PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJM-D) KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2008-2013 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PANGKALPINANG, Menimbang

:

a.

bahwa dalam rangka mengintegrasikan perencanaan pembangunan Daerah Kota Pangkalpinang secara sistematis dan komprehensif dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan, perlu disusun kebijakan jangka menengah daerah;

b.

bahwa kebijakan jangka menengah daerah merupakan landasan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat berdasarkan pada prinsip-prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D);

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Kota Pangkalpinang Tahun

Bagian Hukum Sekretariat daerah Kota Pangkalpinang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

121

2008-2013; Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;

2.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033 ) ;

3.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287 ) ;

4.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 ) ;

5.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ) ;

6.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Bagian Hukum Sekretariat daerah Kota Pangkalpinang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

122

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ; 7.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ) ;

8.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;

9.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4663);

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran

Bagian Hukum Sekretariat daerah Kota Pangkalpinang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

123

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 12.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Daerah Kota Pangkalpinang Dengan Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Desa Selindung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4792);

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)

16.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009 (Lembaran Negara

Bagian Hukum Sekretariat daerah Kota Pangkalpinang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

124

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11); 17.

18.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 08 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-D) Kota Pangkalpinang Tahun 20072025 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 08, Seri E Nomor 04);

19.

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 02 Seri D Nomor 01);

20.

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Pemerintah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 03, Seri D Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 07 Seri D Nomor 05);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG dan WALIKOTA PANGKALPINANG MEMUTUSKAN: Bagian Hukum Sekretariat daerah Kota Pangkalpinang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

125

Menetapkan

:

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJM-D) KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2008 - 2013

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Kota adalah Kota Pangkalpinang; 2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pangkalpinang; 3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang; 5. Visi adalah suatu pandangan ke depan yang menggambarkan arah dan tujuan yang ingin dicapai serta akan menyatukan komitmen seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan jangka panjang Daerah Kota Pangkalpinang; 6. Misi adalah komitmen dan panduan arah bagi pembangunan dan pengelolaan Kota Pangkalpinang untuk mencapai visi pembangunan yang telah ditetapkan; 7. Tujuan adalah nilai-nilai dan kinerja yang mesti dicapai dalam pembangunan Kota Pangkalpinang berkaitan dalam kerangka Visi dan Misi yang telah ditetapkan; 8. Perencanaan adalah suatu proses pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan mengenai sasaran dan cara-cara yang akan dilaksanakan dimasa depan, guna mencapai tujuan yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu serta pemantauan dan penilaian atas perkembangan hasil pelaksanaannya, yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan; 9. Pengendalian adalah suatu proses pemantauan dan penilaian rencana atas pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, untuk selanjutnya diambil tindakan korektif bagi penyempurnaan dan pengembangan lebih lanjut; 10. Pembangunan adalah rangkaian kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan dilakukan secara terencana dan berkelanjutan, dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya, informasi dan kemajuan teknologi serta memperhatikan Bagian Hukum Sekretariat daerah Kota Pangkalpinang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

126

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

perkembangan global; Pembangunan Daerah adalah pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat pada berbagai bidang yang ada di daerah secara terarah dan berkelanjutan melalui pendayagunaan segenap sumber daya dan potensi spesifik daerah dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah secara merata dan berkeadilan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses pengambilan keputusan kebijakan dan program pembangunan daerah oleh Pemerintah Daerah yang dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya, informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan perkembangan global; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat (RPJM-D) adalah Dokumen Perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun; Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun; Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan kerja Perangkat Daerah (Renja - SKPD), adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun; Pengendalian Pembangunan adalah suatu proses kegiatan pemantauan dan penilaian rencana atas pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk selanjutnya diambil; tindakan korektif bagi penyempurnaan dan perkembangan lebih lanjut yang mencakup pengendalian terhadap sistem, program, kegiatan dan perencanaan pembangunan ini dilakukan melalui pengembangan indikator pembangunan; Koordinasi adalah suatu proses interaksi melalui komunikasi dan dialog antar pelaku pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan keterpaduan dan sinergi bagi upaya pencapaian tujuan, sasaran, pemanfaatan sumber daya dan pemecahan konflik kepentingan; Indikator pencapaian adalah indikator kinerja yang ditargetkan oleh program prioritas baik yang bersifat kuantitatif dan kualitatif.

Bagian Hukum Sekretariat daerah Kota Pangkalpinang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

127

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN SERTA RUANG LINGKUP RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH Bagian Kesatu MAKSUD DAN TUJUAN

1.

2.

Pasal 2 Maksud dari Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pangkalpinang untuk memberikan landasan kebijakan Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam periode lima tahunan yaitu Tahun 2008 – 2013. Tujuan penyusunan RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2008-2013 meliputi: a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; e. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Bagian Kedua RUANG LINGKUP RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 3 Ruang lingkup Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pangkalpinang memuat visi dan misi dengan indikator pencapaian, strategi pembangunan daerah, arah kebijakan pelaksanaan program prioritas, arah kebijakan keuangan daerah dan program pembangunan daerah.

Bagian Hukum Sekretariat daerah Kota Pangkalpinang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

128

BAB III Bagian Kesatu VISI DAN MISI Pasal 4 Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pangkalpinang diarahkan dengan Visi Pusat layanan jasa dan Perdagangan di Bangka Belitung Tahun 2013. Pasal 5 Untuk mewujudkan visi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka Arah Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pangkalpinang akan ditujukan untuk melaksanakan misi yang terdiri atas : (1)

Misi untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat meliputi : a. meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat; b. mengurangi ketimpangan pendapatan dan secara berangsur mengurangi angka kemiskinan; c. memantapkan ketahanan sosial dan kelembagaan masyarakat serta transformasi perilaku kehidupan masyarakat.

(2)

Misi a. b. c.

(3)

Misi untuk Pangkalpinang sebagai Pusat Perdagangan yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas infrastruktur untuk perluasan akses.

(1)

(2)

untuk Pangkalpinang sebagai Pusat Layanan Jasa meliputi : menyediakan pendidikan bermutu dan terjangkau; menyediakan pelayanan bidang kesehatan yang berkualitas; menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pasal 6 Indikator pencapaian misi sebagaimana Pasal 5 ayat (1) meliputi : 8. meningkatnya PDRB perkapita dari Rp. 13,66 juta pada tahun 2007 menjadi Rp. 24,47 juta di tahun 2013; 9. menurunnya angka kemiskinan dari 9,9% pada tahun 2006 menjadi 6,4% di tahun 2013; 10. meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Indikator pencapaian misi sebagaimana Pasal 5 ayat (2) meliputi a. meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) untuk SD dari 91,8% pada tahun 2007 menjadi 96% di

Bagian Hukum Sekretariat daerah Kota Pangkalpinang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

129

tahun 2013, untuk SLTP dari 67,2% pada tahun 2007 menjadi 72% di tahun 2013, serta SLTA dari 56,3% pada tahun 2007 menjadi 62% di tahun 2013; b. menurunnya Angka Drop Out (ADO) untuk SLTP dari 15,37% pada tahun 2007 menjadi 6% di tahun 2013, dan untuk SLTA dari 16,5% pada tahun 2007 menjadi 10% di tahun 2013; c. meningkatnya usia harapan hidup dari 70,18 tahun pada tahun 2007 menjadi 71 tahun di tahun 2013; d. meningkatnya profesionalitas PNS dalam manajemen pemerintahan dan pelayanan publik (3)

Indikator pencapaian misi sebagaimana Pasal 5 ayat (3) yaitu, meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur di Kota Pangkalpinang’

Bagian Kedua STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH Pasal 7 Setiap misi yang akan dilaksanakan untuk pencapaian visi selanjutnya akan dijabarkan ke dalam strategi pembangunan daerah meliputi : (1)

Untuk melaksanakan misi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan melalui strategi meliputi : a. meningkatkan iklim investasi dan perluasan partisipasi iklim investasi; b. memberikan kemudahan pelayanan bagi pengembangan kegiatan; c. mendorong akseleritas/percepatan perwujudan kemampuan sektor tersier dan industri; d. menerapkan konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan; e. meningkatkan akses kemampuan usaha masyarakat miskin; f.

meningkatkan lualitas lingkungan dan perbaikan rumah tak layak huni;

Bagian Hukum Sekretariat daerah Kota Pangkalpinang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

130

g. mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sejalan dengan perbaikan pemerataan pendapatan; h. mendorong usaha pelestarian nilai budaya masyarakat; i.

meningkatkan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang konstruktif bagi pembangunan daerah;

j.

memberdayakan masyarakat dalam penanganan masalah lingkungan;

k. meningkatkan kualitas kehidupan keagamaan.

(2)

Untuk melaksanakan misi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) dilaksanakan melalui strategi meliputi : a. mengembangkan kapasitas pendidikan baik pendidikan formal maupun non formal; b. mengembangkan pendidikan keahlian, kejuruan dan keterampilan rekayasa; c. meningkatkan kualitas mutu pendidikan dan tenaga pendidik; d. meningkatkan status gizi bagi masyarakat miskin; e. meningkatkan kapasitas pelayanan kesehatan masyarakat; f.

memberdayakan masyarakat dalam upaya kesehatan serta perluasan partisipasi dunia usaha dalam bidang kesehatan;

g. menciptakan suasana demokratis dalam manajemen pemerintahan; h. mendorong tata kelola pemerintahan daerah yang baik diimplementasikan di Pemerintahan Kota Pangkalpinang; i.

meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah;

Bagian Hukum Sekretariat daerah Kota Pangkalpinang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

131

j.

(3)

meningkatkan kapasitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Untuk melaksanakan misi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) dilaksanakan melalui strategi meliputi : a.

meremajakan kawasan;

kawasan

strategis

dan

pembangunan

b.

mengoptimalkan potensi ekonomi dan penyediaan serta perbaikan sarana dan prasarana pendukung kegiatan;

c.

mengoptimalkan penyediaan bina guna dan pemanfaatan prasarana dan sarana perkotaan. Bagian Ketiga ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 8 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kota Pangkalpinang terdiri program-program prioritas pembangunan daerah kota meliputi : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

atas

penciptaan iklim investasi dan perluasan partisipasi; peremajaan kawasan strategis dan pembangunan kawasan pertumbuhan; Akselerasi/percepatan perwujudan kemampuan sektor tersier dan industri olahan; peningkatan akses kemampuan usaha masyarakat miskin; optimalisasi potensi ekonomi dan penyediaan serta perbaikan sarana dan prasarana pendukung kegiatan ekonomi; pemberian kemudahan pelayanan bagi pengembangan kegiatan usaha; pengembangan kapasitas pendidikan formal dan non formal; peningkatan kualitas mutu pendidikan dan tenaga pendidik; pengembangan dan peningkatan pendidikan keahlian, kejuruan dan keterampilan rekayasa; peningkatan status gizi bagi masyarakat miskin; peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan masyarakat; pemberdayaan masyarakat dalam upaya kesehatan serta perluasan partisipasi dunia usaha dalam bidang kesehatan;

Bagian Hukum Sekretariat daerah Kota Pangkalpinang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

132

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

pelestarian nilai budaya masyarakat; pemberdayaan lembaga kemasyarakatan; demokratisasi pemerintahan; peningkatan kualitas kehidupan keagamaan; penciptaan tata pengelola pemerintahan yang baik; peningkatan kemampuan keuangan daerah; peningkatan kapasitas pelayanan masyarakat; optimalisasi penyediaan, bina guna dan pemanfaatan prasarana dan sarana perkotaan; peningkatan kualitas lingkungan dan perbaikan rumah tak layak huni; pemberdayaan masyarakat dalam penanganan masalah lingkungan; pembangunan yang berwawasan lingkungan. Bagian Keempat ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH Pasal 9

Arah kebijakan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang terdiri atas : a. arah kebijakan pendapatan daerah; b. arah kebijakan belanja daerah; c. arah kebijakan pembiayaan APBD. Pasal 10 (1)

Arah kebijakan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) meliputi : a.

melakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah yang mengatur pendapatan yang disesuaikan dengan kondisi dan potensi daerah;

b.

menegakkan atau menjalankan Peraturan Daerah yang mengatur pendapatan secara konsisten disertai dengan pengawasan serta reward and punishment yang jelas; mengoptimalkan sumber daya manusia dan prasarana dalam proses pemungutan dan pengelolaan pendapatan asli daerah agar sesuai dengan potensi yang dimiliki;

c.

d.

mengembangkan sistem pemungutan dan pengelolaan pendapatan yang transparan, akuntabel, adil efektif dan efisien;

Bagian Hukum Sekretariat daerah Kota Pangkalpinang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

133

(2)

e.

optimalisasi aset daerah untuk kepentingan pemerintah daerah dan masyarakat;

f.

meningkatkan jumlah penyertaan modal kepada BUMD yang memiliki kinerja yang sehat dan melakukan penataan terhadap BUMD yang masih rendah kinerjanya dalam kerangka peningkatan pendapatan dari BUMD:

g.

melakukan pencatatan pendapatan dari pungutan yang dapat dipertanggungjawabkan serta penyesuaian diri dengan sistem Informasi Pendapatan Daerah yang terkomputerisasi;

h.

mengidentifikasikan potensi PAD di Kota Pangkalpinang dan mengoptimalkan potensi ini menjadi pendapatan aktual dalam APBD Kota Pangkalpinang.

Arah Kebijakan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) meliputi : a.

menciptakan struktur belanja daerah yang lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat yang tercermin dari proporsi belanja untuk kepentingan publik yang terus meningkat secara signifikan dibandingkan dengan belanja untuk aparatur;

b.

meningkatkan koordinasi antar satuan kerja Perangkat Daerah dalam perencanaan belanja daerah sehingga tercipta struktur belanja daerah yang saling terkait dan terintegrasi dalam melaksanakan kebijakan pembangunan daerah sesuai rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan;

c.

belanja aparatur diprioritaskan kepada belanja yang bersifat tetap dan tidak bisa dihindari seperti biaya pegawai, biaya non pegawai seperti biaya listrik, telepon dan lain-lain;

d.

menyusun belanja daerah pada masing-masing SKPD harus disertai dengan tolak ukur kinerja yang mencerminkan rencana input, output, outcome, benefit dan impact dari masing-masing kegiatan;

Bagian Hukum Sekretariat daerah Kota Pangkalpinang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

134

e.

(3)

pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan belanja daerah dilakukan secara periodik setiap bulan serta dituangkan dalam laporan triwulan dan laporan akhir tahun.

Arah Kebijakan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3) meliputi : a. melakukan pembentukan dana cadangan untuk mengantisipasi pengeluaran yang besar dan melebihi satu tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan yang dimulai dari tahun 2010 hingga 2012 untuk kepentingan Pilkada yang dicairkan pada tahun 2013; b.

menuntaskan kewajiban pemerintah terhadap pembayaran pokok pinjaman setiap tahunnya;

c.

melakukan penyertaan modal pemerintahan daerah pada BUMD untuk meningkatkan pelayanan BUMD tersebut dalam pembangunan daerah;

d.

meningkatkan efektifitas penggunaan anggaran dengan menurunkan rasio dari SILPA terhadap total Belanja APBD.

Bagian kelima PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Pasal 11 (1)

Program Pembangunan Daerah Kota Pangkalpinang dilaksanakan melalui urusan pemerintahan yang terdiri atas : a. urusan wajib; dan b. urusan pilihan.

(2)

Urusan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :

Bagian Hukum Sekretariat daerah Kota Pangkalpinang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

135

a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. q. r. s. t. u. v. w. x. y. (2)

pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum; perumahan; penataan ruang; perencanaan pembangunan; perhubungan; lingkungan hidup; pertanahan; catatan sipil; pemberdayaan perempuan; keluarga berencana; sosial; tenaga kerja; koperasi; penanaman modal; kebudayaan; pemuda dan olahraga; kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; pemerintahan umum; kepegawaian; pemberdayaan masyarakat kota; statistik; kearsipan; komunikasi dan informasi.

Urusan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi a. pertanian; b. pariwisata; c. kelautan dan perikanan; d. perdagangan; e. perindustrian.

Bagian Hukum Sekretariat daerah Kota Pangkalpinang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

136

BAB IV PROGRAM TRANSISI Pasal 12 (1)

Program transisi merupakan rancangan program indikatif untuk 1 (satu) tahun setelah berakhirnya periode RPJM-D Tahun 20082013.

(2)

Program transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengacu pada Dokumen Perencanaan Tahunan Pemerintahan Daerah yang disusun pada tahun bersangkutan.

BAB V KAIDAH PELAKSANAAN Pasal 13 Kaidah-kaidah pelaksanaan RPJM-D meliputi : (1)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai pedoman penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD).

(2)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah akan digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

(3)

Peran stakeholders dalam pelaksanaan RPJMD perlu diperkuat, baik di dalam proses perencanaan tahunan daerah, pelaksanaan dan pengawasan.

(4)

RPJMD merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan. BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 14

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Kota pangkalpinang Tahun 2008-2013 sebagaimana tercantum dalam lampiran Bagian Hukum Sekretariat daerah Kota Pangkalpinang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

137

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 15 Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis administratif dengan Peraturan Walikota.

diatur

Pasal 16 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang. Ditetapkan di Pangkalpinang pada tanggal 14 Februari 2009 WALIKOTA PANGKALPINANG, dto H. ZULKARNAIN KARIM

Diundangkan di Pangkalpinang pada tanggal 16 Februari 2009 SEKRETARIS DAERAH KOTA PANGKALPINANG,

H. HARDI

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2009 NOMOR 8, SERI E Bagian Hukum Sekretariat daerah Kota Pangkalpinang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

138