SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR
9
TAHUN 2006
TENTANG
KEWENANGAN DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BATANG HARI, Menimbang
Mengingat
: a.
bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab sebagai wujud pelaksanaan Desentralisasi dalam Negara Republik Indonesia di Daerah Kabupaten/Kota perlu segera diwujudkan ;
b.
bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah dimaksud perlu diatur pembagian kewenangan desa dalam Kabupaten Batang Hari ;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kewenangan Desa.
: 1.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755 );
2.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
3.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
4.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ); 5. Peraturan..................
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
7.
Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan ;
8.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 – 62 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten/ Kota ;
9.
Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2006 Nomor 5) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 6 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2006 Nomor 6) ; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 8 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi Pemerintahan Desa dan Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2006 Nomor 8) . Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI Dan BUPATI BATANG HARI MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG KEWENANGAN DESA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. 2. 3. 4. 5.
6. 7. 8.
Daerah adalah Kabupaten Batang Hari. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Batang Hari Bupati adalah Bupati Batang Hari. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal–usul dan adat–istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga Legislasi dan Pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa. 9. Kewenangan...............
9. Kewenangan Desa adalah hak dan kekuasaan Pemerintahan Desa dalam menyelenggarakan rumah tangganya sendiri untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat, kewenangan yang diserahkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diakui dalam sistim Pemerintahan Nasional dan berada di daerah. BAB II KEWENANGAN DESA Pasal 2 Kewenangan Desa mencakup : a. kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa ; b. kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh Daerah dan Pemerintah ; c. tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah kepada Desa disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia; dan d. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa. Pasal 3 Kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 2, meliputi bidang-bidang : a. Bidang Pertanian ; b. Bidang Pertambangan dan Energi ; c. Bidang Perkebunan ; d. Bidang Perindustrian dan Perdagangan ; e. Bidang Perkoperasian ; f. Bidang Ketenagakerjaan ; g. Bidang Kesehatan ; h. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan ; i. Bidang Sosial ; j. Bidang Pekerjaan Umum ; k. Bidang Perhubungan ; l. Bidang Lingkungan Hidup ; m. Bidang Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Politik Dalam Negeri; n. Bidang Pemerintahan ; o. Bidang Perimbangan Keuangan ; p. Bidang Tugas Pembantuan ; q. Bidang Pariwisata ; r. Bidang Pertanahan ; s. Bidang Kependudukan ; t. Bidang Perencanaan ; u. Bidang Penerangan/Informasi dan Komunikasi ; dan v. Bidang Peternakan dan Perikanan. Pasal 4.................
Pasal 4 Jenis Kewenangan masing-masing bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 terinci pada Lampiran Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini Pasal 5 (1) Desa menetapkan jenis kewenangannya sebagaimana dimaksud Pasal 4, dengan Peraturan Desa setelah mendapatkan Persetujuan Bupati. (2) Persetujuan Kewenangan Desa oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan : a
potensi Desa meliputi kondisi geografis, ekonomi, sosial budaya dan sumber daya manusia ; dan
b sarana dan Prasarana. (3) Kewenangan yang belum ditetapkan sebagai Kewenangan Desa menjadi Kewenangan Kabupaten. Pasal 6 (1) Untuk melaksanakan kewenangannya, Desa setiap tahun mendapatkan alokasi dana dari Pemerintah Daerah. (2) Alokasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak tahun anggaran 2007.
Pasal 7 (1) Penetapan Kewenangan Desa dapat ditinjau kembali disesuaikan dengan potensi desa, sarana dan prasarana desa, minimal 5 ( lima ) tahun sekali. (2) Bagi Desa yang belum menetapkan kewenangannya, Bupati membuat Pedoman Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Desa.
BAB III KETENTUAN PERALIHAN Pasal 8 Selambat-lambatnya 1 (satu) tahun semenjak diundangkannya Peraturan Daerah ini semua Desa sudah menetapkan Kewenangan Desanya dengan Peraturan Desa.
BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 9 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Pasal 10......................
Pasal 10 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Ditetapkan di Muara Bulian Pada tanggal 14 Agustus 2006 BUPATI BATANG HARI, Dto. SYAHIRSAH. SY
Diundangkan di Muara Bulian Pada tanggal
14 Agustus 2006
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI Dto. SALIM JUFRI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2006 NOMOR 9
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM ttd JULIANDO NAINGGOLAN, SH. NIP. 19750709 200012 1 002
LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR : 9 TAHUN 2006 TANGGAL : 14 Agustus 2006
DAFTAR RINCIAN KEWENANGAN DESA 1.
BIDANG PERTANIAN a. Merekomendasikan lokasi area kegiatan pengembangan lahan dan usaha tani di desa yang bersangkutan. b. Memasyarakatkan Sapta Usaha Tani. c. Memonitor peredaran dan penggunaan Sarana produksi pertanian (Saprotan) d. Penumbuhan dan Pengembangan Lumbung Desa. e. Mengatur pola waktu musim tanam.
2.
BIDANG PERTAMBANGAN DAN ENERGI a. Merekomendasikan izin pengambilan bahan galian golongan c kepada Pemerintah Daerah. b. Pengawasan terhadap izin pengambilan bahan galian golongan c. c. Memberikan rekomendasi pencabutan izin apabila terjadi penyimpangan.
3.
BIDANG PERKEBUNAN a. Memantau berbagai macam serangan hama dan penyakit perkebunan. b. Pendataan lahan tanaman perkebunan. c. Memasyarakatkan pengembangan komoditas unggulan dan bibit unggul
4.
BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN a. Mengevaluasi pengawasan penilaian terhadap izin usaha industri dan perdagangan. b. Pembinaan dan pengembangan industri kecil dan kerajinan desa. c. Pengawasan barang dan jasa yang beredar di desa.
5.
BIDANG KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL a. Pengawasan kegiatan usaha perkoperasian dan usaha mikro kecil. b. Pengawasan Dana Usaha Ekonomi, Simpan Pinjam dan dana lainnya yang dikelola di desa oleh lembaga desa.
6.
BIDANG TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI a. Pendataan perusahaan-perusahaan di desa. b. Pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja, kesempatan kerja, penduduk usia kerja dan pengangguran. c. Penyebarluasan informasi pasar kerja. d. Usulan rencana lokasi transmigrasi. e. Penyiapan calon lokasi transmigrasi khususnya penyediaan lahan masyarakat. f. Menyeleksi......................
f. Menyeleksi dan merekomendasikan terhadap calon transmigran penduduk setempat. 7.
BIDANG KESEHATAN a. Pemberdayaan dan penggerakan masyarakat dalam upaya kesehatan. b. Meningkatkan kelembagaan upaya kesehatan berbasis masyarakat. c. Meningkatkan kewaspadaan dini, pemantauan dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) / Wabah.
8.
BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN a. Mengusulkan pembangunan dan rehabilitasi fasilitas pendidikan. b. Pendataan fasilitas pendidikan yang berada di desa. c. Pembinaan keterampilan kerajinan di sekolah. d. Pengawasan taman baca dan kelompok – kelompok belajar yang ada didesa e. Pembinaan dan pengembangan seni, budaya dan adat istiadat yang ada didesa. f. Pembinaan Anak Usia Sekolah Keluarga Miskin ( AUSKM ). g. Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Prasekolah.
9.
BIDANG SOSIAL a. Pemberian rekomendasi permintaan bantuan kepada Pemerintah Daerah. b. Pelayanan masyarakat untuk kegiatan sosial. c. Pembinaan Karang Taruna.
10. BIDANG PEKERJAAN UMUM a. Sosialisasi dan Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan. b. Pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih yang ada didesa c. Pengawasan dan pemeliharaan saluran tersier. d. Pengaturan kebijakan dan pembinaan kelembagaan dan Badan Usaha Tingkat Desa di bidang pengairan. e. Pemeliharaan jalan (Cuci Parit dan Tebas Bayang) jalan desa. 11. BIDANG PERHUBUNGAN a. Pengawasan jalan desa b. Pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan didesa. c. Pengawasan terminal milik desa. 12. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP a. b. c. d.
Memantau pelestarian lingkungan hidup Memantau pembuangan limbah Pengawasan dan pemanfaatan sumber air baku di desa Pengawasan dan pencegahan perusakan lingkungan hidup di desa 13. BIDANG KESATUAN BANGSA................
13. BIDANG KESATUAN BANGSA, PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN POLTIK DALAM NEGERI a. b. c. d. e. f. g.
Memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dan ideologi bangsa. Pemeliharaan dokumen politik. Menyediakan data tentang situasi dan kondisi kamtibmas. Menyediakan data tentang korban bencana alam. Pengawasan terhadap kegiatan organisasi kemasyarakatan. Pemberdayaan satgas linmas desa. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan siskamling desa.
14. BIDANG PEMERINTAHAN a. b. c. d. e. f. g. h. i.
Penetapan perangkat desa Penetapan pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa. Penetapan APB Desa Pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat Penetapan Peraturan Desa Kerjasama antar desa Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Penetapan dan pemungutan retribusi desa Penetapan pengelolaan tanah kas desa dan aset desa lainnya.
15. BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN Pengelolaan alokasi keuangan desa dari bagi hasil, dana perimbangan yang diterima Kabupaten, penerimaan pajak daerah dan retibusi tertentu dari kabupaten 16. BIDANG TUGAS PEMBANTUAN Melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah, provinsi dan kabupaten 17. BIDANG PARIWISATA a. Monitoring dan pengawasan objek wisata. b. Pembinaan masyarakat sadar wisata 18. BIDANG PERTANAHAN a. Pelayanan administrasi pertanahan b. Fasilitasi penyelesaian sengketa tanah tingkat desa 19. BIDANG KEPENDUDUKAN a. Pendataan penduduk dan keluarga. b. Pengelolaan pembinaan kelompok bina keluarga. c. Meningkatkan bimbingan program Keluarga Berencana (KB) mandiri. d. Pembinaan kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS). e. Registrasi kependudukan dan catatan sipil. 20. BIDANG PERENCANAAN..................
20. BIDANG PERENCANAAN a. Penyusunan profil desa b. Perencanaan partisipatif pembangunan masyarakat desa c. Pemantauan dan evaluasi program pembangunan desa. d. Penyusunan dokumen rencana pembangunan desa (RPJM dan Rencana kegiatan pemerintah desa). 21. BINDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI a. Pembinaan kelompok – kelompok komunikasi sosial b. Pemantauan dan Pengawasan peredaran / pemutaran film keliling c. Pemantauan dan pengawasan peredaran VCD, DVD dan Film d. Pemantauan penggunaan gedung pertemuan di desa 22. BIDANG PETERNAKAN DAN PERIKANAN a. Pengawasan/pengaturan pemiliharaan ternak b. Pengembangan budi daya perikanan c. Pengawasan/pencegahan terhadap penangkapan/pemusnahan ikan melalui bahan dan alat berbahaya. d. Mengevaluasi lokasi usaha peternakan dan perikanan. e. Pembinaan kelembagaan, peternak dan pembudidaya ikan. f. Memasyarakatkan teknologi anjuran pemerintah. g. Memantau peredaran dan penggunaan sarana produksi perternakan dan perikanan. h. Menerbitkan surat keterangan asal ternak. i. Pengelolaan dan pengawasan pelestarian sumber daya perikanan.
BUPATI BATANG HARI, Dto. SYAHIRSAH. SY
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG
KEWENANGAN DESA I.
PENJELASAN UMUM
Dalam rangka menindak lanjuti pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Untuk menindak lanjuti Peraturan Pemerintah, maka salah satu hal yang harus dilaksanakan oleh Daerah adalah menetapkan Kewenangan Desa di Kabupaten Batang Hari yang diatur dengan Peraturan Daerah. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Huruf a Yang dimaksud dengan “Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Desa” adalah Kewenangan yang selama ini ada dan telah dilaksanakan oleh Desa, serta belum diatur oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten. Huruf b Cukup Jelas Huruf c Yang dimaksud dengan “Tugas Pembantuan” adalah Penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana, dan prasarana, serta Sumber Daya Manusia dengan kewajiban Desa melaporkan pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada yang menugaskan Huruf d Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup Jelas Pasal 5 Cukup Jelas Pasal 6.........................
Pasal 6 Cukup Jelas Pasal 7 Cukup Jelas Pasal 8 Yang dimaksud dengan “Tenggang waktu 2 (dua) tahun” adalah : 1. Bahwa 1 (satu) tahun pertama, adalah untuk mengadakan Sosialisasi ; 2. Bahwa 1(satu) tahun kedua, adalah untuk persiapan dimaksud. Pasal 9 Cukup Jelas Pasal 10 Cukup Jelas
pelaksanaan Kewenangan
