasal
24 Cukup jelas
Pasal
25 Cukup jelas
Pasal
26 Cukup jelas
Pasal
27 Cukup jelas 39
Pasal
28 Cukup jelas
Pasal
29 Cukup jelas
Pasal
30 Cukup jelas
Pasal
31 Cukup jelas
Pasal
32 Cukup jelas
Pasal
33 Cukup jelas
Pasal
34 Cukup jelas
Pasal
35 Cukup jelas
Pasal
36 Cukup jelas
Pasal
37 Cukup jelas
Pasal
38 Cukup jelas
Pasal
39 Cukup jelas
Pasal
40 Cukup jelas
Pasal
41 Cukup jelas
Pasal
42 Cukup jelas
Pasal
43 40
Cukup jelas Pasal
44 Cukup jelas
Pasal
45 Cukup jelas
Pasal
46 Cukup jelas
Pasal
47 Cukup jelas
Pasal
48 Cukup jelas
Pasal
49 Cukup jelas
Pasal
50 Cukup jelas
Pasal
51 Cukup jelas
Pasal
52 Cukup jelas
Pasal
53 Cukup jelas
Pasal
54 Cukup jelas
Pasal
55 Cukup jelas
Pasal
56 Cukup jelas
Pasal
57 Cukup jelas
Pasal
58 Cukup jelas 41
Pasal
59 Cukup jelas
Pasal
60 Cukup jelas
Pasal
61 Cukup jelas
Pasal
62 Cukup jelas
Pasal
63 Cukup jelas
Pasal
64 Cukup jelas
Pasal
65 Cukup jelas
Pasal
66 Cukup jelas
Pasal
67 Cukup jelas
42
