PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH NOMOR :
8 TAHUN 2009 TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH KE DALAM MODAL SAHAM BANK NAGARI SUMATERA BARAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PAYAKUMBUH, Menimbang
: a.
bahwa untuk meningkatkan penerimaan daerah dan memperkuat struktur permodalan Bank Nagari Sumatera Barat sesuai dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Nagari Sumatera Barat melalui surat Direktur PT. Bank nagari Sumatera Barat Nomor SR/083/DIR/PD/II-2007 tanggal 30 Nopember 2007, perlu melakukan penyertaan modal Pemerintah Kota Payakumbuh ke dalam modal saham Bank Nagari Sumatera Barat yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2008;
b.
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Derah. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal Pemerintah Kota Payakumbuh ke dalam modal saham Bank Nagari Sumatera Barat;
c.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ; 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ; 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ; 10.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007;
11.
Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh ( Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 02);
12.
Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat dan Lembaga Teknis (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 04 );
13.
Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kota Payakumbuh ( Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 05 );
14.
Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 06 );
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH DAN WALIKOTA PAYAKUMBUH MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH KE DALAM MODAL SAHAM BANK NAGARI SUMATERA BARAT.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Payakumbuh 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonomi lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Walikota adalah Walikota Payakumbuh. 4. Bank Nagari adalah Bank Nagari Sumatera Barat. 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Penyertaan modal (Investasi) adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak lain untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalty, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
7. Modal daerah adalah kekayaan daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat berharga dan hak-hak lainnya yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
8. Saham adalah bentuk kepemilikan dalam suatu perusahaan.
BAB II TUJUAN Pasal 2 Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah serta memperkuat struktur permodalan Bank Nagari untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan prinsip saling menguntungkan (Profit Oriented). BAB III PENYERTAAN MODAL Pasal 3
(1)
Pemerintah Daerah melakukan penyertaan Modal Daerah pada Bank Nagari sebesar Rp. 1.235.000.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah).
(2)
Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berasal dari APBD Tahun Anggaran 2008.
(3) Penyertaan modal Daerah Pada Bank Nagari Mulai Dari Tahun 1994 sampai dengan Tahun 2007 Jumlahnya Rp. 12.555.000.000.- (Dua Belas Milyar Lima Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah) sehingga secara keseluruhan Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Bank Nagari menjadi sebesar Rp.13.790.000.000.- (Tiga Belas Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah).
Pasal 4 (1)
Dari penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2), Pemerintah Daerah mendapatkan deviden setiap tahunnya yang besarannya ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Bank Nagari.
(2)
Deviden yang diperoleh dari penyertaan modal pada Bank Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan komponen pendapatan daerah yang distorkan ke Kas Daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 5 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
Pasal 6 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Payakumbuh. Ditetapkan di Payakumbuh pada tanggal
WALIKOTA PAYAKUMBUH,
JOSRIZAL ZAIN Diundangkan di Payakumbuh pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
IRWANDI LEMBARAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2009 NOMOR
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH NOMOR : ………… TAHUN 2009 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH KEDALAM MODAL SAHAM BANK NAGARI SUMATERA BARAT PENJELASAN UMUM Bank Nagari Sumatera Barat merupakan salah satu Bank terpercaya yang bekerja sama dengan Pemerintah Kota payakumbuh. Untuk memperkuat struktur permodalan Bank Nagari dan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kota payakumbuh perlu dilakukan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kota Payakumbuh kedalam Modal saham Bank Nagari Sumatera Barat. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah khususnya Pasal 71 menyebut bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dengan dasar inilah dilakukan penyertaan modal Pemerintah Kota Payakumbuh kedalam modal saham Bank Nagari Sumatera Barat. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup Jelas Pasal 2 Cukup Jelas Pasal 3 Cukup Jelas Pasal 4 Cukup Jelas Pasal 5
Cukup Jelas Pasal 6 Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH NOMOR……
Lampiran : Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor : Tanggal : Tentang : PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH KE DALAM MODAL SAHAM BANK NAGARI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2008.
NO
JENIS INVESTASI
SALDO AWAL
PENAMBAHAN TAHUN 2008
SALDO AKHIR
1
PENYERTAAN MODAL
12.555.000.000
1.235.000.000
13.790.000.000
WALIKOTA PAYAKUMBUH,
JOSRIZAL ZAIN
PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH NOMOR :
TAHUN 2008 TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH KE DALAM MODAL SAHAM BANK NAGARI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2008
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PAYAKUMBUH,
Menimbang
: a.
bahwa untuk meningkatkan penerimaan daerah dan memperkuat struktur permodalan Bank Nagari Sumatera Barat sesuai dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Nagari Sumatera Barat melalui surat Direktur PT. Bank nagari Sumatera Barat Nomor SR/083/DIR/PD/II-2007 tanggal 30 Nopember 2007, perlu melakukan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kota Payakumbuh ke dalam modal saham Bank Nagari Sumatera Barat yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2008;
b.
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Derah. bahwa sambil menunggu penetapan Peraturan Daerah tentang penambahan penyertaan modal Pemerintah Kota Payakumbuh ke dalam modal saham Bank Nagari Sumatera Barat, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Payakumbuh;
c.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh. (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ; 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503) ; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ; 10.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007;
11.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
12.
Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 02 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh ( Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2003 Nomor 02);
13.
Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Dan Lembaga Teknis Pemerintah Kota Payakumbuh ( Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2003 Nomor 03 );
14.
Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 04 Tahun 2003 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2003 Nomor 04);
15.
Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 01 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 01) sebagaimana yang telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Perubahan APBD Kota Payakumbuh Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 15).
MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH KE DALAM MODAL SAHAM BANK NAGARI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2008.
Pasal 1 Pemerintah Kota Payakumbuh melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham Bank Nagari Sumatera Barat.
Pasal 2 (1). Penambahan penyertaan modal Pemerintah Kota Payakumbuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2008. (2). Nilai penambahan penyertaan modal Pemerintah Kota Payakumbuh sebagaimana dimaksud ayat (1) sebesar Rp. 1.235.000.000,- (Satu Milyar dua ratus tiga puluh lima juta rupiah).
Pasal 3 (1) Penyertaan modal Pemerintah Kota Payakumbuh secara keseluruhan pada Bank Nagari Sumetera Barat sebagaimana terlampir dalam peraturan walikota ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan Peraturan Walikota ini. (2) Dari penyertaan modal Pemerintah Kota Payakumbuh sebagaimana dimaksud ayat (1), Pemerintah Kota Payakumbuh mendapatkan deviden setiap tahunnya yang besarannya ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Bank Nagari Sumatera Barat.
Pasal 4 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh. Ditetapkan di Payakumbuh pada tanggal
WALIKOTA PAYAKUMBUH,
JOSRIZAL ZAIN Diundangkan di Payakumbuh pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
MAHMUDA RIVA’I BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2008 NOMOR
Lampiran : Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor : Tanggal : Tentang : PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH KE DALAM MODAL SAHAM BANK NAGARI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2008.
NO
JENIS INVESTASI
SALDO AWAL
PENAMBAHAN TAHUN 2008
SALDO AKHIR
1
PENYERTAAN MODAL
12.555.000.000
1.235.000.000
13.790.000.000
WALIKOTA PAYAKUMBUH,
JOSRIZAL ZAIN
